ALL CATEGORY
Tiba-Tiba Piala Dunia Masuk Islam Jadi Mualaf Sementara
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung EVEN Piala Dunia yang biasa dilaksanakan di negara-negara di Eropa dan Amerika Latin serta Asia selalu membuat orang berdecak kagum. Kemeriahannya saat pembukaan itu selalu ditunggu-tunggu orang. Pokoknya semerbak gemerlapnya setiap pembukaan piala dunia spektakuler. Tapi piala dunia saat ini dibuka pada 20 November 2022, nuansanya sangat berbeda. Aroma Islamnya sangat kental. Terasa piala dunia ini jadi milik umat Islam. Bahkan yang lebih menarik dengan piala dunia di Qatar sudah banyak orang masuk Islam. Bayangkan saat pembukaan dibuka dengan bacaan surah Ar-Rahman, kemudian diisi dengan kesenian tradisional Arab. Tidak ada wanita dengan pakaian pengumbar syahwat. Lelakinya saja berpakaian ala kadrun. Kadrun dibenci tapi duitnya disukai. Bahkan jadi pengemis. Seperti masjid Syekh yang dibangun di Solo. Harusnya akan dibangun di daerah lain. Tapi memelas ke kadrun agar bisa dibangun di Solo sebagai hadiah buat Jokowi. Padahal dia sendiri jarang Shalat. Dan yang lebih menarik lagi Ustadz yang ahli kristologi Zakir Naik diminta jadi penceramah dalam pembukaan itu. Nanti kalau pembukaan piala dunia U20 di Indonesia undanglah UAS atau Das\'at Latif jadi penceramahnya. Kira-kira bisa gak? Ah ini hanya khayalan penulis terlalu tinggi. Lupakan saja. Dan menarik yang lain tiba-tiba FIFA melarang jangan membawa Miras saat menonton. Ini sesuai dengan kebijakan Qatar di negerinya. Hal-hal yang berbau Haram dilarang karena negeri ini berdasarkan syari\'at Islam. Dan tiba-tiba semua negara di dunia pencinta bola kaki mengamininya. Beginilah kalau negara atau spesifiknya kalau dia berduit. Apa saja bisa dilakukannya. Orang kaya kalau nunjuk pasti terlaksana. Tapi kalau gak punya duit main tunjuk bisa dipatahin telunjuknya sambil dikatain “ngapain kau nunjuk-nunjuk, emang kau siapa?” Qatar telah membuka mata dunia, ini Islam yang sebenarnya. Kita ikut bangga sebagai sesama muslim walau kita bukan warga Qatar. Rahmatan Lilalamin yang diperlihatkan Qatar membawa hati dan perasaan seluruh Umat Islam di dunia. Wallahu A\'lam ... (*)
Rakyat Lebak Butuh Rumah Sakit Modern
Rangkasbitung, FNN- Rakyat Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan Rumah Sakit yang representatif dan lengkap. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adji Darmo, di Kota Rangkasbitung, yang ada saat ini belum mampu menjawab harapan warga. Selain lokasi yang sempit, lahan untuk parkir juga begitu sulit. Ketika masyarakat terjangkit penyakit tertentu, belum bisa terlayani dan harus dirujuk ke RS di Kota Tangerang atau Jakarta. Menyikapi kondisi rumah sakit yang tidak representatif itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, pada diskusi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD-KWRI) Provinsi Banten, di Rangasbitung, Sabtu (19/11/22), mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak segera membangun rumah sakit yang modern dengan fasilitas lengkap, sesuai kebutuhan warga. Namun menurut Iti Octavia, untuk merelokasi RSUD Adji Darmo, yang sekarang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Kota Rangkasbitung, Pemda masih terhambat dengan masalah pengadaan lahan. Pemkab Lebak berencana merelokasi RSUD ke daerah Cileuweung, sekitar 5 km dari lokasi rumah sakit yang ada sekarang. Lahan itu adalah milik PTPN VIII yang udah habis HGU nya sekira tahun 2004 lalu. \"Pemkab. Lebak sudah mengajukan permohonan lahan untuk rumah sakit, namun hingga kini belum ada jawaban. Sesuai dengan tata ruang (RUTR/RTW) Kabupaten Lebak Tahun 2022-2032, daerah Cileuweung, Pasir Ona, Cisalak, sudah bukan lagi untuk pertanian dan perkebunan. Jadi sekalipun mereka mengajukan perpanjangan HGU, sulit untuk dikabulkan, karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah,\" ungkap Iti Octavia. Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, menyatakan dibutuhkan political will yang lebih kuat dari Pemda Lebak untuk mewujudkan rencana itu. \"Pemda Lebak disarankan untuk duduk bersama dengan pengambil kebijakan di perusahaan plat merah (PTPN VIII), bahwa lahan yang diperlukan itu untuk rakyat Lebak, rakyat Banten. Apalagi HGU PTPN VIII sudah habis. Artinya, status itu harus kembali dan dikuasai kembali oleh negara. Secara prinsip Komisi I DPRD Lebak, mendukung rencana untuk membangun rumah sakit di Cileuweung,\" tegas Enden Mahyudin, dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi III DPRD Lebak, Bambang, mendukung rencana pemkab mendirikan rumah sakit yang modern. Menurutnya Rumah Sakit Adji Darmo, yang ada sekarang, tidak memadai. Harus direlokasi ke tempat lain dan dibangun di atas lahan yang memadai serta representatif. Warga yang berobat ke RSUD Adji Darmo tidak hanya warga Lebak semata. Namun juga berdatangan dari Pandeglang, sekitaran serang yang berbatasan dan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. \"Kami mendukung rencana relokasi RSUD Adji Darmo, ke Cilwueung, Pasir Ona Rangkasbitung. Persoalan lahan dengan PTPN VIII, saya kira bisa segera dibahas dengan duduk bersama. Apalagi ini utuk kepentinga rakyat Lebak. PTPN VIII sebagai perusahaan plat merah, juga memiliki kewajiban dan harus berpihak kepada masyarakat\", tegas Bambang. Asisten Pemerintahan dan Kesara Setda Lebak, Drs. Alkadri, Jumat (25/11/22), menegaskan, Pemkab. Lebak sudah lama berencana membangun rumah sakit yag representatif. Sebab rumah sakit sekarang sebagai sudah kurang memadai. Namun terkendala lahan. \"Kami sudah berulangkali menyampaikan surat untuk audience dengan pemangku kebijakan di PTPV VIII. Namun yang dikirim, untuk hadir staf biasa, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang menjawab persoalan. Lua lahan yang diperukan 7 hetar,\"kata Akadri. Kebun PTPN VIII yang dimohon untuk pembangunan rumah sakit, berada dalam Site Kebun Cisalak Baru. Luas lahan kebun PTPN VIII (kebun inti) sekitar 4.840 hektar dan habis HGU nya sejak tahun 2004 lalu. Komoditi yang dikembangkan semula kelapa hybrida, namun diganti dengan sawit dengan kondisi sudah kurang produktif. Direktur RSUD Adi Darmo, dr. Anik Sakinah, Jumat (25/ 11/ 22) masih belum bersedia dijumpai. Menurut salah seorang Kabid, \"Ibu sedang sibuk mempersiapkan akreditasi status RSUD bersama team yang lain\", jelasnya melalui sambungan celullar. Data yang terpampang di webiste RSUD Adji Darmo, Jumat (25/11/22), bahwa RSUD ini termasuk kedalam type B dengan jumlah tempat tidur; VVIV 2 tempat tidur (TT), VIV 26 TT, Kelas I 56 TT, Kelas II sebanyak 52 TT, Kelas III sebanyak 182 TT, Non Kelas 52 TT, TransitII GD 13 TT, Transit VK 8 TT, Non Kelas ICU 5 TT, Isolasi 4 TT. Sementara jumlah pasien sebanyak 52.145 orang dan jumlah kunungan pasien 110.238 orang. (bsa)
Wapres Sebut Anies, Tepuk Tangan Bergemuruh di Arena Munas Kahmi
Palu, FNN - Anies Rasyid Baswedan menjadi tokoh yang mendapatkan sambutan luar biasa dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Munas KAHMI), di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 25 November 2022. Tidak ketinggalan, saat Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin menyebutkan namanya ketika menyampaikan sambutan, suara riuh dan tepuk tangan pun menggema di ruangan tersebut. Awalnya, Ma\'ruf Amin meminta agar KAHMI mengoptimalkan peranan dan mitra strategis dengan pemerintah. Hal itu penting dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan fenomena global. Wapres menyebutkan, KAHMI adalah kumpulan orang hebat dari berbagai latar belakang ilmu, profesi dan jabatan di pemerintahan. \"KAHMI ada di seluruh Indonesia,\" kata Ma\'ruf saat membuka Munas XI KAHMI, di Palu, Jumat, 25 November 2022. Wapres menyebutkan banyak potensi di KAHMI. Dia pun menyebutkan sejumlah tokoh yang berasal dari organisasi yang selalu membawa pesan kerukunan dan perdamaian. Ada Wapres ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tanjung, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD. Semua yang dia sebutkan Wapres itu berada di ruangan Munas. Seakan memancing peserta Munas, Ma\'ruf Amin pun kemudian menyebutkan, \"Anies...\" Suara tepuk tangan pun langsung bergemuruh di ruang pertemuan. Hal itu bisa dimaklumi, karena Anies yang sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden (Capres) 2024 oleh Partai Nasdem juga adalah alumni HMI. Setelah Ma\'ruf Amin membuka munas dan meninggalkan ruangan, Anies menjadi tokoh yang dikejar berfoto bersama beberapa peserta. Beberapa kali pembawa acara meminta agar Anies segera meninggalkan panggung tempat berfoto. Namun, dia tetap belum bisa meninggalkan ruangan. Akibatnya, pelaksanaan diskusi tentang ekonomi pun terlambat dimulai. Munas XI KAHMI akan berlangsung sampai Ahad, 27 November 2022. Agenda utamanya memilih sembilan orang Presidium KAHMI periode 2022 sampai 2027. Acara juga diisi berbagai kegiatan diskusi. (Anw).
