ALL CATEGORY
Siapa Berbohong, Menpora atau Menteri PUPR, Relawan Jokowi Pakai GBK
Jakarta, FNN - Kontroversi seputar kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, terus berlanjut. Yang mengejutkan dan sungguh memalukan adalah bahwa kegiatan tersebut kemudian malah menyulut polemik antara Menpora, Zainudin Amali, dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Sebetulnya bukan polemik, tepatnya pernyataan yang berbeda-beda di antara kedua menteri ini. “Tentu saja tidak elok kalau kemudian publik mengetahui bahwa ada dua orang menteri tapi menyikapi satu soal dengan pernyataan yang berbeda-beda,” ujar Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point edisi Selasa (29/11/22). Kegiatan yang digelar pada akhir pekan lalu, Sabtu 26 November 2022, itu memang penuh dengan kontroversi. Untuk menilainya, kita bisa memilih dari sudut pandang yang mana, karena banyak sekali kontroversinya. “Tapi, kali ini saya mengajak Anda untuk menyoroti soal larangan penggunaan Gelora Bung Karno, Jakarta ini,” ajak Hersu. Masalah ini, kata Hersu juga yang ramai sekali diperbincangkan di media sosial, karena stadion terbesar ke-7 dunia itu sudah diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional akan digunakan untuk pertandingan piala dunia U20 pada Mei 2023. Berkaitan dengan perhelatan dunia itu, Menpora sudah mengumumkan bahwa sesuai kesepakatan dengan FIFA maka 6 bulan sebelum kompetisi berlangsung, stadion boleh digunakan untuk kegiatan apa pun. Tampaknya pelarangan ini dilakukan untuk menjaga kualitas stadion agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Seperti kita ketahui bahwa federasi sepak bola sekelas FIFA, kalau menjatuhkan pilihan pada sebuah negara untuk penyelenggaraan kompetisi, standarnya sangat berat. Salah satu yang paling utama adalah lokasi dari perhelatan, yakni stadion yang akan digunakan oleh tim-tim internasional yang akan bertanding. Beberapa stadion yang akan digunakan itu bahkan karena dianggap tidak memenuhi syarat, terlebih dahulu harus renovasi. Soal inilah yang kemarin membuat heboh netizen. Mereka mengingatkan bahwa Menpora, Zainudin Amali, politisi dari Golkar, sudah pernah menyampaikan larangan penggunaan GBK ini. Alasannya adalah karena GBK akan direnovasi. Karena itu pula, beberapa perizinan acara besar, termasuk konser musik, tidak diizinkan dilaksanakan di GBK. Di antara acara yang tidak diizinkan dilaksanakan di GBK adalah konser Blackpink asal Korea Selatan, konser Raisa dari Indonesia. Tetapi, tiba-tiba saja kemarin, ketika Pak Jokowi bertemu dengan para “relawan” dalam acara gerakan nasional Nusantara Bersatu, diperbolehkan. Masalah ini kemudian ramai-ramai ditanyakan oleh wartawan. Kebetulan Senin, 28 November, kemarin, Pak Zainudin ke istana kepresidenan dan istana negara. Ketika ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, beliau menyatakan bahwa renovasi itu ditandai oleh tim dari Kementerian PUPR masuk ke Gelora Bung Karno. Selain ke Gelora Bung Karno, juga ke Jalak Harupat, Stadion Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan ke Gelora Wayan Dipta Bali, serta Gelora Jakabaring Palembang. Di tempat-tempat inilah rencananya akan digelar pertandingan sepak bola tersebut. “Kalau mereka sudah masuk, sampai dengan selesainya event (maksudnya renovasi) nggak boleh digunakan,” demikian penjelasan Pak Zaidudin Amali. Pak Zainuddin kembali menegaskan bahwa sekarang ini, kalau sebelumnya 6 bulan sebelumnya tidak boleh digunakan, tetapi karena belum dimulai renovasinya maka masih boleh digunakan. Masalahnya, benarkah Gelora Bung Karno akan direnovasi? Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang ditemui di tempat yang sama, di Istana Kepresidenan, dan pada hari yang sama, menyatakan bahwa Gelora Bung Karno tidak ada renovasinya. Basuki membenarkan bahwa PUPR memang terlibat dalam renovasi stadion untuk keperluan piala dunia U-20 yang akan digelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023, tetapi Gelora Bung Karno tidak termasuk di dalamnya. Stadion lain seperti yang disebutkan di atas, kecuali GBK, renovasinya sudah dimulai. Basuki kembali menegaskan bahwa tidak ada kegiatan renovasi di Gelora Bung Karno, baik oleh Kementerian PUPR maupun oleh kontraktor lain. Basuki menduga Pak Zainuddin keliru, “Bukan itu, mungkin keliru Bapaknya (Pak Zainudin).” Basuki juga mengatakan bahwa renovasi Gelora Bung Karno bisa saja dilakukan oleh Kementerian PUPR kalau memang ada kerusakan akibat acara relawan Jokowi. Tetapi, selama ini disurvei yang di luar itu (GBK). Dengan penjelasan di atas berarti sudah clear persoalannya, yaitu bahwa tidak ada renovasi GBK dan kalau terjadi kerusakan akibat acara relawan Jokowi maka akan direnovasi. Tetapi, bisa dibayangkan bagaimana 150.000 orang dalam acara relawan Jokowi yang kemudian terjun ke tengah lapangan. Bisa dipastikan banyak sekali terjadi kerusakan. Belum lagi beberapa taman di sekitar Gelora Bung Karno yang rusak akibat acara itu, juga sampah-sampah yang menumpuk di mana-mana. Berbagai media menyoroti hal ini dan mengatakan angkanya besar sekali. “Kalau begitu, siapa yang benar?” tanya Hersu. Dikutip dari kompas.com, ternyata Kompas sudah mengonfirmasi Publik Relation pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Tri Nugroho. Dia membenarkan pernyataan Menteri PUPR bahwa sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi terkait renovasi stadion utama Gelora Bung Karno. Jadi memang belum ada rencananya. Pernyataan itu sesuai dengan info dari Pak Menteri PUPR. “Silakan Anda nilai sendiri siapa yang benar. Kita perlu ingatkan kepada Pak Menpora, lebih baik Pak Menpora bicara terbuka saja. Sebab peristiwa tersebut pasti akan sangat ramai disorot di dalam negeri dan tentu saja tidak luput dari pemantauan FIFA yang akan menjadi penyelenggara pertandingan U-20 di Indonesia. Ada adagium yang perlu kita sampaikan kepada Menpora, bahwa untuk menutupi kebohongan orang akan membuat kebohongan baru. Jadi, jangan sampai Pak Menpora terjebak dalam siklus buruk itu,“ pesan Hersu. (ida/sws)
Polri Memproses Izin Liga 1 Indonesia Dengan Format Terpusat
Jakarta, FNN - Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol. Agung Setya Effendi mengatakan Polri sedang memproses izin penyelenggaraan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023, di mana pelaksanaannya menerapkan format terpusat atau gelembung (bubble). \"Polri sedang memproses izin Liga 1 yang akan dilaksanakan dengan sistem bubble,\" kata Agung di Jakarta, Selasa. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi terkait pengamanan Liga 1 Indonesia yang diikuti oleh Dirpamovit, Karo Binops Sops Polri, BIK dan Korp Brimob, Sekjen PSSI, Kementerian PUPR, staf ahli Kementerian Kesehatan, dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).Sistem bubble yang dimaksudkan adalah pertandingan Liga 1 untuk putaran pertama dengan format terpusat di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Setelah itu, putaran kedua akan digelar dengan format normal kandang-tandang.Agung menjelaskan dalam rapat koordinasi tersebut, juga dilakukan konsolidasi terkait persiapan pengamanan kompetisi sepak bola. Tim teknis dari Polri, kata dia, akan melakukan penilaian risiko dengan meninjau stadion-stadion yang akan digunakan dalam Liga 1 Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. \"Peninjauan dalam verifikasi dan penilaian risiko bersama tim teknis dari Kementerian PUPR dan Kemenkes,\" terangnya.. Menurut dia, .asing-masing tim teknis telah menyiapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan penilaian risiko keamanan dan keselamatan jelang penyelenggaraan Liga 1 Indonesia. Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi akan dilanjutkan pada Jumat (2/11) mendatang. Rapat koordinasi persiapan pengamanan Liga 1 Indonesia juga diikuti secara daring oleh Kapolda Jateng, Kapolda DIY, Kapolres Surakarta, Kapolrestabes Semarang, Kapolres Magelang, Kapolres Sleman dan Kapolres Bantul.(ida/ANTARA)
