ALL CATEGORY
Rusia Hujani Ukraina dengan Rudal Usai Batalkan Perjanjian Pangan
Kiev, FNN - Pemerintah Ukraina melaporkan rudal-rudal Rusia menghantam negara itu pada Senin, setelah Moskow menarik diri dari perjanjian yang mengizinkan pengiriman bahan pangan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina.\"Rentetan serangan rudal Rusia menghantam infrastruktur penting Ukraina. Bukannya berperang di medan tempur, Rusia malah memerangi warga sipil,\" kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.\"Jangan membuat pembenaran dengan serangan ini dengan menyebutnya sebagai pembalasan. Rusia melakukan ini karena mereka masih memiliki rudal dan niat untuk membunuh warga Ukraina.\"Juru bicara Kemlu Ukraina Oleg Nikolenko mengatakan rudal-rudal tersebut telah mengenai infrastruktur energi di Kiev dan kota-kota lain, sehingga aliran listrik dan air terputus. \"Rusia tidak tertarik dengan pembicaraan damai, juga ketahanan pangan global. Tujuan Putin hanyalah kematian dan kehancuran.\"Rusia dan Ukraina adalah pengekspor pangan terbesar di dunia. Blokade Rusia terhadap pengiriman biji-bijian Ukraina memicu krisis pangan global awal tahun ini.Perjanjian yang ditengahi PBB dan Turki pada Juli memungkinkan bahan pangan dari Ukraina dapat kembali dikirim ke negara-negara yang membutuhkannya.Moskow baru-baru ini menuduh Ukraina atas serangan pesawat nirawak (drone) terhadap Armada Laut Hitam mereka di sebuah pelabuhan Krimea. Rusia kemudian menarik diri dari perjanjian tersebut. Ukraina tidak membenarkan atau membantah kabar mereka berada di balik serangan itu.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuding Rusia mengancam dunia dengan kelaparan setelah menarik diri dari perjanjian ekspor pangan.Beberapa kapal pengangkut telah tertahan, salah satunya membawa puluhan ribu ton gandum, yang disewa Program Pangan Dunia PBB untuk mengatasi kerawanan pangan di Tanduk Afrika, kata Zelenskyy dalam pidato malamnya.Kementerian Infrastruktur Ukraina mengatakan sebanyak 218 kapal tidak bisa berlayar. Tak satu pun kapal beroperasi pada Minggu.(Sof/ANTARA)
Jasa Pindah Rumah Pos Indonesia, Biaya Mulai Rp5 Juta
Jakarta, FNN - PT Pos Indonesia (Persero) menghadirkan layanan jasa pindah rumah untuk memindahkan barang-barang dari rumah lama ke rumah baru dengan jangkauan layanan hingga ke seluruh Indonesia.Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan layanan itu diberikan secara optimal karena kurir tidak hanya mengemas barang dan mengantarkannya ke rumah baru, tetapi juga membantu para pemilik rumah untuk menata ulang barang-barang serta perabot secara rapi di rumah baru mereka.\"Kami bantu kemas mulai dari meja, kursi, hingga lemari semuanya masuk ke dalam kontainer. Bahkan barang pecah belah juga kami kemas dengan baik. Ketika sampai di tempat tujuan, kami bantu membuka lagi, jadi konsepnya unboxing kembali, dibantu tata lagi,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.\"Layanan pindah rumah ini solution base, jadi nanti hitungannya kontainer, tidak ada kilogram karena ukurannya besar. Harga paling rendah Rp5 juta sudah bisa karena beserta packing dan penataan kembali di rumah baru,\" imbuhnya.Choirina menuturkan konsumen yang menggunakan jasa pindah rumah Pos Indonesia tidak perlu khawatir saat melakukan perpindahan karena mereka tidak akan lelah mengangkut barang atau pusing menata ulang perabot di rumah baru.Menurutnya, perseroan menghadirkan layanan itu untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan perpindahan karena selama ini setiap perpindahan terkadang menimbulkan dilema, yaitu menjual barang atau perabot di rumah lama secara cepat dengan harga murah alias banting harga, lalu membeli lagi barang dan perabot baru untuk mengisi rumah baru dengan harga mahal.Layanan jasa pindah rumah yang ditawarkan tersebut bisa membuat pengeluaran masyarakat yang melakukan perpindahan menjadi lebih hemat.Pos Indonesia memberikan layanan jasa pindah rumah itu tidak hanya untuk individu atau masyarakat, tetapi juga bisa untuk korporasi. Apabila calon konsumen hendak mendapatkan layanan jasa pindah rumah tersebut bisa menghubungi langsung account manager (AM) Pos Indonesia maupun nomer akses 1500161 sebagai nomor layanan contact center untuk memperoleh informasi produk layanan.(Sof/ANTARA)
Kemenperin Memfasilitasi 33 Ribu Orang Raih Sertifikat Kompetensi
