ALL CATEGORY
Upaya Jakarta Content Week 2022 Membawa Industri Kreatif Indonesia ke Eropa
Jakarta, FNN – Yayasan Pulau 17000 Pulau Imaji berkolaborasi dengan Frankfurt Book Fair (FBF) menyelenggarakan Jakarta Content Week 2022 dengan mengusung tema \"Collabrate\" yang berlangsung pada 11-13 November 2022 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Jakarta Content Week atau Jaktent 2022 merupakan acara yang menghadirkan rangkaian program yang melibatkan bidang industri kreatif di Asia Pasifik, mulai dari lokakarya, gelar wicara, kurasi buku, diskusi literasi, konten kreatif, kultur pop, hingga kuliner. Frankfurt Book Fair sebagai salah satu kolaborator yang menginisiasi acara ini mendukung penuh kegiatan tersebut. Salah satu perwakilan FBF, Claudia Kaiser menyatakan mereka melihat potensi berkembangnya industri kreatif dengan adanya kerja sama antara Jerman dan Indonesia. \"Kami merasa sangat penting untuk mendukung industri kreatif dan pertukaran antara Jerman dan Indonesia dan Asia Pasifik di industri kreatif karena suatu hal terjadi. Berbagai hal berkembang, kami dapat melihatnya dan untuk kami itu sangat penting untuk menciptakan lebih banyak kerja sama antara industri dan negara kami,\" ujar Claudia saat menghadiri Konferensi Pers Jakarta Content Week 2022 di Teater Wahyu Sihombing, TIM, Jumat (11/11). Acara yang pertama kali diadakan secara luring ini telah memasuki penyelenggaraan ke-3. Dengan mengusung tema \"Collabrate\" sebagai kombinasi dari kolaborasi dan kalibrasi diharapkan agar acara tersebut menjadi wadah untuk menaungi komunitas di industri kreatif. Alvinta Purba selaku General Manager Jaktent 2022 mengatakan kolaborasi Jaktent dengan FBF membawa peluang mewujudkan harapan tersebut hingga ke wilayah Eropa. \"Melalui kerja sama kita dengan Frankfurt Book Fair juga, kita harapannya ke depan bisa lebih banyak membawa industri kreatif. Nggak cuma khususnya di Indonesia, tapi di Asia Pasifik atau bahkan di Eropa sana,\" kata Avi. (oct)
Putin Tidak Datang karena Tidak Mau Merepotkan RI
Surabaya, FNN - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang menghadiri penutupan \"the 19th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club\" di Moskow, Rusia pada Kamis (27/10) mengemukakan ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali sudah ia prediksi sebelumnya, karena Putin tidak mau merepotkan RI sebagai tuan rumah.\"Putin tidak mau Indonesia \'berantem\' dengan negara lain, terutama anggota G7 (negara barat), karena kehadirannya. Putin tidak mau merepotkan Indonesia. \'Berantem\' dengan satu negara saja sudah merepotkan, apa lagi dengan banyak negara,\" kata Connie dalam percakapan dengan ANTARA, di Surabaya, Jumat sore.Ia menyadari bahwa semua pihak menginginkan dan berharap Putin hadir di Bali mengikuti seluruh pertemuan di KTT G20, dimana Indonesia memegang keketuaannya. Tapi ya itu tadi, Putin tidak mau merepotkan RI sebagai tuan rumah.Menurut Connie, Putin menganggap RI sebagai sahabat, sehingga ia memanggil Presiden Jokowi sebagai \"saudara kami\". Karena itu, ia (Putin) tidak akan hadir di Bali, karena menghormati \"saudaranya\" dan tidak ingin merepotkan RI.Mengenai kesertaan dirinya dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto dalam pertemuan di Moskow, Rusia, Connie menuturkan, Putin punya klub diskusi (valday) dimana saat itu mengumpulkan 111 ilmuwan/akademisi dari 44 negara dengan latar belakang berbagai disiplin keilmuan dan membahas berbagai sudut geopolitik, keamanan energi, sumber daya alam, ekonomi, perdagangan dunia.\"Awalnya saya sempat tertanya ke Pak Andi (Gubernur Lemhannas), kok kita yang dari Indonesia nggak ditanyai, karena dari beberapa negara lain diminta bertanya. Saya merasa pertanyaan saya lain. Setelah itu baru Indonesia diberi kesempatan bertanya,\" ujarnya pula.Connie menuturkan, pertanyaan yang ia sampaikan bahwa kehadiran Rusia di KTT G20 di Bali sangat penting, karena ini kehormatan Presidensi RI. Kedua prinsip Bung Karno (Soekarno) yang Non-Blok yang ingin semua pakta pertahanan di muka bumi harus dihapuskan. Dunia harus fair untuk semua orang dan semua negara.Untuk pertanyaan ketiga Connie mengaku sempat lupa, karena melihat tatapan tajam Putin (jarak 4 meter dengan Connie). \"Namun, setelah itu ketegangan berakhir hingga suasana jadi cair ketika dirinya mengemukakan ingin berfoto bersama dengan Putin,\" katanya lagi.\"Saya juga bilang bahwa banyak orang Indonesia menjadi penggemar Rusia/Putin, sehingga semua orang bilang \'uraaa...\',\" ujarnya sambil tersenyum.(Sof/ANTARA)
