ALL CATEGORY
Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Bisa Jadi Model Sosial dalam Mengintegrasikan Sistem Keagamaan ke Sistem Kenegaraan
Jakarta, FNN- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa. \"Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48\', Rabu (23/11/2022). \"Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,\" katanya. Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu\'ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema \'Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta\'. \"Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut. \"Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,\" katanya. Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin \"Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,\" ungkapnya. Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi. \"Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena di sini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Di sinilahperan kedua ormas ini,\" katanya. Ajang Silaturahmi Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi. \"Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,\" kata Din Syamsuddin. Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar. \"Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,\" jelasnya. Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan. \"Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,\" katanya. Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan. \"Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,\" tegasnya. Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama. \"Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,\" kata Marsudi Syuhud. Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. \"Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,\" katanya. Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU. \"Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,\" katanya. Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu. \"Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,\" katanya. Potensi 5 Besar Dunia Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia. \"Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,\" kata Dahlan. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini. \"Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,\" ujarnya. Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak. \"Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini, maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,\" pungkas Dahlan. (Lia)
Negara Kerajaan Republik Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGARA kerajaan atau Monarki adalah negara dimana Pemerintahan dipimpin oleh seorang Raja. Titahnya diikuti dan tidak ada kebijakan yang dapat diambil tanpa persetujuannya. Negara kerajaan adalah negara otoriter. Ada Monarki Absolut dan ada pula Monarki Konstitusional. Monarki berasal dari kata Yunani \"monos\" artinya satu dan \"archein\" Itu pemerintah atau kekuasaan. Presiden yang mirip raja ada tiga, yaitu Soekarno, Soeharto dan Jokowi. Dua Presiden awal memerintah cukup lama sedang Jokowi baru dua periode. Soekarno dan Soeharto figur kuat dengan kapasitasnya sendiri sedangkan Jokowi kuat karena ditopang oligarki baik politik maupun ekonomi. Kerajaan Indonesia dengan \"raja\" Soekarno tercirikan pada demokrasi terpimpin, menggabungkan dan mengendalikan kekuatan politik dalam Front Nasional, membentuk DPR-GR dengan anggota tunjukannya, memelihara PKI dan menghajar lawan-lawan politik. Meminggirkan kekuatan agama. Partai Islam Masyumi dibubarkan. \"Raja\" Soeharto awalnya memiliki kebijakan populis dengan menghabisi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang ingin PKI tidak ada dalam sistem politik di Indonesia. Namun dengan ideologi pembangunan menyebabkan KKN merajalela. Titah Soeharto sulit dibantah dan aparat menjadi alat. Sama saja lawan politik dibungkam. Kebijakan monolit. \"Raja\" ketiga adalah Presiden Jokowi. Jokowi itu pemimpin lemah tetapi dilingkari oleh kepentingan kuat. Sejak awal harus terpilih kembali dengan cara licik, tidak mundur sebagai Presiden, membatasi calon hanya dua pasang melalui PT 20 %, dicurigai otak atik angka dengan mengendalikan