ALL CATEGORY
Menkominfo: Pusat Data Nasional Perkuat Efisiensi E-Governance
Cikarang, FNN – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengatakan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun di Indonesia memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien.“Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data,” kata Menteri Johnny di sela acara “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional” di kawasan GIIC, Cikarang, Jawa Barat, Rabu.Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan pembangunan PDN ini nantinya dapat berdampak pada efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.Menurut Johnny, kini dalam lingkup untuk pemerintah saja, saat ini ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.“Demikian halnya dengan aplikasi pemerintah. Aplikasi pemerintah ada 24 ribu lebih. Nanti, pada saat (pembangunan) PDN ini selesai, kita harapkan ini terkonsilidasi di sini. Pusat datanya terkonsilidasi di sini, mengatur aplikasi pemerintah juga di sini,” ujar dia. Meski salah satu tujuan dari PDN adalah untuk efisiensi dan integrasi, Johnny menilai terdapat beberapa aplikasi besar dan penting dari pemerintah yang harus dijaga, termasuk di dalamnya aplikasi Peduli Lindungi.Namun, lanjut dia, perencanaan pusat data harus dipersiapkan dengan matang agar pengaplikasiannya dapat berlangsung optimal.“Sehingga, aplikasinya lebih efisien dan memudahkan, dan layanan e-governance-nya jadi lebih baik untuk mendukung PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Johnny.Sementara itu, Kementerian Kominfo bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, dan pihak terkait lainnya telah melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan PDN di GIIC Deltamas, Cikarang.Menkominfo mengatakan, proyek ini dibiayai melalui bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan APBN rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontrak senilai 164,6 juta euro.Di sisi lain, Kementerian Kominfo berencana membangun empat PDN berstandar global Tier-IV yang terletak di wilayah Jabodetabek; Nongsa Digital Park Batam; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terakhir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru.“Spesifikasi teknisnya hampir sama, jadi tinggal duplikasi teknis yang ada di sini untuk kemudian dibangun di tiga lokasi lainnya yang sudah disebutkan. Namun, itu semua sangat tergantung dengan ketersediaan dananya,” kata Menkominfo. (mth/Antara)
Menkes: Meningkatnya Kasus COVID-19 Akibat Munculnya Subvarian Baru
Surabaya, FNN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga subvarian baru.\"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Rabu.Ia menyatakan bahwa subvarian baru itu memang ciri-cirinya ialah penularannya cepat sehingga mengakibatkan ada lonjakan kasus.\"Orang sudah divaksin, sudah kena, cepat juga tertular. Dan masuk RS (rumah sakitnya) juga sedikit di atas BA2.75 bulan Agustus kemarin,\" katanya.Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022.\"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" katanya.Menkes memprediksi, kasus COVID-19 di Indonesia akan terus melonjak. Dia mengakui kalau sekarang sudah masuk gelombang ketiga. Tapi, kasus-kasus terbanyak, apalagi yang subvarian baru, banyak ditemukannya di kota-kota besar.\"Kasus paling banyak ditemukan di Bali, Surabaya, Jakarta. Gelombangnya sudah mulai naik sekarang. Jadi dijaga dari sekarang,\" kata dia.Melihat fakta itu, ia mengajak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster untuk segera vaksin.\"Yang belum vaksin cepat vaksin. Kalau punya orang tua belum vaksin, paksa vaksin, belum booster, paksa di-booster,\" katanya.Menurut dia, hal itu dikarenakan vaksinasi dan booster itu sangat mengurangi risiko masuk rumah sakit dan wafat. \"Dia akan tertular, tidak apa-apa tertular, tapi kalau dia divaksinasi, dia itu ringan. Jadi tolong cepat-cepat vaksinasi, dan yang sudah tapi belum booster, cepat di-booster,\" kata dia.Selain vaksin, Menkes mengimbau masyarakat memperketat protokol kesehatannya lagi.\"Jadi saran saya, tetap pakai masker. Karena kasusnya lagi naik cepat sekarang. Dan yang belum divaksin, harus segera booster,\" demikian Budi Gunadi Sadikin. (mth/Antara)