Kapal Perang TNI AL Digelar di Sektor Strategis Perairan Bali
Jakarta, FNN - Kapal perang TNI Angkatan Laut telah digelar di sektor-sektor strategis sekitar perairan Bali dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. \"Kapal-kapal perang ini telah mulai melaksanakan pengamanan sejak 6 November 2022 dan berakhir 19 November 2022 yang salah satu tugasnya melaksanakan \'hailing\' kapal-kapal yang melintas di wilayah ALKI II dan memastikan setiap sektor aman serta tidak ada ancaman bahaya apa pun,\" kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat. Untuk memastikan kesiapan pengamanan Presidensi KTT G20, kata Julius, sebelumnya telah dilaksanakan peninjauan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) bertempat di Gelanggang Olahraga Praja Raksaka Bali, Rabu (9/11). Sebanyak 14 KRI dikerahkan TNI AL, yakni KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, KRI Karel Satsuit Tubun-356, KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Sultan Iskandar Muda-367, KRI Fatahillah-361, KRI Malahayati-362, KRI Sultan Nuku-373, KRI Surabaya-591, KRI Teluk Banten-516, KRI Wahidin Sudiro Husodo-991, KRI Tarakan-905, dan KRI Bima Suci.Selain itu, dikerahkan 1 SSY Batalyon Gabungan Marinir, 7 Tim Kopaska, 5 Tim Dislambair, dan 1 Tim Kesehatan, sedangkan dukungan pangkalan melibatkan Lanal Denpasar, Lanal Mataram, dan Lanal Banyuwangi. Sementara pesawat udara dari Puspenerbal yang dilibatkan, yaitu Heli Bell HU 4205 Onboard KRI Tarakan, Heli Bell HU 4207 Onboard KRI Surabaya, Heli Panther HS 1303 Onboard KRI Raden Eddy Martadinata, Heli Panther HS 1304 Onboard KRI I Gusti Ngurah Rai, Heli Phanter HS 1310 Onboard KRI Sultan Hasanuddin. Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan rasa bangganya karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dalam \"event\" bersejarah ini. \"Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20 merupakan kepercayaan, kehormatan, dan kebanggaan. Di balik itu terkandung tanggung jawab dan tantangan bagi kita untuk memastikan pertemuan G20 aman, lancar, dan berhasil, Saya yakin kita mampu menjawab ini dengan gemilang,\" kata Kasal.(Sof/ANTARA)
Megawati dan Puan Tabur Bunga Tragedi Itaewon, Netizen: Lupa ya Kanjuruhan Lebih Dekat
IRONIS memang. Meski korban penembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, mencapai 135 orang tewas, ternyata Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat kunjungan Megawati dan Puan ke Korsel itu? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (11/11/2022). Setelah memberi kuliah umum di Universitas Bengkulu, saya kira sama ya, Anda temukan di berbagai daerah apa yang dipikirkan oleh publik. Iya. Itu akhirnya saya bikin komparasi bahwa ekspresi lokal itu tidak bisa dipahami hanya melalui keterangan pers dari partai-partai di pusat. Jadi dari pusat itu nggak paham bahwa di daerah itu perintah partai pusat beda dengan keadaan lokalnya. Jadi, kelihatannya ini dari segi kepartaian itu nggak ada hubungan langsung antara DPP dan pengurus daerah. Keluh kesah dari pengurus daerah menunjukkan kepada siapa itu tidak online sebetulnya atau tidak inline apa yang menjadi ekspresi daerah dan apa yang diputuskan di pusat. Bagi mahasiswa kendati Bengkulu sedikit melemah karena prestasi akademis yang tidak tumbuh dengan baik dan itu masih takut untuk mengekspresikan pikirannya, tapi mereka anggap bahwa ini permulaan. Jadi, mereka mengundang saya dengan maksud berani untuk bicara. Jadi, terlihat bahwa kampus memang membutuhkan diasuh kembali oleh akal sehat. Kira-kira begitu tema mereka, karena dia nggak dapat informasi lain tentang politik selain dari FNN. Semua hal akhirnya dikembalikan pada kehadiran FNN. Itu jadi FNN sudah jadi talk of the town di Bengkulu. Syukurlah kalau memang apa yang kita lakukan itu semacam ada manfaatnya. Ada kontribusi kita terhadap pemikiran-pemikiran di daerah begitu, karena memang sejak awal kan channel ini kita dedikasikan untuk itu. Itu mahasiswa tanya bagaimana desa kalian tahu. Mereka bilang, di desa kami juga setiap hari itu ada