Ditangkap Polisi, Warga Inggris Terlibat Pencurian Motor di Bali
Badung, FNN - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Badung, Bali, menangkap seorang warga negara asing asal Inggris berinisial GTAW (43) yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Canggu, Kuta Utara, Badung.Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Badung Inspektur Polisi Satu Ketut Sudana dalam keterangannya di Denpasar, Selasa, mengatakan GATW ditangkap polisi karena melakukan pencurian sepeda motor milik AJM (59), seorang Marketing Advisor asal Perth, Australia. \"Modus operandinya mengambil dengan mudah sepeda motor Scorpio warna silver nopol DK 3445 EZ yang terparkir dalam keadaan mesin masih menyala,\" kata Sudana.Ia menjelaskan aksi pencurian tersebut bermula saat korban sedang memanasi mesin sepeda motornya di area Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Senin, 28 November 2022, pukul 09.00 WITA.Pelaku saat itu sedang melintas di tempat kejadian perkara dan melihat sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala, nekat mencuri motor warna silver saat korban tidak ada di tempat.Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp100 juta. Korban yang mengetahui sepeda motornya telah dicuri, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kuta Utara.Menanggapi laporan tersebut, tim Opsnal Satreskrim Polsek Kuta Utara melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.Tidak kurang dari delapan jam setelah adanya laporan pencurian kendaraan bermotor itu, Tim Opsnal Polsek Kuta mendapat informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar Banjar Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung.Setelah melakukan penelusuran, tim Opsnal Polsek Kuta Utara akhirnya menangkap pelaku dan barang bukti sepeda motor di Jalan Tegalsari, Badung.Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kuta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.Atas perbuatan tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.(ida/ANTARA)
Pengajuan Yudo Margono karena Rotasi Matra
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyebut salah satu alasan pengajuan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI adalah karena rotasi matra.\"Satu, yang kita ajukan satu (calon), Kasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra,\" kata Presiden di Pontianak, Selasa, sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden.Jokowi mengatakan nama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Yudo Margono sudah diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.Seperti diketahui, sebelumnya jabatan Panglima TNI diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat dan sebelumnya lagi oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI sendiri telah disampaikan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (28/11). Selanjutnya Laksamana TNI Yudo Margono akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.(ida/ANTARA)
Masyarakat Diminta untuk Mewaspadai Ancaman Intoleransi Jelang Pemilu 2024
Kediri, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman intoleransi menjelang Pemilu 2024 yang nantinya bisa mengarah pada politik identitas.\"Itu bisa menjadi salah satu kekhawatiran. Kalau intoleran nantinya, akhirnya yang ada adalah politik identitas tertentu yang bisa menyeret pola berpikir masyarakat,\" kata Kepala BNPT Komisaris Jemderal Polisi Boy Rafli Amar di Kediri, Jawa Timur, Selasa.Boy Rafli yang ditemui setelah memberikan kuliah umum bertema \"Upaya pesantren dalam mencegah intoleransi, terorisme, radikalisme, dan ideologi transnasional di Indonesia\" di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, mengatakan masyarakat yang terpengaruh dengan politik identitas nantinya bisa menjadi masyarakat yang penuh dengan konflik.Ia tidak ingin ada konflik terjadi pada masyarakat, terlebih lagi terpengaruh dengan intoleran ataupun politik identitas.