ALL CATEGORY
Jaksa Akan Menghadirkan Paksa Dua Saksi yang Menghalangi Penyidikan
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel, mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum akan menghadirkan dua orang saksi, yakni anggota Divisi Propam Polri, Radite Hernawa dan Agus, dengan paksa terkait kasus menghalangi penyidikan. “Penuntut umum akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi (Hernawa dan Agus), bahkan tadi disampaikan juga akan menghadirkan secara paksa,” kata Suhel dalam persidangan menghalangi penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.Hendri Yosodiningrat selaku penasihat hukum Nurpatria dan Kurniawan berpandangan bahwa kedua saksi tersebut, yakni Hernawa dan Agus, harus dihadirkan untuk menguji kebenarannya di muka sidang.Ia mengungkapkan, tim penasihat hukum telah membaca berita acara terkait kedua saksi tersebut dan berpendapat bahwa saksi bukanlah saksi faktual maupun sebagai ahli.Pihak penasihat hukum menilai jawaban-jawaban kedua saksi itu di dalam berita acara tidak menyebutkan dasar hukum, sehingga Yosodiningrat ingin menguji kebenaran atas keterangan tersebut dengan menghadirkan para saksi.“Ia menjawab jawaban itu dengan tidak menyebutkan dasar hukumnya apa, seakan-akan mengatakan bahwa perbuatan ini salah, ini nggak boleh, ini keterangannya sebagai ahli atau apa? Ini yang perlu kami uji kebenarannya di muka sidang,” kata dia, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.Oleh karena itu, ia juga meminta kepada tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Hernawa dan Agus secara paksa.Di sisi lain, Ketua RT di Komplek Polri Duren Tiga, Seno Sukarto, juga berperan sebagai saksi dalam perkara penghalangan penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan.Akan tetapi, Sukarto berhalangan untuk menghadiri persidangan dikarenakan terbaring sakit, sebagaimana keterangan jaksa penuntut umum.Dengan demikian, tim jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan saksi Sukarto. Dalam BAP tersebut, dia bersaksi bahwa terjadi penggantian DVR CCTV tanpa seizin dia selaku ketua RT.(Ida/ANTARA)
TMMD 2023 Bisa Diarahkan untuk Memperbaiki Infrastruktur di Cianjur
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebutkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2023 bisa diarahkan untuk membantu perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa di Cianjur dan daerah bencana lainnya.\"Bisa, makanya di TMMD ada dua sasaran. Sasaran fisik dan nonfisik. Yang nonfisik kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ramah lingkungan,\" kata Agus di sela Rapat Paripurna TMMD Ke-115 Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis. Perbaikan infrastruktur itu berupa perbaikan jalan rusak, rumah tidak layak huni dan lainnya sehingga dapat meringankan beban warga yang menjadi korban gempa.TMMD adalah salah satu wujud operasi Bakti TNI yang terintegrasi dan terpadu antarlintas sektoral guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.Kegiatan TMMD pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari penerapan budaya gotong-royong dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama serta bersatu padu untuk membangun daerah.Untuk membantu evakuasi korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, kata Agus, TNI AD telah mengerahkan sebanyak 2.400 personel.\"Hari ini mungkin kita akan tambah lagi supaya lebih cepat penanganannya,\" kata Wakasad.Personel yang dikerahkan itu tidak hanya melakukan evakuasi korban gempa, melainkan juga membantu korban yang mengalami luka-luka akibat gempa.\"Ada yang bertugas melakukan pencarian, ada tenaga medis, kemudian dapur lapangan. Kami siapkan 10 dapur lapangan, tenda-tenda pengungsian, tenda-tenda kesehatan,\" kata jenderal bintang tiga ini.Bahkan, TNI AD mengerahkan anjing pelacak dari K-9 Kopassus untuk membantu melakukan pencarian korban gempa yang saat ini belum ditemukan.\"Kami juga mengirimkan tim psikolog untuk membantu mengatasi masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana tersebut,\" kata Agus.(Ida/ANTARA)
Diberitakan Masuk Angin, Ketua DPD RI: "Saya Bersumpah Tak Ada Barter Politik dengan Jokowi"
