ALL CATEGORY
Jokowi Memang Sudah Tidak Bisa Dipercaya
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SKENARIO \"the real ruler\" oligarki soal Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan atau memajukan boneka untuk Pilpres 2024 sudah banyak dibaca publik. Beberapa pengamat sudah memberi \"warning\". Hanya yang kini agak menarik adalah bahwa skenario tersebut dikemukakan lantang oleh kader PDIP Masinton Pasaribu dalam salah satu acara yang kemudian viral. Pembiaran atas ucapan kadernya itu memberi sinyal bahwa PDIP memang sejalan dengan pandangannya. Publik melihat di akhir masa jabatan periode kedua Jokowi ini Ketum PDIP Megawati sering \"memelototi\" ulah Jokowi yang sepertinya berjalan sendiri atau berjalan bersama oligarki. Petugas partai yang tidak menjalankan tugas partainya. Sejak awal meskipun PDIP sebagai pemenang Pemilu dan sukses menjadikan Jokowi sebagai Presiden akan tetapi Jokowi tidak penuh berada dalam kendalinya, bahkan dalam beberapa hal menjadi \"petugas durhaka\" dengan mengancam, menghukum dan menantang kebijakan partai. KPK yang \"mengejar\" kader PDIP dan mendorong Ganjar Pranowo sebagai Capres untuk \"menyaingi\" Puan Maharani adalah contoh sikap berseberangannya itu. Mengenai semangat tiga periode yang secara ambivalen dimainkan Jokowi dimana di depan seperti menolak tapi di belakang terus \'blusukan\' sebenarnya ditentang keras oleh rakyat. Semangat itu tidak sesuai dengan aturan Konstitusi. Begitu juga dengan perpanjangan masa jabatan. Rakyat tidak akan bisa menerima. Suara yang dikemukakan oleh Bahlil, Zulhas, Cak Imin, Bamsoet dan lainnya itu sangat tidak berdasar. Alasan yang dikaitkan dengan pandemi Covid 19 adalah dalih politik yang mengada-ada atau diada-adakan. Suara lantang kader PDIP Masinton Pasaribu sesungguhnya sama atau sejalan dengan aspirasi rakyat pada umumnya. Karenanya wajar jika PDIP harus segera keluar dari kandangnya untuk bersama rakyat menentang semangat dan kekuasaan oligarki Pemerintahan Jokowi. Jokowi sudah jelas gagal membawa bangsa pada kehidupan yang bermartabat dan berkedaulatan rakyat. Apalagi sejahtera, adil dan makmur. Demikian juga dengan pengajuan boneka oligarki. Hal ini tentu menyakitkan dan membodohi rakyat. Betapa nista rakyat jika disodori seorang pemimpin yang berkategori boneka. Indonesia bukan panggung sandiwara atau tempat pertunjukan wayang yang bisa dimainkan untuk sekedar mengacak-acak perasaan penonton. PDIP adalah pemenang Pemilu, PDIP pula yang menjadikan Jokowi sebagai Presiden. Ternyata Jokowi itu tidak amanah dan terlalu banyak membuat masalah. PDIP harus ikut bertanggung jawab pada rakyat dengan segera mencabut mandat. Mendesak Jokowi untuk segera mundur adalah jalan PDIP berdasarkan Tap MPR No VI tahun 2000. Jika ngotot atau tidak mau, maka PDIP dapat memelopori upaya meminta DPR agar memulai penggunaan Pasal 7A UUD 1945 yakni memundurkan Presiden. MPR kelak yang menentukan. Sangat kuat dugaan bahwa rakyat akan mendukung. Partai-partai politik yang masih ingin mendapatkan dukungan dari rakyat tentu akan bersama-sama PDIP dalam menjalankan mekanisme konstitusional ini. Situasi kebangsaan kita sudah sangat parah, Jokowi sudah tidak dapat dipercaya. Bahkan berbahaya. Saatnya berbuat untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Sejarah tengah menunggu siapa yang mampu berbuat untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Pilihannya : \"take it or leave it\". Bandung, 13 Desember 2022
Tokoh-tokoh Hebat Penerima Pangkat Tituler, Bukan Tokoh Kaleng-Kaleng
Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, para tokoh hebat negeri ini pernah menerima pangkat tituler sesuai jasa-jasa, kontribusi, dan kapasitas serta keilmuannya yang mumpuni. Sebagai wartawan, Selamat Ginting pernah meliput pemberian pangkat tituler kepada maestro musik Ahmad Idris Sardi di Kodiklat Angkatan Darat di Bandung, tahun 1996. Sebagai Komandan Kodiklatad saat itu Mayor Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. “Idris Sardi adalah salah satu begawan musik Indonesia. Violis itu juga menyandang predikat mestro musik. Sehingga sangat wajar diberikan pangkat Letnan Kolonel (letkol) Corps Ajudan Jenderal Angkatan Darat dan memimpin satuan musik militer Angkatan Darat,” ujar Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Ahad (11/12/2022). Pemberian pangkat Letkol Tituler Angkatan Darat terhadap Deddy Corbuzier menuai kritik tajam. Hal ini karena Deddy dianggap tidak punya kontribusi khusus untuk TNI. Berbeda dengan sejumlah tokoh lain yang juga menerima pangkat tituler dari TNI. Mereka memiliki kapasitas dan jasa bagi TNI. Salah satunya adalah violis Idris Sardi. Selamat Ginting menceritakan, sebagai wartawan yang lama meliput di lingkungan militer, ia mengetahui awal mula rencana pemberian pangkat Letkol CAJ (Tituler) Ahmad Idris Sardi. Berawal saat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Wismoyo