ALL CATEGORY
G20, Apa yang Kita Harapkan?
Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DALAM Crux Channel, YouTube, pertemuan bilateral US-China yang di-upload beberapa jam lalu, Joe Biden menyampaikan kepada Xi Jin Ping bahwa dia ingin memastikan kedua negara itu mampu memenej perbedaan dan memelihara kompetisi untuk tidak menjadi konflik dan bersama dalam menyelesaikan isu global. Ketika masuk pada isu global, Biden menekankan dua hal, yakni soal perubahan iklim dan \"food security\". Xi dalam responnya setuju dengan perlunya komunikasi yang baik diantara kedua negara itu, namun tidak merespon isu kritis perubahan iklim dan kelangkaan pangan. Xi malah menekankan isu stabilitas dan keamanan dunia. Pertemuan kedua pimpinan negara besar dunia ini, hari ini, yang didampingi oleh para menterinya, pastinya akan menjadi \"guidance\" besok dan lusa, dalam pertemuan resmi G20. Indonesia sendiri selama ini mengusung tema \"Global Health Architecture, Digital Transformation and Sustainable Energy Transisition\". Hilangnya tema \"Climate Change\", sebagai agenda utama, yang dimainkan Indonesia tentu saja sejalan dengan Tiongkok, India, Brazil dan Rusia yang masih menghadapi isu lingkungan. Kelompok negara ini, khususnya Indonesia dan China, berada pada Environment Index performance yang rendah sekali, di bawah 30, sementara Amerika 51, German dan Prancis di atas 60, sebagai bandingan (EPI, 2022). Lebih dalam soal Indonesia, Greenpeace mencatat misalnya selama 2015-2019, pemerintah Joko Widodo jilid 1, seluas 4,4 juta Ha lahan terbakar. Sebanyak 30% diantaranya berada pada konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. (BBC Indonesia, 24/9/22). Sebelum Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit, The Jakarta Post melaporkan 2,6 juta Ha hutan terbakar tahun 2015 (6/11/21), 80% untuk pembukaan lahan sawit, dan BBC Indonesia mengatakan tahun 2016 saja deforestasi mencapai 929.000 Ha. (BBC, 20/11/21). Pengrusakan lingkungan lainnya adalah batubara. Eksploitasi batubara sengaja terus digenjot, khususnya ketika harga tinggi, yang membuat sumber energi tidak ramah lingkungan ini menjadi andalan Indonesia. Selain energi ini ikut memperkaya segelintir elit yang terlibat dalam wajah-wajah berseri di G20. Biden memang konsisten bicara climate change. Pada Agustus 2021 di Inggris, sebelum acara G7 saat itu, bahkan dia menyebutkan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah peringatan besar juga bagi kita tentang seriusnya ancaman perubahan iklim. Namun, dalam situasi dunia yang tidak pasti, khususnya akibat perang Rusia vs Ukraina, dan munculnya krisis energi, akan membuat tema lingkungan dan energi bersih sulit untuk menjadi kesadaran bersama. Batubara Indonesia sendiri menjadi incaran berbagai negara barat yang sedang krisis energi saat ini. Begitu pula minyak sawit kita diborong habis oleh (jejaring) negara-negara maju yang ingin mengoplos sumber energi mereka, beberapa waktu lalu. Biden dan Xi tidak menyinggung soal \"Global Health Architecture\" pada saat pertemuan mereka tadi. Kepentingan isu ini lebih pada negara-negara miskin seperti Indonesia yang menderita ketika pandemi terjadi. Sebagamana kita ketahui pada masa pandemi Covid19, negara barat dan China mengontrol penemuan, pabrikan dan distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, Rusia yang sudah menemukan vaksin Sputnik, tidak diakui secara internasional oleh barat. Isu Global Fund mungkin kurang menarik, karena WHO (World Health Organization) sebagai lembaga kredibel sulit untuk \"disaingi\". Menkes Budi Sadikin, dalam \"Forum: G20 and APEC\", Chinadaily (14/11/22) meyakini Global Fund ini menjadi salah satu andalan untuk menopang ketimpangan antara negara miskin dan kaya ketika terjadi krisis. Tapi, sesungguhnya begitulah hubungan antara negara kaya dan miskin sepanjang sejarah manusia, kecuali negara miskin mempunyai daya tawar kolektif melakukan tekanan. Dalam G20 ini sesungguhnya Indonesia kurang mengerti strategi yang tepat. Seharusnya Indonesia menggalang berbagai negara menengah yang tergabung dalam BRICS, yang ada di G20, yakni Brazil, Rusia, India dan China, serta Turky tentunya, membentuk front besar dalam menekan barat pada isu-isu dimana negara miskin atau menengah ini membutuhkan keadilan (share prosperity), seperti isu aku akses vaksin dan