Kabareskrim: Saya Pertanggungjawabkan Seluruh Pekerjaan Kepada Allah
Jakarta, FNN – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan dirinya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya kepada Allah sebagai tanggapan atas tudingan yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.“Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, sesuai arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas,” kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Agus terkait ucapan Aiptu Ismail Bolong dan beredarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) DivPropam yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.\"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yoshua aja mereka tutup-tutupi,\" ujar Komjen Agus.Apa yang Bareskrim kerjakan, tutur Agus melanjutkan, adalah sesuai fakta, rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Timsus, serta tuntutan masyarakat yang sudah menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut.Lebih lanjut, Komjen Agus mengatakan, BAP juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. \"Lihat saja, BAP awal seluruh tersangka pembunuhan alm Brigadir Yoshua,” kata Komjen Agus.Komjen Agus juga menyampaikan terkait kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan.\"Saat pandemi, kebijakan penegakan hukum adalah ultimumremidium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5 persen, tahun 2021 tumbuh 3,5 persen,” kata Komjen Agus.Polri juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.\"Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain,” ujar Agus.Bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada 25 November 2022, Agus menyampaikan nasihat dari gurunya.\"Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah SWT aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar,” kata Agus. (mth/Antara)
Cukai Naik Perokok Tetap, Roosita: Ada Celah Penghindaran Pajak
Jakarta, FNN - Konferensi Pers Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau (NMSPT) memberikan rapor merah 2022 kepada pemerintahan Jokowi-Amin. Penilaian tersebut bukan tanpa alasan, bahwa Pemerintahan Jokowi-Amin belum juga melakukan gebrakan terhadap masalah rokok di Indonesia. Mulai dari iklan rokok menguasai ruang publik, harga rokok masih murah, rokok ketengan mudah dibeli anak-anak, sampai kebijakan konyol menjadikan rokok elektrik solusi kecanduan rokok. “Tahun 2022 kembali menjadi tahun yang kelam bagi sektor kesehatan publik nasional. Tidak ada terobosan yang dilakukan Pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah rokok. Khususnya agar target penurunan angka perokok anak yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini berpotensi menjadi warisan yang buruk bagi Presiden Jokowi, mengingat praktis masa jabatan beliau tersisa kurang dari 2 tahun lagi,” Ungkap Koordinator NMSPT, Ifdhal Kasim dalam konferensi pers yang dilakukan secara tatap maya, Jumat (25/11/2022). Roosita Meilani Dewi, Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development-ITBAD Jakarta dalam konferensi pers yang berjudul \"Peredaran Produk Tembakau Tanpa Kendali: Rapor Merah 2022 Pemerintahan Jokowi-Amin\" mengatakan bahwa kenaikan Tarif Cukai Tembakau (CHT) tidak ambisius dan lambat. Padahal kenaikan CHT tersebut merupakan upaya pengendalian konsumsi dan prevalensi merokok di masyarakat terkhusus anak usia 10-18 tahun, juga terkait isu kesehatan masyarakat. Roosita juga menjelaskan bahwa kenaikan CHT tersebut bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan CHT 2023-2024 yang telah diumumkan sebesar 10 persen itu masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dan Roosita menilainya tidak ambisius dan tidak akan secara efektif mengurangi prevalensi yang dikarenakan penghindaran pajak dan substitusi produk. “Sesuai dengan masukan WHO, cukai rokok idealnya dinaikkan minimal 25 persen per tahun. Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok jadi terasa kurang dampaknya, mengingat rokok ketengan masih mudah diakses masyarakat, khususnya anak-anak. Penjualan ketengan membuat rokok jadi semakin murah,\" tegas Roosita. Adapun untuk celah penghindaran pajak perusahaan rokok dapat dilakukan karena adanya struktur CHT dan batasan produksi. Roosita menjelaskan bila tarif cukai naik, maka konsumen akan bergeser ke produk yang lebih murah. Dan jarak tarif cukai yang cukup signifikan di antara golongan I dan II pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) akan memicu perusahaan besar turun golongan, dari golongan I ke golongan II. Untuk menghadapi masalah serius dari rokok yang membunuh sekitar 266 ribu orang Indonesia tiap tahun, Roosita memberikan dua rekomendasi. Pertama, menaikkan cukai rokok minimal 25 persen, yang dianggap sebagai kebijakan yang sangat efektif untuk mengurangi penggunaan tembakau dan menyelamatkan nyawa. Kedua, menyederhanakan struktur CHT dengab menggabungkan tingkatan dan kesenjangan harga untuk meningkatkan dampak cukai yang lebih tinggi terhadap harga rokok di pasaran dan penerimaan pajak. (*)
Rendahnya Cukai Tembakau Berkontradiksi dengan Deklarasi G20
Jakarta, FNN - Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau (NMSPT) mengkritik pemerintah terkait peredaran tembakau yang tidak terkendali. Dalam konferensi pers NMSPT secara virtual pada Jumat (25/11/2022) tersebut menghadirkan empat pembicara, Sudibyo Markus (Adviser Indonesia Institute for Social Development), Roosita Meilani Dewi (Kepala Pusat Studi Center of Human Development ITB AD), Asep Mulyana (Peneliti HAM Nasional), dan Rafendi Djamin (Senior Advisor Human Rights Working Group). Dalam kesempatan tersebut, Rafendi menjelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak agar negara-negara G20 menerapkan cukai sebesar 70 persen. Akan tetapi, rata-rata yang digunakan adalah 55 persen. Sedangkan Indonesia masih di bawah 20 persen. \"Jelas bahwa Indonesia sangat jauh ketinggalan di dalam persoalan persentase cukai harga rokok,\" ungkapnya. Rafendi berpendapat bahwa hal itu sangat bertentangan dengan keberhasilan Indonesia dalam perhelatan G20 yang salah satunya adalah tentang peningkatan kesehatan dan keamanan terkait dengan kesehatan. \"Jelas sekali ini satu kondradiksi yang muncul pada saat deklarasi dibuat Indonesia adalah negara yang paling rendah dalam persoalan persentase cukainya,\" sambungnya. Kemudian dia menjelaskan bila dilihat dari komitmen terhadap SDGs atau sustainable development goals, dapat diketahui bahwa ketatnya pengawasan terhadap penggunaan tembakau itu sangat terkait dengan beberapa tujuan yang telah dirumuskan oleh SDGs, yaitu tentang tujuan pembangunan, dan kehidupan yang sehat. \"Sudah jelas bahwa apa yang disampaikan dalam persoalan mencegah prevalensi perokok pemula pada lima tahun pertama sudah gagal. Tahun berikutnya, sekarang diancam dengan kegagalan. Itu adalah suatu kondradiksi yang kelihatan jelas dibandingkan dengan komitmen-komitmen Indonesia untuk pelaksanaan dari G20 deklarasi,\" tukas Rafendi. Dirinya mengatakan bahwa deklarasi G20 hanya akan menjadi omong kosong bila tidak dilaksanakan oleh negara anggotanya, terkhusus Indonesia yang telah mendorong adopsi komitmen. \"Dan saya kira, tantangan ini yang harusnya menjadi mengingatkan pemerintah Indonesia, pemerintah Jokowi pada saat ini. Kalau dua tahun mendatang harus ada langkah-langkah yang sifatnya urgen, yang sifatnya sangat afirmatif untuk penegakan hukum maupun perubahan-perubahan yang terkait dengan cukai tembakau,\" ucapnya menutup pernyataan. (rac)
Mendikbudristek Ajak IGI Majukan Pendidikan Indonesia
Jakarta, FNN – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengajak para guru dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk turut memajukan pendidikan Indonesia. “Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran guru-guru di IGI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Mendikbudristek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Nadiem menjelaskan peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Melalui komunitas yang dibangun, guru bisa belajar dari guru lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah membuat Platform Merdeka Mengajar yang disiapkan untuk guru agar dapat belajar dan berbagi oleh guru lainnya. “Tugas kami sudah berubah, yaitu memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru, dan dipimpin oleh Guru Penggerak,” imbuh Mendikbudristek. Menteri Nadiem juga