Arismunandar pada sekitar tahun 1994 mengundang Idris Sardi ke Mabesad. “Ketika itu Jenderal Wismoyo menanyakan kepada Idris Sardi, bagaimana musik Angkatan Darat? Dijawab Idris Sardi, ini parah sekali di telinga saya, tak masuk dalam irama musik yang enak didengar. Kemudian terpikirlah oleh Wismoyo untuk meminta Idris Sardi melatih musik Angkatan Darat,” ujar Selamat Ginting. Namun pemberian pangkat tituler terhadap Idris Sardi, kata dia, baru terlaksana di era KSAD Jenderal R Hartono, tahun 1996. Menurut Selamat Ginting, kapasitas Idris Sardi memang luar biasa, karena berhasil memimpin satuan musik AD dengan baik. Awalnya Idris kesulitan untuk memerintah personel militer, karena posisinya sebagai sipil. Akhirnya diputuskan untuk memberikan pangkat Tituler, sehingga dia berhak dihormati sebagai personel militer. “Dan hasil karyanya luar biasa. Dia membuat sejumlah mars satuan termasuk aransemen mars Kopassus. Jadi, kalau kita lihat sekarang satuan musik militer AD tampil di sejumlah perhelatan internasional, itulah buah karya Idris Sardi,” ujar Ginting. Berbeda dengan pemberian pangkat Letkol Tituler ke Deddy Corbuzier, Selamat Ginting mengaku terkejut. Apalagi ketika dia melihat pangkat melati dua yang dikenakan Deddy tapi tidak ada tanda corps. Dia melihat tanda pangkat yang digunakan Deddy Corbuzier polos seperti pangkat jenderal. Berbeda dengan Idris Sardi yang tanda pangkatnya dilengkapi tanda Korps Ajudan Jenderal. Ketika Idris Sardi sudah resmi menyandang pangkat Letkol CAJ Tituler, langsung disarankan oleh Mayjen Luhut Binsar Panjaitan agar gaya hidupnya menyesuaikan dengan gaya hidup militer. Luhut saat itu meminta Idris Sardi untuk rajin berolahraga agar bentuk tubuhnya bagus. Seperti diketahui Idris Sardi memang tampilannya ramping. Para Tokoh Bangsa Menurut Selamat Ginting, ada sejumlah tokoh yang pernah menerima pangkat titular, salah satunya Menteri Pertahanan tahun 1948-1950, yakni Letnan Jenderal TNI (Tituler) Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu negara dalam keadaan bahaya perang setelah agresi militer Belanda. Pemberian pangkat titulernya pada awal tahun 1950 dan kapasitas Sri Sultan HB IX apalagi jasanya terhadap bangsa dan negara tidak diragukan. Termasuk juga kepada Jenderal Mayor TNI (Tituler) Daud Bereuh sebagai Panglima Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. “Saat itu belum ada pangkat Brigjen. Jadi dari Kolonel di atasnya adalah Jenderal Mayor. Daud Bereuh diberikan penghargaan pangkat titular, karena memimpin perang melawan Belanda, sehingga tidak diragukan darma baktinya,” ujar Ginting. Selanjutnya, kata dia, pada masa kondisi perang ganyang Malaysia (Dwikora) tahun 1964. Presiden Sukarno dalam posisi memimpin Komando Operasi Tinggi (KOTI) memberikan pangkat perwira tinggi tituler untuk tiga wakil perdana Menteri (waperdam). Mereka adalah Jenderal TNI (Tituler) Chaerul Saleh, Marsekal TNI (Tituler) Subandrio, Laksamana TNI (Tituler) J Leimena. Pemberian pangkat tituler itu dilakukan pada perayaan 17 Agustus 1964. Selanjutnya pada Desember 1964, Presiden Sukarno juga memberikan pangkat Jenderal TNI (Tituler) untuk Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani. “Saya pernah ke rumah Roeslan Abdulgani dan mewawancarainya. Di rumahnya terpampang foto Roeslan menggunakan seragam jenderal bintang empat. Mereka-mereka yang menerima pangkat tituler itu punya tugas khusus dalam kondisi Indonesia sedang berperang melawan Malaysia,” ujar Ginting. Termasuk pada masa Orde Baru, lanjut Selamat Ginting, Presiden Soeharto pernah memberikan pangkat Brigjen TNI (Tituler) kepada Nugroho Notosusanto. Nugroho adalah ahli sejarah, seorang profesor sejarah. Dia juga mantan tentara pelajar yang selama empat tahun pernah berjuang melawan penjajah. “Negara membutuhkan Nugroho, karena saat itu front komunis menulis sejarah mereka tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Presiden Soeharto meminta Nugroho menuliskan sejarah dan memberikan jabatan sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI,” ungkap Ginting. Dikemukakan, begitu juga sejumlah pilot direkrut TNI Angkatan Udara dan diberikan pangkat Letkol Penerbang (Tituler). Mereka memiliki keahlian dan diberi tugas menerbangkan pesawat TNI. Jadi jelas punya ilmu dan keahlian yang dibutuhkan negeri, sehingga diberikan pangkat tituler. “Mereka bukan kaleng-kaleng, tapi punya kapasitas dan kapabilitas serta jasa untuk bangsa dan negara,” ujar Ginting penuh sindiran. Dikemukakan, jika negara mau memberikan pangkat tituler, sebaiknya melihat kapasitas tokohnya serta kontribusinya. Ia memberikan contoh, misalnya Prof Dr Budi Santoso, satu-satunya sipil yang pernah memimpin Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), tapi tidak diberikan pangkat perwira tinggi bintang tiga tituler. Begitu juga tokoh-tokoh sipil yang pernah menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), seperti Prof