ALL CATEGORY
Peran Ulama dan Tentara dalam Kepemimpinan NKRI
Di bawah Panglima Yudo, mungkin kepiawaian berkuda dan memanah laskar Pangeran Diponegoro perlu diperkuat dengan kepiawaian pelaut Majapahit di bawah asuhan Patih Gajahmada untuk menjaga negara kepulauan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts KITA sudah mendengar kabar suksesi kepemimpinan TNI beberapa hari ini. Kepemimpinan Panglima Jenderal Andhika akan dilanjutkan oleh Panglima Laksamana Yudo KSAL saat ini. Menjelang tahun politik 2023, umat Islam sebagai takeholders terbesar bangsa ini perlu mencermati agenda politik nasional ini. Panglima Yudo telah berjanji akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti, sementara Presiden Joko Widodo tampak tidak netral. Sementara itu tudingan politik identitas dialamatkan ke umat Islam, terutama setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Sulit untuk tidak melihat kesan bahwa rezim Jokowi ini telah menempatkan umat Islam dalam posisi yang sulit, jika bukan bermusuhan. Hujan di hulu belum teduh, luka Pilgub DKI Anies vs Ahok dulu belum sembuh. Tentara, memang harus lebih taat pada komando, bukan komandan, yaitu taat pada konstitusi. Namun, ini telah menimbulkan problematika karena UUD 2002 telah mengganti UUD 1945. Akibatnya, national misgovernance kita saat ini telah melahirkan banyak deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah memunculkan banyak free riders dalam penyediaan polity as public goods, sehingga pasar politik kita, menurut Mulyadi, dimonopoli oleh para bandit, bandar dan badut politik. Akibatnya Pemilu hampir selalu berujung pada kepiluan publik. Tata kelola pemerintahan saat ini telah menyebabkan Polri yang langsung di bawah Presiden gagal mengemban misi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bahkan makin brutal dan mematikan bagi masyarakat. Kasus Satgasus Merah Putih yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo saat ini hanya menyisakan pertanyaan reformasi Polri. Mestinya, Polri seperti TNI, berada di bawah kepemimpinan sipil seorang menteri. Mungkin bukan Mendagri, tapi Menteri Keamanan Dalam Negeri, seperti TNI di bawah Menhankam. Polri makin mudah diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek oleh para free riders politik itu. Suksesi kepemimpinan nasional saat ini memiliki dua dimensi agar NKRI bisa lolos menjadi kekuatan baru di Asia baik secara ekonomi, politik maupun militer di tengah pergeseran pusat-pusat ekonomi dan politik dunia, ancaman stagflasi dan kehancuran ekosistem global. Dimensi pertama adalah pergantian komandan, yaitu presiden. Dimensi kedua adalah pergantian komando, yaitu konstitusi. Pergantian komandan tanpa pergantian komandan hanya akan melahirkan presiden boneka para bandit, bandar dan badut politik. Kita membutuhkan TNI yang lebih setia pada UUD 1945 daripada pada UUD 2002. Banyak pihak telah mencoba mengkerdilkan peran ulama dalam pembentukan NKRI. Padahal Ulama kita telah terbukti memiliki peran instrumental dalam penyiapan komando proklamasi, yaitu UUD 1945, juga penyiapan Badan Keamanan Rakyat sebagai embrio ABRI lalu TNI. Laskar Sabilillah dan Hizbullah binaan para ulama berbasis pesantren adalah komponen utama BKR di samping PETA binaan Jepang dan KNIL binaan Belanda. Sabilillah dan Hizbullah diinspirasi oleh peran Pangeran Diponegoro sebagai ulama dalam melawan penjajah Belanda. Laskar Pangeran Diponegoro barangkali adalah tentara paling terlatih yang pernah ada di zaman pra-kemerdekaan. Laskar Pangeran Diponegoro ini telah mengagetkan Jenderal de Kock karena telah mengadopsi struktur, simbol, dan strategi tentara Kekhalifahan Ustmany di Turki. Hampir semua laskar dan angkatan perang di dunia selalu minta dukungan spiritualitas dari Langit melalui doa para tokoh agama. Mereka ingin gugur syahid, bukan mati sangit. Oleh karena itu siapapun panglima TNI perlu menyadari fakta sejarah ini. Di bawah Panglima Yudo, mungkin kepiawaian berkuda dan memanah laskar Pangeran Diponegoro perlu diperkuat dengan kepiawaian pelaut Majapahit di bawah asuhan Patih Gajahmada untuk menjaga negara kepulauan ini. Kita berharap Panglima Yudo menyatakan kesetiaannya kepada komando warisan para ulama negarawan pendiri bangsa agar pergantian komandan yang akan datang ini akan melahirkan seorang mandataris MPR untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yaitu sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang diberkati Allah swt. Bukan petugas partai, apalagi boneka oligarki para bandit, bandar dan badut politik. Bandung, 4 Desember 2022. (*)
