ALL CATEGORY
Arab Saudi Bidik 15 Juta Jemaah Umrah RI, LaNyalla Minta Pengawasan Diperketat
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang menargetkan 15 juta Jemaah umrah asal Indonesia. Hanya saja, ia berharap pengawasan turut diperketat. Target 15 juta jemaah umrah asal Indonesia tiap tahun itu, merupakan bagian dari program Vision 2030 Arab Saudi. Program ini menargetkan kunjungan warga negara asing, termasuk umrah, sebanyak-banyaknya. Menurut LaNyalla, kabar ini merupakan angin segar bagi pelaku bisnis Travel Haji dan Umrah. Meskipun ada saingan dengan aplikasi Smart Pilgrims yang dikucurkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. \"Tentu ini kabar yang sangat baik dan diharapkan mampu menjadi pemantik perekonomian dan berdampak baik bagi usaha travel di Indonesia. Meskipun harus bersaing dengan aplikasi Nusuk dan sejenisnya,” kata LaNyalla, di sela kunjungan daerah pemilihan di Jawa Timur, Rabu (9/11/2022). Namun LaNyalla juga mengingatkan, pentingnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang harus diperketat. \"Pemerintah harus berkaca dari kejadian yang lalu, saat terjadi penipuan haji dan umrah yang merugikan masyarakat. Ini tidak boleh terulang kembali, banyak masyarakat yang sudah merindukan tanah suci pasca pandemi. Sudah menabung lama, kalau tertipu kan itu keterlaluan,\" ujar LaNyalla. Ia menambahkan, terkait perubahan kebijakan terkait umrah yang tidak lagi dengan Kemenag tetapi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal itu perlu diatur dengan jelas. \"Jangan sampai melahirkan polemik dan rebutan lahan bisnis, karena harus tetap bermuatan ibadah bagi jemaah, bukan sekadar wisata religi semata. Harus jelas benang merahnya,\" katanya. (mth/*)
Untuk Pengamanan KTT G20, Polresta Soetta Siagakan 286 Personel
Tangerang, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Bandara Soekarno-Hatta tengah menyiagakan sebanyak 286 personel gabungan untuk pengamanan wilayah kedatangan para delegasi dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. \"Mengingat ada beberapa negara yang akan parkir di Bandara Soekarno-Hatta kita sudah menyiapkan sebanyak 286 personel gabungan untuk melakukan pengamanan,\" kata Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang Askar di Tangerang, Rabu.Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya telah merencanakan titik-titik pengamanan dari sejak jauh-jauh hari. Dimana upaya itu dilakukan sebagai mengantisipasi segala kemungkinan gangguan, yang dapat menghambat jalannya acara internasional tersebut.Ia juga mengungkapkan, pengamanan pada puncak KTT G20 ini akan dilakukan di lokasi VVIP utama yang digunakan oleh para delegasi negara anggota G20.\"Kita juga melakukan mitigasi lebih awal dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengamanan G20 nanti,\" ujarnya.Adapun dalam pengamanan itu, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa skema, baik itu secara terbuka maupun tertutup. Di antaranya seperti pengamanan di gerbang masuk utama sampai objek wilayah VVIP delegasi.\"Kami juga didukung oleh pihak TNI dan Avsec dalam mengamankan beberapa area di Soekarno-Hatta, mulai dari gerbang masuk, tikungan lama, tikungan baru, bundaran sampai objek VVIP utama,\" kata dia.(Ida/ANTARA)
AASB Desak Pemerintah Taati Putusan MK