Dr Ermaya Suradinata, Prof Dr Muladi, Prof Dr Budi Susilo Supandji, dan Gubernur Lemhannas saat ini Dr Andi Wijayanto. “Mengapa tokoh-tokoh itu tidak diberikan pangkat Letjen/Laksdya/Marsdya tituler? Mereka jauh lebih pantas menerima itu daripada seorang youtuber terkenal,” ucap Ginting menyindir. Belum lagi, kata dia, sejumlah wartawan perang atau yang pernah meliput sejumlah operasi militer. Sama sekali tidak diberikan pangkat tituler, padahal mereka jauh lebih pantas untuk menerimanya. Salah satunya, seperti wartawan perang Hendro Subroto. “Mendiang Pak Hendro Subroto itu wartawan senior yang penuh dengan pengalaman operasi perang, seperti terjun payung di Irian Jaya juga di Timor Timur. Punya sejumlah tanda jasa militer. Mana penghargaan negara terhadap Hendro Subroto?” kritik Ginting. Ia menyindir, jangan-jangan sebentar lagi selebritas Raffi Ahmad atau youtuber Atta Halilintar akan diberi pangkat tituler juga. “Pemerintah mestinya jangan obral pangkat titular kepada sembarang orang hanya karena popularitas,” pungkasnya. (mth/sgo)
Meski Kesulitan, Piala Dunia FIFA Membangkitkan Antusiasme Warga Gaza
Gaza, FNN - Piala Dunia FIFA membangkitkan antusiasme warga Gaza meski mereka sedang dilanda kesulitan.Omar Baalousha yang berusia 40-an tahun datang ke aula umum Saad Saiel lebih awal, agar bisa mendapatkan kursi barisan depan untuk menyaksikan pertandingan yang ditayangkan di sebuah televisi layar lebar di tengah aula tersebut.\"Di sini, saya bisa merasakan antusiasme penuh dari para suporter lainnya yang bereaksi terhadap setiap gol, seolah-olah saya berada di stadion di Qatar,\" kata ayah enam anak itu kepada Xinhua sambil tersenyum.Baalousha menuturkan bahwa seringnya pemadaman listrik di rumah-rumah warga Gaza dan mahalnya biaya berlangganan saluran olahraga juga menjadi alasan bagi banyak orang untuk pergi ke kafe dan aula umum demi menonton pertandingan.Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini tidak dapat disaksikan secara langsung oleh orang-orang di Gaza, mengingat blokade ketat yang diberlakukan Israel membuat sebagian besar warga Gaza tidak mungkin bisa pergi ke Qatar untuk menonton Piala Dunia.Namun, menonton pertandingan menjadi kegembiraan yang jarang terjadi, dan dihargai oleh banyak warga Gaza.\"Momen-momen seperti ini membantu kami melupakan kehidupan kami yang sulit, dan antusiasme warga Gaza terhadap sepak bola telah membuktikan bahwa kami tidak pernah kehilangan cinta kami untuk kehidupan,\" kata Baalousha.Warga Palestina di Gaza telah hidup di bawah blokade ketat Israel sejak Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menguasai Jalur Gaza pada 2007.Sementara banyak orang memilih menyaksikan pertandingan di kafe, Abu Mohammed al-Jaal memberikan solusi yang berbeda.Pria Palestina berusia 62 tahun itu meletakkan televisi di depan rumahnya dan mengundang semua kerabat serta tetangganya untuk menyaksikan pertandingan.\"Ada banyak orang yang tidak mampu membayar biaya makanan di kafe atau bahkan membayar ongkos transportasi untuk pergi ke aula umum yang memutar pertandingan. Jadi, saya punya ide untuk menciptakan suasana gembira di lingkungan saya,\" ujar al-Jaal.\"Kumpul-kumpul ini membantu kami melupakan berbagai kesulitan sehari-hari, harga yang tinggi, bensin, listrik, dan hal-hal melelahkan lainnya,\" ungkapnya.\"Selama Piala Dunia, kami membicarakan tentang tendangan lucu, ekspektasi, kejutan, dan perasaan kagum,\" imbuhnya.Mohammed Baker, seorang anak laki-laki dari kamp pengungsi al-Shatei di Gaza City barat, juga merasakan suasana pesta sepak bola dunia tersebut saat dia berlari di gang-gang sempit bersama teman-temannya, mencoba \"memeragakan kembali\" pertandingan yang mereka saksikan pada malam sebelumnya.\"Kami datang ke sini untuk bermain sepak bola, meniru pemain-pemain favorit kami. Suatu saat nanti, kami akan menjadi pemain terkenal tidak hanya di Gaza, tetapi juga di kawasan Timur Tengah,\" kata anak berusia 12 tahun itu, yang menyebut dirinya \"Ronaladito\" untuk menghormati idolanya, ikon sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo.(sof/ANTARA)
Semua Pihak Diminta untuk Tidak Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta seluruh pihak untuk tidak berpolitik politik praktis di tempat ibadah. \"Bawaslu mengimbau seluruh pihak, ini masa belum ada penetapan peserta pemilu sehingga diminta menghindari politik praktis di tempat ibadah,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Senin. Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan aktifitas politik praktis yang mengarah pada dukungan atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah. \"Kalau untuk pemilu akan hadir pada 2024 tidak masalah, tapi ada pernyataan dukungan di tempat ibadah, apa pun tempat ibadahnya maka kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak menahan diri,\" kata dia.Karena, menurut Bagja, hal itu akan mengganggu proses ke depan dan mengganggu situasi kondusif proses pemilihan umum yang digelar. \"Imbauan ini disampaikan meskipun peserta Pemilu 2024 yang akan ditetapkan KPU dan tahapan kampanye pemilu belum dimulai,\" kata dia. Bawaslu mengingatkan bahwa aktivitas kampanye di tempat ibadah dilarang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aktivitas kampanye di tempat ibadah menurut UU Pemilu dapat dijerat sanksi pidana. Sebelumnya Bawaslu menerima penyampaian laporan oleh pelapor atas nama MT pada 7 Desember 2022 dengan Nomor Penyampaian Laporan 001/LP/PL/RI/00.00/XII/2022. MT melaporkan peristiwa dugaan penandatanganan petisi dukungan jadi presiden dengan terlapor AB. Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh.(sof/ANTARA)