pengobatan yang adil, serta isu ekonomi lainnya. Sayangnya Indonesia selalu berpikir bahwa dengan menjadi organiser pertemuan G20 seolah-olah menjadi pimpinan. Dengan merasa pemimpin, seakan-akan bisa menjadi magnet bagi semua negara dan bisa menjadikan transaksi bisnis. Ini momentum menjadi kurang termanfaatkan. Kelemahan Indonesia lainnya adalah \"event organizer mindset\". Indonesia menghabiskan uang triliuan untuk G20 ini, baik infrastruktur di Bali (Rp 850 miliar), TMII (Rp 1,2 triliun), sebagaimana disebut Kompas (10/6/22). Belum termasuk anggaran keamanan dan berbagai event lainnya. Semangatnya adalah pada perhelatan yang mewah dan gemerlap. Berbeda dengan berbagai G20 sebelumnya di Itali, Brisbane, London, Hamburg dll, masyarakat sipil diberikan ruang yang besar, bahkan demonstrasi yang melibatkan ribuan orang, seperti mahasiswa dan pecinta lingkungan, untuk menekan pertemuan fokus pada tujuan kehidupan global. Di Indonesia, pecinta lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dll dihadang untuk melakukan aktivitas. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum diintimidasi hari ini karena diperkirakan akan melakukan aktivitas terkait G20. Dalam negara demokrasi, seharusnya peranan rakyat, masyarakat sipil, sama derajatnya dengan kalangan bisnis. Dengan mindset sebagai event organizer, uang besar yang dikeluarkan Indonesia untuk G20 kelihatan tidak sebanding dengan hasil yang akan deperoleh nantinya. Misalnya, jika Indonesia mengklaim adanya investasi masuk yang besar, itu bukanlah terkait dengan G20, khususnya, melainkan berbagai \"obral\" ijin, tax dlsb yang selama ini sudah terjadi. Di bidang keuangan sendiri, obral suku bunga bond kita sudah dianggap ketinggian oleh IMF. Alih teknologi sendiri belum terlihat, hampir semua mobil listrik yang disimbolkan pro lingkungan dalam event G20 tidak ada mobil Esemka, kebanggaan Jokowi, mayoritas atau semua impor (belum jelas produksi INKA murni buatan dalam negeri). Sebenarnya kita berharap apa pada G20? Sebagai rakyat kita tentu senang banyak pemimpin dunia datang berkunjung ke Bali. Ini adalah kesempatan mempromosikan Bali ke dunia. Namun, sesungguhnya harus lebih daripada itu, yakni mempromosikan seluruh Indonesia. Bali sejak dulu kala sudah dikenal dunia, bahkan untuk sebagian orang, Bali lebih populer. Kedua, Indonesia mempertanggung jawabkan pengeluaran yang besar pada event G20 ini terhadap kepentingan kemajuan kita, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN. G20 diharapkan memperlancar hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara member, juga hubungan people to people, bukan sekedar bussiness to bussiness saja. Contohnya pertukaran kebudayaan, pendidikan dll. Ketiga, kita berharap Jokowi merasakan \"sense of being a global leader\". Ini untuk membuat Jokowi berambisi pada politik global sebagai bagian karir hidupnya, sejak walikota, gubernur, presiden dan lalu sekjen PBB atau lainnya. Sehingga sirkulasi kekuasaan di dalam negeri dapat mulus ke depan. Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Jadi Jokowi jangan lagi terlalu banyak turut campur dalam urusan pilpres 2024. Biarkan saja itu urusan parpol. Selamat menjalankan G20 untuk Jokowi, Chairman Xi Jin Ping, Joe Biden, Erdogan, Modi, Sunak, pemimpin Afrika, dll. Kami berharap yang terbaik untuk dunia menjadi tempat hidup yang indah. (*)
Deklarasi Dukung Anies Baswedan, Rabu di Yogyakarta
Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun (FUM) besutan mantan senior pengurus,anggota dewan,maupun yunior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar deklarasi serta dukungan untuk Anies Baswedan, di Yogyakarta. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 16 Nopember 2022 dari pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Pada awalnya, kegiatan ini akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2022. Dengan berbagai macam pertimbangan, kegiatan ditunda ke 30 Oktober 2022. Jadwal terus mengalami pergeseran secara dinamis. Hingga akhirnya, fix pada 16 November 2022. Ketua Panitia, Bambang Ari S, dalam rilis yang dikirim ke redaksi FNN malam ini,mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP. Pertama, untuk mengangkat kader umat berprestasi ke dalam pucuk pimpinan nasional. Kedua, untuk menyelamatkan PPP agar lolos Parlementary Threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat. Mengapa dipilih lokasi DIY untuk Deklarasi dukungan FKM dan FUM kepada Anies? Hal ini tidak lepas dari sejarah Yogyakarta sebagai Kota yang pernah menjadi ibukota negara. Serta perannya yang dianggap menyelamatkan keberadaan Republik Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret. Kegiatan Deklarasi akan diikuti oleh para peserta lintas elemen. Ada peserta dari simpul-simpul relawan, perwakilan partai politik, keluarga besar PPP berbagai propinsi, barisan Mak-Mak, aktifis gerakan, dan lain-lain. Menurut rencana, Anies akan dijemput oleh para pendukung di bandara YIA. Kemudian diarak menuju lokasi kegiatan, di gedung Pacific Jalan Magelang Km 4,5. Baik pendukung dari FKM, FUM, hingga pendukung dari berbagai simpul relawan yang ada di DIY maupun Jawa Tengah. Siapapun diperbolehkan untuk hadir dalam kegiatan Deklarasi ini. Dengan harapan, semua peserta agar berperilaku tertib dan santun selama mengikuti berlangsungnya acara. Kegiatan ini diiperkirakan akan melibatkan sekitar 5000 peserta dari berbagai wilayah. (IP)
Politik Makin Konyol dan Nggak Bermutu, Ada Proyek De-Aniesasi di Jakarta
PENGGANTI Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, diduga telah berupaya melalukan De-Aniesasi atas beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan Anies. Seperti terkait dengan suksesnya Anies menurunkan emisi gas karbon hingga mencapai 26% saja. Sementara di berbagai kebijakannya mulai diamputasi. Jalur sepedanya ini, dihapus. Pembangunan jalur sepeda pada 2023 itu akan di-nolkan oleh Budi. Jadi, jika dinolkan itu artinya sama saja dihapus. Bahkan, ada program juga yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Pj Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Pj Gubernur Heru sempat didemo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan arogan dalam memimpin. Adapun arogansi yang dimaksud Winarso yakni terkait beredar kabar bahwa Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) program Gubernur DKI Jakarta terdahulu Anies Baswedan bakal dihapuskan. “Saya katakan Heru Budi, jangan terlalu arogan dalam pemimpin DKI Jakarta. Kami mendengar ada isu, KPJ dan KJP dan juga kesejahteraan yang sudah digelontorkan era sebelumnya akan dihapus atau dikurangi,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Winarso juga memperingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang dibawa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan buruh. Adapun manfaat yang bisa didapatkan gratis menggunakan Transjakarta, pangan murah/bersubsidi; daging sapi Rp 35.000/kg, daging ayam Rp 8.000/kg, beras Rp 30.000/5 kg/1 sak. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung terkait adanya upada De-Aniesasi beberapa program Anies Bawesdan yang dibangun sebelumnya? Berikut dialog wartawan senior FNN dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (14/11/2022). Soal Kompas yang kembali bikin blunder. Ini lagi rame, netizen membahasa soal Kompas yang bikin blunder lagi. Kemarin kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang meninggal dunia, karena katanya kelaparan, mungkin polisi sekarang belum menyatakan, langsung bantah belum pasti karena kelaparan. Tapi, yang dipersoalkan adalah kenapa ada artikel di Kompas yang membahas kaitan antara naik haji dengan kesalehan sosial. Kemudian ilustrasinya adalah foto dari keluarga di Kalideres itu. Nah ini kan mengingatkan kita pada kasus Anies Baswedan yang fotonya digunakan untuk ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor. Yang menarik kemudian, orang/netizen membuat konten dengan kemarahan tapi dia menunjukkan persoalan, loh, kok yang disalahin orang naik haji. Ini kan tanggung jawab pemerintah, mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat, kemudian Kompas meralat beritanya, tetapi tetap mengaitkan dengan kesalehan sosial. Itulah cara Kompas untuk membangun narasi yang insinuatif, menyodorkan sesuatu secara tersamar. Dan orang bisa baca, di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam. Jadi, Islamofobia samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak trade off ada kesalehan sosial dengan tanggung jawab pemerintah. Kesalehan itu istilah teologi, istilah agama, yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya. Keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi, jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero zoom kind..... Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat saleh, itu enggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi saja kan semua orang yang ingin menjadi saleh, tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih, karena ada kesolehan sosial yang berlebihan maka keadilan sosial jadi kurang. Tidak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesalehan sosial, sekaligus menyediakan keadilan sosial. Begitu cara kita menguliahi kembali Kompas. Tapi saya kira kenapa ini kita singgung karena kontras dengan yang terjadi selama ini. Itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi. Kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20, yang sekarang ini sudah mulai, sangat ramai sekali karena kepala negara sudah mulai hadir dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjid Pangeran dari UEA di Solo. Yang lebih penting kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan Ekonomis, Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung, ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa ditanya aktivitasnya, ternyata mau jadi pemerhati lingkungan. Seru juga Bung Rocky. Kalau itu wellcome betul, Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya. Karena itu harapan saya bukan sekadar pemerhati, tapi protector lingkungan. Jadi, harus lebih jauh lagi, bukan memperhatikan lingkungan, nggak ada gunanya kalau sekadar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Dan, kalau ditagih konsistensi itu, itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan. Jadi, orang akan tagih konsisten enggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan. Sementara, dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibukota, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya sudah dipangkas, dijual, sementara food-nya, tanaman pangannya nggak tumbuh di situ. Jadi, kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser keprabon lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang saja Pak Jokowi aktivis lingkungan. Apa cara yang paling bagus, batalkan undang-undang omnibuslow, karena omnibuslow itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat/kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan menjadi pemerhati lingkungan. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang Green ekonomi, environmental etic segala macam. Itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik GP Ansor yang menghalangi Green Peace untuk pergi ke Bali. Green Peace adalah pemerhati lingkungan. Jadi, itu kira-kira. Kita mau menguji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan. Kan kontrasnya itu. Jadi, The Economist sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan, saya baca berkali-kali Economist ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi, yang sangat mungkin enggak tercapai. Dalam keadaan itu, saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Dalam pemerintahan Anies, Jakarta sudah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses dalam soal lingkungan. Karena itu, mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies. Soal De-Aniesisasi Malah yang terjadi sebaliknya Bung Rocky. Kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di side stage (bukan main stage). Jadi diundang, dia bicara di sana. Sementara, kemudian di Jakarta, berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini, dahsyatnya pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung, dinolkan. Jadi, jika dinolkan itu artinya diamputasi, dibunuhlah gitu programnya. Kemudian, ada juga program yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ini satu orang mendorong naik sepeda kemudian pindah ke public transportasi, eh ini malah mobil lagi yang ditambah. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian, dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 23 tahun lalu, adalah soal emisi karbon. Jadi, sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Indonesia mengundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu? Jadi, betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 di side event yang dibuat CNBC atau Bloomberg untuk melihat bagaimana Anies sebagai Gubernur mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030. Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 sebesasr 26%. Tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru, tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda. Kan kontradiksi. Jadi, hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk de-Aniesisasi. De-Aniesisasi itu tuh bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi, itu ngaco sebetulnya, ya dungu juga sebetulnya. Dan yang menarik, yang paling kenceng kalau saya baca di media, itu memang PDIP, kemudian PSI. Ini dua partai yang selama ini memang sangat sangat anti Anies. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI. Ini kan anak-anak muda, harusnya pasti pro pada soal lingkungan. Kalau PDIP okelah, itu kan memang old passionlah, kita maklum, tapi kalau terjadi pada PSI itu menyedihkan. Walaupun kemudian belakangan mencoba meralat dengan menyatakan bukan itu maksud dia. Itu PSI singkatan dari Pe-Sepeda Indonesia kan? PSI juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI, tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda. Jadi, sekali lagi, itu betul-betul enggak ada perspektifnya PSI itu, kan. Dia meralat sesuatu yang sudah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan. Karena itu, kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat dikayuh, bukan masukin timbal ke dalam mobil. Jadi, memang ini partai yang nggak punya perspektif, jadinya ya mau diapain. Sebetulnya, karena hanya ingin mendegradasi Anies maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Ya sudah, tapi saya selalu menganggap bahwa memang berpolitik itu mesti punya otak. Tapi kan ini bahaya, karena kita selalu bicara soal etika. Etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan untuk menuju tahun 2024 sehingga kita melakukan hal-hal yang yang negatif, apapun yang diwariskan oleh Anies dihajar terus, saya kira ini enggak sehat. Memang, dan kelihatannya orang sudah frustrasi. Jadi, PSI itu kelihatannya sudah frustrasi itu. Mau dukung Ganjar, Ganjar enggak mau didukung PSI. Mau anti-Anies, Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi, kehilangan pakem. Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal. Dan, kemampuan memperspektifkan politik, itu nggak ada di situ. Karena PSI adalah partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif. Dia bereaksi doang. Dia orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep. Jadi, itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan parta mestinya punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang. Itu dungunya di situ. (ida/sws)
Biden Mengucapkan Selamat kepada Indonesia Atas Penyelenggaraan KTT G20
Jakarta, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo pada Senin di Bali, menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi dan presidensi G20 oleh Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Senin, Presiden Biden menggarisbawahi pentingnya Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dan kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah cara untuk memperkuat kemitraan tersebut.Presiden AS itu pun mengutarakan dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan pendukung kuat tatanan internasional berbasis aturan.Selanjutnya, Presiden Biden dan Presiden Jokowi juga membicarakan kedudukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, dan Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN serta dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 di Indonesia. \"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini,\" ucap Presiden Jokowi.Presiden Jokowi pun menyampaikan harapan agar KTT G20 itu dapat menghasilkan kerja sama yang konkret. \"Saya berharap KTT G20 ini akan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global,\" ujar Jokowi.Pemerintah Indonesia berharap semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.(Sof/ANTARA)
Sekjen PBB dan Direktur Pelaksana IMF tiba di Bali untuk KTT G20
