ALL CATEGORY
Pendidikan Antikorupsi Harus Melalui Proses Tak Biasa
Jakarta, FNN - Pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dilakukan secara mendalam dan melalui proses yang tidak biasa seperti pendidikan pada umumnya, kata dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten M. Rizky Ghozali\"Oleh karena ini pendidikan moral, kita harus benar-benar dalam, kita harus menjalankan sebuah proses pendidikannya itu tidak biasa pada peserta didik,\" ujar Rizky dalam forum diskusi Uncorrupt Fest 2022 \"Suara Rakyat Melawan Korupsi\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Sahabat ICW di Jakarta, Sabtu.Ia mencontohkan pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara mendalam dan melalui proses yang tidak biasa itu dapat dilakukan oleh pengajar dengan membangun dialog bersama para peserta didiknya.Pengajar, ujar Rizky, jangan hanya memberikan materi mengenai antikorupsi, tetapi juga memberikan sebuah fenomena mengenai tindak pidana korupsi kepada peserta didik dan membiarkan mereka berdialog.\"Pengajar memberikan sebuah fenomena kepada peserta didik dan biarkan mereka berdialog apakah antikorupsi itu bagian yang harus dipelihara, menjadi pedoman moral ketika nanti mereka lulus, atau seperti apa. Jadi, hal-hal itulah yang perlu dicoba untuk dibangun. Jadi, pendidikan antikorupsi harus dilakukan lebih dalam lagi,\" ujar Rizky.Dalam kesempatan sama, Rizky yang juga mengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu berpendapat dampak baik pendidikan antikorupsi pada saat ini baru dapat diketahui beberapa tahun ke depan.Pada saat ini, dampak baik pendidikan antikorupsi dalam pemberantasan korupsi belum dapat diketahui karena para koruptor pada masa dahulu hingga sekarang memang belum memperoleh pendidikan antikorupsi.\"Kita belum melihat efek yang valid tentang dampak baik pendidikan antikorupsi. Koruptor saat ini tidak mendapatkan pendidikan yang masif dan sistematis pada eranya,” ucap Rizky.(sof/ANTARA)
Kekayaan Nusantara dalam Puisi Terkemuka
Jakarta, FNN - Puisi sebagai potret sosial zamannya, begitulah yang dikatakan oleh Maman S. Mahayana dalam acara bertajuk \"Wisata Literasi: Edukasi dan Rekreasi. Bincang dan Baca Puisi Mahakarya Dunia, Puisi Lusiadi\", di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (10/12/2022). Acara tersebut memaparkan sebuah buku puisi terjemahan \"Puisi Lusiadi\" karya Luis de Camoes. Buku karya Camoes pertama kali diterbitkan pada tahun 1572 dan bertepatan 450 tahun usianya. Danny Susanto, penerjemah buku mengatakan bahwa karya Camoes memiliki daya tarik dari Ternate berupa keindahan Ternate, kekayaan rempah-rempah dan alam, serta pengalaman mengelilingi dunia. Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tersebut berhasil menarik perhatian para penyair besar yang turut hadir dalam menerjemahkan dan menikmatinya. Selain dari keindahan dan kekayaan alam, puisi Lusiadi juga memberikan perspektif baru dalam memandang sejarah. Hal itu dikarenakan puisi Lusiadi menggambarkan potret sosial pada zamannya. \"Puisi (Luis) pertama kali ditulis di Ternate, dan puisi Luis yang pertama memuji Indonesia, dan mencatat pelayaran Eropa ke Indonesia,\" ucap Maman S. Mahayana, Sastrawan. \"Jadi sejak dulu, Indonesia itu surga bagi orang asing,\" tukas Maman. Maman berpendapat bahwa puisi Lusiadi adalah mahakarya yang dengan puisi mampu melegitimasi Portugis sebagai bangsa yang diberkati, pahlawan, penguasa laut, pemberani, dan penuh semangat. Karena itu, Maman sangat yakin bahwa Puisi Lusiadi akan menjadi buku puisi terbesar selama sepuluh tahun ke depan. \"Saya Haqul yakin kalau lima tahun ke belakang, lima tahun ke depan, atau bahkan sepuluh tahun ke depan, buku puisi terbesar adalah buku ini (Puisi Lusiadi),\" ujar Maman. (Rac).