Kelancaran Arus Lalu Lintas pada Operasi Lilin 2022 Menjadi Fokus Polri
Jakarta, FNN - Polri tengah mempersiapkan pelaksanaan operasi pengamanan Natal dan tahun baru dengan sandi Operasi Lilin 2022, salah satu fokusnya pada kelancaran lalu lintas. \"Operasi Lilin sedang kami siapkan dengan fokus kelancaran lalu lintas, penyeberangan antarpulau, dan kenyamanan liburan serta beribadah Natal dan tahun baru,\" kata Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Agung Setya dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Operasi Lilin 2022 bakal digelar di seluruh wilayah Indonesia dengan waktu pelaksanaan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni selama 10 hari, dari H-2 Natal hingga H+2 tahun baru. Namun, Agung belum menyebutkan kapan waktu Operasi Lilin 2022 karena masih dalam persiapan, baik di internal Polri maupun lintas kementerian dan lembaga. Jenderal bintang dua itu menyebutkan akan rapat koordinasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan kementerian/lembaga terkait pada hari Jumat pekan ini. \"Operasi Lilin 2022 mewujudkan kenyamanan dengan adanya keamanan dan ketertiban perlu kerja sama semua pihak. Operasi akan dipimpin oleh Kakorlantas Polri,\" ujarnya. Diperkirakan pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 terjadi lonjakan pergerakan masyarakat mengisi liburan, terlebih pemerintah telah menetapkan cuti bersama Natal pada tanggal 26 Desember karena hari Natal pada hari Minggu (25/12). Pemerintah memprediksi masyarakat memanfaatkan liburan dan cuti bersama Natal serta tahun baru untuk berlibur ke kampung halaman ataupun tempat-tempat wisata. Berkaca pada pengalaman tahun lalu, Polri menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 melibatkan personel gabungan Polri dan TNI beserta unsur dari pemerintah serta mitra kepolisian lainnya berjumlah 179.814 orang.(sof/ANTARA)
Kuliah Maulid Rocky Gerung: Rasulullah Mengedepankan Etikabilitas Dalam Mencari Pemimpin
Jakarta, FNN - Rocky Gerung memilih memberikan ceramah publik daripada menghadiri undangan pernikahan Kaesang-Erina Gudono. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Rocky Gerung tidak bisa menghadiri undangan Presiden Joko Widodo karena dia harus menghadiri undangan warga Kembang Tanjong, Aceh, untuk memberikan ceramah publik dalam acara khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad. “Kalau saya memang enggak hadir karena ada acara Maulidan, dan saya mesti kasih ceramah publik. Itu menarik karena orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi,” kata Rocky Gerung. Kanal Youtube Rocky Gerung edisi Senin (12/12/2022) yang biasa dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, kali ini memuat ceramah publik tersebut. Berikut adalah isi ceramahnya. “Ini satu penghargaan luar biasa, dipasangkan sesuatu (peci) yang akan saya ingat terus bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas Kembang Tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi, saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi, saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah plaktat Madinah, yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia. Yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi, sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik, dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari pada abad ke-6 tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan herminolitik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial, yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revolution, sebagai Wahyu. Tidak ada interpretasi setelah itu, satu tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai. Dan tidak ada interpretasi lain. Jadi, orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap, seluruh bayangan manusia tentang kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, maupun kehidupan bernegara. Jadi, saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang menjadi acuan ketika dunia mengalami fatamorgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan Saya belajar filsafat Islam cukup lama 5-6 tahun, dan sekarang masih baca. Tetapi, yang unik pada kita adalah kalau kita merefleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan, leadership dari Nabi Muhammad. Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model bagi sepertiga umat manusia, banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, berarti ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan, yang implementasinya masih macam-macam. Jadi, saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dan yang pertama, yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi, adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Artinya, menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tapi, negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian, yang diajarkan di dalam kitab suci Alquran. Saya membaca banyak versus itu. Kita sekarang ada di dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin, kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Tadi di meja itu, saya sendirian mendengarkan bapak-bapak bicara pakai bahasa Aceh, tapi saya mengerti bahasa tubuh dari enam orang yang sedang bicara di depan saya. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya: jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang: tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Tadi ada kopi sotek (sok tahu tapi ekonomi kurang), nggak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok (sok tahu tapi otak kurang). Ada pemimpin yang sok tahu, tapi otak kurang. Akibatnya, kita berhutang, akibatnya lingkungan rusak, akibatnya keakraban sosial berhenti, itu karena ada seseorang yang punya modal sotok. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu, kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahnya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi, justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi, dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan. Orang frustrasi di mana-mana. Bupati Meranti ngamuk menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi kekayaannya, tidak dikembalikan pada Meranti. Dan dia bahkan menantang kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada Meranti, dia mau mungkin dia berpikir lebih baik jadi bagian dari provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi, Bupati Paser Utara, tempat ibukota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas baru. Sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibukota negara tanpa akal itu artinya tempat tukar tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para Bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada kerusakan lingkungan. Di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal, doktrin Islam adalah pelihara, hormati, semua makhluk. Jadi, IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan, karena seolah-olah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar-makhluk, penghormatan antar-makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etis. Saya pernah membaca kuliah atau khotbah terakhir Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari ini orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih, kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia ke-2. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad, dalam perspektif itu, bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khotbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu, kepada para pemimpin, untuk pergi kembali pada moral call. Jadi, hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan dan orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan, ketika masyarakat Arab mengalami penzaliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca baca baca. Itu isi pertama, dalil pertama dari Qur\'an. Baca baca baca, belajar belajar belajar, pikir-pikir-pikir, Iqro Iqro Iqro, bukan kerja kerja kerja. Jadi, kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian-bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris dan dimensi exoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kekhusukan individual. Khusuk dia mengalami gejala esoteris. Fenomena esoteris berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta, bagian yang rahasia dari manusia, yang kita sebut iman. Tapi ada bagian yang exoteris itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi, nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung, non-muslim, bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris dan ada bagian exoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Suatu waktu saya berceramah di Universitas Gontor, di Jombang, juga dikritik. Padahal, saya bicara tentang keadilan sosial. “Tapi Anda kasih kritik kepada Pak Jokowi.” Ya, jelas Pak Jokowi tidak memberikan keadilan sosial. Apa yang salah. Suatu waktu saya berceramah di Ngruki, pesantren yang dianggap sarang teroris. Saya diundang di situ dan kita berdebat tentang keadilan sosial. Saya diundang, ketika itu Ustad Abu Bakar Baasir masih ada di penjara. Adiknya mendampingi saya. Ada 5000 orang dengerin uraian