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 33.136 orang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sejak 2015.Hal itu sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.“Pada tahun 2022, jumlah fasilitasi diberikan kepada 1.572 orang tenaga kerja industri yang mencakup sektor industri otomotif, elektronika, logam, mesin, tekstil dan produk tekstil, animasi atau kreatif, serta wirausaha industri,” kata Kepala BPSDMI Kemenperin Arus Gunawan lewat keterangannya di Jakarta, Senin.Arus menerangkan, adanya sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri. “Dengan demikian, diharapkan dapat memacu produktivitas dan inovasi sektor industri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan total tenaga kerja sektor industri hingga bulan Februari 2022 menjadi 18,64 juta orang, dibanding periode Februari 2021 dengan jumlah 17,73 juta orang.“Diperkirakan, kebutuhan tenaga kerja sektor industri pada 2024 sebesar 20,21 juta orang, atau bertambah rata-rata sekitar 682 ribu pekerja per tahun selama periode tahun 2021-2024,” sebut Arus.Lebih lanjut, sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dan sekaligus meningkatkan penghargaan perusahaan kepada tenaga kerja atas kepemilikan kompetensi tertentu.Sertifikasi kompetensi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SDM pada perusahaan, baik dalam penerimaan tenaga kerja, penempatan ataupun pengembangan karier pegawai.“Kami menyadari bahwa kesadaran akan kepemilikan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja industri saat ini masih perlu terus dikembangkan. Biaya uji kompetensi bagi sebagian kalangan masih dianggap sebagai beban daripada sebuah investasi,” kata Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri BPSDMI Kemenperin, Tirta Wisnu Permana.Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong seluruh sektor industri agar para tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi, salah satu upayanya melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri yang dilakukan oleh BPSDMI Kemenperin.“Fasilitasi yang kami berikan bukan berarti memanjakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan perusahaan industri dengan subsidi dari pemerintah, namun lebih dimaksudkan sebagai stimulus agar pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja industri lebih masif lagi,” ujar Wisnu.Saat ini, jumlah LSP sektor industri yang termasuk dalam lingkup Kemenperin meliputi 82 LSP yang terdiri dari 35 LSP Pihak 1, kemudian 3 LSP Pihak 2, dan terdapat 44 LSP Pihak 3.Untuk langkah berikutnya, BPSDMI akan melakukan sertifikasi kompetensi kepada tenaga pendidik dan pelatih di lingkungan unit pendidikan vokasi milik Kemenperin.“Saat ini, kami memiliki 11 Politeknik, 2 Akademi Komunitas Industri, 9 SMK dan 7 Balai Diklat Industri di bawah naungan BPSDMI Kemenperin, yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia. Sertifikasi tersebut membutuhkan kerja sama dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LSP pihak ketiga yang memiliki skema sertifikasi yang sesuai,” papar Wisnu.Kemenperin memberikan apresiasi kepada BNSP atas kerja sama yang terjalin selama ini. “Kami berharap kita terus dapat bersinergi dalam membina dan mengembangkan LSP, penyediaan asesor kompetensi, penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi, termasuk juga pengembangan kerja sama sertifikasi internasional,” tandasnya.(Sof/ANTARA)
Dinilai Beri Keterangan Berbelit: Penasihat Hukum Eliezer Minta Pembantu Sambo Dipidana
Jakarta, FNN - Majelis hakim diminta supaya menjatuhkan atau memberikan ancaman yang setimpal terhadap Susi, pembantu rumah tangga (PRT) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan Joshua Hutabarat. Pengenaan ancaman pidana itu mengingat Susi dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Permintaan tersebut disampaikan pengacara terdakwa Richard Eliezer, Ronny Talapessy setelah mendengarkan keterangan saksi dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis hakim, Wahyu Imam Santosa. “Saudara saksi coba lihat ke sini. Liat Richard,\" ujar Ronny di dalam ruang sidang. “Siap!\" jawab Susi. “Saya ganti sekarang bukan siap. Tetapi, ya atau tidak,” ucap Ronny. “Iya!\" jawab Susi. “Saudara tahu tidak kesaksian saudara ini memberatkan Richard,” kata Ronny. “Saya tidak tahu,” jawab Susi. Ronny kemudian meminta hakim supaya mempertegas aturan main dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu. Adapun ancaman hukumannya, pidana penjara selama 7 tahun. “Izin majelis. ini kan aturan main persidangan sesuai pasal 3 KUHAP kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman tujuh tahun penjara sesuai pasal 242 KUHP. Mohon dicatat!\" kata Ronny. “Nanti kami pertimbangkan” kata hakim. (Anw).