komunitas untuk saling mengingatkan bahwa ini ada video FNN. Jadi, mereka sebut ibu-ibu, emak-emak, itu begitu ada pertemuan para petani, misalnya, itu membahas isu FNN. Mereka menganggap bahwa yang penting mereka dengar. Kalau mengerti itu mungkin masih susah. Jadi, begitu cara mereka mengapresasi percakapan-percakapan di FNN. Terima kasih. Nanti kita mencoba sedikit menurunkan bahasa, tapi susah juga. Saya kira mereka juga nanti lama-lama kalau ikuti kita terus juga paham. Jadi, hal yang menggembirakan sebetulnya kendati mereka jujur mengatakan bahwa sebetulnya mereka nggak paham tapi mereka tahu ini politik yang benar. Mereka cuma ingin ada suara yang bisa memungkinkan mereka tahu bahwa pikiran mereka disambungkan melalui jalur-jalur sosial media. Dan, FNN ya itu yang mereka lihat sebetulnya tuh. Dosen-dosen juga begitu tuh, hadir banyak dosen, ada yang berbisik-bisik, tapi ada yang langsung lantang. Oke Bung Rocky, sekarang kita bahas hal yang lagi rame, karena Bu Mega dan Mbak Puan sedang di Korea. Kan Mbak Puan mendapat gelar Doktor Honoris Causa yang kedua dan ini dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Bu Megawati. Tapi sekarang ini netizen lagi heboh karena selama di Korea rupanya Ibu Mega dan Mbak Puan itu berkunjung ke Itaewan, tempat di mana ada tragedi di sana, kemudian dia meletakkan bunga di sana sebagai tanda duka cita. Saya kira ini bagus, tapi kemudian netizen mempersoalkan kenapa kok sampai Korea jauh-jauh datang ke situ, tapi ketika ada peristiwa di Kanjuruan kok tidak kedengaran Ibu Megawati dan Mbak Puan. Ini digugat oleh para netizen ini Bung Rocky. Ini soal standar etik pemimpin. Ini benar dan kan memang nggak ada pejabat yang datang ke situ dan tokoh-tokoh partai menganggap itu sekadar tragedi. Dia nggak bisa paham bahwa itu juga adalah konstituen, yang kalau Pemilu dikerahkan untuk mengusung tokoh tertentu, tapi ketika terjadi peristiwa itu, seoalah-olah lepas tangan. Karena itu hak publik sebetulnya buat mengintip kegiatan Ibu Mega di Korea, dan mulai bikin penilaian. Jadi betul, kendati publik Indonesia itu seolah-olah tidak peduli, tapi begitu ada perbandingan mereka langsung anggap bahwa ini enggak benar tuh. Jadi kepekaan muncul selalu ketika ada perbandingan. Itu artinya, mereka sebetulnya dari awal tahu bahwa yang terjadi di Malang itu harus dapat perhatian lebih besar dari Ibu Mega. Karena di situ juga wong cilik tuh. Jadi, keluh kesah atau semacam sinisme itu menunjukkan bahwa rakyat kita peka terhadap ketidakadilan. Dan, itu yang mesti dipahami oleh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega dapat doktor, belum balik ke Indonesia itu masih di Korea, sudah dinilai sebagai tidak peka, ya apa gunanya simbol-simbol akademis itu. Ya. Ini saya kira sebenarnya kayak gini nggak perlu baper juga kalau netizen mempersoalkan ini. Karena persoalan seperti ini saya kira sangat substansial. Jadi, kesannya itu kan seperti tidak ada ketulusan kalau di luar negeri bisa menunjukkan semacam itu, kenapa hal yang sama tidak bisa dilakukan, justru harusnya yang lebih diutamakan ketika terjadi dalam negeri, bukan di luar negeri. Ya itu yang kita maksud bahwa standard moral orang Indonesia sebetulnya tinggi dan begitu kontras diperlihatkan, muncul evaluasi dan evaluasi itu yang juga diberlakukan oleh rakyat Indonesia atau netizen kalau melihat kebijakan pemerintah yang timpang atau berbohong. Jadi, cara kita membaca oposisi sekarang adalah melalui sinisme, satire dari netizen, itu dasarnya. Jadi Pak Jokowi atau pemerintah jangan anggap bahwa oposisi itu berhenti ketika partai-partai itu diserap dalam kekuasaan. Tetap saja, suara masyarakat sipil itu suara yang jujur, suara yang jernih. Tentang Prabowo Didatangi Projo Oke, Bung Rocky kita ngomongin kelanjutan obrolan yang kemarin. Kemarin Pak Prabowo didatangi oleh Projo yang baru saja menyelenggarakan musra di Sumatera Barat dan kalau di Sumatera Barat kita pasti tahulah memang Pak Prabowo juga menang di sana pada pilpres yang lalu. Dan sebenarnya mereka ini juga tidak hanya akan menemui Pak Prabowo, tapi juga menemui orang lain seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno dan sebagainya. Tetapi sekarang ini menjadi berbeda pertemuan itu setelah Pak Jokowi meng-endorse Pak Prabowo gitu, dan kata