ALL CATEGORY
Doktrin “Petugas Partai” Melanggar Konstitusi untuk Merusak Bangsa
Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Undang-Undang Dasar hasil amandemen sebanyak empat kali sepanjang 1999-2002, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Artinya, pencalonan presiden harus dilihat sebagai kewajiban bagi partai politik. Dan kewajiban ini merupakan beban yang diamanatkan konstitusi kepada partai politik. Kenapa beban? Karena kemajuan bangsa ini ada di tangan partai politik, melalui pemilihan presiden, yang pencalonannya hanya bisa dari partai politik. Maka itu, partai politik mempunyai tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Presiden dan wakil presiden yang dicalonkan harus mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju, sejahtera, dan adil. Untuk memastikan ini, partai politik harus mengawasi dengan ketat semua kegiatan presiden dan wakil presiden terpilih, agar dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai perintah konstitusi. Dengan demikian, partai politik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memilih anak bangsa yang terbaik, dengan rekam jejak prestasi dan akhlak yang sangat jelas, untuk menjadi pemimpin nasional. Kalau presiden tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi, maka partai politik wajib koreksi melalui parlemen, dan jika perlu memberhentikan presiden dalam hal pelanggaran cukup berat, antara lain pelanggaran terkait konstitusi. Artinya, partai politik wajib mengawasi aktivitas presiden agar selalu taat hukum dan konstitusi. Artinya, partai politik tidak boleh mendikte atau mengendalikan presiden. Karena, kalau partai politik mengendalikan presiden, maka partai politik menjadi bagian dari presiden (eksekutif), sehingga menjadi tidak independen, dan tidak bisa mengawasi presiden dan dirinya sendiri. Semua ini melanggar perintah konstitusi, yang mewajibkan partai politik mengawasi eksekutif. Sebagai konsekuensi, dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak boleh mempunyai pamrih untuk menjadikan presiden sebagai “petugas partai”, yang mempunyai makna dikendalikan partai, yang berarti melanggar konstitusi seperti dijelaskan di atas. Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Artinya, rakyat harus menolak partai politik yang akan menjadikan presiden sebagai “petugas partai” dan rakyat harus menolak presiden yang pasrah dijadikan “petugas partai”. (*)
Pemilu Berintegritas, Atau Gagalkan Pemilu?
Untuk mendorong adanya kompetisi bukan konfrontasi maka Jokowi harus menjauhkan diri dari dukung-mendukung capres tertentu, sehingga capres atau cawapres yang muncul menjadi homogen dan tidak memiliki energi mengadu gagasan. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle JOKO Widodo dalam acara rakernas KPU tiga hari lalu mengungkapkan perlunya pemilu 2024 yang berintegritas. Penyelenggara pemilu membuat pemilu yang jurdil (jujur dan adil) serta mengawal terjadinya adu gagasan, bukan adu domba. Pada hari yang sama, dalam acara CEO Forum di Istana Negara, Mahfud MD memastikan pemilu akan terus berlangsung sesuai dengan rencana. Hal ini menurutnya untuk memberikan kepastian politik bagi dunia usaha agar tidak memunculkan keragu-raguan. Seberapa jauh kita percaya pernyataan pemerintah ini? Baru saja beberapa saat lalu, dalam acara HIPMI yang di buka Jokowi, di Solo, ketua plt. HIPMI dan Ketua DPD-RI menyampaikan gagasan perlunya perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bahlil, menteri investasi, yang merupakan sosok penting di acara HIPMI itu memang tidak menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden, tapi semua rakyat tahu bahwa Bahlil adalah pelontar pertama dan paling progressif dalam usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi itu. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pernyataan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi ditengarai setelah bertemu dengan kalangan elit penguasa, meskipun kepada saya dia menyatakan karena kehendak Allah mengalir begitu saja dari mulutnya. Spekulasi banyaknya elemen-elemen pendukung kekuasan Jokowi yang masih menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi pembicaraan umum dikalangan politik di Indonesia. Sehingga tingkat kepercayaan atas pernyataan Jokowi dan jajarannya tentang kepastian adanya pemilu masih diragukan. Mari kita amati argumentasi penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang pernah ada. Pertama, alasan Bahlil adalah para pengusaha baru mulai bangkit usahanya dari terpaan pandemi covid-19. Mereka takut pemilu atau pesta demokrasi 2024 akan membuat suasana kurang kondusif bagi dunia usaha. (investor.id, 9/1/22). Kedua, 3 pimpinan partai pendukung Jokowi memberikan pernyataan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi, yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zulkifli Hasan (PAN). Ketiganya meyakini bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi rakyat dan baik bagi momentum perbaikan ekonomi nasional. Ketiga, LaNyalla mendukung perpanjangan dengan argumen Jokowi kehilangan masa kerja dua tahun pada masa pandemi covid 19. Sehingga wajar Jokowi diberikan kompensasi perpanjangan. Isu yang dihembuskan LaNyalla ini menghidupkan kembali isu perpanjangan masa jabatan setelah beberapa lama meredup. Ketiga kelompok pendukung di atas sebenarnya tidak mempunyai dasar yang kuat, kecuali hanya ingin melawan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden. Dengan demikian kita hanya bisa melihat adanya penggerak-penggerak pendukung masa jabatan yang melawan keinginan Jokowi, yang tidak ingin