ALL CATEGORY
Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Gugat BPOM dan Kemenkes terkait Kasus Gagal Ginjal Anak
Jakarta, FNN – Tim Advokasi untuk Kemanusiaan menyatakan bahwa mereka melayangkan gugatan class action kepada 9 pihak, termasuk BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam diskusi bertemakan \"Korban Gagal Ginjal Akut Menggugat (Class Action)\" di Sadjoe Resto dan Café, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11). Acara ini juga menghadirkan keluarga korban dari Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), yaitu ibu bernama Safitri yang menceritakan kronologi meninggalnya putra kesayangannya karena kasus GGAPA. Ia sangat menyayangkan pihak Kemenkes yang kurang meningkatkan kesadaran dan sosialisasi di kalangan masyarakat. Awan Puryadi, salah satu kuasa hukum yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa Tim Advokasi telah melakukan penelusuran terkait gugatan tersebut. Menanggapi pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mereka menemukan fakta bahwa keracunan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) merupakan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. \"Seharusnya, dengan rekaman kejadian yang terjadi di dunia internasional dan berbagai peraturan tadi. Harusnya sistem pengawasan, standar, dan evaluasi proses pembuatan obat itu memasukkan dengan mutlak dan tegas tentang EG dan DEG dari awal,\" ujar Awan. Berdasarkan fungsi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) farmasi yang menjaga mutu dan kemurnian bahan baku obat, seharusnya sudah ada pembahasan internal mengenai hal tersebut. Awan menyebut korban GGAPA ini juga merupakan korban dari buruknya sistem. \"Kita melihat bahwa korban ini memang betul-betul korban. Selain korban dari penyakit, (juga) korban dari sistem. Ini korban dari sistem,\" sambungnya. Terkait hal tersebut, Tim Advokasi untuk Kemanusiaan menggugat 9 pihak yang terlibat dalam kasus GGAPA ini, yakni PT Afi Farma sebagai tergugat 1 yang menjadi penyebab kematian, PT Universal Pharmaceutical Industries sebagai tergugat 2, lima pemasok bahan kimia ke farmasi (PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, PT Mega Setia Agung Kimia), BPOM sebagai tergugat 8, dan Kementerian Kesehatan sebagai tergugat 9. Adapun tuntutan juga disampaikan oleh Ulung Purnama, selaku kuasa hukum lain yang juga hadir dalam kesempatan tersebut. \"Yang pertama terkait bahwa para pihak tergugat yang saya sampaikan 9 pihak, kita anggap melawan hukum. Melawan hukum karena apa? Karena bertentangan dengan kewajibannya,\" ucapnya. \"Yang kedua, mereka artinya para produsen dan para supplier tergugat 1 sampai tergugat 7 disita atas hartanya supaya bertanggung jawab terhadap akibat perbuatan melawan hukumnya,\" sambung Ulung. Diketahui, gugatan tersebut telah melalui proses registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 18 November 2022 untuk dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Advokasi untuk Kemanusiaan tersebut mewakilkan suara para keluarga korban gagal ginjal akut pada anak dan membantu mendapatkan keadilan atas buruknya sistem pengawasan obat di Indonesia. (oct)
Pilih Panglima Berdasarkan Hakikat Ancaman
Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Oleh: Selamat Ginting, Kandidat Doktor, Analis Komunikasi, Politik, dan Militer Universitas Nasional (UNAS) SEBAIKNYA Presiden Joko Widodo memilih calon Panglima TNI berdasarkan hakikat ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Baik ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya ada tiga kepentingan ancaman, yakni ancaman kepentingan negara, bangsa, dan pemerintah yang perlu diprioritaskan Presiden dalam menentukan calon Panglima TNI. Hal itu terkait dengan semakin dekatnya waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk segera mengirimkan surat presiden