ALL CATEGORY
Kembali ke UUD 1945?
Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts USULAN baru-baru ini oleh beberapa tokoh pergerakan, purnawirawan jenderal, dan para raja dan sultan Nusantara agar Presiden Jokowi menerbitkan Dekrit Presiden secara terkoordinasi untuk memberlakukan kembali UUD 1945 untuk menghadapi beberapa hambatan berikut. Hambatan pertama sekaligus terbesar adalah polarisasi yang tajam bangsa ini ke dalam kelompok “cebong” dan “kadrun”. Gita Wiryawan menyebut, kanker medsos yang menyebabkan keterbelahan parah ini. Bahkan para intelektual pun terbelah menjadi Jokowers dan oposannya. Bagi Jokowers, Jokowi adalah presiden dengan capaian reformasi paling spektakuler nyaris tanpa cacat, sambil menuding bahwa para oposannya adalah sisa-sisa Orde Baru yang ingin kembali berkuasa. Artinya, tidak ada urgensi sama sekali untuk kembali ke UUD ‘45. Lagi pula, parpol yang kini menguasai jagad politik nasional akan keberatan untuk melepas semua privileges yang dihadiahkan oleh UUD 2002. Hambatan kedua adalah luka lama yang hingga kini belum sembuh akibat kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 silam. Hujan di hulu belum teduh, luka lama belum sembuh. Luka lama ini tidak cuma melahirkan polarisasi yang parah antara cebong dan kadrun, sekaligus melahirkan harapan bahwa ummat Islam punya peluang memenangkan Pilpres dalam arsitektur legal perpolitikan yang liberal kapitalistik ini. Mulyadi Tadampali mengatakan bahwa jagad politik saat ini dipenuhi para bandit politik yang logistiknya disokong oleh para taipan bandar politik, sementara Pemilu dikendalikan oleh para badut politik di MK, KPU, KPK, sampai POLRI. Bahkan bagi para die hard Jokower, skandal Ferdy Sambo sekalipun tidak membuktikan bahwa Jokowi meraih kemenangan politik karena dukungan Satgassus Merah Putih. Berbagai produk regulasi yang dimungkinkan oleh UUD 2002, termasuk UU IKN, yang berpihak bagi kepentingan pemodal besar asing maupun aseng, tidak dilihat sebagai maladministrasi publik. Hambatan ketiga adalah publik yang buta huruf politik karena cukup lama diposisikan sebagai jongos politik setelah menjadi jongos ekonomi sejak Orde Baru hingga hari ini. Depolitisasi masyarakat, dan pen-jongos-annya telah mendungukan masyarakat. Kemiskinan yang berlarut telah melahirkan budaya nriman yang mencengangkan. Ini sekaligus membuktikan bahwa pendidikan kita telah gagal total untuk menyediakan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Slogan Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka kenyataan bahwa bangsa ini sedang belajar merdeka. Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Jika kelahiran Orde Baru, lalu Orde Reformasi hanya peristiwa revolusi istana yang elitis, kali ini kita membutuhkan perubahan yang lebih substansial yang sesungguhnya diharapkan Soekarno dkk the founding figures sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 sejatinya adalah Reproklamasi Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Gunung Anyar, 1 Nopember 2022. (*)
Jokowi Akan Kudeta PDIP?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BIASANYA yang menjadi sasaran kudeta itu adalah Presiden. Jadi agak aneh atau unik jika Presiden yang diisukan mau mengkudeta. Meskipun itu dilakukan terhadap Ketum sebuah partai politik. Kalau sampai terjadi maka rakyat bisa menyatakan : Terlaluuu.. Adalah Kornas Kami-Ganjar Joko Priyoski yang menyatakan bahwa Jokowi harus menjadi Ketum PDIP tahun 2024 dengan alasan bahwa partai banteng itu bukanlah kerajaan. Menurut Joko, \"kami berharap Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi Ketum PDIP pada Kongres tahun 2024\". PDIP adalah partai dipimpin oleh trah Soekarno dan Puan Maharani yang disiapkan untuk menjadi putri Mahkota pelanjut Megawati. Disebut pula sebagai kudeta karena publik telah melihat Megawati dengan Jokowi akhir-akhir ini semakin bersebrangan. Kader PDIP Ganjar Pranowo yang didukung Jokowi sebagai Capres menjadi faktor pemberat perbedaan. PDIP mendorong Puan Maharani untuk Capres partai. Bahkan untuk Ketum partai ke depan. Sebagai petugas Partai Jokowi sebenarnya dinilai tidak loyal karena