menunda pemilu atau bisa muncul dugaan Jokowi bermain \"dua kaki\". Pernyataan Mahfud MD di depan CEO Forum dan sebelumnya pernyataan Jokowi di majalah “the Economist” tentang kepastian berakhirnya masa jabatan presiden Jokowi merupakan angin segar bagi demokrasi kita, jika Jokowi dan jajarannya tidak memperlihatkan manuver-manuver sesat penundaan pemilu lagi. Dua Tantangan Jokowi Keinginan Jokowi untuk membuat pemilu berintegritas, khususnya jurdil dan bebas politik uang, merupakan tantangan terbesar bangsa ini. Tantangan kedua adalah ketulusan Jokowi untuk melepas pilihan presiden ke depan pada kehendak rakyat. Tantangan pertama di atas terkait dengan politik kita yang memang sedang dicengkeram oligarki, baik modal maupun partai. Bahkan feodalisme politik. Sudah lama kita ingin kembali kepada politik yang berbasis nilai (value) untuk menghasilkan elit bangsa yang bebas dari kepentingan apapun selain “national and nation interest”. Sayangnya, biaya politik yang sangat besar serta penuh dengan transaksional membuat calon-calon dengan kekuatan gagasan/ide tersingkir sejak awal. Bahkan, lebih parah lagi, terjadi dominasi pemilik modal dalam berbagai jenjang politik, baik di parlemen, partai mauoun maupun pemerintahan. Jika Jokowi ingin kata-katanya tentang pemilu berintegritas terjadi, maka sumbangan terbesar yang bisa dilakukan Jokowi adalah memastikan aparatur keamanan netral dalam pemilu. Ini pernah dilakukan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketika tidak memberikan dukungan terhadap besannya, Hatta Rajasa, sebagai kandidat Cawapres 2014. Kontribusi lainnya bisa dilakukan Jokowi jika dalam Perppu UU Pemilu nantinya, selain masalah adanya dapil baru yang harus diakomodasi, juga mempertimbangkan penurunan PT (Presidential Threshold) 20%. Sebab, sebagaimana membaca pikiran Mahfud MD ketika menanggapi Rizal Ramli, beberapa waktu lalu, mengatakan sebaiknya PT dikurangi di bawah 10%. PT yang terlalu tinggi akan membuat tokoh-tokoh nasional terhambat untuk maju sebagai kandidat presiden ke depan. Tantangan terkait ketulusan Jokowi harus benar-benar ada. Argumen-argumen perpanjangan masa jabatan maupun presiden 3 periode tidaklah kuat sama sekali. Megawati juga merasakan tidak penuh periodenya, 5 tahun, sebagai presiden dahulu. SBY sendiri juga setahun lebih sibuk hanya mengurus bencana Aceh dan perundingan Helsinki. Namun, SBY tidak mengeluh. Ketulusan lainnya terkait dengan dukungan presiden berikutnya. Jika memang perlu adu gagasan dalam bayangan Jokowi untuk pesta demokrasi yang baik, maka harus dipastikan calon yang ada bukan yang homogen loyalis Jokowi, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto serta cawapres yang disiapkannya. Justru adu gagasan akan terjadi dalam kondisi capres yang bahkan berbeda visi. Jokowi mungkin menginginkan \"legacy\", seperti meneruskan IKN (Ibukota Negara), tapi SBY juga dulu mengharapkan MP3EI, program andalan SBY, ditindaklanjuti. Namun, faktanya Jokowi tidak menindaklanjuti program SBY. Jadi, sangat wajar dalam demokrasi seorang pemimpin baru mempunyai perbedaan dengan pemimpin sebelumnya. Yang terpenting adalah gagasan itu legal, diuji publik dan bertujuan pada kebangkitan nasional, baik ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Jika Jokowi tidak mampu menghadapi dua tantangan di atas, setidaknya Jokowi patuh pada konstitusi dengan mengikhlaskan diri bahwa setiap kekuasan ada akhirnya. Lepaskan calon pemimpin ke depan pada kompetisi sempurna, tidak perlu intervensi dengan beri isyarat “rambut putih” atau “wajah keriput” untuk didukung ke depan. Penutup Pernyataan Jokowi tentang perlunya pemilu berintegritas dan adu gagasan, tahun 2024 serta pernyataan Mahfud MD tentang kepastian pemilu pada tahun 2024 di hadapan CEO Forum, setidaknya memberi angin segar pada demokrasi kita. Sebagian kekuatan tentu akan berusaha mendorong pemilih gagal dengan isu perpanjangan jabatan Jokowi. Bisa jadi Jokowi terlibat, bisa juga tidak. Namun, kita sebagai rakyat harus terus memantau langkah-langkah penguasa saat ini agar jangan melanggar konstitusi. Tantangan bagi Jokowi adalah mengikhlaskan diri bahwa semua kekuasan ada batas akhirnya. Untuk mendorong adanya kompetisi bukan konfrontasi maka Jokowi harus menjauhkan diri dari dukung-mendukung capres tertentu, sehingga capres atau cawapres yang muncul menjadi homogen dan tidak memiliki energi mengadu gagasan. Waktu tidak terlalu lama lagi untuk pemilu. Kepastian siklus pergantian kekuasan bukan hanya dinanti kalangan CEO kapitalis, tapi juga rakyat jelata. Karena demokrasi adalah milik semua rakyat. Jangan sampai pemilu gagal. (*)
Surat Terbuka KNPI Malang Presiden Agar Turun Tangan Kasus Korban Kanjuruhan Pelanggaran HAM Berat
Malang, FNN – Ketua KNPI Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok menulis surat terbuka kepda Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Ahad, 4 Desember 2022. Menurut Zulkam, Negara harus hadir secars utuh dalam proses pengusutan kejadian penghilangan nyawa 135 WNI pada pertandingan Sepakbola Arema FC dan Persebaya, 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. “Intinya kami berharap Diskresi Presiden dan agar RI 1 turun tangan lagi pada tragedi pelanggarabmn HAM berat ini,” kata Zulham kepada FNN tadi malam. Berikut kutipan lengkapnya Surat Terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi tersebut. Malang, 04 Desember 2022 Nomor : Istimewa Sifat : Penting Perihal : Surat Terbuka Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Tempat Dengan Hormat, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang menilai negara harus hadir secara utuh dalam proses pengusutan (kasus) kejadian penghilangan nyawa 135 WNI pada pertandingan sepakbola antara Arema FC dan Persebaya 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Representasi negara yang saat ini masih memegang kepercayaan publik tertinggi kedua setelah TNI adalah Lembaga Kepresidenan. Karena itu, DPD KNPI Kabupaten Malang mendesak Presiden RI Ir H Joko Widodo untuk kembali turun tangan dan memperbaiki kinerja Pemerintah dalam proses penuntasan perkara tragedi Kanjuruhan pada hari ke 64 yang tak kunjung memuaskan rasa keadilan publik. Terdapat sejumlah catatan dari proses pengungkapan perkara yang membuat publik, juga para penyintas dan keluarga korban, meragukan terungkapnya kebenaran dan terwujudnya keadilan dari kasus yang mengakibatkan 135 WNI tewas dan ratusan warga terluka ini. Catatan tersebut diantaranya: Pertama, pembiaran terhadap misinformasi dan disinformasi yang terus beredar di ruang publik melalui sosial media terkait tragedi kanjuruhan akan memicu efek domino konflik sosial. Demonstrasi yang terus berulang, aksi perusakan terhadap kantor polisi dan vandalisme dalam rangka sikap protes yang makin tidak terkendali akan berujung kepada konflik yang merugikan semua pihak. Kedua, sikap Polri sebagai institusi yang memilih bekerja dalam diam dan tidak banyak memberikan update penanganan perkara sebagai upaya komunikasi sosial kepada masyarakat luas bukanlah sebuah langkah yang bijak dalam sikap penanganan perkara khusus yang menyita perhatian publik internasional ini. Ketiga, publik menilai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan dan Rekomendasi Komnas HAM tidak memberi dampak signifikan kepada proses penegakan hukum yang berjalan. DPD KNPI Kabupaten Malang berpendapat bahwa, tragedi Kanjuruhan telah memenuhi unsur jenis pelanggaran HAM berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) Yakni, Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dijabarkan sebagai kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Bentuk perbuatannya sesuai pasal tersebut diatas dapat berupa: a. Pembunuhan di luar hukum; b. Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan atau c. Penghilangan paksa. DPD KNPI Kabupaten Malang berpendapat, unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat dalam tragedi Kanjuruhan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Pertama, salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU Pengadilan HAM). Kedua, penghilangan nyawa secara paksa kepada 135 WNI itu merupakan sebuah serangan yang dilakukan secara sistemik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU Pengadilan HAM). Ketiga, bahwa federasi (PSSI) dan lembaga negara dalam hal ini Polri terlibat dalam kejadian ini dan diduga telah memenuhi unsur “serangan” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Atas pertimbangan tersebut, dan demi memperkuat pendapat umum sebagai bagian upaya bernegara yang sesuai dengan perundangan, kami memohon kepada Presiden RI untuk: 1. Menggunakan kewenangan sebagai Kepala Pemerintahan dan menginstruksikan jajaran penegak hukum melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM agar menjalankan diskresi dan membuka ruang informasi terkait perkembangan penyidikan perkara dengan lebih terbuka. 2. Memerintahkan Kapolri untuk menjalankan tahapan gelar perkara khusus bertempat di lokasi kejadian di Stadion Kanjuruhan untuk mendorong penambahan pasal dan tersangka. Gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyebutkan Mabes Polri dapat menindak lanjuti perkara melalui gelar perkara khusus. DPD KNPI Kabupaten Malang siap terlibat dan merekomendasikan peserta dalam gelar perkara khusus dengan menghadirkan perwakilan Aremania sebagai saksi korban, saksi ahli (pakar psikologi massa, pakar pidana, pakar anak dst), saksi mahkota, saksi pelapor, dan justice collaborator. Dalam gelar perkara khusus, penyidik dapat mempresentasikan pada peserta gelar terkait data dan fakta sehingga melahirkan rekomendasi terkait langkah yang harus dilakukan dan memenuhi rasa keadilan publik. 3. Mendorong agar dilakukan sidang di luar pengadilan, dalam hal ini, DPD KNPI Kabupaten Malang mengusulkan sidang digelar di lokasi Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Pasal 14 bahwa Pengadilan dapat melaksanan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. 4. Memfasilitasi referendum (jajak pendapat) yang diprakarsai pemerintah sebagai dasar penetapan tragedi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang memicu hilangnya nyawa 135 WNI sebagai Tragedi Kemanusiaan dan diatur dalam dokumen resmi negara. 5. Mendorong adanya proses hukum formal dalam upaya menetapkan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 sebagai Pelanggaran HAM Berat. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Malang Ketua Zulham Akhmad Mubarrok (ditandatangani) Tembusan: 1. Kepala Kantor Staf Presiden 2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM 3. Kepala Kepolisian Negara RI 4. Kepala Kejaksaan Agung RI 5. Ketua Mahkamah Agung (MA) RI 6. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI 7. Ketua Komnas Perempuan RI 8. Ketua Ombudsman RI 9. Gubernur Jatim 10. Bupati Malang
Laksamana Yudo Harus Prioritaskan Penegakan Kedaulatan NKRI