\"Kami tidak ingin suasana seperti itu sebab bisa didomplengi oleh orang yang punya niatan dalam melakukan aksi teror,\" katanya.Kepala BNPT juga menambahkan pada masa pandemi yang menonjol adalah narasi radikalisme pada media sosial. Sebelum pandemi COVID-19, beberapa aktivitas seperti memberangkatkan anak bangsa ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS terjadi, namun saat pandemi COVID-19 berubah total. Narasi yang ada di media sosial yang begitu kuat.Untuk itu, tandas Boy Rafli, lembaganya terus memperkuat literasi digital dengan melakukan kerja sama ke berbagai manajemen platform dan provider sebagai upaya menjaga agar ruang publik di media sosial tidak ada narasi yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme.Ia juga menambahkan BNPT berupaya keras melakukan berbagai ikhtiar agar intoleransi tidak mengakar. Terlebih lagi, berkaitan dengan tahun politik yang bisa saja diwarnai dengan praktik-praktik intoleransi.Menurut Rafli, peran ulama juga penting dalam membentengi umat dari berbagai macam pengaruh intoleransi dengan prinsip hubbul wathon minal iman, yakni cinta Tanah Air atau nasionalisme bagian dari iman, sebagai bekal untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan.\"Jadi, ketika disandingkan nilai kebangsaan dan agama, itulah sebenarnya yang menjadi ciri khas dari karakter ulama pejuang dan pejuang ulama yang diwariskan selama ini,\" katanya.Sementara itu, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri K.H. Kafabihi Mahrus mengatakan ancaman terorisme maupun intoleransi itu nyata terjadi.Ia menyebut ada kekuatan asing yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang hancur. Mereka tidak senang jika Indonesia menjadi negara yang aman dan damai.Kiai Mahrus juga meminta masyarakat untuk mewaspadai politik identitas menjelang Pemilu 2024 sebab hal itu hanya digunakan sebagai kedok untuk mencapai kepentingan sesaat.\"Yang penting masyarakat harus cerdas, pandai. Kami dari pesantren multikebangsaan. Siapa pun yang menjadi presiden tetap kami dukung. Harus ditaati siapa pun presidennya, wajib, tidak boleh berontak untuk menjatuhkan presiden, haram dalam hukum Islam,\" kata K.H. Kafabihi Mahrus.Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar hadir mengisi kuliah umum untuk para santri PP Lirboyo di Aula Muktamar, Kota Kediri. Hadir dalam acara itu jajaran pengasuh PP Lirboyo serta ribuan santri putra.(ida/ANTARA)
Polugri Layangan Putus, Terhenti Duet USA-Turki
Oleh Ridwan Saidi Budayawan POLUGRI (politik luar negeri) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sulit dimengerti arahnya. Penolakan Indonesia atas usul menjadikan masalah pelanggaran HAM oleh China sebagai agenda bahasan PBB. Sikap bingung Indonesia jelang konferensi G20 karena rencana dikeluarkannya pernyataan usir Rusia dari Ukraine. Retorika anggota kabinet yang reluctant terhadap USA. Puji-pujian terhadap China secara meriah tak terpermanai. Idem dito terhadap Rusia. Fakta lapangan Rusia mengalami kemunduran akibat memerangi Ukraine. Xie Jinping lagi dihajar pendemo di seluruh daratan China bahkan pendemo tuntut pembubaran PKC. Sejak demo rakyat di Pakistan dan Srilangka kemudian disusul Iran dan China memudahkan kita memahami peta dunia yang hampir usai dibentuk. Turki muncul sebagai representasi Islam. Iran menjadi makin sulit ambil peran di dunia. Indonesia mencoba jadi juru damai Ukraine vs Rusia ternyata tiada respons dari pihak-pihak yang bertikai. Malah Turki yang berperan walau tak berpidato, I repeat stop war. Pilihan AUKUS dan sekutu mengambil Islam sebagai mitra tentu dengan pertimbangan. Sikap Islamophobia gagal melumpuhkan Islam, walau di China. Kalau Jinping bisa bertahan tentu dia akan bersohib dengan orang-orang Uighur. Islam pun mempunyai potensi ekonomi tentu ini juga jadi pertimbangan. Indonesia sebagai negara yang menggagas Konferensi Islam Asia Afrika mesti punya sikap terhadap perubahan mutakhir dunia. Leadership Turki tampaknya diterima negara-negara