ALL CATEGORY
Rakyat Wajib Bangkit Melawan “Demokrasi Kriminal”
Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMILIHAN Presiden (Pilpres) masih cukup lama, tapi copras-capres sudah mulai ramai. Partai politik menaksir-naksir, siapa yang akan dijadikan jagonya, untuk diadu di arena pilpres. Sang jago berebut menunjukkan taji, dengan survei-survei buatan, siap untuk diadu. Negara ini seolah-olah milik mereka, milik para pemimpin 9 partai politik. Mereka dengan seenaknya menentukan siapa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden. Memangnya mereka itu siapa, di bumi Indonesia ini? Apa hak mereka bisa menentukan seenaknya, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden? Memang mereka itu siapa? Apa hak 9 partai politik tersebut, sehingga bisa menentukan seenaknya, mendikte dan mempermainkan nasib bangsa besar ini, yang berjumlah 270 juta orang lebih? Mereka kasak-kusuk menentukan calon presiden. Nasib Anies Baswedan masih digantung, partai Demokrat dan PKS belum menentukan sikap. Nasib Ganjar Pranowo terkatung-katung, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih enggan mencapreskan Ganjar, PDIP malah memberi sanksi kepada Ganjar. Nasib bangsa besar ini hanya ditentukan oleh 9 partai politik, yang masing-masing tersandera Presidential Threshold 20 persen, sehingga bangsa ini hanya bisa mendapatkan 3 atau 4 nama calon presiden, dari segelintir nama yang hanya berkutat seputar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, atau di lingkaran kedua ada Andika Perkasa dan Erick Thohir. Padahal, banyak tokoh nasional yang hebat, yang mencintai negeri ini setulus hati, yang mampu memimpin bangsa ini menjadi lebih baik, membuat rakyat lebih sejahtera, dan senantiasa membela kepentingan rakyat banyak. Tapi mereka tidak bisa tampil di pentas nasional pilpres. Rakyat tersandera oleh sistem politik dan sistem presidential threshold 20 persen yang nyata-nyata melanggar konstitusi, melanggar kedaulatan rakyat. Yang, ironisnya, dilindungi oleh Mahkamah Konsitusi, yang menjelma menjadi pembela tirani. Haruskah rakyat diam saja melihat nasib negara dan bangsa ini dipermainkan oleh segelintir orang tersebut? Haruskah rakyat diam saja melihat nasib rakyat dirusak oleh persekongkolan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan membuat undang-undang yang merugikan negara dan bangsa, dengan membiarkan pelaksanaan pemerintahan tanpa pengawasan memadai, untuk kepentingan pribadi penguasa politik dan kroni-kroninya? Rakyat tidak boleh diam saja. Sudah waktunya rakyat bangkit. Sudah waktunya rakyat memperjuangkan dan merebut hak rakyat, hak kedaulatan rakyat, yang dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Rakyat wajib menuntut presidential threshold 20 persen dihapus menjadi 0 persen. Karena presidential threshold 20 persen merupakan kejahatan demokrasi, Kejahatan konstitusi. Maka itu, rakyat wajib menuntut: Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Semoga seluruh elemen rakyat kompak berjuang bersama-sama untuk merebut kedaulatan rakyat, untuk menghapus presidential threshold 20 persen. Semoga mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, termasuk yang di daerah, terus berjuang sampai tuntutan ini dipenuhi. Semua perjuangan ini demi memperbaiki nasib rakyat Indonesia di masa depan, agar terbebas dari tirani partai politik. (*)
Kepemimpinan dan Dunia Global
Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Chaplain for NYChh Bellevue Hospital SERING saya sampaikan bahwa dunia kita saat ini tak dapat disangkal lagi adalah dunia yang “deeply globalized”. Dunia yang sangat mengglobal dengan segala sophistikasi aspek positif dan aspek negatifnya. Dan siapapun yang hidup dalam dunia global kita saat ini akan terseret ke dalam pergerakan global yang maha dahsyat dan beyond our conventional expectations (di luar ekspektasi normal kita). Yang menggembirakan bagi Umat ini adalah bahwa Islam sebagai ajaran/acuan hidup yang baku tidaklah asing dengan keadaan dunia yang demikian. Segala sesuatu yang menjadi indikasi bahkan karakter penting dari dunia global terantisipasi dengan rapi oleh ajaran agama hanif ini. Dari berbagai karakter dunia global itu, ambillah misalnya tiga hal yang sering saya sampaikan di mana-mana. Satu, berkarakter universal. Islam juga adalah ajaran universal (Rahmatan lil-alamin/hudan linnaas/Rabbal ‘alamin, dst). Dua, berkarakter cepat yang ditandai oleh kecepatan transportasi dan informasi. Islam itu berkarakter “kecepatan” (dan bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu dan syurga). Tiga, dan saya kira ini yang terpenting untuk menjadi catatan Umat kali ini. Yaitu bahwa dunia global kita ditandai oleh keterikatan tapi sekaligus kompetisi yang tinggi (interconnectedness and high competition). Ternyata dari dulu Islam telah mengingatkan itu. Ayat-ayat yang memerintahkan berlomba-lomba seperti “dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan” itu mengindikasikan keduanya. Bahwa di satu sisi manusia itu saling terikat/tergantung, namun juga berkarakter kompetitif. Dan karenanya kompetisi dalam Islam itu bersifat “saling tergantung” (mutual in nature). Perhatikan kata: فاستبقوا (Fastabiqul Khoirot dan saling berlombalah kalian). Kata ini mengindikasikan kompetisi tapi dalam semangat kebersamaan. Berkompetisi tidak harus diartikan menjatuhkan, apalagi dengan ragam manipulasi dan ketidak