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) tiba di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (9/11/2022) pukul 11.15 WIB. Aksi tersebut digelar untuk mendesak penentuan Upah Mininum tahun 2023, agar Pemerintah menaati Putusan MK yaitu tidak menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mana UU Cipta Kerja tersebut telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. \"Nama-nama yang saya sebutkan silakan memisahkan diri dan mempersiapkan untuk bertemu dengan MK,\" ucap Arif Minardi, Presidium AASB. Arif menambahkan bahwa perwakilan tersebut diantara lain yaitu Bung Jumhuri, Ibu Narti, Bung Fernandi, Bung Nano, dan Bung Idris. Sebelum bertemu dengan MK, peserta aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Ind)
Media Massa Berperan Mengawal Isu Prioritas G20 Indonesia
Jakarta, FNN - Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) Dilla Amran mengatakan media massa, baik lokal maupun asing, berperan mengawal tiga isu prioritas G20 Indonesia yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.\"Ketiga isu ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak agar berhasil, tidak hanya peran dari pemerintah. Media dapat mengangkat isu-isu ini agar masyarakat memahami apa yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan G20 dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam isu-isu tersebut,\" kata Dilla dihubungi di Jakarta, Rabu.Dia mencontohkan isu kesehatan global yang membahas mengenai pandemic fund atau dana abadi kesehatan global untuk memperkuat kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi.Dana tersebut akan digunakan salah satunya untuk pembelajaran dalam kelompok kecil (peer-to-peer learning) di bidang kesehatan, komunikasi emergency, dan lain sebagainya.Menurut Dilla, Indonesia memiliki sumber daya manhsia (SDM) profesional yang bergerak di bidang itu dan bisa mengakses dana tersebut untuk saling belajar dengan negara-negara lain. \"Peran media di sini adalah untuk mewartakan tentang pandemic fund ini, agar para profesional ini tergerak untuk berpartisipasi aktif di situ,\" ujarnya.Pertemuan puncak KTT G20 ke-17 akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, hingga Selasa (8/11), sedikitnya 17 kepala negara sudah mengonfirmasi kehadirannya di acara puncak tersebut.Acara puncak KTT G20 sendiri akan diliput ribuan pewarta dari berbagai media, baik lokal maupun asing. (Ida/ANTARA)
Kalangan Santri Mampu Melahirkan Pemimpin Tangguh di Tataran Global
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kalangan santri akan mampu melahirkan pemimpin bangsa yang tangguh dan kompetitif di tataran global.\"Saat ini fenomena global berubah sangat cepat, penuh dengan kejutan, penuh dengan risiko dan banyak kerumitan. Hanya orang-orang yang memiliki karakter kuat yang mampu beradaptasi dengan situasi seperti itu. Dan mereka adalah para santri,\" kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Moeldoko menyampaikan pernyataan itu saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Khas Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.Kendati belum merasakan langsung pendidikan di lingkungan pesantren, Moeldoko mengatakan pesantren merupakan tempat pembentukan karakter religius dan kebangsaan yang diaplikasikan dalam sikap semangat berkorban, mandiri, bersahaja, egaliter, tawaduk, dan moderat.Dia mengaku dekat dengan lingkungan pesantren. Hal itu tidak terlepas dari pendidikan keluarga dan lingkungan Moeldoko pada masa kecil. \"Moeldoko kecil ini dulu hidupnya banyak di surau atau mushala. Di situ saya belajar agama dan digembleng oleh kiai. Kalau saya dulu tidak dididik keras, mungkin saya tidak bisa jadi jagoan seperti sekarang,\" kata dia.Moeldoko juga mengingatkan saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis global yakni krisis energi, pangan, dan krisis keuangan. Di tengah situasi tersebut, pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan inflasi Indonesia juga terkendali.