mengapresiasi kepada guru-guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. “Banyak guru yang telah berkontribusi untuk mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain se Indonesia,” kata Menteri Nadiem. Program Guru Penggerak, lanjut dia, menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Dikatakan Menteri Nadiem, Guru Penggerak selalu melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya karena guru berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal. “Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba walaupun gagal, namun akan terus berinovasi. Mereka dipromosikan untuk menjadi pemimpin kita,” jelas dia. Untuk itu, dalam mendukung penyiapan pemimpin di sekolah, Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud yang telah dikeluarkan,\" katanya. Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, berbagai terobosan lainnya telah dikeluarkan Kemendikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru yaitu pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). “Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Hingga hari ini kami masih terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK, mohon bersabar dan terus mendukung kami,” kata Nadiem lagi. Dalam pelaksanaan perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan bahwa prioritas utama adalah pengangkatan bagi guru honorer yang belum mendapatkan formasi di sekolahnya. “Jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya, berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK, akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” jelas Nadiem. Sedangkan untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Pemda setiap wilayah. “Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa rantai yang panjang,” imbuh dia lagi. (mth/Antara)
Menkes: Bersiap Hadapi Peningkatan Kasus COVID-19 Dua Pekan ke Depan
Jakarta, FNN – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh pihak untuk bersiap-siap menghadapi prediksi peningkatan kasus COVID-19 yang akan segera terjadi dalam waktu satu atau dua pekan ke depan. “Kita sudah monitor secara daily (harian), harusnya kalau feeling saya kita akan mencapai puncaknya antara satu atau dua pekan ke depan. Kemungkinan puncaknya itu akan tercapai,” kata Menteri Budi dalam ISICAM 2022 yang diikuti di Jakarta, Jumat. Budi menekankan pemerintah terus melakukan pemantauan setiap harinya, untuk mengamati tren COVID-19 di Indonesia dari seluruh indikatornya. Sayangnya, terlihat bahwa sejak varian XBB dan BQ.1 masuk ke Indonesia, jumlah orang yang terinfeksi semakin banyak dan patut diwaspadai. Saat ini saja, kasus positif di Indonesia sudah berada dalam skala 8.000-an kasus per harinya. Dengan kehadiran dua varian tersebut, Budi memperkirakan jumlah kasus yang ditemukan akan mencapai 10.000-15.000 kasus per harinya, dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) jauh lebih rendah dibandingkan dampak dari varian-varian sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan sero survey per enam bulan sekali untuk mengetahui titer antibodi milik masyarakat, yang dilakukan bersama FKM-UI. Melalui sero survey itu, pemerintah dapat mengetahui dalam jangka waktu berapa lama antibodi masyarakat mengalami penurunan dan daerah mana yang perlu segera di booster. Sero survey juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki antibodi yang sangat tinggi, sehingga tidak terlalu terdampak gelombang COVID-19 seperti yang terjadi di negara lain. “Kita punya datanya by name by address sekarang untuk 205 juta dari populasi kita, kita bisa prediksi di daerah mana kita harus memberikan booster,” ujarnya. Budi mengingatkan meski antibodi sudah tinggi dan kasus masih di bawah prediksi monitoring pemerintah, semua pihak harus segera melengkapi dosis vaksinasinya dan tidak mengabaikan situasi saat ini. Jika Indonesia berhasil menjaga jumlah kasus seperti saat ini, sampai dengan dua pekan ke depan, maka masyarakat tidak perlu menghadapi gelombang COVID-19 yang dapat menghambat berjalannya segala aktivitas dan perekonomian negara. “Jika kita bisa mengendalikannya, maka Indonesia juga akan menjadi salah satu negara yang tidak mengalami gelombang besar dalam 12 bulan,” katanya. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Tegas Pesan untuk Pak Jokowi, “Jangan Jadi Politisi Busuk!”