Projo, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, jadi Projo juga mendukung Pak Prabowo. Ini jadi sangat menarik dan Pak Prabowo juga memberikan sinyal bahwa dia merasa nyaman bekerja sama dengan Jokowi dan dia minta agar komunikasi dengan Projo terus berlanjut. Saya kira ini kan sebenarnya sinyal-sinyal politik yang kita bisa baca ke mana arahnya. Ya, apa gunanya lagi Projo kalau “kami mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi”. Jadi, ngapain dukung lagi kalau presidennya sendiri sudah mendukung. Ngapain relawan sibuk-sibuk? Kan fungsi relawan memperkuat dukungan kepada presiden. Sekarang presiden bilang ya saya sudah pastikan, Presiden Jokowi mestinya bubarin saja kan. Nggak ada manfaatnya lagi. Karena presiden langsung. Lain kalau Projo yang tekan Jokowi untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo maka Projo bisa klaim itu. Kalau sekarang Projo enggak klaim apa-apa. Kan Projo mau bilang ya Pak Jokowi sudah putuskan maka kami ikut. Itu bukan berita. Itu namanya pengikut Jokowi jadi apa yang diputuskan Jokowi dia ikut. Jadi Pak Jokowi bilang oke maka dia ikut. Bayangkan, misalnya dulu Projo sangat anti-Prabowo. Mereka merasa ini jijik, misalnya, menyebut nama itu. Sekarang mereka mesti nyebut itu karena Presiden Jokowi sebutkan nama dia, nama Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo itu enggak ada problem juga, didukung enggak didukung. Bagi Pak Prabowo yang penting dia dapat sinyal bahwa Jokowi tidak akan menghalangi Prabowo, maka Pak Prabowo mengkonsolidasi partainya tuh. Yang bekerja siapa nanti? Ya relawan Gerindra, bukan lagi relawan Jokowi sebetulnya. Jadi agak ajaib sebetulnya ini para relawan Pak Jokowi mondar-mandir atau ke sana kemari saja kerjaannya. Nggak ada poin di situ. Itu yang dari awal kita terangkan bahwa musra itu akhirnya akan berhenti itu sebelum tuntas 31 provinsi yang dijanjikan itu. Karena amunisinya juga habis, karena para sponsor tahu bahwa mending langsung saja Jokowi yang ucapkan daripada lewat musra. Jadi begitulah keadaan kita. Jadi terima saja bahwa memang pasti ada atau bahkan paradoks politik. Apalagi yang mesti diucapkan selain mengatakan “Selamat Datang Pak Prabowo”! Kira-kira begitu. (ida/sws)
Presiden Hanya Menjadi Badut Alat Kekuasaan Bandit dan Bandar Politik
Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROF Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai Oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” katanya. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” lanjut Prof Salim Said. Dengan modal yang dimiliki oligarki, mereka bisa bersama-sama mengelola kekuasaan. Demokrasi dan Oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani (Aristoteles). Kekuasaan akan menjadi hukum. Kalau itu terjadi, John Locke, Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), maka tirani mulai (berkembang). Pondasi negara hukum dan demokrasi akan mati suri. Bertambah runyam kalau PKI sudah masuk pada semua pos penyelenggaraan negara. Komunisme ini menganut faham Antroposentrism (artinya, orang yang menganggap kebenaran berdasarkan diri sendiri). Persis dengan keadaan dan kelakuan Rezim saat ini. Oligarki dan PKI baik sendiri-sendiri maupun dengan bersenyawa akan dan telah melakukan kudeta dan menghancurkan negara ini. Oligarki telah mampu membajak UUD 1945 Asli diubah menjadi UUD 2002, rezim ini sadar atau tidak telah mengubah arah negara tanpa arah. UUD 1945 itu bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini, telah dihancurkan. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya sekali karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah mal administrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan Bandar dan Bandit politik dengan segala kuasanya berakibat negara di jurang kehancurannya. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan dengan dukungan para Bandar dan Bandit politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kuasa politik kekebalan hukum dan konsesi ekonomi yang telah membahayakan negara. Presiden kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Seruan secepatnya negara harus mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UUD 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandit, Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. (*)
Mengapa Mesti Anies?
Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik DEKLARASI pencapresan Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasdem tentu saja melahirkan pro dan kontra. Sesuatu yang wajar terjadi, ketika terjadi pembelahan di masyarakat selama ini dibiarkan saja. Apalagi Anies adalah orang pertama yang dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam pemilu 2024 mendatang. Ketika partai-partai lain bahkan masih ragu untuk menunjukkan calonnya. Dan, hal itu diawali dengan begitu ngototnya Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam dugaan korupsi balap Formula E, dengan barang bukti yang tak cukup. Sehingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendahuluinya dengan mendeklarasikan Anies sebagai Bacapres. Terlepas dari permainan politik di tingkat elit, masyarakat banyak ternyata melihat sesuatu yang lain pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa pendeklarasian dirinya sebagai salah satu Bacapres 2024 melahirkan antusiasme yang luar biasa di kalangan rakyat. Tidak hanya di ibukota Jakarta. Tapi bahkan di seantero kepulauan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sebuah fenomena pertama yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa, jutaan relawan Anies tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Fenomena itu menimbulkan pandangan yang beragam. Tapi tak dapat dipungkiri, Anies begitu digandrungi. Dia seolah dipandang bagai manusia setengah dewa yang diutus Tuhan. Saat negara sedang dalam masalah besar. Anies diharapkan rakyat sebagai tokoh yang akan melahirkan perubahan yang besar. Dari keterpurukan multi dimensi yang ada sekarang menjadi kejayaan yang dicita-citakan. Dari kehidupan rakyat yang morat-marit secara ekonomi menjadi kesejahteraan yang merata bagi semua kalangan. Bahkan, juga dari ketidakadilan penegakan hukum menjadi penegakan hukum yang adil buat semua. Dan berbagai persoalan bangsa yang sudah sangat mendesak untuk dibenahi. Suatu pemandangan yang aneh bisa kita lihat nyata sebagai bukti begitu eratnya kaitan Anies dengan hasrat rakyat banyak untuk bisa merasakan perubahan. Ketika masa jabatannya habis, misalnya, dan dia harus meninggalkan Balai Bota Jakarta, Anies diapresiasi dan dielu-elukan jutaan warga miskin ibukota. Seperti diberitakan banyak media, ribuan warga menyerbu Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Ahad (16/10/2022). Mereka ingin menyaksikan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang hendak mengucapkan kata-kata perpisahan. Ketika tiba di Bundaran HI sekitar pukul 07.57 WIB, Anies menyapa para peserta Car Free Day yang ada di lokasi itu. Tapi menjelang kedatangannya, warga Jakarta sudah bentangkan spanduk Terima Kasih Anies di Depan Plaza Indonesia. Ada juga yang meneriakkan “Anies for Presiden”. Pemandangan itu kontras sekali dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan mesti meninggalkan kantornya di Balai Kota Jakarta dalam kesunyian. Karena Ahok hanya mendapatkan kiriman karangan bunga oleh sejumlah kalangan. Tidak ada rakyat yang melepas dan mengelu-elukannya. Dan, bisa ditebak bahwa puluhan karangan bunga itu berasal dari orang-orang kaya yang tentu saja pemuja Ahok. Mengapa Anies? Pertanyaan ini bisa jadi datang dari mereka yang tidak suka Anies. Atau, mereka yang lebih setuju dengan statusquo yang ada sekarang. Meskipun di hati kecilnya mengakui bahwa keadaan bangsa dan negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan tentu saja pertanyaan ini bisa dijawab oleh sebagian besar rakyat kecil yang kini terseok-seok menghadapi kenyataan beratnya beban ekonomi yang mesti mereka tanggung sehari-hari. Dalam suatu kesempatan, mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pernah mengemukakan pandangannya tentang kebijakan masa lalu sejumlah pemerintahan di ibukota Jakarta. “Selama bertahun-tahun di Jakarta, selalu dilakukan operasi yustisia. Untuk menjaring rakyat kecil dan orang-orang miskin dari desa yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di ibukota,” begitu kata Anies. Dan, pastinya mereka yang pernah tinggal dan menetap di Jakarta bisa memaklumi karena pernah menyaksikan langsung operasi yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Dapat dibayangkan, orang-orang yang miskin dan papa itu ditangkapi di terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta dan di berbagai tempat kumuh lainnya. Mereka dikejar-kejar, digelandang dan diperlakukan secara semena-mena di suatu tempat yang layaknya disebut penjara. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka kemudian dipaksa pulang kembali ke kampung halaman mereka. Mereka seolah tidak dibolehkan untuk sejenak merasakan kenyamanan ibukota yang baru ada di angan-angan mereka. Suatu kebijakan yang tidak menghargai harkat kemanusiaan mereka. Harus dimaklumi bahwa kebijakan itu sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa penduduk luar Jakarta seolah tak berhak untuk tinggal dan menetap di ibukota. Dan ini hanyalah salah satu contoh kecil saja dari sejumlah kebijakan tentang keberpihakan Pemda DKI Jakarta kepada rakyat jelata yang papa. Menurut Anies, operasi yustisia tidak pernah dilakukan di airport-airport yang merupakan tempat kedatangan orang-orang kaya. Sehingga, begitu jelas bagaimana pemerintah DKI Jakarta memperlakukan rakyat kecil yang papa itu. Perlakuan yang sangat kontras dengan kebijakan terhadap mereka yang berpunya. Selama bertahun-tahun, persoalan ini seolah dianggap tidak masalah. Tapi di masa kepemimpinan Anies, kebijakan itu dihapuskan. “Kami melakukan perubahan terhadap kebijakan ini. Karena, menurut kami, Jakarta adalah kota untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat yang diperlakukan semena-mena,” katanya. Pengendali Oligarki Berbeda dengan Joko Widodo yang selama ini oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sebagai petugas partai dan oleh sejumlah pakar politik dianggap sebagai boneka oligarki, Anies tidaklah demikian. Menurut pandangan pakar politik Eep Saefulah Fatah, selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak menjadi petugas partai. Dia juga tidak dikendalikan oligarki. Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Meskipun triliunan dana disiapkan untuk menjegal Anies agar tidak lolos jadi presiden, namun para relawan yang sekarang bermunculan di mana-mana tidak mengalah. Karena dalam pandangan mereka, saat ini hanya Anies yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Mengapa? Karena rakyat melihat bahwa Anies telah berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak seperti banyak tokoh lainnya yang tidak bebas membuat kebijakan demi rakyat banyak. Terutama janji-janjinya yang telah mengubah ibukota Jakarta menjadi lebih baik. Semua itu jadi pusat perhatian rakyat Indonesia. Bukan hanya warga Jakarta. Di antaranya, Anies telah membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang membanggakan. Stadion beratap penuh terbesar di Asia-Pasifik, yang dibangun dengan APBD Rp 4,5 triliun. Atapnya bisa dibuka tutup, kapasitasnya 82 ribu penonton. Begitu juga penyelenggaraan balap mobil Formula E yang monumental, pembangunan setidaknya 103 jalur sepeda, penciptaan aplikasi moda transportasi terintegrasi JakLingko, pelebaran trotoar yang membuat Jakarta tambah cantik dan warga merasa sangat nyaman, pembangunan sumur resapan, pembangunan taman-taman kota yang indah, penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 2 miliar, pembangunan instalasi jalur kabel bawah tanah yang dinamakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan banyak lagi lainnya. Semua itulah yang dilihat rakyat pada Anies. Mereka lalu membayangkan bagaimana kalau Anies jadi presiden. Yang dapat melakukan perubahan di banyak bidang. Yang paling mendesak, pertama, adalah membangun perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kedua, membebaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing mana pun. Termasuk mengembalikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang kian banyak jumlahnya ke negara asal mereka. Ketiga, merombak sistem penegakan hukum ke arah yang berkeadilan. Dengan meninggalkan sistem penegakan hukum yang bobrok sekarang ini. Selain itu, rakyat juga akan merasa bangga melihat pemimpin mereka mampu berbicara sekaligus berwibawa di forum-forum internasional. Mengembalikan harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Semua itu tampaknya untuk saat ini hanya mungkin dilakukan oleh Anies. Tidak oleh para tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi Bacapres mendatang. (*)
