ALL CATEGORY
Jatim Jadi Alternatif Investasi Asal China, LaNyalla: Harus Beri manfaat untuk Banyak Orang
Jakarta, FNN – Tidak menentunya kondisi China akibat lockdown yang berkepanjangan dan perang Ukraina-Rusia, membuat Jawa Timur dijadikan alternatif oleh para investor asal Negeri Tirai Bambu. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap investasi yang masuk bermanfaat untuk banyak orang. Dijadikannya Jawa Timur sebagai alternatif pengalihan investasi asal China itu diungkapkan Presiden Srilanka China Trade and Investment Council, Sun Lai Yung I, saat berkunjung ke Graha Kadin Jatim, Surabaya, beberapa waktu yang lalu. Beberapa bidang yang cukup diminati oleh investor China di antaranya adalah kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur jalan tol, solar cell atau listrik tenaga surya, listrik tenaga angin serta energi baru terbarukan yang lain. Menanggapi hal itu, LaNyalla mengingatkan agar investasi yang masuk harus menguntungkan masyarakat banyak, sebagaimana prinsip ekonomi yang tertuang dalam Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, dalam Pancasila, perekonomian diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Investasi itu tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Investasi harus memberi manfaat untuk masyarakat,” kata LaNyalla, Sabtu (19/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai peluang pengalihan investasi tersebut perlu ditangkap dengan baik oleh Pemprov Jatim. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu melanjutkan, stabilitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki serta peluang pasar lokal kawasan industri Jatim harus terus dikembangkan. Namun, LaNyalla berharap investasi tersebut merupakan investasi yang menumbuhkan industri dengan tetap memperhatikan lingkungan. Investasi yang tidak hanya bisnis oriented, namun tetap memperhatikan dan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya, mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sangat tidak diharapkan investasi yang akhirnya merusak lingkungan hidup dan tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap masyarakat sekitarnya. Tetapi hanya memberikan manfaat pada segelintir orang. Ini yang tidak diharapkan, apapun jenis investasinya,” tegas LaNyalla. (mth/*)
Anwar Abbas Calon Kuat Ketua Umum PP Muhammadiyah
SOLO, FNN - Buya Anwar Abbas merupakan calon kuat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Dalam Sidang Tanwir Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Solo, yang berlangsung 18-20 November 2022, telah menetapkan 39 nama sebagai calon ketua umum Muhammadiyah periode 2022-2027. Dari ke-39 nama tersebut, peserta Muktamar melalui Sidang Tanwir akan menyaring lagi menjadi 13 orang yang akan duduk sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Nama Ketua Muhammadiyah Anwar Abbas berada di posisi paling atas dengan perolehan suara sebanyak 190. Sedangkan petahana Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini Haedar Nashir berada di posisi ketiga dengan perolehan 175 suara. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy berada di urutan 15 dengan perolehan 141 suara. Selain itu, muncul juga nama-nama besar seperti, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mut\'i, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Dirjen Haji dan Umrah Kementetian Agama Hilman Latief. \"39 nama tersebut dipilih oleh Tanwir yang beranggotakan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia dan Organisasi Otonom Muhammadiyah,\" tulis akun @muktamar.48 di Instagram. Pengaruh Pihak Luar Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010, M. Din Syamsuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima FNN, memohon kepada para peserta Muktamar atau Muktamirin, untuk memilih para kader sejati Muhammadiyah yg memiliki integritas tinggi, intelektualitas cukup, kemandirian dan tidak terpengaruh pihak luar. \"Dia juga harus sanggup menyediakan waktu untuk berkhidmat mengemban amanat secara bersungguh-sungguh. Jangan memilih