Di situ Panglima TNI jangan bersinggungan dengan Kepala Staf Angkatan. Dia harus fokus dengan tugas menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer dan memelihara kesiagaan operasional. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional – UNAS LAKSAMANA TNI Yudo Margono harus bisa cepat mengambil keputusan dalam memimpin TNI. Terutama harus dapat memilih dengan tepat mana yang mesti didahulukan, sesuai dengan asas kepemimpinan TNI. Termasuk bisa membatasi penggunaan dan pengeluaran dana sesuai prioritas yang diperlukan TNI. Kalau dalam 11 asas kepemimpinan TNI yang tertulis, Laksamana Yudo harus memprioritaskan Ambeg Parama Arta, yakni memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Juga Gemi Nastiti, yakni kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Diharapkan juga, Laksamana Yudo fokus pada tiga tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, barulah Yudo menjalankan tugas sebagai Panglima TNI yang secara normatif, kurang dari satu tahun. Dengan catatan apabila tidak ada perpanjangan masa dinas aktif militer. Setidaknya, yang utama selain memimpin TNI, Panglima TNI juga mesti melaksanakan kebijakan pertahanan keamanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, serta mengembangkan doktrin TNI. Di situ Panglima TNI jangan bersinggungan dengan Kepala Staf Angkatan. Dia harus fokus dengan tugas menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer dan memelihara kesiagaan operasional. Dan, jangan masuk wilayah pembinaan dan penyiapan matra, itu tugas Kastaf Angkatan. (*)
Anies Dilarang dan Diteror Karena Mereka Sekeluarga Takut Masuk Penjara
Mau larang atau mau teror rakyat tetap tidak bergeming untuk mendukung ARB jadi Presiden ke-8 NKRI. Siapa suruh ARB gak jadi Gubernur lagi. Jadi banyakkan waktunya blusukan sebelum musim kampanye. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung Hilang akal sehat tentang bagaimana mau membendung Anies Rasyid Baswedan (ARB). Diisukan dengan radikal-radikul gak mempan. Juga, disematkan dengan bahwa Capres harus orang Indonesia asli karena gak berani bilang Capres bukan harus orang Arab gak tepat karena Jokowi juga bukan orang Indonesia asli, karena dia orang China. Dibilang jangan bawa-bawa agama di politik alias gak boleh ada politik identitas dan SARA di kontestasi Capres juga gak nendang karena Jokowi sendiri bawa-bawa identitas, bahkan lebih parah lagi bawa politik identitas untuk menipu emak-emak agar bisa hadir di GBK kemarin dengan alasan Istighosah tapi nyatanya cuma lihat pantat maksiat bergoyang alias goyang ngebor Inul “Darahsetan”. Sekarang pakai jalur penguasa daerah dengan menekan dan melarang ARB melalui Gubernur dan Kapolda agar ARB tidak diberi ijin untuk berkegiatan dan menemui penggemarnya di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat dan Aceh (Nangroe Aceh Darussalam). Tapi masyarakat tetap berkerumun menyambut idola calon presiden baru mereka, yakni ARB. Anies sekarang bukan hanya milik keluarganya saja tapi dia menjelma jadi milik bangsa dan rakyatnya. Belum ada seorang pemimpin dari zaman kemerdekaan dielu-elukan, dan ditunggu kedatangannya seperti ARB. Pas di waktu bukan bulan kampanye lagi. Hampir di setiap provinsi kedatangan dan blusukan ARB disambut dengan meriahnya bak seorang pahlawan yang ditunggu-ditunggu kehadirannya. Tidak ada Capres yang segitu dinantikan selain Anies. Aduh kalau ane itu gak kuat lagi melayani warga yang segitu banyak mengajak Selfi. Semoga ARB sehat selalu dan aman sampai Pemilu nanti dan sampai memimpin kita 5 tahun lagi seperti di DKI. Capres lain pilihan penguasa lagi sibuk nonton bokep dan main baronsai. Gak kuat Istana menahan laju pergerakan ARB maka dipakai cara-cara kotor dengan Meneror ARB dengan cara-cara busuk. ARB itu karateka dan pendekar. Dia gak akan mundur dengan teror anak-anak kecil gitu. Itu hanya pil pemanis saat berjuang. Pantang mundur kalau layar sudah berkembang. Pantang kapal jalan mundur jika jangkarnya sudah diangkat. Selamat menikmati dinginnya ubin penjara kalau kalian tidak berkuasa lagi. Karena rakyat sudah siap berkas-berkas kasus korupsi selama kalian menjabat. Kau dan keluarga kau, ingat itu. Bayangkan anak yang belum lempeng kencingnya saja sudah punya 26 perusahan besar di negeri ini? Itu karena bapaknya penguasa. Ada karena adiknya jadi pejabat jadi menteri dan Abangnya suka-suka dengan leluasa korupsi melalui BUMN Telkomsel dan mereka gak diapa-apain. Yang seperti ini siap-siap nanti tidur di penjara. Mau larang atau mau teror rakyat tetap tidak bergeming untuk mendukung ARB jadi Presiden ke-8 NKRI. Siapa suruh ARB gak jadi Gubernur lagi. Jadi banyakkan waktunya blusukan sebelum musim kampanye. Rakyat dukung ARB sampai para penghuni istana ngekos di Hotel Prodeo dan para oligarki jadi miskin atau mereka mati karena penyakit jantung. Negeri ini dibangun dengan do\'a para santri dan Ulama. Jadi orang-orang laknat seperti kalian diharamkan hidup berlama-lama di Indonesia. Diatas langit masih ada langit. Jadi jangan jumawa dengan kekuasaan dan uang. Semua akan berakhir pada saatnya. Wallahu A\'lam ... (*)
Pahlawan Dalam Al-Quran
Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina”. Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan”. (QS 19:16-21) Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PAHLAWAN adalah pejuang yang gigih dan gagah berani, rela berkorban untuk sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Pahlawan itu juga identik dengan pemrakarsa, penggagas, dan penggerak. Istilah pahlawan dari kata pahalawan, orang yang memperoleh pahala atas jasanya menyumbangkan ide, gagasan, dan tindakan untuk kemaslahatan. Pejuang di barisan terdepan lebih mulia daripada para cendekiawan yang ada di barisan paling belakang. Kriteria kepahlawanan dalam Al-Quran, yaitu pertama, satu kata dengan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan bangunan yang tersusun kokoh”. (QS Ash-Shaff/61:2-4) Kedua, berada di baris depan. “Jangan sekali-kali kamu menyangka, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan; jangan menyangka mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (QS Ali Imran/3:188) Ketiga, beramar makruf nahi mungkar. “Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar”. “Mereka itulah orang-orang yang bertobat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku\', yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin demikian”. (QS At-Taubah/9:111-112) Beberapa pahlawan di dalam Al-Quran, selain para nabi dan rasul, ialah Dzulkarnain, Thalut, Ashabul Kahfi, istri Fir’aun, Maryam, dan Ibu Musa. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia”. Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuhnya. Ketika sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut berlumpur hitam, dan mendapati segolongan umat. Kami berkata, “Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka”. Dzulkarnain berkata, “Orang yang aniaya akan kami azab, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang mudah”. (QS 18:83-88) “Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu, demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: “Hai Dzulkarnain, Ya\'juj dan Ma\'juj pembuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami bayar kepadamu, untuk membuat dinding antara kami dan mereka?” Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan; aku buatkan dinding antara kamu dan mereka, beri aku potongan-potongan besi”. Apabila besi itu telah rata dengan kedua puncak gunung itu, Dzulkarnain berkata, “Tiuplah api itu”. Apabila besi itu sudah memerah seperti api, dia pun berkata: “Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu”. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melobanginya. Dzulkarnain berkata: “Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia menghancur-luluhkan; dan janji Tuhanku itu benar”. (QS 18:89-98) Nabi mereka mengatakan, “Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab. “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi mereka berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukan pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya, kecuali seceduk tangan, dia adalah pengikutku”. Mereka meminumnya kecuali beberapa orang. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, mereka yang telah minum berkata, “Kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya”. Orang-orang yang yakin akan menemui Allah berkata, “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak, Thalut dan tentaranya berdoa, “Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir”. Tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam”. (QS 2:247-251) Ashabul Kahfi adalah para pemuda pahlawan penyelamat iman. Mereka menghadapi penguasa yang otoriter, mereka hijrah dan mengasingkan diri dalam sebuah gua. Allah SWT mengisahkan dan memberikan testimoni sekaligus menarasikan doa mereka sebagai berikut. “Apakah kamu mengira orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai prasasti termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, “Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari hadirat-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini”. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka bangun, lalu berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia; kalau demikian kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”. (QS Al-Kahfi/18:9-14) “Allah membuat perumpamaan bagi mereka yang kafir istri Nuh dan istri Luth. Mereka masing-masing berada di bawah dua hamba dari antara hamba-hamba Kami yang saleh, tetapi kemudian mereka mengkhianati suaminya, dan keduanya tak berdaya sedikit pun terhadap Allah, Dikatakan kepada keduanya, “Masuklah kamu ke dalam api neraka Bersama mereka yang masuk”. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman istri Firaun, ketika berkata, “Tuhan, buatkanlah untukku sebuah rumah di taman surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zhalim.” Dan Maryam putri Imran yang memelihara kesuciannya, maka Kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh Kami, dan dia membenarkan kata-kata Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia termasuk hamba-hamba yang taat”. (QS 66:10-12) “Ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al Quran, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu ia mengadakan tabir dari mereka. Kami mengutus roh Kami kepadanya menjelma di hadapannya berbentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, “Aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” Jibril berkata, “Aku utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”. Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina”. Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan”. (QS 19:16-21) “Hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, “Ikutilah dia.” Maka ia melihat Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Saudara Musa berkata, “Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya dan berlaku baik kepadanya?” Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. (QS 28:10-13) Mereka pahlawan sepanjang zaman. (*)
Modernisasi, Sekularisasi, Liberalisasi, Deradikalisasi, dan Moderasi Beragama