Kontribusi Muslim untuk Negara Pancasila
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUSLIM adalah mayoritas dan para pejuang kemerdekaan tentu mayoritas umat Islam. Hassanudin, Diponegoro, Cut Nyak Dien, Sisinga Mangaraja, Pattimura hingga Christina Tiahohoe adalah pahlawan muslim. Logis agama seperti Kristen lebih minim bukan saja karena komposisi penduduk tetapi juga penjajah itu baik Portugis maupun Belanda adalah Kristen. Kemerdekaan adalah kulminasi perjuangan umat Islam sejak pembentukan BPUPKI (dibentuk 29 April 1945 rapat 29 mei-1Juni), PPKI (dibentuk 7 Agustus tapi rapat 18 Agustus) maupun menjelang Kemerdekaan. 11 Agustus Soekarno, Hatta, Rajiman ke Dalat Vietnam bertemu Marsekal Terauchi. Menyiapkan Kemerdekaan. Terkesan berkompromi. BPUPKI seru membahas dasar negara \"Islam\" ataukah \"Kebangsaan\". Negara Islam adalah aspirasi muslim pada tataran kenegaraan. Saat itu. 1 Juni 1945 tim perumus 9 orang akhirnya dibentuk dengan komposisi proporsional (4 Islam, 4 Kebangsaan, 1 Kristen) dan 22 Juni \"Piagam Jakarta\" ditandatangani. Baru pada 18 Agustus Pancasila dirumuskan final, berbeda sedikit dengan rumusan \"Piagam Jakarta\". Negara Pancasila dalam proses bernegara tetap bertahan, yang berubah adalah UUD. Sidang Konstituante dibentuk untuk membuat UUD di Bandung pada November 1956 hingga 5 Juli 1959 akan tetapi tidak berhasil. Berakhir dengan Dekrit Presiden. Konsideran Dekrit menyatakan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Negara Pancasila adalah kesepakatan bersama yang menurut Muhammadiyah disebut \"Darul Ahdi wa Syahadah\" Negara Kesepakatan dan Pembuktian. Kontribusi muslim untuk negara Pancasila, antara lain : Pertama, umat Islam konsisten menerima Pancasila dan UUD 1945. Mempertahankan dari penjajahan ulang Belanda melalui fasilitasi Inggris dalam Agresi I, 10 Nov 1945 Bung Tomo pekik takbir. Terbunuh Jenderal Mallaby. Agresi ke II tokoh Masyumi Mr Syafrudin Prawiranegara 1948-1949 menjadi Presiden PDRI setelah Soekarno-Hatta ditangkap dan dibuang ke Bangka. Kedua, 1959-1965 berhadapan dengan kekuatan Komunis. Pembantaian umat Islam Madiun, Magetan 1948. Tokoh Masyumi banyak dibunuh. PKI ingin mendirikan negara Komunis mengubah negara Pancasila. Umat Islam mempertahankan hingga kasus 1965 PKI. Pembubaran Masyumi tahun 1960 dengan alasan terlibat PRRI sesungguhnya adalah hasil lobby PKI. Ketiga, tahun 2020 Pancasila dicoba digerus melalui RUU HIP yang berbau kiri. Beberapa ciri antara lain tidak memasukkan Tap MPRS No 25/MPRS/1966, asas gotong royong untuk eka sila, agama yang dipinggirkan atau disejajarkan dengan kebudayaan dan rohani. Pancasila yang dimaksudpun ternyata rumusan 1 Juni 1945. Upaya penelikungan ideologi. Keempat, muslim berkontribusi untuk memperkuat civil society. Negara Pancasila adalah negara \"masyarakat madani\" membangun welfare state. Menafikan dominasi negara (state) atas rakyat/masyarakat. Ormas Islam bergerak dalam lapangan keagamaan dan kemasyarakatan. Amal-amal usaha Ormas Islam sebagai sarana penguatan civil society. Kelima, negara Pancasila adalah negara anti Islamophobia. Kontribusi muslim yang senantiasa menekankan pemaknaan Islam sebagai agama rahmatan lil \'alamin, karenanya Negara Pancasila harus mewaspadai penyimpangan makna moderasi beragama untuk sekularisasi, liberalisasi, dan de-Islamisasi. Adalah suatu kejahatan politik bila ada upaya untuk mengaburkan kontribusi umat Islam dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Meminggirkan kekuatan politik keumatan atau menjadikan umat Islam dalam kiprah politiknya sebagai musuh atau lawan yang harus dilumpuhkan. Adalah kebodohan luar biasa jika ingin memajukan Indonesia untuk segala bidang dengan tidak menjadikan umat Islam dan nilai-nilai kejuangannya sebagai mainstream kemajuan bangsa. Bandung, 4 Desember 2022