kader yang hanya akan menumpuk jabatan dan sudah sibuk di luar, \" ujar Din. Pada kesempatan itu, Din Syamsuddin mengetuk hati segenap Muktamirun untuk memilih 13 atau 17 Anggota PP Muhammadiyah dengan mata pikiran dan mata hati yang jernih demi kemajuan Persyarikatan, dengan memperhatikan kebutuhan gerak Persyarikatan menghadapi tantangan zaman yg semakin berat dan kompleks. Din juga memohon pada peserta Sidang Tanwir Muhammadiyah untuk mempertahankan dua figur intelektual-ulama yang berhasil memajukan organisasi pada periode ini yaitu Haedar Nashir dan Abdul Mu\'ti. Kata Din, banyak sekali kader/tokoh Muhammadiyah yang mumpuni tapi mereka tidak akan bisa masuk kalau yang sudah lama di pengurus pusat tidak legowo. Kemudian Din menyebut nama para kader/tokoh yang dinilai layak masuk ke jajaran PP Muhammadiyah. Mereka adalah Hilman Latief, Untung Cahyono, M. Sayuti, Asep Purnama Bahtiar, Imam Addaraqutni, Armyn Gultom dan Ma\'mun Murod. Untuk memperkuat Bidang Keagamaan (Tarjih dan Tabligh), Din Syamsuddin mengusulkan nama Syamsul Anwar, Saad Ibrahim, Ambo Asse, dan Saidul Amin. Sedangkan untuk memperkuat Pengembangan Pendidikan dan Kerja sama Luar Negeri, Din Syamsuddin mengusulkan empat nama yakni Bambang Setiaji, Sofyan Anif, Zakiyyudin Baedhowi dan Ahmad Khairuddin. \"Usulan ini diajukan semata-mata demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah tercinta,\" pungkas Din Syamsuddin. (TG)
Ormas Wahdah Islamiyah Menguatkan Solidaritas dan Kolaborasi
MAKASSAR, FNN – Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional ke-XV, di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulsel, pada 24-27 November 2022. Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin menjelaskan, Mukernas akan diadakan secara offline dan online di berbagai daerah di Indonesia. Mukernas ini mengangkat tema “Menguatkan Solidaritas dan Kolaborasi untuk Mengatasi Persoalan Umat dan Bangsa.” “Covid-19 telah berlalu dan melanda negeri kita dan seluruh dunia, kita berharap bahwa banyak kebaikan yang telah kita dapatkan disamping berbagai ujian yang telah kita lewati. Saatnya untuk kita kembali bangkit dan lebih maju. Kita tahu bahwa setelah mengalami Covid-19 begitu banyak problem yang kita hadapi, terutama dalam bidang ekonomi yang tentu berdampak terhadap sosial dan lainnya. Maka dari itu, diperlukan kerjasama bahkan kolaborasi yang benar-benar efektif agar kita bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut, disektor umat maupun di sektor negara kita,” ujar Ustaz Zaitun. Ditengah banyaknya problem umat dan bangsa hari ini, maka peran ormas sangat diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. “Mukernas ini diharapkan akan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada Wahdah Islamiyah yang selalu berharap pada taufiq dan bantuan Allah subhanahu wata’ala,” tegasnya. Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengapresiasi peran Wahdah Islamiyah yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia dan khususnya warga kota Makassar. “Selamat atas terselenggaranya Mukernas yang ke-15 Wahdah Islamiyah, Wahdah memberi banyak kontribusi bagi kota ini dan tentunya banyak memberi kontribusi bagi seluruh umat di Indonesia. Kami punya banyak program yang membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kader-kader Wahdah di seluruh Indonesia utamanya di kota Makassar. Selamat bermukernas, semoga Insya Allah hasil mukernas ini memberikan soslusi-solusi kita kedepan terutama dalam penguatan keimanan umat,” tuturnya. (TG)
Bupati Lebak Sebut Indeks Kualitas Pers Turun