jujuran. Kepemimpinan dan Dunia Global Saya pernah membaca bahwa kepemimpinan yang efektif itu minimal memiliki 10 karakter yang mendasar. Kesepuluh itu adalah kejujuran (Honesty), kemampuan mendelegasikan (Ability to delegate), komunikasi (Communication), ada rasa humor (Sense of humor), percaya diri (Confidence), komitmen (Commitment), Karakter positif (Positive attitude), kreatifitas (Creativity, saya lebih menyebut inivatif), kemampuan menginspirasi (Ability to inspire), dan intuisi (Intuition). Keseluruhan karakter itu sebenarnya tersimpulkan secara sederhana dalam sebuah ayat Al-Quran di Surah As-Sajadah ayat 24: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami.” Secara global ada tiga kesimpulan penting dari Karakter kepemimpinan atau Pemimpin dalam pandangan Islam. Pertama, “yahduuna bi amrina” (memberikan petunjuk dengan perintah Kami (Allah). Makna dari potongan ayat ini adalah bahwa Pemimpin ideal itu adalah yang paham petunjuk Allah, sehingga mampu memberikan perintah, instruksi, atau kebijakan secara umum “bi amrina” (dengan atau sesuai perintah/ajaran Allah SWT). Masalahnya kemudian ketika Pemimpin itu tidak paham ajaran Allah, apalagi memang anti atau phobia dengan ajaran itu. Atau boleh jadi paham tapi tidak peduli bahkan juga anti dan phobia dengan petunjuk/ajaran Allah. Kedua, “lamma shobaru” (seraya bersabar). Hal ini dipahami bahwa memberikan petunjuk/kebijakan yang sesuai perintah Allah itu tidak mudah. Penuh tantangan dan pastinya memerlukan “mental yang solid”. Sabar itu adalah “a state of mentality” (keadaan mental) yang membaja di hadapan tantangan dan/atau sebaliknya godaan. Pemimpin yang sabar tidak mudah patah semangat karena tantangan yang ada. Tapi juga tidak mudah terjatuh ke dalam jebakan godaan. Ketiga, “bi ayaatina yuuqinun” (yakin dengan ayatKu/tanda-tanda kekuasanKu). Keyakinan itu menghasilkan ketetapan hati. Ketetapan hati itu yang sederhananya disebut “self confidence” (percaya diri). Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Merujuk kepada sepuluh karakter kepemimpin tadi yang tersimpulkan secara gamblang dalam ayat Al-Quran itu, tentu implikasi teknisnya ada pada wawasan yang luas (broaden mindset), berintegritas tinggi (punya Karakter dan akhlak), serta berkapabilitas (termasuk inovatif/kreatif dan memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Dari semua itu, menurut anda siapa calon yang layak? Saya tidak memerlukan jawaban anda. Yang saya inginkan adalah “consult your heart” atau dalam bahasa hadits: استفت قلبك (minta Fatwa pada kata hatimu) Semoga! NYC Subway, 8 Nopember 2022. (*)
Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (2)
Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global BEDA dengan kebijakan imperialism dan expansion Russia dan Vladimir Putin. Russia dan Vladimir Putin sering mencaplok territorial negara tetangga, dan Ukraina bukan yang pertama kali. Siapa yang berani punishing Russia dan Vladimir Putin for invading Ukraine...? PBB menjadi powerless untuk berani melawan Russia dan Vladimir Putin. The rule base of international order has been broken and UNITED NATIONS (UN) can\'t do nothing about it to punish Russia and Vladimir Putin...! Dengan kondisi geopolitik baru seperti itu, maka the rule base of international order yang dibuat setelah perang dunia II dan menjadi basis perdamaian dunia selama 74 tahun, sudah pecah, rusak dan broken...! Russia and Vladimir Putin has broken the international law and order dengan melakukan invasi militer ke Ukraina....! The world order has now changed...! Bagaimana mengembalikan tata hukum international dan universal multilateralism lagi....? Kondisi geopolitik sekarang ini, khususnya pelanggaran hukum international oleh Russia di Ukraina yang mengancam national security negara Uni Eropa, harus dipecahkan. 1). Menegakkan kembali the rule base of international order, yang selama 74 tahun terakhir telah dijalankan oleh PBB dengan baik. Tidak mungkin universal multilateralism bisa dijamin, bila the rule base of international order tidak bisa ditegakkan. 2). Satu-satunya cara untuk menempuh tujuan itu adalah to defeat Vladimir Putin dan Russia di Ukraina. Karena selama Vladimir Putin dan Russia menang di Ukraina, national security negara Eropa terancam dan the rule base of international order has \"Broken\", dan peran PBB menjadi meaningless...! 3). Tindakan NATO, USA dan Uni Eropa plus Australia dan Canada (54 negara) secara unity melakukan sangsi ekonomi terhadap Russia adalah bentuk dari Blok Baru yang muncul sebagai akibat dan konsekwensi dari tindakan Russia dan Vladimir Putin “breaking” the rule base of international order. 4). Bila Vladimir Putin hilang dari percaturan politik dunia, defeated atau stepping down, atau kejadian lain terhadap diri Vladimir Putin, baru the rule base of international order bisa ditegakkan to guarantee multilateralism bisa berjalan lagi, mungkin dengan berbagai new twists di Security Council di PBB. Selama Vladimir Putin berkuasa, akan sulit mengembalikan multilateralism, khususnya universal multilateralism. Tanpa jaminan itu, universal multilateralism yang muncul di dunia hanya sementara, seporadic, mudah terjadi conflicts, regional, akan muncul banyak blok-blok baru dan tidak ada “Universal Multilateralism” under one big umbrella seperti PBB. This is the new world order saat ini, entah disukai atau tidak. Tapi, itulah faktanya. Yang berpikir globalization masih ada dan tetap berjalan, itu orangnya lagi 76 ngimpi...! Sekarang ini dengan military invasion Russia di Ukraina, “globalization” sudah berakhir. Apakah pemimpin Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani masih tidak bisa melihat that globalization has gone for good....? Dengan invasi militer Russia di Ukraina itu, the rule base of international order sudah “rusak”, sudah tidak ada, sudah broken dan PBB tidak berdaya untuk menghukum Russia. Karena itulah, dunia dan geopolitik global saat ini sudah pecah dan muncul blok-blok baru, karena peran PBB menjadi tidak berarti (meaningless). 