ALL CATEGORY
Komunike R20 sebagai 11 Upaya Memastikan Agama Menjadi Sumber Solusi
Bandung, FNN - Para pemimpin agama dunia bertemu dalam Forum Agama G20 atau R20 di Nusa Dua, Bali, 2—3 November 2022, menghasilkan komunike yang berisi 11 upaya menjadikan agama sebagai sumber solusi terhadap permasalahan global.\"Untuk mencapai tujuan ini, R20 memobilisasi tokoh agama, sosial, ekonomi, dan politik dari seluruh dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai sumber solusi yang dinamis, bukan masalah,\" dikutip dari Komunike R20 yang diterima di Badung, Bali, Jumat.Pertemuan ini menyerukan kepada para pemimpin agama, pemimpin politik, dan seluruh masyarakat dunia untuk bergabung dalam gerakan global yang berdasarkan nilai-nilai peradaban bersama.R20 menyerukan kepada para pemimpin agama, pemimpin politik, dan orang-orang yang berkehendak baik dari setiap agama dan bangsa untuk bergabung dalam membangun sebuah aliansi global yang didirikan di atas nilai-nilai peradaban bersama, demikian bunyi Komunike.Adapun upaya forum R20 dalam rangka menjadikan agama sebagai sumber solusi global adalah mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif nyata yang akan membangun jembatan antarbangsa dan peradaban, mendorong dialog yang jujur dan realistis di dalam maupun di antara umat beragama guna menjamin agar agama berfungsi sebagai sumber solusi, alih-alih masalah, serta menyuntikkan struktur kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dunia dengan nilai moral dan spiritual.Poin keempat adalah mencegah identitas sebagai senjata politik, kemudian membatasi penyebaran kebencian komunal, mempromosikan solidaritas dan rasa hormat di antara beragam masyarakat, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, dan melindungi manusia dari kekerasan dan penderitaan yang dipicu oleh konflik.Selanjutnya, pada poin kedelapan, R20 menyerukan kepada dunia untuk secara aktif membantu mereka yang menderita konsekuensi dari kekerasan tersebut, memanfaatkan kebijaksanaan ekologi spiritual yang tertanam di dalam tradisi agama dunia untuk memastikan penghormatan, dan pelestarian dari lingkungan alam, termasuk unsur bumi, udara, dan air, mendorong munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis, didasarkan pada penghormatan terhadap persamaan hak dan martabat setiap manusia, serta menjamin pengakuan atas R20 sebagai sebagai bagian dari acara resmi (official engagement group) G20.Upaya ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pemimpin agama dari negara anggota G20 atas berbagai persoalan pelik dunia saat ini.\"Kami, para pemimpin agama dari Negara Anggota G20 dan di tempat lain di seluruh dunia, sangat prihatin dengan tantangan global, seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, dan buatan manusia, kemiskinan, pengangguran, orang telantar, ekstremisme, dan terorisme,\" demikian bunyi Komunike.(Sof/ANTARA)
Sebanyak 98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital
Jakarta, FNN - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran televisi analog ke digital. \"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital),\" kata Mahfud usai menghadiri diskusi ilmiah \"Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan\" di Jakarta, Jumat. Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan.\"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua,\" ujarnya.Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi \"Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah,\" ucapnya.Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.\"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu,\" katanya.Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. \"Ya, silakan saja. Itu biasa,\" kata mantan Ketua MK itu.Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.(Sof/ANTARA)
Siap-Siap Tembus Rp 16.000 Per Dolar AS
Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) BANK Sentral Amerika atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu (2/11) sebesar tiga perempat persen untuk keempat kalinya secara berturut-turut, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Fed dapat segera mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya. Langkah Fed itu menaikkan suku bunga jangka pendek utamanya ke kisaran 3,75% hingga 4%, level tertinggi dalam 15 tahun. Kenaikan suku bunga itu adalah yang keenam yang dilakukan bank sentral tahun ini – sebuah rentetan yang telah membuat KPR dan pinjaman konsumen dan bisnis lainnya semakin mahal dan meningkatkan risiko resesi. Dengan kurs rupiah sempat tembus Rp 15.820 per dolar AS itu, tidak terlalu mengejutkan. Karena, sejak Mei 2022 lalu, kebijakan moneter Bank Indonesia terasa sangat spekulatif. Kurs rupiah sudah diperkirakan akan terus melemah, tergantung seberapa kuat intervensi kurs oleh otoritas moneter. Setelah kebijakan spekulatif, kini BI bermain api, hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point pada 22 Oktober lalu, padahal the Fed, FOMC, mengadakan rapat pada 1-2 November 2022, dan diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya paling sedikit 75 basis point, dan menjadi kenyataan. Membuat selisih suku bunga acuan BI dengan the Fed sangat kecil sekali, memicu dolar mengalir ke luar negeri dan kurs rupiah terdepresiasi tajam. Siap-siap tembus Rp 16.000 per dolar AS. Sejauh mana BI masih terus kuat intervensi? Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) pertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5 persen pada Juli lalu. Meski inflasi tahunan (total) sampai dengan Juni 2022 sudah mencapai 4,35 persen. Bahkan, inflasi pangan mencapai 9,1 persen. Namun demikian, tingkat inflasi tersebut tidak membuat BI khawatir. Karena BI lebih mempertimbangkan tingkat inflasi INTI, yang menurut BI masih sangat rendah. Hanya 2,63 persen. Karena itu, BI tidak menaikkan suku bunga acuan. Inflasi Inti adalah komponen inflasi dengan pergerakan persisten, artinya tidak termasuk komponen inflasi yang bersifat fluktuatif seperti pangan dan energi (yang bisa tiba-tiba naik dan turun).Sebelumnya, awal pekan ini, BI menjual SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder senilai Rp 390 miliar, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan tentu saja untuk menekan inflasi (Inti). Artinya, BI berpendapat, inflasi Inti yang merambat naik ke 2,63 persen itu disebabkan jumlah uang beredar meningkat.Meskipun masih sangat rendah, BI berpendapat inflasi Inti harus ditekan, melalui pengetatan uang beredar. Tetapi, untuk inflasi Non-Inti, yaitu inflasi pangan dan energi, sepertinya BI tidak bisa berbuat banyak, menyerahkan global untuk mengatasinya.BI sangat paham dampak dan konsekuensi dari bauran kebijakannya ini. BI berpendapat ekonomi Indonesia mampu menghadapi konsekuensi tersebut.Pertama, kurs rupiah akan menghadapi tekanan cukup serius. Karena perbedaan suku bunga di AS dan Indonesia menjadi sangat kecil, sehingga dapat memicu arus dolar keluar dari Indonesia. Apalagi kalau suku bunga the FED naik lagi pada awal pekan depan, maka arus dolar bisa lebih deras lagi mengalir ke luar negeri. Rapat dewan gubernur the FED diselenggarakan pada 26-27 Juli lalu.Kedua, penjualan SBN sebesar Rp 293 miliar sepertinya hanya kebijakan basa-basi saja. Jumlah ini sangat tidak signifikan. Hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja. Kecuali kalau kebijakan ini akan berlanjut terus, dan menjadi signifikan. Maka, dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan tertekan.Kebijakan penjualan SBN ini terlihat tidak konsisten. Kalau BI menganggap inflasi INTI masih rendah, seharusnya BI tidak perlu memperketat uang beredar, yang akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau kebijakan ini hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja, maka kebijakan ini tidak berarti sama sekali dalam melawan inflasi (INTI).Kebijakan moneter BI seperti digambarkan di atas mengandung risiko cukup besar, sulit terukur, dan bisa dikatakan mengandung unsur “spekulatif”?Sepertinya BI sangat yakin jumlah cadangan devisa cukup besar untuk bisa memenuhi arus dolar keluar dari Indonesia, tanpa mengganggu kurs rupiah. Artinya, BI sangat yakin intervensi kurs rupiah akan efektif, dapat menahan kurs rupiah di sekitar Rp 15.000.Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Kalau meleset agak jauh, mungkin bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia: Kurs rupiah dan cadangan devisa bisa tergelincir. (*)
Popularitas Dr. Craig Considine dan Komunitas Muslim Amerika
Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BANYAK kalangan yang bertanya sejak kapan dan dari mana saya mengenal Dr. Craig Considine, seorang professor yang saat ini sangat populer di kalangan Komunitas Muslim, tidak saja di US, tapi juga di berbagai belahan dunia Islam. Beliau menjadi populer karena kwalitas kecendekiawanan (Scholarship) dan kegigihan mencari ilmu (tholabul ‘ilm). Terlepas dari kesimpulan yang dia telah capai hingga saat ini, Dr. Considine telah memecahkan es (breaking the ice) dalam dunia keilmuan ketika sampai kepada kebenaran tentang “the other” (orang lain). Hal ini yang membawanya kepada kesimpulan bahwa Muhammad (SAW) adalah Nabi dan utusan Tuhan. Dia mencintainya sebagai role model (tauladan) khususnya dalam aspek-aspek kemanusiaan (humanity) dan sosial. Bahkan dia memposisikan diri sebagai “Muslim apologist” (seorang pembela Rasulullah dan ajarannya). Kata-kata “mengimani, mencintai, dan membela” bagi saya adalah pengakuan yang perlu diapresiasi dari seseorang yang terbuka mengaku Kristen. Hati manusia tidak diketahui dan tidak terukur. Allahlah yang mengarahkan dan menentukan kemudian apa dan bagaimana seseorang dalam keimanan. Kali ini bukan itu yang akan saya bahas lagi. Tapi sedikit latar belakang dari mana, di mana, dan bagaimana saya mulai mengenal Dr. Craig Considine yang ahli di bidang sociologi ini. Kenapa tiba-tiba saja saya dekat, bahkan saling mendukung dalam upaya membangun jembatan kesepahaman (bridge of understanding) untuk dunia yang lebih damai. Awal dari semua itu telah cukup lama. Pada sekitar tahun 2006 lalu, ketika saya masih seorang Imam di Islamic Cultural Center of New York (96th Street Mosque), saya mendapat kunjungan kehormatan dari Professional Akbar Ahmed. Beliau adalah mantan Dubes Pakistan di Inggris yang belakangan menjadi Chair Ibnu Khaldun Institute dan professor ilmu-ilmu Islam dan sosiologi di Washington University. Kehadiran beliau ketika itu untuk mewawancarai saya tentang “American Muslim” untuk proyek buku yang beliau tulis: A Journey to America. Beliau saat itu hadir di kota New York, selain mewawancarai saya juga hadir di Muslim Day Parade atau Parade Islam yang saya ketuai. Beliau juga ditemani oleh dua orang mahasiswanya. Salah satunya adalah mahasiswa muda yang bertugas mengambil gambar atau video. Mahasiswa itulah yang di kemudian hari menjadi Prof. Craig Considine, PhD. Sebagai seorang mahasiswa saat itu yang sedang bertugas menemani professornya tentu saya tidak terlalu peduli. Fokus saya adalah memberikan perhatian kepada Prof. Akbar Ahmed yang saya anggap sangat populer dan honorable (dihormati). Considine muda hanya seorang mahasiswa yang bertugas memegang kamera milik sang professor. Sejak itu kami tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi bertemu. Hampir 10 tahun kemudian, sekitar tahun 2016, saya membaca sebuah artikel tentang Rasulullah (SAW) yang ditulis oleh seorang Professor non Muslim. Artikel itu begitu indah dan jujur, mendorong saya untuk mencari tahu siapa gerangan sang penulis; Craig Considine. Saya pun mulai mencari tahu. Pihak pertama yang saya tanya adalah Prof. Google. Ketika saya tanya Google, dengan semangatnya si Google memberikan jawaban yang banyak. Termasuk bio data, afiliasi, hingga ke media sosialnya. Awalnya saya tidak yakin Craig akan merespon. Siapalah saya. Hanya seorang aktivis jalanan yang tidak dikenal. Bukan seorang cendekiawan (ilmuwan). Bukan juga akademisi. Karenanya saya coba saja menghubungi lewat media sosialnya. Kalau tidak salah menelusuri twitter dan FB miliknya. Saya semakin kagum karena keberanian dan kejujurannya sebagai non Muslim. Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Dalam respon ketika itu beliau sampaikan: “Imam Ali, thank you for reaching out to me. I am one of your fans. I know you, but you don’t know me. I am the student who came to meet you along Dr. Akbar Ahmed some years ago…etc”. Singkat cerita lagi, beliau mengenalkan diri bahwa beliau sedang mendalami tentang kehidupan Muhammad (the life of Muhammad) dari aspek sosiologi. Dan beliau sedang menyelesaikan penulisan sebuah buku tentang Nabi Muhammad (SAW). Bahkan meminta saya menjadi salah seorang yang menuliskan testimoni bagi buku beliau jika nantinya diterbitkan. Dan saya lakukan itu. Pada tahun 2018 lalu saya undang Dr. Conside menjadi pembicara utama di acara tahunan Nusantara. Beliau bahkan sangat senang dan bahagia dengan undangan itu. Lalu pada 2022 ini, setelah dua tahun absen karena Covid-19, beliau hadir tidak sekedar jadi narasumber. Tapi beliau menjadi recipient (penerima) Nusantara Award 2022. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu seringkali tidak diprediksi. Hari ini tidak dikenal, bahkan tidak ada yang mau mengenalnya. Di esok hari menjadi terkenal dan banyak yang ingin mengenalnya. Dr. Considine dikenal dan terkenal karena karya-karya dan inovasi di bidang keilmuan. He deserves it. For that, congratulations my friend! NYC Subway, 3 Nopember 2022. (*)
Ubah Saja BNPT Menjadi BNPO Atau BNP-PKI!
Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TOKOH Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku sudah menduga bakal terjadi sesuatu saat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bicara tentang radikalisme dan politik identitas jelang Pemilu 2024, kata Din Syamsuddin dalam keterangan, Rabu, 26 Oktober 2022. Sebaiknya Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). Cabut dan ubah UU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai kondisi aktual negara dalam ancaman Oligarki dan kebangkitan PKI. Pada masa perkembangan virus Covid dengan program PPKM dan macam- macam aturan untuk pencerahan virus Covid, BNPT seperti pensiun dari kerjanya, sunyi senyap tenang dalam posisinya. Akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2023, narasi radikalisme dan terorisme kembali digulirkan bak gorengan lama yang berusaha dipanaskan kembali keberadaannya. Bahkan sudah beranak lahirnya narasi Politik Identitas di aduk dengan khilafah. Di balik getolnya pemerintah untuk memerangi paham radikalisme-terorisme ini muncul opini, sebenarnya persoalan radikalisme-terorisme itu diduga kuat hanya merupakan sebuah proyek yang berbahaya karena bisa memecah-belah persatuan umat dan bangsa Indonesia. Sangat mungkin ini hanya untuk menutup beberapa situasi negara dalam kondisi gawat akibat ulah Oligarki yang telah memporak-porandakan tata kelola negara dan bersamaan sangat kuat diduga akan munculnya kembali kebangkitan PKI. - Apa itu radikalisme begitu penting untuk diwaspadai? - Apakah radikalisme ini sebenarnya hanya sebuah proyek belaka? - Siapa sebenarnya yang menjadi korban terbesarnya? - Apa agenda terselubung di balik getolnya kampanye anti radikalisme-terorisme di Indonesia? Sampai detik ini, narasi radikalisme belum mendapatkan pengertian dan makna yang jelas di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab tudingan yang didengungkan mengenai radikalisme acapkali sarat dengan kepentingan politik tertentu yang menyertainya. Bahkan, seringkali tudingan-tudingan tersebut dialamatkan kepada pihak-pihak yang dianggap telah mengancam eksistensi penguasa atau ditujukan kepada mereka yang katanya bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan arah tembakan lurus kepada umat Islam. Ancaman terhadap penggantian Pancasila dan UUD 1945 itu sangat jelas dan terang benderang bukan datang dari umat Islam. Ancaman tersebut justru datang dari rezim bersama kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat atas remot kaum kapitalis Oligarki yang telah berkali-kali mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002. Kekuatan itulah yang saat ini riil telah mengganti UUD 1945 menjadi UUD 2002. Tiba-tiba urusannya melesat jauh ke soal radikalisme, teroris, khilafah dan politik identitas. Secara yuridis dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang berulangkali digunakan diksi “radikalisasi”. Tidak dijelaskan definisi dari radikalisme itu sendiri sendiri sehingga tidak jelas makna yang dimaksudkannya. Selain itu hingga saat ini belum ada lembaga negara yang secara sah dapat menentukan siapa saja yang bisa disebut radikal dan tindakan apa yang bisa dilakukan kepadanya. Karena radikalisme tidaklah sama dengan terorisme, bahkan BNPT pun sebenarnya tak punya legitimasi untuk menentukan kriteria radikal maupun ekstrem dan siapa saja yang harus diwaspadainya. Terlalu banyak analisa kalau persoalan radikalisme – terorisme hanya merupakan sebuah proyek, antara lain oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafidz Abbas dikutip beberapa media menyebut bahwa kasus terorisme di Indonesia selama ini terkesan seperti proyek belaka. Jauh sebelumnya, sinyalemen radikalisme-terorisme telah dijadikan proyek juga disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PBNU dua periode (1999-2009), KH Hasyim Muzadi (sebelum beliau meninggal dunia). Secara tersirat menilai bahwa permanenisasi isu radikalisme-terorisme di Indonesia ini sepertinya sudah dijadikan proyek-proyek yang permanen sifatnya. Laksamana TNI Purnawirawan Mulyo