ALL CATEGORY
Sudah Cukup Bukti, Polda Metro Jaya Diminta Segera Tetapkan RSO sebagai Tersangka
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm meminta agar Polda Metro Jaya memperhatikan kasus investasi bodong di Fismondev. “Kasus Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari jalan 3 tahun sudah naik sidik namun belum juga ada penetapan tersangka. Padahal tahap sidik itu menentukan siapa tersangkanya. Alat bukti sudah lengkap, bukti bilyet dan keterangan saksi sudah lengkap. Seharusnya mudah bagi penyidik untuk menetapkan Raja Sapta Oktohari (RSO) sebagai Tersangka,” rilis LQ Jumat (2/12/2022). “Video RSO membujuk para korban juga sudah viral di YouTube dan media sosial. Kami harap polisi bisa improvisasi sehingga masyarakat menilai ada perbaikan di tubuh Polri,” ungkap Sukrich, SH dari LQ Indonesia Lawfirm sebagai pelapor LP Mahkota, dalam rilis. LP Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari memakan korban kurang lebih 6.000 orang dan dana yang terkumpul sekitar Rp 7.5 triliun. Modusnya seolah menjual MTN Medium Term Note dengan bunga di atas bunga bank. Namun, ketika jatuh tempo, modal dan bunga tidak diberikan. Mengetahui Mahkota bermasalah RSO langsung turun dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Hamdriyanto yang diduga hanyalah bemper. “Saya rasa penyidik cerdas, mereka seharusnya tahu itu. Tergantung apakah masih ada hati nurani di Fismondev Polda Metro Jaya untuk membantu korban atau tidak? Ahli pidana juga sudah dengan gamblang menyatakan ada unsur pidana dalam kasus ini,” katanya. “Pihak Mahkota ketika dikonfirmasi beralasan bahwa kasus tersebut adalah keperdataan karena sudah ada perdamaian di PKPU atau homologasi. \"Sudah ada perdamaian dalam PKPU, pidana harusnya gugur,” lanjutnya. Hal ini dibantah tegas oleh LQ Indonesia Lawfirm. “Dalam kasus Indosurya, Fikasa, dan Koperasi Millenium yang ditangani Fismondev Polda Metro Jaya, juga sama ada homologasi dan pidana tetap bisa lanjut. Pidana dan perdata bisa jalan bersamaan. Bahkan, dalam kasus Millenium, para tersangka sudah di vonis penjara 14 tahun pidana, walau ada homologasi,” jelas Kuasa Hukum LQ. “Ini yang menangani penyidik yang sama Dicky Satrio dan unit serta Subdit yang sama. Akan sangat janggal apabila ada perbedaan penanganan dan hasil. Penyidik tahu PKPU tidak menghentikan pidana, bahkan ganti rugi tidak menghentikan pidana itu diatur dalam KUHAP,” jelasnya LQ mengimbau agar penyidik dan para perwira Fismondev mau menjalankan proses hukum secara benar dan tidak erlu ragu memproses Raja Sapta Oktohari walau dirinya adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan anak 0sman Sapta Odang, Ketum Partai Hanura. “Ingat semua sama dimata hukum, sesuai prinsip Equality before the law,” katanya. LQ Indonesia Lawfirm akan terus mengawal kasus Mahkota walau ada pencabutan kuasa dari sebagian kecil korban. Mayoritas korban masih mau proses hukum berjalan. (mth/*)
Jokowi Tersesat di Fatamorgana Lautan Massa Gelora Bung Karno
Jakarta, FNN - Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat mungkinn masih mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Gelora Bung Karno (GBK) dalam acara Nusantara Bersatu, Sabtu, 26 November 2022, lalu. Fenomena pertemuan antara Presiden Jokowi dan para relawannya tersebut juga dampak-dampaknya, masih menjadi trending topic di media sosial. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dan memahami apa sesungguhnya yang terjadi GBK, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (02/12/22). Kalau kita mundur ke belakang, beberapa hari sebelum acara Nusantara Bersatu berlangsung, di media sosial sudah beredar flyer relawan Pak Jokowi untuk bergabung dalam sebuah acara yang diberi nama Gerakan Nusantara Bersatu. Ada dua flyer yang beredar yang diberi judul Presiden Memanggil. Kita tentu bertanya-tanya, untuk apa Jokowi mengumpulkan massa relawannya menjelang akhir massa jabatannya. Apalagi dalam acara tersebut Pak Jokowi berpidato layaknya kampanye. Mestinya, sebagai presiden yang hampir habis masa jabatannya, dia tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti kampanye. Mestinya Pak Jokowi fokus saja pada janji-janji kampanyenya dulu, yang sampai saat