1). The West (54 negara, NATO, G7, USA, European Union, Australia, Canada, dll) membentuk blok baru untuk melawan Russia dengan sangsi ekonomi, embargo dan military alliances. 2). Russia dan China ingin membentuk blok baru untuk melawan hegemony The West + BRICS countries. 3). Negara Timur Tengah, OPEC dan ASEAN bingung untuk memilih alliances dan banyak yang terjepit diantara 2 kepentingan, yakni kepentingan ekonomi dan pertahanan. 4). Saat ini Saudi Arabia ingin bergabung dengan BRICS, mungkin BRICS menjadi ABRICS atau ASBRICS. 5). Begitu juga Swedia dan Finlandia kini bergabung dengan NATO dan European Union secara militer dan dalam koordinasi pertahanan militer di Eropa. The world has changed and globalization has gone for good...! Bila pemimpin, akademisi dan diplomat Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi atau Menkeu Sri Mulyani berharap membuat perubahan geopolitik atau menghasilkan resolution dari pertemuan G20 yang significant, maka the underlying issue yang mengancam “national security” negara Eropa (European Union) harus dipecahkan dulu. Tanpa memecahkan the threats and the underlying issue yang mengancam national security negara Eropa sehingga The West mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Russia, maka nggak usah 76 ngimpi akan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. At best hanya akan menjadi pertemuan RONDO-20..! Rondo: (rocking and docking) for those world leaders in Bali for photo ops and chit chatting. Ingat: 1). Dialog itu selalu terbuka lewat back channels, lewat pihak ketiga dan indirect diplomacy, tetapi selalu gagal untuk menemukan compromised solution. Pintu dialog itu tetap ada dan terbuka. Menhan USA Lloyd Austin, sering menelphone Menhan Rusia Sergei Shoigu, ketika muncul potensi yang membahayakan akan terjadi perang nuclear. Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Yang menjadi masalah utama bukan tidak adanya keterbukaan atau pintu dialog, tetapi the Russia\'s invasion di Ukraina yang mengancam national security negara Eropa dan tuntutan Presiden Vladimir Putin yang tidak mungkin bisa diterima oleh rakyat Ukraina dan Presiden Zelenskyy. The underlying issues itulah yang harus dipecahkan oleh Presiden Jokowi, Menlu Retno atau Menkeu Sri Mulyani, bila ingin membuat perubahan geopolitik di dunia dan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. Kepercayaan The West terhadap Russia saat ini sudah berubah dan ancaman kekuataan militer Russia terhadap national security negara Uni Eropa kini menjadi prioritas utama, bagi NATO, USA dan European Union. Selama kondisi geopolitik dunia itu tidak berubah, the new Cold-War antara The West Vs Russia dan China, antara G7 Vs BRICS akan terus berlangsung. As of right now, globalization has gone....! (*)
Habib Umar Al Hamid: Berhasil atau Gagal Pelaksanaan KTT G20 di Bali Nanti?
Jakarta, FNN- Habib Umar Al Hamid Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) meragukan keberhasilan pelaksanaan KTT G20 yang akan di gelar di Bali. Pasalnya, kondisi dunia saat ini sedang tidak baik baik saja. Ekonomi global sedang carut marut akibat dihantam covid-19 selama 2 tahun ditambah dengan perang Ukraina dan Rusia sekarang ini. \"Di mana suhu politik dunia yang sedang panas ditambah adanya ancaman krisis global. Bahkan kedatangan Jokowi ke negara yang sedang berperang untuk misi perdamaian sepertinya tidak ada hasilnya, karena mungkin niat Jokowi yang kurang tulus,\" ujar Habib Umar Al Hamid kepada wartawan, Selasa, (8/11/2022). Menurutnya, kedatangan Jokowi ke Rusia dan Ukraina tidak serta merta untuk misi perdamaian. Melainkan ingin mendapatkan bantuan yg diperlukan bagi Indonesia, serta agar dunia mengenalnya sebagai juru damai Indonesia. \"Jadi rencana Jokowi untuk mendatangkan kedua kepala negara yang sedang berkonflik kayaknya mustahil. Sementara belum ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak,\" jelasnya. Dikatakan, Habib Umar, sekarang ini sepertinya konflik makin meluas ke Asia, seperti Korsel dengan Korut, Taiwan dengan China dan Iran dengan Saudi Arabia. Jadi jangan terlalu optimis dengan pelaksanaan G20 di Bali nanti akan berhasil. \"Saya ragu kalau pelaksanaan G20 nanti akan berhasil apalagi untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Marilah berfikir dengan baik andaikan keadaan berubah menjadi yang terburuk, yakni meletus perang dunia, \" tutur Habib Umar. Apakah bangsa Indonesia sudah siap, kata Habib Umar yang kenal dengan beberapa tokoh nasional ini, jika yang terburuk itu yang terjadi, antisipasi apa yang akan dilakukan negeri ini? \"Itulah yang seharusnya dipikirkan oleh elite bangsa ini, khususnya mereka mereka yang sekarang ini sedang memiliki jabatan dan duduk dalam kekuasaan,\" katanya.