Dendang Melayu Said Effendi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan EFFENDI kelahiran eks Karesidenan Besuki yang termasuk dalam zona ekonomi Tapal Kuda Jatim. Hampir di seluruh zona ekonomi banyak orang Melayu, Asia minor dan bangsa-bangsa Jazirah Arab. Sendirinya ini mempengaruhi behaviour orang-orang lokal termasuk vocal presentation dalam bercakap, pula kata dalam bernyanyi. Hukum yang berlaku di zona-zona ekonomi adalah Hukum Laut Melayu. Di zona ekonomi eksistensi kerajaan tak mutlak ada. Misal Tapal Kuda Jatim, Lampung. Semarang, Sunda Kalapa, Amurang, Bandaneira. Yang mengendalikan masyarakat kuasa adat dan syahbandar. Ada orang yang mengaku-aku perjanjian dengan Portugis 21 Agustus 1521 mitra lokalnya kerajaan di kampungnya. Padahal tidak bertanda tangan. Pihak lokal yang tanda tangan tertulis dalam naskah Xabandar Wa dan Patih Mundari yang keduanya disebut tandem (sekutu) yang mengendalikan Tiang Bendera (local power system) Jakarta Begiitu juga perjanjian tukar guling pulau Ron (Bandaneira) dengan Manhattan. Perjanjian dibuat oleh Inggris dengan local power system Bandaneira yang diwakili Raja Banda (kuasa adat) dan Syhbandar dengan VOC sebagai avalis. Tidak mengherankan kalau suara Effendi baik cangkok mau pun vibrasi full Melayu. Dengarkanlah Effensi dalam Patah Hati dan Tumbang Harapan. Berikut sebait lyric-nya: Bercumbu kata usah diulang-ulang. Sering didengar hati menjadi jemu Pandai dikau merayu dengan lagumu Namun irama tak tentu haluan Popularitas Effendi di tahun 1950-an melintas tanah air sampai Malaysia. Pada pemilu 1955 Effendi bernyanyi untuk Partai Masyumi melalui piringan hitam. Kehidupan Effendi sangat sederhana. Ia bepergian dengan becak. (RSaidi).
Kenapa Harus Iri Hati ke Partai Nasdem?
Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung GAK salah yang agama sudah bilang. Berbuat baiklah lebih dulu dan jangan tunggu orang lain yang lakukan lebih dulu hal yang baik itu. Karena Partai Nasdem lebih dahulu yang calonkan Anies Rasyid Baswedan, maka gak salah kalau elektabilitasnya naik secara otomatis. Itu karena rakyat sedang Demam Anies. Lihat saja kasus di Aceh. Dilarang di lapangan terbuka, Anies malah datang ke masjid dan ribuan rakyat tanpa dibayar datang menyambutnya. Kalau bakal Capres lain datang rakyat sambut karena dibayar tapi kalau Anies yang datang rakyat sambut dengan teriakan presiden-presiden-presiden tanpa harus dibayar. Ini yang menjadikan pihak Istana demam goyang. Setiap Anies ke daerah, pihak Istana dan para bakal Capres yang lain sudah siap di kantongnya obat Parasetamol menurunkan panas dalam karena melihat Anies disambut gegap-gempita oleh jutaan warga. Bahkan di acara partai Garida, maksudnya Gerinda nama Anies diteriakan sebagai presiden. Ini alamat yang tujuannya jelas agar Partai Gerinda koalisi dengan Nasdem mencalonkan Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai presiden dengan Prabowo Subianto (PS) sebagai wakil presiden. Kalau ARB gak mau dengan Jenderal Budi Gunawan (BG), maka tidak salah kalau ARB berpasangan dengan PS. Cuma hilangkan keegoan diri pribadi demi membangun bangsa dan tanah air ini. Prabowo sudah 3 kali ikut kontestasi Capres dan Cawapres dan kalah. Nah, kalau ikut lagi keempat kali sebagai Capres ada kemungkinan kalah juga dan partainya akan terpuruk menjadi nol koma. Sebagai prajurit sejati tidak salah kalau PS jadi Wapres Anies. Itu bukan penghinaan, tapi itu marwah bangsa yang diutamakan. Persetan orang di luar mau bilang apa. Yang penting NKRI tetap terjaga utuh seperti semula. Sebab NKRI sudah terjual sama Jokowi dan gengnya. PS harus turun langsung membenahi itu. Hanya bisa kalau berpasangan dengan ARB. Buang jauh-jauh rasa tinggi hati dan sombong demi Ibu Pertiwi. Maaf ya, secara logika PS sudah gak laku lagi dan sudah tue. Berikan kepada yang lebih muda dalam menjalankan amanah ini. Yang tue-tue berdzikir saja sambil memberikan support kepada yang muda dari belakang. Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Dan ini pasangan Maut dunia akhirat bilkhusus di dunia, lebih khusus lagi di Asia Tenggara. Jadi dech kita jadi Macan di Asia. Semoga tulisan ini sampai ke tangan PS dan jadi kenyataan dua pasangan maut ini. Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim kita punya ARB dan PS. Cakeeep…. (*)