KPU, Bawaslu, dan MK. menteror lawan politik dengan pembunuhan, serta menjadikan DPR sebagai tukang stempel. DPR tukang stempel dengan cepat menyetujui UU penggunaan dana Covid 19, UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Minerba dan UU MK. Mahkamah Konstitusi (MK) yang terhormat ternyata berada di bawah ketiak Jokowi. Apalagi Ketua MK ditarik menjadi adik ipar Jokowi. Nuansa KKN. KKN pula yang membuat putera Jokowi Gibran menjadi Walikota Solo. Menantunya Bobby Nasution menjabat Walikota Medan. Ini adalah sejarah bahwa anak dan menantu menjadi Kepala Daerah. Hanya gaya \"raja\" yang mampu menempatkan Kepala Daerah orang tunjukan. Sebanyak 272 Kepala Daerah ditunjuk secara tidak demoratis. Untuk masa jabatan yang tidak pendek, hingga 2024. \"The King can do no wrong\"--Raja tidak pernah salah. Jokowi sebagai \"raja\" memang tidak pernah merasa bersalah. Tewasnya 894 petugas Pemilu 2019 disikapi dengan santai. Begitu pula dengan 9 peserta aksi di depan Bawaslu, pembantaian 6 anggota laskar FPI, pembunuhan keji dr Sunardi, hingga peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan 125 penonton akibat gas air mata. Lawan politik ditangkap dan ditahan. Nama Soekarno berkaitan dengan Adipati Karna dalam kisah kerajaan Astina anak Dewi Kunti dan Batara Surya. Soekarno memiliki dalang kesayangan dalam memainkan wayang Ki Gitosewoko. Pecarian wangsit dilakukan di Gunung Munara Bogor, Goa Ratu Cilacap, Goa Istana Banyuwangi, dan lainnya. Sedangkan Soeharto mengidolakan tokoh Semar dari kerajaan Amarta. Pengayom Pandawa yang selalu tersenyum. Gelar dirinya juga \"The Smilling General\". Konteks sejarah kekuasaannya dimulai dengan \"Super Semar\" Surat Perintah Sebelas Maret. Tempo 10 Februari 2008 menulis \"Dari Gua Semar Wangsit itu Berasal\" mengulas tempat Soeharto melakukan ritual pencarian wangsit. Jokowi membeli lukisan dari Seniman Lekra PKI Joko Pekik dengan harga milyaran berjudul \"Petruk Dadi Ratu, Semar Kusirnya\". Kisah Petruk rakyat jelata yang jadi raja. Memerintah dengan tidak amanah, tidak direstui Dewa dan membuat kekacauan di kerajaan. Mendapatkan kekuasaan secara curang atau tidak absah. Jokowi akan memasang lukisan \"Petruk Dadi Ratu\" di Istana baru IKN Kalimantan Timur. Kini tugas kita sebagai rakyat Indonesia untuk berjuang mengembalikan sistem pemerintahan ke aras Demokrasi. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara Kerajaan Republik Indonesia. Bandung, 24 Nopember 2024
Pelukis Raden Saleh Ikut Pemberontakan?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PADA tahun 1869/1870 pelukis Raden Saleh diperiksa polisi Belanda karena disangka terlibat pemberontakan Tambun 1869 yang dipimpin Rama Ratu Jaya. Rama sendiri tewas di medan laga. Penberontakan Tambun bagian dari seri pemberontakan petani. Berikut kronologi pemberontakan petani. 1. Penyulut: pemberlakuan tanam paksa oleh penguasa kolonial sejak 1830. Petani punya tanah, apa yang ditanam hsrus sesuai kehendak penguasa. 2. Penggerak: ulama khususnya ahli tarekat. 3. Pelopor: Haji Ahmad Rifangi lahir 1786 Kendal. 4. Awal gerakan: aksi protes petani pimp. RIFANGI di kota-kota Jawa Tengah 1859-1860. 5. Sejak itu pecah pemberontakan petani di seluruh Jawa a.l Tambun 1869 pimp. Rama (konon melibatkan pelukis Raden Saleh), Cilegon 1888 pimp Haji Wasid (salah 1 putranya jadi anggota Konstituante fraksi Masyumi), Ciomas, Condet 1916, dan ditutup 1924 berupa pemberontakan petani Tangerang pimp. Kalin bapa Kayah. Time frame pemberontakan petani: 1859-1924 = 65 tahun. Pemberontakan terlama melawan kolonialisme di Indonesia. Raden Saleh itu kolektor benda-benda bersejarah. Ia yang mengoleksi prasasti lempeng tembaga Kebantenan yang dibelinya dari ahli waris di Priyuk. Ia bertemu Rama di Ratu Jaya dengan maksud sama. Info yang diterima Raden Saleh, Rama seorang petutur sejarah. Tentu ada simpanan benda historis, ternyata tidak.. Polisi terima keterangan Raden Saleh dan ia bebas. Setelah ini Raden Saleh tinggalkan Jakarta. Ia menetap di Bogor sampai wafatnya.. (RSaidi)
Lagi-lagi DK PBB Gagal Menyepakati Tindakan terhadap Uji Coba Rudal Korut