Nusa Dua, Bali, FNN - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.Guterres dan Georgieva tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18.50. Dalam siaran langsung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyambut Guterres, kemudian mereka masuk ke ruangan khusus menyambut tamu kenegaraan. Tidak lama setelah kedatangan Guterres, Georgieva datang.Selain PBB dan IMF, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Direktur Jenderal World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus juga sudah tiba di Bali malam ini.Menteri Luar Negeri Brazil Carlos Alberto Franco França juga tiba di Bali, dia disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.Sejumlah petinggi dari berbagai negara dijadwalkan datang sampai Senin malam untuk menghadiri KTT G20 keesokan harinya. Sore ini, Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden China Xi Jinping tiba di Bali.Selain Trudeau dan Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sudah berada di Bali hari ini.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu (13/11) malam.Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yakni yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan.Sebanyak 17 kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan hadir di KTT G20 di Apurva, Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali pada 15-16 November. Para delegasi, menurut rencana, akan diajak untuk mengunjungi Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai dan taman Budaya Garuda Wisnu Kencana.(Sof/ANTARA)
Dibutuhkan Solidaritas dan Kerja Sama yang Kuat untuk Mengatasi Krisis Global
Jakarta, FNN - Sejarah dipenuhi oleh krisis, dan dari krisis itu dunia bangkit sebagai tempat yang lebih aman dan lebih baik. Masa-masa kritis itu menunjukkan bahwa persatuan dan kerja sama global adalah kekuatan penting untuk mengubah keadaan.Di seluruh dunia, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terus merajalela. Ekonomi global tertatih-tatih menuju jurang, dan bangkitnya kembali proteksionisme, unilateralisme, dan hegemonisme menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan pembangunan dunia, belum lagi berbagai macam tantangan global mendesak lainnya seperti perubahan iklim.Ketika para pemimpin dari 20 ekonomi utama dunia bersiap untuk bertemu di Bali, tidak dapat dipungkiri bahwa penting bagi mereka untuk mengirimkan pesan yang jelas tentang menjunjung tinggi solidaritas serta menolak pola pikir menang-kalah (zero-sum) dan konfrontasi blok.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) di Bali, yang mengusung tema \"Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat\" (Recover Together, Recover Stronger), mengungkapkan realisme bahwa hanya dengan mendorong dan menyinergikan upaya internasional, umat manusia akan mampu mengatasi berbagai tantangan berat saat ini dan menjadi sejahtera di masa depan. Saat ini, dunia juga sangat membutuhkan ekonomi-ekonomi utama ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan makroekonomi. Negara maju tertentu terus membuat kebijakan moneter yang agresif tanpa pertimbangan yang cukup mengenai dampaknya di belahan dunia lain, terutama di negara berkembang. Pemulihan ekonomi global yang lebih kuat membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan keterbukaan yang lebih besar. Sebagai ekonomi-ekonomi terdepan di dunia, negara-negara G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas untuk menentang unilateralisme, proteksionisme, dan apa yang disebut sebagai keyakinan yang salah terkait pemisahan (decoupling).Mereka juga harus berkomitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka dan memfasilitasi arus talenta dan teknologi, faktor-faktor penting dalam mendorong kekuatan pertumbuhan baru dalam pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. COVID-19 tentunya tidak akan menjadi krisis kesehatan global terakhir. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya, G20 harus memimpin dalam upaya bersama untuk memperkuat ketahanan kesehatan global dan membantu menjadikan sistem kesehatan global lebih inklusif, adil, dan tanggap terhadap krisis.Jika sejarah dijadikan pedoman, masa depan umat manusia bergantung pada solidaritas dan penyelesaian masalah di masa-masa sulit. Semua negara menaiki bahtera raksasa yang menjadi penopang masa depan mereka. Itulah cara agar mereka bisa menjadi cukup kuat untuk menghadapi badai bersama.Berdiri di persimpangan penting dalam sejarah umat manusia, ekonomi-ekonomi utama dunia memikul tanggung jawab yang signifikan untuk tetap berada di jalur yang benar. Berkomitmen untuk membagikan peluang pengembangannya dengan seluruh dunia, China membuktikan ucapannya tentang keterbukaan dan bekerja sama dengan seluruh dunia.Dalam upacara pembukaan Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE) kelima pada awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan bekerja sama dengan semua negara dan semua pihak untuk membagikan peluang di pasarnya yang luas, dari keterbukaan institusionalnya, dan dari kerja sama internasional yang diperdalam.