ini belum dipenuhi. Apalagi ditambah dengan dampak pandemi. Jadi pekerjaan rumah Pak Jokowi masih sangat besar sehingga mestinya tidak ada waktu lagi untuk memikirkan kampanye. “Tetapi, alih-alih fokus menunaikan janjinya selama dua periode ini, Pak Jokowi terkesan masih berkampanye dan kelihatan sekali bahwa beliau sedang berjuang, atau setidaknya memikirkan bagaimana memperpanjang masa jabatannya,” ujar Hersu. Soal inilah yang mengundang keributan yang tidak perlu, bahkan muncul pro- kontra-, termasuk dengan partai-partai pendukungnya sendiri, yang menolak upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Yang paling terasa adalah ketegangann yang muncul antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang notabene figur yang membesarkan Jokowi. Jokowi pun mengakui bahwa Ibu Megawati seperti ibunya sendiri. Kembali pada peristiwa yang terjadi di GBK, banyak pengamat yang awalnya menduga bahwa gerakan massa di GBK itu merupakan proses penggalangan massa untuk menghidupkan kembali upaya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Seperti diketahui bahwa beberapa acara sebelumnya, terutama Munas Hipmi di Solo, juga mengisyaratkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatnnya. “Jadi, tidak berlebihan kalau banyak yang berkesimpulan bahwa pengumpulan massa di GBK adalah bagian dari orkestrasi besar dari show of force bahwa rakyat menghendaki Jokowi untuk kembali memperpanjan masa jabatannya.” Kesimpulan itu dipertegas dengan banyaknya spanduk dan poster yang dibawa peserta yel-yel peserta di GBK yang meneriakkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Masalahnya, bagaimana caranya? Bila melalui proses amandemen politik di MPR, pintunya sudah tertutup, bahkan PDIP sekalipun, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh ‘penumpang gelap’. Apa benar tujuan pengumpulan massa di GBK adalah memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi? Hersu mengatakan bahwa sepertinya saat ini kita mendapat titik terang jawabannya bahwa tujuan pengumpulan massa di GBK bukan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Itu sasaran jangka panjang. Ada sasaran jangka pendek yang ingin dicapai oleh para inisiator gerakan Nusantara Bersatu, yaitu untuk menghibur Pak Jokowi yang sedang gundah gulana karena sudah merasa ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan para pendukungnya, juga parpol-parpol pendukung pemerintah. Yang paling mencolok adalah Nasdem, yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden dan penolakan PDIP terhadap gagasan memperpanjang masa jabatan. Padahal, Anies Baswedan adalah tokoh yang sudah lama diawasi Jokowi agar jangan sampai masuk bursa pencapresan. Dugaan bahwa pengumpulan massa di GBK bukan dengan tujuan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi terlihat dari aktor maupun penyelenggara yang hadir dalam acara tersebut. Ketua panitianya adalah Aminuddin Ma’aruf dan Ketua Steering Comittee Arsjad Rasjid (Ketua Kadin). Sedangkan aktor utama perpanjangan masa jabatan adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Bahlil Lahadalia. Mereka tidak tampak dalam acara tersebut. Pentolan relawan Jokowi seperti ketua Projo pun tidak hadir. Pendiri relawan buruh sahabat Jokowi juga tidak hadir. Sedangkan para buzzer hadir, ini terliat dari cuitan mereka di twitter. Belakangan, kita juga dihebaohkan oleh relawan yang hadir, yaitu dalam video kontroversialnya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan di GBK dilakukann oleh faksi yang berbeda dengan orang yang selama ini berjuang memperpanjang masa jabatan. Meski demikian, tidak berarti bahwa mereka yang hadir di GBK tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. (ida)
Ungkapan Benny Relawan Jokowi, Potret Aksi Menuju Negara Fasis
Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis REKAMAN dialog antara Benny Ramdhani, Relawan Jokowi, yang juga mantan Aktivis 98 yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11/2022), menuai banyak cemohan, bahkan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi mereaksi keras tindakan fasisme yang mengatasnamakan relawan. Menurut Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto gerakan relawan yang mengatas namakan diri “Gerakan Nusantara Bersatu” itu hanya ingin mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi Presiden. “Akibatnya kehebatan Jokowi yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022). Hasto pun memperingatkan orang-orang di lingkaran dekat Jokowi agar tidak melakukan sesuatu dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Menurut dia, tindakan relawan yang menggelar acara di GBK menjadi pelajaran politik yang penting. Hasto terutama mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat. Namun, dia tak mengungkap maksud pernyataannya tersebut. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” katanya. Bila melihat bagaimana gegap gempitanya acara tersebut, bisa ditangkap bahwa antara yang dilakukan oleh relawan dan apa yang dimaui oleh Jokowi mempuyai magnet yang sama. Artinya, bahwa sejatinya Jokowi memang menghendaki adanya acara tersebut sebagai bagian “show off force”. Pernyataan Benny sebetulnya mewakili perasaan Jokowi, bahwa mereka sebagai penguasa, pemenang dan dalam jumlah besar, sehingga mereka yang berseberangan dianggap sebagai lawan dan tidak boleh melakukan upaya kritik dan koreksi apapun terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap bahwa pemerintah selalu benar, dan yang berbeda pandangan selalu salah. Perasaan menang dan besar itulah yang membuat “relawan Jokowi” berusaha menjilat-jilat Jokowi karena takut akan kehilangan sesuatu yang melekat pada dirinya akibat kekuasaan yang ada pada Jokowi. Apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini mengingatkan kita pada gerakan yang dilakukan oleh diktator Italia Benito Mussolini masih disebut kejam. Rezim fasis yang ia dirikan pada tahun 1921 dengan cepat naik ke kekuasaan di Italia pasca-Perang Dunia I. Secara khusus, mengubah undang-undang dan prosedur pemilu Italia, membuat cengkeraman Mussolini semakin kuat di negara itu selama lebih dari lima belas tahun. Sejauh mana Mussolini akan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendalinya dan juga untuk membantu sesama pemimpin fasis yang baru muncul, Adolf Hitler, untuk mendominasi seluruh Eropa, menjadikan tindakannya tidak masuk akal. Dari eksekusi lawan politik hingga metode genosida yang dia perintahkan terhadap orang-orang di banyak negara, Mussolini layak disematkan dalam sejarah sebagai salah satu diktator paling jahat. Apa yang terjadi saat ini menjelang transisi demokrasi dengan memilih presiden tahun 2024, nampaknya harus sejalan dengan kemauannya. Siapapun yang tidak sejalan layak dihambat dan dihabisi. Apa yang dilakukan Jokowi dengan memunculkan kriteria yang tidak satupun sesuai dengan lawan politiknya adalah bagian dari pembunuhan karakter dan kebencian yang diumbar. Ditambah lagi orang-orang yang menjadi kaki tangannya, diusahakan untuk menghabisi apapun karya sepak terjang lawan politik yang tidak dikehendaki dengan cara menghapus jejak karyanya atau menghambat upaya-upaya keterpilihan lawan politik. Hal inilah yang dialami Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang tidak dikehendaki Istana. Padahal yang digadang sebagai calon bukan hanya Anies, tapi Anies lah yang selalu dijadikan sasaran permusuhan, tuduhan dan fitnah tentang intoleransi, politik identitas, dan segala macam kebohongan mereka yang sejatinya adalah bentuk dari ketakutannya akan kehilangan kekuasaan dan sesuatu yang menghidupi dirinya dari menjilat kekuasaan. Upaya menghabisi Anies pun dilakukan secara sistematis melalui tangan- tangan kekuasaan yang menjadi kepanjangannya. Menghapus jejak karya Anies di Jakarta yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Heru adalah salah satu upaya, belum lagi safari Anies ke daerah dihambat, dengan melarang Anies berkunjung, mencabut izin kedatangan Anies ke daerah sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Riau. Perilaku seperti itu sejatinya menodai demokrasi yang sudah diperjuangkan melalui aksi Reformasi 98. Sehingga, kalau aksi fasisme mengatas namakan Aktivis 98, maka perlu dipertanyakan keberadaannya atau komitmennya guna membangun demokrasi di negeri Pancasila ini. Demokrasi harus terus disuarakan dan diperjuangkan di tengah-tengah upaya fasis yang sedang dipertontonkan. Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Tegakkan demokrasi dan lawan upaya-upaya fasis yang menganggap berbeda pendapat adalah musuh dan harus dihabisi. Surabaya, 2 Desember 2022. (*)