Kaesang Nikah Dijaga Panser dan Pengamanan Berlebih, Jokowi Merasa Tidak Aman dengan Rakyat Sendiri
Jakarta, FNN - Kalau hari ini kita berada di kota Jogja atau Solo kemudian melihat kendaraan panser atau kendaraan taktis, jangan bingung. Meski situasinya tampak seperti darurat dan genting karena dijaga ribuan tentara dan kendaraan-kendaraan panser, bukan berarti ada perang. Itu karena ada pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, Presiden Jokowi sedang mantu, menikahkan putra bungsunya. Topik inilah yang dibahas dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (10/12/22) bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Mengomentari kondisi yang tampak genting dan menegangkan dalam perkawinan Kaesang dan Erina ini, Rocky Gerung mengatakan, “Orang-orang akhirnya fokusnya bukan lagi pada perkawinan yang semacam ibadah, yang di dalamnya ada sensasi-sensasi yang kita rasakan kalau kita masuk di dalam kekhusu’an perkawinan. Tapi itu justru hilang. Jadi orang akhirnya membahas kenapa ada panser? Bukankah Pak Jokowi pemimpin rakyat? Dicintai rakyat? Kenapa mesti pakai batas, seolah rakyat akan menyerbu perkawinan itu. Ini juga petanda bahwa orang akhirnya lihat bahwa kalau begitu Pak Jokowi tidak merasa aman dengan rakyat.” Tentu, menurut Rocky, pihak panitia akan mengatakan kemungkinan adanya serangan teroris segala macam, dan itu pasti ada di kepala masyarakat bahwa memang kota ini sudah tidak aman. Tetapi, begitulah keadaan kalau ketidaknyamanan rakyat itu akhirnya dicari-cari alasannya. Sebetulnya, ketidaknyamanan itu bukan karena ada pesta, tapi karena ada ketidakadilan sosial, karena ada masyarakat yang resah dengan masa depan, ketidakpastian buruh dengan undang-undang yang baru KUHP. “Jadi, satu paket bagaimana orang melihat bahwa Presiden Jokowi akhirnya tidak merakyat, karena ada pagar panser di sekitar tempat perkawinan. Ini analisis saya, tetap saya mengucapkan selamat pada kedua pengantin yang hari ini dimulai acaranya dan saya diundang dan saya tidak bisa datang karena saya ada di luar kota,” ujar Rocky. Memang, pernikahan itu, apalagi dalam Islam, pernikahan adalah menyempurnakan ibadah. Sementara, dari sisi Pak Jokowi, citra yang selama ini melekat adalah merakyat. Tetapi, kalau kemudian ketika mantu ada panser, rakyat juga tidak berani mendekat. Undangan pun pasti was-was karena yang diekspose oleh media justru moncong-moncong senjata yang berbaris, tank, persiapan, dan sebagainya. “Jadi, hilang sebetulnya kesakralan dari perkawinan ini. Psikologi orang menganggap bahwa pasti ada sesuatu yang berbahaya. Kira-kira begitu,” kata Rocky. (ida)
Kereta Kuda Mengantarkan Erina Gudono Menuju Pendopo Agung Ambarrukmo
Yogyakarta, FNN - Kereta kuda mengantarkan Erina Sofia Gudono menuju tempat pernikahannya dengan putra bungsu Presiden RI Jokowi Kaesang Pangarep di Pendopo Agung Hotel Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu.Erina yang mengenakan kebaya adat Yogyakarta berwarna putih menumpang kereta kuda bersama kakak perempuannya dari depan lobi Hotel Royal Ambarrukmo ke Pendopo Agung dengan dikawal sejumlah \"bergada\".Sementara Kaesang Pangarep yang mengenakan beskap berwarna senada dengan Erina diantar Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi dan keluarga dengan berjalan kaki dari lobi Hotel Royal Ambarrukmo menuju pendopo.Kaesang yang telah tiba terlebih dahulu di pendopo kemudian diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi selaku juru bicara mewakili keluarga kepada perwakilan keluarga Erina.Setelah itu, kedua mempelai duduk berdampingan di pendopo menghadap kiblat untuk menjalani prosesi akad nikah.Dalam prosesi itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin akan menyampaikan khutbah nikah, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi saksi nikah.Sejumlah tokoh terlihat hadir pada acara akad nikah tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, serta sejumlah pejabat lainnya.Sejumlah tokoh di antaranya mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua MPR RI Bambamg Soesatyo, hingga beberapa artis, seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Deddy Mahendra Desta, hingga Irfan Hakim tampak hadir.(ida/ANTARA)
