ALL CATEGORY
Kapal Tanker yang Kandas di Perairan Batam Dievakusi dengan Enam Kapal
Batam, FNN - Enam kapal dikerahkan untuk membantu mengevakuasi Kapal tanker MT. Young Yong berbendera Djibouti bermuatan minyak mentah yang kandas di perairan Selat Singapura dekat Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau.\"Ada enam kapal yang membantu evakuasi kapal tersebut, salah satunya unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IV Batam, KRI Silea-858 ikut bergabung dalam kegiatan evakuasi penarikan kapal tanker tersebut sampai berhasil keluar dari area kandas nya,” ujar Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Batam Laksma TNI Kemas M. Ikhwan dari keterangan yang diterima ANTARA di Batam, Jumat.Kapal-kapal yang tergabung dalam proses evakuasi tersebut antara lain KRI Silea-858, TB. Pelangi Escort, TB. Maiden Center, TB. Rawabi Opal, Logindo Stature dan TB. Sumber Tractor II.Sebelum penarikan kapal ke luar area kandas, muatan kapal tersebut dipindahkan ke kapal lainnya MT. Simba untuk mengurangi beban kapal, baru kemudian ditarik dan dibawa menuju ke area sandar di salah satu perusahaan.Kemas menyebutkan, dari mulai kapal kandas sampai berhasil di evakuasi, pihaknya tidak menemukan adanya kerusakan lingkungan di sekitar kapal. \"Kami tidak menemukan tumpahan minyak di area bekas kandas nya kapal, dan sampai saat ini juga belum ditemukan adanya kebocoran di lambung tengah maupun belakang,\" ujarnya.Kapal tanker MT Young Yong itu kandas pada Kamis (27/10) malam sekitar pukul 20.18 WIB. Kapal itu mengalami kandas di Utara Pulau Takong Kecil di koordinat 1\' 07.670 N / 103\" 42.940 E.Lokasi kapal kandas berada di atas jalur pipa gas Indonesia ke Singapura. Kapal tanker itu memiliki ukuran panjang 320.28 meter dan lebar 58.00 meter dan diketahui tengah bermuatan minyak mentah sebanyak 284.429 ton.(Ida/ANTARA)
Ada Kemungkinan Putin Menghadiri KTT G20 Secara Virtual
Bali, FNN - Ketua Bidang Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin atau perwakilannya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual.\"Mereka (Rusia) sepertinya akan virtual ya. Kita lihat deh,\" kata Luhut usai menghadiri Net Zero Summit 2022 yang merupakan rangkaian acara Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Jumat.Sebelumnya, Luhut mengungkapkan Putin tidak akan menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali dan akan diwakili Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kementerian Luar Negeri Rusia sempat menyatakan Sergei akan menghadiri langsung dan memimpin delegasi Rusia pada KTT G20 di Bali.Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah perwakilan Rusia akan hadir langsung di Bali atau tidak, menyusul kondisi konflik antara negara tersebut dengan Ukraina.Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memastikan akan menghadiri KTT G20 di Bali \"dalam format tertentu\", kata Jubir Kepresidenan Ukraina Sergii Nykyforov.KTT G20 dijadwalkan berlangsung pada 15-16 November. Indonesia mengangkat tiga isu prioritas dalam KTT G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.(Ida/ANTARA)
Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah
Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik itu. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan” pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau imemang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menerjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya).” Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur kehidupan manusia dan konsekwensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). NYC Subway, 10 Nopember 2022. (*)
Mahasiswa Universitas Bangka Blitung Ke Jakarta Menuntut Keadilan
