Rezim Kendalikan Kekuasaan Mutlak, Tapi Tak Mampu Sejahterakan Rakyat

Garut, FNN - Koalisi yang dibangun rezim Jokowi mencapai 82 persen, diukur dari dukungan partai politik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Namun menurut Ubedilah Badrun Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera, karena pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin.

"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat," katanya dalam Kongres Umat Islam di kompleks Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11/22).

Dengan anggaran yang begitu besar lanjut Ubed, pertumbuhan ekonomi cuma 5,7 persen. "Kita terbelakang di Asia Tenggara. Kekuasaan 82 persen tak mampu menciptakan kesejahteraan," ucapnya melanjutkan.

Kang Ubed demikian panggilan akrabnya juga mengatakan agar tidak mengajarkan umat islam tentang toleransi karena dalam merumuskan Pancasila umat Islam telah berkorban dengan menghapuskan 7 kata pada sila pertama sebagai bentuk toleransi. 

"Umat Islam sejak kemerdekaan menjadi contoh terbaik dalam toleransi," ujarnya.

Kang Ubed juga mengkritik pemerintah yang membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Lebih parah lagi saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan, dimana anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorup. 

Ubed juga memaparkan adanya 2600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa. 

Di dunia politik Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen.

Dia menjelaskan alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah car berpikir umat.

Ke depan Ubed mengajak untuk silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dan dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah. 

"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap," ujarnya. 

Menyambung materi dari Ubedillah, Said Didu mengatakan bahwa sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Said menegaskan bahwa bohong bila rakyat tidak turut membayar membayar utang negara. 

"Listrik naik itu untuk bayar utang. Pupuk dikurangi itu untuk bayar utang. BBM naik itu bayar utang. PPN naik untuk bayar utang," ujar Said.

Said menjelaskan bahwa Joko Widodo (Jokowi) berutang sebesar Rp1,7 triliun perhari dan rakyat harus membayar hutang Rp2,5 triliun tiap hari. Yang mana hutang ini dinikmati oleh para konglomerat yang membangun infrastruktur di mana'-mana. Penikmat utang berikutnya adalah para buzzer.

Said mengatakan bahwa sepanjang kepemimpinan dari zaman Soekarno sampai Jokowi, ia melihat saat ini yang paling buruk. Dan yang lebih miris lagi dia menjelaskan bahwa saat ini umat Islam menjadi alat kekuasaan.

Dia juga mempertanyakan keuntungan dari kenaikan harga CPO, Batubara, dan minyak. Yang dia simpulkan semua itu lari kepada oligarki. Bahkan  semua BUMN punya utang besar dan hanya mampu membayar tiga bulan karyawannya.

Mosad panggilan akrab Said Didu berharap kebohongan itu dapat berakhir. "Semoga dari tempat sederhana ini kebohongan diakhiri," ucapnya.

Sementara itu MS. Kaban pun mengaminkan kedua pembicara tersebut. Dia mengatakan bahwa kebohongan yang terus terjadi akan menutup pintu keberkahan yang akibatnya kebijakan jadi rusak.

Mantan Menteri Kehutanan tersebut juga menjelaskan bahwa perubahan iklim terjadi karena melanggar sunatullah (hukum alam). 

"Alam diciptakan Allah dengan hukum hukum. Tapi hukum dilanggar manusia. Akibatnya timbul malapetaka dan bencana," ucapnya. 

Membahas tentang isu lingkungan yang tidak dipedulikan pemerintah, Kaban mengatakan setelah perubahan iklim, dunia menghadapi ancaman iklim, (climate disaster) yang ancamannya lebih mengerikan.

Kaban menjelaskan kalau hutan-hutan Indonesia rusak karena dieksploitasi oligarki. Karenanya perlu upaya penyelamatan dengan cepat agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Oleh karena itu ia mengajak umat Islam untuk membangun satu kekuatan bersama melawan kekuasaan dan menyelamatkan Indonesia. 

Dia juga membandingkan antara lingkungan dan peradaban, bahwa hancurnya peradaban disebabkan oleh pemegang amanah yang tidak amanah.

Sebagai pembicara terakhir, Syahganda Nainggolan membuka dengan pernyataan, "Kita tidak bisa hidup sebagai bangsa Indonesia tanpa nilai-nilai."

Dia mengatakan bahwa Jokowi hidup tanpa nilai. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa oligarki adalah penghamba riba.

Syahganda menerangkan bahwa nilai yang antiriba hanya Islam. Dirinya juga menyebutkan calon yang berani melawan oligarki ada tiga, yaitu Habib Riziq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies baswedan. 

"Kenapa oligarki takut terhadap Islam, sebab hanya nilai Islam yang berani melawan  riba," ucap Syahganda. 

Seruan perjuangan juga dilakukan oleh Syahganda dan menutup pernyataannya bahwa persekutuan yang saat ini dilakukan berada di jalan lillahi ta'ala.

"Manusia yang paling bobrok adalah manusia yang tidak melakukan ikhtiar sama sekali," pungkasnya. (sws, rac)

481

Related Post