Rangkasbitung, FNN – Pekerja media dituntut lebih terbuka, cermat dan tajam serta paling berperan penting dalam mengontrol jalannya kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Cabanng Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Sabtu, 19 November 2022. Iti Octavia menyayangkan kini telah terjadi kemerosotan pada kualitas indeks kemerdekaan pers hampir di seluruh tanah air, termasuk di Lebak, Banten. “Indeks Kebebasan Pers di Lebak, Banten menurun di posisi angka 30,” kata Iti Octavia. Menurut Iti Octavia, faktor- faktor yang menyebabkan kualitas penurunan informasi itu mudah dipetakan, mulai dari faktor kondisi politik, lingkungan ekonomi dan faktor kondisi hukum. Padahal, dari ketiga faktor itu, masyarakat Lebak, Banten juga punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang faktual, baik dan benar. Oleh karena itu, di tengah bertebarannya hoaks atau bohong dan berita fitnah, peran KWRI menjadi penting dalam meluruskannya semua yang terjadi di mayatakat. “Jurnalis berperan penting mengedukasi sekaligus dalam memberikan informasi yang mencerahkan,” tutur Octavia. Menyikapi menurunnya indeks kualitas kebebasan pers, Ketua Dewan Pengurus Daerah KWRI, Edi Mupik mengatakan, semangat perubahan atau reformasi serta menjujung profesionalisme wartawan harus tetap dikedepankan. Sampai kapan pun, wartawan dalam menjalankan tugasnya tetap dituntut bekerja kritis. Sebab, sikap kritis itulah yang menjadi ruh jurnalis. Ia menilai, di era keterbukaan medsos (media sosial), masyarakat tetap membutuhkan karya jurnalistik atau informasi yang faktual dan jujur. “Jika wartawan tidak jujur, hanya sekedar menempel di dinding kekuasaan, apalagi memeras, berarti mereka tidak memahami kode etik,” kata Edi Mupik. KWRI bertugas terus mendorong profesionalisme sekaligus menertibkan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku wartawan,\" tuturnya. (Bun).
Perubahan Akan Terjadi dalam Waktu Dekat, Inilah 8 Rekomendasi Kongres Umat Islam Jabar
Jakarta, FNN - Kongres Umat Islam Jawa Barat (Jabar) berakhir sesuai jadwal. Kongres yang berlangsung selama dua hari pada Jumat-Sabtu (18-19 November 2022) telah sampai pada puncaknya dan ditutup dengan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Jend. TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Selain Gatot, juga dihadirkan pembicara lain yang memberikan sambutan dan menyampaikan materi singkatnya. Salah satunya adalah KH Deden Abdul Hakim, tuan rumah yang menyampaikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Sambutan Deden disambung oleh Bachtiar Chamsyah yang menyampaikan bahwa keinginan bersama yang hendak dicapai adalah patuhnya umat pada ulama, bersatunya umat denga ulama untuk membawa perubahan. \"Bukan tak mungkin perubahan akan berlangsung dalam waktu cepat,\" ucap Menteri sosial era Presiden SBY itu. Masuk pada acara inti, yaitu pembacaan rekomendasi hasil Kongres Umat Islam Jawa Barat yang bertema \"Ulama dan Umaro Menatap Masa Depan Indonesia dengan Satu Misi, Satu Kata, dan Satu Tindakan\" disampaikan oleh KH Cecep Abdul Halim, sebagai berikut: 1. Ulama dan umat Islam bersepakat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang merongrong dan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan; 2. Kepada seluruh komponen bangsa untuk tetap memelihara sikap dan tindakan mulia para alim ulama demi masa depan Indonesia; 3. Umat Islam bersama komponen bangsa untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa, serta menyelamatkan dari keterpurukan dan kehancuran; 4. Kepada para pimpinan ormas-ormas Islam mengajak untuk bersama-sama mempersiapkan agenda strategis dalam mobilitas sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun politik alternatif dan konstruktif dalam menyongsong peradaban baru NKRI secara proaktif sehingga mampu menentukan arah pembangunan, menghadirkan keadilan sosial, mengelola sumber daya alam demi kemakmuran dan kelestarian alam, dan mewujudkan kedaulatan serta kesejahteraan bangsa; 5. Semakin merekatkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik keumatan dan kebangsaan melalui penguatan daya tahan diri dari pengaruh potensi konflik yang semakin meningkat intensitasnya; 6. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam menyiapkan generasi terbaik untuk merancang masa depan strategis demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia; 7. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk turut serta aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kesatuan dan persatuan antara ulama dan umat; 8. Mengimbau seluruh umat agar senantiasa berkhidmat dan bertindak sesuai dengan arahan, bimbingan, maupun contoh ulama dalam menyikapi dan menghadapi situasi kondisi yang penuh ketidakpastian. Kongres Umat Islam Jabar dikejutkan dengan kehadiran tokoh Papua, Natalius Pigai. Ia mengaku bersyukur atas kesempatan yang diberikan padanya dalam upaya persatuan umat untuk membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Pigai menjelaskan kondisi Indonesia yang tengah terpuruk yang disebabkan oleh bobroknya pemerintahan. Dia mengatakan bahwa Republik Indonesia saat ini seperti penjara besar. Dan mengumpamakan kondisi Indonesia saat ini seperti ikan dalam akuarium. Yang mana masyarakat menjadi ikan yang dapat dilihat dan terkurung, sekaligus juga melihat kebobrokan pemerintah. Sebagai pembicara terakhir, Gatot mengingatkan perjuangan ulama dalam peran kemerdekaan dan persatuan. \"Saya minta pada ulama, untuk mempersatukan umat karena menyatukan umat adalah perintah Allah seperti perintah salat,\" ujar Gatot. Gatot pun menjadikan ulama sebagai bengkel jiwa, yang mana ulama menjadi tempat untuk belajar dan meminta nasehat untuk kebaikan. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh abuya KH Muhammad Muhyiddin Abdul Qodir Al Manafi. (rac)
Gagal Bayar Obligasi Global Bisa Memicu Krisis Valuta
Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) POTENSI gagal bayar utang luar negeri semakin besar, berawal dari sektor properti, menjalar ke sektor keuangan, dan sektor lainnya. Kalau terjadi satu default maka akan memicu krisis valuta: investor asing akan hengkang. Kurs rupiah semakin tertekan! SOS. Itulah yang tampaknya bakal terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at (18 November 2022|10:04 WIB) misalnya, KIJA disebut tengah memutar otak untuk membayar utang obligasi global setara setara Rp 4,70 triliun, di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan mengelola kawasan industri di Timur Jakarta seukuran dengan Manhattan, New York, tersebut baru-baru ini meminta restu untuk menukar sebagian besar obligasinya yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 300 juta dengan utang yang jatuh temponya lebih lama. S&P Global Ratings memberi nilai “tertekan” atau “distressed” pada langkah emiten bersandi KIJA ini, dan memperingatkan bahwa para pemegang saham kemungkinan tidak akan diberi kompensasi yang memadai. Sementara, Fitch Ratings mengatakan penukaran obligasi itu dilakukan untuk menghindari default. Tawaran KIJA untuk menukar obligasinya menegaskan bagaimana kenaikan suku bunga membuat emiten properti di Asia makin rapuh. Obligasi dolar Jababeka memperpanjang penurunan dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan utang dari PT Lippo Karawaci and PT Agung Podomoro, yang juga diperdagangkan dalam tekanan. “Utang pengembang Indonesia dengan peringkat lebih rendah dalam dolar AS yang cukup besar dapat mengalami risiko dalam refinancing. Terutama, pengembang dengan recurring income yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan likuiditas,” kata Edward Chan, Direktur di S&P, dilansir Bloomberg, Jumat (18/11/2022). Jababeka menyediakan real estat atau lahan untuk perusahaan seperti Toyota Motor Corp. dan Mattel Inc. yang mendirikan dan mengoperasikan pabrik di Indonesia. KIJA kemudian menjual obligasi untuk mengumpulkan dana dengan rating rendah 6,5 persen pada 2016 untuk tujuan umum perusahaan. Pada saat itu, Jababeka memiliki rencana ambisius untuk membangun kota industri dan resor wisata di seluruh negeri, tetapi beberapa dari proyek tersebut tergelincir oleh pandemi dan silent tsunami 2018. Saat ini perseroan tengah berupaya untuk memperpanjang tenor utang yang jatuh tempo pada Oktober hingga 2027. Harga obligasi tersebut telah turun hampir separuhnya sejak awal tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Pekan lalu, Fitch Ratings juga telah memangkas peringkat Jababeka lebih jauh ke wilayah tingkat spekulatif, menjadi