ALL CATEGORY
Kalimantan Selatan Kaya SDA, Tapi Masyarakat Tidak Sejahtera
Jakarta, FNN – Masuknya industri tambang ke Kalsel tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad membeberkan hasil analisisnya terkait situasi yang ada di Kalsel. KOPI Party Movement pada Kamis (3/11/2022) mengadakan seminar “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” di daerah Jakarta Selatan. “Parameternya. Satu, infrastruktur ekonomi tidak berbanding dengan rusaknya sumber daya alam. Kemudian pendidikan dan kesehatan,” jelas Uhaib As’ad. Menurutnya, yang menikmati sumber daya alam ini bukan warga tapi kelompok bisnis, penguasa lokal, dan partai politik. Ini merupakan jaringan terstruktur dan ia juga menduga keterlibatan mafia dalam kasus tambang ini. “Dan ini kan ada jaringan yang terstruktur. Dengan institusi kekuasaan, militer, kepolisian. Ini menjadi rahasia umum, orang semua tahu itu. Karena Kalsel ini sebagai industri tambang terbesar kedua. Itu menjadi instrumen bertemunya kepentingan para politisi, para pebisnis. Ini yang saya sebut dengan the rise of local oligarch,” tegasnya. Uhaib As’ad juga mengatakan adanya hubungan dengan oligarki daerah dan oligarki pusat karena jaringan yang terstruktur ini. Tambang tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis, melainkan tambang dilihat sebagai instrumen perselingkuhan antara politisi dan pebisnis. Menurut pengalaman Uhaib As’ad, tidak ada satupun buku dan jurnal yang mengatakan negara dengan kekayaan alam otomatis akan menjadi kaya. Karena sumber daya alam di negara-negara tersebut dikuasai oleh penguasa dan aparat. Uhaib As’ad dalam seminar ini menjadi pembicara pertama. Selain Uhaib, ada 8 pembicara lainnya. Denny Indrayana (Pakar Hukum Tata Negara), Adrianus Meliala (Pakar Kriminologi UI), Bambang Rukminto (ISESS), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Swary Utami Dewi (Pemerhati Lingkungan), Melky Nahar (JATAM), Kisworo (Koordinator WALHI Kalsel), M. Hatta Taliwang (Kepala IEPSH). (Fer)
Empat Fitnah kepada Umat Islam
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKI menjadi umat mayoritas di negara Indonesia, akan tetapi umat Islam secara politik tidak dalam posisi sentral. Alih-alih ikut menentukan dan mengatur arah bangsa justru yang terjadi saat ini menjadi entitas yang selalu dibuat resah oleh perilaku pengambil kebijakan politik. Elemen demokrasi yang realitanya tidak berdaya menghadapi oligarki. Lebih jauh umat Islam pun menjadi sasaran fitnah yang sebenarnya tidak perlu. Fitnah yang tidak bagus dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Empat fitnah yang meski tidak pernah diungkap secara eksplisit namun dapat dirasakan sasaran akhirnya. Pertama, terorisme. Berawal dari isu global konflik peradaban. Kelompok Islam yang ditarget adalah Al Qaida pimpinan Osama bin Laden. Afganistan, Irak, Suriah dan Yaman diobrak abrik. Dunia Islam termasuk Indonesia dipenuhi rekayasa kemunculan teroris-teroris \"amatir\". Terakhir perempuan berjilbab berhijab berpistol FN di depan Istana. Seperti ada disain baku bahwa teroris itu harus beratribut Islam. Kedua, radikalisme. Fitnah berbiaya lebih murah dibanding proyek terorisme. Dihembuskan akan bahaya sikap radikal yang mengarah pada terorisme. BNPT yang seharusnya khusus mengurus terorisme kini sibuk ribut soal radikalisme. Proyek deradikalisasi dicanangkan dengan terma moderasi beragama. Sayangnya yang diwaspadai hanya kelompok Islam atau bagian dari umat Islam. Kemendikbud dan Kemenag menjadi garda depan program moderasi beragama. Hantu itu dibuat untuk menakut-nakuti. Ketiga, intoleransi. Satu paket dengan radikalisme. Sikap tidak dapat menerima perbedaan. Konon anti kemajemukan. Satu dua orang yang berprisip demikian digeneralisasi sebagai sikap umum. Tentu tidak adil. Umat Islam yang meyakini hanya agamanya yang benar dimasukkan ke dalam sikap intoleran. Racunnya