New York, FNN - Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Senin (21/11) kembali gagal menyepakati tindakan bersama terhadap peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini.Kegagalan itu terjadi karena sebagian besar anggota DK PBB masih berbeda sikap dengan China dan Rusia.DK PBB mengadakan pertemuan mendesak untuk membahas peluncuran ICBM Pyongyang pekan lalu setelah negara-negara industri Kelompok Tujuh (G7) meminta dewan tersebut untuk mengambil \"langkah-langkah signifikan\".Namun, sidang dewan hari itu hanya menghasilkan adopsi pernyataan untuk mengecam tindakan Korut dan mendesak tanggapan bersama dari DK PBB untuk mencegah program senjata nuklir negara yang terisolasi itu.Adopsi pernyataan untuk mengecam Korut itu dilakukan oleh sekelompok 14 negara anggota PBB pimpinan Amerika Serikat, yang banyak di antaranya adalah anggota tidak tetap DK PBB.Ke-14 negara itu termasuk Jepang, Korea Selatan, dan India, yang \"mendukung perlunya Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan DPRK dengan suara bersatu,\" kata pernyataan bersama itu.DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut: Republik Rakyat Demokratik Korea.Sidang terbaru DK PBB itu menandai pertemuan ke-10 pada tahun ini yang diadakan setelah Korut melakukan peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi DK PBB sebelumnya.Namun, DK PBB sepanjang tahun ini belum bertindak sebagai satu kesatuan untuk mengambil langkah-langkah bersama, seperti meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Pyongyang.\"Alasannya sederhana: dua anggota dewan yang memiliki hak veto mendorong dan mendukung DPRK,\" kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, yang secara tidak langsung mengkritik China dan Rusia, dalam sidang tersebut.AS bersama Inggris dan Prancis -- tiga anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto -- mendukung pernyataan dewan tersebut pada Senin.Sejak uji coba nuklir pertama Korut dilakukan pada 2006, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang melarang negara tersebut melakukan peluncuran rudal balistik.Utusan China untuk PBB Zhang Jun dalam sidang DK PBB pada Senin meminta AS untuk \"menanggapi secara positif keprihatinan yang sah dari Korut dan mengubah dialog dari formalitas menjadi kenyataan secepat mungkin\".Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mengatakan bahwa latihan militer bersama yang melibatkan AS, Korsel, dan Jepang mendorong Korut untuk mengulangi peluncuran rudal balistik.(Sof/ANTARA)
Sektor Jasa Keuangan Harus Siap Menghadapi "The Perfect Storm"
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menekankan bahwa industri sektor jasa keuangan harus siap menghadapi the perfect storm atau badai sempurna yang menimpa perekonomian dunia.\"Kesiapan sektor jasa keuangan Indonesia di pihak industri, regulator dan policy maker dalam menghadapi potensi the perfect storm penting,\" katanya dalam acara Infobank bertajuk Top 100 CEO\'s and The Next Leader Forum 2022 di Jakarta, Rabu.Mahendra menjelaskan saat ini dunia sedang mengalami new uncertainty complex yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat beberapa masalah.Masalah pertama adalah adanya eskalasi tekanan politik hingga mempengaruhi global value chain dan sistem logistik.Masalah kedua adalah agresivitas normalisasi kebijakan The Fed yang memicu inflasi tinggi dan pengetatan likuiditas sedangkan masalah ketiga adalah lesunya perekonomian negara-negara maju yang menuju resesi.Menurutnya, down side risk tersebut dapat membawa perekonomian dunia masuk ke dalam jurang resesi bahkan terjadi stagflasi tahun depan.Likuiditas global pun turut diperkirakan lebih tertekan sehingga memicu tingginya volatilitas di sektor keuangan.Bahkan, Financial Stability Board (FSB) menggarisbawahi bahwa dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan risiko sistemik yang berasal dari industri keuangan non bank.Terlebih lagi, situasi yang mendorong krisis fiskal dan politik di Inggris, bangkrutnya pasar kripto FTX dan produk kripto FTT maupun krisis obligasi korporasi di Korea Selatan adalah beberapa contoh yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.(Sof/ANTARA)
Indonesia-Singapura Tingkatkan Kerja Sama Manajemen Keimigrasian