Din Syamsuddin: Rejimisasi Agama Langgar Konstitusi
Jakarta, FNN - Gejala perejiman (rejimisasi) agama yang disinyalir oleh Muhammadiyah merupakan fenomena memprihatinkan. Bahkan kecenderungan itu, apalagi jika negara terlibat, dapat dipandang sebagai melanggar Konstitusi. \"UUD 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Maka pemaksaan suatu agama atau paham keagamaan tertentu kepada pihak lain adalah bentuk pelanggaran konstitusi,\" kata mantan Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, M. Din Syamsuddin dalam siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 8 November 2022 malam. Din Syamsuddin setuju masalah itu dibahas dan dijernihkan. Sebab, kalau menguat sangat potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama, dan intra umat beragama. Din mengatakan, rejimisasi paham keagamaan nyata adanya, seperti tampak pada desakan sementara kalangan akan paham tertentu sebagai kebenaran tunggal, dan menyalahkan paham lain, bahkan meminta negara meniadakannya. Atau, negara mendukung paham tertentu dalam penetapan hal keagamaan tertentu dan mengabaikan paham lain. Sikap demikian menurut Din adalah egois, arogan, dan otoriter. Sikap demikian tampak pada kecenderungan mengklaim kebenaran, padahal belum tentu benar, bahkan acapkali melakukan persekusi terhadap pihak lain yang tidak disetujuinya. Jika terjadi di kalangan umat Islam, maka dapat dikatakan kelompok itu tidak mengamalkan wawasan wasatiyat Islam yang antara lain mengedepankan tasamuh (toleransi). \"Jelas itu buka sikap moderat, tetapi bentuk ekstrimitas,\" ujarnya menegaskan. Maka negara harus menolaknya, karena negara harus berada di atas dan untuk semua kelompok. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang memaksakan kehendak dan mengklaim kebenaran secara sepihak, serta mendesak negara untuk mendukungnya. Paham keagamaan terutama dalam masyarakat majemuk termasuk di kalangan Umat Islam, menurut Guru Besar FISIP UIN (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri) Jakarta ini, sangat beragam lantaran ada perbedaan ayat atau hadist yang menjadi acuan dan perbedaan penafsiran terhadap keduanya. Seyogyanya, semua kelompok mengedepankan syura dan berdiskusi mencari kebenaran, karena pendapat tertentu walau diklaim dianut oleh mayoritas belum tentu benar atau lebih baik. Tasamuh (toleransi) dan syura (bermusyawarah) adalah dua watak Ummatan Wasathan atau Jalan Tengah Islam (Wasatiyyat Islam). Kepada kelompok yang menjadi korban atau sasaran persekusi tidak perlu bereaksi karena hanya akan menggoyahkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah. Terhadap mereka, kita cukup mengelus dada betapa sering terjadi ucap dan laku tidak sama. (Anw).
Semua Obat yang Ditarik Punya Izin Edar, Ketua DPD Minta BPOM Beri Penjelasan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot kinerja BPOM dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal pada anak. Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan dapil di Jawa Timur, langkah menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan. \"Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung Etilena Glikol (EG) dan Dietilena Glikol (DEG),\" ujar LaNyalla, Selasa (8/11/2022). Dengan keluarnya izin edar, LaNyalla menilai BPOM seharusnya telah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar. \"Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini,\" ujarnya. LaNyalla pun meminta BPOM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis Vaksin Imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak. “Karena ada testimoni orang tua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal,” tandasnya. Senator asal Jawa Timur itu berharap BPOM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Ditambahkan LaNyalla, BPOM juga jangan saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur BPOM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat. “Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas, red),” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan untuk mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas aman. (mth/*)
Pakar WHO Menyerukan Respons yang Lebih Cepat terhadap Perubahan Iklim
Kopenhagen, FNN - Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Eropa Hans Kluge menyebut respons terhadap perubahan iklim saat ini \"sangat tidak konsisten dan terlalu lambat\" dalam sebuah pernyataan pada Senin (7/11).\"Perubahan iklim dan krisis yang dipicunya sudah lama menjadi keadaan darurat kesehatan yang jelas. WHO dan mitra-mitranya telah lama memperingatkan tentang hal itu,\" ujar Kluge, seraya mendesak para partisipan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP27) yang sedang berlangsung di Mesir untuk bertindak dengan lebih cepat dan lebih koheren.Untuk menghindari peningkatan paparan dan kerentanan terhadap gelombang panas dan peristiwa cuaca ekstrem lainnya, Kluge menyerukan dilakukannya langkah-langkah mitigasi dan adaptasi drastis yang dapat mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat, dan planet. Menurut Kluge, kebakaran hutan dahsyat yang melanda Eropa pada musim panas tahun lalu telah menyebabkan emisi karbon tertinggi sejak 2007, \"mencemari udara kita, menewaskan banyak orang.