faktanya kendali kebijakan Presiden tidak sepenuhnya berada di tangan Ketum PDIP. Ada kekuatan oligarki lain yang lebih dominan dalam memainkan ritme kebijakan Presiden. Jokowi lebih taat pada kehendak \"Godfather\" yang bukan Megawati. Jokowi-Ganjar tengah berhadapan dengan Megawati-Puan. Untuk puncak kekuasaan partai dan tiket Capres. Ganjar berharap dengan pengaruh Jokowi dapat maju sebagai Capres dari PDIP. Hasil pooling menjadi alat penekan. Sementara Mega bertahan memajukan Puan Maharani berapa persen pun hasil survei. Ungkapan Kornas Kami-Ganjar sebenarnya dibantah oleh Kornas Ganjarist. Sekjen Kornas Ganjarist Kris Tjanra yang menyatakan bahwa hubungan Ganjar dengan PDIP baik baik saja. Ia menyatakan bahwa Kornas Kami Ganjar adalah relawan yang tidak dikenal atau relawan siluman. . Tampaknya untuk tujuan yang sama ada cara yang berbeda. Relawan dapat muncul kapan dan dimanapun. Tanpa harus berbadan hukum. Mazdjo Pray Ketum Kornas Ganjarist dahulu pernah menyatakan bahwa Ganjar jika tidak didukung oleh PDIP akan didukung oleh partai-partai lain. Memang pengaruh Jokowi tentu dibutuhkan untuk support Ganjar. Hanya itu, benarkah untuk proses penguatan Ganjar maka Jokowi harus melakukan kudeta atas Ketum PDIP ? Banteng tentu akan semakin panas. Kornas Kami-Ganjar sendiri telah mohon maaf atas doa agar Jokowi menjadi Ketum PDIP 2024 meski Joko Priyoski menyatakan \"apa yang salah dari sebuah doa malah dianggap adu domba atau relawan siluman? \". Bandung, 1 November 2022
PPP Morat Marit
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KISRUH PPP terus berlanjut. Gara-garanya cuma karena beda dukungan di pilpres 2024. Pemilih PPP umumnya mendukung Anies. Sementara DPP PPP berupaya tidak ke Anies. Suharso Monoarfa, ketua umum PPP sebelumnya dianggap tidak tegas untuk menghalangi dukungan kader PPP ke Anies. Suharso diyakini masih terus mengakomodir aspirasi arus bawah ke Anies. Akibatnya, Suharso dikudeta. Mardianto menggantikan Suharso sebagai plt Ketum PPP. Surat dari Menkumham segera turun sebelum Suharso sempat melakukan gugatan. Wantimpres Jokowi ini berupaya menjauhkan PPP dari Anies. Tampak ia bergerilya untuk mendorong DPC-DPC PPP mendukung Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, Ganjar adalah calonnya Joko Widodo. Sebagian DPC PPP telah mendeklarasikan Anies. Sebagian yang lain mendeklarasikan Ganjar. Sementara Pemuda Ka\'bah, ormas underbow PPP tetap kekeuh mendukung Anies. Belakangan muncul Forum Ka\'bah Membangun (FKM) yang diprakarsai oleh mantan Bendum PPP Habil Marati yang menampung para kader PPP dan simpatisannya untuk mendukung dan mendeklarasikan Anies. Pemilu 2019, suara PPP mengecil. Ada 20 kursi di DPR hilang. Kini hanya tinggal 19 kursi. Penyebab utamanya karena PPP tidak aspiratif terhadap para kader dan pemilihnya. Hal yang sama sepertinya akan terulang di pemilu 2024. PPP tidak aspiratif terhadap konstituennya. Para analisis politik melihat PPP sedang berjalan ke alam kuburnya. Situasi seperti ini akan menyulitkan PPP untuk recovery. Bahkan bertahan dengan elektabilitas 4,52 saja akan sangat berat. Kondisi PPP saat ini tampak lebih parah dari pemilu 2019. Artinya, besar kemungkinan PPP tidak akan memiliki anggota DPR lagi di Senayan pasca 2024. Perolehan suaranya kurang dari 4 persen. Tidak memenuhi syarat Parliamentary Threshold. Siapa yang bertanggung jawab dan layak disalahkan? Tentu semua kader akan menyalahkan plt ketua umumnya. Ia dianggap paling bertanggung jawab atas berakhirnya sejarah PPP. Hanya satu cara menyelamatkan PPP. Apa itu? Akomodir aspirasi konstituen yang menginginkan Anies sebagai calon presiden. Artinya, PPP mesti ikut mengusung Anies nyapres di 2024. Tentu, pilihan ini akan memaksa PPP berhadap-hadapan dengan istana yang menginginkan Ganjar dicalonkan oleh PPP dan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya. Jika Anies tidak nyapres, PPP ada peluang selamat. Tapi, jika Anies nyapres dan PPP berada di luar gerbong Anies, maka sejarah besar kemungkinan akan mengubur partai berlambang Ka\'bah ini. Disadari atau tidak, kemungkinan ini yang akan terjadi. Jakarta, 1 November 2022.