Menko Marves: Persiapan KTT G20 di Bali 99 Persen
Badung, FNN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan persiapan seluruh rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15--16 November 2022 telah mencapai 99 persen.Ia menjelaskan berbagai persiapan termasuk terkait infrastruktur, transportasi, logistik, dan keamanan, berjalan sesuai rencana.\"Saya kira (persiapan KTT G20) berjalan baik. Bapak Presiden (Joko Widodo) kemarin sudah melihat sendiri semua persiapan. Saya kira sudah 99 persen,\" kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadiri seminar internasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 yang terdiri atas sejumlah kementerian, lembaga, TNI, dan Polri telah melakukan berbagai persiapan untuk KTT G20.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian G20, pada tahun ini berlangsung di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Badung. Sementara itu, lokasi lain yang turut dikunjungi para tamu negara selama KTT G20, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove Ngurah Rai di Denpasar, dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di Jimbaran, Badung.Presiden Joko Widodo, yang bakal memimpin seluruh rangkaian pertemuan KTT G20, pun mengecek langsung persiapan itu pada 7--9 November 2022.Presiden Joko Widodo, didampingi oleh beberapa menterinya termasuk Menko Marves, mengecek persiapan dan simulasi penyambutan para tamu negara di Gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, The Apurva Kempinski, Garuda Wisnu Kencana, dan Tahura Mangrove Ngurah Rai.Pada sela-sela kunjungannya itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia siap menerima tamu-tamu negara untuk KTT G20.\"Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20,\" kata Presiden RI di Bali, Selasa (8/11).Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebut ada 17 kepala negara anggota G20 yang mengonfirmasi menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali.Beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang terkonfirmasi bakal menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.Sejauh ini, kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Bali belum dapat dikonfirmasi. Presiden Jokowi menyampaikan dua pemimpin negara itu masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing.\"Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Meletus, Lontarkan Abu Setinggi 1,5 Kilometer
Jakarta , FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan aktivitas vulkanik erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur, berupa abu yang terlempar sekira 1.500 meter di atas puncak gunung berapi itu.Petugas Pos Pengamatan Gunung Sumeru Mukdas Sofian mengatakan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 0 detik pada pukul 15.50 WIB.\"Kolom abu terpantau berwarna putih hingga abu-abu dengan intensitas tebal ke arah timur laut,\" kata Mukdas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu malam.PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengunjung, atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.Selain itu, masyarakat, pengunjung, atau wisatawan juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Semeru karena rawan bahaya lemparan batu (panas).PVMBG juga merekomendasikan untuk selalu mewaspadai potensi jatuhan awan panas, jatuhan lahar, dan lahar di sepanjang sungai atau lembah hulu dari puncak Gunung Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. serta potensi lahar pada sungai- sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan.Aktivitas Gunung Semeru terdapat di Kawah Jonggring Seloko yang terletak di sisi tenggara puncak Mahameru. Erupsi Gunung Semeru umumnya berupa letusan gunung berapi dan abu strombolian yang terjadi tiga hingga empat kali setiap jam.Letusan tipe vulkanik ditandai dengan letusan eksplosif yang terkadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya.Kemudian terjadi letusan tipe strombolian yang biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru.Pada saat letusan eksplosif biasanya diikuti oleh aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah yang lebih rendah dan arah alirannya sesuai dengan pembukaan kawah dan lembah di Gunung Semeru.Arah pembukaan kawah Gunung Semeru saat ini adalah ke arah tenggara atau ke arah hulu Besuk Kembar, Besuk Bang, Besuk Kobokan, demikian Mukdas. (mth/Antara)