Untuk Mengantisipasi Kejahatan Lintas Negara, Imigrasi Menyiapkan 10 Kapal Patroli
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI akan menyiapkan 10 unit kapal patroli baru pada tahun 2023 sebagai upaya mengantisipasi kejahatan lintas negara. \"Salah satu fungsi imigrasi sebagai penegak hukum menuntut ketersediaan kapal patroli yang memadai guna mengawasi potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan penyelundupan manusia,\" kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Widodo mengatakan selama ini banyak \"jalan tikus\" di wilayah laut yang disalahgunakan untuk kejahatan lintas negara misalnya perdagangan dan penyelundupan manusia. Sementara itu, kantor-kantor imigrasi yang memiliki wilayah laut belum dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan optimal karena terkendala sarana dan prasarana seperti kapal patroli. \"Akhirnya, kantor imigrasi hanya menggunakan anggaran sewa kapal yang terbatas,\" ujar dia. Pengadaan kapal patroli tersebut cukup memungkinkan dengan adanya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022 yang signifikan yakni mencapai Rp4 triliun. Selain optimalisasi pelayanan keimigrasian, PNBP juga harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna pengawasan serta penegakan hukum. \"Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal, untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepulauan Riau fokus di pengawasan juga dibutuhkan,\" jelas Widodo.Sebagai contoh, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Kepulauan Riau hanya memiliki lima unit kapal dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu pengadaan kapal patroli pada 2023 dibutuhkan untuk mendukung kinerja keimigrasian. (ida/ANTARA)
KPU Mengapresiasi Dukungan Pemerintah terhadap Pemilu Tepat Waktu
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu.Menurut Hasyim, dukungan tersebut dapat dilihat dari kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Konsolidasi Nasional KPU di Ancol, Jakarta, Jumat. \"Dapat kami katakan kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari Pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan,\" ujar dia saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional tersebut. Selanjutnya, Hasyim juga menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga besar KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota atas kehadiran Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi nasional itu. Ia menyampaikan kehadiran Jokowi itu merupakan kehadiran pertama kalinya presiden di acara yang diselenggarakan oleh KPU.\"Kami ucapkan terima kasih atas nama KPU, jajaran KPU, keluarga besar KPU kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo karena selama ini sepanjang KPU (ada) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berkarakter nasional tetap dan mandiri, baru kali ini Presiden hadir di tengah-tengah acara KPU,\" ujarnya.Selanjutnya, Hasyim menyampaikan bahwa kegiatan Konsolidasi Nasional KPU dalam Rangka Kesiapan Pemilu Tahun 2024 itu mengangkat tema \"Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024\".\"Mengapa topik ini kami angkat? Karena, kami menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat kepada KPU sebagai lembaga layanan,\" lanjut dia.Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilu, baik partai politik, peserta perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).Hasyim lalu berharap Presiden Jokowi yang hadir dalam acara konsolidasi nasional itu dapat memberikan arahan dan semangat kepada keluarga besar KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.(ida/ANTARA)
Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Dilakukan Komisi I DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan melakukan verifikasi administrasi terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada Jumat. \"Pagi ini kita mulai dengan terima verifikasi berkas, mungkin sekitar jam 10.00 (WIB) akan hadir dari Mabesal (Markas Besar TNI AL) ataupun stafnya Pak Yudo, itu akan menyerahkan (berkas) dulu, belum Pak Yudo-nya,\" kata Dave di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Setelah berkas administrasi dinyatakan sesuai, kata Dave, maka Yudo dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hari ini yang rencananya akan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. \"Bila sesuai baru kita laksanakan fit and proper test. Jadi memang judul rapat RDPU akan tetapi sifatnya itu fit and proper test Panglima TNI, diperkirakan selesai jam empat sore,\" ujarnya. Setelah pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI, ia menyebut proses pendalaman akan berupa tanya jawab dengan pertanyaan yang akan diajukan dari masing-masing fraksi di Komisi I DPR kepada Yudo. \"Bila ingin pendalaman dari masing-masing anggota pasti dipersilahkan,\" katanya pula. Ia mengatakan pada saat pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI kemungkinan akan dilakukan secara terbuka, sedangkan ketika pendalaman lebih lanjut dilakukan oleh komisinya kemungkinan akan dilakukan secara tertutup. \"Karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa kita buka secara langsung,\" ucapnya. Setelah verifikasi administrasi dan fit and proper test, Dave menyebut perwakilan Komisi I DPR akan langsung melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman Yudo. \"Jam empat (sore) selesai, lalu akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual langsung ke kediaman beliau. Langsung hari ini juga kita sistem ngebut,\" katanya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ia pun menyebut Yudo akan datang sendiri untuk mengikuti jalannya fit and proper test. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan melangsungkan fit and proper test calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Jumat (2/12). \"Sesuai keputusan Bamus (Badan Musyawarah DPR), besok (Jumat) Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI,\" katanya. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).(ida/ANTARA)
Jangan Coba-Coba Menunda Pemilu, Habib Umar Alhamid: Selain Melanggar Konstitusi, Juga Bisa Menimbulkan Kemarahan Rakyat
Jakarta, FNN- Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan kembali munculnya isu tiga periode dan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden merupakan bentuk kepanikan sejumlah pendukung penguasa yang nampaknya belum ikhlas melepas kekuasaannya di 2024 mendatang. Padahal kita semua tahu kalau pemerintah dan DPR sudah sepakat kalau pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 nanti. \"Memperpanjang masa jabatan presiden bukan saja melanggar konstitusi, tapi juga bisa menimbulkan kemarahan rakyat,\" ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Jum\'at (2/12/2022). Menurutnya, memperpanjang masa jabatan Presiden adalah non konstitusional. Jika dipaksakan berpotensi terjadinya gerakan (mosi tidak percaya terhadap pemerintah) bahkan bisa menimbulkan kemarahan rakyat terhadap pengelola negara yang telah melakukan perusakan sistem konstitusi yang sudah berjalan dengan baik. \"Ingat perbuatan yang tidak terpuji dapat menyulut kemarahan rakyat. Saya yakin TNI tidak akan tinggal diam yang selama ini telah menjaga negeri ini dan konstitusi negara,\" jelasnya. Dikatakan Habib Umar, perangkat negara seperti DPR, DPD, MPR, MK, KPU dan Bawaslu jika ikut membantu dan mengatur melalui mengubah UUD dengan amademen agar pemilu ditunda atau diundur bisa diangggap telah melakukan persekongkolan jahat dan masuk rana perbuatan makar. \"Jika itu dilakukan berarti peraturan dan sistem negara kita akan dihancurkan , selain melanggar konstitusi, ini juga bentuk pengkhianatan,\" tegas Habib Umar. Lebih jauh Habib Umar mengatakan, pemerintah harusnya menyiapkan pemilu dengan baik dan rakyat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, Habib Umar juga menyarankan kepada Presiden Jokowi sebaiknya mencontoh presiden sebelumnya seperti SBY, yang tidak mencampuri urusan calon presiden. \"Tiru presiden sebelumya, selesai masa jabatan, legowo, merangkul semua calon presiden, dan memberikan arahan sehingga tidak muncul kegaduhan tidak ada kebohongan, hoaks, fitnah dan sebagainya yang semua itu bukanlah budaya indonesia dan ngak pernah terjadi di negeri ini.\" katanya.