Tumben Kecebong Bicara Konstituante
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KEMARIN pagi teman sewisuda saya di FISIP-UI mengeluhkan kecebong yang menulis bahwa golongan Islam \'kan sudah kalah di Konstituante, ngapain mau come back. Bener kagak tuh? Kata itu teman lama. Pemilu Konstituante dibikin 1956. Pemenang 4 besar: PNI Masyumi PKI dan NU. Konstituante dilantik April 1957. Sesuai dengan UUDS 1950, konstitusnte dibentuk untuk 3 tahun. Artinya Maret 1960 harus bubar. Kerja beres atau tidak. Sidang I Konstituante membentuk panitia kecil yang bertugas menyiapkan draft konstitusi berdasar masukan dari pleno. Masalah dasar negara diselesaikan di pleno Konstituante.. Usul tentang dasar negara ada 3: 1. Pancasila 2. Islam 3. Sosial Demokrasi yang diajukan PSI pimpinan Sutan Syahrir. Ketiga usulan dasar negara yang diajukan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Sikap Aidit tentang Pancasila pada saat itu dikatakannya, Pancasila alat pemersatu, kalau bangsa sudah bersatu apa Pancasila masih diperlukan? Pemandangan Umum di pleno sangat berkelas. Saya tak hendak bandingkan dengan pidato pekerja-pekerja politik yang sekarang. Voting di pleno berlangsung 3 x. Islam kalah vote tapi Pancasila tak mencapai 1/2 + 1. Vote untuk Sosial Demokrasi lumayan. Sementara itu panitia yang dibentuk oleh Pleno beranggota semua fraksi telah ketok martil untuk 19 butir kesepakatan konten konstitusi termasuk Dasar Negara. April 1959 Konstituante reses sampai Oktober 1959. Di masa reses ini banyak kelompok yang ambil manfaat untuk pojokkan Konstituante sebagai telah gagal. Fraksi Murba malah ancam boikot sidang. Prawoto Mangkusasmito Mssyumi minta agar masyarakat beri peluang Konstituante menyelesaikan tugasnya. Kondisi nasional tak menolong pula. Akibat pemberontakan PRRI sejak Februari 1958. Konstituante dihajar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit dihajar reformasi 2002. Reformasi dihajar siapa? (RSaidi)
Cucu Panglima Perang Jelajah Nusantara Minta Raja Inggris Perintahkan PM Australia Anthony N. Albanese Tinggalkan Pulau Pasir NTT
Jakarta, FNN - Dr. Rahman Sabon Nama Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara yang juga Buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli Panglima Perang Jelajah Nusantara asal pulau Adonara NTT menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan rumpun gugusan kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kedaulatan NKRI. “Pulau itu bukan, sekali lagi bukan, milik Australia sebagaimana klaim negara itu. Tetapi pulau itu, Pulau Pasir, adalah milik dan wilayah teritori serta Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Rahman di Jakarta, Senin (31/10/2022). Oleh sebab itu Rahman meminta kepada Charles Philip Arthur George (Charles lll) Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, agar memerintahkan negara persemakmuran itu melalui PM Australia Athony N. Albanese segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Rahman mengatakan bahwa pada 27 Oktober 2022 lalu Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) secara resmi telah mengirim surat kepada Raja Charles lll di Istana Buckingham London Inggris mengenai status Pulau Pasir. Mengawali suratnya kepada Raja Charles lll Rahman menjelaskan bahwa PDKN adalah sebuah partai politik berbadan hukum di Indonesia sebagai sarana dan instrumen politik berhimpunnya raja/sultan kerajaan dengan komitmen kuat menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Alumnus Lemhanas RI ini mengatakan kepada Raja Charles III bahwa klaim kepemilikan Australia atas Pulau Pasir sungguh menyinggung perasaan para YM Raja/Sultan Kerajaan Nusantara sehingga dapat mencederai hubungan baik dan memperburuk citra Kerajaan Britania Raya dan Australia di mata rakyat Indonesia. Kepada Raja Charles III pria berdarah bangsawan tulen Adonara NTT itu menyingkap sederet bukti faktual ihwal Pulau Pasir. Bahwa di Pulau Pasir sejak purbakala hingga era modern adalah tempat bermakamnya nenek moyang masyarakat NTT Rote Endao. Hingga saat inipun, Pulau Pasir merupakan jalur transit dan persinggahan dan mengaso nelayan tradisional Indonesia asal Makassar-Bugis dan masyarakat nelayan gugusan pulau (kepulauan) Solor Watan Lema yaitu Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Alor, Pulau Flores Timur Daratan dan Pulau Rote Endao. Giat serupa dilakukan oleh masyarakat nelayan asal Pulau Lamalera dan Pulau Solor. Mereka secara turun-temurun berburu ikan paus di lingkup laut Pulau Pasir. Begitu juga nelayan-nelayan Bugis Makassar dan Pulau Rote yang selalu mencari ikan dan teripang di pulau itu. Tetapi para nelayan ini kerap kali dihalau dan ditangkap aparat bersenjata Australia manakala mereka tengah beristirahat atau berlindung di pulau itu. Fakta atau bukti lain secara otentik hukum tentang Pulau Pasir adalah Akta Notarial dari Kantoor van G.H Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta) tentang kepemilikan Pulau Pasir di NTT. Akta ini diterbitkan tahun 1938 tentang Eigendom