Jakarta, FNN - Pasca keriuhan kasus sanksi terhadap 122 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB), pembungkaman kampus terhadap kebebasan akademik mahasiswa semakin masif karena pihak kampus memberikan sanksi skorsing kepada sembilan mahasiswa UBB lainnya. Kondisi itu membuat mereka ke Jakarta pada hari Kamis(10/11) . Sejak pagi hingga sore mereka mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. \"Pemberian surat kepada lembaga tinggi negara ini bertujuan untuk menguraikan situasi kebebasan akademik di UBB secara umum, dan kasus sanksi yang menimpa 131 mahasiswa secara khusus, \" ujar Presiden Mahasiswa UBB Fahlevi melalui rilis yang diterima FNN. Setelah mengirim surat kepada Komnas HAM dan Komisi X DPR RI, mahasiswa UBB beserta jejaring solidaritas dan organisasi sekawan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI Kerakyatan), Sekolah Mahasiswa Progresif, dan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia menyatakan sikap, dan ditutup deklarasi Komite Pembebasan Akademik sebagai saluran perjuangan. Di samping itu, mahasiswa UBB juga telah terhubung ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk diadvokasi secara litigasi dan non-litigasi. \"Perjuangan ini harus menembus jarak ratusan kilometer untuk sampai di Jakarta dari Bangka Belitung. Namun, cita-cita mulia pendidikan yang adil dan demokratis menjadi nilai mati bagi seluruh kawan-kawan di Babel dan seluruh Indonesia. Maka itu, Komite Pembebasan Akademik akan memperluas basis dan jejaring kekuatan, serta mengobarkan perjuangan berdasarkan agenda dan rute yang telah ditetapkan bersama \" tegas Fahlevi. (sws)
Betawi vs Pate Hila
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Pate Hila, bukan Fatahillah atau Fadillah. Ia bukan orang Arab. Ia ikut pasukan Yahudi Afro yang menyerang Islamic power system di Malaysia dan Indonesia pada 1539-1540. Gerakan mereka sejak bertolak dari Achem North Afro diikuti satu brigantin (prau 8 penumpang) Portugal yang ditugaskan rajanya. Mereka dipimpin Ferdinan Mendez Pinto. Pinto menuliskan laporan perjalanan dan pertempuran yang langsung ia dan teman-temannya saksikan. Akibatnya dari 7 teman Pinto 5 tewas di medan tempur. Pinto hasilkan 602 halaman laporan perjalanannya termasuk pertempuran-pertempuran. Pasukan Yahudi yang menyertakan tentara bayaran itu sesampainya di Selat Malaka dipecah dua: 1. Yang ke Malaysia dipimpin Aladin 2. Yang ke Indonesia dipimpin 3 Pate. Pate panggilan untuk pria Yahudi Afro. Time line perang: 1. Serang Trengganu 1539. Trengganu diduduki. Tak lama bangkit solidaritas persekutuan kerajaan Melayu Malaysia-Indonesia. Yahudi dihancurkan. Sultan Trengganu yang terusir balik bertahta. 2. Serangan terhadap Rao yang dipimpin Aladin. Raja Rao tewas. Kembali bangkit solidaritas Melayu. Yahudi lumpuh. Aladin, pimpinan, diihukum mati dengan godot leher sendiri. Umpama kepalanya tak coplok, algojo lakukan finishing touch. Hukum mati semacam ini di tempat sama pernah disaksikan Ibn Batuthah XIII M. 3. Serangan terhadap Demak 1540 dipimpin 3 Pate. Demak berhasil diduduki. 4. Serangan terhadap Pasuruan dipimpin 3 Pate. Pambekel pimpinan pertahanan berhasil bikin Yahudi remuk redam. 3 Pate dihukum mati dengan cara Rao. Sisa-sisa pasukan Yahudi yang hidup terpecah dua: 1. Ke Sumedang menyerang jamaah shalat Idul Adha di mesjid Tegal Kalong 1540. Mataram marah kemudian Yahudi yang masih diam di Sumedang dihabisi 2. Ke Jakarta pimpinan Pate Hila. Hasrat mereka serang Sunda Kalapa tapi sampai di Majakatera mereka dihadang pasukan Betawi pimpinan Wa Item (lihat litho atas). Yahudi dilumpuhkan dan dihancurkan. Sisa yang hidup dipimpin Pate Hila lari menuju Jl Kunir (sekarang) dan membakar pasar Pisang. Wa Item memburu mereka. Mereka berlarian sipat kuping. Pate Hila dalam luka lari ke Cirebon. Kata Babad Cirebon beberapa lama Pate Hila sakit kemudian neninggal. Dalam bahasa Betawi ti\'un. (RSaidi)