tentang calon Panglima TNI kepada DPR. Mengingat pada 15 Desember 2022, DPR sudah menjalani masa reses alias bekerja di luar gedung parlemen. Dengan waktu yang semakin sempit, lanjut Ginting, seharusnya pekan depan Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera diproses nama calon Panglima TNI. Mengingat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki pensiun usia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Ia menguraikan kepentingan hakikat ancaman, setidaknya meliputi tiga hal. Pertama, ancaman negara yang meliputi kedaulatan dan kemerdekaan negara, serta keutuhan wilayah. Kedua, ancaman bangsa, meliputi persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa. Dan ketiga, meliputi ancaman kebijaksanaan dan tindakan pemerintah, serta legitimasi pemerintah. Dari tiga poin itu, silakan Presiden Jokowi memilih calon Panglima TNI dari tiga kepala staf angkatan. Hal itu merupakan hak prerogratif presiden selaku pemegang kekuasaan tertingi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk memilih calon Panglima TNI berdasarkan pada hakikat ancaman. Tiga kepala staf angkatan yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Mabes TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (57 tahun), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (57 tahun), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fajar Prasetyo (56 tahun, 7 bulan). Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 13. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Bunyi Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Atasi Ancaman Selain ancaman terhadap negara, bangsa, dan pemerintah, yang juga perlu diperhatikan adalah ancaman individu, serta ancaman dari dunia maya terhadap warga negara. Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ke depan yang perlu mendapatkan perhatian dari Presiden untuk memilih Panglima TNI adalah potensi serangan terhadap Indonesia. Setidaknya ada enam serangan yang harus dipersiapkan, yakni: serangan simultan dari dalam dan/atau didukung dari luar; serangan multi arah melewati batas negara; serangan asimetris; serangan oleh negara kecil dan bukan negara; serangan jaringan teroris internasional; serta serangan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Belum lagi yang paling pokok ancaman dari sisi militer yang harus diantisipasi dan harus dihadapi TNI. Untuk itu pimpinan TNI ke depan mesti memperketat pembatasan dengan negara lain; menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara; melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan; meningkatkan alutista (alat utama sistem senjata). Jadi bukan soal dapat bergiliran di antara tiga kepala staf angkatan. Yang paling penting dan harus diperhatikan adalah hakikat ancaman nyata. (*)
Beos Turki
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Beos itu Bey Os, hunian orang Turki. Sebelah baratnya Asemka. Asem bisa dari Achem, tempat di Afro utara, atau asem yang kita kenal. Toponim Asem di Jakarta ada beberapa. Gg Asem di Kampung Brok, Kota. Asem Lala di Jakarta Pusat, Asem Reges di Sawah Besar, dan Asem Baris. Di samping selatan Beos Petak Baru membentang dari Glodok hingga Pinangsia. Pinangsia itu financien, keuangan. Beos ke utara lapangan Stadhuis.Lokasi Beos memang strategis. VOC memilihnya untuk tempat perayaan Tahun Baru. Apes hopeless. Pada perayaan tahun baru 1/1/1629 orang yang datang ramai nian. Mevrouw en Meijses berdandan se-cantik-cantiknya. Musik mars memeriahkan. Serdadu siap-grak. Tiba2 pasukan Sultan Agung dengan puluhan gajah menyerbu. Perempuan Belanda menjerit-jerit, apalagi mereka baru tumben lihat gajah. Serdadu VOC kocar-kacir. Sejak itu lapangan Beos jadi taman, sejak busway, jadi terminal. Pada tshun 1950-an Glodok-Pancoran jadi Pasar Malam menyambut Imlek Sin Tjun Kiong Hie. Siao Tje (gadis) senyum2 sembari belanja kembang sedep malam. Ada juga yang duduk-duduk bersama si Kokoh bari makan kue Tiong Tju Pia dan seruput es Sanghai. Yang menikmati pasar malam pun pelbagsi warga. Di waktu pagi udara terang Tukang begadang masi celentang Kalaulah malem dituker siang Rejeki liwat dipatil sembilang (RSaidi)