Islamic Conference. Apakah ini mau disebut politik identitas, terserah tukang istilah. Faktanya AUKUS dan sekutu mempercayai Turki sebagai representasi Islam. AUKUS dan sekutu memerlukan penyeimbang. Mereka tak hendak menjadi The Great of Roman Empire. Siapa saja dimusuhi. Kian sulit China dan Rusia pertahankan kedudukannya sebagai pesaing AUKUS dan sekutu. Kenyataan ini mungkin pahit buat pemerintah Indonesia yang mengira perang dingin 1960-an belum berakhir dimana dunia terbagi dua blok Timur dan Barat. Saat itu populer lagi phrase East is east, west is west, and never the twin shall meet. Semua berubah. I repeat, joint the world. (RSadi)
Benny BP2MI Minta Jokowi Tegakkan Hukum, Apa Presiden Berani?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN BENNY Rhamdani, yang dikecam luas karena video yang seolah-olah mengajak lawan politik berkelahi, konsisten dalam pendiriannya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu membuat klarifikasi tentang video tsb. Dia malah mengatakan, “keinginan mereka apa, dengan cara apa dong?” Artinya, Benny tetap ingin mengajak tawuran. Bahasa preman, gaya pun preman. Kata Benny, dia hanya menyarankan kepada Jokowi untuk menegakkan hukum. Kelihatannya ini yang dimaksud Benny adalah menghukum orang yang bersalah. Sangat tepat. Hukum harus ditegakkan. Jangan ada orang atau kelompok tertentu yang tak bisa disentuh hukum. Saran Benny kepada Jokowi sangat mulia. Tapi, Benny lupa bahwa bosnya justru selama ini menghindarkan penegakan hukum untuk semua orang. Jokowi tidak mungkin menegakkan hukum terhadap para konglomerat hitam yang ada di kelompok oligarki bisnis, dan terhadap orang-orang dekatnya. Jokowi juga tak bisa tanpa tebang pilih. Sebab, tebang pilih itu enak sekali. Mana yang menentang ditebang, mana yang menguntungkan tidak. Jadi, di sinilah persoalan terbesar Jokowi. Dia tak bisa menegakkan hukum dalam kasus korupsi RS Sumber Waras, TransJakarta, kesewenangan Meikarta, pelanggaran reklamasi Teluk Jakarta, kesewenangan perusahaan tambang di berbagai daerah. Apalagi dalam kasus dugaan aliran dana ke Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Berani enggak Pak Jokowi menegakkan hukum di sini? Lain lagi pembantaian KM-50, e-KTP yang masih belum menyentuh orang-orang kuat termasuk PM dan GP, dll. Berani Jokowi tegakkan hukum terhadap orang-orang ini? Dan banyak lagi, Pak Benny, penegakan hukum yang mangkrak. Yang disebut di atas baru sebagian kecil kasus di era Jokowi yang tidak terjadi atau tidak dilanjutkan penegakan hukumnya. Ada lagi kasus-kasus penistaan agama, ujaran kebencian, penghinaan, SARA, dll, yang tidak diproses. Semua ini terjadi karena para pelaku kebal hukum. Mereka dilindungi oleh para penguasa. Kepolisian tidak memproses. Begitu juga kejaksaan. Pokoknya, begitu kasus-kasus hukum melibatkan para pendukung Jokowi, jangan diharap akan ditangani di jalur hukum. Sebaliknya, orang-orang yang berseberangan dengan rezim akan secepat kilat ditangkap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Tak lama kemudian diteruskan ke kejaksaan dan lanjut ke pengadilan. Cepat sekali para tersangka yang berseberangan dengan Jokowi dijebloskan ke penjara. Sekali lagi, akan sangat bagus kalau tuntutan Benny Rhamadani tentang penegakan hukum dapat terlaksana. Tetapi, hendaklah penegakan hukum yang berkeadilan. Bukan penegakan hukum hanya terhadap musuh-musuh rezim saja. Tegakkan juga hukum secara konsisten atas semua kasus yang melibatkan para buzzer dan pendukung Jokowi. Inilah tuntutan rakyat. Inilah keinginan semua orang. Tetapi, yang terjadi sangat menyakitkan. Pihak penguasa memberikan prioritas tindakan hukum terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Untuk orang-orang Jokowi yang melakukan pelanggaran hukum, jangan diharap akan diproses. So, kalau Benny mendesak Jokowi agar menegakkan hukum dan Jokowi mau melakukannya, maka percayalah Indonesia akan tenteram. Aman dan damai. Tak perlu lagi Pak Benny berorasi provokatif, dramatis dan jilatis (menjilat) di depan Jokowi. Tak perlu juga Anda mengancam-ancam.[]