PKS Istiqamah Dukung Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BEREDAR isu PKS tidak dukung Anies. Namanya juga isu. Itu hal biasa. Apalagi kalau ada operasi untuk memisahkan PKS dari Anies, maka media dan medsos menjadi instrumen yang efektif untuk membangun opini. Menurut sejumlah sumber dari kader PKS, ada operasi untuk membangun kesan bahwa PKS tidak mendukung Anies. Ada dua target. Pertama, supaya para pendukung PKS kecewa dan ini efektif untuk menahan laju elektabilitas PKS yang sedang naik. Kedua, untuk membenturkan PKS dengan Anies, agar optimisme para pendukung Anies menurun. Dua alasan ini, masuk akal juga. Isu lainnya, PKS ditawari dua posisi menteri. Dan dua kementerian itu saat ini dijabat oleh kader Nasdem. Tidak saja tawaran menteri, kabarnya PKS pun ditawari logistik untuk kampanye di pileg 2024. Namanya juga isu. Benar salahnya masih harus diklarifikasi. Yang pasti, isu ini mencoba menghadap-hadapkan PKS dengan Nasdem. Padahal, keduanya sedang membangun koalisi dan memperkuat hubungan politik menghadapi pilpres 2024. Lebih dari separoh konstituen PKS dukung Anies (Survei Litbang Kompas). Selama ini, PKS termasuk partai yang konsisten mengakomodir aspirasi pemilihnya. Karena iti, konstituen PKS sangat militan dan berhasil menjadi mesin politik yang terus bekerja sepanjang musim. Selain PDIP, hanya PKS yang konstituenya solid dan terlihat bekerja secara masif. Hampir 10 tahun PKS mengambil jarak dengan pemerintahan Jokowi. Salah satu faktor utamanya karena konstituen PKS menginginkan partai dakwah ini ambil peran sebagai oposisi. Sampai di sini kita memahami cara PKS istiqamah (konsisten) menjaga konstituennya dengan secara sungguh-sungguh memenuhi aspirasi mereka. Logika normal, hampir tidak memungkinkan PKS, di ujung masa puasanya, akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Ibarat orang puasa, 5 menit jelang berbuka, lalu batal. Ini pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Jika nekat, sama juga PKS bunuh diri. Lihat rekam jejaknya, sepertinya PKS tidak akan melakukan tindakan sekonyol itu. Mengapa PKS tidak jadi deklarasi tanggal 10 nopember? Ini pertanyaan yang ramai di pekan ini. Mungkin bahasa yang lebih tepat bukan tidak jadi. PKS belum secara resmi menyatakan akan deklarasi tanggal 10 Nopember. Soal waktu, masih menjadi perbincangan diantara tiga parpol yang berencana akan mengusung Anies Baswedan. 11 November adalah hari milad atau ulang tahun Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar acara tanggal 9-11 November. Tentu ini tidak saja bagi PKS, tapi juga bagi Demokrat, 10 Novenber adalah waktu yang kurang tepat untuk deklarasi bersama. Kedua partai ini, yaitu PKS dan Nasdem akan merasa lebih nyaman deklarasi di luar hari yang bisa dikait-kaitkan dengan ulang tahun Nasdem. Adab Jawanya: gak mau gangguin hajat Nasdem. Deklarasi \"Koalisi Perubahan\" hanya soal waktu. Yang pasti, tiga parpol yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat memiliki satu kesepakatan bersama yaitu usung Anies sebagai capres 2024. Soal ini clear dan mereka kompak. Andi Arief, ketua Bappilu Demokrat ngetwit: \"hanya burung hantu yang bisa menggagalkan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat\". Dan Mardani Ali Sera, salah satu petinggi PKS juga bilang: lebih cepat lebih baik. Dilihat dari perkembangan yang kita baca, ketiga parpol yang rencananya akan mengusung Anies tampaknya solid. Kabarnya, hanya tinggal 10 persen lagi tim kecil yang mereka bentuk akan mematangkan dan menuntaskan semua persiapan. (*)
Manurver Politik PDIP: Pemerintah Didorong Minta Maaf kepada Bung Karno dan Keluarga
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1967 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Aturan itu awalnya berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden pertama RI Soekarno. Di bagian menimbang disebutkan bahwa Soekarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok G30S pada 1965. Kemudian, TAP MPRS itu dicabut pada 2003 lewat TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 (semasa Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, Presiden Soeharto pada 1986 memberikan gelar Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional pada 2012 semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” kata Jokowi. Pencabutan aturan ini kemudian menuai pro kontra di kalangan elit politik tanah air. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berharap Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya karena pernah mengeluarkan TAP MPRS tersebut. “Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga,” kata Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022). Basarah menegaskan bahwa tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno dalam hal G30S tidak pernah terbukti. Oleh karena itu, Basarah menganggap negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besar. Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai permintaan tersebut mengada-ada. Dia meyakini desakan itu muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan,” kata Desmond di kompleks parlemen, Rabu (8/11/2022). Ia menilai, permintaan itu muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Soekarno. Sebab, Jokowi juga merupakan petugas partai yang dipimpin Mega sebagai putri Presiden RI pertama tersebut. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani berpendapat negara tak harus meminta maaf ke Bung Karno karena Tap MPR menyatakan Soekarno tidak terlibat dalam G-30S/PKI. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (10/11/2022). Saya mau tanya pada Anda Bung Rocky karena jujur saya bingung. Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1966 yang sudah dicabut dan beliau menyatakan bahwa ini kan soal Bung Karno melindungi tokoh komunis segala macam sudah dicabut. Saya waktu itu mengamati ada apa kok tiba-tiba isu ini dimunculkan, tapi tiba-tiba saja kemudian PDIP mengeluarkan statement bahwa pemerintah harus minta maaf pada keluarga Bung Karno dan kemudian sekarang, mulai hari ini, saya baca kemarin, saya baca ada penolakan dari Gerindra. Sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa isu ini diangkat kembali. Kita bisa berspekulasi karena nggak ada yang jelas kan. Hal yang jelas Bung Karno adalah proklamator, sudah selesai sampai di situ. Itu sudah semuanya. Apa yang masih dipersoalkan? Bahwa Bung Karno nggak bikin salah, jelas dia bikin salah. Wong dia mau jadi presiden seumur hidup. Itu soal urusan para sejarawan. Tapi, urusan kita adalah menduga-duga bahwa di belakang ini ada semacam transaksi batin lagi Pak Jokowi dengan Bu Mega tuh. Kira-kira persyaratan Bu Mega “lakukan sesuatu baru saya maafin kamu”. Itu intinya kan. Ini jadi soal personal Bung Karno pada waktu itu melakukan kesalahan di dalam kalkulasi politik sehingga terjadi peristiwa ‘65 tuh. Kan waktu itu dia bukan ayahnya Megawati, dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan Soekarno dalam pengertian Bapak dari sebuah keluarga. Itu lain. Sama juga dengan Pak Harto. Pak Harto juga berkuasa karena dia memelihara kekuasaan militer. Lalu kita kritik dan itu akhirnya diterima diselesaikan. Jadi mesti bedakan, ini bukan problem keluarga Ibu Mega. Ibu Mega memang mungkin terkait secara biologis, tetapi ini soal ideologi Bung Karno, ini urusan bangsa tuh. Jadi, para sejarawan memeriksa dan enggak ada orang yang menganggap Bung Karno tidak bersalah. Bahwa Bung Karno adalah proklamator, betul. Tapi Bung Karno melakukan politik melanggar HAM, menahan lawan-lawan politik, membubarkan partai politik, PSI dibubarkan, Masyumi dibubarkan, lawan-lawan politiknya ditahan, Sultan Syahrir ditahan, Buya Hamka ditahan, segala macam. Kan itu peristiwa yang ada di dalam sejarah. Kalau dimaafkan, artinya Pak Karno itu nggak pernah membuat kesalahan kalau begitu kan. Nanti jadi ajaib. Nanti tiba-tiba romusha minta PDIP minta maaf pada keluarga romusha karena Bung Karno bahkan sudah bilang saya yang mengirim mereka ke dalam kematian. Bung Karno sendiri bilang begitu karena dia sadar bahwa dia salah bikin perhitungan. Tapi pada waktu itu Bung Karno masih hidup, lalu dia tahu bahwa sebagai ketua pengerahan romusha, itu buruh yang dipaksa kerja paksa oleh Jepang ke Sailon ke luar negeri itu, itu tanggung jawab Bung Karno. Bung Karno sudah bilang, dia yang merasa bersalah. Jadi, kalau begitu nanti romusha bilang enggak cukup Bung Karno, harus keluarga, harus PDIP minta maaf. Jadi kacau nanti. Kita hanya bisa menduga bahwa di belakang itu ada tukar tambah kepentingan dan bukan kepentingan negara. Ini kepentingan dua tokoh politik, yaitu Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jangan dilibat-libatkan dengan soal