ALL CATEGORY
Peran Wanita Petani Garam dalam Isu Perubahan Iklim
Jakarta, FNN- Yayasan Relief Islam Indonesia mengadakan seminar internasional bertajuk ‘Women and Grils at the Frontline of Climate Change’ di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (23/11/22). Salah satu pembicara yang mewakili kelompok perempuan yang telah melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah Sri Wahyuni. Sri Wahyuni juga satu dari sekian banyak perempuan penggarap sawah garam yang terletak di Lombok. “Menjadi petani penggarap sawah garam adalah profesi turun temurun,” ujarnya. Bagi Sri menggarap ladang dan sawah garam merupakan pekerjaan yang berat karena semua harus dikerjakan sendiri. Terlebih, petani garam selalu bergantung pada musim. Saat musim hujan atau kemarau basah, bisa dipastikan hasil garam akan menurun. Namun, hal ini berbeda sejak adanya inovasi rumah garam prisma dari Yayasan Relief islami Indonesia. Inovasi yang dibuat bisa menjadikan bertani garam tak lagi harus bergantung pada musim. Berkat rumah garam prisma ini, bertani garam kini tak harus bergantung pada musim. Pasalnya, dengan memberi atap plastik, kini tambak garamnya tak perlu bergantung pada musim sehingga bisa terus berproduksi garam. “Rumah garam prisma lebih mendukung hasilnya bagus dari pada garam tradisional,” sambungnya. Hal tersebut juga yang menjadi motivasi bagi Sri Wahyuni dengan bergabung dalam himpunan masyarakat adaptasi perubahan iklim (HIMASPI), salah satu kelompok perempuan petani garam. Dengan begitu, partisipasi aktif perempuan petani garam dalam membangun ketahanan iklim lokal dan memastikan intervensi yang spesifik dan efektif sesuai kebutuhan menjadi meningkat. (Lia)
Pengetahuan Kebencanaan Harus Terus Diajarkan Secara Massif
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan masyarakat Indonesia harus dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Pasalnya Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. “Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis (24/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulangkali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. “Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal,” ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuh korban. “Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana,” saran LaNyalla. (mth/*)
Sinyal Nasdem Keluar dari Pemerintahan Jokowi Menguat, Tahu Diri Sebelum Ditendang?
Jakarta, FNN - Ada tanda-tanda koalisi di Indonesia mulai berantakan. Ini dapat dilihat dari koalisi yang semula dibangun antara Gerindra dengan PKB yang mulai berantakan, juga Koalisi Indonesia Bersatu yang sejak awal juga berantakan. Yang menarik dan yang selama ini selalu dikritik keras adalah kritik terhadap Nasdem yang tidak segera mengambil sikap, dalam hal ini mendua, tidak mau meninggalkan pemerintahan Jokowi, tetapi juga tidak mau disebut antitesa. Padahal, sejak beberapa bulan lalu Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tapi dia belum juga mencabut anggotanya dari kabinet Jokowi. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin, dalam rapat revisi Undang-Undang IKN, tergambarlah peta koalisi. Enam partai pendukung pemerintah mendukung dilakukannya revisi, sedangkan PKS dan Demokrat menolak. Sementara, Nasdem abstain, dengan alasan sedang ada pembahasan. Ada kemungkinan ini menunjukkan bahwa Nasdem sudah mulai mengirim sinyal. Mengomentari kondisi ini, Rocky Gerung dalam Channel YouToube Rocky Gerung Official edisi Kamis (24/11/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Akal sehatnya sudah mulai pulih, atau memang dia sudah mendapat sinyal bahwa dia mau ditendang dari kabinet.” Dari awal, menurut Rocky, FNN sudah menyarankan pada Nasdem untuk mundur daripada ditendang. Boleh saja melakukan akal-akalan kecil, abstain segala macam, dan itu ada lucu-lucunya di situ. “Kita