Distributor Farmasi Oplos Obat dengan Etilen Glikol
Jakarta, FNN- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup yang belakangan diketahui menjadi penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (11/11/22) di Jakarta. Agi menyebut bahwa BPOM menemukan cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di dalam obat sirup yang melebihi ambang batas. Tak tanggung-tanggung cemarannya mencapai 99 persen. Padalah menurut ambang batas aman, cemaran etilen glikol (EG) maupun dietilen glikol (DEG) yang boleh digunakan tidak lebih dari 0,1 miligram per milliliter. Menurut Agi, tak heran apabila banyak anak-anak yang mengalami gangguan fungsi tubuh lantaran tingginya kadar cemaran yang digunakan dalam bahan baku obat sirup tersebut. “Jadi ini ribuan kali dari ambang batas yang dibolehkan, makanya tidak heran kenapa anak yang baru satu hari sebelumnya masih bisa berbicara dan lainnya, kemudian tiba-tiba dia panas dan tidak bisa pipis, dan satu hari setelahnya sudah tidak sadar lalu meninggal,” ujar Agi. Kemudian, Agi juga menyebut BPOM menemukan penyebabnya dikarenakan adanya unsur pemalsuan pada label yang dilakukan CV Samudra Chemical. Di mana pada label drum bahan baku obat yang ditemukan BPOM bertuliskan propilen glikol tapi nyatanya malah berisi EG. Maka dari itu, BPOM menginstruksikan seluruh industri obat dan makanan serta pedagang besar farmasi yang pernah bekerja sama dengan CV Samudra Chemical dalam pengadaan propilen glikol untuk melakukan pengujian cemaran EG dan DEG. Hersubeno panggilan akrab Hersu menyampaikan seharusnya bahan-bahan yang ditemukan tersebut bukan untuk campuran obat, melainkan untuk fungsi lain karena termasuk bahan kimia. Lebih lanjut, Agi betha menyimpulkan selain BPOM, hal ini juga dikarenakan masalah industri-industri. “Kalau saya lihat akhirnya kita sampai juga dikesimpulan, bahwa antar lembaga atau kementerian itu memang hubungannya dalam hal pengawasan tidak baik, mereka tidak bisa saling bekerja sama, manakah celah-celah yang harus diisi, ini tanggung jawab siapa saja. Makanya sampai sekarang belum ada tersangkanya,” pungkasnya. (Lia)
Pakar PBB Serukan Pencabutan Sejumlah Sanksi terhadap Suriah
Jakarta, FNN - Sanksi-sanksi sepihak terhadap Suriah harus dicabut sesegera mungkin, demikian dikatakan seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (10/11).Sanksi-sanksi tersebut berkontribusi pada kehancuran dan trauma yang diderita oleh rakyat Suriah, kata Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk tindakan pemaksaan sepihak dan hak asasi manusia.Setelah kunjungannya selama 12 hari ke Suriah, Douhan mengaku terkejut akan dampak kemanusiaan dari sejumlah tindakan yang diberlakukan terhadap Suriah, sebuah negara yang berusaha untuk bangkit kembali pascaperang selama satu dekade.Douhan mengatakan bahwa 90 persen penduduk Suriah saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses yang terbatas ke makanan, air, listrik, tempat tinggal, bahan bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan. Negara tersebut sedang menghadapi pengurasan keterampilan atau \"brain-drain\" dalam skala besar karena meningkatnya kesulitan ekonomi, katanya.\"Dengan lebih dari separuh infrastruktur vital hancur total maupun rusak parah, penjatuhan sanksi sepihak terhadap sektor-sektor ekonomi utama, termasuk minyak, gas, listrik, perdagangan, konstruksi, dan rekayasa, telah menghapus pendapatan nasional, dan melemahkan upaya menuju pemulihan dan rekonstruksi ekonomi,\" imbuh Douhan \"Dalam situasi kemanusiaan yang kritis dan masih memburuk saat ini, di saat 12 juta warga Suriah bergulat dengan kerawanan pangan, saya mendesak pencabutan segera semua sanksi sepihak yang sangat merugikan hak asasi manusia dan menghalangi segala upaya untuk pemulihan dini, pembangunan kembali, dan rekonstruksi,\" tegasnya.Pelapor khusus PBB tersebut juga menyebutkan dampak negatif lain dari sanksi-sanksi itu, termasuk pada kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan, seni, olahraga, warisan budaya, akses ke teknologi baru, dunia maya, kriminalitas, dan keamanan. Dia juga merujuk pada aset asing milik sejumlah lembaga keuangan Suriah yang dibekukan.\"Saya mendesak masyarakat internasional dan negara-negara pemberi sanksi, khususnya, untuk memperhatikan dampak buruk dari sanksi, serta untuk mengambil langkah cepat dan konkret guna mengatasi kepatuhan berlebihan (tanpa peduli dampak) yang dilakukan sejumlah perusahaan dan bank sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional,\" katanya.(Ida/ANTARA)