Paus Fransiskus Mengecam Penggunaan Tentara Bayaran di Ukraina
Vatican City, FNN - Paus Fransiskus pada Rabu mengecam penggunaan tentara bayaran dalam perang Rusia terhadap Ukraina. Paus mengatakan bahwa mereka menciptakan \"begitu banyak kekejaman\" terhadap penduduk.Berbicara di hadapan audiens umum, Fransiskus mengatakan: \"Saya kembali menyerukan doa bagi para martir Ukraina, marilah kita panjatkan kedamaian kepada Tuhan bagi orang-orang yang bermasalah ini dan yang menderita begitu banyak kekejaman, begitu banyak kekejaman oleh tentara bayaran yang sedang berperang.\"Fransiskus tidak secara spesifik menyebutkan Rusia dan tidak memberikan penjelasan. Perusahaan militer swasta Rusia, Wagner Group, dituding Uni Eropa dan Amerika Serikat diam-diam melancarkan operasi atas nama Kremlin di Ukraina. Pasukan Rusia menyerbu Ukraina sejak Februari tahun ini.Presiden Rusia Vladimir Putin mengeklaim bahwa perusahaan itu tidak mewakili negara, namun pekerja kontrak militer swasta itu memiliki hak untuk bertugas di mana saja di dunia selama mereka tidak melanggar hukum Rusia. (Sof/ANTARA/Reuters)
Dua Pengedar 53 kg Sabu Asal Aceh Dituntut Hukuman Mati
Bandarlampung, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alfriady Effendy menuntut dua terdakwa pengedar 53,59 kilogram narkotika jenis sabu asal Aceh dengan hukuman mati.Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I Bandarlampung, Provinsi Lampung, Rabu, Jaksa Alfriady membacakan tuntutan hukuman mati untuk dua terdakwa bernama Baihaqi (38) dan Anwar (37).\"Menuntut kedua terdakwa tersebut agar dihukum dengan hukuman mati,\" katanya dalam persidangan perkara narkotika itu di PN Tanjungkarang Kelas I Bandarlampung.Dia mengatakan perbuatan kedua terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Penasihat hukum terdakwa, Deswita Apriani menyatakan keberatan atas tuntutan Jaksa Alfriady karena hukumannya terlalu tinggi. Pertimbangannya, lanjut dia, lantaran lokasi penangkapan tidak sesuai untuk disidangkan di Lampung. \"Penangkapan di Aceh, seharusnya klien kami diadili di pengadilan Aceh,\" katanya.Terkait tuntutan tersebut, pihaknya pada Senin (14/11) akan mengajukan pledoi (pembelaan) yang akan disampaikan dirinya dan kedua terdakwa.Ia mengharapkan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar bijak dalam mengambil keputusan saat membacakan putusan untuk kedua terdakwa. \"Kami minta waktu satu minggu untuk menyusun pledoi, namun diberi waktu hingga Senin karena waktu tahanan akan lewat. Meskipun singkat, tapi kami tetap jalani proses yang diberikan oleh hakim,\" katanya.Kedua terdakwa menjalani sidang atas perkara peredaran 53,59 kilogram narkotika jenis sabu. Kedua terdakwa yang merupakan warga Aceh itu sebelumnya ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri atas Polda Lampung. Polda Aceh, BNNP Lampung, dan Bea Cukai Aceh.Penangkapan terjadi pada Kamis (14/2/2022). Saat itu tim gabungan telah menggagalkan pengiriman 53,59 kilogram sabu yang akan diedarkan di Provinsi Lampung. Tak tanggung-tanggung, penangkapan puluhan kilogram sabu jaringan internasional Thailand itu dilakukan di perairan Sumatera Utara (Sumut) saat para tersangka melakukan transaksi.Barang haram tersebut dibungkus dengan kemasan teh China. Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus pada Januari 2022 saat polisi menangkap dua pelaku dengan barang bukti tujuh kilogram sabu di Bandarlampung.(Sof/ANTARA)
Anies Presiden, Rocky: Beban Ekonomi dan Politik Lebih Berat, Minggu Kedua Sudah Ditagih