Eks WNI dan WNA Bisa Gunakan Visa Rumah Kedua
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan eks warga negara Indonesia dan warga negara asing bisa menggunakan visa rumah kedua atau second home visa.\"WNA atau eks WNI yang ingin tinggal lama di Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat menggunakan visa jenis ini,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh di Jakarta, Senin.Nur Saleh mengatakan pada prinsipnya visa rumah kedua dimaksudkan sebagai aktualisasi salah satu fungsi keimigrasian, yakni fasilitator pembangunan masyarakat.Ia menjelaskan orang asing yang merupakan keluarga dari WNI dapat mengajukan second home visa apabila dapat melampirkan semua persyaratan yang diperlukan, termasuk bukti dana (proof of fund) senilai Rp2 miliar atau bukti kepemilikan properti di Indonesia.Kemudian, apabila WNA ingin menyatukan diri dengan keluarga WNI dan tinggal di Indonesia tanpa melalui jalur tersebut maka dapat menggunakan visa penyatuan keluarga (C317). Adapun eks WNI dapat mengajukan permohonan visa repatriasi (C318).\"Untuk penyatuan keluarga dan eks WNI sudah ada indeks visanya tersendiri. Jadi, silakan mengajukan permohonan visa dan izin tinggal sesuai dengan tujuan atau kegiatan masing-masing,\" ujarnya.Tidak hanya itu, anak berkewarganegaraan ganda yang menggunakan paspor asing dapat mengajukan fasilitas affidavit di kantor imigrasi maupun perwakilan RI di luar negeri. Setelah mempunyai affidavit, anak berkewarganegaraan ganda bisa dibuatkan paspor RI. \"Kami harap masyarakat tidak salah kaprah terkait second home visa,\" tambahnya.Ditjen Imigrasi menekankan bahwa mengakomodasi setiap jenis kegiatan WNA dengan berbagai jenis visa dan izin tinggal. Terakhir, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut maka dapat menghubungi laman Ditjen Imigrasi (www.imigrasi.go.id).(Sof/ANTARA)
Brigjen Hendra Kurniawan Dipecat dari Kepolisian dalam Sidang Etik Polri
Jakarta, FNN - Pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau memecat Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri dari dinas kepolisian. “Di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi menjelaskan, keputusan sanksi pemecatan itu dijatuhkan pimpinan komisi sidang KKEP secara kolektif kolegial. Sidang dipimpin oleh Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Pol. Tornagogo Sihombing.Sidang etik juga memutuskan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan bersalah, sebagai perbuatan tercela sehingga dijatuhi sanksi etik. Ia dijatuhi sanksi penempatan khusus selama 29 hari. “Jadi sanksi patsus itu sudah dijalankan oleh yang bersangkutan,” kata Dedi.Sidang Etik Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dilangsungkan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri. Sidang tersebut menghadirkan 17 orang saksi.Dedi enggan mengungkapkan apakah Brigjen Pol. Hendra Kurniawan mengajukan banding atas putusan etik tersebut atau tidak.Brigjen Pol. Hendra Kurniawan telah berstatus terdakwa dalam perkara dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir J atau \"obstruction of justice\" dan sudah menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Selain itu, mantan anak buah Ferdy Sambo itu terseret dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan pesawat pribadi untuk mengunjungi orang tua Brigadir J di Jambi.Selain Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, terdapat dua terdakwa \"obstruction of justice\" yang belum menjalani sidang etik, yakni AKBP Arif Rahman Arifin dan AKP Irfan Widyanto. (Sof/ANTARA)
Dana Komando Tidak Ada Dalam Nomenklatur