saya, pakai televisi di luar. Lalu polisi datang, “Pak Rocky hati-hati, ini sarang teroris,” katanya. Saya bilang, saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. “Iya, tapi ini sarang teroris,” diulang-ulang. Saya bilah saya tahu kalau ini sarang teroris, ini juga sarang intel. Logikanya begitu. Di mana ada teroris, pasti ada intelijen di situ. Ini kampung teroris, pasti ini kampung intel. Kan dengan mudah kita tahu. Kalau seseorang bisa mengatakan ini seorang teroris, artinya di situ juga ada aktivitas intelijen. Entah untuk mengkontai, untuk deradikalisasi, atau untuk memprovokasi. Biasa dalam kehidupan intelijen. Jadi, kita balik pada tema, kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan. Kalau kita sekadar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis, dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, enggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Kenapa begitu? Karena ada keyakinan di dalam perjuangan, yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan dan jihad anti-kedunguan itu yang seharusnya.(ida)
Bupati Cianjur: Korban Meninggal Capai 600 Orang
Cianjur, FNN - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana gempa bumi Cianjur 5,6 Magnitudo menjadi sebanyak 600 orang karena sebagian besar tidak terdata, sedangkan korban meninggal tercatat 335 ditambah delapan orang yang belum ditemukan.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Senin mengatakan, jumlah korban bertambah setelah dilakukan pendataan ulang, di mana sekitar 265 korban gempa yang meninggal tidak dilaporkan namun langsung dimakamkan oleh keluarganya.“Banyak yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akibat gempa, setelah dilakukan pendataan ulang jumlahnya mencapai 600 orang yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Pacet, Cugenang, Cianjur, dan Warungkondang,” katanya.Bupati menjelaskan di Kecamatan Cugenang saja 400 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut, termasuk delapan orang yang belum ditemukan, ditambah dari Kecamatan Pacet, Cianjur dan Warungkondang karena sudah dikubur tapi tidak dilaporkan, sehingga mereka tidak masuk dalam daftar di Pemkab Cianjur.Pihaknya meminta RT/RW dan perangkat desa mendata ulang warga yang meninggal akibat gempa dan tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, hingga ditemukan sebanyak 600 orang meninggal akibat gempa.“Data korban meninggal berdasarkan nama per alamat dengan surat keterangan kematian dari pemerintah desa, sehingga data tersebut akan diteruskan ke Kemensos agar keluarga yang ditinggalkan dapat menerima uang duka,” ujarnya.Ia menjelaskan di Kecamatan Cugenang saja terdata 400 orang korban meninggal dunia akibat gempa termasuk delapan orang yang belum ditemukan, ditambah dari Kecamatan Pacet, Cianjur dan Warungkondang karena sudah dimakamkan tapi tidak dilaporkan, sehingga tidak masuk dalam daftar Pemkab Cianjur.Uang duka akan diserahkan di akhir tahun kepada ahli waris setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial.“Sudah kami serahkan dan akan segera dicairkan dari Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya akan dibagikan kepada ahli waris di akhir tahun,” kata Herman Suherman. Sebelumnya, Pemkab Cianjur mencatat korban tewas akibat gempa di Cianjur bertambah menjadi 335 orang setelah tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah bocah laki-laki berusia 11 tahun di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, sedangkan delapan lainnya masih dalam keadaan meninggal. sedang dicari. (ant)
Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur
Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua Umum PB HMI, Mantan Penasihat KPK PAGI tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru. Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erina Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin, 10 Desember 2022. Ini dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Joko Widodo kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Ferdy Sambo dengan Satgasusnya yang konon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara itu tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresidenan ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana. Derita Cianjur Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumah saya di bilangan Depok, bergetar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. Ada juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp 1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp 38,5 triliun. Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November 2022. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. “Nanti dibantu Rp 50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp 25 juta, yang ringan Rp 10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso”. Semoga saja tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya, Kaesang. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp 71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan Rp 63 miliar. Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan), kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT, ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman. Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 29 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah? Kaesang mulai berbisnis pada 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang? Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul Mal. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relatif singkat? Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran Rakabuming yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK? Bagaimana sikap KPK? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiku? Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mal. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawa banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal. Pejabat yang Krisis Moral Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu triliun rupiah. Bahkan, melebihi satu triliun rupiah. Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp 11,2 triliun. Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memperoleh ghonimah dari pampasan perang. Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukkan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relatif banyak. Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengkonsumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. Terlontarlah ucapannya: “Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengkonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: “Celaka! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan.” Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. Keluarga 135 korban stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung Semeru, Lumajang, Jatim masih status awas sampai tanggal 19 Desember. Apalagi, selama hampir tiga tahun ini, akibat Covid 19, banyak kasus PHK. Pengangguran meningkat. Harga barang kebutuhan sehari-hari meroket. Pada waktu yang sama, anda, keluarga dan para Menteri bersuka ria dalam gemerlapan hotel, makanan, minuman, dan para relawan. Ada pula para pejabat datang ke Solo mengendarai jet pribadi. Apakah hal-hal tersebut tidak mengganggu nurani bapak, keluarga dan para Menteri ketika bersuka ria di Yogya dan Solo? Soal keislaman, saya tahu kalau Jokowi sangat minim pengetahuannya. Tapi, bukankah ada Wakil Presiden yang seorang ulama? Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum MUI. Kok tidak menasihati Jokowi yang salah kaprah tersebut. Apakah pak kiai sudah luntur keulamaannya? Tragis! Depok, 11 Desember 2022. (*)
Putri Candrawathi Mengaku Tidak Pernah Jadikan Yosua Sebagai Karungga
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah, Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menjadikan Yosua sebagai kepala rumah tangga (karungga) di kediaman Ferdy Sambo.\"Saya tidak pernah menjadikan Yosua (sebagai) karungga,\" kata Putri Candrawathi ketika menyampaikan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.Pernyataan tersebut merupakan jawaban Putri terhadap pertanyaan hakim mengenai ada atau tidaknya istilah karungga.Ketika hakim meminta kepada Putri menjelaskan lebih lanjut terkait karungga, Putri mengatakan bahwa mungkin saja para ADC (aide-de-camp/asisten pribadi atau sekretaris dari orang berpangkat tinggi) yang menyebut Yosua sebagai karungga karena membantu kas operasional untuk pengadaan-pengadaan rumah tangga.\"Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin ADC yang menyatakan Yosua karungga karena membantu kas operasional. Untuk pengadaan-pengadaan rumah tangga dikelola Yosua. Mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga,\" ucap Putri menjelaskan.Putri pun mengaku tidak tahu bahwa ada istilah jabatan karungga di antara para ajudan dan ART Ferdy Sambo.Berdasarkan keterangan Putri Candrawathi, Brigadir J mulai menjadi sopirnya sejak Oktober 2021.Ia mengatakan bahwa Ferdy Sambo menunjuk Brigadir J untuk menjadi sopirnya karena Putri memiliki aktivitas sebagai bendahara umum pengurus pusat organisasi Bhayangkari.\"Kebetulan saya adalah bendahara umum Bhayangkari pengurus pusat, jadi aktivitas untuk ke kantor Bhayangkari. Jadi, Pak Ferdy Sambo menunjuk Dik Yosua sebagai driver saya,\" kata Putri.Ia pun menjelaskan sejumlah tugas Brigadir J selama bertugas mendampingi Putri Candrawathi dalam kegiatan Bhayangkari.\"Yosua ini biasanya berhubungan dengan staf Bhayangkari untuk menerima laporan-laporan keuangan yang di mana saya setiap minggunya harus menandatangani dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada Ibu Kapolri,\" tutur Putri melanjutkan.Dalam persidangan ini, Putri Candrawathi dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma\'ruf. (ida/ANTARA)
Viral, Bupati Meranti, Riau, Ngamuk ke Dirjen Keuangan: Saya Eneg Lihat Muka Bapak!