Sah, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Menjadi Suami-Istri
Yogyakarta, FNN - Putra Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep resmi menjadi suami Erina Sofia Gudono setelah menjalani akad nikah di Pendopo Agung Hotel Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu.Melalui prosesi akad nikah yang dimulai pukul 13.00 WIB, kakak Erina, Allen Adam Rinaldy Gudono yang menjadi wali nasab dari pihak mempelai perempuan langsung menikahkan adiknya dengan putra bungsu presiden.Selanjutnya, Kaesang yang mengenakan beskap berwarna putih lengkap dengan blangkon khas Yogyakarta mengucapkan ijab kabul dengan lancar tanpa pengulangan.Sebagai mahar, Kaesang memberikan seperangkat alat salat, uang Rp300 ribu, dan empat logam mulia seberat 10,12, 20, dan 22 gram.Di samping Kaesang, Erina yang mengenakan kebaya berwarna putih tampak tersenyum.\"Mas Kaesang Pangarep dan Mbak Erina Sofia Gudono, mulai hari ini, Sabtu 10 Desember 2022 Anda sekalian saya nyatakan sah sebagai suami-istri,\" ujar Penghulu dari KUA Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Mohammad Mashudi.Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo bersama istri Ibu Iriana Joko Widodo tampak mengenakan setelan busana adat Yogyakarta berwarna krim.Bertindak sebagai saksi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dari pihak mempelai wanita, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai saksi pihak mempelai pria.Setelah akad, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin kemudian menyampaikan khotbah nikah dan doa kepada Kaesang dan Erina Sofia Gudono.Sejumlah pejabat ikut menyaksikan momen sakral tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta istri, serta sejumlah pejabat lainnya.Sejumlah tokoh hadir, di antaranya mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua MPR RI Bambamg Soesatyo, hingga beberapa artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Deddy Mahendra Desta, higga Irfan Hakim tampak hadir.(ida/ANTARA)
Nasihat Pernikahan dari Wapres pada Akad Nikah Kaesang
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta istri Wury Ma\'ruf Amin menghadiri akad nikah Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono di Pendopo Agung Hotel Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, menyampaikan nasihat pernikahan, Sabtu.Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Wapres yang berpakaian adat beskap hitam Surakarta serasi dengan Wury yang mengenakan Kebaya tiba di lokasi acara sekitar pukul 12.25 WIB.Terlihat menyambut kedatangan Wapres dan istri, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia masing-masing beserta pendamping.Di awal rangkaian acara, Wapres dan istri secara khidmat menyimak prosesi adat \"Pasrah Tampi\" yang dilakukan sebelum prosesi akad nikah, sedangkan prosesi akad nikah sendiri diawali dengan pembacaan Ayat Suci Alqur\'an oleh H. Ahmad Nabil Mubaraq.Setelahnya, Penghulu Muhammad Wiyono dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, bertugas melanjutkan memandu jalannya Prosesi Akad Nikah.Saat pelaksanaan ijab kabul, Kakak Erina Gudono yakni Allen Adam Rinaldi Gudono, bertindak sebagai wali nikah untuk menikahkan adiknya dengan Kaesang Pangarep.\"Ananda Kaesang Pangarep, Putra Bapak Haji Joko Widodo, saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, Putri Bapak Haji Mohammad Gudono, nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat, logam mulia 10, 12, 20, dan 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300 ribu dibayar tunai,\" ucap Allen.