Kita lupa ayat Al Quran menyatakan bahwa ‘sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara’. Kita lupa Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Kita ini sedang terperangkap dengan jeratan kelompok-kelompok anti Islam. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Kota Depok SEBELUM Tragedi WTC 2001, Tidak Ada Istilah \"Islam Moderat\" atau “Moderasi Beragama”. Sekarang ini pemerintah mempunyai program “deradikalisasi”. Program ini sebenarnya bagus. Yaitu, melarang masyarakat untuk berbuat kekerasan seenaknya. Tapi, nyatanya program ini juga mengarah kepada pluralisme agama. Program ini tentu berbahaya bagi aqidah Islam. Dalam Islam, agama yang benar hanyalah Islam. Agama lain salah. Menurut Prof. Naquib al Attas, hanya Islam yang agama wahyu. Selain Islam, agama budaya. Maknanya, hanya Islam agama yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan agama lain hanya karangan manusia. Bibel misalnya, menurut ahli teologi dari mereka sendiri, diduga hanya sekitar 19% yang dipercaya dari Nabi Isa. Selain itu karangan manusia (‘murid-murid atau apostolos Yesus Kristus’). Dalam QS Ali Imran dijelaskan bahwa hanya yang menganut agama Islam yang bisa selamat dari api neraka. Harga iman kita adalah emas sepenuh bumi. Mungkinkah orang kafir mendatangkan emas sepenuh bumi? Tidak mungkin. Ini maknanya bahwa harga iman kita adalah nyawa kita. Lebih baik kita mati daripada kita menganut agama lain (murtad). Istilah wasathiyah (moderat) dalam Islam atau Islam moderat kurang tepat. Islam selain ‘moderat’ juga adil, penuh hikmah, ihsan dan lain-lain. Apakah akan dikembangkan juga Islam adil, Islam hikmah, Islam ihsan dan lain-lain? Karena itu Rasulullah, para sahabat maupun ulama-ulama yang shalih, tidak pernah mengembangkan Islam Moderat. Islam itu kadang moderat kadang tidak. Pada orang kafir yang memerangi Islam, maka kita tidak boleh moderat. Kita harus keras seperti mereka. Pada orang kafir yang tidak memerangi Islam (‘dzimmi), kita bersikap lunak juga. Ketika kita dijajah Portugis dan Belanda, tidak ada tokoh-tokoh Islam yang bersifat moderat. Mereka berani bersikap radikal. Kedua penjajah itu telah banyak membunuh manusia dan menyebarkan misi Katolik/Kristen, maka kaum Muslim saat itu juga bersikap keras terhadap mereka. Nyawa dibalas nyawa (jihad/qital/qishash). Jadi, bilamana kaum kafir tidak memerangi kita secara fisik, kita juga tidak memeranginya dengan fisik. Bila mereka memerangi dengan pemikiran –seperti yang terjadi saat ini – kita juga harus bisa memeranginya dengan pemikiran. Bukan malah ikut agenda mereka, jadi gak turut ikut-ikutan memberi istilah “Islam Moderat”. Istilah Islam Moderat itu, bila kita telaah asalnya dari pemerintah Amerika Serikat, setelah tragedi WTC (2001). Saat itu Amerika membagi Islam kepada dua kelompok, yaitu Islam Radikal dan Islam Moderat. Islam Radikal adalah mereka yang melawan pemerintah Amerika, sedang Islam Moderat adalah mereka yang ‘tunduk’ kepada agenda-agenda pemerintah Amerika. Amerika meluncurkan jutaan dolarnya ke seluruh dunia untuk program ini. Agenda mereka Islam Moderat itu agar berkawan dengan mereka, turut pada mereka dan setuju dengan pluralisme agama (penyamaan agama, faham bahwa semua agama sama akan masuk surga). Tentu kaum Muslim seharusnya menolak program ini. Kita bukan Islam Radikal, bukan pula Islam Moderat. Islam ya Islam. Dalam Al Quran dan Hadits, tidak ada istilah Islam Moderat atau Islam Radikal. Para ulama sebelum tragedi WTC 2001 tidak pernah ada yang menamakan dirinya penganut Islam moderat. Bila kita telaah sejarah dunia, justru Islam-lah yang mengenalkan toleransi (tasamuh). Lihatlah bagaimana toleransinya umat Islam di abad 8 sampai 15 di Andalusia. Para ilmuwan dan pendeta saat itu belajar pada ilmuwan atau ulama di Andalusia. Kaum Muslimin saat itu tidak ada yang membunuh orang non Muslim seenaknya. Kecuali kalau mereka menzalimi atau memerangi fisik umat Islam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru air susu dibalas dengan air tuba. Kaum Muslim yang tasamuh, justru malah diradikali/diperangi oleh kaum Nashrani. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella (‘Katolik’) justru melakukan pembunuhan sadis kepada umat Islam. Ratusan ribu kaum Muslim terbunuh saat itu. Mereka dipaksa dengan tiga pilihan: masuk agama Katolik, keluar dari Andalusia atau tetap beragama Islam dan dibunuh. Kasus besar dalam sejarah ini, menyebabkan Paus kemudian minta maaf. Pemerintah Amerika juga harusnya minta maaf atas kelakuannya saat ini terus mendukung Israel dan telah membunuh lebih dari satu juta kaum Muslim Irak. Jadi, kalau kita telaah, prinsip Islam itu kalau dalam perang fisik ‘defensif’, kalau dalam dakwah harus agresif. Lihatlah bagaimana Rasulullah bersabar sekitar 15 tahun, sebelum terlibat dalam Perang Badar. Tapi dalam dakwah Rasul agresif. Renungkanlah bagaimana Rasul sendiri dalam berdakwah, sehingga kemudian Khadijah, Ali dan Abu Bakar masuk Islam. Dan sebelum 100 tahun Rasulullah SAW wafat, Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, Islam itu menentang paham penyamaan agama. Jika agama sama, untuk apa Rasulullah SAW berjuang lebih dari 23 tahun di Makkah dan Madinah? Perjuangan Rasul adalah perjuangan dakwah. Perjuangan agar kaum kafir masuk Islam dengan kesadarannya. Perjuangan agar kaum Muslim menjadi lebih baik Islamnya (akhlak mulia dan cerdas). Paham membelah Islam Radikal dan Islam Moderat, menyebabkan pembelaan yang minim ketika HTI dan FPI dibubarkan. Opini dibuat pemerintah supaya kaum Muslim tidak membela keduanya, karena keduanya adalah radikal. Kelompok radikal wajar dibubarkan, Islam di Indonesia adalah Islam Nusantara atau Islam Moderat. Begitu pula ketika Dr. Zain an Najah, Ustadz Farid Okbah, dan Dr. Anung al Hamad ditangkap, kaum Muslim juga minim pembelaannya. Ketiganya kan radikal, untuk apa dibela? Begitulah pernyataan yang dibuat kelompok Islam Moderat. Itulah program yang dibuat Presiden Josh Bush dengan para pendeta yang mengelilinginya. Mereka membuat program Islam Radikal dan Islam Moderat. Mereka membelah umat Islam dengan tujuan mengadu domba keduanya. Program itu berhasil dan kita menjadi turut membebeknya. Kita lupa ayat Al Quran menyatakan bahwa ‘sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara’. Kita lupa Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Kita ini sedang terperangkap dengan jeratan kelompok-kelompok anti Islam. Kata penyair besar Mohammad Iqbal, “Barat tempatmu bergantung; Telah menipu otakmu dan menyihir jiwamu; Barat tempatmu bergantung; Telah menipu dirimu; Sekali dengan bujuk halus dan rayuan; Sekali dengan belenggu dan jeratan”. (*)