akan lihat nanti konsekuensi kalau Nasdem ditendang dari kabinet. Artinya, dia tidak punya akses apa-apa lagi terhadap kebijakan, yang pasti juga memungkinkan ada aspek bisnis di situ. Jadi, kita mau tunggu dia punya aset apa untuk mengusung Anies,” ujar Rocky. Biasanya, kalau sudah tidak ada akses di kabinet maka akan jadi ormas. Nasdem jadi partai karena ada akses di kabinet. “Itu sebetulnya ukuran terakhir dan saya kira Pak Surya Paloh sudah ngerti itu dan dia akan ambil risiko itu,” tambahnya. “Kalau itu terjadi, Anies betul-betul akan muncul sebagai tokoh antitesis. Nasdem akhirnya akan jadi antesis Jokowi kalau tanda-tandanya begini. Tetapi, Pak Jokowi juga tahu bahwa masih ada beberapa sprindik,” ujar Rocky. Kita tunggu saja langkah Nasdem yang harusnya lebih radikal dari sekadar abstain. (sof)
Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10
Kuala Lumpur, FNN - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan setelah menyempurnakan pandangan melalui pertemuan dengan raja-raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim selaku anggota Parlemen Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.\"Hal itu sesuai dengan kewenangan Yang di-Pertuan Agong yang diatur dalam Pasal 40 (2) (a) dan Pasal (43) (a) Konsitusi Federal,\" kata Ahmad Fadil.Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah pada pukul 11.00 waktu setempat menghadiri dan memimpin musyawarah khusus dengan raja-raja Melayu di Istana Negara, dan menanyakan proses pengangkatan Perdana Menteri baru setelah Pemilihan Umum ke-15, 19 November 2022 lalu.Proses selanjutnya adalah Upacara Pemberian Akta Pengangkatan dan Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan dan Kesetiaan serta Sumpah Rahasia sebagai Perdana Menteri yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 hari ini di Istana Negara.(Ida/ANTARA)
Laman Resmi Presiden Jokowi Adalah presidenri.go.id
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menegaskan laman resmi untuk situs web Presiden Jokowi adalah presidenri.go.id\"Kami sangat menyayangkan pemberitaan seperti ini yang tidak ada konfirmasi ke kami, padahal alamat resmi adalah presidenri.go.id,\" kata Bey di Jakarta, Kamis.Sebelumnya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain.Saat dibuka, lama presiden.go.id hanya menampilkan pengumuman berlatar warna putih dan abu-abu.Pada kotak pengumuman, tertulis \"MOHON KEMBALI DI LAIN WAKTU. Maaf, situs yang anda coba akses saat ini tidak tersedia karena sedang dalam proses penyelesaian pembayaran sewa nama domain. Jika Anda adalah pengunjung situs ini, silakan menghubungi pengelola domain situs ini.\"\"Jika Anda adalah pengelola domain situs ini, silakan klik di sini untuk melakukan permohonan invoice,\" demikian tertulis dalam kotak keterangan sambil mencantumkan nomor kontak WhatsApp atas nama PANDI untuk informasi lanjutan, dan WhatsApp Kominfo untuk penyelesaian administrasi.Ketua CISSReC Pratama Persadha menyebut situs presidenri.go.id dan presiden.go.id adalah milik pemerintah, sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, Pratama menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.(Ida/ANTARA)
presidenri.go.id dan presiden.go.id Dipastikan Milik Pemerintah
Semarang, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha memastikan presidenri.go.id dan presiden.go.id milik pemerintah sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.\"Kalaupun situs resmi yang digunakan adalah presidenri.go.id, domain presiden.go.id tetap harus dikelola dan diamankan dengan baik karena namanya sangat sensitif jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,\" kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Kamis pagi.Sebelumnya, CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain. Ditegaskan pula oleh Pratama yang juga pakar keamanan siber bahwa domain itu digunakan ataupun tidak seharusnya tetap diawasi dan di-maintenance dengan baik.Domain ini, lanjut Pratama, kemungkinan dikelola oleh Istana (Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).Lagi pula, kata dia, perpanjangan domain pasti akan diingatkan oleh registrar beberapa bulan sebelum expired (kedaluwarsa).