\" Mengutip sebuah laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), Kluge mengatakan bahwa Eropa merupakan kawasan dengan pemanasan tercepat di dunia, dengan suhu ekstrem telah menyebabkan lebih dari 148.000 nyawa melayang dalam 50 tahun terakhir.Dia memperingatkan bahwa suhu ekstrem dapat menyebabkan tekanan panas yang menjadi penyebab utama kematian yang berkaitan dengan cuaca di Eropa. Berdasarkan data negara, WHO menyebutkan bahwa jumlah kematian yang berkaitan dengan cuaca panas mencapai 15.000 pada 2022, papar Kluge.Tahun lalu, peristiwa cuaca dan iklim yang berefek tinggi seperti banjir dan badai berdampak langsung terhadap lebih dari setengah juta orang, sebut Kluge. Mengutip sebuah laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), Kluge mengatakan bahwa Eropa merupakan kawasan dengan pemanasan tercepat di dunia, dengan suhu ekstrem telah menyebabkan lebih dari 148.000 nyawa melayang dalam 50 tahun terakhirMenurut Kluge, organisasinya berniat untuk \"menggunakan kekuatan kolektif negara-negara anggota WHO untuk mengintegrasikan kesehatan ke dalam rencana perubahan iklim mana pun.\" \"Kita harus melakukannya sekarang jika ingin mencegah krisis iklim berubah menjadi bencana iklim permanen untuk kawasan dan seluruh planet kita,\" kata Kluge. (Sof/ANTARA)
Tiba-tiba Belok Dukung Prabowo, Rocky: Sudah Kita Duga, Jokowi Butuh Penjamin
PRESIDEN Joko Widodo tampak bahagian ketika melontarkan kalimat, “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Apalagi, Prabowo Subianto langsung menyambutnya dengan sikap berdiri tegak dan hormat kepada Presiden Jokowi. Apakah itu sinyal bahwa Jokowi sudah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo yang sebelumnya digadang-gadang sebagai Bakal Capres yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, PPP, dan PAN? Apalagi, sampai detik ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pun belum ada keputusan perihal nasib Gubernur Jawa Tengah ini, apakah PDIP akan beri tikel Bacapres kepada Ganjar atau Ketua DPR Puan Maharani. Prabowo sendiri memang tampak sumringah dengan ucapan Jokowi seolah telah memberi sinyal dukungan kepada mantan rivalnya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu. Prabowo harus super hati-hati atas ucapan Jokowi yang hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan bobot strategi politik sama sekali, apalagi ucapan Presiden bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Sebenarnya, ucapan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto itu tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatian dan simpati dari Prabowo saja. Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar konstitusi dan perundangan yang berlaku. Figur Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat tiket dari PDIP ternyata hingga kini masih belum juga. Mau difasilitasi lewat KIB, di sana ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berhak mendapat tiket KIB maju Pilpres 2024 ketimbang Ganjar. Di sini Ganjar kan cuma penumpang “titipan” Jokowi saja. Dalam kegalauan itulah Jokowi mencoba beralih pada figur Prabowo Subianto dengan celoteh, “setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Bagaimana pandangan pengamat politik Rocky Gerung? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan Presiden Akal Sehat ini dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (8/11/2022). Berikut petikannya. Ini perkembangannya menarik soal Ganjar, saya melihat kok tiba-tiba kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai berubah haluan, meskipun ini masih bercanda gitu. Tapi, kalau bercanda berkali-kali menurut saya bukan bercanda lagi nih soal dukungan terhadap Pak Prabowo. Ya, itu point yang sebetulnya dari awal kita sudah duga bahwa Pak Jokowi akhirnya pertarungannya adalah siapa yang akan menjamin dia. Beberapa minggu lalu saya terangkan bahwa kelihatannya Pak Jokowi lebih mungkin percaya pada Prabowo daripada Ganjar. Karena Prabowo sudah memperlihatkan kesetiaan dari oposisi berubah jadi pengikut. Dan, bahasa tubuh Pak Prabowo terlihat mampu untuk memberi keyakinan pada Pak Jokowi bahwa tugas dia untuk mengamankan Pak Jokowi sesudah lengser juga bisa dipastikan. Kalau Ganjar nggak jelas, mampu gak menjaga Pak Jokowi atau kepentingan-kepentingan Jokowi pasca lengser. Kan itu yang paling penting, terutama soal potensi Pak Jokowi untuk dipersoalkan di kemudian hari itu karena banyak kebijakan yang buruk soal IKN, soal Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merugikan negara segala macam. Jadi, dia potensi itu dan dianggap bahwa Anies nggak mungkin menjamin itu karena Anies datang dari tradisi yang berbeda dan relawan Anies pasti akan menuntut Pak Jokowi untuk diperkarakan di kemudian hari. Jadi itu mungkin bertentangan dengan undang-undang kepresidenan. Tetapi, politik hari ini kan politik intai mengintai, masih ada dendam. Itu saya