Jakarta, FNN - Pernyataan dari ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattality, menjadi perbincangan yang menarik dan kontroversial, sejak kemarin. Hal itu terjadi karena menyangkut perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Kalau soal Dekrit dan kembali ke Undang-Undang Dasar ’45, orang mungkin jarang yang ingat. Yang diingat orang hanya perpanjangan masa jabatan presiden 2 sampai 3 tahun. Bahkan, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sempat menyebut La Nyalla “masuk angin”. Rupanya sebutan ini membuat La Nyalla tidak berkenan, sehingga secara fair Hersubeno Arief memberikan hak jawab kepada La Nyalla Mattality dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (24/11/22). Dalam edisi hak jawab ini, dihadirkan pula Rocky Gerung. “Ya, saya menikmati badai yang ditiupkan Pak La Nyalla, semua orang merasa terguncang. Padahal di belakang itu ada konsep akademis, ada konsep politis, ada konsep kenegaraan, dan kalau dia dicampur maka bingung yang mana arahnya, La Nyalla yang negarawan, yang politisi, atau yang mencari gara-gara,” ungkap Rocky. Berikut klarifikasi La Nyalla. “Posisi saya sebagai negarawan, saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa merajut bangsa agar bangsa kita bisa sejahtera, tidak terjadi polarisasi. Saya mau tanya: kita ini mau cari presiden melalui Pilpres langsung atau melalui MPR? Kalau saya sudah tegas katakan saya ingin kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, yang kemudian diadendum. Itu berarti saya tidak berpikir Pilpres secara langsung, saya berpikir Pilpres melalui MPR. Karena saya sudah berjuang mulai dari amandemen untuk memasukkan independen, nggak bisa. Kemudian kita berjuang yang sudah ditentukan PT 20% kita berjuang untuk 0%, tidak bisa. Akhirnya semua berjalan dengan seterusnya ada Pemilu 2024. Kemudian saya mau katakan bahwa kita ini mau menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli atau UUD tahun 2002. Kalau Pilpres secara langsung, itu konstitusi betul, tapi 2002. Kalau saya sebagai negarawan berpikir bagaimana caranya saya bisa meneruskan perjuangan pendiri bangsa.” “Saya punya konsep sebagai seorang negarawan, konsep saya itu kembali presiden mengeluarkan Dekrit, setelah itu diadendum. Sambil diadendum, Presiden bersama DPR dan DPD silahkan meneruskan perjuangan kenegaraannya sebagai pemerintahan yang sudah terpilih dengan menggunakan undang-undang 2002.” “Kalau kita mau kembali kepada Undang-Undang Dasar ‘45 yang pertama kita harus bisa lakukan adalah membatalkan Pemilu tahun 2024, caranya bagaimana saya nggak tahu, terserah sama orang yang mau kembalikan Undang-Undang 1945. Tapi, kalau tidak ada cara, kemudian Pemilu tahun 2024 dilaksanan, yang ada di dalam otak saya ini sudah sama saja kita akan menyengsarakan rakyat 5 tahun kemudian. Karena sejak adanya 2002, bumi, air, kemudian harta karun kita yang ada di bumi, tidak kita kuasai, tapi dikuasai oleh oligarki.” “Untuk membatalkan, ada dua jalan yaitu membatalkan Pemilu 2024; dan membatalkan pemilu 2024 dengan cara perpanjangan. Saya berpikir praktis saja, kalau memang itu mau diubah kembali pada Dekrit, kita kembalikan masa kira-kira bisa satu tahun ya satu tahun selesai, kalau nggak bisa 2 tahun, dia selesai. Ini tergantung tim yang mengubah. Itu maksud saya.” Menanggapi peristiwa ini, setelah mendengar klarifikasi La Nyalla, Rocky Gerung mengatakan, “Saya ikuti perdebatan publik dua hari dan tajam sekali itu. Dan memang keliru kalau menyebut bahwa La Nyalla masuk angin. Itu salah. Yang terjadi La Nyalla menghembuskan badai. Badai itu yang kemudian jadi perbincangan antara mereka yang percaya dan mereka yang nyinyir, antara mereka yang pesimis dan mereka yang optimis. Saya sebut ini proposal La Nyalla yang menghentakkan kesadaran kita bernegara.” Menurut Rocky Gerung, ada wilayah-wilayah yang kritis dari proposal: pertama, publik menginginkan ada satu perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif itu bukan melalui pemilu, tetapi harus melalui sesuatu yang radikal. Proposal ini proposal radikal karena sifatnya Dekrit yang artinya, ada kedaruratan. Kalau kita baca psikologi publik, semua orang merasa negara ini dalam keadaan darurat, karena tidak percaya lagi bahwa sistem ini akan disempurnakan melalui pemilu 2024. Jadi, kedaruratan itu juga inline dengan sifat dari Dekrit. “Dengan kata lain, proposal dekrit itu sesuai dengan psikologi publik yang menghendaki ada satu radikal break,” tandas Rocky. Proposal Pak La Nyalla ini merupakan satu interupsi yang luar biasa, yang membuat orang kaget. “Itu poin penting dari seseorang yang berupaya untuk mencari jalan di tengah kebuntuan,” ujar Rocky. Kalau Mahkamah Konstitusi menolak argumen judicial review, itu artinya dia tidak mampu