adalah semua agama itu mengajarkan kebenaran. Semua agama benar. Keempat, politik identitas. Ini yang aktual dijadikan semburan fitnah baru. Serangannya tetap kepada atribut keagamaan. Jika figur, Capres misalnya, mendapat dukungan dari umat Islam, maka itu disebut sebagai politik identitas. Pelekatan Islam pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik merupakan politik identitas. Sementara tempelan untuk agama lain tidak. Presiden yang tidak nempat memakai pakaian adat bukan politik identitas. Tidak ada politik identitas pada sekularisme, nasionalisme sempit, nativisme bahkan atheisme. Berjuang untuk LGBT juga bukan. Fitnah kepada umat Islam itu sebenarnya bagian dari apa yang disebut dengan Islamophobia. Jika Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki sikap Islamophobia yang ada hanya di masyarakat, maka pernyataan itu bohong dan mengaburkan. Sepanjang isu terorisme, radikalisme, intoleransi dan politik identitas terus digaungkan oleh Pemerintah dengan sasaran bagian dari umat Islam, maka Pemerintahan dimana Mahfud MD itu ada di dalamnya adalah Pemerintahan Islamophobia. Rezim Jokowi nyata-nyata Islamophobist. Stop fitnah umat Islam, hentikan isu terorisme, radikalisme, intoleransi dan politik identitas yang semata diarahkan kepada umat Islam. Indonesia adalah negara Pancasila. Kontribusi umat Islam sangat besar. Indonesia bukan negara sekuler, atheis atau komunis. Atau mungkin negara ini memang sudah dikuasai oleh pemimpin negara yang berwatak komunis ? Benci dan takut pada agama Islam . Lalu menjadi tukang fitnah. Bandung, 4 Nopember 2022
LQ Indonesia Lawfirm Laporkan Dugaan Tindak Pidana Investasi Bodong Bisnis Sembako dan Simpan Pinjam, Korban Tertipu 7,8 Miliar Rupiah
Jakarta, FNN – Maraknya kasus penipuan yang menggunakan modus investasi kerja sama kembali harus menelan korban. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami oleh korban mencapai 7,8 milyar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Advokat Rizki Indra Permana, SH, MH, dan Advokat Jaka Maulana, SH, dari LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum korban. Ditemui sesuai membuat laporan, Rizki menjelaskan bahwa kehadirannya adalah untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang. “Jadi hari ini kami dari LQ Indonesia Law Firm, bertindak selaku kuasa hukum dari klien kami, telah membuat laporan kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya. Disinggung mengenai siapa yang dijadikan sebagai terlapor, Advokat Jaka juga mengungkapkan ada 2 (dua) nama yaitu Saudara A.S.A.P dan Saudari K.I.F.S. “Jadi A.S.A.P dan K.I.F.S ini adalah pasangan suami isteri. Awalnya pada sekitar tahun 2019, K.I.F.S memperkenalkan klien kami kepada A.S.A.P. Di mana kemudian A.S.A.P dan K.I.F.S menawarkan kerjasama dalam bidang pengadaan sembako dan simpan pinjam dengan iming-iming keuntungan sebesar 3% per bulan. A.S.A.P bahkan memberikan garansi bahwa bisnis ini sangat aman, hingga berjanji akan memberikan Sertifikat yang dijaminkan di investasi simpan pinjam jika terjadi masalah di kemudian hari,” jelas Jaka. “Tidak hanya sampai di situ terlapor juga mengaku kepada korban seorang pengusaha dari Casa Jardin Jakarta Barat, yang mana mempunyai kedekatan dengan adik dari pemilik KSP Indosurya. Akhirnya oleh karena tergiur dengan bujuk rayu tersebut, korban pun bersedia untuk menyerahkan uang kepada A.S.A.P sebagai dana investasi secara bertahap dengan nilai total keseluruhan Rp 7,8 miliar,” lanjutnya. “Namun ternyata pada kenyataannya hingga sampai jatuh tempo, keuntungan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan dana pokoknya pun tidak dikembalikan,” ungkapnya. Korban atas nama VKT pun kemudian menghubungi hotline LQ Indonesia Lawfirm di 081804544489, untuk meminta perlindungan hukum dan mendatangi kantor di Plaza BRI Lantai 7, Jl. Basuki Rahmat No. 122, Surabaya. “Setelah