C dari CC. Penukaran obligasi yang diusulkan juga datang di tengah meningkatnya tanda-tanda adanya kekhawatiran pendanaan di antara pengembang di Indonesia. Pasalnya, kenaikan suku bunga menekan permintaan akan properti dan mendorong biaya pembayaran utang. Kesulitan-kesulitan itu diperparah oleh dolar AS yang terus menguat. Kondisi perusahaan real estat umumnya menjadi cerminan awal krisis keuangan. Bagi sejumlah investor bahkan, langkah KIJA menawarkan penukaran obligasi membawa kembali kenangan akan Jababeka yang pernah nyaris gagal bayar sebelum pandemi lalu. Rencana penukaran utang saat ini juga bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya di Indonesia yang harga obligasnya sudah melorot di bawah 70 sen dolar, level yang dinilai tertekan. Krisis Valuta Cadangan devisa 09/2021 mencapai USD146,9 miliar. Setahun kemudian turun USD 16,1 miliar, menjadi USD 130,8 miliar (09/2022). Penurunan ini masih akan berlanjut, Bank Indonesia menghadapi tekanan naikkan suku bunga acuan. Krisis valuta dan ekonomi menanti. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2022 mengalami defisit 1,3 miliar dolar AS, ini disebabkan oleh melonjaknya defisit pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mencapai 6,1 miliar dolar AS atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Laporan Negara Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2022 yang diterbitkan Jumat (18/11/2022) BI menyebutkan, defisit neraca TMF pada triwulan III 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. “Aliran keluar neto investasi portofolio meningkat akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin tinggi dan kebutuhan pembayaran surat utang swasta yang jatuh tempo,” kata Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022). Melihat perkembangan tersebut, BI menyatakan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI. “Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin. Defisit pada NPI membuat cadangan devisa tergerus menjadi 130,78 miliar dolar AS hingga akhir September 2022, turun dari posisi triwulan II 2022 sebesar 136,38 miliar dolar AS, dan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2022 yang mencapai 139,13 miliar dolar AS. Meskipun demikian, menurut Erwin, kinerja NPI pada triwulan III 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal. Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan III 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid ditandai dengan peningkatan surplus, sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI. Demikian juga dengan posisi cadangan devisa sebesar 130,8 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah masih berada di atas standar kecukupan internasional. (*)
Muhammadiyah: Rahmatullah wa Baarakatuh bagi Bangsa Indonesia
Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @LSBO PWM Jawa Timur HARI ini adalah hari kedua persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah menyelenggarakan Muktamar Nasional 48 di Solo. Memasuki usianya yang ke 110, persyarikatan besar ini sedang melakukan reposisi peran agar tetap relevan dengan lansekap multi-dimensi yang sedang mengalami disrupsi besar-besaran oleh kehadiran internet, kerusakan lingkungan, resesi global, dan konflik perang nuklir. Ancaman perang ini kini makin bergeser ke Asia Timur pada saat China bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru yang menantang Barat. Ummat manusia kini menghadapi ancaman eksistensial yang serius sebagai spesies yang paling terorganisir. Pada saat wacana global dan nasional masih membawa sisa-sisa ketakutan – jika bukan kebencian – terhadap Islam, ketiga ancaman perubahan itu akan secara langsung mempersoalkan Islam Berkemajuan sebagai nilai utama yang selama 5 tahun terakhir ini digelorakan oleh persyarikatan Muhammadiyah di tengah mitra, pesaing dan pelanggannya yang berubah. Pada saat pimpinannya masih didominasi para baby boomers, Muhammadiyah juga sulit mengabaikan peran generasi nettizens yang kini menyusun bonus demogarafi bangsa ini. Diperlukan