Rocky dan Kawan yang Berganti, Tapi Tidak Pilihan Sikapnya
Oleh Ady Amar - Kolumnis ROCKY Gerung, pengamat sosial politik yang filsuf, atau apapun gelaran yang disandangkan padanya, memang \"nakal\". Suka berterus terang, yang terkadang kelewatan untuk ukuran tidak biasa. Narasi yang dipilihnya, yang orang lain menghindar untuk menyebut, tapi diambil untuk dikonsumsikan pada khalayak. RG nama inisialnya--selanjutnya kita pakai inisialnya saja untuk menyebut lelaki yang seperti memilih jarak dengan kekuasaan. Memilih berkhidmat di pinggir lapangan diskursus, agar bisa melihat semuanya dengan seksama dan mampu menyebutnya tanpa basa-basi. Berjarak dengan kekuasaan, itu identik dengan pilihan sebagai oposan. Di tiap harinya RG seperti disibukkan menghadirkan narasi tidak sekadar untuk menghidupkan suasana, tapi lebih pada memberi kesadaran baru pada publik, bahkan sampai ke tingkat menggedor publik, menularkan keresahan menjadi milik bersama. Meski tidak semua setuju dengannya, bahkan yang menghardiknya dengan umpatan pun tidak sedikit. Keterusterangannya mengumbar narasi, seperti menyenangkan satu pihak dan menohok pihak lainnya. Menyenangkan kelompok yang dianggap \"mustadzafin\" dalam akses politik, dan menohok pihak yang bermanja dengan kekuasaan. Dalam konteks politik kekinian, RG seperti memanjakan Anies Baswedan sebagai pihak yang patut dibelanya, dan otomatis memberondong Jokowi dan pendukungnya. Maka, muncul narasi-narasi menggelitik dibuatnya. Buzzer pada saat yang lalu disebutnya, punya IQ 200 tapi sekolam. Teranyar narasi yang dibaginya berkenaan Anies dan Ganjar Pranowo. Ganjar yang memang digadang-gadang sebagai penerus Jokowi. RG membanding keduanya dengan narasi, Orang menunggu Anies datang, kalau (pada) Ganjar orang nunggunya untuk bagi amplop. Sepertinya cuma RG yang berani berterus terang mengungkap suatu hal yang tabu untuk disebut dengan senyatanya. Apa yang dituturkan, tentu itu bukan sesuatu yang tidak dipahami publik. Tapi RG berani mengungkapnya, yang orang lain tak sanggup berani berterus terang mengungkapnya. Tentu tidak cukup keberanian yang dipunya. Kemampuan RG meracik kata lalu memadukannya dengan kata lain, menjadi kalimat yang tidak perlu berpanjang, tapi mengena pada apa yang disasarnya. Sedang yang mendengar, atau membacanya menyambut dengan beragam respons. Setidaknya ada sungging senyum pada yang bersetuju dengannya, atau hanya senyum terpaksa, bagi mereka yang masih hidup \"sekolam\", sebagaimana RG biasa sebut--julukan untuk buzzer. RG seperti bebas saja mengeritik apa yang patut dikritiknya, bahkan mengeritik kekuasaan yang tampil garang. Jokowi pun seperti jadi bahan senda gurauannya. Bebas-bebas saja, seperti cuma RG yang boleh menghantam kekuasaan sesukanya, bahkan dengan telanjang. Menjadi seperti manusia tak tersentuh hukum. Memunculkan adagium, bahwa negeri ini akan disebut otoriterianisme, jika RG dan RR ditangkap dan diprodeokan. RR inisial nama Rizal Ramli, pengamat ekonomi yang kritis. RG dan RR seperti jadi simbol \"monumen negeri\", bahwa masih ada demokrasi dan kebebasan berbicara di negeri ini. Setidaknya Prof Mahfud MD pernah menyebut, bahwa dua orang itu, maksudnya RG dan RR, kan aman-aman saja mengeritik pemerintah. Itu simpulan absurd Prof Mahfud memaknai masih adanya demokrasi di negeri ini. RG memang punya kemampuan bicara di atas rata-rata. Bicara dengan pilihan kata yang pas dalam menggambarkan sebuah obyek yang disasarnya. Suasana jadi semarak oleh argumen yang dibangunnya. Seperti mengajak berpikir publik dengan cakrawala baru yang ditawarkan. Meski itu bukan hal yang baru, tapi disampaikan dengan pilihan kata-kata seksi filsafati, di luar yang biasa kita dengar. Suasana menjadi hangat jika dalam satu perdebatan politik di televisi misalnya, jika salah satu nara sumber yang dihadirkan adalah RG. Maka muncul istilah menggambarkan itu semua, No Rocky No Party. Perdebatan berkelas dihadirkannya, meski lawan debat mengumbar narasi sampah untuk menutupi kelemahannya. Memotong-motong pembicaraan RG, seperti menutupi ketaksanggupan mendengarkan narasi yang dihunjamkan. RG tak pernah terjebak pada sikap emosional meski lawan debatnya mengungkit hal personal yang tak layak dan tak ada sangkut paut dengan tema diskusi. RG seperti manusia nyaman memilih tempatnya, yang justru dijauhi mereka yang berharap bisa berdekatan dengan kekuasaan. Hari ini ia \"berkawan\" dengan Anies, dan terus membelanya. Tapi saat Anies nantinya ada dalam kekuasaan, jika takdir membawanya menghuni istana, RG seperti biasanya akan menjauh-menjaga jarak dengan kekuasaan, dan memulai aktif mengeritik apa yang seharusnya. Begitu seterusnya, sehingga nilai \"kawan\" bagi seorang RG akan berganti entah pada siapa nantinya, tapi tidak sikapnya sebagai oposan yang sepertinya kekal selamanya. (*)