Jakarta, FNN - Bintara Urusan Bayar Markas Besar TNI Angkatan Udara Sigit Suwastono mengakui sudah terbiasa mengurus dana komando, meskipun hal tersebut tidak ada dalam nomenklatur.\"Dako (dana komando) tidak ada di nomenklatur, tapi kami dari 2013 sudah menangani itu, dari dulu-dulu sudah 4 persen,\" kata Sigit Suwanstono yang menjadi saksi pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.Sigit Suwastono adalah tentara aktif yang bertugas sebagai pemegang kas di Mabes TNI Angkatan Udara. Sigit menjadi saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW) 101 di TNI AU tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.Dalam dakwaan Irfan disebutkan ada dana komando (DK/Dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan Kurnia. Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap pertama untuk PT Diratama Jaya Mandiri, yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar. \"Tapi, dako itu sebenarnya apa, saya juga tidak mengerti. Dako bersumber dari tagihan yang mengajukan kontrak atau tagihan yang lain,\" tambah Sigit.Sigit mengaku bahwa dirinya tidak ditugaskan atasan secara khusus untuk meminta dana komando sebesar 4 persen ke vendor, tetapi hal tersebut sudah lumrah terjadi. \"Dana komando di nomenklatur tidak tercatat, tapi kok diurusi? Apakah ada catatan administrasi dana keluar masuk atau sumber-sumber dananya? Kalau dana komando tidak ada di nomenklatur lalu pencatatan 4 persen dalam bentuk apa?\" tanya Ketua Majelis Hakim Djumyanto.\"Secara aturan memang tidak ada karena itu rutinitas dari dulu-dulu,\" jawab Sigit.\"Tercatat penggunaannya untuk apa?\" tanya Hakim Djumyanto.\"Penggunaannya untuk apa tidak tahu, Kaur Yar Pekas yang lebih tahu,\" jawab Sigit.\"Tugas saudara apa? Masa tahu masuk tidak tahu keluarnya? Bingung jawabnya? Makanya jujur saja, bisa dijawab jujur?\" tanya Hakim Djumyanto lagi.\"Kami dari awal tugasnya mencairkan dan membayarkan, untuk penggunaan spesifik saya tidak tahu,\" jawab Sigit.Dari jumlah dana komando untuk Kasau Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar tersebut, Sigit menjelaskan dalam BAP bahwa uang itu lalu dimasukkan ke dalam beberapa deposito, yaitu ke rekening BRI atas nama PT Vibra sebesar Rp5 miliar, PT VSAT sebesar Rp5 miliar dan Rp7,733 miliar ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Citra Trans Nasaka.Namun, pada 16 Mei 2017, Sigit mencairkan deposito sebesar Rp8 miliar dengan terlebih dulu mempersiapkan kop surat PT Diratama Jaya Mandiri untuk membuat surat pernyataan pinjaman uang Rp8 miliar dan 800 ribu dolar AS.\"Setahu saudara ada peristiwa apa tiba-tiba sudah diberikan seperti biasa tiap ada proyek masuk dan dana komando, tapi kenapa sudah biasa harus dikembalikan?\" tanya Ketua Majelis Hakim Djumyanto.\"Karena kejadian AW, yang kami dengar pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur,\" jawab Sigit.\"Ada tidak uang yang dikembalikan?\" tanya hakim.\"Saya diperintahkan untuk ambil Rp8 miliar untuk diserahkan ke PT Diratama. Saya dengan orang BRI kasih tunai di bank BRI, tapi tanda terimanya baru proses bikin,\" jawab Sigit.\"Apakah Kasau Agus Supriatna tahu soal 4 persen itu?\" tanya hakim.\"Saya tidak tahu apakah tahu atau tidak, untuk pengaturan ke Kasau bukan bagian saya,\" jawab Sigit.JPU KPK mendakwakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Sof/ANTARA)
Untuk Mengawal KTT G20, TNI Menggelar Pasukan dan Mengirim Mobil Listrik
Jakarta, FNN - TNI memastikan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berjalan aman dan lancar dengan menggelar pasukan oleh tiga matra, yakni AD, AL, dan AU, serta mengirimkan 252 unit kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, TNI AL menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan KTT G20. \"Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur,\" kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Daerah Maritim (Kodamar), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Gelar pasukan juga dilakukan TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (28/10). Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, kegiatan Presidensi atau Keketuaan G20 pada 15-16 November 2022 menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia internasional.Dalam Presidensi G20 ini, TNI AU mendapat tugas pengamanan mulai dari pengamanan bandara, aerodrome, pergerakan pesawat kenegaraan, dan pengawalan VVIP.