\"Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Mohammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai,\" jawab Kaesang.Usai dinyatakan sah menjadi suami istri oleh para saksi, penghulu kemudian memberikan buku pernikahan untuk ditandatangani kedua mempelai, wali nikah, saksi dari pihak pengantin pria, dan saksi pengantin wanita.Setelah penyerahan buku dan kartu pernikahan oleh penghulu kepada kedua mempelai, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan mahar.Usai rangkaian prosesi ijab kabul pernikahan terlaksana, Wapres kemudian memberikan nasihat pernikahan kepada kedua mempelai dan memimpin doa untuk memohon keberkahan hidup berumah tangga bagi kedua pasangan baru ini.Bertindak sebagai saksi pernikahan dari pihak pengantin pria adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan saksi dari pihak pengantin wanita adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(ida/ANTARA)
Mukernas MUI Menyoroti Persiapan Umat Menghadapi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya menyoroti persiapan umat Islam dan masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.\"Dalam Pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT,\" kata Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut, sambung Kiai Marsudi, dilatarbelakangi Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dihasilkan dari kesepakatan bersama.\"Jadi, ketika memilih sebuah pemerintahan nanti, memilih presiden, memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota DPR atau MPR, semuanya ini adalah dalam rangka ibadah mengikuti perintah Allah. Bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan kesepakatan bersama,\" kata dia.Selain itu, Kiai Marsudi juga menjelaskan terkait rekomendasi hasil Mukernas II MUI yang menyoroti peran media massa dalam Pemilu 2024.\"Kewajiban kita harus ngomong sesuai fakta dan nyatanya maka membuat berita hoaks atau bohong itu dilarang oleh agama,\" katanya.Oleh karena itu, ia mengingatkan agar berita yang dimuat dan disampaikan kepada publik harus sesuai fakta. Apalagi, hal tersebut merupakan sebuah kenikmatan sesuai kandungan Al Quran Surah Ad Duha Ayat 11.\"Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat semuanya yang sesuai fakta-fakta maka publikasikan dan ceritakanlah,\" jelasnya.Rekomendasi soal Pemilu 2024 tersebut dibahas dalam rapat Komisi C Mukernas. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, dan umat.Mengenai rekomendasi MUI terkait Pemilu 2024, yakni Pemilu 2024 sudah semestinya dijadikan momentum penting bagi tahapan konsolidasi guna mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. Harapannya terbangun sistem demokrasi yang berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang kompeten serta memiliki legitimasi yang kuat.Tantangan konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang yang merusak citra, dan moralitas demokrasi serta politik suku, agama ras dan antar golongan yang berakibat terjadinya polarisasi.\"MUI mendorong pemerintah melakukan pemetaan dan menentukan langkah strategis sebagai upaya mereduksi praktik politik uang dan menjunjung prinsip jujur, bebas, adil, dan etis,\" ungkap Marsudi.MUI juga mengimbau pemilih agar menggunakan hak pilih secara berkualitas dan berintegritas sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas.Tidak hanya itu, media massa didorong bersikap netral atau tidak berpihak dan mendidik masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks serta narasi kebencian.(ida/ANTARA)
Di Makassar, Anies Baswedan Menyerap Aspirasi Forum Dosen