kami mendapatkan keterangan dari korban, tim kami langsung segera melakukan gelar internal guna menentukan upaya penanganan perkara ini. Dan laporan kepolisian yang kami buat hari ini adalah salah satu dari beberapa upaya hukum yang akan kami tempuh guna menyelesaikan permasalahan ini,” kata Jaka. Advokat Rizki Indra Permana juga menyatakan pihaknya amat geram melihat masih banyaknya penipuan dengan modus investasi bodong semacam ini. “Selama ini kami di LQ Indonesia Lawfirm berfokus untuk menerangi segala bentuk kejahatan bermodus investasi bodong semacam ini, sudah banyak yang kami tangani, antara lain KSP Indosurya, Koperasi KSP SB dan lain-lain, tapi ironisnya, meski pun sudah sebegitu viral perkara yang kami tangani, ternyata tidak juga menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga kami sangat geram ketika kami mendapatkan keterangan korban soal perkara ini,” jelas Rizki. “Yang besar-besar lagi kita bersihin, eh, yang kecil-kecil ternyata masih banyak berjalan. Makanya kami melalui laporan polisi ini juga ingin memyampaikan peringatan bagi para oknum yang masih menjalankan praktek investasi bodong agar segera menghentikan seluruh kegiatannya akan kami tumpas sampai ke akarnya. Kami percaya hukum bisa ditegakkan dalam perkara ini,” tutup Rizki. (mth/*)
Capres Oligarki Bakal Tergerus pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan diwarnai dengan calon dari oligarki. Jika itu terjadi akan berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Untuk membedah hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com terpanggil mengadakan diskusi daring yang akan dihelat Kamis (03/11/2022) pukul 15.00 WIB. Hal itu disampaikan Direktur P3S, DR Jerry Massie Ph.D., Senin (1/11/2022). Menurut dia, pentingnya publik paham akan bahaya capres didanai kelompok oligarki. Awal pemilu 1955 bebas dari gurita dan cengkeraman oligarki. Namun hal itu, jauh berbeda dengan pesta demokrasi pemilu belakangan ini. \"Mereka punya sasaran dan tujuan mebguasai aset-aset di negeri ini, presiden pilihan mereka akan dijadikan doll (boneka) dan dairy cows atau (sapi perah). Ini menjadi ancaman kelangsungan berbangsa dan bernegara,\" ujarnya. Dikatakannya lagi, modus \'money politics and political promise\' (janji politik) akan menjadi senjata mereka. Webinar akan menghadirkan sejumlah pakar bakal antaranya, Muslim Arbi (Pengamat Politik), Jerru Massie (Pakar Politik) Said Didu (Ekonom), Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Ray Rangkuti (Koordintor LIMA), dan Marwan Batubara (Direktur IRESS). Harapannya, dalam webinar ini akan ada konklusi yang dapat diambil demi pemilu yang berintegritas dan berkualitas. (mth/*)
Dosen UNISKA: Tambang Sudah Menjadi Instrumen Persekongkolan Oligarki
Jakarta, FNN – Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad mengatakan, tambang bukanlah sekedar aktivitas ekonomi bisnis. Menurutnya, tambang sudah menjadi instrumen persekongkolan oligarki, baik oligarki lokal maupun pusat. Uhaib As’ad mengatakan pendapatnya pada Kamis (3/11/2022) di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan. Seminar yang berjudul “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” diadakan oleh KOPI Party Movement untuk memperlihatkan masalah di institusi penegak hukum dan penguasa. Uhaib As’ad menegaskan, tambang sudah menjadi instrumen membangun basis patronasi politik dan bisnis. Tambang juga disebutkan sebagai instrumen persekongkolan saat menjelang Pilkada. “Tambang menjadi political marketing yang dimainkan oleh bos-bos tambang atau mining boss, atau local strongmen. Dan, menjadi Satpol team financial local election,” jelas Uhaib As’ad. Menurutnya, tambang tidak bisa dilihat hanya sekadar aktivitas ekonomi. Kehadiran tambang juga menciptakan banyak masalah yang cukup parah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kerusakan ekologi di Kalimantan Selatan