Sebanyak 6.341 Anggota Menghadiri Konsolnas KPU untuk Mengoptimalkan Layanan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan sebanyak 6.341 anggota dan kesekjenan KPU, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU di Ancol, Jakarta, 1-3 Desember 2022.\"Peserta yang hadir dalam konsolnas atau konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 orang terdiri atas para anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota se-Indonesia,\" ujar Hasyim saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional KPU hari kedua di Ancol, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan melalui tema \"Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024\", penyelenggaraan konsolidasi nasional tersebut salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan peran KPU sebagai lembaga layanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).Lebih lanjut, Hasyim mengatakan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi amanat oleh negara untuk menjadi lembaga layanan.Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu kedua, peserta pemilu, baik partai politik, peserta pemilu perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan hingga saat ini, KPU telah menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu 2024. Di antaranya, verifikasi partai politik.Selanjutnya, mereka akan mempersiapkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD kabupaten/kota, dan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan tingkat kecamatan.\"Selain itu, kami juga melakukan persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih dan nanti pada tanggal 16 Desember mulai dilakukan penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD,\" ujar Hasyim.Dengan demikian, lanjut dia, demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hasyim berharap Presiden RI Joko Widodo yang hadir pula dalam acara konsolidasi nasional itu dapat memberikan arahan dan semangat kepada keluarga besar KPU dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.Selain Presiden Jokowi dan Hasyim, acara konsolidasi nasional KPU itu dihadiri pula oleh sejumlah pihak. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.(ida/ANTARA)
Ubedillah Badrun: Pernyataan Benny dalam Nusantara Bersatu Wujud Persekongkolan Merawat Pertempuran
Jakarta, FNN -- Gerakan Nusantara Bersatu disambut sentimen negatif di media sosial maupun di dunia nyata. Diketahui, sebelumnya, silaturahmi relawan Gerakan Nusantara Bersatu yang dihadiri ribuan orang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11). Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa pertemuan para relawan Jokowi di GBK yang bertajuk Nusantara Bersatu itu hakikatnya telah terbongkar bahwa itu semua hanya panggung depan kepalsuan, mirip-mirip panggung sandiwara. Sebab, kata Ubed, di belakang panggung ternyata bukan Nusantara Bersatu tetapi persekongkolan yang gemar merawat pertempuran, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. \"Itu terlihat dari narasi Benny Ramdani yang disampaikan kepada Presiden Jokowi di belakang panggung yang tidak didasari dengan data yang benar, tidak mampu membedakan antara kritik dan penghinaan lalu ia menyimpulkan kelompok kritis ini sebagai lawan yang harus ditempuri atau direpresi dengan ancaman pidana,\" papar Ubed kepada FNN, Jumat (2/12). Narasi Benny Ramdani lanjut Ubed juga menunjukkan bahwa ternyata ia mendapatkan posisi sebagai kepala BP2MI karena ia telah bekerja sebagai relawan yang senang memproduksi narasi provokatif. \"Narasi semacam itu sesungguhnya tidak patut diucapkan oleh seorang kepala Badan Negara yang digaji oleh pajak rakyat. Narasi yang tidak ada urusanya dengan fungsinya di BP2MI. Itu tindakan narasi yang tidak wajar, juga tidak etis yang disampaikan kepada Presiden dan bertentangan dengan moral kebangsaan kita,\" paparnya. Menurut Ubed, fenomena Benny Ramdani dan sejenisnya ini sebenarnya