\"China siap bekerja sama dengan semua negara untuk mempraktikkan multilateralisme sejati, membangun lebih banyak konsensus untuk keterbukaan, bersama-sama mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi pertumbuhan ekonomi global, dan memastikan bahwa komitmen kami terhadap keterbukaan akan membawa prospek yang luas bagi pembangunan global,\" ujar Xi.Umat manusia sekali lagi berada di titik kritis, dan semua mata tertuju pada para pemimpin. G20, yang menyumbangkan sekitar dua pertiga populasi dunia dan mewakili lebih dari 80 persen produk domestik bruto dunia serta 75 persen perdagangan internasional, harus menanggapi seruan tersebut dan bekerja sama untuk mengamankan pemulihan dan kemakmuran ekonomi global.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Bali, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. “Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,” ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,” ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. “Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada hari, Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (Sof/LC)
Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Dihukum Kerja Sosial
Jakarta, FNN - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan, atau setidak-tidaknya diturunkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam bulan demi mengefektifkan hukuman kerja sosial.“Penghinaan kami berharap di ancaman enam bulan, supaya apa? Supaya kerja sosial langsung bisa digunakan karena dalam konteks harkat martabat yang paling penting adalah pengadilan mengatakan yang disampaikan itu salah sehingga harkat martabatnya terpulihkan, bukan untuk memenjara orang. Jadi ancaman pidana 6 bulan untuk mengefektifkan kerja sosial,” kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Erasmus menilai bahwa kekerasan lisan atau verbal crime seharusnya tidak memiliki konsekuensi terhadap pembatasan pidana terhadap ruang gerak dan tubuh. Ia juga mengusulkan agar definisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud dibatasi yakni berupa fitnah, yang memiliki pengertian menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap presiden dan wakil presiden.Definisi penghinaan tersebut, kata Erasmus, agar juga berlaku sama untuk pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara. Selain itu, Erasmus mengusulkan agar penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara dapat dilebur menjadi satu yakni dalam perspektif penghinaan lembaga negara.Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar apa yang dimaksud dengan lembaga negara dalam pasal terkait juga dilakukan pembatasan agar tidak melebar yakni lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Daerah.“Jadi logikanya bukan supaya melindungi lembaga negara saja semata, tapi untuk memberikan pembatasan supaya lembaga-lembaga lain, (misal) Satpol PP tiba-tiba melapor dan lain-lain itu sangat berbahaya,” ujarnya.Ia juga meminta agar Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat agar dihapuskan, atau setidak-tidaknya ia memberi rekomendasi alternatif agar Pasal 240 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.Kemudian rekomendasi selanjutnya, ujarnya lagi, Pasal 240 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.Adapun pasal terkait tindak pidana penghinaan terhadap individu, Erasmus menyebut pihaknya merekomendasikan agar ancaman hukuman pidananya dirubah menjadi lebih rendah. Ia menilai ancaman hukuman pidana yang diberlakukan Indonesia terlalu tinggi, padahal di negara lain ancaman hukuman pidana terkait telah mengalami perubahan.“Ancaman pidana kita terlalu tinggi? Kenapa kita punya ancaman pidana di pencemaran (itu) sembilan bulan dan difitnah sampai dengan empat tahun karena menurut Belanda kita adalah bangsa kelas sekian yang harus diberikan hukuman lebih berat, di Belanda ancaman pidananya 6 bulan, pimpinan,” katanya.Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dan DPR memiliki semangat dekolonialisasi dalam menyusun RKUHP baru yang berdasarkan HAM dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern.Sebelumnya, Rabu (9/11), Komisi III DPR RI menerima draf atau naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November hasil dialog publik dan sosialisasi dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum dan HAM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.(Sof/ANTARA)