tidak bisa diungkapkan dengan sebatas kata-kata. “Penggundulan hutan, kemudian lubang-lubang tambang, kemudian marginalisation of local community, poverty of local community, pengusiran warga di lahan-lahan yang sudah dimiliki sejak turun-temurun karena ada kekuatan oligarki. Yang di-back up oleh kekuatan aparat keamanan,” katanya. Selain itu, ia juga melihat tambang menimbulkan konflik sosial antar warga dan perusahaan, antar perusahaan dan perusahaan. Menurutnya, jadi ada satu lingkaran konflik yang terjadi di lapangan industri tambang. Seperti diketahui, di Kalimantan Selatan ada sekitar 40% mendekati 50% luas wilayah telah diekspansi oleh industri tambang dan kelapa sawit. Namun demikian, Uhaib As’ad mengatakan, masuknya industri tambang yang luar biasa ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Fer)
LaNyalla Minta Peternak Kecil dan Mandiri Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri. \"Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran,\" kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022). Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini. \"Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi. \"Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut,\" ujarnya. LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi. \"Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian,\" ujarnya. (mth/*)
Semarakkan Muktamar Muhammadiyah, UBN Roadshow Dakwah
Jakarta, FNN – Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa UBN dijadwalkan melakukan roadshow dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu-Ahad, 5-6 November 2022. Roadshow dakwah UBN di kedua kota tersebut dalam rangka menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang. “Ya, UBN insyaallah akan melakukan kegiatan dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini bagian dari memeriahkan Muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui, UBN ini kan bagian keluarga besar Muhammadiyah,” kata Humas AQL Islamic Center, Novitasari kepada media, Jum’at (4/11/2022). Diinformasikan Novitasari, pada Sabtu, 5 November 2022 pukul 19.30 WIB UBN dijadwalkan mengisi tablig akbar dengan tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”. Lokasi acara di lapangan Desa Wonoreja, Sukoharjo. Sementara pada Ahad, 6 November 2022 pukul 07.00 WIB, UBN akan mengisi kajian Ahad pagi di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun tema yang disampaikan “Membumikan Alquran di Bumi Intanpari”. “Insyaallah kedua kegiatan dakwah ini dapat disaksikan secara live streaming di kanal-kanal media sosial milik AQL,” jelas Novitasari. Novitasari berharap roadshow dakwah UBN berjalan sukses dan membawa manfaat keilmuan bagi umat Islam. Seperti diketahui, Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan berlangsung di Kota Solo tanggal 18-20 November 2022. Muktamar ini sudah dua kali ditunda karena terkendala Pandemi Covid 19. (TG)
JATAM Temukan 53 Persen Politisi Terafiliasi dengan Bisnis Termasuk Tambang
Jakarta, FNN – Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar memaparkan jaringan-jaringan yang terlibat dalam bisnis tambang yang di antaranya juga menyangkut aparat kepolisian hingga lembaga legislatif. Hal tersebut dipaparkannya dalam acara KOPI Party Movement bertemakan \"Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri\" yang bertempat di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (03/11). Mengutip pembicara lain yang mengatakan tambang seperti instrumen politik dan bisnis, namun Melky berpendapat bahwa aparat keamanan justru menjadi instrumen di balik seluruh bisnis tambang di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh urusan bisnis tambang merupakan kebijakan politik karena menyangkut kepentingan. \"Ketika ini menjadi kebijakan politik, maka keputusan-keputusan apapun yang dikeluarkan, entah itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah tentu tidak terlepas dari yang namanya konflik kepentingan,\" katanya dalam diskusi tersebut. Melky menyoroti bahwa polisi sebagai institusi tentu tidak berdiri sendiri dalam polemik tambang di Indonesia. Ia juga mengungkap adanya keterlibatan kedua pasangan calon pilpres pemilu 2019 dengan urusan bisnis tambang. Kemudian, kebijakan dan regulasi yang muncul dari pemimpin terpilih itu rentan dengan konflik. Selain lembaga eksekutif, Melky juga menyebut bahwa dari 575 anggota lembaga legislatif, sebanyak 43% terafiliasi dengan berbagai bisnis, salah satunya bisnis tambang dan energi. Setelah terpilih, angka persentase tersebut naik menjadi 53%. Temuan tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan JATAM. \"Artinya di sini adalah bagaimana ceritanya orang yang kita mandatkan, entah itu di eksekutif maupun di legislatif, yang harusnya bekerja untuk warga, untuk rakyat, tetapi kental dengan kepentingan-kepentingan para pebisnis ini. Jadi, di satu sisi saya ini politisi misalnya, tapi di saat yang sama saya punya bisnis tambang,\" papar Melky. Peran institusi polri menjadi pelengkap, kata Melky, untuk mengamankan investasi bisnis pertambangan tersebut. JATAM melihat terdapat empat pola mengenai keterkaitan aparat keamanan dalam urusan bisnis tambang. Pertama, ada yang terlibat secara langsung, seperti memodali operasi tambang ilegal. Kemudian, aparat yang berpangkat purnawirawan memegang jabatan strategis tertentu di perusahaan tersebut. Ketiga, aparat ikut mengkawal operasi dari perusahaan tambang dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang terakhir, terkait dengan intervensi proses hukum. (oct)
Penyakit Itu Bernama Wahan
Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DALAM sebuah haditsnya Rasulullah SAW pernah memprediksi bahwa Umat ini suatu ketika akan menjadi bagaikan “buih” di tengah lautan. Terombang-ambing seiring tiupan angin yang berlalu. Di hadits yang lain disebutkan bahwa suatu masa Umat ini akan menjadi bagaikan “sepotong daging” (lezat) yang diperebutkan oleh anjing-anjing (yang kelaparan). Di hadits pertama para sahabat bertanya: “Apakah ketika itu kita sedikit (minoritas) ya Rasulullah?” Beliau menjawab: bahkan kalian ketika itu banyak (mayoritas). Tapi saat itu kalian dihinggapi penyakit “wahan”. Sahabat kembali bertanya: “apa itu wahan ya Rasulullah?” Baginda Rasul menjawab: cinta dunia dan benci (takut) mati”. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah di atas terasa semakin nyata ketika kita mau dan berani membuka mata kesadaran bahwa Umat ini memang sedang dihinggapi penyakit itu. Penyakit yang terindikasi oleh tendensi “materialistik” dengan mengabaikan nilai-nilai ukhrawi (spiritualitas). Ketika Rasulullah menjawab tentang apa itu wahan sesungguhnya beliau tidak memberikan arti kata maupun defenisi dari kata itu. Justeru yang beliau sampaikan adalah indikator atau penyebab terjadinya penyakit wahan itu. Seolah beliau ingin menyampaikan bahwa terjadinya penyakit wahan ini disebabkan oleh “حب الدنيا وكراهية الموت\" (cinta dunia, takut mati). Cinta dunia adalah penggambaran situasi kejiwaan (mental state) manusia yang sangat terkungkung oleh tendensi duniawi. Penyebutan cinta dunia ini merupakan penggambaran dari cara pandang kehidupan manusia yang materialis dan bersifat sementara. Dalam bahasa kininya “cinta dunia” ini lebih dikenal dengan cara pandang atau konsep hidup yang materialis. Pahamnya dikenal dengan materialisme. Perilakunya dikenal dengan materislistik. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan “المادية” atau cara pandang kehidupan yang dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisikal. Dengan demikian peringatan Rasulullah SAW tentang penyebab penyakit tadi sesungguhnya ada pada konsep kehidupan manusia yang saat ini telah mendominasi dunia, hampir tanpa kecuali. Paham materialisme seolah menjadi “diin” (jalan hidup) yang menguasai dunia. Dan Umat ini telah terpenjara di dalam paham itu. Untuk itu, dengan sendirinya sudah pasti penyakit wahan itu menjadi penyakit kronis yang menimpa Umat ini. Penyakit yang menjadikannya tidak memiliki posisi (stand) yang jelas dan tegas dalam merespon berbagai pergerakan global masa kini. Jika kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya kata “wahan” itu memiliki koneksi dengan kata “kehinaan” (hinatun). Kata ini juga memiliki konotasi yang dekat dengan kata “hayyin” (هين) yang bermakna lemah (tidak memiliki sofistikasi). Saya tidak bermaksud menggali derivasi kata ini. Tapi intinya adalah bahwa Umat ini sejak masa Rasulullah SAW telah diprediksi akan menderita penyakit wahan. Dan wahan dapat dimaknai sebagai kehinaan, rendah diri, atau situasi di mana Umat ini kehilangan “izzah” (kemuliaan). Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan, itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Di bidang perekonomian Umat tetinggal bahkan sering jadi sapi perahan. Secara militer jadi obyek dagang dan uji coba peralatan militer dunia. Secara ilmu dan tekonologi sangat terbelakang. Secara politik seringkali jadi mainan dunia global dan kekuatan dunia. Bahkan, secara sosial budaya jadi obyek kapitalisasi budaya orang lain. Dan semua itu terjadi karena cinta dunia tanpa kontrol (materialisme) yang mengakibatkan hilangnya harga diri (kemuliaan). Tanpa harga diri dan perasaan mulia dengan agama ini Umat tidak akan punya pegangan yang kuat (العروة الوثقي). Akibatnya, Umat hanya akan terbawa arus kekuatan dunia sesuai keinginan dan kepentingan mereka. Masanya membuka mata! NYC Subway, 2 Nopember 2022. (*)
Ubedilah Badrun Bicara di Forum BEM SI: Waspada Rezim Bisa Semakin Otoriter
Jakarta, FNN - Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa korupsi yang merajalela, demokrasi yang semakin memburuk, performa aparat kepolisian yang semakin tidak dipercaya, produksi regulasi yang dikendalikan oligarki, PHK buruh yang terus terjadi, dan resesi ekonomi tahun depan berpotensi memicu meluasnya gerakan protes masyarakat. Menurut Ubedilah Badrun, dalam situasi penuh gejolak protes itu jika pemerintah menganggap bahwa gejolak protes itu mengancam kekuasaannya yang penuh masalah, dapat membuat pemerintah semakin menampakkan perilaku otoriterian. \"Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi covid-19 lalu masih terasa, saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat teehadap UU Ciptakerja. Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi disaat yang sama performa pemerintah buruk diberbagai sektor, ini cenderung akan memicu pemerintah untuk membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian\" ungkap Ubedilah Badrun di Jakarta, Kamis (03/11/22). Ubedilah Badrun berbicara dalam forum Mimbar Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan BEM SI di Jakarta dengan tema \"Kemajuan Terbalik Indonesia\". Selain Ubedilah Badrun, hadir juga ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan ekonom INDEF Nailul Huda. Menurut Bivitri dalam proses pembentukan Undang-Undang pada tiga tahun rezim Jokowi ini telah terjadi semacam dominanya kepentingan oligarki di hampir semua undang-undang yang telah dibuat. \" Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki \" tegas Bivitri. Dari sisi ekonomi Nailul Huda mengemukakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi juga memburuk. \" Selain karena Covid-19, buruknya ekonomi juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan sehingga PHK (pemutusan hubungsn kerja) tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK \" ungkap Nailul Huda. Ditemui usai acara, Ubedilah Badrun mengungkapkan perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks. \" problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik \" tegas Ubedilah Badrun. (sws).
POPULER