sejarah. Itu intinya. Saya heran karena Tap MPRS itu sudah dicabut sendiri semasa pemerintahan Ibu Mega tahun 2003. Bahkan, gelar pahlawan proklamator itu kalau enggak salah itu zamannya Pak Harto bahkan, tahun 1986. Kemudian, zamannya Pak SBY tahun 2012, Pak Bung Karno diberi gelar Pahlawan Nasional. Saya kira sebenarnya bangsa ini sudah meletakkan Bung Karno pada posisi yang pada makomnya gitu. Memang, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno itu pengecut, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno pengkhianat atau macam-macam. Orang tetap di dalam balancing antara kemakrifatan dan keangkaramukaan, tetap Bung Karno dianggap Bapak Bangsa. Di mana-mana kita tahu itu. Jadi, buat apa mempersoalkan sesuatu yang secara faktual orang tahu bahwa Bung Karno punya kesalahan, bahkan kejahatan dalam sejarah demokrasi. Dan orang anggap oke, itu kecelakaan sejarah, karena ada konteks perang dunia, perang dingin segala macam. Ada kepentingan permainan ideologi Timur Barat. Jadi, Bung Karno ada di dalam wilayah yang pada waktu itu dia bisa untuk jadi semacam sekarang, mau jadi proksi China atau proksi Amerika. Bung Karno mau melinggis Inggris, mau menyetrika Amerika, lalu terjadi peristiwa G30S. Dan itu dalam ahli sejarawan, ya salah strategi saja PKI itu. Lakukan sesuatu yang tidak matang gitu. Dan kita baca semua otokritik dari kalangan PKI sendiri itu bahwa mereka salah melakukan analisis. Sampai sekarang, data-data itu berseliweran, belum bisa dibuatkan semacam keutuhan keterangan apa yang terjadi. Tetapi, bahwa ada peristiwa itu jelas dan ada kerugian pada pihak Muslim, jelas. Dan, kita tahu bahwa semua hal itu adalah kontroversi. Jadi, buat saya, biarkan Pak Karno itu ada di dalam spektrum kontroversi. Dan, bagus juga kan, orang menilai Bung Karno dalam kontroversi itu. Kalau PDIP ngotot, apalagi keluarga Bung Karno ngotot, itu agak absurd, karena ini PDIP mau menghalangi negara. Kalau begitu Bung Karno dikecilkan lagi jadi sekadar kepala keluarga. Beliau besar sekali namanya. Jadi, apapun yang dicapkan orang pada beliau, tidak memengaruhi kemuliaan atau keagungan dia sebagai orang yang meletakkan dasar negara modern di Indonesia. Tapi kemudian, dia salah langkah karena ingin jadi presiden seumur hidup, lalu orang mulai bikin analisis kenapa jadi begitu? Karena ada sifat manusia dan ada kepentingan yang lebih besar karena Bung Karno melihat dia harus jadi Bapak Asia dengan doktrin sosio-nasionalisme itu yang didalamnya ada komunismenya. Jadi, semua variabel itu sudah kita pelajari di bangku akademi dan orang tahu bahwa Ibu Mega sebetulnya hanya bayang-bayang sederhana dari figur Bung Karno, nggak sebesar Bung Karno, apalagi Puan segala macam. Dan, orang mengerti bahwa memang enggak mungkin menandingi Bung Karno. Mau siapapun enggak bisa menandingi Bung Karno. Jadi, PDIP jangan memonopoli ke-Bungkarno-an dan menganggap bahwa kesalahan Bung Karno harus dipulihkan, apalagi minta maaf. Itu agak susah karena sejarah selalu punya cacat. Enggak ada yang jalan bagus di dalam kehidupan di dalam kehidupan seorang tokoh. Justru kesempurnaan manusia itu kan di situ ya. Ya. Berbuat salah itu adalah manusia. Antropologi politik selalu mengajarkan kesalahan pasti harus terjadi supaya dia dianggap manusia. Oke. Karena itu maka ketika beberapa hari lalu Pak Jokowi menyampaikan itu kita mencoba mengendapkan, apa maksdunya. Tiba-tiba muncul pernyataan PDIP dan kemudian sekarang ditolak oleh Gerindra dan sebagainya. Memang kita tidak terlalu salah kalau seperti Anda tadi menyimpulkan ini ada tukar tambah soal politik, apakah ini berkaitan dengan ketegangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, berkaitan dengan pencalonan Ganjar dan sebagainya. Kan orang kemudian analisis bisa ke mana-mana. Ya, analisis saya ini soal di belakang layar adalah tukar tambah itu. Tetapi, kalau kita mau perluas sedikit analisisnya, ini juga mau memancing soal politik identitas, supaya ramai. Pasti nanti pihak Islam akan menganggap enggak, Bung Karno itu bersalah dan salahnya besar sekali, karena PKI berkelahi