APAKAH sekarang ini Presiden Joko Widodo sudah berperan juga sebagai Raja Indonesia? Haruskah seorang Bakal Calon Presiden mendatang minta restu ke Jokowi agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, misalnya, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi mengingatkan. Peringatan Presiden Jokowi tampaknya ditujukan kepada Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres 2024. Pernyataan Jokowi di atas bisa ditafsirkan bahwa Nasdem “sembarangan” memilih Anies sebagai Bacapres 2024. Sementara warga Jakarta yang pernah dipimpin Anies selama 5 tahun, sudah merasakan perubahan, Jakarta lebih baik. Janji-janji kampanye yang pernah dilontarkan Anies pun sudah dipenuhinya, tidak ada yang tertinggal. Tampaknya, Jokowi memang sedang galau dan panik, kepada siapa nantinya dia akan bersandar. Sementara Ganjar Pranowo, meski sudah direstuinya, tapi nasibnya hingga kini tidak jelas. PDIP belum juga mencalonkannya. Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang tadinya diharapkan menjadi kendaraan untuk mencalonkan Ganjar, tidak juga menentukan sikapnya. Itu juga karena Ketum Golkar Airlanggar Hartarto sendiri juga ingin didukung Jokowi sebagai Bacapres 2024. Apalagi, belakangan secara terbuka, Presiden Jokowi terkesan mendukung Menhan Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. Setelah Jokowi menang dua kali Pilpres, “Setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi Itulah sikap Jokowi dalam beberapa hari belakangan ini. Dukung sana-sini dengan mengabaikan etika politik, seolah dia sudah menjadi Raja. Sinyal-sinyal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung, dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (9/11/2022). Berikut petikannya. Senang sekali ini kita terus bisa update situasi yang, meminjam bahasanya Bung Rocky, karena terlalu banyak kekacauan di sana-sini. Iya, banyak kekacauan dan orang nggak punya perspektif, lalu karena nggak punya perspektif menjadi fanatik. Kan fanatik itu kalau nggak dituntun oleh perspektif, oleh cara pandang, lalu masuk dalam cara pandang buta. Cara pandang buta itu nggak mau peduli itu siapa dia, ada apa di situ, pokoknya gua suka sama dia tuh. Langsung tuh. Dan itu yang menyebabkan perselisihan internal para pendukung masing-masing capres maupun antar-para pendukung. Jadi, saya balik lagi bahwa teman-teman semua ini, FNN ditugaskan oleh peradaban untuk menuntun pembersihan politik dari kalangan fanatik, dari kalangan feodal. Itu buruknya. Dari kedua belah pihak, mau oposisi mau petahana, semuanya ingin kita clear-kan. Supaya ada level playing field yang betul-betul hanya didasarkan pada kemampuan membaca politik secara rasional. Ini menarik kalau Anda sudah membahas soal ini. Mari kita bahas soal moral etika berkaitan dengan pencapresan. Ada dua fenomena: Pertama, fenomena tentang Anda sendiri yang saya juga mesti menjelaskan kiri kanan di mana orang mempertanyakan tentang sikap Anda, berkaitan dengan pernyataan Anda tentang LBP yang cocok jadi wakilnya Anies itu. Sampai sekarang, tadinya saya pikir ini cuma bercandaan, ternyata serius, banyak orang nangkapnya. Kedua, ini kritik dari teman kita sendiri, tentang Pak Jokowi yang memberikan restu dan mengendors secara langsung Pak Prabowo untuk jadi calon presiden. Ini dianggap sebagai menyalahi etika dan terkesan negara kita ini sekarang berubah jadi monarki. Kalau monarki berarti Pak Jokowi bakal jadi raja dong. Silakan Anda mulai dari mana. Yang Anda dulu deh. Orang terus-menerus mengaitkan saya sebagai pendukung Anies, pendukung AHY, ya jelas saja karena saya nggak mendukung Jokowi, nggak mendukung Ganjar kan. Tapi, bukan mendukung dalam pengertian menjadi tim relawan. Saya mendukung setiap orang yang punya gagasan masuk di dalam wilayah politik. Jadi yang punya gagasan itu. AHY punya gagasan, Anies punya gagasan, maka saya dorong supaya masuk ke situ. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah supaya gagasannya AHY, gagasannya Anies, dihadapkan langsung dengan gagasannya Ganjar. Kan itu. Dengan kata lain saya juga mendorong Ganjar datang ke dalam wilayah debat publik di pers, di FNN, supaya kita adu gagasan, bukan adu jual spanduk. Itu masa lampau. Ngapain spanduk ada di mana-mana, tetapi gagasannya kita nggak tahu. Jadi itu konteksnya. Lalu pada waktu seminar dengan FNN, orang bertanya, siapa yang layak jadi wapres. Saya nggak peduli mau siapa jadi wapres nggak ada urusan dengan saya. Cuma saya uji, Anies memberi syarat. Wapres itu ABC, lalu kita uji siapa yang mampu itu. Nggak ada yang mampu, maka saya sodorkan. Kalau parameternya adalah kemampuan menambah elektabilitas dari wilayah non-muslim, kan mesti begitu pengertiannya, maka LBP. Kenapa? Karena LBP datang dari wilayah yang bukan wilayah Anies, jadi tambah. Kalau syarat kedua Anies adalah yang mampu untuk menertibkan kasak- kusuk, bahkan saya pakai bajingan-bajingan begundal di DPR, ya Pak Luhut. Kenapa? Karena Pak Luhut ngerti permainan koboi-koboi yang ada di DPR. Terpenuhi yang kedua. Yang ketiga, kalau Anies mensyaratkan wakil presidennya mampu untuk mengelola pemerintahan secara birokratik junto teknokratik, pasti cuma Pak Luhut. Karena Pak Luhut berhasil menyelesaikan banyak soal terus sehingga dapat banyak penugasan dari Pak Jokowi. Kan itu masuk akal kan? Lalu orang marahin saya, marahin FNN, kok Rocky pro Luhut. Bukan saya pro Luhut, tapi parameter Anies hanya ada pada Luhut. Kan gitu. Jadi orang-orang ini, yang otaknya dangkal juga, jadi fanatik pada Anies, lalu musuhin saya tuh. Padahal, saya justru menguji parameter itu. Lain kalau dikatakan kan AHY bisa. Loh, saya bilang iya AHY juga saya dorong, tetapi di dalam parameter Anies AHY enggak masuk. Kenapa? AHY enggak punya pengalaman teknokratik, belum pernah memerintah. Jadi, orang marah ke saya. Loh, Anies yang bikin (persyaratan). Kalau sekarang misalnya saya bilang, oke, AHY enggak bisa, berarti siapa yang punya pengalaman di pemerintahan. Gibran. Sekarang saya bilang tuh, Anies ambil Gibran saja wakil presidennya kan? Kan Gibran punya pengalaman jadi walikota. Nanti orang marah lagi ke saya. Itu namanya orang sudah masuk pada fanatisme. Padahal, kita ingin supaya politik ditumbuhkan dengan parameter-parameter akademis. Kalau kita uji sekarang Gibran, Gibran masuk kriteria ketiga dari Anies, punya pengalaman pemerintahan. Gibran mampu nggak menertibkan perkelahian politik nanti di DPR, karena saya bayangkan kalau Anies menang, tetap saja partai politik bukan dikuasai Anies. Kan tetap minoritas PDIP, partai pendukung Nasdem segala kan. Jadi, hal semacam itu yang kita uji. Apakah Gibran punya pengalaman pemerintahan? Punya, walikota. Apakah Gibran mampu? Belum tentu dia mampu. Apakah Gibran nambahin suara, pasti nambahin suara dari wilayah PDIP. Jadi, Gibran tinggal satu soal. Jadi semua kita ukurkan berdasarkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Kan begitu. Aher boleh dimajukan karena Aher punya pengalaman pemerintahan. Boleh nggak Aher menambahkan suara, ya sama juga tuh. Aher dengan Anies sama tuh suaranya. Syarat kedua dari Anies, mampu menertibkan persaingan politik di DPR, kelihatannya tidak mampu, karena PKS juga sedikit. Sama nasibnya dengan Demokrat. Mana mungkin Demokrat mampu untuk menguasai parlemen. Tetapi, kalau Aher lebih mungkin karena presiden Anies terpilih, lalu suara pergi ke PKS tuh, maka suara PKS naik tuh. Saya nggak membayangkan Anies terpilih suara Nasdem naik. Lain itu. Jadi Anies terpilih presiden, tapi Nasdem suaranya ya segitu-gitu saja kan? Orang menganggap ya lebih baik pasangkan saja. Kalau saya memilih Anies, sebagai muslim misalnya, maka saya akan memilih PKS. Kira-kira begitu ukurannya. Enggak ada terbalik begitu. Jadi kalkulasi Nasdem juga bisa keliru. Nah, semua ini adalah permainan di kepala untuk kita atur. Kenapa politik tumbuh dengan kekacauan ini. Karena nggak ada nol persen. Kan itu intinya kan. Jadi, karena tukar tambah, Anies terpaksa mesti pasang parameter, yang memang secara awal orang langsung lihat kesan bahwa Anies memang ingin serius. Nah, bahkan saya tambahkan, seandainya Anies dapat calon wakil presiden yang memenuhi kriterianya, pertama menambahkan suara, kedua mampu mengendalikan politik di Parlemen, dan ketiga dia akan mampu menjalankan pemerintahan. Oke. Wakil presidennya sudah cocok, siapapun namanya. Terus tiba-tiba, dua minggu pertama tagihan dari kreditur internasional tuh, dua minggu berikutnya tagihan dari China soal harus bayar kelebihan atas anggaran di kereta cepat, macam-macaam. Dua minggu kemudian ada ketegangan di Indo Pasifik, nah lantas itu bubar pemerintahannya tuh. Karena