Ketua DPD Dorong Penyelamatan Kebencanaan Masuk Kurikulum Khusus
Surabaya, FNN – Kebencanaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengancam keselamatan penduduk semata, tetapi juga mengancam sejumlah sekolah. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap materi penyelamatan kebencanaan masuk kurikulum khusus. Menurut LaNyalla, bencana yang terjadi tak jarang memakan korban siswa yang masih melakukan aktivitas di lingkungan sekolah. “Kebencanaan seperti gempa bumi, banjir dan longsor datangnya seringkali tidak terduga dan memakan korban. Para siswa belum mampu melakukan penyelamatan diri dan berpotensi menjadi korban,” katanya, Sabtu (3/12/2022). Untuk itu, LaNyalla mendorong agar penyelamatan diri saat menghadapi kebencanaan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah atau kurikulum khusus. “Artinya, sekolah yang berada di daerah rawan bencana, materi penyelamatan kebencanaan lebih dianjurkan untuk dipelajari secara mendalam,” paparnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, materi penyelamatan diri dari kebencanaan harus lebih ditekankan pada daerah-daerah rawan bencana. “Karena masyarakat dan siswa di daerah rawan bencana secara praktik harus mengetahui tindakan pertama saat ada bencana. Sedangkan daerah yang lebih aman penekanannya pada pengetahuan,” paparnya. (mth/*)
De-Aniesasi Itu Jahat
Oleh Ady Amar - Kolumnis Ini bukan sekadar perkara menghilangkan jejak kinerja yang ditinggalkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, tapi lebih dari itu. Lebih pada hak-hak warga yang dihilangkan, atau dihapus lewat kebijakan dengan berbagai alasan dimunculkan. De-Aniesasi namanya, seperti dihadirkan lewat Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang seperti punya tugas khusus untuk itu. Heru Budi memang pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan langsung pilihan warga Jakarta lewat Pilkada. Maka keterikatan Heru Budi seolah menempel hanya pada Presiden Jokowi. Menjadi keharusan jika Heru Budi cukup hanya menjalankan kebijakan yang dibuat gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, yang dipilih lewat Pilkada. Meneruskan pembangunan jangka panjang, khususnya yang dibuat lewat Peraturan Gubernur (Pergub). Heru Budi mestinya cukup merawat dan memastikan kelanjutan keberlangsungan pembangunan yang telah dicanangkan. Tapi yang terjadi tidak demikian. Anggaran jalur sepeda dihapus dari APBD 2023. Padahal pembangunan perpanjangan jalur sepeda, itu tertuang dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta, Tahun 2022-2023, yang ditandatangani Anies pada 10 Juni 2022. Upaya Heru Budi menghapusnya, itu mengabaikan Pergub yang sudah dibuat, bahkan tanpa alasan bisa disampaikan, itu mengherankan. Heru Budi mestinya sadar bahwa sebagai pejabat gubernur, ia hadir dari hasil penunjukan penguasa. Artinya, ia tidak punya legitimasi secara demokratis. Makna yang lebih jauh lagi, ia tidak boleh melakukan langkah sesukanya. Tapi langkah yang dilakukan Heru Budi, justru langkah sebaliknya. Melakukan langkah sepuas yang ia inginkan. Merasa diri tidak terbebani oleh janji kampanye. Karenanya, luput dari diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuat. Meski langkah yang dilakukannya itu offside, jika dilihat dari asas kepatutan, dan lebih jauh lagi dari etika demokrasi. Heru Budi seperti tidak perduli oleh itu semua, tetap nekat mengotak-atik anggaran APBN. Berani karena pastilah punya beking tidak sembarangan. Bekingnya tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan anggota DPRD DKI Jakarta dari partai penguasa, yang memang menguasai suara mayoritas. Seperti koor mempreteli hasil kerja yang dibuat Anies Baswedan, itulah de-Aniesasi. Dampak dari de-Aniesasi juga merambat pada para pekerja profesional