\"Untuk itu kepada seluruh prajurit TNI AU yang terlibat agar mempersiapkan diri, memahami tugas dan menguasai setiap prosedur yang diberikan, serta mampu menampilkan performa terbaik, khususnya dalam tugas-tugas pengamanan Presidensi G20, dan tugas pertahanan negara di udara,\" ujar Fajar.Kesiapan pengamanan juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. \"Untuk itu, kita membantu keamanan dan mendukung pemerintah agar kegiatan ini berjalan sukses dan lancar,\" ucap Dudung.Selain kesiapan pasukan, Mabes TNI mengirimkan 252 Unit Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) untuk mendukung kegiatan KTT. Kendaraan listrik tersebut terdiri atas mobil kawal sebanyak 42 unit, dengan rincian 12 unit tipe Hyundai Ioniq dan 30 unit tipe Hyundai Ioniq Five yang diproduksi tahun 2022 dari Korea Selatan.Sementara untuk 126 unit motor kawal dan 84 unit motor penyelamatan dilengkapi dengan helm, jaket, celana, sepatu dan sarung tangan adalah merk Zero SRFM produksi tahun 2022 dari Amerika Serikat.\"Kendaraan ini untuk mendukung kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan,\" ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Kisdiyanto.Pengiriman KLBB ke Bali dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2022. Untuk KLBB roda empat dikirim melalui jalur laut menggunakan KRI Tanjung Kambani-971, dan untuk KLBB roda dua dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan trailer.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI mengerahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022.Dari total 18.030 personel yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14 ribu personel. Sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain, yakni 3.200 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya. \"Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI,\" kata Jenderal Andika Perkasa.(Sof/ANTARA)
Kesiapan Pengamanan KTT G20 Mencapai 75 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan kesiapan pengamanan KTT G20 di Bali hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 75 persen, sarana dan prasarana keamanan terus ditingkatkan hingga bulan November nanti sudah mencapai 100 persen.\"Saat ini dari persiapan sudah 75 persen, tanggal 7 November kami harapkan sudah 90 persen dan 11 November sudah 100 persen siap semuanya. Itu termasuk TNI, Polri, dari pemerintah daerah (Pemda), kami melibatkan Pecalang juga itu nanti digelar semuanya,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dalam pengamanan KTT G20 ini Polri mengerahkan 8.000 personel gabungan dari tingkat Mabes Polri, Polda Bali dan polda terdekat seperti Polda Jawa Barat, Polda NTB dan Polda Jawa Timur. Jenderal bintang dua itu menjelaskan, sebelum KTT G20 digelar (14-15 November), Polri melaksanakan Operasi Puri Agung dari tanggal 7 sampai degan 18 November.Adapun jumlah pengamanan yang dilibatkan ada lima klaster. Klaster yang pertama Seminyak diamankan 297 personel. Klaster Jimbaran diamankan 257 personel, klaster C Sanur diamankan 82 personel, klaster Nusa Dua Utara 187 personel dan klaster Nusa Dua Selatan 213 personel. \"Semua personel yang dilibatkan khusus pada klaster itu ada 1.038 personel,\" ucapnya.Kemudian pengamanan di bandara terbagi atas Ring I Paspampres, Ring II dari Lanud oleh Paskas serta Ring III dari Kodam serta Polda Bali. \"Seluruh personel yang dilibatkan pengamanan di Bandara ada 340 personel,\" ujarnya.Mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri itu juga menjelaskan Satgas Puri Agung 2022 melakukan pengamanan berdasarkan ring yang telah dibagi, Ring I pengamanan dari Paspampres, Ring II gabungan TNI-Polri, Ring III pengamanan TNI dan sebagian Polri.Pengaman selanjutnya di hotel dan wilayah Garuda Wisnu Kencana (GWK) sebanyak 245 personel, wilayah Hutan Mangrove sebanyak 233 personel, wilayah Kura-kura Island ada 201 personel. \"Inilah wilayah-wilayah menjadi fokus pengamatan Satgas Puri Agung 2022,\" kata Dedi.G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.(Ida/ANTARA)