\"Kalau domain presiden.go.id ini diblokir, pasti si admin/penanggung jawab tidak pernah mengecek/mengawasi/memonitor email/sistem yang mereka miliki,\" ucap Pratama.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, dia menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.Menurut Pratama, esensi dari expired-nya domain go.id ini adalah tidak adanya pengawasan dan maintenance yang baik terhadap aset digital milik pemerintah.\"Kalau masalah domain yang ringan saja tidak bisa mengurusi, bagaimana dengan masalah pengamanan siber yang lebih rumit? Pantas sering sekali terjadi kebocoran dan peretasan pada sistem milik pemerintah,\" ujarnya.Pratama melanjutkan, \"Kalau pemerintah saja tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, bagaimana mau mengurusi ancaman siber terhadap rakyatnya?\" (Ida/ANTARA)
Jaksa Akan Menghadirkan Paksa Dua Saksi yang Menghalangi Penyidikan
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel, mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum akan menghadirkan dua orang saksi, yakni anggota Divisi Propam Polri, Radite Hernawa dan Agus, dengan paksa terkait kasus menghalangi penyidikan. “Penuntut umum akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi (Hernawa dan Agus), bahkan tadi disampaikan juga akan menghadirkan secara paksa,” kata Suhel dalam persidangan menghalangi penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.Hendri Yosodiningrat selaku penasihat hukum Nurpatria dan Kurniawan berpandangan bahwa kedua saksi tersebut, yakni Hernawa dan Agus, harus dihadirkan untuk menguji kebenarannya di muka sidang.Ia mengungkapkan, tim penasihat hukum telah membaca berita acara terkait kedua saksi tersebut dan berpendapat bahwa saksi bukanlah saksi faktual maupun sebagai ahli.Pihak penasihat hukum menilai jawaban-jawaban kedua saksi itu di dalam berita acara tidak menyebutkan dasar hukum, sehingga Yosodiningrat ingin menguji kebenaran atas keterangan tersebut dengan menghadirkan para saksi.“Ia menjawab jawaban itu dengan tidak menyebutkan dasar hukumnya apa, seakan-akan mengatakan bahwa perbuatan ini salah, ini nggak boleh, ini keterangannya sebagai ahli atau apa? Ini yang perlu kami uji kebenarannya di muka sidang,” kata dia, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.Oleh karena itu, ia juga meminta kepada tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Hernawa dan Agus secara paksa.Di sisi lain, Ketua RT di Komplek Polri Duren Tiga, Seno Sukarto, juga berperan sebagai saksi dalam perkara penghalangan penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan.Akan tetapi, Sukarto berhalangan untuk menghadiri persidangan dikarenakan terbaring sakit, sebagaimana keterangan jaksa penuntut umum.Dengan demikian, tim jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan saksi Sukarto. Dalam BAP tersebut, dia bersaksi bahwa terjadi penggantian DVR CCTV tanpa seizin dia selaku ketua RT.(Ida/ANTARA)
TMMD 2023 Bisa Diarahkan untuk Memperbaiki Infrastruktur di Cianjur