secara substantif bukanlah relawan karena relawan itu mestinya bersifat voluntarisme atau kesukarelawanan, tanpa pamrih. Tetapi semua yang mengaku relawan Jokowi itu terlihat pamrih minta jabatan dan parahnya Jokowi mengakomodir para relawan itu menjadi pejabat atau komisaris di BUMN yang jumlahnya fantastis. \"Jadi mereka sesungguhnya para pemburu rente kursi jabatan berkedok relawan. Kalau relawan seharusnya konsisten dengan spirit voluntarisme, berjuang tanpa pamrih membela gagasan,\" tegasnya. Sementara tentang mereka yang mengaku relawan itu yang memproduksi diksi-diksi pertempuran dan ancaman, Ubed teringat dalam sejarah reformasi 1998 ada PAM Swakarsa era akhir kekuasaan Soeharto dan sesudahnya. \"Semacam milisi sipil pembela kekuasaan yang dipelihara oleh penguasa yang bertugas mengancam, menghalau kelompok kritis, menghalau demonstran bahkan siap dengan alat-alat kekerasan. Kira-kira model relawan yang suka memproduksi ancaman itu mirip-mirip seperti itu. Secara kebangsaan itu berbahaya, berpotensi memicu bentrok antar warga negara, dan itu kemunduran dan mengingatkan luka bagi pejuang reformasi 1998. Itu kemunduran demokrasi,\" pungkasnya. (sws)
Bila Pemilu 2024 Ditunda: Manuver Politik Berbahaya!
Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin pinter menjadi intelligence voters, setelah 2x dikibuli dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jangan melakukan manuver politik yang way too risky, stupid dan inkonstitusionil. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global & FTA-RI Nasional Indonesia SEMUA ahli hukum, ahli konstitusi dan pembela demokrasi akan turun ke jalan melakukan pembangkangan masal, protes, dan demo menolak Presiden “illegal” yang melakukan manuver politik dengan menunda Pemilu 2024 secara inkonstitusionil juga! Ada 5 masalah yang bisa memantik (trigger) krisis konstitutional di tanah air yang bisa menyulut chaos dan turmoil politik yang dahsyat! 1). Dekrit Presiden 2). Penundaan PEMILU 2024 3). Perpanjangan masa jabatan Presiden Jowowi 4). Komposisi keanggotaan komisioner KPU 5). Jokowi ikut menjadi Cawapres 2024 A). Dekrit Presiden itu manuver politik yang inkonstitusionil. Melakukan manuver politik dengan Dekrit Presiden apapun alasan dan excuses yang diberikan tetap melanggar konstitusi alias unconstitutional (inkonstitusionil) yang harus dihindari, karena hal itu akan memantik krisis konstitutional dan akan mengakibatkan political chaos dan turmoil di tanah air. B). Menunda Pemilu 2024 juga maneuver politik yang inkonstitusionil. Penundaan Pemilu 2024 adalah juga manuver politik yang jelas melanggar konstitusi alias unconstitutional (inkonstitusionil) meskipun mendapatkan dukungan dari DPR, TNI dan partai politik, karena rakyat tahu bahwa manuever politik itu hanya untuk kepentingan segilintir golongan, yakni untuk kepentingan oligarachs politik dan oligarachs ekonomi. There will be massive rejection and protests! C). Memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi setelah 2 term berakhir jelas melanggar konstitusi UUD 1945 dan inkonstitusionil. Memperpanjang masa jabatan Jokowi hingga 2 atau 3 tahun lagi, atau memperpanjang hingga 3 periode dengan berbagai alasan dan excuses, seperti tidak ada dana Pemilu 2024, resesi ekonomi, inflasi yang tinggi, demi menjaga polarisasi, menjaga integrasi bangsa dan meneruskan kesuksesan selama ini adalah bullshit excuses and arguments. Rakyat tidak akan menerima those bullshit excuses! Bila tidak hati-hati akan memantik political chaos dan turmoil di tanah air karena rekayasa oligarachs politik dan oligarchs ekonomi itu yang sudah bisa dibaca oleh publik, hanya untuk kepentingan mereka yang berpotensi besar mengakibatkan krisis konstitutional. D). Komposisi keanggotaan komisioner KPU harus ditambah 36 orang, yakni 2 orang wakil dari masing-masing partai politik yang lolos Pemilu 2024, selain 11 orang anggota komisioner