\"Tapi, kita tetap harus waspada sebab ancaman krisis global masih di depan mata. Untuk itu, mari kita terus kerja keras dan pertebal keimanan dengan mendekatkan diri pada sang kuasa,” kata Moeldoko.Dalam kesempatan itu, Pengasuh Pesantren Khas Kempek K.H. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj mengatakan dirinya sudah mengenal Moeldoko saat mantan Panglima TNI itu menjabat sebagai Panglima Kodam III Siliwangi.Ia memandang Moeldoko sebagai sosok jenderal yang dekat dengan lingkungan pesantren. \"Saya sudah mengenal beliau sejak sebelas tahun lalu saat menjabat Pangdam Siliwangi. Saat itu beliau menggelorakan bela negara di lingkungan pesantren. Dari situlah cikal bakal harkat santri terangkat. Pak Moeldoko ini juga sosok Jenderal yang dekat dengan lingkungan pesantren,\" katanya.(Ida/ANTARA)
WFH 100 Persen Instansi Pemerintah di Denpasar Selatan, Khusus G20
Denpasar, FNN - Pemerintah Kota Denpasar menyatakan instansi pemerintah Kota Denpasar yang berwilayah di Denpasar Selatan akan melaksanakan 100 persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah khusus G20. \"Yang menjadi titik fokus kegiatan ini adalah yang berada di Denpasar Selatan ataupun yang menjadi titik sentral kegiatan KTT G20 atau yang menjadi kawasan perlintasan yang akan dilalui oleh iring-iringan delegasi,\" kata Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, di Denpasar, Rabu.Dewa Rai mengatakan bahwa instansi pemerintah di Denpasar Selatan setingkat kecamatan, desa dan kelurahan dengan total 10-15 kantor akan melaksanakan WFH dari 12-17 November 2022. \"Tujuannya agar di tanggal 15-16 bisa mengurangi mobilitas ataupun kegiatan masyarakat di jalan, sehingga perjalanan dari delegasi G20 bisa berjalan dengan lancar,\" ujarnya.Sementara itu, kantor instansi pemerintah Kota Denpasar di luar kawasan tersebut tetap dibuka dan bekerja secara langsung karena tidak terdampak secara lintasan. Untuk pegawai di instansi pemerintah Kota Denpasar yang tinggal di kawasan Denpasar Selatan maupun area yang menjadi fokus G20 namun bekerja di wilayah Denpasar Barat, Denpasar Utara, maupun Denpasar Timur, maka tetap menjalani WFH.\"Kita sudah melalui surat, yang bertempat tinggal di Denpasar Selatan kita sudah melakukan edaran surat dan melalui WhatsApp untuk melakukan kerja secara WFH,\" ujar pejabat Pemkot Denpasar kepada media.Selain kantor pemerintahan, sebanyak 218 sekolah juga akan melaksanakan pembelajaran secara daring, namun untuk kantor swasta, Dewa Rai menyebut hanya dapat memberikan imbauan untuk ikut mengurangi mobilitas. \"Untuk kantor swasta sebenarnya tetap diimbau untuk mengurangi dan diatur sistem kerjanya sehingga tidak terjadi keramaian di jalan raya. Pada saat pelaksanaan ini dari segi ketertiban dan kelancaran lalu lintas diminta oleh Bapak Menko Marves agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar,\" kata dia.Kepada masyarakat yang hendak mengurus keperluan di kantor terkait yang menjalani WFH 100 persen, Dewa Rai mengimbau untuk memproses secara daring, menurutnya tak ada kesulitan terkait hal tersebut.\"Waktu zaman COVID-19 itu kan kita sudah pernah melakukan itu (daring) biasa, pada puncaknya ada pembatasan sampai 75 persen, pegawai-pegawai diatur sampai 50 persen masih bisa kita melakukan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi,\" kata dia kepada media di Denpasar. (Ida/ANTARA)
Bagaimana Transisi Energi: Mengurangi Konsumsi BBM Solar Seliter Saja Setahun Tidak Bisa!
Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PEMERINTAH dan PT Pertamina jika fokus ke masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar saja dalam dua tahun ke depan, maka mungkin separuh masalah emisi di Pertamina selesai terkait emisi CO2. Bayangkanlah BBM solar ini setiap 1 liternya sama dengan 2,4 kg karbon. Itu beban yang sangat besar sekali pada masa depan. Sementara di dalam solar berbagai masalah bertumpuk dan sampai sekarang tidak ada kemajuan untuk mengatasi atau menyelesaikan. Apa itu masalah di dalam bahan bakar solar: 1. Subsidi yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun tak mengenal kata berkurang. Dunia akan bertanya mengapa Indonesia mensubsidi bahan bakar kotor begitu besar. 2. Solar ini kuotanya selalu jebol, tidak pernah dapat diperkirakan dengan benar. Dunia bertanya mengapa indonesia merencanakan penggunaan bahan bakar kotor saja jebol. 3. Mafia solar merajalela, maka dunia bertanya, bagaimana bisa bahan bakar kotor diperdagangkan secara kotor melibatkan aparat kotor begitu besar di negara ini. 4. Konsumsi solar yang meningkat setiap tahun. Dunia pun bertanya, mana komitmen Indonesia mengurangi konsumsi solar bahan bakar kotor setiap tahunnya. Paling tidak setahun mengurangi seliter saja, kok gak bisa? 5. Solar digunakan untuk pertambangan batubara dan sawit. Ini lebih gila lagi, bahan bakar kotor digunakan oleh pebisnis yang merupakan pelaku utama pengrusakan hutan Indonesia. Sudah kotor bahan bakarnya, hutan dirusaknya dengan bahan bakar itu. Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Sementara Presiden Jokowi mengurangi konsumsi solar seliter saja di dalam negeri tidak bisa? Perlu dicatat, di sisi lain, hingga Juni 2022 lalu total solar subsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 8,3 juta kiloliter. Adapun total kuota solar subsidi yaitu 14.9 juta kiloliter. Sumber lain mencatat, solar subsidi sekitar 18 juta atau 18 miliar liter. Data mobil diesel jadi masalah karena gak jelas. (*)
Rizal Ramli Sesuai Kriteria Menurut Presiden Jokowi
Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MEMANG, Rizal Ramli adalah Anti-Tesa Presiden Joko Widodo. Karena, NKRI kini Krisis Ekonomi/Utang dan Krisis Akhlak-Moral, yang dambakan Tangan Dingin Kepemimpinan, ya Rizal Ramli. Ekonomi menjadi momok utama beberapa tahun ke depan: maka itu Capres-Cawapres 2024 wajib mempunyai pemahaman ekonomi yang baik, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera, dan berkeadilan sosial. Salah satu calon: Rizal Ramli! Sistem politik presidential threshold 20% menghalangi para calon pemimpin nasional terbaik berpartisipasi dalam Pilpres. Memalukan dan sekaligus menjadi skandal besar bangsa ini. Tantangan utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah ekonomi. Maka itu, pemahaman ekonomi sangat kritikal bagi presiden mendatang, agar dapat membawa bangsa ini keluar dari resesi secepatnya. Salah satu orang tersebut yaitu Rizal Ramli, yang memiliki semua persyaratan dan kualifikasi sebagai Capres 2024. Yang tidak dimiliki olehnya hanya kuota presidential threshold 20%. Sekali lagi, sungguh memalukan, dan skandal besar, kalau Rizal Ramli tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024, akibat sistem demokrasi “kriminal” presidential threshold 20%. Melansir Kompas.com, Ahad (6 November 2022, 06:00 WIB), Presiden Joko Widodo menilai Capres-Cawapres pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. “Memerlukan ini. Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau, tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti... mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022). Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. “Tapi (calon) memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik. Karena situasinya situasi yang tidak normal. Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi perekonomian dunia pada 2023 diperkirakan bakal suram karena dampak berbagai persoalan. Itu berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional. “Itu yang saya sampaikan itu (kondisi) dunia,” ujar Jokowi usai melakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. “Ekonomi dunia tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik. Dalam posisi yang lebih gelap,” katanya melanjutkan. Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak harus berhati-hati. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh 5,44 persen, ia meminta pemerintah tetap waspada dengan krisis ekonomi apapun. “Kita harus waspada meskipun ekonomi kita tumbuh 5,44 persen. Itu adalah sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Harus siap,” katanya. Selain itu, kata Jokowi, perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian dunia dan memicu terjadinya resesi. Ia mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Pasalnya, nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Inflasi semua negara biasanya hanya 1 sekarang 8, lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80 persen, ada 5 negara. Antitesa Jokowi Calon pemimpin nasional yang terbukti sebagai antitesa Jokowi, dan terbukti berani melawan kebijakan oligarki, terbukti pro rakyat, dengan menghentikan proyek reklamasi yang berpotensi mendapat untung Rp 400 – 700 triliun tidak lain adalah Rizal Ramli. Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. “Reklamasi di Indonesia itu biasa harus bisa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor: kepentingan negara, kepentingan nelayan dan kepentingan rakyat,” ujar Rizal di acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, seperti dilansir Liputan6 (22 Jul 2016, 12:39 WIB). Banyak yang bertanya kenapa proyek reklamasi pulau G dihentikan. Proyek ini pun tidak serta merta dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Rizal Ramli menegaskan, menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek ini. “Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membagi pelanggaran reklamasi menjadi 3 yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat,“ jelasnya. Adapun pelanggaran yang disebutkan Rizal antara lain: 1. Pelanggaran ringan. Rizal mengatakan, pelanggaran ini adalah pelanggaran yang mencakup permasalahan administrasi saja, seperti kurangnya surat-surat, perijinan, dan sebagainya. Pada tahap ini pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengembang yang melanggar. Tidak hanya pulau G namun pulau lainnya untuk melengkapi surat-surat dan administrasi lainnya. 2. Pelanggaran sedang. Rizal menuturkan penyebab lain dihentikannya reklamasi di Pulau G karena pelanggaran sengketa luas wilayah. Seperti membangun bangunan baru di atas kanal pembatas yang tidak semestinya. “Sebagai contoh Pulau C dan D yang melanggar luas wilayah dengan membangun bangunan baru yang tidak seharusnya di atas kanal pembatas sepanjang 100 m. Bangunan ini menutup akses nelayan ke Muara Angke dan juga menutup akses saluran banjir menuju laut lepas,” terang pria kelahiran Padang itu. 3. Pelanggaran berat. Dikatakan Rizal, pelanggaran berat ini adalah pelanggaran yang digolongkan sudah membahayakan ketiga sektor akomodasi di atas, yaitu pemerintah, nelayan dan masyarakat. “Pulau G itu sangat berpotensi membahayakan masyarakat untuk apa itu dilanjutkan? Kami sangat membuka kesempatan bagi investor untuk melakukan reklamasi tapi dengan berbagai syarat, jika merugikan dan membahayakan pasti tidak akan kita izinkan,” ujarnya. Rizal Ramli berani melawan oligarki ketika masih menjabat menteri di Kabinet, bukti pelayanan pada masyarakat khususnya nelayan menjadi prioritas utama Rizal Ramli, meskipun berisiko diberhentikan dari jabatan. Ia akhirnya diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang antitesa Rizal Ramli. (*)
Panik Takut Anies Menang
Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA cukup menggelitik pada acara Cokro TV Ade Armando mengajak kaum Nasrani untuk tidak memilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya memilih Anies Baswedan itu sama dengan menukar iman. Kontan banyak pihak mereaksi negatif atas ajakan Armando. Lucunya teman sejawatnya, Abu Janda, turut mengecam politik identitas Ade Armando itu. Sikap berlebihan Ade Armando adalah cermin dari kepanikan bahwa Anies Baswedan sulit tertandingi. Termasuk oleh jagoan Ade sendiri yakni Ganjar Pranowo. Head to head Anies unggul dibanding Ganjar atau Prabowo. Hasil survey CSIS adalah contoh. Gegap-gempita sambutan Anies jauh melebihi keduanya. Ade Armando yang sudah pernah babak belur digebukin makin bonyok saja pikirannya. Mengajak umat Kristen tidak memilih Anies Baswedan dengan alasan tukar iman adalah pandangan picik dari seorang dosen kampus ternama. Anies telah membuat panik banyak kalangan, antara lain: Pertama, kalangan buzzer si tukang dengung. Denny Siregar, Eko Kunthadi, Nong Darol, Ade Armando, dan lainnya terus menyuarakan “ngak ngik ngok” dengan nada lirih dan khawatir. Mencicit seperti tikus celurut. Kedua, partai koalisi pemerintah. PDIP yang semakin teralienasi. Nasib satu koma Puan Maharani, bukan tandingan Anies. KIB nampaknya terbelah juga. Banyak kader PPP, PAN, dan Golkar menyuarakan Anies. Gerindra kehilangan kepercayaan diri dan semakin bingung untuk kawin paksa dengan Muhaimin Iskardar alias Imin. Prabowo Subianto bakal kalah KO. Ketiga, Jokowi sang Presiden yang plin-plan. Plin-nya ingin tiga periode, plan- nya dukung Ganjar. Plin-nya Wapres dari Prabowo plan-nya dukung Erick Thohir. Plin-nya tidak ada Pemilu, plan-nya Gibran Rakabuming Raka jadi Gubernur melalui Pemilu. Mengganjal Anies dengan jurus mabuk. Keempat, KPK yang tidak ajeg. Ketua KPK Firli Bahuri ingin Anies berstatus tersangka untuk kasus Formula E, tetapi anggotanya tidak temukan bukti. Sebaliknya KPK dituntut harus bongkar kasus e-KTP Ganjar dan Puan, serta temukan Harun Masiku, serta periksa dugaan penyimpangan APBN dan isu korupsi Jokowi saat jabat Walikoto Solo dulu. Kelima, lembaga survei pesanan. Dukungan membludak Anies menyulitkan setting permanen. Prabowo nomor satu, Ganjar kedua dan Anies pun buncit. Kepanikan terbukti dengan mulai tidak sering muncul survey. Di samping pembiayaan seret, juga sulit untuk terus-menerus membodohi rakyat. Lembaga survey adalah pabrik hoaks terbesar. Kepanikan pada banyak elemen yang menyebabkan Jokowi didorong untuk mengambil sikap terbaik, yaitu mundur. Diawali dengan anggota Kabinet \'nyapres\' yang segera mundur. Ternyata buru-buru lembaga kacung Istana, Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan bahwa Menteri tidak perlu mundur jika maju sebagai Capres. Bahwa Anies berpeluang besar menang. Rezim Jokowi terus memusuhi dan mengganjal. Bumi hangus adalah pilihan terakhir. Pemilu dicoba digagalkan dengan dua alasan krisis keuangan atau Covid-19 yang dianggap masih ada dan membahayakan. PPKM diperpanjang. Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Ujungnya tidak ada Pemilu. Presiden, DPR dan lainnya diperpanjang periode. Ini adalah antisipasi pahit atas Anies yang berpeluang besar mengalahkan Ganjar, Prabowo, Puan dan lainnya. Oligarki panik dan gemetaran. Bandung, 9 November 2022. (*)
Sebelum Melayu, di Jakarta Omong Apa? (III/habis)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Unicum bahasa Betawi: Senggakan lagu: 1. Sir go bang go sir, sir ata go bang go sir (arti tak dipahami) 2. Siapuh (idem) 3. Tarik (idem) Teriakan kemenangan: Ata di lakiw mutu-mutu ja\'e. Kalau ja\'e bahasa Egypt. Memberi semangat: Opedi. Meneriaki maling: Pegot. Ekspresi Terkejut: 1. Kaget-kaget makan nasi ame garem. 2. Lus tunjung gagang payung. Senggakan lagu: 1. Ala dum 2. Ya le ya le 3. Piri2 pak bakul centong 4. Heba Lagu bangkitkan semangat: Rambate rata (semua sama).. Hayu tarik tambang. Sejarah tak akan pernah kehabisan sumber. Ci ci putri Tembako lima kati Mak None none. Si Tiitin mau ape (Koor) Mau CABE. (RSaidi).
POPULER