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebutkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2023 bisa diarahkan untuk membantu perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa di Cianjur dan daerah bencana lainnya.\"Bisa, makanya di TMMD ada dua sasaran. Sasaran fisik dan nonfisik. Yang nonfisik kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ramah lingkungan,\" kata Agus di sela Rapat Paripurna TMMD Ke-115 Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis. Perbaikan infrastruktur itu berupa perbaikan jalan rusak, rumah tidak layak huni dan lainnya sehingga dapat meringankan beban warga yang menjadi korban gempa.TMMD adalah salah satu wujud operasi Bakti TNI yang terintegrasi dan terpadu antarlintas sektoral guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.Kegiatan TMMD pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari penerapan budaya gotong-royong dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama serta bersatu padu untuk membangun daerah.Untuk membantu evakuasi korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, kata Agus, TNI AD telah mengerahkan sebanyak 2.400 personel.\"Hari ini mungkin kita akan tambah lagi supaya lebih cepat penanganannya,\" kata Wakasad.Personel yang dikerahkan itu tidak hanya melakukan evakuasi korban gempa, melainkan juga membantu korban yang mengalami luka-luka akibat gempa.\"Ada yang bertugas melakukan pencarian, ada tenaga medis, kemudian dapur lapangan. Kami siapkan 10 dapur lapangan, tenda-tenda pengungsian, tenda-tenda kesehatan,\" kata jenderal bintang tiga ini.Bahkan, TNI AD mengerahkan anjing pelacak dari K-9 Kopassus untuk membantu melakukan pencarian korban gempa yang saat ini belum ditemukan.\"Kami juga mengirimkan tim psikolog untuk membantu mengatasi masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana tersebut,\" kata Agus.(Ida/ANTARA)
Diberitakan Masuk Angin, Ketua DPD RI: "Saya Bersumpah Tak Ada Barter Politik dengan Jokowi"
Jakarta, FNN - Pernyataan dari ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattality, menjadi perbincangan yang menarik dan kontroversial, sejak kemarin. Hal itu terjadi karena menyangkut perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Kalau soal Dekrit dan kembali ke Undang-Undang Dasar ’45, orang mungkin jarang yang ingat. Yang diingat orang hanya perpanjangan masa jabatan presiden 2 sampai 3 tahun. Bahkan, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sempat menyebut La Nyalla “masuk angin”. Rupanya sebutan ini membuat La Nyalla tidak berkenan, sehingga secara fair Hersubeno Arief memberikan hak jawab kepada La Nyalla Mattality dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (24/11/22). Dalam edisi hak jawab ini, dihadirkan pula Rocky Gerung. “Ya, saya menikmati badai yang ditiupkan Pak La Nyalla, semua orang merasa terguncang. Padahal di belakang itu ada konsep akademis, ada konsep politis, ada konsep kenegaraan, dan kalau dia dicampur maka bingung yang mana arahnya, La Nyalla yang negarawan, yang politisi, atau yang mencari gara-gara,” ungkap Rocky. Berikut klarifikasi La Nyalla. “Posisi saya sebagai negarawan, saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa merajut bangsa agar bangsa kita bisa sejahtera, tidak terjadi polarisasi. Saya mau tanya: kita ini mau cari presiden melalui Pilpres langsung atau melalui MPR? Kalau saya sudah tegas katakan saya ingin kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, yang kemudian diadendum. Itu berarti saya tidak berpikir Pilpres secara langsung, saya berpikir Pilpres melalui MPR. Karena saya sudah berjuang mulai dari amandemen untuk memasukkan independen, nggak bisa. Kemudian kita berjuang yang sudah ditentukan PT 20% kita berjuang untuk 0%, tidak bisa. Akhirnya semua berjalan dengan seterusnya ada Pemilu 2024. Kemudian saya mau katakan bahwa kita ini mau menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli atau UUD tahun 2002. Kalau Pilpres secara langsung, itu konstitusi betul, tapi 2002. Kalau saya sebagai negarawan berpikir bagaimana caranya saya bisa meneruskan perjuangan pendiri bangsa.” “Saya punya konsep sebagai seorang negarawan, konsep saya itu kembali presiden mengeluarkan Dekrit, setelah itu diadendum. Sambil diadendum, Presiden bersama DPR dan DPD silahkan meneruskan perjuangan kenegaraannya sebagai pemerintahan yang sudah terpilih dengan menggunakan undang-undang 2002.” “Kalau kita mau kembali