Verponding (Sertifikat Tanah Hak Milik pada zaman Koloni Belanda di Indonesia) atas Pulau Pasir. “Di Eigendom Verponding itu tercantum eksplisit nama orang asli Indonesia dari keturunan bangsawan Kerajaan Pajajaran yaitu Nyimas Entjeh Siti Aminah Osah sebagai pemilik Pulau Pasir NTT,” kata Rahman. Surat Eigendom Verponding itu masih dan sedang berada di tangan ahli waris, keturunan para raja/sultan di Indonesia yang tergabung dalam Partai PDKN. Collateral dunia 101 Eigendom Verponding milik Kerajaan Nusantara dan menjadi Simbol PDKN adalah kode sakral bagi para turunan raja/sultan kerajaan Nusantara untuk mempertahankan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bukti lain adalah fakta sejarah tak terbantahkan, bahwa Indonesia merupakan negara maritim, kepulauan, semenjak Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dan Pulau Pasir berdasarkan peta dan titik koordinat seluas lebih kurang 45.000 HA itu adalah bekas wilayah kedaulatan Kerajaan Nusantara Pajajaran di bawah Keresidenan Pulau Sumbawa. Deretan bukti faktual itu telah Rahman sampaikan lewat suratnya atas nama PDKN, partai yang dipimpinnya, kepada Raja Charles III. PDKN, kata Rahman, adalah bagian dari komponen bangsa Indonesia yang ikut bertanggung jawab melindungi kedaulatan wilayah Indonesia meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan, yang kesemuanya merupakan wilayah kedaulatan negara dengan kepulauan dibatasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Wilayah laut di sekitar Pulau Pasir, imbuh Rahman, mengakomodasi berbagai kepentingan Internasional seperti lintas damai, lintas transit maupun lintas alur laut kepulauan. Indonesia memiliki hak di wilayah perairan yuridiksi Pulau Pasir atas zona tambahan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen seperti perikanan, pertambangan, pelestarian lingkungan laut dan untuk tangkal kejahatan di laut Oleh karena itu, kembali Rahman menandaskan bahwa untuk menghindari konflik yang merugikan bangsa Indonesia dan rakyat Australia--Britania Raya—PDKN minta dan berharap agar YM Baginda Raja Charles lll persuasi memerintahkan PM Anthony N. Albanese ,segera meninggalkan Pulau Pasir Provinsi NTT. Kepada Raja Charles III Rahman pun berharap, agar klaim Australia atas Pulau Pasir menjadi perhatian utama dan khusus dan dapat menjadi agenda pembicaraan dalam Pertemuan KTT G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali. (sws).
Lula Da Silva, Pelajaran Buat Anies Baswedan
Oleh DR. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle DUNIA hari ini digemparkan oleh kemenangan Lula Da Silva, tokoh buruh, menjadi Presiden ke 39 Brazilia, kemarin. Lula memang sudah pernah menjadi presiden sebelumnya, selama dua periode (1 periode 4 tahun) yakni tahun 2003-2010. Pada tahun 2019 Da Silva gagal mencalonkan diri, karena konspirasi politik orang-orang kaya memenjarakan dia 580 hari, atas tuduhan korupsi dari Petrogas, lalu distempel tidak pantas jadi calon presiden, yang kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung atas desakan komisi HAM PBB, tahun 2019 lalu. Lula dibenci orang-orang kaya karena ketika dulu presiden berhasil membuat orang-orang miskin mempunyai mobil dan memacetkan kota-kota di Brazil. \"Orang-orang kaya ingin hanya mereka yang punya mobil sehingga mereka nyaman berkendara\", kata Lula. Begitu juga ketika Lula membuat UU pembantu rumah tangga, sehingga membuat orang kaya membayar pembantu lebih mahal lagi. Sejak kecil Lula memang bermimpi bagaimana membuat orang-orang miskin menjadi kaya. Hal ini terpatri di alam bawah sadarnya sejak kecil. Lula ada tukang semir sepatu di kota Sao Paulo, Brazil, setelah beberapa tahun pindah dengan perjalanan dua minggu dari kampung asalnya. Berbagai sumber menyebutkan perjalanan itu, Lula dan Keluarga, ditempuh dengan menumpang di bak belakang truk. Hidup miskin membuat Lula tidak tamat sekolah SD. Kehidupannya yang kita kenal saat ini, dimulai ketika ia diterima bekerja di pergudangan dan lalu pabrik metal dia Sao Bernardo Da Compo, Sao Paulo dalam usia belasan tahun. Pekerjaan itu mengantarkannya pada organisasi buruh otomotif dan kemudian menjadi ketua organisasi dengan anggota 100.000 pada usia dia 30 tahun, yakni tahun 1975. Ideologi Menolong Orang Miskin Ideologi Lula adalah menolong orang miskin. Para pendukung Lula melakukan pembelaan ketika kelompok Pro Presiden Bolsonaro mengolok-olok Lula koruptor. Pembelaannya adalah \"Lula korupsi untuk memperkaya orang miskin, tapi Bolsonaro korupsi untuk memperkaya orang kaya\". Marc Morgan, Paris School of Economics melaporkan bahwa penghasilan orang paling miskin di Brazil naik sebesar 35% selama partai Buruh (Lula dan penerusnya Dilma Roussef) berkuasa 2004-2010 (Bloomberg, 26/10/22). Reuters, dalam \"Factbox: Brazil under Lula, the working-class president\", 10/6/2009, menyebutkan 19 juta orang keluar dari kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi yang baik dan kebijakan transfer kepada orang miskin (program Bosma Familia atau seperti Bansos