Makassar, FNN - Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan anggota forum dosen dari berbagai kampus untuk menjadi bahan kajian bersama demi masa depan Indonesia dalam pertemuan silaturahmi forum dosen.\"Republik ini didirikan oleh para pemikir, cendekiawan. Mereka menuangkan gagasan untuk keberlangsungan bangsa ini. Indonesia dibangun atas dasar gerakan bukan atas dasar program,\" ujar Anies disela silaturahmi bersama forum dosen di empang milik Amran Sulaiman, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengemukakan upayanya selama menjabat selalu mengutamakan semangat gerakan yang kini dikenal kolaborasi. Sebab, itu harus dikembalikan kepada rakyat.Bila dikerjakan dengan kolaborasi di lapangan, kata dia, maka visi serta ideologi akan bermuara pada ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial.\"Tujuan akhir kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan orang banyak, maka gagasan-gagasan harus dirumuskan. Kami menawarkan rekam jejak, bukti konkrit dan bukan visi misi. Karena visi misi itu hanya karangan, yang kita buktikan bukan karangan,\" papar Anies.Mantan Menteri Pendidikan ini juga mengusulkan kepada forum dosen yang telah menyampaikan gagasan dan saran kepadanya untuk memikirkan tema besar yang dibawa. Anies menitip empat hal yang selama ini dilakukan secara deduktif tapi sekarang lebih kepada edukatif untuk dijawab.\"Pertama, kebijakan apa yang diteruskan, kedua kebijakan apa perlu dikoreksi, ketiga kebijakan apa perlu dihentikan dan keempat kebijakan baru apa yang harus dibuat,\" papar Anies menekankan.Ketua Forum Dosen Sulsel Adi Surya Culla pada kesempatan itu menyampaikan, sejumlah gagasan disampaikan beberapa dosen seperti kemudahan kepemilikan rumah bagi pekerja, pemberdayaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) penanganan hukum berkeadilan, mutu pendidikan dan beberapa hal lainnya.\"Kami berharap masukan dan gagasan yang disampaikan para dosen menjadi bahan kajian, pak Anies, sekiranya menjadi presiden nantinya,\" harap dia. Sejumlah dosen dan simpatisan bergoto bersama Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan (dua kiri) seusia mengikuti silaturahmi bersama forum dosen di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/12/2022). ANTARA/Darwin Fatir.Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Unhas Andi Amran Sulaiman saat menjamu rombongan mengatakan di sekitar lokasi empang miliknya seluas 40 ribu hektare akan dibangun masjid dengan kapasitas 20 ribu jamaah.Mantan Menteri Pertanian era pertama Presiden Joko Widodo ini juga berharap agar pemimpin masa depan Indonesia harus mempertahankan SDA terutama dalam hal pertambangan agar tidak digarap orang lain dari luar.\"Ada lokasi di salah satu kabupaten, nilai nikelnya itu sampai Rp500 ribu triliun. Ini bahkan bisa melunasi utang Indonesia.\"Ke depan Indonesia timur akan menjadi episentrum sebab, ada 52 persen (kandungan nikel) di Sulawesi dan Maluku untuk dunia digunakan mobil dan sepeda listrik serta lainnya. Kita bisa mengendalikan ekonomi dunia dan Indonesia bisa menjadi negara super power,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
Penangkapan Terduga Teroris dengan Barang Bukti Buku Iqro' Terkesan Memojokkan Umat Islam (2)
Andai Indonesia tidak terjerat GWOT/R, maka friksi rezim dengan umat Islam tidak akan terjadi. Pun lebih leluasa dalam melindungi serta mengurusi kepentingan rakyat. Oleh: Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo B. Dampak Penemuan Buku Iqro\' sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme terhadap Persepsi Publik tentang Islam Meski sebagian kalangan merasa janggal ketika buku Iqro\' dan buku agama dijadikan sebagai barang bukti TP terorisme, namun hal ini seolah telah lazim terjadi. Selama ini penangkapan dan penggeledehan di kediaman terduga teroris selalu melibatkan simbol agama (Islam); buku Iqro\', buku bertema jihad dan khilafah, panah yang identik dengan alat olahraga sunah, hingga bendera tauhid. Pun terduga teroris digambarkan dalam sosok berjenggot, celana cingkrang, dan istri bercadar atau berkerudung