atau melakukan kekerasan terhadap HMI. Dan, itu semua yang mengalir dalam sejarah kan. Tapi, apakah itu yang mau diungkit-ungkit hanya untuk permainan elektabilitas. Kan kacau. Jadi, tetap ini ada operasi intelijen, tapi di belakang itu juga ada semacam ya tahu sama tahu bahwa siapa yang mengeluarkan isu, tentu dia punya kepentingan pertama tuh. Jadi, kita tagih sekarang Pak Jokowi keluarin isu itu, lalu ditanggapi oleh PDIP. Itu artinya, kepentingan dia berdua saja. Mana ada kepentingan rakyat di situ. Kan rakyatnya nggak peduli soal-soal semacam itu. Tiba-tiba ada soal permintaan maaf. Jadi Gerindra pasti bereaksi karena secara historis kan mesti dibuka ulang dan faksi-faksi yang ada dalam Gerindra juga banyak yang tahu, memang Bung Karno itu otoriter. Jadi gampang saja. Memang otoriter. Membubarkan partai sikap otoriter, menahan lawan-lawan politik juga sikap otoriter. Jadi, jangan sampai PDIP dikesankan ingin mengembalikan versi otoriterianisme Bung Karno. Satu partai, Nasakom saja yang ada di Indonesia. Itu juga otoriter. Jadi, percuma sebetulnya mengungkit-ungkit sesuatu yang nanti akan membongkar banyak hal. Padahal, sebenarnya buat kita persoalan itu sudah selesai dan saya kira bagi generasi yang baru sekarang bahkan itu jauh sekali ya persoalannya. Mereka sendiri mungkin bingung mengapa soal-soal seperti ini mesti diributkan. Iya, ini tahun Pemilu. Semua hal mau dijadikan bahan buat ambil suara, buat kampanye segala macam. Dan Pak Jokowi yang mestinya beliau sebagai presiden yang sudah nggak boleh mengambil keputusan sebetulnya. Biarkan saja banyak proyek Pak Jokowi yang pasti kalau dia bagus diteruskan oleh successornya, kalau buruk ya pasti dihentikan. Nggak usah dipaksain. Pak Jokowi nggak perlu memaksakan bahwa semua proyek dia itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Kan itu artinya menahan presiden berikutnya untuk tidak boleh berimajinasi atau membuat program lain. Jadi, Pak Jokowi juga salah itu. Dia minta supaya ada kelanjutan dari program dia. Enggak ada. Nggak perlu ada. Kenapa mesti ada. Kan kalau memang baik pasti dilanjutkan, tapi bukan karena dia program Pak Jokowi, tapi karena kemasuk-akalan suatu proyek secara ekonomi maupun secara politik. Yang bahaya kalau Pak Jokowi tetap punya ambisi, seluruh proyek dia harus diteruskan oleh suksesornya. Itu artinya Pak Jokowi juga mengalami mental seperti Soekarno, mau ngatur terus-menerus. Itu bahayanya, Soekarnoisme yang otoriter bisa dipraktekkan oleh Presiden Jokowi hari ini. Saya kira sebenarnya kita harusnya dalam negara demokrasi itu kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada akhir masa jabatan seorang kepala negara itu kemudian terjadi kekacauan semacam ini. Karena sebenarnya demokrasi sudah mengatur mekanisme sendiri. Katakanlah kita punya pengalaman yang pertama kali kan Pak SBY yang dua periode itu dalam era demokrasi ini. Dan pada waktu itu, saat Pak SBY selesai, ya selesai. Kemudian ganti Pak Jokowi. Harusnya, kita membayangkan pola yang sama juga berlaku begitu. Tapi yang terjadi kita malah bingung nih kok seperti ini negara jadinya. Jadi, bayangkan misalnya Pak SBY ngotot supaya proyek-proyek Pak SBY harus diteruskan Pak Jokowi itu. Maka enggak mungkin Pak Jokowi ngledek ada proyek mangkrak di Hambalang waktu itu. Kan itu jelas Pak Jokowi mau kasih sinyal bahwa ini mangkrak. Sekarang banyak yang mangkrak ini di era Pak Jokowi. Jadi, biasa saja tuh. Nanti orang juga akan anggap bahwa itu karena ada salah kebijakan. Jadi, banyak hal yang enggak perlu dipaksakan. Jadi, susah nanti kalau setiap pemimpin itu harus menunjuk suksesornya. Contohnya saja SBY. SBY nggak peduli itu siapa yang mau terpilih itu karena dia nggak mau meninggalkan kesan bahwa dia mengatur masa depan orang lain tuh. Kan begitu. Bahkan, kalau Pak Jokowi ingin terpilih lagi, nggak ada orang yang ingin mengatur apa yang mesti dilakukan oleh Pak Jokowi selain dirinya sendiri itu. Jadi, sebetulnya yang disebut sirkulasi elit tersebut artinya pergantian visi kepemimpinan, bukan sekedar pergantian orang, pergantian rezim. Kalau