kira yang dibayangkan Pak Jokowi dan menganggap bahwa Prabowo lebih aman. Ya, memang lebih aman, tapi perubahan rezim kan seringkali bisa berlangsung tanpa melalui sistem yang normal. Nah, kalau sistem yang tidak normal itu terjadi, artinya Anies muncul sebagai pemenang pemilu atau kandidat yang dipilih rakyat melalui sistem yang tidak normal, maka berantakan seluruh agenda Pak Jokowi. Tapi, secara normatif saya kira sinyal itu buat Pak Prabowo. Apalagi Prabowo baru pulang dari Amerika dan mungkin bawa oleh-oleh cerita tentang potensi proksi Amerika diperlukan Indonesia untuk mengamankan Indo Pasifik dan macam-macam. Jadi, kelihatannya ada semacam sinyal atau bukan sekadar sinyal sebetulnya, ada kalkulasi yang sudah final dan itu yang akan jadi patokan partai-partai lain untuk bersiap-siap mengajukan calon tandingan. Kan begitu saja. Kalau Ganjar dari awal nggak jelas, dimain-mainkan Pak Jokowi, dibuatkan musra supaya dukung Ganjar ternyata musranya nggak jalan. Jadi, banyak pengikut Ganjar yang pasti kecewa pada Jokowi. Tapi kan mereka memang tahu bahwa Pak Jokowi janjinya cuma satu, Ganjar Ganjar Ganjar. Tiba-tiba ada perubahan politik dunia di mana diperlukan seseorang yang paham tentang geostrategi. Lalu pertimbangan lain adalah kemampuan untuk deal dengan krisis pangan dan energi dan dianggap krisis tersebut melibatkan pengetahuan luas tentang bagaimana peta energi dunia, peta pangan dunia, dan kelihatan Ganjar mengurus Jawa Tengah saja nggak bisa. Dan itu akibatnya kalau orang yang hendak diusung itu gak memperhatikan global politik, perubahan di dalam era dunia. Jadi, mondar-mandir di tik-tok dari satu panggung ke panggung yang lain. Ganjar lupa bahwa isu dunia itu justru yang akan jadi penentu. Milenial juga berhitung tentang isu dunia, isu lingkungan, isu pangan, isu militer, globalisasi Eropa. Itu yang nggak ada di dalam pandangan Ganjar. Sangat mungkin Pak Prabowo pulang dari Amerika dibekali dengan perspektif geostrategi lalu diterangkan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mengerti bahwa 2022 tidak sama seperti Indonesia 2019 atau bahkan 2024, ketika nggak ada problem dunia. Saya kira Pak Jokowi harusnya konsultasi dengan beberapa orang dekat dan menganggap bahwa ya sudah, Pak Prabowo saja. Itu dari perspektif kepentingan politik Istana. Beda dengan politik rakyat yang menganggap bahwa nggak ada urusannya Jokowi mau siapapun kalau orang menghendaki Anies ya jadilah Anies kan. Tidak mungkin Pak Jokowi itu jadi semacam patokan tunggal. Walaupun dia petahana tapi secara etis gak boleh petahana itu mendorong-dorong seseorang. Itu akan jadi pola nanti. Nanti di era berikutnya Pak Jokowi itu atau Pak Prabowo akan tentukan siapa presidennya. Jadi, untuk apa ada pemilu. FNN kembali mengingatkan bahwa demokrasi adalah peluang untuk semua orang, bukan sesuatu yang dimahkotakan oleh Presiden. Ini bukan sistem kerajaan. Pak Prabowo jadi kayak pangeran yang langsung ditunjuk oleh Jokowi. Nggak bisa dong. Pak Prabowo juga pasti merasa kurang enak kalau sekadar ditunjuk Jokowi. Pak Prabowo kan petarung, mau bersaing itu. Walaupun pesaingnya yang ngalahin Pak Prabowo yang dua kali menang. Jadi, etika politik tetap harus kita pegang. Jangan karena presiden sudah kasih sinyal yang berlebih bahwa yang akan datang itu adalah Prabowo maka semua orang bergerombol di sekitar Gerindra kembali. Nanti Nasdem gigit jari lagi karena sebetulnya bagian dari kekuasaan, tapi nggak dapat restu dari Jokowi. Demikian juga Ganjar. Relawan Ganjar pasti kecewa dan saya dorong relawan Ganjar untuk menentang keputusan Jokowi kan supaya orang nggak anggap kalau begitu relawan Ganjar dipermainkan Jokowi doang dong. Kan kasihan juga Projo cs itu. Suruh bikin musra, ujungnya Prabowo yang direstui. Itu yang saya anggap bahwa rasa moral bangsa ini hilang. Mengintip, minta dibujuk, itu ngapain. Kan itu juga relawan yang banyak LSM di situ, banyak dosen di Projo yang kehilangan harga diri pada akhirnya, dipermainkan oleh seseorang yang memang jatuh dari awal. Watak Pak Jokowi adalah pamer semua hal nanti kemudian dipilih sendiri, lalu dibentur-benturkan. Itu soalnya. Jadi, Jokowi sudah paham bagaimana ngerjain orang. Oke. Ketika beberapa hari yang lalu Anda mau memberikan sinyal bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya sebenarnya masih mikir-mikir. Tapi sekarang dengan dua kali Pak Jokowi menyatakan ini, meskipun bercanda, saya jadi mulai serius. Saya kemudian jadi teringat juga ketika dulu, lama sekali, videonya sekarang viral, Anda pernah berdebat dengan seorang politisi dari NasDem, yang Anda menyatakan bagaimana kalau tiba-tiba nanti Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Si politisi itu menghina Anda, bagaimana mungkin Nasdem mencalonkan Anies. Dan itu kejadian sekarang. Jadi menurut saya, jangan-jangan Anda mendapat bocoran, wangsit, atau Anda memang apa ini Bung Rocky? Kan dari awal kita deteksi Pak Prabowo dengan perhitungan dia yang semi misterius, walaupun kita tahu ujungnya masuk ke kabinet, lalu merasa bahwa hanya dengan