Muhammadiyah Harus Tetap Menjaga Kepemimpinan Amanah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kepemimpinan amanah adalah harapan warga Muhammadiyah yang dihasilkan melalui proses Muktamar. Sejak pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dahulu mengibarkan bendera organisasi sebagai sarana perjuangan keumatan maka amanah adalah hal yang selalu ditekankan kepada pimpinan dan kader yang dipercaya untuk menjalankan roda Muhammadiyah. Organisasi adalah gerakan. Gerakan dalam memajukan agama dan umat. Agama tegak umat kuat. Pemimpin menjadi teladan, memotivasi perbuatan serta menjaga kebenaran dan keadilan. Pemilihan hanya mekanisme pemberian kepercayaan agar tercapai berbagai sasaran dan harapan. Amanah adalah perintah Allah sebagaimana Kalam--Nya \"innallaha ya\'murukum an tuwadduul amaanaati ilaa ahlihaa\"--Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya (QS An Nisa 58). Menunaikan amanah adalah jalan bagi kemuliaan, sebaliknya mengkhianati menyebabkan kehinaan karena melanggar larangan Allah \"laa takhunuullaha war rosula wattakhunuu amaanaatikum\"--jangan kalian mengkhianati Allah dan Rosul-Nya dan janganlah mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu (QS Al Anfal 27). Kepemimpinan Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini mampu menjaga amanah tersebut. Segala amal usaha Muhammadiyah dijalankan dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan. Dengan kepemimpinan kolektif dituntut untuk saling mengingatkan agar dapat menjaga kepercayaan atau amanah tersebut. Kini Muktamar ke-48 siap untuk dilaksanakan. 39 calon pimpinan telah ditetapkan oleh Sidan Tanwir. Akan Diajukan kepada muktamirin untuk dipilih 13 di antaranya. Tidak ada satupun yang berkampanye untuk dipilih. Di kalangan kader ada keinginan agar terjadi pemaduan antara pimpinan lama dengan yang baru. Demi penyegaran untuk kesinambungan periode kepemimpinan selanjutnya. Kepemimpinan amanah harus tetap dijaga agar langgeng kiprah Muhammadiyah dalam berkhidmah pada umah, bangsa dan negara. Kerja dan kegiatan yang diharapkan senantiasa mendapat kemudahan dan pertolongan dari Allah SWT. Kepemimpinan amanah di lingkungan Muhammadiyah dapat dicapai jika dimiliki keyakinan kuat bahwa jabatan apapun saat ini mestilah dipertanggungjawabkan di kehidupan akherat nanti. Allah Maha Melihat dan Mendengar \"innallaha kaana sami\'an bashiiro\" (QS An Nisa 58). Siapapun yang diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah, ia harus ingat pada apa yang pernah dipesankan oleh KH Ahmad Dahlan : \"Menjaga dan memelihara Muhammadiyah bukan sesuatu perkara yang mudah. Karena itu aku senantiasa berdo\'a setiap saat hingga saat-saat terakhir aku akan menghadap kepada Ilahi Robbi. Aku juga berdo\'a berkat dan keridloan serta limpahan rahmat karunia Ilahi agar Muhammadiyah tetap maju dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh ummat manusia sepanjang sejarah dari zaman ke zaman\". Solo, 18 Nopember 2022
Jabatan Panglima TNI Sebaiknya Diganti Kasgab TNI