Wibisono, mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) ini bahkan tanpa tedeng aling-aling menyebut ada kemungkinan kemunculan teroris Solo beberapa waktu yang lalu sebagai rekayasa pihak BNPT untuk mendapatkan kucuran dana, dana dari si polisi dunia, seperti dikutip itoday, Sabtu (8/9/2012). Membaca narasi soal radikalisme-terorisme di atas memang memunculkan sebuah tanda tanya benarkah persoalan radikalisme-terorisme di Indonesia itu hanya sekadar proyek belaka? Terlepas dari benar atau tidaknya sinyalemen yang menyatakan program pemberantasan radikalisme dan terorisme sebagai proyek semata, yang jelas program ini sasaran dan korbannya kepada umat Islam. Wajar Muhammadiyah yang secara tegas menolak ajakan BNPT untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia atau menolak untuk bergabung dalam program deradikalisasi di Indonesia. “Muhammadiyah berdiri sejak 1912, jauh sebelum Republik ini berdiri, apalagi BNPT. Kami sudah berpengalaman menangani soal radikalisme,” papar Pak Din. Benar apa yang dikatakan oleh Jhon Pilgers, seorang jurnalis Australia bahwa korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap radikalisme-terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme sebagai kedoknya. Untuk umat Islam, mereka membaginya menjadi 4 golongan:1) Muslim Fundamentalis; 2) Muslim Tradisionalis; 3) Muslim moderat (liberal); Dan, 4) Muslim Sekuler. Dengan adanya penggolongan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memecah-belah umat islam atau politik devide et empera. Melalui skema pembagian ini dengan mudah akan diperuncing perbedaannya dan saling dibenturkan satu dengan lainnya. Sehingga, tidak perlu susah payah menyerang kaum muslimin, cukup memakai politik devide et empera. Selain mengandung nuansa proyek yang merugikan kepentingan umat Islam, isu radikalisme dan terorisme juga dicurigai mengandung misi terselubung yang merugikan bukan hanya umat Islam tapi bangsa Indonesia pada umumnya. Agenda terselubung itu diantaranya: - Mendangkalkan keyakinan umat Islam yang menjalankan syariat agamanya. - Patut dicurigai bahwa narasi radikalisme hanya alat untuk memukul pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan penguasa. - Stigmatisasi radikal sengaja disematkan kepada ulama (ustadz) dan tokoh masyarakat yang lantang menyuarakan kebenaran dan berani menantang kebijakan rezim yang tidak menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. - Kampanyekan kalau syariat dan khilafah Islam dianggap sebagai sistem yang tidak toleran terhadap non muslim atau yang berbeda agama. - Narasi radikalisme yang dikembangkan saat ini bisa jadi merupakan upaya untuk menutupi kebobrokan sistem neoliberal kapitalisme yang telah menggurita di Indonesia yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Digaungkan untuk Pengalihan Isu? Menayangkan drama radikalisme seolah menjadi ‘end game’ dari pemerintah untuk menutupi masalah-masalah yang ada dan ketidakmampuannya dalam menangani permasalahan yang menjadi kewajibannya. Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Ini waktunya UU terkait Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). BNPT yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Kita harus melihat dengan jernih persoalan radikal-radikul ini, sehingga nantinya tidak terjebak pada konflik horizontal yang panjang dan melelahkan diantara anak-anak bangsa. Karena akan sangat merugikan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permasalahan bangsa dan negara ini yang perlu ditangani segera, sehingga isu radikalisme, terorisme, khilafah dan politik indentitas sangat berbahaya kalau direkaya hanya untuk menutupi masalah negara dari bahaya Oligargi dan perkembangan PKI saat ini. (*)
Untuk Mengamankan Wilayah Luar Bali Jelang KTT G20, Polri Tetap Siaga Personel