di lingkungan Pemprof DKI Jakarta. Pertama, menyasar mengena Mohamad Aprindy, yang dicopot dari Direktur Utama MRT Jakarta, yang baru 3 bulan dijabatnya. Alasan pencopotan bisa diberi sekenanya. Tapi publik lebih percaya, bahwa itu upaya bersih-bersih pejabat yang diangkat Anies Baswedan. Bersih-bersih itu berlanjut pada semua pejabat Jakpro yang terlibat dalam ajang Formula E, dan juga yang terlibat dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), menerima nasib diberhentikan. Mestinya mengangkat dan memberhentikan pejabat, itu berdasar pada profesionalitas kerja yang bersangkutan. Tapi yang dilakukan Heru Budi lebih tampak sebagai pemenuhan syahwat de-Aniesasi. Tidak salah jika orang menyebut, diangkatnya Heru Budi itu semata cara Jokowi membalas dendam menggebuk Anies dengan nyilih tangan orang lain. Tangan Heru Budi yang dipakainya. Anies memang punya salah apa, sehingga diperlakukan demikian, sulit untuk bisa dijawab. Itulah de-Aniesasi, sebuah proyek yang jika mungkin menjadikan tidak ada lagi peninggalan Anies yang bisa dilihat di Jakarta. Sulit diharap bisa berpikir sehat, dan bahkan tanpa merasa risih, bahwa yang dihilangkan itu hak-hak publik, yang dibangun dengan uang dari pajak rakyat. Bertindak dengan nafsu de-Aniesasi, seolah dengan itu karya Anies di Jakarta tidak lagi bisa dilihat jejaknya. Padahal tidak demikian. Karya Anies yang utama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak semata hadirnya bangunan fisik, tapi juga keberhasilan dalam membahagiakan warganya--lihat survei tentang kepuasan publik Jakarta atas kerja Anies Baswedan selama 5 tahun selaku Gubernur DKI Jakarta, yang dilakukan LSI 80,5 Persen, dan Populi Centre 83,5 Persen--soal itu mustahil bisa dihapus. De-Aniesasi itu laku jahat. Sikap jumawa seolah bisa melakukan apa saja tanpa melihat urgensinya. Sepertinya itu yang terus serius dilakukan, tanpa perlu risih sedikit pun. Nafsu de-Aniesasi bisa disudahi, jika ada perlawanan keras warga Jakarta untuk menghentikannya. Warga yang merasa hak-hak individunya dirampas dan dihabisi, semata karena Anies pernah menjadi gubernurnya. Absurd. Di era Presiden Jokowi berkuasa, absurditas memang mendapatkan tempat, bukan lagi sesuatu yang aneh, justru diadopsi jadi hal biasa. Semua yang tidak mungkin bisa dimungkinkan. Etika dan asas kepatutan dibuat tidak punya rumus baku lagi. Saya dan tentu Anda pun merasakannya, tapi tetap mentolerir. Tapi pada saatnya semua akan mempertanyakan itu semua, dan bahkan dengan cara yang absurditas pula. Itulah lonceng kemarahan yang digerakkan oleh perasaan yang sama, yang mestinya tidak perlu terjadi. (*)
Anies Bapak Politik Identitas, Katanya
“Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Oleh: Sulung Nof, Penulis ANIES Baswedan sedang dilabel sebagai “Bapak Politik Identitas”. Serangan ini lucu sekaligus pandir. Mengapa? Sebab tuduhan yang diarahkan kepada Anies tampak inkonsisten dan selalu berubah sesuai pesanan. Mantan pemimpin dan pelayan warga DKI Jakarta tersebut dianggap sebagai gubernur penjual ayat. Padahal yang jelas-jelas membawa ayat adalah Basuki Tjahaja Purnama-BTP alias Ahok saat menyebut “jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah”. Anies juga dituding gubernur yang jual mayat gegara ada spanduk di sebuah masjid yang menolak untuk menyalati jenazah pendukung penista agama. Faktanya, justru beliau yang menawarkan diri menjadi imam shalat jenazah. Bakal Calon Presiden itu juga dituduh sebagai pemimpin sektarian. Faktanya, Anies justru diusung pertama kali oleh Partai Nasdem. Konsekuensinya parpol ini dimusuhi Istana dan para pendengung. Jadilah ia disebut Nasdrun. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Bahkan, sebelumnya Anies disebut beraliran Syiah, Salafi/Wahabi, dan lainnya. Padahal semua sebutan itu saling bertentangan. Kita jadi meragukan nalar mereka karena racauan tersebut. Anies Baswedan sendiri adalah aset penting yang entah mengapa dilepas oleh penguasa. Tengoklah videonya saat beliau berikan arahan kepada relawan di Pilpres 2014. Semua menyimak dengan rasa kagum, betapa hebatnya sosok pembicara itu. Maka ketika posisinya berhadapan pada Pilgub DKI 2017, amarah mereka jadi tidak terkendali sampai ubun-ubun. Tahu sendirilah kalau orang emosi, yang keluar dari mulutnya tidak diayak. Orang Betawi menyebutnya “ngebacot”. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Tapi mengapa saat putrinya menikah tempo hari tidak \'dipaksa\' menggunakan hijab? Sebab, beliau tahu bahwa hal itu baiknya lahir dari keyakinan diri sendiri, bukan dari tekanan dan paksaan. Hanya karena cucu dari Pahlawan Nasional Indonesia itu didukung oleh Imam Besar Habib Rizieq Syihab dan organisasinya ini lantas Anies dituduh menjual agama? Bukankah beliau juga dekat dengan semua pemuka agama yang ada tanpa kecuali? Sehingga beliau lebih tepat digelari Bapak Kesetaraan. Serangan sporadis yang ditujukan kepada Anies tampak ambivalen saat beliau dianggap tidak satupun membangun masjid. Namun, faktanya di masa beliau beberapa masjid terbangun. Buktinya adalah Masjid Amir Hamzah. Ditambah lagi ada kebijakan dana BOTI. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Jangan berlindung di balik propaganda politik identitas, tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi melawan konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas disebut bahwa kemerdekaan Indonesia diraih “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Anies sudah membuktikan kinerja dan prestasinya di ibukota. Saat ini beliau ingin menunaikan janji kemerdekaan dalam cakupan yang lebih besar, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, adakah rumah ibadah dirobohkan? Atau adakah deretan rumah warga dibuldozer? Atau adakah kebijakan yang diskriminatif? Atau adakah perilaku beliau yang intoleran dan radikal? Jika hanya katanya bukan faktanya, maka jangan terjebak pada propaganda. Sebab, faktanya, di masa kepemimpinan Pak Anies, Jakarta meraih indeks demokrasi, toleransi, dan kohesivitas yang terbaik. Dan alhamdulillah tingkat kepuasan publik mencapai 83%. Bandung, 03122022. (*)
Pelajaran untuk Puan dan Megawati
Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Wartawan Senior MENGAPA Megawati Soekarnoputri terkesan ngotot ingin mengusung putrinya, Puan Maharani, untuk maju Pilpres 2024? Bisa jadi, Ketum PDIP ini khawatir akan keberlangsungan anak ideologis pewaris perjuangan orangtuanya, Bung Karno (Presiden Soekarno yang juga salah seorang Proklamator). Saya juga ngerti kalau anak biologis harus juga jadi anak ideologis atau ahli waris perjuangan orang tuanya, bukan berarti harus melakukan daur-ulang sejarah persis seperti yang pernah dilakukan orang tuanya dulu. Melainkan tetap memandang perjuangan dan karya orang tuanya sebagai ilham dan inspirasi buat kiprah dirinya saat ini. Dan peka dalam menangkap jalan takdir hidupnya. Terutama ketika saat ini mereka jadi pemimpin seperti orang tuanya dulu. Megawati sebagai pimpinan partai, yakni PDIP, sedangkan Puan sebagai Ketua DPR RI. Ini yang saya coba bandingkan dengan apa yang terjadi di luar sana. Bedanya Corazon Aquino dan Benazir Bhutto menurut saya, ini terletak dalam konteks itu. Sebagai isteri mendiang Benigno Aquino dan penerus ideologis suaminya, Qory menyadari jalan takdir hidupnya adalah sebagai juru damai antara sipil dan militer. Dan merangkul para eksponen pendukung rejim Marcos yang berpikiran maju untuk berada di barisan pendukungnya. Termasuk para jenderal militer yang dulunya merupakan lawan politik Benigno Aquino. Alhasil sampai sekarang, militer yang tetap terserap ke dalam dunia politik sipil. Setelah era Qori sebagai presiden dua periode berakhir, Jenderal Fidel Ramos yang semasa kepresidenan Qori menjabat panglima militer, kemudian menjadi presiden penerusnya. Dan, publik Filipina pun mengenang Ramos bukan saja presiden dari tentara yang berhasil disipilkan, tapi juga visioner dan punya karisma kepeminpinan yang kuat. Seperti juga Qori, Ramos menjabat presiden dua periode. Benazir Bhutto lain lagi, dan ini justru contoh kegagalan politik. Sebagai putri biologis yang juga diharap menjadi putri ideologis Zulfikar Ali Bhuto yang mati digantung oleh rejim militer Jenderal Zia Ulhaq, ketika Benazir jadi pemimpin Pakistan dan mengembalikan sistem politik ke supremasi sipil, Benazir tetap memandang memerangi militer sebagai jihad. Ia tanpa mengenali jalan takdir dan tantangan politik Benazir beda dengan era bapaknya. Alhasil, karena cara pandangnya yang cenderung mendaur-ulang mentah-mentah era bapaknya, alhasil melestarikan perlawanan dan antipati militer terhadap Benazir. Sehingga Pakistan yang sudah mendapat momentum bagi sipil untuk kembali berkuasa setelah era Zia Ulhaq berlalu, militer di bawah Pervez Musharaf kembali berkuasa. Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Inilah yang harus mengilhami dan menginspirasi putra-putri ideologis orang tuanya. Bukan mendaur-ulang sejarah dari orang tuanya dulu. Karena selain zamanya berbeda, tantangan zaman juga berbeda. Justru ujiannya di situ. Kalau benar memang anak ideologis, bisakah dirinya jadi anak-anak zamannya seperti orang tuanya dulu? (*)
Kapolri Perlu Ismail Bolong, Bukan Komjen Agus Yang Nihil Integritas
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SANGAT mengherankan mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mempertahankan Komjen Agus Andrianto sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Setelah serangan yang mematikan dari Ismail Bolong yang mengaku telah memberikan “uang koordinasi” sebesar Rp6 miliar kepada Agus, mantan Kapolda Sumut ini mengalami “luka berat” di lambung integritasnya. Integritas Agus mengalami pendarahan akut. Tusukan Ismali Bolong membuat integritas Kabareskrim tercabik-cabi. Tidak bisa lagi diselamatkan. Komjen Agus nihil integritas. Integritas Agus masih berdenyut karena diinfus terus oleh Kapolri. Kondisi seperti ini tak akan bertahan lama. Sekarang, Kapolri melakukan tindakan penyelamatan yang keliru. Yang perlu diselamatkan justru Ismail Bolong. Sebab, dia adalah pintu solusi untuk memperbaiki Polri. Sedangkan Komjen Agus adalah salah satu problem seperti halnya Ferdy Sambo, Cs. Untuk memperbaiki Kepolisian RI, Kapolri memerlukan Ismail Bolong, bukan Komjen Agus. Bolong bisa membantu pimpinan Mabes untuk membongkar mafia tambang secara keseluruhan. Tapi, herannya, Jenderal Listyo malah memburu Bolong seolah dia penjahat besar tambang liar. Salah total. Ismail Bolong bisa buat apa untuk melindungi tambang ilegal batubara? Pangkatnya apa? Kekuasannya sebesar apa? Jenderal Listyo sebetulnya tahu integritas Komjen Agus sudah rusak parah ketika beberapa bulan yang lalu terjadi perang diagram aliran dana siluman. Dalam perang diagram itu, kelompok musuh Ferdy Sambo, yang di dalamnya ada Komjen Agus sendiri, menjelaskan secara rinci dan meyakinkan bahwa Sambo menerima 1.3 triliun uang upeti per tahun dari para bandar judi online. Tak lama kemudian muncul diagram balasan dari kelompok yang diduga sebagai bagian dari geng Sambo. Diagram ini menggambarkan bahwa Komjen Agus menerima setoran 54 miliar dalam satu bulan. Uang ini pun, menurut info di diagram, berasal dari konsorsium 303 (judi) dan narkoba. Benar atau tidak substansi di dalam kedua diagram itu, publik seperti kita-kita ini tak mungkin tahu pasti. Namun, kalau dilihat dari pemicu perang diagram, konten diagram dan pembuatan kedua diagram tersebut, jelas sekali semua aspek diagram ini membutuhkan sumber-sumber yang otentik di level tinggi Polri. Sejak diagram balasan yang diduga dibuat oleh kelompok Sambo itu muncul, integritas Komjen Agus terluka. Memang belum terlihat luka berat. Sebab, kasus pembunuhan Brigadir J masih mendominasi perhatian publik. Sehinga tuduhan diagram 54 miliar aliran upeti ke Komjen Agus menjadi kurang menarik. Hari ini, ketika video pertama Ismail Bolong yang berisi pengakuan bahwa dia telah memberikan uang Rp6 miliar kepada Komjen Agus, dan kemudian video kedua yang berisi permintaan maaf dia kepada Kabareskrim sekaligus mengatakan bahwa video pertama itu dibuat dibawah tekanan dari kelompok Sambo, seharusnya Kapolri bisa jeli melihat dan cepat menyimpulkan inti persoalan. Bolong hanya suruhan. Kalau mengunakan logika umum saja, Ismail Bolong dengan pangkat Aiptu tidak mungkin bisa leluasa mengendalikan tambang liar