Jakarta, FNN – Analis militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengusulkan jabatan Panglima TNI sebaiknya diganti dengan istilah Kepala Staf Gabungan (Kasgab) TNI sebagai perpanjangan tangan presiden di institusi militer (Mabes TNI). “Dalam konstitusi pasal 10 UUD 1945 menyebutkan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata analis komunikasi, politik, dan militer dari Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (18/11/2022). Menurutnya, jika mengacu kepada konstitusi, mestinya pimpinan tiga matra langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka, istilah jabatannya adalah Panglima Angkatan Darat (Pangad), Panglima Angkatan Laut (Pangal), dan Panglima Angkatan Udara (Pangau). Karena itulah, lanjut Selamat Ginting, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mesti diubah. Sebab Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam UU TNI rancu dengan Pasal 10 UUD 1945. Rancu sebab posisi Panglima TNI dalam sistem hierarki jabatan dengan Presiden, mengingat posisi Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Sering diistilahkan sebagai Panglima Tertinggi TNI. “Posisi Panglima TNI itu tidak tercantum dalam konstitusi,” kata Selamat Ginting yang pernah menjadi wartawan bidang politik pertahanan keamanan negara selama 30 tahun. Apalagi, kata kandidat doktor ilmu politik ini, setiap menjelang pergantian Panglima TNI, senantiasa menimbulkan kegaduhan secara politik. Jadi dengan posisi sebagai Kasab, maka berfungsi semacam menteri koordinator. Kasab Nasution Kondisi tersebut, lanjut Selamat Ginting, pernah diberlakukan di era Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno pada 1962. Tepatnya pada 21 Juni 1962, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kasab). Pada masa itu sebagai Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, Pangal Laksamana Madya RE Martadinata, Pangau Marsekal Madya Omar Dhani. Bahkan sebelumnya pada 1955, dibuat suatu organisasi Gabungan Kepala-Kepala Staf yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Gabungan Kepala-Kepala Staf ini diketuai seorang ketua. Dijabat bergiliran mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Barulah pada era Orde Baru Presiden Soeharto, istilah Kasab diubah menjadi Panglima ABRI (Pangab). Jenderal Soeharto sebagai presiden merangkap sebagai Pangab. Saat itu tujuannya untuk mengintegrasikan antar-angkatan, dampak dari peristiwa G.30S/PK tahun 1965. Kemudian pimpinan matra dikembalikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) hingga kini. Istilah KSAD, KSAL, dan KSAU dimulai pada 1950. Bersamaan dengan pengangkatan TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) menggantikan Jenderal Soedirman yang wafat dengan posisi Panglima Angkatan Perang. (*)
Adu Mulut PM Kanada – Xi Jinping Soal Spionase China, Indonesia Harus Waspada TKA China
Jakarta, FNN – Seperti sudah sejak awal kita duga bahwa dalam panggung KTT G20 memang Indonesia seperti yang sebagai event organizer. Tetapi, bagaimanapun juga, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari berbagai persoalan geopolitik global. Yang terbaru dan sekarang sedang viral adalah konfrontasi secara terbuka antara Presiden Xi Jinping dan PM Kanada, Justin Trudeau, yang kebetulan tertangkap kamera, dan ramai sekali dibicarakan di media sosial dan media internasional. Di media sosial, para wartawan internasional justru saling ada tweet word bagaimana Xi Jinping sangat marah kepada Trudeau. Ketika diminta tanggapannya oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, di Kanal Rocky Gerung Official, Jumat (18/11/22), Rocky Gerung mengatakan, “Jadi, sebetulnya dari sudut pandang diplomasi, Indonesia itu kalah dalam memperebutkan isu, karena isu dipakai oleh Jinping, Joe Biden.” “Dan kita tahu Kanada adalah proksi Amerika Serikat. Jadi, kalau kita mau bayangkan kenapa dia bocor di situ, itu artinya Kanada atau Blok Barat itu memanfaatkan G20 tanpa koordinasi dengan Indonesia, dengan Intelijen Indonesia. Tapi yang bocor artinya kemampuan Indonesia untuk menyimpan rahasia para pemimpin dunia yang sedang bersidang, itu nggak terlaksana,” ujar Rocky Gerung. Memang, itu pertemuan yang tak di-publish karena tak mungkin G20 dipakai untuk pembicaraan bilateral antara China dan Kanada yang ketegangannya sudah dari 10 tahun lalu. Kanada terus mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China dan belakangan