Denpasar, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tetap menyiagakan personel untuk mengamankan wilayah di luar Bali untuk mengantisipasi adanya gangguan menjelang perhelatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali pada 15-16 November 2022. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono di Denpasar, Bali, Jumat menyatakan pengamanan puncak KTT G20 tidak saja menyasar venue-venue utama yang digunakan oleh para delegasi negara anggota G20, tetapi juga melakukan pengamanan terhadap seluruh daerah di Indonesia melalui operasi terpusat. \"Untuk keamanan di luar Bali sendiri tetap dilakukan. Ini kan operasi terpusat ya. Operasi terpusat itu, tidak hanya di Bali saja. Ada di Jawa Timur, NTB bahkan saya bersama Asops telah menyampaikan kepada Polda-Polda yang lain untuk mengantisipasi karena ada potensi kerawanan yang datang ke Bali ini,\" kata dia usai meninjau kesiapan Command Center di Polda Bali. Selain mengerahkan 9.700 personel gabungan dari Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Jawa Timur, dan bawah kendali operasi (BKO) Mabes Polri untuk pengamanan KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022, kata Wakapolri Eddy Pramono, Polri juga memastikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia aman dari gangguan dengan personel yang ada. Pengamanan di luar wilayah Bali tersebut, kata dia, lebih-lebih di daerah yang rawan konflik dengan langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan Polri. \"Kita sudah siapkan langkah antisipasi dan kita sudah konsolidasikan untuk menghadapinya. Misalnya jika ada unjuk rasa di Jakarta kita sudah siapkan,\" tutur dia. Eddy mengatakan dalam melakukan pengamanan ajang bertaraf internasional KTT G20, Polri tetap bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti TNI dan Pecalang dalam konteks Bali. KTT G20 atau G20 Bali Summit pada 15-16 November 2022 sendiri merupakan puncak dari rangkaian kegiatan 20 pemimpin negara terbesar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Forum ini sangat penting di mata dunia internasional karena secara global forum ini menguasai 60 persen populasi dunia, 75 persen perdagangan dunia dan 80 persen produk domestik bruto (PDB). Indonesia sendiri berperan sebagai ketua atau memegang Keketuaan G20 sejak ditetapkan di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021. Hingga kini, Presiden Jokowi menyebutkan ada 18 pemimpin negara telah mengonfirmasi akan hadir secara langsung di Bali untuk KTT G20. Dalam meninjau kesiapan Command Center G20 di Polda Bali, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ditemani oleh Dankor Brimob Polri Komjen Pol. Anang Revandoko, Asops Polri Irjen. Pol Agung Setya Imam Effendi, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, serta para pejabat tinggi Polda Bali.(Ida/ANTARA)
Benarkah Anies Baswedan Membuat Umat Kristen Terbelah?
Jakarta, FNN - Ade Armando kembali membuat kehebohan dan membuat pernyataan yang dianggap banyak pihak sebagai politik identitas. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (4/11/22) yang menyayangkan pernyataan buzzer politik Ade Armando soal Anies Baswedan akan menang pilpres 2024 jika suara umat Kristen terpecah. Agi menyebut unggahan Ade Armando di YouTube CokroTV dengan judul \'Ade Armando: Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies Akan Menang\' itu akan memecah belah antarumat beragama di Indonesia. “Menurut saya ini sesuatu yang memecah belah antarumat beragama dan dapat dilaporkan. Ini kalau yang mengatakan seperti ini dari tokoh islam, pasti sudah habis ini,” ujar Agi. Kemudian, menurut Hersubeno apa yang disampaikan Ade Armando itu manipulatif. Padahal kata Hersu, Ade Armando kerap kali mengaku sebagai seorang nasionalis. Namun, pernyataannya kali ini terang-terangan menggunakan politik identitas. “Ini manipulatif berbicara seperti ini, jangan bawa-bawa politik identitas, politik aliran, dan lain sebagainya. Namanya demokrasi ya mana jumlah yang terbesar dia yang akan menang, dan apa boleh buat misalnya kalau dari sisi agama memang orang Islam yang banyak di Indonesia, kalau dari sisi etnis ya orang Jawa yang terbesar, itulah resiko dari sebuah demokrasi,” ungkap Hersu. Hersu mengatakan seharusnya Anies Baswedan dikritisi bukan karena persoalaan dia Islamnya, bukan karena latar belakang etnisnya, Tetapi karena kinerjanya yang bagaimana. “Misalkan Ade mendukung Ganjar Pranowo, ya ayo kita omongin parameternya yang jelas, tidak lagi berbicara mengenai politik identitas,” sambung Hersu. Karena itu, Hersubeno berharap agar para buzzer jangan menebar pernyataan kebencian yang akan mengakibatkan perpecahan umat antar agama yang bekepenjangan. (Lia)