KPU yang telah dipilih lewat proses seleksi oleh DPR. Komposisi keanggotaan komisioner KPU saat ini sangat rawan untuk melakukan rekayasa hasil Pemilu, melakukan manipulasi suara rakyat, melakukan transaksi terselubung dan abuse of power yang menciptakan sentimen publik untuk tidak mengakui kredibilitas hasil kerja KPU. Karena keanggotaan komisioner KPU untuk Pemilu 2024 sekarang ini berisi orang-orang titipan dan hand-picked oleh penguasa, DPR, partai politik, oligarachs politik dan oligarchs ekonomi. Kondisi komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti itu sangat rawan, berbahaya dan mengkhawatirkan sekali akan memantik political chaos dan turmoil pada Pemilu 2024! Hal itu harus dihindari at all cost! Saya sudah memberi solusi agar keanggotaan komisioner KPU ditambah 36 orang, yakni 2 wakil dari masing-masing partai politik yang lolos Pemilu 2024. Sehingga dalam tubuh internal komisioner KPU akan tercipta sistem checks and balances antar anggota KPU, yakni 11 anggota komisioner KPU pilihan penguasa dan DPR melawan 36 anggota komisioner KPU yg mewakili kepentingan partai politik, seperti KPUpada Pemilu tahun 2009. Secara detail bagaimana cara kerja KPU dengan komposisi keanggotaan komisioner KPU yang memiliki 2 competing interest, sudah saya jelaskan dengan cukup jelas di link di bawah ini: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=146884924762732&id=100083236746877 E). Presiden Jokowi “unqualified” dan tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan menjadi Cawapres karena melanggar hukum dan melanggar Konstitusi. Apapun dalih para pendukung Jokowi untuk mencari alasan, justifikasi, dan excuses dengan menterjemahkan isi UUD 1945 secara broad dan ambiguous, manuver politik seperti itu sangat berbahaya karena akan menciptakan potensi krisis konstitutional. Masyarakat Indonesia sudah muak dikibuli dengan berbagai kibulan, lip service dan hoaxes. Bila Jokowi ikut menjadi Cawapres pada Pilpres 2024 dan terpilih menjadi Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan, sangat berbahaya. Bila di tengah jalan Presiden berhalangan mengalami perubahan kesehatan, meninggal dunia, atau terjadi kondisi politik lainnya yang membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung-jawab sebagai Presiden, maka secara konstitusi, Wakil Presiden harus dilantik menjadi Presiden. Hal ini jelas akan bertabrakan dan melanggar Konstitusi UUD 1945! Itulah alasan hukum dan konstitutional mengapa Jokowi tidak bisa ikut (unqualified) untuk bisa ikut menjadi Cawapres pada Pemilu tahun 2024. Alasan lain adalah sangat sederhana: 1). Bila seseorang itu tidak qualified menjadi kandidat Presiden, maka orang itu juga tidak qualified menjadi kandidat Wakil Presiden. 2). Bila sudah diberi waktu 10 tahun sebagai Presiden dan tidak mampu membuat perubahan, bagaimana mungkin dengan menjadi Wakil Presiden akan mampu membuat perubahan? Itulah mengapa Presiden yang sudah terpilih 2 kali (2 term), tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Semua argumentasi hanya bullshit excuses dan kibulisasi publik untuk mempertahankan kekuasaan. Lima (5) manuver politik di atas sangat berbahaya yang harus diantisipasi dari sekarang, sebab potensi dan ramifikasi politiknya sangat besar dan berbahaya bagi demokrasi di tanah air. Bahkan, akan menciptakan krisis konstitutional yang bisa memantik political chaos dan turmoil seperti yang terjadi pada masa lalu. Kerakusan akan kekuasaan dengan rekayasa dan manipulasi kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia, sangat berbahaya! Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin pinter menjadi intelligence voters, setelah 2x dikibuli dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jangan melakukan manuver politik yang way too risky, stupid dan inkonstitusionil. Karena hal itu bisa spark an explosion dari suhu politik yang sudah mulai memanas! (*)
POPULER