Ini Saran IFMA untuk Kemajuan Prestasi Muaythai Indonesia
Bangkok, FNN – Kunjungan kerja hari kedua Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta delegasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Otoritas Olahraga Thailand di kawasan Ramkhamhaeng Rd, Bangkok, Thailand, Selasa (29/11/2022). Secara khusus, Ketua DPD RI yang juga Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) itu bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Muaythai Internasional (IFMA) yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand. LaNyalla disambut langsung Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan, Direktur Pengembangan dan Promosi Otoritas Olahraga Thailand, Theerawat Sinlapa-Archa, Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn dan Direktur Hubungan Internasional IFMA, Nareerat Vissutvarin serta Sekretaris Jenderal IFMA, Stephan Fox yang bergabung melalui zoom. LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI, yang beberapa di antaranya juga pengurus Muaythai Indonesia, mendapat beberapa masukan untuk pengembangan prestasi Muaythai di Indonesia. Di antaranya dengan memasukkan cabang olahraga Muaythai sebagai salah satu pilihan ekstra kurikuler di sekolah dan perguruan tinggi. Serta memasyarakatkan Muaythai sebagai bagian dari fasilitas gym di Indonesia. “Kalau di Thailand, Muaythai memang bagian dari tradisi sejarah kami yang panjang. Tetapi di negara lain, Muaythai dikembangkan melalui beberapa tools. Salah satunya yang sekarang menjadi bagian dari gaya hidup adalah aktivitas di gym,” tukas Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn. Perempuan yang juga anggota Eksekutif Komite IFMA tersebut juga menyarankan agar Muaythai menjadi salah satu alternatif program untuk mengurangi angka kenakalan dan kriminalitas remaja, melalui perekrutan mereka di sasana-sasana Muaythai untuk diberi pelatihan secara cuma-cuma. “Di Thailand kami bekerjasama dengan televisi untuk membuat acara reality show untuk menampilkan mereka yang berhasil mengubah nasib, dari kantong-kantong kemiskinan, hingga berhasil menjadi atlit yang berpenghasilan,” tandasnya. Sehingga, lanjut Lyn, Muaythai menjadi bagian dari poverty program (pengentasan kemiskinan, red) yang kita kerjasamakan dengan program instansi lain yang terkait. Sementara itu, Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan juga membuka kesempatan kepada Indonesia apabila membutuhkan dukungan teknik, untuk mengembangkan kurikulum pelatih atau wasit. Senada dengan Tapsuwan, Sekjend IFMA Stephan Fox juga menyiapkan waktu kapanpun untuk Indonesia agar atlit-atlit Muaythai Indonesia mampu mencetak prestasi di tingkat Internasional. “Saya juga berharap Pencak Silat juga bisa masuk ke dalam keluarga besar Martial Art dunia yang diakui oleh IOC (Komite Olimpiade Internasional), termasuk Muaythai. Saya siap membantu untuk assessment. Karena sekarang baru lima cabang yang masuk. Sisanya masih ada 10 cabang yang waiting list,” imbuh pria kelahiran Jerman itu. Beberapa anggota yang juga pengurus PB Muaythai Indonesia terlihat cukup intens berdialog dengan Sekjend dan jajaran pengurus IFMA. Di antaranya Ketua Harian PBMI yang juga Senator Aceh Fachrul Razi. Usai pertemuan, LaNyalla dan rombongan meninjau langsung ke lokasi Pusat Pelatihan Tim Nasional Muaythai Thailand, yang berada satu komplek dengan Kantor Otoritas Olahraga Thailand. Turut mendampingi LaNyalla, anggota DPD RI, Fachrul Razi (ketua harian PBMI), Bustami Zainudin (wakil ketua umum PBMI) Andi M. Ihsan (wakil bendahara umum PBMI), Hilmy Muhammad, Bambang Santoso, M. Sanusi Rahaningmas dan Muhammad J. Wartabone. Tampak hadir pula Ketua Muaythai Jawa Timur Baso Juherman. Selasa (29/11), malam, Ketua DPD RI dan delegasi dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan warga Indonesia serta diaspora di Thailand dalam pertemuan dan jamuan makan malam di KBRI Thailand. (mth/*)