Jakarta, FNN - Tampaknya, tanda-tanda perpanjangan masa jabatan presiden semakin lama semakin gencar. Jika beberapa hari lalu tanda-tanda itu diungkapkan dalam Munas Hipmi, dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno. Acara itu dikemas dengan nama Nusantara Bersatu. Tampaknya acara ini akan dilangsungkan secara besar-besaran karena akan dihadiri oleh para organ relawan serta berbagai elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi hal yang sangat serius. Untuk itu, dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (25/11/22) Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas hal tersebut. “Sebetulnya soal perpanjangan masa jabatan itu sudah mulai surut. Karena itu, terakhir kita lihat musra-musra itu sudah makin sedikit. Tapi, begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, cemas lagi istana, “ ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, wacana perpanjangan masa jabatan sebetulnya merupakan reaksi terhadap blusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita. Anies baru masuk tiga provinsi sudah gegap gempita. Dan istana menhitung bahwa efek berantai ini akan terus berjalan. Tapi ini euforia yang susah untuk dipahami. Orang menganggap pokoknya Anies nggak ada lawannya dan itu yang akan ditularkan oleh voluntarisme politik, kesukarelaan politik. Sementara, di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, sedangkan Anies tanpa poster di mana-mana orang ikut. Istana akan terus mencari cara supaya Anies bisa dihambat, dan akan dicari semua hal untuk menjebakkan Anis, lanjut Rocky. Tetapi, sudah terlambat untuk menghambat Anies karena dia sudah masuk di dalam wilayah populisme. Itu artinya, dia akan dilindungi oleh rakyat. Keadaan itu membuat Pak Jokowi mulai cemas. Elektabilitas Ganjar tidak naik-naik, sementara Anis naik terus. Anies justru merangkak perlahan, voting pointnya naik terus. Anies tumbuh secara deret ukur. Sementara Ganjar naiknya begitu-begitu saja, artinya terhadap Anies Ganjar turun. Jadi kecemasan itu membuat relawan akhirnya melapor pada Kakak Pembina. Ini inline dengan Hipmi. Terakhir adalah penyambutan Anies di Palu yang juga luar biasa. Relawan di Palu sebetulnya berbeda acuan partainya, tapi semua melihat harus ada perubahan. “Anies dianggap sebagai orang yang berani dia sudah membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada oligarki dalam soal reklamasi teluk Jakarta,” ujar Rocky. Versi populisme Anies justru dibangkitkan kembali oleh mantan-mantan aktivis di zaman dia. Senior-seniornya merasa bahwa generasi baru aktivis itu menganggap Anies sebagai proponen. Sementara itu, Pak Jokowi menyambut keinginan relawaan untuk perpanjangan masa jabatan dengan persoalan bahaya politik identitas, bahaya sara, dan sebagainya. Kelihatannya ini sudah tidak mempan untuk menghadang Anies atau kekuatan Islam. Bahkan, banyak sekali petinggi PSI yang kemudian menyeberang ke Anies. Itu indikator yang menunjukkan bahwa politik identitas sudah selesai. “Jadi jangan selundupkan kepentingan politik di dalam terminologi yang justru berbahaya,” ujar Rocky. Agama itu adalah cara orang membayangkan masa depan. Mestinya, ketakutan pada Anies harus dilawan dengan konsep. Kalau memainkan politik identitas, Anies sudah membuktikan bahwa dia diterima di kalangan Kristen, diterima di kalangan Hindu, segala macam. Jadi usaha istana itu akan sia-sia. “Mari kita bersaing tanpa