lebar. Menjadikan buku Iqro\' dan sejenisnya sebagai barang bukti TP terorisme akan berdampak pada persepsi publik tentang Islam, yaitu: Pertama, terjadi islamofobia. Ditemukannya buku agama di rumah terduga teroris menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam menjadi inspirasi, membolehkan, atau mendorong umatnya melakukan tindakan teror dan kekerasan. Akibatnya, masyarakat jadi fobia atau takut pada Islam. Hari ini, sebagian Muslim mendengar istilah jihad saja takut. Kedua, sensitif negatif terhadap simbol Islam atau yang berbau Islam. Ada sebagian orang yang melihat bendera tauhid misalnya, langsung teringat ISIS atau tindakan terorisme. Pemberitaan masif tentang ini telah menyisakan persepsi kelam di sebagian benak masyarakat. Ketiga, memandang rendah orang yang berpenampilan islami sebagai teroris atau radikalis. Meskipun kadang hanya berupa candaan misalnya, \"Enggak usah memelihara jenggot nanti dikira teroris,\" namun ini merupakan bentuk penghinaan. Keempat, mengamini adanya polarisasi dalam tubuh umat. Lambat laun masyarakat terbawa pada strategi belah bambu ala kaum kuffar. Mereka mengiyakan adanya kelompok teroris dan radikalis, dan memilih bergabung dalam barisan kaum moderat sebagai antitesis-nya. Sehingga polarisasi kian kuat. Kelima, enggan mendukung perjuangan menegakkan sistem Islam. Seringnya cap radikal atau teroris disematkan pada orang yang taat agama atau pejuang Islam berakibat masyarakat enggan berdekatan dengan mereka. Bagaimana akan mendukung perjuangan tegaknya Islam kaffah, sementara guru ngaji saja dicurigai? Keenam, bila poin 1-4 terus terjadi, kerusakan masyarakat dan sistem hidup yang menaunginya bakal eksis. Terjadi pertarungan hebat antara yang haq dan batil. Tinggal siapa yang istiqamah dalam keyakinan dan perjuangan, ia yang akan bertahan bahkan menang. Demikian dampak dijadikannya buku Iqro\' dan sejenisnya sebagai barang bukti TP terorisme bagi persepsi publik terhadap Islam. Akhirnya, ajaran Islam dan umatnyalah yang bakal babak belur dihajar oleh propaganda busuk ini. Oleh karena itu, penyesatan opini ini harus direspons oleh kaum Muslimin melalui dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam. Harapannya, masyarakat memahami bahwa ajaran Islam termasuk khilafah merupakan rahmat dari Allah SWT. Bukan buruk sebagaimana propaganda mereka. Apalagi dakwah Islam bersifat fikriyah (pemikiran) dan ‘unfiyah (tanpa kekerasan) sehingga tidak mungkin melahirkan terorisme. C. Strategi Pemberantasan Terorisme Tanpa Memojokkan Umat Islam Dalam kasus terorisme, penyelesaian dengan cara kekerasan ala Densus 88 justru berpotensi memicu kekerasan berikutnya. Penggunaan kekerasan pun ternyata tidak bisa mereduksi aksi terorisme secara signifikan. Penanganan terorisme bisa dilakukan secara preventif dan represif. Kekerasan termasuk cara penanganan represif. Mana yang lebih baik? Tergantung konteks yang melingkupi perkaranya dengan mencari penyebab utama TP terorisme yang terjadi berulang kali. Kekerasan bukan solusi utama pemberantasannya karena tidak menimbulkan efek jera melainkan aksi balas dendam yang berarti menimbulkan aksi kekerasan baru. Maka perlu digagas strategi tepat untuk memberantas terorisme tanpa memojokkan umat Islam. Terorisme bukan ajaran Islam, terlebih mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim. Berikut strateginya: Pertama, negara konsisten berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan bukankah tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?” Menjadi kewajiban negara untuk melindungi semua komponen pembentuk bangsa, salah satunya rakyat. Parameter terlindungi yaitu saat hak warga negara terpenuhi sesuai konstitusi, seperti persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas agama, hak atas HAM, dan hak atas politik. Maka aparat yang bertindak sewenang-wenang dalam