Pencopot Pelat Nomor Bisa Ditindak Tegas
Jakarta, FNN - Menanggapi pelanggaran dilakukan sejumlah pengendara di Probolinggo yang mencopot pelat nomor kendaraan nya guna menyiasati tilang elektronik, Korlantas Polri menegaskan perilaku tersebut dapat ditindak tegas dan bisa dikenakan sanksi.\"Untuk pengendara yang tidak menggunakan pelat atau menggunakan pelat nomor palsu maka akan masuk ke bidang manajemen penelitian khusus di ETLE Nasional,\" kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Aan Suhanan kepada ANTARA saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Tidak hanya itu, guna menertibkan pengguna kendaraan yang menggunakan pelat nomor kendaraan palsu atau yang mencopot pelat kendaraan dilakukan pengawasan dan edukasi.Menurut Aan, lokasi-lokasi yang menjadi perlintasan kendaraan tersebut menjadi target operasi lalu lintas. Sebagaimana diketahui Polri memiliki operasi lalu lintas di antaranya Operasi Zebra, Operasi Patuh, Operasi Ketupat, dan Operasi Lilin yang dilaksanakan tiap akhir tahun. \"Lokasi perlintasan kendaraan-kendaraan pelat palsu ini akan menjadi target operasi-operasi lalu lintas,\" tuturnya.Khusus untuk kendaraan tanpa pelat, kata Aan, juga tetap bisa ditindak oleh petugas kepolisian dan dikenakan tindakan langsung secara elektronik.Korlantas Polri memiliki fitur baru yakni pengenal wajah atau face recognition (FR) yang terpasang pada kamera elekctronic traffic law enforcement (ETLE). Fitur ini untuk memaksimalkan sistem ETLE untuk menindak pengendara yang tidak menggunakan pelat atau memakai pelat nomor palsu, sehingga datanya akan masuk ke bidang manajemen penelitian khusus di ETLE Nasional.Aan menjelaskan, Korlantas Polri bekerja sama dengan Pusinafis Bareskrim Polri dan Ditjen Dukcapil terkait fitur pengenal wajah tersebut. \"Untuk tanpa pelat, kami juga tetap bisa mendapatkan data pengendara dengan fitur pengenalan wajah (FR) dari Inafis maupun Dukcapil. Hal ini kami bisa teruskan ke satker yang berkaitan dengan pencarian pribadi terkait,\" ujar Aan.Korlantas Polri sampai saat ini sudah memiliki 280 lebih ETLE statis dan 800 lebih ELTE mobile untuk menilang pelanggar lalu lintas. Di samping itu, Korlantas juga memiliki 50 ETLE mobile yang terintegrasi dengan mobil operasional polisi lalu lintas.Aan lalu menegaskan bahwa meskipun tilang manual ditiadakan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan tetap dilaksanakan oleh Korlantas Polri.Lebih lanjut, ia menyampaikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada sekaligus memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat dalam berlalu lintas di jalan.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Korlantas Polri agar mengoptimalkan ETLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi.(Ida/ANTARA)
Untuk Mencegah Radikalisme, ASN Harus Menebar Perdamaian di Masyarakat
Jakarta, FNN - Deputi I bidang Pencegahan, Pelindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agen perubahan dalam menebarkan perdamaian di lingkungan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran paham intolerasni, radikalisme dan terorisme.\"Tentunya saya mengharapkan para ASN ini bisa menjadi agen perubahan di masyarakat dan menjadi contoh tauladan untuk bagaimana bisa mensinergikan antara kepentingan tugas dengan harus melayani masyarakat sekaligus sebagai upaya agar masyarakat ini terhindar dari penyebaran paham radikal intoleran dan terorisme,\" kata Mayjen TNI Nisan Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut Deputi I BNPT menjelaskan bahwa dalam berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat, para ASN ini yang mana bisa sama-sama membangun harmoni dalam kebhinnekaan, harmoni dalam keberagaman untuk Indonesia yang maju, modern dan tumbuh kuat untuk tahun-tahun mendatang.