rumusan nilai utama baru (lagi) supaya persyarikatan ini tetap relevan dengan konstelasi global saat ini. Generasi muda dibingungkan oleh wacana politik indentitas menjelang Pemilihan Umum 2024. Ketidakpedulian pada politik sebagai hasil proyek depolitisasi ummat Islam sejak Orde Baru masih meninggalkan persoalan serius Muhammadiyah. Politik sebenarnya bukan sekedar seni meraih kekuasaan, namun politik Islam adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai amanat para pendiri bangsa yang termaktub dalam UUD 1945 sebelum diganti oleh UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Meniru hampir habis-habisan gaya hidup Barat sejak reformasi bukan saja menjerumuskan bangsa dan ummat Islam Indonesia dalam deformasi kebangsaan dan kenegaraan, namun juga sekaligus melemahkan Republik ini sebagai kekuatan regional untuk mengimbangi China dan Barat. Dari KTT G20 di Bali baru-baru ini saja makin terlihat bahwa kepemimpinan Indonesia Islam di ASEAN sesungguhnya berpotensi sebagai sumber kekuatan non-blok yang menyodorkan jalan tengah atau jalan ketiga, the third, middle way. Secara ekonomi, Muhammadiyah perlu segera membebaskan Republik ini dari riba sebagai instrumen nekolimik Barat yang memperbudak sekaligus secara diam-diam terus memiskinkan dan menguras kekayaan ummat Islam secara tidak sah jika sulit disebut melanggar hukum. Muhammadiyah perlu segera mengadopsi Hattanomics yang telah diamanahkan oleh UUD45 terutama dalam pasal 33. Adalah riba yang menghancurkan asas kekeluargaan dalam usaha bersama dalam perekonomian. Koperasi (sudah) menjadi model kelembagaan ekonomi Muhammadiyah berpola bagi-hasil menjadi pola utama investasi Amal Usaha Muhammadiyah, menghindari riba yang hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi nasional maupun global. Investasi perlu diperluas ke sektor keuangan dengan membangun Baitul Mal Muhammadiyah sambil terus mendorong sistem keuangan berbasis emas, meninggalkan uang kertas serta barter dalam perdagangan internasional untuk mendorong fair trade and commerce. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, Muhammadiyah berpotensi memperkuat pasar domestik dalam menghadapi stagflasi dan resesi global beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, untuk membangun kembali etos kesaudagaran (yang) sekaligus meningkatkan kecerdasan finansial anggota persyarikatan, sistem pendidikan Muhammadiyah yang masih didominasi oleh persekolahan perlu direkonstruksi menjadi Sibernetika Jejaring Belajar Dahlanian yang lentur dan luwes untuk memperluas kesempatan belajar bagi warga persyarikatan maupun warga negara umumnya. Pendidikan untuk semua tidak mungkin diwujudkan melalui persekolahan formal. Keluarga dan masjid menjadi simpul-simpul Self Organized Learning Environment utama, sementara persekolahan dan pesantren melengkapi dan menambahi kapasitas edukatif Muhammadiyah. Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Muhammadiyah bertanggungjawab menyedikan warga muda yang mandiri, bertanggungjawab, sehat dan produktif pada umur 18 tahun. Pendidikan tinggi tidak boleh dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menyediakan warga muda yang mandiri tersebut seperti saat ini. Dengan komitmen kuat pada Hattanomics dan Dahlanian Learning Cybernetics itu Muhammadiyah akan menebar kasih sayang bagi semua warga bangsa, dan etos saling mensejahterkan dan memakmurkan yang bernilai rahmatullah wa barakatuh, menghentikan kehidupan saling peras, saling jegal dan saling bermusuhan yang memecah belah persatuan bangsa yang majemuk ini. Kiprah Muhammadiyah yang inovatif ditunggu dengan penuh harap oleh bangsa ini. Gunung Anyar, Surabaya, 19 November 2022. (*)
Semarak Kongres Umat Islam Jabar Dihadiri Natalius Pigai