kepada Undang-Undang Dasar ‘45 yang pertama kita harus bisa lakukan adalah membatalkan Pemilu tahun 2024, caranya bagaimana saya nggak tahu, terserah sama orang yang mau kembalikan Undang-Undang 1945. Tapi, kalau tidak ada cara, kemudian Pemilu tahun 2024 dilaksanan, yang ada di dalam otak saya ini sudah sama saja kita akan menyengsarakan rakyat 5 tahun kemudian. Karena sejak adanya 2002, bumi, air, kemudian harta karun kita yang ada di bumi, tidak kita kuasai, tapi dikuasai oleh oligarki.” “Untuk membatalkan, ada dua jalan yaitu membatalkan Pemilu 2024; dan membatalkan pemilu 2024 dengan cara perpanjangan. Saya berpikir praktis saja, kalau memang itu mau diubah kembali pada Dekrit, kita kembalikan masa kira-kira bisa satu tahun ya satu tahun selesai, kalau nggak bisa 2 tahun, dia selesai. Ini tergantung tim yang mengubah. Itu maksud saya.” Menanggapi peristiwa ini, setelah mendengar klarifikasi La Nyalla, Rocky Gerung mengatakan, “Saya ikuti perdebatan publik dua hari dan tajam sekali itu. Dan memang keliru kalau menyebut bahwa La Nyalla masuk angin. Itu salah. Yang terjadi La Nyalla menghembuskan badai. Badai itu yang kemudian jadi perbincangan antara mereka yang percaya dan mereka yang nyinyir, antara mereka yang pesimis dan mereka yang optimis. Saya sebut ini proposal La Nyalla yang menghentakkan kesadaran kita bernegara.” Menurut Rocky Gerung, ada wilayah-wilayah yang kritis dari proposal: pertama, publik menginginkan ada satu perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif itu bukan melalui pemilu, tetapi harus melalui sesuatu yang radikal. Proposal ini proposal radikal karena sifatnya Dekrit yang artinya, ada kedaruratan. Kalau kita baca psikologi publik, semua orang merasa negara ini dalam keadaan darurat, karena tidak percaya lagi bahwa sistem ini akan disempurnakan melalui pemilu 2024. Jadi, kedaruratan itu juga inline dengan sifat dari Dekrit. “Dengan kata lain, proposal dekrit itu sesuai dengan psikologi publik yang menghendaki ada satu radikal break,” tandas Rocky. Proposal Pak La Nyalla ini merupakan satu interupsi yang luar biasa, yang membuat orang kaget. “Itu poin penting dari seseorang yang berupaya untuk mencari jalan di tengah kebuntuan,” ujar Rocky. Kalau Mahkamah Konstitusi menolak argumen judicial review, itu artinya dia tidak mampu untuk menghasilkan jalan keluar dari kebuntuan politik. Sekarang yang kasak kusuk jadi capres ini kan dimulai dari PT 20%: Anies bingung, Prabowo disandera oleh Jokowi, Airlangga dipuji dikit sudah merasa di atas angin, Ganjar cemas-cemas. “Mental politisi kita betul-betul dungu, dia pemimpin tapi akhirnya musti tunggu Pak Jokowi keputusannya,” jelas Rocky. Jadi, keadaan ini membuat rakyat merasa buat apa ada Pemilu kalau setiap calon presiden mesti tunggu restu dari Jokowi. Dalam proposalnya Pak La Nyalla mendalilkan demi kepentingan rakyat banyak, tetapi menurut Rocky hari-hari ini rakyat banyak justru tidak lagi percaya pada Pak Jokowi. Di antara buktinya, Kompas kemarin membuat riset dan hasil riset menunjukkan bahwa rakyat yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi itu akan bermutu, itu tinggal 15%. Jadi justru kalau sesuatu itu disentuh oleh Pak Jokowi jadi berantakan, lanjutnya. Jika akhirnya rakyat bereaksi pada proposal Pak La Nyalla, menurut Rocky, itu karena mereka melihat di situ ada yang inkonsisten: pertama mengusulkan sesuatu yang radikal, bagus, dekrit, untuk menghentakkan bangsa ini bahwa ada yang nggak beres, tetapi kemudian disusulkan dengan perpanjangan masa jabatan. Kondisinya akan lain kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi masih punya semacam tabungan moral, seperti Gus Dur mengeluarkan Dekrit, seperti Bung Karno mengeluarkan Dekrit. “Masalahnya, apakah Pak Jokowi sekarang punya kapasitas moral untuk mengatakan saya keluarkan Dekrit demi bangsa?” Kita percaya bahwa secara