\"Saya sampaikan kepada para ASN supaya kita jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Kita bersama-sama membangun kota Pemalang ini agar paham-paham ini tidak bisa masuk ke semua profesi tidak terkecuali ASN,\" ujar Nisan Setiadi saat menjadi keynote speaker mewakili Kepala BNPT pada acara Seminar Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional VII 2022 yang digagas Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kamis (3/11).Alumni Akmil tahun 1988 ini yakin dan berharap jajaran ASN Kabupaten Pemalang yang dipimpin plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat akan terus dapat menggelorakan moderasi beragama, harmoni dalam kebhinnekaan dan bersama-sama membangun Pemalang yang damai, indah, maju, bermartabat dan aman\"Para ASN juga harus memahami terhadap apa yang sudah dirumuskan para bapak pendiro bangsa ini dalam merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena dengan adanya Pancasila itulah bangsa ini yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa dan enam agama semuanya bisa bersatu. Pancasila itu adalah ideologi terbaik yang bisa menyatukan semua keberagaman yang ada di negeri ini,” katanya.Oleh karena itu perwira tinggi kelahiran Pemalang, 1 Oktober 1965 ini meminta kepada para generasi penerus bangsa, seluruh masyarakat termasuk para ASN harus berterima kasih terhadap para pendahulu bangsa yang sudah memikirkan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negaraPlt Bupati Pemalang Mansur Hidayat berharap seminar kebangsaan ini bisa menjadi langkah strategis bagi Pemkab Pemalang dalam mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan ASN dan juga masyarakat.\"Karena dalam mencegah dan menangkal radikalisme, diperlukan pemahaman yang utuh termasuk ciri-cirinya, indikasi seseorang terpengaruh paham ini, bagaimana awal mula masuk dan mempengaruhi kehidupan sosial serta bagaimana paham ini menyebar,\" ujarnya .Mansur juga menuturkan bahwa bagi Negara ini, Pancasila adalah dasar Negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa yang melandasi seluruh kegiatan pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Karena dalam menopang kokohnya NKRI, maka disetiap babak sejarah perjalanan bangsa ini senantiasa muncul berbagai upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.(Ida/ANTARA)
Alat Penunjang Keamanan Disiapkan Polisi di Tiga Pintu Sirkuit Mandalika
Mataram, FNN - Pihak kepolisian dalam upaya menyukseskan pelaksanaan ajang World Superbike (WSBK) 2022 menyiapkan alat penunjang keamanan di tiga pintu masuk Sirkuit Mandalika.Kepala Bidang Humas Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Artanto, di Mataram, Jumat, mengatakan pihaknya sudah memastikan penempatan alat penunjang keamanan ini bersama tim operasional dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) selaku penyelenggara kegiatan. \"Dari hasil pengecekan bersama ITDC, setiap pintu ditempatkan alat penunjang keamanan seperti sinar x, detektor metal, dan pintu pengamanan, \" kata Artanto.Selain di tiga gate Sirkuit Mandalika, alat penunjang keamanan juga ditempatkan di akses masuk menuju areal paddock dan Royal Box. \"Jadi, untuk setiap gate itu dipasang 2 X-Ray, dan 10 Metal Detector. Sedangkan, di akses paddock itu dipasang 2 X-Ray dan 4 Metal Detector. Sementara, di pintu Royal Box, masing-masing 1 Security Door dan Metal Detector,\" ucapnya.Selain memastikan lokasi penempatan alat penunjang keamanan, lanjut Artanto, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan terkait kelengkapan personel yang akan melaksanakan pengamanan di setiap pintu masuk.\"Jadi, agar memudahkan mengenal posisi personel yang akan bertugas di setiap pintu masuk, kami sudah berkoordinasi dengan pihak ITDC untuk kelengkapan identitas personel di lapangan, seperti ID Card dan atribut lainnya,\" ujar dia.Perhelatan olahraga balap motor kategori ekstrem bertaraf internasional ini akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November 2022.(Ida/ANTARA)
POPULER