menyeret-nyeret soal agama. Biarkan Anies tumbuh sebagai orang yang dielu-elukan relawan dengan idenya. Yang kita uji idenya apa?” lajut Rocky Kalau menguatnya dukungan terhadap Anies sengaja dijadikan dasar untuk memperpanjang Pak Jokowi lagi, Rocky mengatakan, “Itu artinya orang berpolitik hanya untuk balas dendam dan menjegal orang lain. Dari segi etik saja sudah buruk. Coba aja bikin begituan, itu akan ada perlawanan kultural habis-habisan,”. Akhirnya, Rocky Gerung memberi pesan tegas kepada Jokowi, “Jadi, Pak Jokowi, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau begini, Anda akan dihina di ujungnya. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah. Dan tergelincir di dalam strategis sendiri. Jadi saya ingin supaya Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya. Kita ingin rawat Pak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya, supaya semua merasa bahwa bagaimanapun Pak Jokowi itu dipilih, bukan diangkat. Bahwa persoalan-persoalan hukumnya itu urusan hal yang lampau. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang tiga periode, dia adalah politisi busuk membusukkan demokrasi (political decay). (sof,sws)
Ada Lebih dari 31 Pintu Sogok, Suap, Peras, dan Korupsi di Kemendari yang Gagal Diselesaikan Hingga Hari Ini
“Saya Buka Cakrawala dan Tergantung Presiden Apakah Ingin Perbaiki Negara Ini Atau Dibiarkan” Oleh: Natalius Pigai, Mantan Tim Asistensi Dirjen Otda Kemendagri Prof Dr. Sudarsono & Prof Dr. Johermansyah Johan KEMENDAGRI adalah kementrian yang besar yang secara langsung dan tidak langsung memimpin jumlah ASN terbanyak. Dengan postur birokrasi terbesar tersebut berpotensi menjadi sumber amoralitas. Maka untuk mengurangi kejahatan moral dalam rangka membangun dalam pemerintahan yang bersih dan berwibawa, saya perlu sampaikan berdasarkan pengamatan dan analisa di Kementerian Dalam Negeri terdapat tidak kurang dari 31 pintu masuk suap, sogok, peras dan korupsi. Potensi suap di instansi Kementerian Dalam Negeri telah berlangsung lama. Saya tidak menuduh individu akan tetapi dengan tujuan dan beritikat baik untuk menunjukkan indikasi, pintu, kran-kran kejahatan agar Kemendagri memperbaiki diri serta aparat penegak hukum dengan mudah melakukan intaian untuk menghentikan indikasi kejahatan moral sistemik ini. Sesungguhnya Presiden Joko Widodo sebagai mantan Walikota dan Gubernur paham betul, namun kita heran kenapa beliau tidak bisa menghentikan sebagai wujud nyata revolusi mental? Berikut saya sampaikan lebih dari 31 titik-titik suap, sogok, peras dan korupsi dì Kemendagri: 1. Pembuatan SK Kepala Daerah (Direktorat Pejabat Negara)/Biro Hukum. (Suap) 2. Penunjukan Penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur. Gubernur kirimkan 3 nama selanjutnya Kemendagri memilih 1 nama. Saat itu ada lobby dan sejumlah sogokan oleh para calon yang diusul. Tempat suap di Direktorat Pejabat Negara, Dirjen Otda, Sekjen, bahkan Menteri). 3. Penjabat Gubernur, Walikota/Bupati yang mau diperpanjang setelah 1 tahun juga mesti suap. 4. saat kepala daerah yang sedang menghadapi kasus agar terhindar dari sanksi administrasi atau pemberhentian. (Suap) 5. Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Direktorat Pemerintahan Umum dan Pimpinan Kementerian. (Suap) 6. Pembuatan Peta Wilayah bakal Daerah Otonom Baru (DOB). 7. Penambahan jumlah penduduk suatu wilayah supaya tidak diverifikasi faktual oleh Kemendagri (Suap/Peras). 