Anies akan digoyang kembali oleh petahana, karena dia menang bukan atas dukungan Pak Jokowi. Jadi, Anies akan mendapat oposisi lebih besar justru ketika dia menang. Dan, ketika dia menang, beban politik dan ekonomi yang dibebankan oleh Presiden Jokowi mulai ditagih di minggu kedua, kalau dia menang. Ini semua bayangan di kepala dan kita mesti mampu untuk bikin konstruksi di kepala, begitu. Supaya relawan juga paham, nggak sekadar memilih, tetapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itu sebetulnya intinya kenapa kita hentikan fanatisme itu. Soal Etika Politik Jokowi Yang kedua tadi soal Bivitri. Bivitri bagus menerangkan soal itu karena Bivitri memang pakar hukum tata negara, dia bisa melakukan perbandingan secara ketatanegaraan dunia. Memang nggak ada dalam tradisi Presiden itu muncul sebagai raja di dalam sistem Republik. Lain kalau Pak Jokowi itu raja maka boleh semua orang minta restu sebagai Sabdo Pandito Ratu. Jadi kita balik lagi pada feodalisme kan. Gerindra sudah putuskan Pak Prabowo calon presiden. Itu keputusan Gerindra, keputusan dari sebuah partai, dan itu keputusan tertinggi kehendak anggota. Ngapain lagi minta izin pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang nggak bisa, misalnya, lalu Gerindra mau ngapain? Demikian juga Golkar, memutuskan Pak Airlangga jadi calon presiden, tapi saya minta izin dulu. Artinya, Airlangga atau Prabowo nggak peduli dengan keputusan kongres atau munasnya, kan? Jadi, hal-hal semacam ini mesti kita terangkan dan Bivitri mengingatkan bahwa ini bukan monarki loh. Justru karena demokrasi maka kekuatan rakyat itu ada pada partai politik, bukan pada presiden. Presiden itu kan dipilih di dalam sistem yang kompetisinya fair. Jadi, kalau presiden kasih sinyal saya maunya Prabowo, itu artinya presiden tidak tahu etika demokrasi. Ya boleh saja dia bilang diam-diam, empat mata, tetapi dia mengucapkan ke publik artinya dia punya preferensi. Apa hak presiden untuk mengatur munas. Jadi, Presiden akan bilang Munas Golkar itu harus dibatalkan, demikian Munas Demokrat. Semua munas harus dibatalkan karena saya hanya peduli Munas Gerindra. Itu nggak boleh diucapkan. Jadi, mestinya Pak Prabowo juga mengatakan, iya, terima kasih Pak Presiden, tetapi itu bukan cara demokratis. Airlangga juga bisa bilang begitu. Supaya orang tahu bahwa Gerindra itu dipimpin Prabowo, bukan oleh Jokowi. Supaya orang tahu bahwa Golkar itu dikendalikan oleh Airlangga, bukan oleh Jokowi. Supaya orang ngerti bahwa PKB itu adalah milik Cak Imin (Muhaimin Iskandar), bukan milik Pak Jokowi. Kan itu intinya. Jadi, begitu sebetulnya kalau saya teruskan logika dari Mbak Bivit tadi. Saya coba komentari, tetapi sekaligus pertanyaan lagi kepada Anda, politik yang Anda sebut tadi fanatisme berlebihan, sekarang anak-anak muda menyebutnya baper. Baper ini enggak boleh dalam politik dan yang perlu kita ingatkan sebagai media, FNN itu menjaga jarak pada semua kekuasaan, pokoknya kita jaga jarak pada semuanya. Tetapi, one day, media itu juga harus punya keberpihakan. Dan, itu jelas parameternya kapan kita mesti berpihak. Yang kedua, saya kira saya tadi mikir-mikir ketika Anda menjelaskan itu, tetapi sebenarnya Pak Jokowi juga enggak bisa disalahkan sendirian. Karena Pak Prabowo itu bolak-balik memuji Pak Jokowi di mana-mana, berkali-kali. Bahkan Pak Prabowo sudah menyatakan kalau terpilih jadi presiden ingin membentuk kabinet seperti kabinet Pak Jokowi. Pak Airlangga juga bilang begitu bahwa capres dari KIB harus konsultasi dulu ke Pak Jokowi. Begitu juga dengan Puan Maharani yang sebenarnya dia juga petugas partai, dia datang kepada Pak Jokowi dan dia minta-minta dukungan untuk menjadi calon presiden. Jadi, Pak Jokowi juga punya kecenderungan semacam itu, tapi para politisi kita juga punya seperti itu. Jangan-jangan ini kultur baru di kita, kultur demokrasi monarki. Iya, kalau dirumuskan, relawannya baper, tokoh-tokohnya caper. Pak Parbowo caper itu, atau kalau saya mau lebih tajam lagi, cemen. Pak Prabowo mesti bilang gitu karena dia ada di dalam. Nggak mungkin dia mengatakan bahwa yah, itu payah Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di