batubara dengan pemasukan 5-10 miliar rupiah per bulan. Dia pasti punya gantunga di level atas. Yaitu di level Polresta Samarinda dan level Polda. Dan sangat logis pula kalau di level Mabes ada yang terlibat. Dengan struktur komando yang sangat keras di Polri, sangatlah tidak masuk akal Aiptu Bolong berani melakukan perbuatan ilegal skala besar tanpa restu atasan di tingkat daerah maupun di tingkat Mabes. Jadi, Kapolri perlu memperhatikan imbauan dari berbagai pihak agar kasus Ismail Bolong dilihat dari arah lain. Dan agar dia dilindungi. Sehingga, dalam penangan kasus tambang liar ini, Ismail Bolong tetap diasumsikan ikut terlibat dan kemudian dijadikan tersangka. Namun, tujuan akhirnya adalah untuk mengungkap siapa-siapa saja di Mabes yang menambang duit lewat tangan Bolong. Ini kalau Kapolri serius mau melakukan pembersihan. Kalau cuma mau melakukan basa-basi kosmetik, memang sudah tepatlah jika Ismail Bolong saja yang dikejar-kejar, diadili, dan kemudian dijebloskan ke penjara. Kalau ini tujuannya, tentu orang-orang yang terlatih di Mabes Polri sangat mungkin bisa membuatkan skenarionya dengan Presisi yang tinggi.[] 3 Desember 2022 (Jurnalis Senior FNN)
MUI Perlu Mengklarifikasi Soal Mubahalah dengan Fatwa Ulama
Jakarta, FNN – Sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama klien Sugi Nur Raharja alias Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, sudah 2 (dua) kali yaitu pada Kamis (17/11/22) dan Kamis (1/12/22), Advokat Juju Purwantoro mengunjungi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat. “Maksud kami adalah ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan pengurus pusat dari Majelis Ulama Indonesua (MUI), yaitu perihal Klarifikasi Dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah,” kata Juju Purwantoro kepada FNN. Sampai kunjungan kedua kali tersebut, sayangnya Juju Purwantoro belum juga bisa ditemui perwakilan pengurus pusat MUI. Padahal, lanjutnya, maksud dari kunjungan Tim Kuasa Hukum Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono adalah jelas, yaitu dalam rangka meminta informasi dan klarifikasi para ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah. “Perihal itu sangat penting, karena menyangkut kepentingan hukum dan HAM klien kami. Mereka telah ditahan di Mabes Polri, karena kasus gugaan ijazah palsu Jokowi sejak 13 Oktober 2022,” kata Juju Purwantoro. Hal lain tentu juga menjadi substansi yang penting bagi umat, karena terkait syariat umat Muslim, yaitu soal mubahalah. “Klien kami tersebut, dipersoalkan secara hukum pidana dan telah menjadi Tersangka, karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama anntara lain berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP. Hal itu dikarenakan adanya unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13,” ungkap Juju Purwantoro. Menurutnya, perihal unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama itu, seyogiyanya harus dipenuhi adanya keterangan ahli agama, dalam hal ini ahli agama Islam. Tentunya ahli yang representatif dan kredibel, salah satunya harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili MUI. Menjadikan diksi dan konten Mubahalah sebagai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), justru merupakan pelanggaran hukum (out of law) itu sendiri. Hal tersebut cenderung menodai agama Islam, karena sebagai salah satu ajaran syariat Islam. Oleh karenanya menjadi prinsipil MUI untuk mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah sebagai salah satu rujukan dari ajaran agama. “Nantinya jangan lagi ada anggota masyarakat yang dirugikan atau dikorbankan secara hukum, karena persoalan mubahalah tersebut,” tegas Juju Purwantoro. Berdasarkan alasan itu, maka MUI supaya segera mengkonfirmasi perihal tersebut, dengan mengeluarkan fatwanya. Masyarakatt wajib memperoleh kepastian hukum dan kedamaian dalam melaksanakan akidahnya dan perlindungan hak-hak hukumnya, baik secara hukum negara maupun agama. “Dikemudian hari, jangan ada lagi kriminalisasi atau sebagai penistaan agama atas siapapun yang melakukannya dalam bentuk apapun terkait Mubahalah,” tegasnya. (mth/*)
POPULER