institusi hanya presiden yang mampu mengeluarkan Dekrit demi bangsa, demi bangsa yang lagi cemas, demi bangsa yang sedang kehilangan arah. Tetapi, masalahnya orang nggak percaya kalau Jokowi yang mengeluarkan Dekrit. Jadi ketegangan di situ. Tapi publik merasa kalau yang mengeluarkan Dekrit adalah presiden yang bernama Jokowi, itu cuma 15% orang yang akan ikuti, tambah Rocky. “Jadi, yang saya hitung jangan sampai teori Dekrit itu justru dibatalkan oleh opini publik yang tidak sepakat pada orang yang akan mengeluarkan, bukan pada dekritnya. Jadi orang anggap dekritnya bagus tetapi pelaksana dekrit itu yang buruk,” jelas Rocky. Tetapi, sambung Rocky, dia menangkap dari pembicaraan teman-teman di HTN agar memberi kesempatan kepada Pak La Nyalla untuk menunjukkan konsep akademis itu dan menguji pikiran itu. Jangan dibantah dengan seolah-olah menganggap bahwa ada kepentingan. Memang aturannya yang mesti kita perbaiki, di mana pun tempat kita memilih Presiden. Kalau di MPR, orang akan menghitung lagi, efisien atau tidak. Memang efisien, tapi potensi manipolitik sangat buruk karena lebih mudah disogok. Kemudian, lanjut Rocky, kita tahu pak Jokowi diasuh oleh oligarki, jadi memperpanjang Pak Jokowi artinya memperpanjang juga napas oligarki. Kalau mau, lepaskan dulu rantai belenggu oligarki pada Jokowi, baru kita izinkan Jokowi berpikir tentang kenegaraan. Karena sementara ini Pak Jokowi tidak berpikir tentang negara, dia berpikir tentang bisnis, tentang oligarki. Sementara itu, dalam kesempatan ini Hersu memberikan klarifikasi bahwa dirinya menulis “masuk angin” itu dalam tanda petik. Dalam tradisi jurnalistik itu adalah sebuah pertanyaan, bukan tuduhan. Itu yang harus dipahami. “Saya juga dalam stand point yang sama, soal kembali ke dekrit itu kita sepakat karena itu mekanisme konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ’45, tetapi yang menjadi masalah, sama dengan Bung Rocky, banyak orang yang terlalu berpikir apakah tidak terlalu naif menilai bahwa Pak Jokowi itu akan dengan sukarela setelah diberikan kewenangan diperpanjang masa jabatannya dan melakukan Dekrit, kemudian beliau tiba-tiba mundur setelah tugasnya selesai? Karena Pak Jokowi sekarang bersama timnya sedang berjuang dengan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatan,” pungkasnya. (ida)
Spirit Perjuangan Satu Semangat MER-C
Jakarta, FNN - Dalam acara diskusi publik Dwi Mingguan PJMI - BN, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad, menyampaikan MER-C mengusung landasan kemanusiaan yang menjadikannya profesional dan berdiri di semua komunitas. “Kami bersama para relawan mempunyai spirit perjuangan dengan satu semangat bersama berjihad secara profesional dalam bidang medis dan kemanusiaan,\" kata Sarbini. Diskusi Publik tersebut merupakan kolaborasi Barisan Nusantara (BN) dengan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) yang bertema “Respon MER-C terhadap Bencana Kemanusiaan di Berbagai Belahan Dunia” di Kantor Sekretariat Barisan Nusantara, Jatinegara, Jakarta, Rabu (23/11/2022). Sarbini menjelaskan bahwa idealisme kemanusiaan menjadikan MER-C lahir dengan menanamkan nilai amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi pada anggotanya. MER-C yang sudah berdiri sejak 23 tahun lalu itu telah melaksanakan banyak pengabdian baik di dalam ataupun luar negeri. \"MER-C telah melaksanakan ribuan misi kemanusiaan bencana alam, perang dan konflik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak memandang siapapun atau pihak yang harus diberi pertolongan,\" tegasnya. Begitu pun dengan bencana yang tengah terjadi di Cianjur, MER-C selalu sigap dan membantu. \"Dalam misi kemanusiaan gempa Cianjur, saat ini Tim MER-C akan terus melakukan mobile clinic untuk menyisiri wilayah-wilayah terdampak gempa yang belum terjangkau atau masih minim bantuan medis,\" terangnya. (*)
POPULER