Jakarta, FNN - Dalam dua hari terakhir ini, kita dikejutkan oleh sebuah video kemarahan Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil, kepada seorang pejabat dari pemerintah pusat. Dalam potongan video yang viral tersebut, Bupati Adil sangat marah karena merasa kekayaan daerahnya, terutama sumur-sumur minyaknya, dikuras oleh pemerintah pusat. Namun, bagi hasilnya sangat rendah. Akibatnya, walaupun Meranti merupakan kabupaten penghasil minyak, tetapi rakyatnya miskin. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (11/12/2022) “Saya mencoba mengecek bagaimana fakta sesungguhnya. Rupanya kemarahan Muhammad Adil terjadi saat berlangsung rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia, Kamis, 8 Desember 2022, di Pekanbaru, Riau,” ujar Hersu. Rupanya, menurut Hersu, Muhammad Adil tidak puas dengan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Ali Firman, tentang bagaimana bagi hasil dari pertambangan minyak di Meranti. Dalam video tersebut, Bupati Meranti, Muhammad Adil, mengatakan bahwa Meranti adalah daerah penghasil minyak, tapi termiskin se-Indonesia. Mereka miskin karena uang yang menjadi hak mereka tidak diberikan. “Bapak bilang dibagi rata, ke mana, se-Indonesia atau apa? Minyak kami 103 sumur sudah kering. Meski miskin total, kami tidak perlu bantuan dari pusat, serahkan saja duit minyak kami, selesai. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Aturannya sudah ada semua, Pak. Pertanyaan kami, mengapa tidak dibagikan kepada kami. Dolarnya naik dari 60 ke 100, liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel perhari. Lah, duitnya kok malah berkurang,” ujar Bupati. Pejabat pemerintah pun memberikan tanggapan bahwa formula pembagian sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang adalah 85% untuk pemerintah pusat, 15% untuk pemerintah daerah. Bukan hanya penghasil yang dibagi, tapi juga diberikan untuk daerah-daerah lain, yaitu daerah yang berbatasan, daerah pengolahan, dan daerah lain untuk pemerataan. Namun, yang ditekankan oleh Bupati Adil, dulu hanya 3000 sampai 4000 barel, sekarang sudah hampir 8000 per hari, kenaikan yang signifikan. “Sekarang kami naik, paling banyak dibornya. Pertanyaannya, mengapa duit kami tak dibalikkan?” tanya Bupati. Bupati minta agar daerahnya menjadi prioritas meski harus ada pemerataan. Apalagi Pak Jokowi juga menargetkan bahwa tahun 2024 wajib nol persen. “Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi covid, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia, 41 ribu penganggurannya. Pertanyaannya, mengapa uang kami dulu 114 sekarang 115, naiknya cuma 700 juta,” tegas Bupati lagi. “Pertanyaannya, minyaknya banyak, duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Apakah uang (kami) dibagi ke seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami, ini pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata? Tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak,” tegas Bupati. Untuk mengatasi suasana yang semakin panas tersebut, akhirnya pejabat pusat minta agar timnya Bupati bisa bertemu dengan tim dari pusat untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungannya. Di akhir pembicaraan, Bupati mengatakan bahwa dirinya sudah melapor kepada pembinanya, yaitu Pak Tito, Mendagri. Kalau tidak bisa juga, Bupati mengajak ketemu di Mahkamah karena Bupati akan mengajukan gugatan ke Mahkamah. Yang mencengangkan, mengakhiri pembicaraannya, Bupati mengatakan, “Izin Pak, saya eneg mandang Bapak di sini, izin aku tinggalkan ini ruangan.” (ida)
POPULER