soal pemanfaatan intel-intel China yang menyusup melalui perdagangan untuk intervensi dalam politik lokal Kanada. Itu dibahas banyak hal. “Tapi, yang lebih menegangkan sebetulnya adalah Indonesia nanti dalam soal-soal ketegangan itu ada di mana posisinya. Dan, bagi jurnalis internasional, G20 dimanfaatkan oleh kekuatan besar numpang di dalam event yang presidensinya adalah Indonesia.” Menurut Rocky Gerung, Indonesia mungkin terkaget-kaget kenapa bocor tapi tidak tahu. Mustinya Indonesia itu tahu lebih dahulu karena Indonesia tuan rumah. Memang mungkin pembicaraan tersebut ada dalam agenda, tetapi Indonesia mesti menjamin bahwa itu tidak akan bocor. Jadi, kamar tidur negeri ini diintip oleh intel asing sebelumnya dan Kanada tentu tahu dan dengan jeli memanfaatkan situasi itu lalu membocorkan. Jadi impact-nya sebetulnya Indonesia tidak rapi di dalam mempersiapkan ruang-ruang pertemuan di antara mereka yang ingin melakukan kasak-kusuk empat mata. Etikanya, Indonesia mesti menjamin tidak akan bocor. “Jadi, sebetulnya G20 itu memang diintai oleh semua kekuatan besar untuk dimanfaatkan. Karena, kita cuma event organizer, kita nggak pernah paham permainan diplomasi tingkat tinggi yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Amerika, Rusia, China,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, mata-mata China itu sebetulnya sudah ada di ruangan di seluruh Bali. Demikian juga CIA sudah ada di situ, lalu mungkin kirim-kirim sinyal. Jadi, ini momentum yang memang dihitung dan Kanada untung banyaklah di situ, karena dia langsung klaim bahwa di masyarakat Kanada itu biasa untuk memperlihatkan apa hasil pembicaraan, walaupun itu enggak biasa karena ada perjanjian untuk tidak dibocorkan. “Jadi, kecolongan sebetulnya. Bukan China yang kecolongan, tapi Indonesia yang kecolongan. Yang dicolong panggungnya,” jelas Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwa mestinya Presiden Jokowi datang, terus terangkan bahwa ini ada pertemuan antara China dan Kanada dalam upaya untuk menurunkan ketegangan di Indo Pasifik dan komunike mereka itu silakan tanya pada masing-masing. Dengan demikian Jokowi dapat panggung karena seolah-olah Jokowi yang jadi moderator di situ. Tetapi hal itu tidak terjadi sehingga Jokowi kehilangan poin lagi dalam diplomasi internasional. “Yang orang akan diingat adalah bahwa ada blunder di G20 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, blunder itu buruk untuk hubungan internasional,” lanjut Rocky. Karena keberatan dari Trudeau yang disampaikan kepada Jinping itu adalah banyaknya mata-mata China yang masuk ke Kanada dan yang membuat kaget adalah karena di situ disebutkan bahwa China melalui mata-matanya juga ikut terlibat dalam kontestasi semacam Pilkada atau kontestasi politik lokal Kanada. Ini mengerikan sekali. Negara Kanada yang pasti punya mata-mata yang sangat canggih saja masih bisa ditembus oleh mata-mata China, bagaimana dengan Indonesia yang kita tahu sangat wellcome dengan China. Di antara banyak sekali tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia, pasti banyak sekali mata-matanya. Menurut Rocky, “Sebetulnya ini semacam sindiran pada Indonesia bahwa Kanada saja yang backup intelijennya kuat masih khawatir bahwa kekuatan ekonomi China itu akan menyusup sekaligus membawa kepentingan intelijen China. Indonesia lebih rawan sebetulnya.” “Jadi, kalau pemerintah Indonesia masih bantah-bantah dan tidak mendengar apa kata Trudeau bahwa Kanada, negara modern yang berlapis-lapis dan bahkan dapat proteksi intelijen dari Amerika Serikat, dia masih bisa merasa cemas juga,” tegas Rocky. Jadi, sekali lagi, soal geostrategi, geopolitik kita, harus kita hubungkan dengan kecemasan dunia terhadap ekspansi China ke negara-negara yang tadinya demokratis, tapi pasti China akan berupaya untuk eksport politik dia yang tidak demokratis. “Kan