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Singapura terus meningkatkan kerja sama bilateral dalam hal manajemen keimigrasian, hukum dan kekayaan intelektual.\"Di bidang keimigrasian, Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama yang meliputi manajemen perbatasan dan izin imigrasi,\" kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Saat ini, kata Yasonna, Singapura sudah menjadi subjek Visa on Arrival (VoA) setelah meredanya pandemi COVID-19. Kedua negara berharap dapat melanjutkan kerja sama terutama dalam program peningkatan kapasitas keimigrasian.Selain keimigrasian, Indonesia dan Singapura juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang lain yang menjadi tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) misalnya tentang kekayaan intelektual, masalah hukum perdata, serta dalam forum Menteri Hukum ASEAN.\"Dukungan Singapura untuk Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2024 menjadi salah satu bentuk kolaborasi erat,\" kata Yasonna.Peningkatan kerja sama bilateral itu menyusul penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia di awal tahun 2022.\"Kami menandatangani Memorandum of Understanding on Indonesia-Singapore Extradition Agreement pada 25 Januari 2022 sebagai komitmen kedua negara untuk membatasi ruang gerak dan aktivitas pelaku kejahatan,\" kata dia.Sementara itu, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng mengatakan saat ini Singapura sedang aktif membahas persoalan kekayaan intelektual, dan berupaya hal tersebut bisa memberikan keuntungan bagi negara. \"Sektor ini berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi negara,\" kata dia.Kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di berbagai bidang tersebut diharapkan bisa memberikan keuntungan yang semakin besar bagi kedua negara, kata Kwok.Baik Kwok maupun Yasonna berharap agar hubungan bilateral Indonesia dan Singapura terus berkembang secara positif di segala bidang, khususnya kerja sama yang erat dengan Kemenkumham.(Sof/ANTARA)
Kenaikan Tarif Pembayaran BPJS ke RS Jangan Bikin Defisit
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap rencana kenaikan tarif pembayaran BPJS ke rumah sakit tidak membuat sumber dana BPJS mengalami defisit.Menurut Moeldoko, hal itu perlu diantisipasi sebab keuangan BPJS pernah minus. \"Kita punya pengalaman BPJS pernah tekor, ya. Saat ini BPJS pertumbuhannya sangat baik. Jangan sampai nanti kenaikan itu nantinya membuat BPJS mengalami kesulitan keuangan lagi,\" kata Moeldoko saat menerima kedatangan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti di Gedung Bina Graha Jakarta, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.Pada kesempatan itu, Moeldoko juga meminta BPJS untuk mendorong rumah sakit yang menjadi mitra membelanjakan anggarannya untuk membeli alat-alat kesehatan produksi dalam negeri, terutama bagi rumah sakit swasta.Dari hasil pemantauan dan verifikasi lapangan tim Kantor Staf Presiden, kata dia, sejauh ini serapan belanja rumah sakit swasta terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri masih minim.\"Kalau serapan belanja alkes dalam negeri tinggi, industrinya juga akan tumbuh dan serapan pekerjanya juga besar. Ini sudah menjadi perintah Presiden. Jadi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi, mitra BPJS 66 persen adalah rumah sakit swasta. KSP juga akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ini,\" kata dia.Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya siap mendorong rumah sakit yang menjadi mitra untuk menyerap alat kesehatan produksi dalam negeri, salah satu caranya dengan menambahkannya ke dalam perjanjian kerja sama.\"Hanya untuk monitoringnya nanti apakah rumah sakit benar-benar menjalankan kesepakatan, ini yang kami butuh dukungan dari pihak lain, termasuk dari Kantor Staf Presiden,\" jelas Ali Ghufron.(Sof/ANTARA)
Presiden Jokowi Kirim Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI ke DPR