Di Halal Expo Turki, Indonesia Mencatat Transaksi Potensial Rp29,9 Miliar
Jakarta, FNN - Sejumlah peserta pameran Paviliun Indonesia di Halal Expo yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, mencatat transaksi potensial senilai 1,9 juta dolar AS (sekitar Rp29,9 miliar) untuk pembelian berbagai produk, termasuk gula kelapa, bumbu, suplemen herbal, dan fesyen.Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis KBRI Ankara, Selasa, mengatakan respons pasar Turki terhadap tawaran produk halal Indonesia cukup bagus. Masyarakat dan dan dunia usaha di Turki semakin bisa melihat bahwa produk halal Indonesia berkualitas, menurut Lalu Muhammad.\"Upaya penetrasi pasar tersebut perlu didukung dengan menciptakan ekosistem halal dan industrialisasi halal di dalam negeri agar produk Indonesia dapat bersaing,” ujarnya.Paviliun Indonesia, yang didirikan di area seluas 323 meter persegi, kali ini diisi 34 peserta yang terdiri dari perusahaan dan unsur pemerintah daerah/kementerian.Luas paviliun dan peserta pameran hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Paviliun yang didirikan atas dukungan Kementerian Perdagangan RI tersebut dipadati pengunjung hingga hari terakhir penyelenggaraan Halal Expo 2022.“Pada Halal Expo tahun ini, antusiasme pengunjung ke Paviliun Indonesia dan calon mitra luar biasa,” ujar Atase Perdagangan KBRI Ankara Eric Gokasi Nababan, yang turut menggawangi Paviliun Indonesia di pameran tersebut.Menurut dia, keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat dikatakan berhasil dalam memperkenalkan dan meningkatkan akses produk Indonesia ke Turki dan dunia.Selain mencatatkan transaksi dagang, para peserta pameran asal Indonesia mengungkapkan bahwa keikutsertaan mereka dalam pameran ini dinilai sangat bermanfaat dalam mempelajari pasar Turki dan melakukan jejaring dengan pengusaha dari berbagai negara.Salah satu produsen seasoning Indonesia yang baru pertama kali mengikuti pameran di Turki mengatakan bahwa pasar Turki sangat menjanjikan.Dia juga berharap perjanjian IT-CEPA dapat segera diselesaikan agar bea masuk produknya dapat diturunkan sehingga dapat lebih kompetitif.Gelaran Halal Expo merupakan ajang pameran dagang halal terbesar di dunia yang diikuti oleh berbagai pelaku usaha negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.Tahun ini merupakan gelaran yang ke-9 dan kali kedua Indonesia turut serta dalam ajang pameran tersebut.Promosi produk-produk halal Indonesia pada ajang tersebut diharapkan dapat mendukung upaya Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia.(sof/ANTARA)
Kabareskrim Merasa Tak Pernah Diperiksa Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto membantah pernyataan mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Ferdy Sambo terkait pemeriksaan setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.\"Seingat saya enggak pernah ya (diperiksa). Saya belum lupa ingatan,\" kata Agus saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.Agus juga meminta Ferdy Sambo mengeluarkan bukti berita acara pemeriksaan (BAP) jika benar dirinya pernah diperiksa bersama Aiptu Ismail Bolong. \"Keluarkan aja hasil berita acaranya kalau benar,\" tukasnya.Sebelumnya, Ferdy Sambo mengatakan dia sudah secara resmi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Divisi Propam Polri terkait setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.\"Gini, laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi, ya, sehingga artinya proses di (Divisi) Propam (Polri) sudah selesai, itu melibatkan perwira tinggi,\" kata Ferdy Sambo kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.Selanjutnya, kata Ferdy Sambo, apabila akan ditindaklanjuti, maka dia mempersilakan bertanya kepada instansi lain yang melakukan penyelidikan. Ferdy Sambo juga mengiyakan bahwa Aiptu Ismail Bolong dan Agus Andrianto sempat diperiksa Divisi Propam Polri. \"Iya, sempat (diperiksa),\" ujar Ferdy Sambo.(ida/ANTARA)
POPULER