8. Jual-beli KTP elektronik untuk kepentingan calon verifikasi partai, calon legislatif khususnya DPD serta Kepala Daerah Independen. 9. Penambahan dan pengurangan DAU untuk Daerah (Suap). 10. Filterisasi suatu Perda dan Perdasi. Penyuapan dilakukan agar terhindar dari pengurangan dan atau penghapusan pasal-pasal tertentu. 11. Penyuapan untuk Perda tertentu agar Kemendagri tidak menolak atau meniadakan. 12. Verifikasi Perdasus baik Aceh, DKI, DIY & Papua di Kemendagri (Suap). 13. Pengurusan batas wilayah antar Kabupaten nominalnya tergantung batas wilayah tersebut memiliki Sumber Daya Alam (Suap). 14. Kolusi persetujuan dan atau pembuatan peta wilayah (Map), pembuatan peta wilayah bisa dilakukan oleh Rekanan Direktorat di Kemdagri atau daerah yang bersangkutan. 15. Pengurusan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam yang nilainya tergantung jumlah besaran DBH yang disediakan oleh perusahaan. Makin besar dbh seperti dari sebuah Multi National Company (MNC) mencapai 1 triliun rupiah maka masing-masing kabupaten yang menerima DBH akan setor ke Kemendagri dengan nilai miliaran (Suap). 16. Pembuatan Peta (Map) areal operasi perusahaan yang melibatkan lebih dari 1 kabupatan (Suap). 17. Pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU). (Suap) 18. Proses seleksi Sekda Provinsi, Kab/Kota jika seleksi dilakukan oleh Kemendagri maka bisa jual-beli katrol nilai. (Suap). 19. Lobby Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kemendagri untuk pembangunan kantor Pemda dan rumah pejabat pemda. Suapnya ada 2 jenis, yakni agar daerah terima DAK dan suap agar nominal DAK-nya dinaikkan. Daerah suap ke Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI. 20. Biaya Desentralisasi fiskal ke daerah. (Suap). 21. Biaya pemotongan atau penarikan desentralisasi fiskal saat negara menarik kembali untuk kepentingan krusial misalnya negara mengalami defisit keuangan. (Suap) 22. Penilaian kinerja Pemda yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Suap). 23. Biaya jahit seragam Kepala Daerah saat pelantikan. Kemendagri punya rekanan penjahit beberapa penjahit di Jakarta. Saat ukur pakaian akan diantar oleh Staf Direktirat PN bersama Kepala Daerah yang bersangkutan. APBN sudah disediakan namun biasanya juga dibebankan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota Terpilih. (Peras) 24. Masuk Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kemendagri (Sogok) 25. Pengurusan SK PAW Anggota Legislatif. Prosesnya seakan akan dibuat berbelit-belit sampai pada terima sejumlah uang. (Sogok) 26. Dana Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN). (Suap) 27. Masuk STPDN/IPDN. Penentuan jatah atau quota serta kelulusan tes masuk. (Suap) 28. Kunjungan kerja pejabat Kemendagri ke Daerah difasilitasi soal akomodasi, hotel, transportasi, dan sangu. 29. Pejabat Kemendagri suvervisi ke Daerah (Sogok). 30. Hubungan Legislasi dengan Komisi 2 DPR RI terkait Anggaran dan Regulasi. (Kolusi) 31. Pembangunan fisik kantor Kemendagri, termasuk badan-badan dan STPDN (Korupsi). 32. Biaya paraf draft sebuah surat atau surat keputusan dari staf pembuat draft sampai Kepala Penanggung Jawab. (Suap) 33. Pemeriksaan fisik oleh Inspektorat sebuah proyek APBN Satuan Tugas Kemendagri Baik di Pusat maupun Daerah. (Sogok, Peras, dan Suap) 34. Pemekaran Desa saat kodifikasi wilayah sampai persetujuan. (Sogok) 35. Dll. (*)
POPULER