China bukan negara demokrasi,” lanjut Rocky. Jadi, kalau misalnya Presiden Jokowi kemarin secara diplomatis menyebut Kakak Besar, itu juga berbahaya sebetulnya, karena itu mengelu-elukan sebuah negara yang tidak demokratis. Kita menghormati pemilihan umum di situ yang memang tidak demokratis sehingga menjadikan Jinping sebagai pemimpin tertinggi dan seumur hidup. “Tapi, nggak boleh itu kita jadikan contoh bahwa itu adalah pilihan mereka. Indonesia terikat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global. Itu semua mesti jadi parameter bahwa Indonesia paham China melanggar HAM dengan dasar konstitusi kita yang menyatakan bahwa kesetaraan manusia harus dihargai, pelihara perdamaian dunia,” ungkap Rocky Gerung. “Jadi, Indonesia enggak boleh mendua di situ. Secara diplomatis boleh saja, tetapi menyebut Kakak Besar itu artinya memuja-muja. Tidak boleh begitu bahasa diplomatik. Salah Pak Jokowi mengatakan Kakak Besar hanya untuk dapat investasi,” lanjut Rocky. (sof)
Kembali ke UUD 1945 Asli: Jalan Satu-satunya Indonesia Bisa Selamat
LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMAKAN waktu cukup lama Kajian Politik Merah Putih terus berdiskusi dan sampai pada keyakinan: kembali ke UUD 1945 asli pasti akan lahir karena amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah membawa petaka negara berjalan tanpa arah. Negara menjadi jarahan Oligarki, kekuatan asing, dan aseng lainnya. Bahkan menimpa pada kehidupan masyarakat tanpa perlindungan negara, semua itu menjadi liar, benturan dalam kehidupan terjadi di mana-mana. Proses negosiasi para pengusul kembali ke UUD 45 asli sedang berjalan, baik melalui Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Presiden, bahkan aspirasi juga sudah sampai kepada Presiden. Momentum dekrit Kembali ke UUD 1945 asli ada dua momentum: sebelum Pilpres 2024 dan sesudahnya. Konsekuensi dan dampak masing masing momentum tersebut akan berbeda. Sebelum Pilpres 2024 tentu lebih sedikit resiko, Pilpres 2024 dibatalkan, sedang Pemilu legislatif tetap berjalan, untuk mengisi perwakilan di lembaga legislatif. Konsekuensinya negara ditata ulang setelah Presiden dipilih oleh lembaga MPR yang telah kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Bisa terjadi jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang untuk melakukan perubahan semua UU yang bertentangan dengan UUD 1945 asli. Resiko benturan masyarakat bisa diminimalisir, dikendalikan dengan ketat. Reaksi Oligarki tentu akan keras karena menyangkut hidup dan matinya. Dekrit kembali ke UUD 1945 asli setelah Pilpres 2024 tetap berjalan, namun konsekuensi dan resikonya sangat berat dan besar. Dapat dipastikan untuk kembali ke UUD 1945 asli hanya bisa terjadi dengan kekerasan. Presiden terpilih dan Oligarki akan tetap bertahan dan mempertahankan posisinya. Kondisi ini akan melahirkan kekerasan dan sangat mungkin terjadinya perang saudara untuk memaksa presiden mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Keadaan akan menyerat kekuatan dari luar untuk ikut bertarung dalam mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Opsi kedua ini prosesnya sangat rumit dan berbahaya, yang terjadi Indonesia dipertaruhkan selamat sebagai negara yang utuh sesuai UUD 1945 asli atau roboh dan hancur berantakan. Saat ini sesungguhnya Indonesia pada posisi gempuran perang asimetrik yang ditandai dengan telah diubahnya UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai Naskah Asli. Pengubahan UUD 1945 Naskah Asli dilakukan oleh MPR-RI 1999 - 2004 dan disahkan pada Agustus 2002, bentuk kelengahan, kesembronoan dan akibat tekanan dari kekuatan yang sangat besar Indonesia akan diubah menjadi negara liberal, kapitalis, dan individualis. Sekaligus penghancuran jatidiri dan identitas bangsa Indonesia. Suka atau tidak, Indonesia bisa bubar akibat kesalahan para pengelola negara saat ini