dalam, Airlangga ada di dalam. Jadi kita mesti bedakan mereka sebagai Menteri, terpaksa mesti muji-muji Jokowi kan. Tetapi, begitu ada persaingan politik, batas itu hilang. Dia mesti kembali pada konstituennya yang menghendaki otonomi. Jadi itu intinya sebetulnya. Kita nggak ada soal, Airlangga muji-muji, tetapi orang akan ingat Airlangga itu pemimpin Golkar. Jangan sampai keputusan Golkar dianulir hanya karena pujiannya pada Jokowi. Jadi, kesulitannya begitu. Di mana ini dimulai? Ini semua dimulai oleh kesalahan Pak Jokowi sendiri yang dulu menghendaki supaya nggak ada partai politik masuk. Sekarang partai politik masuk. Kita nggak bisa membedakan ini Airlangga atau Prabowo menteri atau sebagai ketua partai. Jadi, kacau perpolitikan kita. Etika itu yang musti kita bersihkan. Dengan kata lain, mereka yang memihak pada presiden, ya sudah bilang saja bahwa kami tidak akan bersaing dengan Presiden Jokowi. Tapi, diam-diam kan Airlangga mulai menarik diri dari KIB dan mulai kasih sinyal bahwa dia bisa bersaing. Jadi, sebetulnya itu yang disebut sebagai pragmatisme. Pragmatisme artinya mengambil keputusan ketika semua hal sudah diuji. Itu namanya pragmatisme. Ditemukan kembali pengertian baru. Kalau sekarang bukan pragmatisme tapi oportunisme, kalangan oportunis. Ya, ini para penjilat sebetulnya. Kita tidak ingin lihat Indonesia tumbuh dalam ludah yang berlebihan dari para penjilat. (ida/sws)
Kapal Perang Iran Melakukan Misi Perdamaian ke Indonesia
Jakarta, FNN - Dua kapal perang asal Iran, IRINS Makran-441 dan IRINS Dena-75, bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, dalam rangka melakukan misi perdamaian di Indonesia. Kedua kapal perang itu telah berada di wilayah perairan Indonesia sejak 5 November 2022. Komandan IRINS Dena-75, F Fattahi, mengatakan, misi perdamaian tersebut berkaitan dengan perbincangan pengamanan jalur lintas laut untuk kapal komersil kedua negara.\"Pada dasarnya, isinya mencoba mengamankan jalur lalu lintas internasional, khususnya kapal-kapal komersial Iran,\" kata Fattahi di atas IRINS Dena-75, seperti dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu.Fattahi menjelaskan, misi perdamaian yang dibawa tersebut dikeluarkan langsung oleh Markas Besar Angkatan Laut Iran. Setelah melakukan misi di Indonesia, dia belum mengetahui akan menuju negara mana lagi untuk menyebarkan misi perdamaian ini.\"Sebagai salah satu anggota Angkatan Laut, kami hanya akan melaksanakan tugas,\" ujar Fattahi seraya menambahkan dalam satu atau hari ke depan akan keluar dari Indonesia. Sementara itu, Kepala Staf Komando Armada Indonesia TNI AL, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Iran diharapkan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang dan tetap memiliki semangat yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. \"Kerja sama antara Angkatan Laut kedua negara telah terjalin sejak lama, dan kunjungan dua kapal perang Iran di Jakarta, menjadi momentum yang sangat baik dalam meningkatkan hubungan sekaligus berbagi pengalaman para personel Angkatan Laut kedua negara,\" kata Yayan.(Sof/ANTARA)
Ada Perubahan pada Pasal Penyerangan Martabat Presiden
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan.Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi itu kepada Komisi III DPR dalam rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. \"Ya, kami tambahkan di naskah terbaru,\" kata dia.Ia mengatakan, perubahan dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tersebut berupa tambahan penjelasan, di antaranya penjelasan bahwa penyerangan harkat dan martabat yang dimaksudkan adalah menista atau memfitnah.Kemudian, kata dia, dalam pasal 278 draf RUU KUHP teranyar itu dikatakan pula pasal itu tidak dimaksudkan menghalangi kebebasan berpendapat, maupun berdemokrasi dan berekspresi, sehingga di dalam penjelasan itu, ujarnya lagi, pemerintah ingin menyatakan bahwa unjuk rasa itu tidak menjadi persoalan ataupun masalah.