penangkapan terduga teroris tentu menyalahi tujuan negara ini. Kedua, pemerintah lebih berhati-hati menyematkan narasi terorisme dengan melibatkan simbol agama tertentu (Islam). Termasuk narasi radikalisme dan ekstremisme yang dikaitkan dengan terorisme. Tudingan radikalisme adalah pangkal terorisme tidak dapat dipastikan adanya korelasi signifikan, karena indikatornya sangat obscure dan lentur tergantung kemauan pemerintah. Selain itu, pengaitan terorisme dengan Islam, di satu sisi menimbulkan citra buruk Islam, namun di sisi lain bisa memicu resistensi umat Islam terhadap penguasa bila mereka memahami hakikatnya tak lebih sebagai propaganda busuk. Ketiga, meningkatkan integritas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus terorisme agar terjadi penegakan hukum berkeadilan. Di negeri ini etika penegakan hukum diatur dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Terkait dijadikannya buku Iqro\' dan buku agama sebagai barang bukti, ini pun menyangkut integritas APH. Tak lagi soal teknis kinerja aparat di lapangan. Densus 88 seharusnya profesional dalam mengungkap TP terorisme khususnya pengumpulan barang bukti. Buku Iqro\' dan sejenisnya tidak bisa dijadikan barang bukti ketika tidak dipakai melakukan TP. Kecuali bila buku itu digunakan memukul korban hingga terluka atau mati barulah bisa dijadikan barang bukti. Keempat, APH melakukan penegakan hukum terorisme berdasarkan aturan yang berlaku. UU Terorisme No. 5 Tahun 2018 mestinya lebih baik dari UU Terorisme No.1 5 Tahun 2003. Secara teoretik ada kemajuan besar paradigma penanganan TP terorisme misalnya diubahnya Pasal 25 dan Pasal 28 UU PTPT (UU No. 5 /2018), yakni penangkapan dan penahanan terduga teroris harus menjunjung tinggi HAM. Makna dari perubahan ini adalah: a. Penangkapan dan lain-lain harus berdasarkan KUHAP untuk menjamin HAM. Bahkan ketika penyidik Densus 88 melanggar HAM, mereka dapat dipidana. Untuk menangkap terduga teroris harus memenuhi amar putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang bukti yang cukup (dua alat bukti) dan pemeriksaan pendahuluan. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum juga harus dipenuhi. Jadi, penanganannya tidak boleh sewenang-wenang berdalih terorisme sebagai TP bersifat extraodinary crime. Terorisme hanya sebagai TP serius atau serious crime. b. Penanganannya harus memperhatikan ketentuan dalam Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: 1) legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku TP terorisme berdasarkan UU; 2) proporsional, yaitu tindakan sesuai eskalasi ancaman yang dihadapi; 3) keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur bangsa yang terlibat; 4) nesesitas, yaitu teknis penindakan terhadap tersangka TP terorisme berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; 5) akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka TP terorisme sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan UU. Kalau perubahan paradigma di atas menjadi ukuran, maka diduga penangkapan dan pembunuhan terhadap beberapa terduga, tersangka terorisme seperti Siyono Qidam, Muh Jihad, dan dr. Sunardi, tidak sesuai prosedur serta menyisakan berbagai pertanyaan, kejanggalan, dan penyimpangan hukum/HAM. Demikian beberapa strategi pemberantasan terorisme tanpa memojokkan umat Islam. Sebenarnya yang terpenting adalah negara mampu bersikap independen sehingga tidak mudah diintervensi oleh kehendak asing. Andai Indonesia tidak terjerat GWOT/R, maka friksi rezim dengan umat Islam tidak akan terjadi. Pun lebih leluasa dalam melindungi serta mengurusi kepentingan rakyat. Namun, mampukah Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia ini membebaskan diri dari berbagai program dan kebijakan wujud hegemoni negara-negara kuffar Barat? IV. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut: 1. Sebagaimana di negeri Muslim lainnya, Indonesia masuk dalam jeratan GWOT/R. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Hingga kini GWOT/R terus dilancarkan di berbagai kesempatan. Para pejabat menyampaikan bahwa terorisme dan radikalisme adalah virus, dan penangkalnya adalah program moderasi beragama. 2. Dampak penemuan buku Iqro\' sebagai barang bukti TP terorisme terhadap persepsi publik tentang Islam adalah: terjadi islamofobia, sensitif negatif terhadap simbol Islam atau yang berbau Islam, memandang rendah orang yang berpenampilan islami sebagai teroris atau radikalis, mengamini polarisasi dalam tubuh umat, enggan mendukung perjuangan menegakkan sistem Islam dan bila poin 1-4 terus terjadi, kerusakan masyarakat dan sistem hidup yang menaunginya bakal eksis. 3. Strategi pemberantasan terorisme tanpa memojokkan umat Islam yaitu: negara konsisten berfungsi melindungi masyarakat, pemerintah lebih berhati-hati menyematkan narasi terorisme yang melibatkan simbol agama tertentu (Islam), meningkatkan integritas APH dalam menangani kasus terorisme agar terjadi penegakan hukum berkeadilan, serta penegakan hukum terorisme berdasarkan aturan dan prinsip yang berlaku. Yang terpenting adalah negara mampu bersikap independen sehingga tidak mudah diintervensi oleh kehendak asing. (*)
Anies Akan Ziarah ke Mbah Cholil, Bung Karno, dan Gus Dur
Situbondo, FNN – Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan rencananya akan mengunjungi sejumlah lokasi di Madura dan Jawa Timur. Salah satunya akan ziarah ke makam Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. DPW Partai NasDem Jawa Timur beserta DPD dan sejumlah simpul relawan terus melakukan rapat koordinasi perihal rencana kunjungan tersebut. “Ya, konsolidasi dan kordinasi terus dilakukan untuk mematangkan kunjungan Anies Baswedan,” kata Ketua DPD Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan (Jarnas ABW) Kabupaten Situbondo Yusuf Firdaus, seperti dilansir KBA News, Rabu, 7 Desember 2022. Menurut Yusuf, dari hasil rapat koordinasi tersebut, rencanannya Anies akan melakukan kunjungan selama tiga hari 21-23 Desember 2022. Lokasi pertama yang dikunjungi di Sampang Madura. Konsep acara di Sampang berupa rapat terbuka, diprediksi dihadiri puluhan ribu warga. “Lokasinya (nanti) di Alun-alun. Undangan sekitar 11.000 orang, mungkin yang datang lebih, karena semua kiai dan habaib di Pulau Madura siap datang ke Sampang,” jelasnya. Setelah dari Sampang, dijadwalkan Anies Baswedan menuju ke Bangkalan. “Agendanya ziarah di makam Syaichona Cholil Bangkalan,” imbuhnya. Dari Bangkalan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini berlanjut ke Kota Batu. “Makan malam dan menginap di Malang Hotel Tugu,” ungkapnya. Keesokan harinya atau 22 Desember 2022, alumni FE UGM Jogjakarta ini melanjutkan roadshow di pasar sayur sebelum Subuh. “Salat jamaah Subuh di Masjid Ayani dan memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),” kata Firdaus. Siang harinya, sekitar pukul 12.00 WIB dari UMM menuju ke Kota Blitar naik helikopter dan mendarat di stadion. Di Kota Blitar, Anies akan melakukan ziarah di Makam Bung Karno yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 152, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Setelah dari Blitar, suami dari Fery Farhati ini menuju Tebuireng di Jombang. Agendanya berziarah di makam pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng Jalan Irian Jaya, Kecamatan Giwek, Jombang. “Setelah ziarah Mbah Hasyim dan Gus Dur, lanjut ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah pimpinan Kiai Asep. Setelah magrib lanjut ke Surabaya dan ziarah ke Makam Sunan Ampel sekira pukul 21.00 WIB,” ungkapnya. Setelah bermalam di Surabaya, keesokan harinya, 23 Desember 2022 menuju ke Jember. Untuk lokasi di Jember ini masih dimatangkan teknis dan lokasi yang akan dikunjungi. (mth/kba)
POPULER