terus-menerus Pak Jokowi ingin begitu, nanti pengganti Pak Jokowi juga akan bilang oke nanti terusin ya. Jadi terus-menerus. Jadi sejarah ini sejarah Jokowi doang. Demikian juga emosi dari teman-teman di PDIP, seolah-olah sejarah Bung Karno sudah macet. Enggak. Orang akan ingat Bung Karno terus. Nah, kalau mau dipersoalkan kenapa sejarah Bung Karno itu berhenti, ya karena Pak Jokowi tidak meneruskan proyek-proyek pikiran Pak Bung Karno yang sosialistis. Kan Pak Jokowi itu bertentangan sama sekali dengan teori ekonomi Bung Karno: kemadirian, ternyata kita nggak mandiri, tergantung pada China. Kesetaraan bangsa-bangsa, kita nggak setara, kita diatur-atur di dalam kompetisi global. Pro keadilan rakyat, enggak. Karena Bung Karno dari alam baka dia bisa lihat bahwa disparitas tinggi sekali itu. Jadi, nggak ada satu pun poin yang bisa kita katakan Jokowi itu meneruskan proyek Bung Karno. Padahal, di awal orang tahu, Pak Jokowi sebagai petugas partai diwajibkan untuk pro pada pikiran-pikiran Bung Karno dan kita nggak lihat itu dalam kenyataan. Bahkan, dalam narasinya Pak Jokowi itu tidak punya semacam kesamaan dengan Bung Karno, walaupun nggak boleh disama-samakan, tapi jauh betul. Jadi bagaimana kita menempatkan ini secara proporsional Bung Rocky? Ini permainan sementara dalam upaya memancing opini itu. Biasanya, ketika opini terbentuk, akan ada yang ambil keuntungan dari penyesatan opini. Kan itu saja. Karena itu, kita mau terangkan pada publik nggak usah peduli saja. Kan ini nggak ada urusan dengan pemilu yang jujur, gak ada urusan dengan kesulitan ekonomi hari-hari ini. Satu-satunya hal yang bisa kita duga secara kuat adalah persaingan antara Jokowi dan Megawati belum selesai. Oleh karena itu, dicari jembatan. Jembatannya adalah memunculkan isu semacam ini. Yang kedua, sekaligus memancing reaksi dari masyarakat kaum muslim politik. Setiap kali Bung Karno diajukan itu sebetulnya reaksi pertama dari umat muslim. (sof/sws)
Peringati Hari Pahlawan, Ketua DPD Ingatkan Kalimat Merdeka atau Mati
Surabaya, FNN – Peringatan hari Pahlawan 10 November harus dimaknai dengan mengingat kembali pilihan kata yang diucapkan para pejuang kemerdekaan, yaitu Merdeka atau Mati. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (10/11/2022) di Surabaya. Kata Merdeka atau Mati, lanjut LaNyalla, mungkin terasa absurd bagi generasi muda saat ini. Padahal kalimat itu adalah wujud kerelaan para pejuang demi kemerdekaan. Demi kecintaan mereka kepada tanah air. Dan demi satu harapan mulia; agar tumbuh generasi yang lebih baik. “Tetapi apa yang tumbuh hari ini? Yang tumbuh subur adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik, yang menyandera kekuasaan agar berpihak kepada kepentingan mereka,” tandas LaNyalla. Karena itu, tambahnya, dirinya terus meresonansikan pentingnya kesadaran kolektif berbangsa kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara yang dipenuhi darah para pejuang ini. “Dan kedaulatan hakiki serta kesejahteraan rakyat, hanya dapat diraih melalui sistem demokrasi dan sistem ekonomi Pancasila. Yang telah kita tinggalkan demi demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan DNA dan watak dasar bangsa ini,” tukasnya. Karena itu, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengajak semua generasi muda, untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Serta kembali menyelami suasana kebatinan para patriot bangsa itu. “Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita,” tandasnya. Karena penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, menguasai dan mengendalikan pikiran warga bangsa, agar tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri. “Dan sekarang kita menjadi bangsa yang terpolarisasi. Bangsa yang terbelah. Dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Karena bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan kepada sesama anak bangsa,” pungkasnya. (Sof/LC)
Gerakan Suporter Lapor Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan Digaungkan TGA