yang sok jagoan, latah dan merasa jumawa, kebodohan dan sangat kering pengalaman, penghayatan bahwa negara lepas dari Pancasila pasti akan ambruk dan hancur. Tidak mau melihat sejarah kacaunya negara, dan akhirnya sampai terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berpegang kepada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara pada 3 April 2014, menuntut segera diberlakukannya kembali UUD 1945 Naskah Asli sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Karena hanya UUD 1945 naskah asli-lah yang sah diberlakukan pada saat Pancasila sudah ditetapkan kembali sebagai Dasar Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Tuntutan ini harus segera direalisasikan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditetapkan di: Jakarta, 28 Oktober 2014. Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Dekrit supaya kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, baik bidang ekonomi dan politik yang full dalam kendali dan dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore, 16 November 2022. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Masyarakat, kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa), para jenderal (purn) TNI, para raja raja dan sultan, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya di daerah tetap terus menuntut dan bersama masyarakat akan bergerak jika Presiden mengabaikan tuntutan negara segera kembali ke UUD 1945 asli. Kalau Presiden tetap bandel, Presiden sah untuk diturunkan di tengah jalan dengan paksa. LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. “Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,” ungkap LaNyalla. Kembali ke UUD 1945 asli adalah jalan terakhir untuk Indonesia bisa selamat dari kehancurannya. (*)
Gatot Nurmantyo Sengaja Memprovokasi Umat Islam Jabar
Jakarta, FNN - Jend. TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi pembicara terakhir dalam Kongres Umat Islam Jawa Barat di Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11/2022). Gatot Nurmantyo membuka materi dengan memaparkan sejarah singkat Indonesia yang diinginkan para penjajah untuk dikuasai alam dan manusianya sejak kedatangan Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Khubilai Khan. Lebih lanjut Gatot menjelaskan peran besar ulama dan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Mulai dari organisasi Islam yang memberikan pendidikan, hingga perjuangan politik dan perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Dan Jend. TNI (purn) itu pun menyebutkan lima hal menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun): 1. Menuju persatuan dan kesatuan; 2. Warga negara yang baik dan berkarakter; 3. Konstitusi yang benar; 4. Kewaspadaan nasional; 5. Budaya dan sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Gatot menyatakan dirinya hadir di Kongres Umat Islam Jawa Barat untuk memprovokasi umat Islam untuk bersatu dan membawa semangat perjuangan sebagaimana yang telah dilakukan di masa lalu. \"Semangat perubahan dan amar ma\'ruf nahi munkar harus disebarluaskan,\" ucapnya tegas. \"Perjuangan menyelamatkan/mewujudkan perubahan Indonesia harus mengikutsertakan seluruh komponen dan elemen masyarakat tanpa melihat golongan, suku, agama, dan usia,\" sambungnya. Dia menjelaskan perluny mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi oleh semua komponen masyarakat, dengan Islam sebagai penggeraknya. Dan untuk memotivasi semangat perjuangan tersebut Gatot mengatakan, \"Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit.\" Dirinya juga mengingatkan bahwa selalu ada Allah yang akan membantu umatnya. \"Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi, katakanlah kepada masalah, aku mempunyai Allah Yang Maha Besar,\" ujarnya memotivasi. \"Selamat berjuang para ulama dan umat kebanggaanku, kutitipkan bangsa dan negara ini padamu,\" ucap Gatot menutup pembicaraan. (rac)