Jakarta, FNN - Hari kedua Kongres Umat Islam Jawa Barat (Jabar) dihadiri oleh ratusan orang. Adapun tema kongres berjudul \"Ukhuwah Silaturahmi, Menggalang Persatuan dan Kesatuan Umat Islam Indonesia - Ulama dan Umaro Menatap Masa Depan Indonesia dengan Satu Misi, Satu Kata dan Satu Tindakan.\" Rangkaian hari kedua acara tersebut digelar di lapangan Pondok Pesantren (Ponpes) Sukaraja, Garut, Sabtu (19/11/2022). Semarak Kongres Umat Islam Jabar disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Hal itu tampak dari antusiasme masyarakat yang mulai berdatangan dab menunggu dari pukul 08.00 WIB yang jauh sebelum acara dimulai sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu pukul 10.00 WIB. Dan antusiasme tersebut juga disampaikan oleh seorang warga Lede yang datang dari pelosok desa untuk mendukung perubahan. \"Mudah-mudahan dari acara Kongres ini ada perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,\" ucap Lede, masyarakat yang mengikuti kongres. Dijadwalkan bahwa acara hari kedua akan diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran, tausiyah, pembacaan hasil Kongres dan diskusi, serta pidato kebangsaan dari tokoh Papua, Natalius Pigai. Dalam sambutan pembuka Pimpinan Pondok Pesantren Sukaraja, KH Deden Abdul Hakim mengapresiasi kedatangan tokoh Papua. Deden juga menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmatan lillalamin yang melindungi alam seisinya. Deden mencontohkan, penulis buku Amerika Serikat yang menulis 100 Tokoh Berpengaruh di dunia dengan menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama, yang kedua Issac Newton dan urutan ketiga Yesus. \"Ini bukti nyata Islam agama untuk umat dunia seisinya,\" pungkas Kyai Deden. (rac)
Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Gugat BPOM dan Kemenkes terkait Kasus Gagal Ginjal Anak
Jakarta, FNN – Tim Advokasi untuk Kemanusiaan menyatakan bahwa mereka melayangkan gugatan class action kepada 9 pihak, termasuk BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam diskusi bertemakan \"Korban Gagal Ginjal Akut Menggugat (Class Action)\" di Sadjoe Resto dan Café, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11). Acara ini juga menghadirkan keluarga korban dari Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), yaitu ibu bernama Safitri yang menceritakan kronologi meninggalnya putra kesayangannya karena kasus GGAPA. Ia sangat menyayangkan pihak Kemenkes yang kurang meningkatkan kesadaran dan sosialisasi di kalangan masyarakat. Awan Puryadi, salah satu kuasa hukum yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa Tim Advokasi telah melakukan penelusuran terkait gugatan tersebut. Menanggapi pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mereka menemukan fakta bahwa keracunan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) merupakan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. \"Seharusnya, dengan rekaman kejadian yang terjadi di dunia internasional dan berbagai peraturan tadi. Harusnya sistem pengawasan, standar, dan evaluasi proses pembuatan obat itu memasukkan dengan mutlak dan tegas tentang EG dan DEG dari awal,\" ujar Awan. Berdasarkan fungsi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) farmasi yang menjaga mutu dan kemurnian bahan baku obat, seharusnya sudah ada pembahasan internal mengenai hal tersebut. Awan menyebut korban GGAPA ini juga merupakan korban dari buruknya sistem. \"Kita melihat bahwa korban ini memang betul-betul korban. Selain korban dari penyakit, (juga) korban dari sistem. Ini korban dari sistem,\" sambungnya. Terkait hal tersebut, Tim Advokasi untuk Kemanusiaan menggugat 9 pihak yang terlibat dalam kasus GGAPA ini, yakni PT Afi Farma sebagai tergugat 1 yang menjadi penyebab kematian, PT Universal Pharmaceutical Industries sebagai tergugat 2, lima pemasok bahan kimia ke farmasi (PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, PT Mega Setia Agung Kimia), BPOM sebagai tergugat 8, dan Kementerian Kesehatan sebagai tergugat 9. Adapun tuntutan juga disampaikan oleh Ulung Purnama, selaku kuasa hukum lain yang juga hadir dalam kesempatan tersebut. \"Yang pertama terkait bahwa para pihak tergugat yang saya sampaikan 9 pihak, kita anggap melawan hukum. Melawan hukum karena apa? Karena bertentangan dengan kewajibannya,\" ucapnya. \"Yang kedua, mereka artinya para produsen dan para supplier tergugat 1 sampai tergugat 7 disita atas hartanya supaya bertanggung jawab terhadap akibat perbuatan melawan hukumnya,\" sambung Ulung. Diketahui, gugatan tersebut telah melalui proses registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 18 November 2022 untuk dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Advokasi untuk Kemanusiaan tersebut mewakilkan suara para keluarga korban gagal ginjal akut pada anak dan membantu mendapatkan keadilan atas buruknya sistem pengawasan obat di Indonesia. (oct)