Bersama Anies Tanpa Indonesia Menangis
Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI BAGAI lilin kecil di gelap malam-malam gulita. Redup lemah hampir-hampir tiada daya. Sesungguhnya walaupun sedikit kau berarti, bagi mata hati dalam buta meraba. Seperti itulah perumpamaan kehadiran Anies Baswedan, berjibaku melawan kejahatan bersama dan kehancuran sistem. Bersama rakyat, Anies tertantang dan akan membuktikan, bagaimana layaknya dan sebenarnya bernegara. Anies hanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi manfaatnya terasa ke seluruh Indonesia. Bukan hanya kebijakan pembangunannya yang memang tak mampu mencapai ke pelosok nusantara. Bukan juga kewenangannya yang memang terbatas ruang dan waktu, tidak mengalir hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun, kerja nyata dan prestasinya membuat decak kagum setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengarnya. Kabar-kabar keberhasilannya tersebar dari mulut ke mulut, menelusuri negeri dari Sabang hingga Merauke. Ruang media sosial tak pernah sepi membicarakan pesonanya, seluruh jemari bergerak mengutip dan menyebarkan asa kebaikan negeri dalam personalnya. Bagai hujan sehari menghapus kemarau panjang setahun, begitulah wujud kehadiran Anies usai mengemban amanat sebagai Gubernur Jakarta yang eksistensinya semakin didamba. Warga Jakarta terasa puas dan semangat menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya. Kemajuan kotanya dan kebahagiaan warganya, seakan ingin ditularkannya ke seantero negeri, tak cukup berhenti hanya sampai di Jakarta. Rakyat antusias mengabarkannya, menyebarkan kebaikan figur pemimpin yang sederhana dan bersahaja, namun gilang-gemilang karyanya. Letih berurai keringat, darah, dan nyawa, rakyat begitu peluh merindukan figur pemimpin yang melindungi dan melayani. Terlalu lama makan janji dan kenyang dengan mimpi-mimpi. Rakyat begitu menderita karena didera hidup dalam tekanan dan rutin dieksploitasi. Bukan kejujuran yang memandu, namun kebohongan yang beraksi saban hari. Bukan pemimpin yang mengayomi, negeri semakun ironi karena kiprah pejabat dan politisi tanpa nurani. Krisis kepemimpinan, seperti tanpa pemerintahan dan cenderung menjadi negara gagal. Fakta dan realitas itulah yang telah lama dirasakan rakyat. Tahun-tahun panjang penuh nestapa, rakyat banyak menanggung beban dari dosa-dosa kalangan durjana pengelola negara. Harapan terbesit dari suasana Jakarta. Meninggalkan jejak pemimpin yang bijak dan berwibawa. Cerdas, bersih, dan santun, menyalip maraknya isu, intrik, dan fitnah. Kesalehan sosialnya mampu menepis badai sikap kebencian dan permusuhan. Ia tak punya waktu untuk meladeni suara nyinyir dan julid. Ia dituntun oleh semangat menunaikan amanah, dan totalitas pengabdian diri untuk negeri. Dikenal, dibela, dan dicintai, begitulah pemilik nama lengkap Anies Rasyid Baswedan mendapat perlakuan rakyat. Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Memang tak terbantahkan dan sudah menjadi rahasia umum. Bahwa Negara sejahtera, di mana kemakmuran dan keadilan bukan hal mudah, tetapi juga bukan mimpi. Kehadiran Anies dan karyanya, secara perlahan namun pasti menuntun rakyat mewujudkan keinginan para “the founding fathers” dan cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Anies yang rendah hati, juga Anies yang berbudi pekerti dan dengan segudang prestasi. Berangkat dari Jakarta menjejaki seluruh negeri, siap menghapuskan derita setiap anak bangsa. Terimakasih Jakarta dan kini Indonesia memanggil, terasa tepat ditujukan ke Anies. Sepertinya rakyat boleh bangga dan berbesar hati karena boleh jadi pada waktunya, bersama Anies tanpa Indonesia menangis. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Oktober 2022/5 Rabi\'ul Akhir. (*)
POPULER