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) terkait pergantian panglima TNI kepada DPR RI di Jakarta, Rabu, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.\"Kami (Istana) sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya,\" kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Rabu.Menurut Pratikno, pengiriman surpres tersebut pada Rabu juga mempertimbangkan reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat. Saat ditanya siapa nama calon panglima TNI yang diajukan Jokowi, Pratikno enggan menjawab.\"Nanti kalau sudah diterima DPR, nanti dari DPR-lah yang menyampaikan,\" tambah Pratikno.Dia menjelaskan calon panglima TNI bisa berasal dari tiga kepala staf matra TNI ataupun mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI.\"Kalau calon panglima TNI pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan gitu aja, clue-nya itu,\" ujar Pratikno.Panglima TNI saat ini, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa, akan memasuki usia pensiun pada akhir Desember 2022. Andika Perkasa dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI pada tanggal 17 November 2021 sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021. Andika saat itu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit paling tinggi ialah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.Menurut UU TNI tersebut, panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Jika DPR tidak menyetujui calon panglima usulan presiden, maka presiden lalu mengusulkan calon pengganti. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan surat presiden (surpes) kepada DPR RI mengenai usulan calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan pensiun dalam waktu dekat.\"Sekarang masih tanggal 22 (November), ada tiga hari lagi kita menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu tiga hari ini Presiden segera mengirimkan surat kepada DPR dan setelah itu Komisi I akan mulai bekerja,\" kata Lodewijk di Jakarta, Selasa.Ia lantas berkata, \"Insya Allah minggu ini karena saya katakan waktu kita tinggal let say 20 hari tambah tiga, tinggal 23 hari\".Ia menyebut pihaknya menunggu surpres usulan calon panglima TNI paling lambat masuk ke DPR pada 25 November karena pihaknya akan segera memasuki masa reses. Sedangkan, ujarnya lagi, Andika akan pensiun pada 21 Desember mendatang.\"Sebelum dia pensiun, 20 hari sebelumnya, presiden sudah mengajukan surat ke DPR di luar dari masa reses. Berarti kalau dihitung-hitung kita itu kan mulai reses tanggal 16 (Desember) paripurna, ditarik ke belakang tanggal 25 (November) paling lambat,\" tuturnya.Setelah surpres masuk, lanjut Lodewijk maka DPR akan menindaklanjuti nya dengan melakukan pengecekan dan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memberi penilaian terhadap calon panglima TNI.\"Komisi I akan melakukan langkah-langkah pemilihan, baik itu awalnya berkunjung ke rumah mengecek kondisi aktual dari keluarga, kemudian melaksanakan fit and proper test, dari situ akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI atau Ketua DPR RI,\" katanya.Lodewijk mengatakan bahwa siapa pun nama yang dipilih Jokowi merupakan hak prerogatif nya sebagai seorang presiden. Ia pun menyebut ketiga kepala staf TNI memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai panglima TNI.\"Kenapa saya katakan sama? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI disampaikan panglima TNI dipilih dari perwira tinggi, baik itu masih aktif sebagai kepala staf angkatan maupun mantan kepala staf angkatan,\" kata Lodewijk. (mth/Antara)
Kembali ke UUD 1945 Asli: Melalui Dekrit atau Jalan Rakyat?
Ini yang disuarakan oleh kelompok yang mengatakan jangan sampai dekrit dikeluarkan oleh presiden sekarang ini. Artinya, terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden (khususnya terkait dekrit). Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TIDAK sedikit pihak merasa kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini sedang sakit akibat amandemen undang-undang dasar (UUD) sebanyak empat kali dalam kurun periode 1999-2022. Oleh karena itu, banyak pihak berpendapat permasalahan bangsa dan negara yang sedang sakit ini hanya bisa diselesaikan dengan kembali ke UUD asli. Pertanyaannya, bagaimana kembali ke UUD 1945 asli? Berharap MPR mengambil langkah untuk kembali ke UUD 1945 asli secara sukarela bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena anggota MPR yang berjumlah 711 orang mayoritas terdiri dari anggota DPR (575 anggota), yang