Pilih Panglima Berdasarkan Hakikat Ancaman
Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Oleh: Selamat Ginting, Kandidat Doktor, Analis Komunikasi, Politik, dan Militer Universitas Nasional (UNAS) SEBAIKNYA Presiden Joko Widodo memilih calon Panglima TNI berdasarkan hakikat ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Baik ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya ada tiga kepentingan ancaman, yakni ancaman kepentingan negara, bangsa, dan pemerintah yang perlu diprioritaskan Presiden dalam menentukan calon Panglima TNI. Hal itu terkait dengan semakin dekatnya waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk segera mengirimkan surat presiden tentang calon Panglima TNI kepada DPR. Mengingat pada 15 Desember 2022, DPR sudah menjalani masa reses alias bekerja di luar gedung parlemen. Dengan waktu yang semakin sempit, lanjut Ginting, seharusnya pekan depan Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera diproses nama calon Panglima TNI. Mengingat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki pensiun usia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Ia menguraikan kepentingan hakikat ancaman, setidaknya meliputi tiga hal. Pertama, ancaman negara yang meliputi kedaulatan dan kemerdekaan negara, serta keutuhan wilayah. Kedua, ancaman bangsa, meliputi persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa. Dan ketiga, meliputi ancaman kebijaksanaan dan tindakan pemerintah, serta legitimasi pemerintah. Dari tiga poin itu, silakan Presiden Jokowi memilih calon Panglima TNI dari tiga kepala staf angkatan. Hal itu merupakan hak prerogratif presiden selaku pemegang kekuasaan tertingi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk memilih calon Panglima TNI berdasarkan pada hakikat ancaman. Tiga kepala staf angkatan yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Mabes TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (57 tahun), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (57 tahun), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fajar Prasetyo (56 tahun, 7 bulan). Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 13. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Bunyi Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Atasi Ancaman Selain ancaman terhadap negara, bangsa, dan pemerintah, yang juga perlu diperhatikan adalah ancaman individu, serta ancaman dari dunia maya terhadap warga negara. Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ke depan yang perlu mendapatkan perhatian dari Presiden untuk memilih Panglima TNI adalah potensi serangan terhadap Indonesia. Setidaknya ada enam serangan yang harus dipersiapkan, yakni: serangan simultan dari dalam dan/atau didukung dari luar; serangan multi arah melewati batas negara; serangan asimetris; serangan oleh negara kecil dan bukan negara; serangan jaringan teroris internasional; serta serangan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Belum lagi yang paling pokok ancaman dari sisi militer yang harus diantisipasi dan harus dihadapi TNI. Untuk itu pimpinan TNI ke depan mesti memperketat pembatasan dengan negara lain; menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara; melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan; meningkatkan alutista (alat utama sistem senjata). Jadi bukan soal dapat bergiliran di antara tiga kepala staf angkatan. Yang paling penting dan harus diperhatikan adalah hakikat ancaman nyata. (*)
POPULER
