Jakarta, FNN  - Banyak netizen yang masih bertanya-tanya pada FNN, khususnya kepada Rocky Gerung, tentang gagasan gagasan 0% hingga jika itu tidak bisa terwujud harus sampai pada kesimpulan liga boikot pemilu. Mungkin pertanyaan itu muncul karena FNN biasanya hanya membahas sepenggal-sepenggal atau kurang tuntas. Oleh karena itu, untuk mengelaborasi soal ini secara tuntas, kanal Rocky Gerung Official edisi Senin (28/11/22) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas soal ini, tentu saja bersama  Bung Rocky Gerung. 

“Semua berawal dari keinginan untuk memuliakan demokrasi. Jadi kata kuncinya adalah ‘memuliakan’. Demokrasi itu mulia kalau ada sirkulasi elit. Sirkulasi elit dimungkinkan kalau ada kompetisi yang merdeka,“ ujar Rocky Gerung mengawali pembahasannya. Menurut Rocky, dari dalil demokrasi ini kita paham bahwa kalau sirkulasi itu dihambat maka demokrasi tidak mungkin mencapai kemuliaan. Kalau kompetisinya tidak dari garis start yang sama, juga akan dihasilkan elit yang tidak tidak mencerminkan keadaan riil dari opini publik. Jadi, semua hal itu kita simpulkan bahwa kita menghendaki Indonesia memulihkan demokrasi.

Pemulihan itu memerlukan terapi. Terapi pertama adalah mendiagnosis dasar dari kesulitan kita hari ini, kasak kusuk koalisi, tukar tambah politik, orang mondar-mandir cari partner yang dimulai oleh dipasangkannya  threshold. Dari awal kita maksudkan agar threshold dihilangkan supaya kita didetoksifikasi secara sempurna. Kalau masih banyak racun atau obat, apalagi obat 20%, tidak mungkin tubuh kita pulih. “Jadi, memulihkan demokrasi artinya detoksifikasi total, artinya pergi pada 0% racun tubuh, 20% itu racun, 8% juga racun, 4% sama, semua racun, jadi harus dibersihkan,” tegasnya. Kalau kita pakai parameter itu, baru orang mungkin menganggap diperlukan detoksifikasi total yang disebut sebagai 0%. Itu dasar etisnya. 

 Namun, banyak argumen yang menyatakan bahwa kalau 0% bisa kacau, karena semua orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Menanggapi hal tersebut Rocky mengatakan, “Bisa saja semua orang mencalokan diri. Kalau ada orang berpikir semua  orang bisa mencalokan diri, artinya dia ingin cuman dia yang mencalonkan diri. Di situ kekacauan logikanya. Jadi kalau semua orang mencalonkan diri memang itu dasar demokrasi,” jelasnya. Jika demikian, jika kita ikuti jalan pikiran mereka, mereka ingin tidak semua orang mencalonkan diri. Artinya, tidak semua orang boleh berkompetisi. Artinya, tidak semua orang harus ada dalam demokrasi.  Kalau begitu, lakukanlah pemilihan dari 3-4 orang yang mereka inginkan, tambah Rocky. 

Memang, menurut Rocky, secara etis kita menghendaki sesuatu yang imperatif bahwa semua orang boleh mencalonkan diri karena itu perintah konstitusi. Yang mereka maksud ketakutan bahwa tiba-tiba ada 120 juta orang mencalonkan diri. Itu juga absurd. Kalau orang takut nanti partainya banyak, pasti akan terseleksi dalam tiga kali pemilu. Kita ingin menjadi mapan seperti Amerika sehingga ada calon independen. Filosofi di Amerika Serikat adalah tidak boleh politik terbagi habis pada partai. Artinya, musti ada bagian yang diajukan oleh mereka yang tidak punya partai. 

Menurut Rocky, hal-hal semacam ini, standar demokrasi, tidak diajarkan di partai politik. Kurikulum partai politik tidak ada pengertian-pengertian dasar tentang demokrasi.  Akibatnya, orang cemas putaran pemilu akan panjang. Padahal, putaran pemilu cuma dua di mana putaran kedua hanya diikuti oleh pemenang pertama dan kedua. Publik cemas karena tidak paham. Oleh karena itu,  KPU mesti terangkan agar tidak usah cemas, sebagai fungsi pedagogis dari KPU, supaya konstitusi datang dengan pengertian yang sama, supaya partai-partai politik tiba dengan kesimpulan yang sama bahwa demokrasi terbuka bagi semua peluang. “Jadi, potensi inti dari demokrasi adalah setiap orang bisa mengajukan diri, tetapi nanti ada filter-filter,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, tetap seleksinya dari nol. Seleksi pertama adalah soal kapasitas seseorang dan kapasitas dikenal di masyarakat. Jadi saling kontrol di antara masyarakat akan terjadi kalau dibuka secara fair. 

Tetapi, teman-teman partai politik mengajukan argumentasi bahwa kalau mau masuk dalam kontestasi harusnya masuk partai politik. Tidak fair kalau tiba-tiba mencalonkan diri, tapi tidak mau masuk dalam partai politik. “Itu poin bagus. Tetapi sebetulnya demokrasi tidak harus berubah menjadi pemaksaan masuk partai politik. Karena itu, perlu ada calon independen, ada golput,” tegasnya. Partai politik kan pilihan orang. Kita disegarkan kembali dengan satu dalil bahwa pertama-tama kita adalah warga negara. Adanya partai politik karena ada warga negara yang ingin membuat partai politik, bukan partai politik yang menyuruh kita masuk ke dalam partai politik. Kita yang membuat partai politik. Kalau kita tidak mau, jangan dipaksa oleh negara. (sof)