merupakan perwakilan dari partai politik, yang justru paling menikmati hasil amandemen UUD 2002 tersebut. Mereka para elit partai politik inilah yang sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini, sejak amandemen UUD 2002. Mereka yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, anggota DPR dan DPRD. Artinya, segelintir orang elit parpol ini yang mengatur negara ini. Maka itu, mereka pasti tidak ingin kehilangan kenikmatan dan kekuasaannya, dan karena itu mustahil mereka mau kembali ke UUD 1945 asli secara sukarela. Sebagai alternatif, tidak sedikit tokoh nasional yang sangat berharap presiden bersedia mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli, seperti yang pernah dilakukan Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959. Tetapi, cara ini belum disepakati oleh semua pihak yang setuju kembali ke UUD 1945 asli. Cara ini juga sangat bahaya, bisa-bisa menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan merusak. Pertama, apa presiden berani mengganggu kenikmatan yang sedang dirasakan oleh parpol hasil dari UUD amandemen? Apa presiden berani melawan seluruh parpol? Saya rasa hampir tidak mungkin. Karena presiden saat ini merupakan produk UUD amandemen tersebut dan produk kesepakatan parpol. Kedua, Presiden Jokowi bukan negarawan yang mementingkan bangsa dan negara tapi lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama ini. Sehingga dekrit yang tidak menguntungkan kelompok mereka tidak akan dijalankan meskipun mulut rakyat sampai berbusa memohon. Maka itu, kalau dekrit sampai dijalankan, rakyat curiga pasti ada maksud tertentu yang bisa membawa bangsa ini semakin terjerumus. Ini yang disuarakan oleh kelompok yang mengatakan jangan sampai dekrit dikeluarkan oleh presiden sekarang ini. Artinya, terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden (khususnya terkait dekrit). Dengan demikian, jalan kembali ke UUD 1945 asli saat ini sedang menemui jalan buntu. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apakah harus menunggu pilpres 2024 dan berharap presiden yang akan datang mengeluarkan dekrit? Atau menunggu presiden 2029? Pilihan ada di tangan rakyat. Jalan Rakyat. (*)
Koalisi Gerindra – PKB Berantakan, Opsi Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Menguat, Bagian dari Skenario?
ADA tanda-tanda bahwa koalisi Gerindra dan PKB berantakan. Padahal, seperti dikatakan oleh Sekjen Gerindra, mereka sudah punya semacam komitmen perjanjian, pada 13 Agustus lalu bahwa mereka akan berkoalisi. Dan memang, dari Presidential Threshold 20% sudah memenuhi kuota. Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Muhaimin Iskandar alias Imin sebagai calon wakil presidennya. Tetapi, belakangan Imin ngotot bahwa dia dimandatkan oleh PKB untuk menjadi Presiden, bukan calon Wapresnya. Sebenarnya ada tanda-tanda apa ini, tiba-tiba koalisinya menjadi berantakan, bahkan belakangan muncul usulan agar Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pengamat Politik Rocky Gerung membahas hal ini dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (23/11/22) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, di mana-mana perkawinan paksa itu potensial untuk bubar. Dan kita tahu bahwa nggak ada perkawinan yang sehat di dalam politik Indonesia. Yang disebut koalisi itu tukar-tambah waktu atau tukar tambah-momentum saja. Ada momentum, tiba-tiba menjadi koalisi. Padahal substansinya tidak dibayangkan. Sudah berkali-kali itu terjadi,” ujar Rocky Gerung. Dalam pengamatan Rocky Gerung, dulu juga ada Golkar Jokowi (Gojo), yang juga seolah-olah kalau ada Gojo, itu artinya PDIP dan Golkar bisa saling menambahkan suara pada Jokowi, dengan maksud supaya Airlangga bisa ikut jadi wakil presiden, misalnya. Padahal, orang menganggap bahwa politik itu adalah ide dari setiap orang, bukan sekadar ada warna di atas lalu akan terjadi persesuaian. Sama juga Gerindra dan PKB, seolah-olah karena dua tokoh itu bersatu maka rakyat di bawah juga ikut bersatu. Tapi, akhirnya Imin balik pada prinsip yang benar bahwa dia itu dicalonkan menjadi Presiden, bukan jadi Wakil Presiden. Maka hormati dulu keputusan partainya. “Dari awal, persepakatan antara Gerindra dan PKB adalah persepakatan