Kongres Umat Islam Jawa Barat, Ubedilah Badrun: Harus Ada Perubahan Besar
Garut, FNN - Problem Indonesia saat ini sangat sistemik baik dari sisi sistem dan praktek politik, sisi ekonomi, maupun dari sisi praktik korupsi yang merajalela. Oleh karena itu perubahan besar dan mendasar harus dilakukan. Demikian disampaikan Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat berbicara di Kongres Umat Islam Jawa Barat yang diselenggarakan di Pesantren Sukaraja Garut Jawa Barat. \"Problem bangsa ini sangat sistemik, sistem politik kita tidak mampu membuat Indonesia menjadi maju, kapabilitas sistem politik kita lemah, tidak mampu membuat Indonesia maju, disaat yang sama integritas para politisinya rendah. Jadi perlu ada perubahan besar, perlu tata ulang sistem politik kita dan kita mesti memilih pemimpin dan politisi yang memiliki integritas tinggi, tinggalkan pemimpin yang hobi pencitraan tapi rapuh integritasnya \" tegas Ubedilah Badrun saat berbicara di hadapan para ulama se Jawa Barat Dalam Kongres umat Islam Jawa Barat tersebut hadir perwakilan para ulama dari berbagai Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. Sejumlah ulama Jawa Barat di antaranya hadir K.H.Deden Abdul Hakim, K.H.Cecep Abdul Halim, K.H.Nonop Hanafi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan lain-lain. Kongres Umat Islam Jawa Barat ini akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 19 Novermber 2022. Selain Ubedilah Badrun, hadir dan berbicara sebagai nara sumber berikutnya sejumlah ulama nasional dan tokoh nasional di antaranya K.H.Bachtiar Chamsah, K.H.Rochmat Wahab, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Syahganda Naenggolan dan lain-lain. (sws).
Gatot Nurmantyo Sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Perubahan
Garut, FNN – Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mempunyai posisi yang sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab berpotensi sebagai pemimpin perubahan di Indonesia ke depan. Sejajar karena Gatot selama ini mempunyai ide-ide yang sama kuat dengan Anies dan HRS untuk memperbaiki negeri ini. Perbaikan tersebut menyangkut soal keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan dukungan untuk berkembangnya peranan Islam dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Demikian dikatakan Syahgand Nainggolan pada acara Kongres Umat Islam di Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jum’at hari ini (18/11/22). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Gatot Nurmantyo, DR. Ubedillah Badrun, Edy Mulyadi, Bachtiar Chamsyah, MS Ka\'ban, DR. Ahmad Yani, DR. Said Didu, Anton Permana, Adhi Massardi, Dindin Maolani, Prof. DR. Rohmat Wahab, KH Deden Abdul Hakim, KH Cecep Halim Mussaddad, KH Nonop Hanafi, dan puluhan pimpinan pesantren yang datang dari berbagai daerah Jawa Barat dan Banten. Acara itu dibuka oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Rukhanul Ulum. Syahganda selanjutnya berharap agar para elit nasional, baik partai politik maupun organisasi keumatan, sudah harus melepaskan ambisi-ambisi kekuasaan semata-mata. Menurutnya, ambisi seperti ini akan memperburuk kondisi kebangsaan kita, seperti merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial yang semakin besar serta hancurnya ekonomi pada era krisis dunia ke depan. Tanpa ambisi feodalistik dan hipokrit, mereka bisa memikirkan kelas kepemimpinan nasional yang hebat, seperti Gatot Nurmantyo, di samping Anies Baswedan. Menurut Syahganda, Presiden Jokowi hidup tanpa value. Oligarki itu penghamba riba. Semua proyek ujungnya riba. Bangunan di mana- mana hanya untuk tiba. Oleh karena itu, kata Syahganda, umat harus mencari presiden yang anti oligarki. Value yang antiriba hanyalah Islam. Calon yang berani melawan oligarki hanya Habib Rizieq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan. (mth).
POPULER