Ketua DPD RI Nilai Resesi Dunia Bisa Jadi Peluang bagi Indonesia
Surabaya, FNN – Dunia disebut sedang menuju ketidakpastian ekonomi global. Ancaman yang muncul adalah resesi, tingginya inflasi, pelambatan bahkan pelemahan ekonomi. Dan, resesi tahun 2023 pun diprediksi akan berlangsung cukup lama dan akut jika dibandingkan resesi 1998 dan 2008. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai ancaman resesi merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. “Untuk menjawab tantangan, Indonesia harus membentuk kekuatan berbagai komoditas pangan yang bisa masuk ke negara-negara lain yang terdampak. Tingginya kebutuhan pangan itu merupakan peluang kita,” ucap LaNyalla, Ahad (4/12/2022). Dijelaskannya, dalam prediksi BI, negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa terjadi pelambatan. Probabilitas terjadinya resesi di AS sudah mendekati 60 persen, demikian juga di Eropa. Pemicu utamanya adalah harga energi dan bahan makanan yang tinggi, serta kebijakan moneter yang semakin mengetat. “Di situlah potensi Indonesia menjadi negara penyuplai pangan sangat terbuka lebar. Asalkan pemerintah serius serta didukung dengan kebijakan makro dan mikro,” tukas LaNyalla. Menurutnya, peluang tersebut juga akan mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Otomatis dengan hal itu, Indonesia bisa menghadapi gejolak resesi, sekaligus memiliki fundamental ekonomi yang kuat. “Kekuatan ekonomi itu bisa digunakan untuk menarik arus investasi dari negara-negara yang mengalami krisis. Karena di masa-masa krisis, investor akan mencari tempat investasi yang lebih stabil,” tukasnya. (mth/*)
KAMI Lintas Provinsi Desak Jokowi Segera Mundur
Surakarta, FNN – Bahwa Indonesia sudah salah kelola sejak awal rejim Joko Widodo berkuasa, memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU Minerba, Tax Holiday, Pembebasan pajak, perpanjangan masa HGU membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah. Hal itu disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi di Surakarta, Ahad (4/12/2022). Bahwa menentukan harga hasil tambang jauh lebih rendah dari harga pasar dunia seperti harga Nikel termasuk membebaskan tenaga asing China dalam semua level, sehingga Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimbah. Di satu sisi menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri meningkatkan pengangguran. Di sisi lain, “TKA terutama dari China membanjir,” kata Sutoyo Abadi, Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, kepada FNN. Dengan berbagai kemudahan tersebut, perusahaan asing terutama China bisa seenaknya menguras kekayaan bangsa Indonesia tanpa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti amanah UUD 1945 pasal 33. “Dalam jangka panjang generasi lanjut hanya akan apes, kekayaan sudah dikuras habis oleh perusahaan dan TKA China,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, keberpihakan Presiden Jokowi kepada China dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah China dan pengusahanya. Begitu juga dalam bersikap di sidang PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada China menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang Rusia-Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45. Kondisi ekonomi global akibat pandemi, perang berkepanjangan Rusia versus Ukraina, kegagalan pangan dunia karena musim, telah membuat krisis multi dimensi. Kondisi Indonesia ke depan benar-benar terjerembap ke titik nadir. “Pemerintah Jokowi, sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Tapi membuat rakyat tercekik,” tegas Sutoyo Abadi. Pemiskinan rakyat dilakukan secara sistematis oleh rejim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran. Tidak peka terhadap kondisi, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN secepatnya dengan membebani APBN hanya untuk mengejar ambisi pribadinya supaya bisa menyelenggarakan perayaan 17 Agustus 2024. “Padahal secara jelas Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam,” tegas KAMI Lintas Provinsi. BUMN dibebani dan “dipaksa” membangun proyek infrastruktur yang merugi. Sehingga membuat utang BUMN melonjak, akhirnya hasil pembangunannya dijual murah kepada swasta. Begitu juga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung luar biasa membengkak biayanya, seharusnya menjadi beban swasta, dengan semena-mena Presiden Jokowi mengambil dari APBN, yang akan menjadi beban utang. Warisan Presiden Jokowi adalah melonjaknya utang yang menjadi beban bagi pemerintah mendatang dan generasi penerus. Warisan lainya adalah budaya bohong, mobil Esemka, Rp11.000 triliun di kantong ternyata sama sekali tidak ada dan banyak kebohongan lainnya. Bahwa, “Hanya pada masa sejak Jokowi berkuasa terjadi pembelahan rakyat yang tajam. Melalui pemeliharaan dan “pembiayaan” buzzer dan influencer menggunakan narasi pecah belah,” ungkap KAMI Lintas Provinsi. Mereka menyerang, menuduh, memfitnah serta memenjarakan para aktivis, ulama dan tokoh yang kritis yang berbeda pandangan dengan kekuasaan dengan label radikal, intoleransi, teroris dll. “Sebaliknya para pendukung pemerintahan yang melakukan penghinaan dan penistaan bebas dari proses hukum,” tegasnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas KAMI Lintas Provinsi sampai pada kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, ini malah mengumpulkan para buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing menuju timbulnya disintegrasi bangsa. “Untuk itu KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak: Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur sebagai Presiden RI,” tegasnya. (mth)
POPULER