Malang, Jawa Timur, FNN - Tim Gabungan Aremania (TGA) menggaungkan Gerakan Suporter Lapor atau Gaspol, kepada para korban untuk upaya usut tuntas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022.Anggota Tim Hukum Gabungan Aremania Anjar Nawan Yusky, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan bahwa Gaspol merupakan salah satu langkah konkret TGA untuk mengusut tuntas tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. \"Ini langkah konkret kami, ada gerakan Gaspol. Aremania berjuang melawan ketidakadilan,\" kata Anjar.Anjar menjelaskan, untuk saat ini sudah ada sebanyak 60 orang yang melapor kepada Tim Gabungan Aremania dan nantinya akan dijadikan bahan pelaporan ke pihak kepolisian. Rencananya, TGA akan melaporkan perkara tersebut ke Mabes Polri di Jakarta.Menurutnya, para korban tragedi Kanjuruhan diharapkan bisa turut serta melapor ke TGA. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk berangkat ke Jakarta dan melaporkan kasus tragedi Kanjuruhan dengan konstruksi pasal yang berbeda.Pasal yang akan dipergunakan antara lain meliputi peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan orang luka dan kekerasan terhadap anak. \"Aksi unjuk rasa damai yang digelar di Kota Malang kali ini merupakan langkah awal sebelum langkah-langkah lainnya,\" katanya pula.Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andy Irfan menambahkan, selain ke Mabes Polri, laporan yang dikumpulkan oleh TGA akan disampaikan ke sejumlah lembaga negara lainnya.Sejumlah lembaga lain tersebut, katanya lagi, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan hingga kantor-kantor kementerian terkait, termasuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.\"Sasaran utama adalah Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi. Saya kira tidak cukup membentuk TGIPF, tapi juga harus membuat kebijakan yang lebih konkret dan memenuhi rasa keadilan seluruh korban,\" katanya.Dalam kesempatan itu, ribuan Aremania menggelar aksi damai di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (9/11/2022), dan menyuarakan tuntutan untuk mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan 135 orang dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh Aremania. Beberapa tuntutan itu, di antaranya adalah melakukan proses hukum kepada seluruh aktor di balik Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, termasuk seluruh eksekutor lapangan penembak gas air mata.Selain itu, menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, bukan hanya sebagai pelanggaran HAM ringan, serta membayar segala kerugian yang diderita korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan melalui mekanisme kompensasi dan restitusi.(Sof/ANTARA)
Kemenkes Diminta Cepat Menangani Kenaikan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. \"Oleh karena itu, kami meminta pada Menteri Kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,\" kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Keputusan terkait langkah yang akan diambil dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kata Dasco, ia serahkan berdasarkan hasil kajian dari Kemenkes. \"Apakah kemudian langkah tersebut untuk memulai vaksin bagi yang belum atau kemudian vaksin gelombang berikutnya,\" katanya. Ia menyebut DPR juga akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap langkah yang nantinya diambil pemerintah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. \"Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi IX untuk memantau kerja-kerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi masalah ini,\" tuturnya. Sebelumnya, Dasco menyampaikan pula keprihatinannya atas kasus COVID-19 yang kembali merebak di Tanah Air, yang menyebabkan tak sedikit di antaranya wafat karena belum divaksinasi. \"Kami turut prihatin bahwa kasus COVID-19 ini kembali naik sampai enam ribu kasus dan ditengarai yang meninggal karena belum divaksin,\" ucap Dasco. Sebelumnya, Rabu (9/11), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga sub-varian baru. \"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022. \"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" paparnya.(Sof/ANTARA)
POPULER