Media Center KTT G20 Ditinjau Presiden Jokowi
Bali, FNN - Presiden RI Joko Widodo meninjau Media Center KTT G20 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin malam.Jokowi datang secara tiba-tiba sekitar pukul 07.00 WITA, di tengah kesibukan ratusan jurnalis yang sedang bekerja memberitakan rangkaian KTT G20 Indonesia di media center.Meilhat Jokowi masuk ke media center, para jurnalis langsung beranjak dari kursi mengambil alat peliputan mulai dari kamera video, kamera foto, alat perekam hingga telepon genggam, dan berupaya merekam serta bertanya berbagai pertanyaan kepada Jokowi.Namun, Jokowi menyatakan kehadirannya ke media center tidak dalam rangka memberikan keterangan apa pun. Hal itu berulang kali disampaikan Jokowi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kepada awak media. \"Saya mau ngecek ini. I have no comment to make this time,\" kata Presiden Jokowi. \"Saya nggak mau komen untuk saat ini,\" ucap Jokowi lagi.Presiden meninjau media center sekitar kurang dari 10 menit, ia sempat melihat-lihat dan berkeliling. Beberapa jurnalis asing sempat memanfaatkan momentum untuk berswafoto bersama orang nomor satu Indonesia itu.Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menjelaskan kepada jurnalis bahwa kehadiran Presiden di media center memang sesuai jadwal.\"Secara jadwal Bapak Presiden Jokowi memang ada rencana kunjungan ke sini. Tujuannya adalah ingin melihat dari dekat ketersediaan dan kesiapan dari ruangan yang disiapkan untuk para jurnalis. Itu tujuan utamanya, jadi bukan mendadak, bukan sidak,\" ujar Moeldoko.Moeldoko mengatakan kedatangan Presiden ke media center memang sudah direncanakan. Menurutnya, Presiden ingin meminta masukan dari para jurnalis mengenai hal-hal di media center yang perlu dibenahi.Namun, kata Moeldoko, sejak awal Presiden sudah berpesan kepada dirinya bahwa tidak ada konferensi pers atau wawancara doorstop dengan awak media.\"Sehingga tadi memang semua pertanyaan tidak dijawab karena dari awal sudah pesan ke saya. Jadi seperti itu ya, biar tidak salah penafsiran dan persepsi. Beliau hanya ingin melihat dan memastikan apakah semua sarana memadai atau apa ada yang perlu ditambahkan,\" tutur Moeldoko. (Sof/ANTARA)
Akademisi Mendesak Rektor UBB Cabut Sanksi Terhadap Mahasiswa
Jakarta, FNN - Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Ubedilah Badrun mendesak Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mencabut sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB. Hal itu disampaikan Ubedilah Badrun dalam diskusi publik bertema Menggugat Pemberangusan Kebebasan Akademik yang diselenggarakan sejumlah aliansi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembebasan Akademik (KPA) di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Senin (14/11/2022). \"Secara kronologis, secara regulasi dan secara argumen substansial paradigma pendidikan modern, tidak ada alasan kuat yang diterima akal sehat untuk memberi sanksi skorsing perkuliahan, pelarangan aktivitas di kampus dan sanksi pengulangan mata kuliah kepada mahasiswa hanya karena berkegiatan melewati jam yang dijadwalkan dan karena berdemonstrasi menyampaikan aspirasi, \" ucap Ubedilah Badrun saat ditemui jurnalis usai diskusi. \"Oleh karena itu sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB tersebut harus dicabut. Rektor UBB punya otiritas untuk segera mencabut sanksi tersebut,\" tegas Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sebelumnya diberitakan bahwa 131 mahasiswa UBB dikenakan sanksi skorsing dan pengulangan mata kuliah karena dinilai berkegiatan melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdemonstrasi. Selain Ubedilah Badrun, hadir sebagai pembicara Presma UBB Fahlefi Aditama dan dari KASBI Unang Sunarno. \" Kami mencoba berjuang di dalam kampus agar sanksi dicabut, tetapi sampai saat ini belum berhasil, bahkan cara kekeluargaan berdiskusi juga mereka pejabat kampus sulit untuk mendengarkan aspirasi kami,\" ungkap Fahlefi dalam forum diskusi publik tersebut. (*)
POPULER