\"Makanya mengapa kita membunyikan, kalau dia menyampaikan ekspresi atau pendapat itu dalam bentuk unjuk rasa sesuatu yang tidak ada masalah, begitu,\" ujarnya.Ia pun mengaku terbuka terhadap masukan anggota Komisi III DPR terkait pasal-pasal di dalam naskas RUU KUHP yang diserahkan pihaknya hari ini agar dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk ditindaklanjuti dalam agenda pembahasan pada 21 dan 22 November mendatang. \"Tadi usulan dari Pak Taufik Basari tadi ada penambahan lagi beberapa hal untuk mencegah jangan sampai ada multi interpretasi,\" kata dia.Sebelumnya dalam raker, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menyampaikan masukannya agar pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU KUHP dibatasi yakni menyangkut bentuk fitnah.\"Supaya tidak meluas lagi tafsirnya, maka saya mengusulkan agar yang dimaksud dengan menyerang harkat dan martabat presiden ini kita batasi dengan bentuk fitnah yaitu tuduhan yang diketahuinya tidak benar,\" katanya.Menurut Basari pembatasan dalam pasal tersebut diperlukan guna menjaga marwah negara demokrasi, serta mencegah agar tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh pemerintah yang otoritarian.\"Hal yang sama juga terkait dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan oleh karena itu ini pun kita batasi bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan berupa fitnah,\" ujarnya.Menurutnya, diperlukan batasan penjelasan yang objektif dalam pasal tersebut agar lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. \"Jadi biar jelas dan pembuktiannya pun juga objektif, kalau penghinaan kan subjektif, ya,\" kata dia.(Sof/ANTARA)
RUU BPOM Diharapkan Perketat Pengawasan Obat dan Makanan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berharap rancangan Undang-undang terkait Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah menjadi UU dapat memperketat pengawasan obat, makanan, dan minuman.\"Ke depan juga perizinan harus makin diperketat, monitoring, evaluasi, dan pengawasan di lapangan atau bahasa sederhananya post market, pengawasannya harus ditingkatkan sehingga jangka panjang tata kelola prosedur terhadap pengawasan obat dan makanan saya kira akan diperbaiki lagi,\" kata Rahmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.RUU BPOM saat ini sudah masuk prolegnas. Pembahasannya kini sudah pada tahapan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.Dengan adanya RUU BPOM tersebut, dia berharap kelak pengawasan obat, makanan, dan minuman akan makin diperketat sehingga ke depan tidak ada lagi kasus seperti gangguan ginjal akut. Selain pengawasan, pembenahan di tahapan perizinan juga penting.Rahmad juga berharap tidak ada lagi kebijakan yang bolong-bolong dan membuat BPOM tidak bisa mengakses bahan-bahan baku atau kandungan bahan baku yang diimpor oleh importir. Menurut Rahmad harus ada harmonisasi kebijakan dan perbaikan dengan melibatkan BPOM.\"Siapa pun atau apa pun yang akan dimasukkan ke industri farmasi terkait dengan obat-obatan, makanan, dan minuman, ya, BPOM harus mendapatkan akses, harus mendapatkan informasi, juga mendapatkan data,\" kata dia.Dengan demikian, menurut Rahmad, hal-hal atau zat yang membahayakan tubuh, harus dilarang keberadaannya ketika masuk industri farmasi.Terkait dengan kasus gangguan ginjal akut, Rahmad menilai Pemerintah sudah berjibaku menemukan penyebab utama. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan konsumsi obat sirop, sehingga kasus turun drastis.Ia berterima kasih kepada pihak farmakologi yang telah melakukan uji obat sirop. Kini, lanjut dia, juga ada kemajuan beberapa pasien dengan terapi obat Antidotum Fomepizole yang pemerintah dapat dari Australia.Namun, dia juga mendorong ada pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kasus gangguan ginjal akut yang sudah merenggut banyak nyawa anak-anak. \"Harus dibawa ke ranah hukum. Pastinya akan dibuka secara terang benderang oleh BPOM dan polisi karena ini sudah menjadi atensi semua pihak, termasuk Presiden,\" kata dia.Rahmad mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal perkembangan penanganan kasus gangguan ginjal akut tersebut. \"Kawal bersama, semoga bisa menjawab keadilan bagi rakyat, terutama bagi keluarga yang anaknya jadi korban. Saya kira harus usut tuntas, kawal penuh, dukung penuh,\" ujar Rahmad.(Sof/ANTARA)
POPULER