antara figur Prabowo dengan Cak Imin, dan dua-duanya punya kepentingan. Jadi ini bukan kepentingan mematangkan demokrasi, tapi semacam saling cari celah untuk mendongkrak elektabilitas saja. Jadi, sebetulnya nggak ada ide di belakang itu. Jadi bagus kalau Cak Imin pulih akal sehatnya bahwa dia dicalonkan oleh partainya untuk jadi Presiden, bukan untuk jadi Wapres,” lanjutnya. Menurut Rocky, nggak akan sehat kalau dasarnya bukan kejujuran. Mungkin Imin merasa bahwa Prabowo sedang naik daun, sehingga disiram egonya oleh Jokowi, lalu Prabowo merasa dia dapat restu, kemudian mencari perlindungan kepada restu Jokowi. Sementara, Imin tidak dapat restu dari Jokowi. Itu yang menyebabkan sekarang KPK bereaksi lagi terkai dengan kasus kardus Imin. Jadi, mulai lagi saling tawan-menawan dengan sprindik. Dari keadaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa semua rencana koalisi jadi berantakan, baik KIB maupun Gerindra – PKB. Sementara Anies Baswedan sampai sekarang juga belum dapat gambaran, walaupun Anies kemarin sudah menyatakan kemungkinan bakal calon wakil presiden akan diumumkan bulan depan. Ketika ditanya apa sebenarnya yang bisa dilihat dari keadaan tersebut, Rocky mengatakan bahwa Anies Baswedan yang harus membuat keputusan kapan akan diumumkan karena ini bukan soal koalisi, jangan hanya kemungkinan. “Kan Anies yang diminta untuk mencari calon wakil presiden, mustinya Anies bilang saya sudah punya calon wapres, saya minta koalisi hormati keputusan saya nanti. Begitu caranya. Jadi, Anies juga akhirnya jadi peragu sebetulnya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, kata kemungkinan menunjukkan seseorang jadi pragmatis. Padahal, orang ingin melihat ketetapan. Orang menunggu. “Anies, Anda sudah jadi presiden relawan, tinggal Anda sebutkan siapa wapresnya, relawan pasti ikut. Tapi, kan Anies masih tunggu kesepakatan dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pada akhirnya juga akan iya,” lanjutnya. Kalau tidak begitu, Anies bisa kehilangan momentum. Seharusnya Anies menunjukkan bahwa dirinya incast dalam soal ini sehingga calon wakil presiden dia yang menentukan. Dalam hal ini, leadership diperlukan saat bangsa ini betul-betul kehilangan kepercayaan, kehilangan orientasi nilai. “Jadi, kita selalu ingin Anies percaya diri saja,” tegasnya. Jadi, sebaiknya momentum ini dipakai Anies untuk mengatakan bahwa di kantong Anies sudah ada calon wakil presiden. Di kantong dia, bukan di kantong koalisi, karena koalisi cuma tiket saja. Jadi tidak usah terlalu menghitung untung-rugi dengan koalisi. Bagian ini yang membuat greget karena ada pelemahan juga dalam watak Anies. “Berarti Anda tidak cukup kuat untuk memimpin Indonesia, apalagi kalau diminta untuk memimpin gerakan rakyat di luar elektoral, misalnya people power. Padahal, itu justru yang ingin kita tunjukkan bahwa kita bisa ajukan seorang pemimpin kalau dia betul-betul independen, lepas dari tutorisasi seniornya, lepas dari pengaruh oligarki. Karena itu yang orang ingin lihat,” tandas Rocky. Di tengah situasi yang berantakan tadi dan makin menguatnya rencana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi, apakah ini bagian dari desain itu juga? Ketika ditanya hal ini, Rocky menjawab, “Iya, itu saya kira Jokowi akhirnya melihat pelemahan di antara mereka, dan pelemahan itu juga bagian dari intrik Istana. Presiden Jokowi, bagaimana pun sudah menjadi orang yang matang secara politik sehingga dia tahu strategi.” “Jadi, ini bagian dari intrik Istana untuk memperlihatkan bahwa ini semua nggak bermutu, Anies nggak bermutu karena menunda-nunda; Imin nggak bermutu karena bolak-balik mengubah keputusan; yang diuntungkan adalah Istana. Istana akan bilang, memang cuma Pak Jokowi yang bermutu. Jadi, duel argumentasi enggak ada hari-hari ini.” Bangsa kita ini tidak bisa berdiri tegak itu kalau calon-calon pemimpinnya bermental kroco. Itu yang kita ingin lihat. Dari awal kita kasih teguran pada Anies, kasih dukungan kekuatan pada Anies bahwa dia pemimpin yang sudah ada dalam catatan sejarah dan waktu justru yang mengasuh dia. Itu artinya, dia mesti paham bahwa dia akan memimpin dalam keadaan apapun dan itu yang mesti ditonjolkan. (sof)
POPULER