Pengguna QRIS Mencapai 25 Juta Orang dan 22 Juta Merchant
Jakarta, FNN- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia sudah mencapai lebih dari 25 juta orang dan 22 juta merchant.Dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan 90 persen dari jumlah merchant itu adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang mana capaian ini sesuai dengan tujuan awal diluncurkan layanan ini oleh BI pada Agustus 2019. “Arah kita adalah memberikan akses kepada UMKM untuk sistem pembayaran, keuangan, hingga fintech,” kata Destry.Dia menyampaikan saat ini QRIS telah berkembang dari yang target awalnya low income mulai bergerak naik ke medium income, yang mana tadinya batas atas transaksi sebesar Rp2 juta, lalu naik jadi Rp5 juta, dan saat ini naik menjadi Rp10 juta. “Kami ingin target groupnya makin lama makin naik,” kata Destry.Menurut dia, perkembangan QRIS secara langsung akan mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Tanah AirDia mengatakan ke depan ekonomi Indonesia harus terintegrasi antara ekonomi digital dengan keuangan digital, agar tidak terjadi shadow banking, di mana pergerakan cepat keuangan digital, seperti fintech (financial technology), tidak diimbangi dengan ekonomi digital. “Dengan ekonomi keuangan digital, inklusivitas dari target ekonomi bisa tercapai relatif cepat,” kata Destry.Nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai Rp1.042 triliun pada 2021, dan diperkirakan akan tumbuh mencapai Rp4.698 triliun pada 2030.(Ida/ANTARA)
Uang Tunai hingga Emas Batangan Disita KPK Terkait Kasus Lukas Enembe
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bukti berupa uang tunai hingga emas batangan dari penggeledahan di Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). \"Tim penyidik KPK, Rabu (9/11) dalam perkara dengan tersangka LE, telah selesai menggeledah di dua lokasi berbeda di Jakarta, yaitu rumah kediaman tersangka LE dan juga sebuah apartemen,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Dari penggeledahan tersebut, kata dia, tim penyidik menemukan beberapa dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan. \"Segera dilakukan analisis dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dengan tersangka LE dan kawan-kawan,\" ucap Ali.Sebelumnya pada Jumat (4/11), KPK juga telah menggeledah tiga lokasi di Kota Jayapura, yakni rumah dari pihak yang terkait kasus itu dan dua kantor perusahaan swasta.Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan pembuktian kasus tersebut.Dalam penyidikan kasus itu, tim penyidik KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di Mako Brimob Papua pada Senin (12/9). Namun, Lukas Enembe tidak hadir.Berikutnya, KPK juga telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, yang bersangkutan juga tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.Tim penyidik KPK pun menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11) dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri dari dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan. Turut hadir dalam rombongan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri.Firli menegaskan kedatangan tim KPK di kediaman Lukas Enembe semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Kendati demikian, kata dia, KPK dalam prosesnya juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka.Ia menjelaskan tim KPK memeriksa Lukas Enembe selama 1,5 jam, yakni terkait perkara sekaligus kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dibantu empat orang dokter dari IDI Pusat dan IDI daerah. Di akhir pemeriksaan, juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan LE.KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Terkait publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.(Ida/ANTARA)
POPULER