cara itu dia bisa berguna, lalu dia yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa sebagai seorang prajurit dia lebih mementingkan negara dibanding pertandingan politik. Lalu Pak Prabowo disingkirkan oleh pemilih muslim, lalu emak-emak ngomel pada Pak Prabowo. Tapi, Pak Prabowo yakin bahwa politik itu artinya mencari jaminan bahwa dia akan mampu untuk memimpin di ujung. Dan perlahan-lahan Pak Prabowo memperlihatkan bahwa kemampuan dia menandingi yang lain terbukti, walaupun sudah dicaci-maki sebetulnya oleh masyarakat pendukung Prabowo awal, tapi dia bisa buktikan bahwa dia bisa dan mampu untuk bertahan dengan ada sedikit kelucuan, ada sedikit percaya diri yang mungkin orang merasa kalau begitu Prabowo menyimpan strategi, ya cerdas juga Prabowo. Kira-kira begitu kan. Nah, itu kira-kira yang dibaca oleh Pak Jokowi. Maka kloplah. Yang kedua, relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan tetap terjaga. Walaupun dasarnya perjanjian batu tulis yang sering saya sebutkan ya itu tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Tetapi, pragmatisme politik juga tahu bahwa kira-kira Mbak Puan itu mau diasuh oleh siapa, sebagai wakil presiden misalnya, sebagai politisi yang kariernya masih panjang. Nggak mungkin dia diasuh oleh Ganjar. Jadi, kira-kira begitu. Ibu Mega juga merasa ya sudah pada Prabowo saja dititipkan. Dan Prabowo juga memperlihatkan kesetiaan kepada Ibu Mega. Jadi, sekali lagi, politik Indonesia itu jangan diukurkan melalui teori-teori komparatif politik, elektoral politik. Di sini tetap feodalisme berlangsung, di sini kasak-kusuk komunalisme jalan terus. Jadi, wangsit mesti dibaca dengan baik. Tetapi, apa artinya itu bagi kita, bagi rakyat Indonesia. Buruklah. Artinya demosnya hilang. Demokrasi dasarnya demos. Tapi demos-nya hilang. Jadi, transaksi antar elit yang dulu diterangkan oleh sosiologi klasik bahwa politik itu sebetulnya transaksi antar elit saja. Di mana pada akhirnya bertemu? Ya di pesta kawinan bertemu, atau di dalam upacara kenegaraan bertemu, sementara rakyat ya statusnya sebagai relawan saja, atau sebagai pendukung Jokowi segala macam. Ya fanatisme rakyat itu akhirnya berbalik menjadi semacam olok-olok saja. Elit akan olok-olok. Jadi, bayangkan buzzer itu bingung lagi. Dari awal sebetulnya mereka nggak taat azas kan. Dulu saya minta pada relawan Jokowi, usir Prabowo dari Istana tuh. Lalu saya dilaporkan, seolah saya menghina Prabowo. Padahal memang faktanya begitu. Kan itu haknya relawan Jokowi, kenapa Pak Prabowo ada di situ? Jadi, Pak Jokowi merasa bahwa ah, nggak penting relawan gua tuh. Kasih amplop tipis juga sudah diam. Itu yang sering saya terangkan, Pak Jokowi bagaimanapun, walaupun kapasitas konseptual dia di bidang pembangunan kurang, nggak mampu berpikir teknokratik, tapi dia mampu membaca psikologi orang. Apalagi sudah 7 tahun. Dia tahu yang ini mukanya cuma minta ditempeleng pakai amplop tipis, yang sana mesti dikeluarin sprindik dulu baru tunduk. Pak Jokowi sudah betul-betul jadi politisi yang paham bagian buruk dari etika massa civilian. Tapi bagian buruknya juga itu yang sedang dipakai oleh Pak Jokowi dan itu yang berhasil sebetulnya tuh. Jadi, dari segi etika politik, buruk sebetulnya. Tetapi, ya sudah. Terima saja faktanya karena kita saya senang bahwa akhirnya politik itu justru memburuk habis-habisan. Karena, kalau nggak memburuk enggak mungkin kita perbaiki. Jadi, biarkan saja itu. Dan ini kalau kita lihat, Pak Jokowi ini secara perlahan dia sudah mulai menunjukkan perannya, bukan hanya sekarang sebagai King, tapi nanti dia akan menjadi king maker, gitu kan. Kan kita lihat coba waktu ulang tahun Golkar, dia mengingatkan hati-hati milih calon presiden, jangan sembrono. Ini diulang lagi di depan Perindo. Dan dia juga menyatakan hati-hati pilih calon presiden. Dan yang luar biasa Hary Tanu pun kemudian menyatakan bahwa apapun pokoknya perintah dari Pak Jokowi akan dijalankan. Saya membayangkan bagaimana Pak Jokowi itu nggak merasa lebih nyaman di luar itu ya, kalau di PDIP dia cuma dianggap sebagai petugas partai, sementara di luar beliau betul-betul diperlakuan seperti raja gitu. Kan faktor utamanya di feodalisme kan. Dan, berkali-kali kita katakan, kalau begitu ngapain kalian bikin partai? Mahkamah partai di mana, dignitas partai di mana, martabat partai di mana kalau mengangguk-angguk pada presiden. Satu-satunya keterangan mengapa ketua-ketua partai itu menggut-manggut bukan hanya karena feodalisme, tetapi karena ada komorbid pada mereka. Gampang nerangin itu. Kalau nggak ada komorbid, kalau nggak ada integritas etis, nggak ada bau korupsi, enggak terlibat di dalam satu dua penggelapan, itu pasti berdiri tegak semua. Sekarang semua partai mulai dipersoalankan. Nasdem mulai diusut tower apa itu, sprindiknya sudah keluar. Itu pertanda bahwa Anies sudah diam saja itu, nggak usah ikut-ikut lagi dalam politik. Jadi, sebetulnya semakin Anies digembirakan oleh masyarakat dan relawan, semakin Istana merasa harus ada kepastian siapa yang akan nantang Anies. Kira-kira begitu. Atau siapa yang musti disingkirkan. Jadi, kelihatannya itu yang terjadi. Seluruh perencanaan KPU nggak ada gunanya. Seluruh Munas yang dibuat, PPP bikin munas, PAN bikin munas, Golkar bikin munas, gak ada gunanya lagi. Kalau Pak Jokowi bergembira maka Pak Jokowi mulai mempermainkan. Ya, semakin tertuju jokenya Pak Jokowi. (sof/sws)