yang dimulai era SBY disini). Lula sendiri dalam wawancara dengan Brasil De Fato, dalam judul \"Lula: It Is The Worker Who Drive The Real Economy\", 29/4/22, mengklaim selama 2002-2014, ketika Partai Buruh berkuasa, mereka telah menciptakan 22 juta lapangan kerja baru, tingkat pengangguran 4,3%, dan menaikkan upah buruh, khususnya diawal pmerintahan dia, sebesar 74%. Merujuk pada pikiran Jeffrey Sach dalam \"The End of Poverty\", yang menyarankan kebijakan pengentasan kemiskinan dual track, yakni melalui kebijakan upah atau \"generating income\" dan juga subsidi langsung, atau menurut Sach, \"berilah ikan kepada orang miskin, lalu berikan pancing setelah mereka kenyang\", telah diadopsi oleh lula. Lula juga sejalan dengan landasan teoritis dari Professor Kreuger, penasehat ekonomi Obama, yang mengatakan bahwa kenaikan upah mendahului produktifitas, bukan sebaliknya, di mana Lula yakin ekonomi akan tumbuh jika stabilitas kerja formal dan upah tinggi tercapai. Karena, belanja buruh yang besar akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lula juga mengatakan bahwa kesuksesan dia adalah membuat relasi yang kuat antara kebijakannya dengan buruh dan bekerja berdasarkan hati, bukan kepentingan Dalam Time, 4/5/22, \"Brazil’s Most Popular President Returns From Political Exile With a Promise to Save the Nation\", dia mengatakan: \"I feel proud to have proven that a metal-worker without a university diploma is more competent to govern this country than the elite of Brazil,” he says. “Because the art of government is to use your heart, not only your head.”\" Tantangan Lula Ke Depan Lula menghadapi situasi ekonomi yang parah, akibat krisis dunia, utang yang besar dan geopolitik \"perang dingin\". Lula berjanji untuk \" Re-build Brazil\"- that is restore public services battered by years of underinvestment, use Brazil\'s fossil fuel resources to lower domestic energy prices and battle inflation, and help million of the Brazilians struggling with food insecurity \" (Time, 31/10), begitu juga janjinya menstop deforestasi Amazon yang ugal-ugalan oleh rezim Bolsonaro. Sementara, kemenangan Lula sendiri sangatlah tipis 50,9% vs. 49,1 % atau hanya menang tipis, 1,8% dari Bolsorano. Dari kelompok far-left (sangat kiri) sendiri, meskipun mereka mendukung Lula, tapi mereka was-was dengan wakil presiden Lula, Geraldo Alckmin, yang merupakan kelompok kanan (Center-rigth) dan juga saingan Lula pada pilpres 2006. Beberapa tokoh Sosialis mengungkapkan bahwa mendukung Lula adalah sebuah kondisi yang diperlukan untuk kemenangan buruh berikutnya. (Lihat: https://www.leftvoice.org/an-electoral-alternative-for-the-working-class-in-brazil/). Dalam situasi kemenangan tipis ini, untung saja Amerika, Spanyol, Prancis dan Kanada langsung memberikan selamat kepada Lula. Pengakuan internasional ini setidaknya mengurangi kemungkinan kecurangan militer ataupun rezim Bolsonaro. Relevansinya Bagi Indonesia Brazil adalah negara terbesar di Amerika Latin, dengan 200 juta penduduk. GDP mereka $1, 9 T di atas Indonesia yang $ 1,29 T, tahun 2022. Pendapatan yang besar ini membuat Brazil masuk dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South Africa) dan G-20. Indonesia dan Brazil seringkali dianggap mewakili negara berkembang dengan ekonomi yang besar. Namun, pengelolaan ekonomi yang bergantung utang dan berbagai indikator ekonomi yang buruk selama ini, membuat Brazil dan Indonesia masuk dalam kelompok \"fragile five\", setidaknya jika tidak oleh Morgan Stanley, seperti diawal pengkatagorian, maka oleh lembaga rating lainnya (lihat: What are the Fragile Five, thebalancemoney.com). Secara struktur perekonomian, Brazil dan Indonesia mengalami ketimpangan yang sama, segelintir orang menguasai porsi perekonomian yang besar. Lula, sebagaimana juga Anies, menjadi oposisi terhadap kaum kapitalis oligark. Massa pendukungnya pun mengharapkan demikian. Kemiskinan yang dialami mayoritas penduduknya, dengan identitas politik \"working class\" di Brazil dan Islam di Indonesia, terus bertarung untuk mengubah struktur sosial yang bersifat historis (melawan penjajah) dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang diharapkan untuk menaungi semua rakyat seringkali dibajak oleh pemilik modal untuk terus menerus memperkaya diri, dengan penguasaan sektor ekstraktif dan perusakan lingkungan (hutan). Hal ini menjadi menarik untuk mencari pelajaran dari apa yang terjadi di Brazil saat ini. Pelajaran Buat Anies Baswedan Kecintaan kaum buruh di Brazil terhadap Lula dan kecintaan umat Islam terhadap Anies Baswedan bersifat sebanding. Lula telah mentransfer dukungan kaum buruh untuk melawan kaum kapitalis oligark yang menguasai pemerintahan Brazil 6 tahun belakangan ini. Tentu saja kemenangan Lula ini dibantu oleh fakta kegagalan Bolsonaro mengelola masa pandemi COVID-19, di mana terlalu banyak korban meninggal di sana. Namun, perjuangan Lula dan kaum buruh di sana tidaklah mudah. Pemenjaraan selama 18 bulan (dari vonis 10 tahun) yang dialami Lula, akibat