Keamanan di Phnom Penh Diperketat Menjelang KTT ASEAN
Phnom Penh, FNN - Pasukan keamanan berpatroli di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, pada Selasa untuk memperketat keamanan menjelang rangkaian konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN selama 10-13 November 2022, yang juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Pasukan pengamanan dengan kendaraan lapis baja berat berjaga-jaga di sekitar Hotel Sokha di Phnom Penh, lokasi utama penyelenggaraan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN serta serangkaian KTT terkait. Sekitar 10.000 petugas polisi akan dikerahkan di Phnom Penh untuk menjaga keamanan selama KTT ASEAN berlangsung, menurut laporan media setempat. Beberapa pasukan yang dikerahkan juga dilatih ketrampilan, termasuk teknik pertahanan dan kerja sama dengan pasukan khusus negara lain. ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) beranggotakan 10 negara, yakni Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan Myanmar. KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN akan dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan negara-negara anggotanya, tidak terkecuali Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, pada KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN, pemerintah militer Myanmar tidak akan menghadiri KTT atau pertemuan terkait lainnya.Pemerintah Kamboja meminta Myanmar, yang berada di bawah kekuasaan militer sejak Februari 2021, untuk mengirim perwakilan nonpolitik. Tetapi, junta Myanmar menjawab bahwa mereka kali ini tidak akan mengirim siapa pun ke KTT dua tahunan itu.Beberapa pemimpin negara mitra ASEAN juga direncanakan hadir dalam KTT terkait, di antaranya Perdana Menteri China Li Keqiang, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Presiden Rusia Vladimir Putin belum dipastikan hadir dalam KTT terkait.KTT juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN serta KTT terkait akan didahului dengan Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi (SOM) Rabu (9/11).Kemudian pada Kamis (10/11), terdapat 25th ASEAN Political Security Community (APSC) Council Meeting, ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Keesokan harinya pada Jumat (11/11), para pemimpin termasuk Presiden Jokowi akan hadir dalam upacara pembukaan KTT ASEAN. Acara pada hari itu akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dengan mitra-mitranya, yakni KTT ASEAN-China, KTT ASEAN-India, serta KTT ASEAN-PBB.Selanjutnya pada Sabtu (12/11), para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara mitra akan melaksanakan beberapa pertemuan lain, yaitu KTT ASEAN Plus Three, KTT ASEAN-India, KTT ASEAN-Australia, KTT ASEAN-Jepang, KTT ASEAN-Amerika Serikat, dan KTT ASEAN-Kanada.Pada Minggu (13/11), terdapat KTT Asia Timur dan upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN serta penyerahan keketuaan ASEAN kepada Indonesia.(Sof/ANTARA)
Kesaksian dari Ajudan Ferdy Sambo Dalam Kasus Brigadir J
Jakarta, FNN - Ajudan terdakwa Ferdy Sambo, Adzan Romer, memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di PN Jakarta Selatan, Selasa.Di hadapan majelis hakim, Adzan menjelaskan bahwa di tempat kejadian perkara di kompleks Polri Duren Tiga No. 46, dia melihat Eliezer Lumiu (Bharada E), Ricky Rizal, dan Kuat Maruf.Majelis hakim lalu menghubungkan antara keterangan saksi sopir ambulans sebelumnya yang mengatakan bahwa Yoshua masih menggunakan masker. \"Saya tidak tahu, saya tidak tahu sopir ambulans, saya tidak tahu kapan ambulans datang,\" kata Adzan.Selain itu, dia juga mengatakan bahwa ketiga terdakwa yang dilihatnya tidak memegang senjata. Demikian pula saat bertemu terdakwa Ferdy Sambo, Adzan melihat Sambo tidak memegang senjata dan tidak menggunakan sarung tangan.Ketika ditanyakan posisi Putri Candrawathi, Adzan mengatakan bahwa saat itu PC berada di kamar. Dia mengetahui keberadaan PC setelah mendengar suara tangisan. \"Menurut saya nangis biasa, saya dengar sampai depan pintu,\" kata Adzan.Setelah melihat PC menangis, Adzan lalu melihat Sambo membawa Putri keluar rumah menuju garasi. \"Saya melihat Bapak bawa Ibu keluar, saya langsung dampingi keluar,\" katanya. Setelah itu, Ferdy Sambo memerintahkan Ricky Rizal membawa Putri ke rumah di Sanguling.Adzan Romer merupakan salah seorang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Selasa. Sidang itu menghadirkan dua terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi.Sebelumnya, JPU mendakwa mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sambo bersama empat tersangka lainnya disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Pasal 340 mengatur pidana terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.(Sof/ANTARA)
POPULER