konspirasi rezim Bolsonaro, di masa usia tua Lula, membuat jalan terjal harus dipikul kaum buruh. Namun, pengalaman kaum buruh Brazil dalam berkonflik dengan rezim Militer mereka beberapa dekade lalu, membuat mereka menjadi berani. Bahkan, ketika Lula di penjara, berbagai demonstrasi buruh dilakukan di depan penjaranya dengan tuntutan pembebasan. Lula menggandeng wapres yang relatif liberal. Anies dengan identitas Islam menggandeng Partai Nasdem yang sekuler dan liberal. Hal ini bisa menjadi model yang sama jika keduanya berkuasa. Pilihan Lula yang berkompromi dengan berbagai kebijakan liberal, termasuk nantinya privatisasi dan kebijakan perburuhan yang pro market, akan berbenturan dengan idiologinya yang cinta orang miskin. Jika Anies berkuasa dan melakukan yang sama, maka rakyat pendukung Anies akan mengawasi pilihan-pilihan kebijakan, agar dipastikan tidak mengorbankan rakyat miskin. Ini sebuah pertarungan berlanjut. Sebuah kompromi seringkali dituntut oleh kondisi yang tidak ideal, seperti ekonomi yang sedang krisis. Namun, suatu hal yang pasti bahwa rakyat akan siap menderita jika derita yang sama dipikul oleh pemimpinnya. Rezim Indonesia saat ini terus menerus memperkaya orang kaya, sama dengan Bolsonaro. Disinilah mungkin Anies dan Lula bisa mempunyai kesamaan, menghentikan ketimpangan. Saat ini Lula sudah menang, tinggal menunggu Anies Baswedan. Anies harus belajar dari Lula, tidak berhutang budi pada oligarki dan hanya berhutang budi pada rakyat miskin yang mendukungnya saja. (*)
Kate Victoria Lim Minta Jaksa Agung Dicopot dan Diproses Hukum Atas Dugaan KTP Palsu
Jakarta, FNN – Sejumlah pengacara dan elemen masyarakat kembali mengelar aksi di depan Kejaksaan Agung dan Istana Presiden bertujuan untuk menyatakan keberatan atas kejanggalan penahanan Alvin Lim yang berbanding terbalik dengan tidak diprosesnya dugaan KTP ganda milik Jaksa Agung Burhanudin yang ada 3 tahun lahir berbeda. Kate Victoria Lim meminta kepada Presiden Joko Widodo agar bertindak tegas dan segera mencopot Jaksa Agung Burhanudin. \"Saya hanya ingin Presiden tegas dan jadi panglima hukum, ayah saya sudah buat aduan beserta bukti 3 data identitas berbeda diduga milik Jaksa Agung Burhanudin, namun tidak pernah ditindaklanjuti, karena Burhanudin atasan Jamwas. Mana mungkin bawahan periksa atasan. Saatnya Presiden Jokowi bertindak tegas,\" katanya. \"Masyarakat sedang dalam krisis hukum dimana kepercayaan kepada institusi Kejaksaan ada pada titik nadir karena banyak nya oknum aparat yang melawan hukum dan menindas masyarakat. Saatnya Presiden menunjukkan kewibawaan dan membenahi hukum di Indonesia selaku panglima tertinggi yang kami semua hormati,\" harap Kate, Senin (31/10/2022). Kate selama seminggu terakhir, sibuk membongkar terkait dugaan KTP palsu Jaksa Agung Burhanudin, baik di podcast Uya Kuya maupun di kanal Youtube Quotient TV dan UI Watch untuk memperoleh keadilan karena ayahnya malah ditahan atas dugaan ikut serta mengunakan KTP palsu. \"Sedangkan Jaksa Agung yang sudah dilaporkan malah tidak pernah di proses hukum. Mana asas \'equality before the law\' atau persamaan di muka hukum? Yang ada hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,\" tegasnya. Para advokat dan elemen masyarakat yang berunjuk rasa berjanji akan meggelar aksi mingguan hingga tuntutan mereka dipenuhi dan didengarkan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Advokat Alvin Lim ditahan secara janggal dan mendadak setelah selesai memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. (mth/*)
Resmi Dilantik, IKA UPI Gandeng Apindo Jabar dan Belasan Mitra Kolaborasi
Bandung, FNN - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita melantik Pengurus Pusat IKA UPI Masa Bakti 2022-2027 di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi UPI, Jalan Setiabudhi 229 Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022. Pada saat yang sama, turut dilangsungkan penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara IKA UPI dengan sejumlah mitra kolaborasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan benefit bagi pemilik kartu tanda anggota IKA UPI yang diluncurkan pada hari yang sama. Turut menyaksikan pelantikan antara lain Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Adang Suherman; Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, dan para dekan fakultas. Selain itu, hadir di antaranya anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid; Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik; Managing Director B Universe, Apreyvita D Wulansari; Direktur Utama Intibios Persada Sejahter, Iman Pambagyo, dan sejumlah sesepuh alumni UPI, baik dewan kehormatan, dewan penasehat maupun dewan pakar. Enggartiasto menjelaskan, kepengurusan IKA UPI masa bakti 2022-2027 berusaha membangun harmoni segenap potensi alumni, baik dari sisi latar belakang program studi dan fakultas, profesi alumni saat ini, pendidikan dan nonkependidikan, generasi antarangkatan, hingga aspek keterwakilan perempuan. Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, mencontohkan posisi ketua umum dipegang angkatan 1970. Adapun sekretaris jenderal (Sekjen) dan bendahara umum masing-masing angkatan 2000 dan 1992 dari fakultas berbeda. “Kami betul-betul memperhatikan beberapa hal. Kita memiliki dua rumpun program studi, pendidikan dan nonkependidikan. Ada beberapa catatan bagi para alumni nonpendidikan yang terkesan belum terakomodasi pada periode yang lalu. Kini semua bersatu untuk bersama-sama membangun IKA UPI demi memberikan pelayanan kepada alumni dan almamater,” ujar Enggar, sebagaimana siaran pers Sekjen IKA UPI, Najip Hendra yang diterima FNN, Senin, 31 Oktober 2022. Enggar menyebut hampir setengah dari pengurus IKA UPI periode ini merupakan wajah baru. Mereka berasal dari hasil penjaringan terbuka dan rekomendasi maupun masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari almamater. Secara keseluruhan, rata-rata usia pengurus lebih muda dari periode sebelumnya. Keterwakilan perempuan juga mengalami kenaikkan signifikan, baik di jajaran pimpinan harian maupun pengurus bidang. “Kami mengupayakan betul untuk keterwakilan perempuan yang ternyata juga tidak mudah. Pengalaman saya di partai politik, cari caleg perempuan juga tidak mudah. Tapi kami di IKA UPI terus berusaha hingga mendekati 30 persen dari total pengurus,” jelasnya seraya menambahkan pada hari itu Enggar menghadirkan dua sosok perempuan inspiratif. “Ini dua perempuan yang sudah mulai menggeser peranan laki-laki. Pertama, Ketua Umum DPP APINDO Jawa Barat, Ibu Ning Wahyu Astutik. Dia alumnus IKIP Malang. Ini tugas yang tidak mudah karena mengurus pengusaha yang justru mengurusi kepentingannya sendiri. Kedua, Avreyvita Wulansari yang menangani B Universe. Dia memimpin semuanya, bukan hanya pemberitaan, tetapi juga perusahaannya. Selaku managing director, Ibu Vita mengatur sekian banyak laki-laki. Dan, laki-laki itu tidak ada pilihan lain selain nurut,” tambah Enggar. Sinergi Kolaborasi Enggar menjelaskan, usai pelantikan langsung dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IKA UPI dengan DPP Apindo Jawa Barat dan perjanjian kerjasama dengan belasan perusahaan dalam rangka memberikan benefit bagi alumni pemilik kartu tanda anggota. Kerjasama ini mengatur para pemegang kartu anggota untuk mendapatkan diskon khusus dari belasan perusahaan, mulai dari klinik, hotel, restoran, kafe, hingga sekolah. “Secara khsus dengan Apindo Jawa Barat, kesepahaman ini didesain untuk menjawab tantangan program MBKM. Kemudian juga menjawab kebutuhan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang ada di lapangan sampai membuat lembaga sertifikasi dan meningkatkan keahlian,” ujar Enggar. Selain itu, sambung Enggar, pelantikan juga dirangkaikan dengan kegiatan B Universe Goes to Campus sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan industri media dengan mahasiswa. Enggar menilai selama ini perguruan tinggi memiliki keinginan dan cita-cita tetapi kurang diikuti dengan perhitungan atau pertimbangan bisnis. “Kami memiliki kelompok usaha media dan kami terpanggil juga untuk bekerja sama dengan almamater. Tempo hari pada saat penutupan Kongres VI IKA UPI, Pak Dekan FPSD (Fakultas Pendidikan Seni dan Desain) begitu bersemangat melaporkan untuk mencoba berkolaborasi, minimal adalah dalam pembentukan atau pembuatan studio televisi. Kami kebetulan sedang membuat tambahan tiga studio baru. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa-mahasiswa Prodi Film dan Televisi (FTV) bisa mendapatkan pembinaan. Dan, mahasiswa terbaik langsung kami rekrut,” kata Enggar. Executive Chairman B Universe ini menegaskan tekadnya untuk terus bergerak, berkembang ke seluruh Indonesia. Saat ini, jaringan televisi BTV hadir di 80 kota, berkolaborasi dengan stasiun TV lokal. Dengan regulasi, setiap stasiun TV lokal harus menyajikan sedikitnya 10 persen siaran lokal, maka peluang lulusan untuk menjadi bagian dari semesta media B Universe menjadi sangat besar. “Bagi mereka yang mau dan menunjukkan kinerja baik selama magang, kami akan rekrut. Demikian juga dengan Prodi Ilmu Komunikasi maupun prodi lain yang relevan. Itu antara lain yang akan kita lakukan,” tandas Enggar. Jembatan Dunia Kerja Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik berharap IKA UPI mampu menjadi jembatan antara almamater, khususnya mahasiswa dan lulusan, dengan dunia kerja. Kolaborasi IKA UPI dan DPP Apindo Jabar diharapkan mampu memecah kebuntuan problem ketenagakerjaan di daerah ini. Terlebih, Ning menilai alumni UPI bukanlah kaleng-kaleng. Ning menilai, banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan organisasi alumninya. Dia mencontohkan, kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi 1-2 semester. Dengan pemagangan yang tepat, magang selama 1-2 semester akan memberikan pengalaman sekaligus bekal bagi lulusan sebelum terjun ke dunia kerja. Mantan orang nomor satu perusahaan apparel olahraga terkemuka ini menilai pemagangan selama 1-2 semeter mampu terjalin trust, sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan begitu, semua pihak akan mendapatkan benefit. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, perusahaan mendapatkan lulusan siap kerja dan teruji. Lulusan yang layak dan bermartabat. “Adik-adik mau magang di tempat saya? Ini saya bawa beberapa teman pengusaha anggota Apindo. Kalau adik-adik ingin magang di perusahaan anggota Apindo, bisa menghubungi IKA UPI. Anggota Apindo itu ada lebih dari 2.000 perusahaan. Kami siap berkolaborasi dengan Anda semua,” Ning menandaskan. Ning mengungkapkan kompetisi di dunia usaha semakin ketat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta di antaranya tercatat sebagai pengangguran. Jabar lebih tak beruntung lagi. Dari penduduk 48,78 juta jiwa atau sama dengan jumlah penduduk Malaysia, 17 persen di antaranga pengangguran. “Angka pengangguran kita sangat besar. Tahun ini misalnya, sejak Januari sampai bulan kemarin (September) ada 73.000 pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum satu tahun, penambahan pengangguran 73.000. Artinya, kompetisi di Jabar sangat besar. Jangan salah, 163.000 penganggur itu berasal dari perguruan tinggi. Di sinilah kita perlu meningkatkan daya saing,” tandas Ning. Kebijakan MBKM, sambung Ning, merupakan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk mengakses peluang mengembangkan diri. Dengan kebijakan ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Meski begitu, Ning mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tapi juga belajar merdeka. Yakni, mengisi kemerdekaan dengan betul-betul memanfaatlan fasilitas-fasilitas yanga ada dalam kebijakan belajar merdeka. “Nah, adek-adek yang ada di sini just a very lucky, because kita sekarang MoU antara Apindo dengan IKA UPI dan UPI untuk membawa adek-adek ini ke satu level yang berbeda. Di mana nanti adek-adek ini betul-betul memiliki jalur untuk belajar apa yang diminati melalui pengurus-pengurus tadi. Apindo akan mencarikan anggota Apindo mana yang cocok untuk adek-adek,” papar Ning disambut applause mahasiswa. Ning menilai program MBKM membuka peluang tumbuhnya fleksibilitas di kalangan mahasiswa. Aspek ini yang kemudian berkaitan dengan link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Seorang lulusan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Ini tidak lepas dari fakta bahwa sejak 2001 lalu, tercatat 80 persen lulusan tidak sesuai antara prodi dengan pekerjaannya. “Gila, kan? That very crazy! Jadi, di antara lulusan kampus itu, 80 persennya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi, karena seperti itu pesan saya kepada adik-adik ini tolong kembangkan diri sendiri, tingkatkan fleksibilitas karena kita ada pada zaman yang tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan,” tandas Ning. “Jadi, saya pesan itu banget-banget. Tingkatkan fleksibilitas diri. Kita ada pada dunia di mana pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan itu tersedia, meskipun kita harus merebutnya. Merebut dengan apa? Dengan kompetisi. Siapa yang menang, yang siap untuk itu. Dan, yang siap untuk itu siapa? Adalah anak-anak, orang-orang, yang sudah memiliki fleksibilitas!” tegas Ning. (Anw).
Tanpa Jaminan Keamanan Rusia, Ekspor Gandum Ukraina Berisiko
London, FNN - Rusia mengatakan akan berisiko bagi Ukraina untuk terus mengekspor gandum melalui Laut Hitam setelah Moskow menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memfasilitasi pengiriman tersebut.\"Ketika Rusia berbicara tentang ketidakmungkinan menjamin keamanan pengiriman di wilayah ini, kesepakatan seperti itu hampir tidak mungkin, dan pengiriman itu menjadi jauh lebih berisiko, berbahaya, dan tidak dijamin,\" kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, Senin.Rusia menangguhkan keikutsertaannya dalam kesepakatan itu setelah serangan terhadap armadanya di Laut Hitam. Peskov menyalahkan tindakan pihak Ukraina karena mengganggu kesepakatan itu. Di lain pihak, Ukraina menuduh Rusia \"memeras dunia dengan kelaparan\".Peskov mengatakan kontak Rusia dengan Turki dan PBB, yang menengahi kesepakatan ekspor gandum pada Juli, terus berlanjut.Dia menolak berkomentar ketika ditanya apa yang diperlukan, dari sudut pandang Rusia, agar kesepakatan dapat dilanjutkan.Sebanyak 12 kapal bermuatan gandum meninggalkan pelabuhan Ukraina pada Senin, meskipun Rusia menarik diri dari kesepakatan Laut Hitam.Langkah Rusia tersebut telah memicu kecaman dari Ukraina, NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.Presiden AS Joe Biden menyebut langkah Rusia itu \"keterlaluan\" dan mengatakan keputusan itu akan meningkatkan kelaparan, sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Moskow menggunakan pangan sebagai senjata dalam perang. (Sumber: Sof/ANTARA/Reuters)
Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas
Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. \"Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,\" tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,\" pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. (mth/*)
POPULER