untuk menghasilkan jalan keluar dari kebuntuan politik. Sekarang yang kasak kusuk jadi capres ini kan dimulai dari PT 20%: Anies bingung, Prabowo disandera oleh Jokowi, Airlangga dipuji dikit sudah merasa di atas angin, Ganjar cemas-cemas. “Mental politisi kita betul-betul dungu, dia pemimpin tapi akhirnya musti tunggu Pak Jokowi keputusannya,” jelas Rocky. Jadi, keadaan ini membuat rakyat merasa buat apa ada Pemilu kalau setiap calon presiden mesti tunggu restu dari Jokowi. Dalam proposalnya Pak La Nyalla mendalilkan demi kepentingan rakyat banyak, tetapi menurut Rocky hari-hari ini rakyat banyak justru tidak lagi percaya pada Pak Jokowi. Di antara buktinya, Kompas kemarin membuat riset dan hasil riset menunjukkan bahwa rakyat yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi itu akan bermutu, itu tinggal 15%. Jadi justru kalau sesuatu itu disentuh oleh Pak Jokowi jadi berantakan, lanjutnya. Jika akhirnya rakyat bereaksi pada proposal Pak La Nyalla, menurut Rocky, itu karena mereka melihat di situ ada yang inkonsisten: pertama mengusulkan sesuatu yang radikal, bagus, dekrit, untuk menghentakkan bangsa ini bahwa ada yang nggak beres, tetapi kemudian disusulkan dengan perpanjangan masa jabatan. Kondisinya akan lain kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi masih punya semacam tabungan moral, seperti Gus Dur mengeluarkan Dekrit, seperti Bung Karno mengeluarkan Dekrit. “Masalahnya, apakah Pak Jokowi sekarang punya kapasitas moral untuk mengatakan saya keluarkan Dekrit demi bangsa?” Kita percaya bahwa secara institusi hanya presiden yang mampu mengeluarkan Dekrit demi bangsa, demi bangsa yang lagi cemas, demi bangsa yang sedang kehilangan arah. Tetapi, masalahnya orang nggak percaya kalau Jokowi yang mengeluarkan Dekrit. Jadi ketegangan di situ. Tapi publik merasa kalau yang mengeluarkan Dekrit adalah presiden yang bernama Jokowi, itu cuma 15% orang yang akan ikuti, tambah Rocky. “Jadi, yang saya hitung jangan sampai teori Dekrit itu justru dibatalkan oleh opini publik yang tidak sepakat pada orang yang akan mengeluarkan, bukan pada dekritnya. Jadi orang anggap dekritnya bagus tetapi pelaksana dekrit itu yang buruk,” jelas Rocky. Tetapi, sambung Rocky, dia menangkap dari pembicaraan teman-teman di HTN agar memberi kesempatan kepada Pak La Nyalla untuk menunjukkan konsep akademis itu dan menguji pikiran itu. Jangan dibantah dengan seolah-olah menganggap bahwa ada kepentingan. Memang aturannya yang mesti kita perbaiki, di mana pun tempat kita memilih Presiden. Kalau di MPR, orang akan menghitung lagi, efisien atau tidak. Memang efisien, tapi potensi manipolitik sangat buruk karena lebih mudah disogok. Kemudian, lanjut Rocky, kita tahu pak Jokowi diasuh oleh oligarki, jadi memperpanjang Pak Jokowi artinya memperpanjang juga napas oligarki. Kalau mau, lepaskan dulu rantai belenggu oligarki pada Jokowi, baru kita izinkan Jokowi berpikir tentang kenegaraan. Karena sementara ini Pak Jokowi tidak berpikir tentang negara, dia berpikir tentang bisnis, tentang oligarki. Sementara itu, dalam kesempatan ini Hersu memberikan klarifikasi bahwa dirinya menulis “masuk angin” itu dalam tanda petik. Dalam tradisi jurnalistik itu adalah sebuah pertanyaan, bukan tuduhan. Itu yang harus dipahami. “Saya juga dalam stand point yang sama, soal kembali ke dekrit itu kita sepakat karena itu mekanisme konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ’45, tetapi yang menjadi masalah, sama dengan Bung Rocky, banyak orang yang terlalu berpikir apakah tidak terlalu naif menilai bahwa Pak Jokowi itu akan dengan sukarela setelah diberikan kewenangan diperpanjang masa jabatannya dan melakukan Dekrit, kemudian beliau tiba-tiba mundur setelah tugasnya selesai? Karena Pak Jokowi sekarang bersama timnya sedang berjuang dengan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatan,” pungkasnya. (ida)
Spirit Perjuangan Satu Semangat MER-C
Jakarta, FNN - Dalam acara diskusi publik Dwi Mingguan PJMI - BN, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad, menyampaikan MER-C mengusung landasan kemanusiaan yang menjadikannya profesional dan berdiri di semua komunitas. “Kami bersama para relawan mempunyai spirit perjuangan dengan satu semangat bersama berjihad secara profesional dalam bidang medis dan kemanusiaan,\" kata Sarbini. Diskusi Publik tersebut merupakan kolaborasi Barisan Nusantara (BN) dengan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) yang bertema “Respon MER-C terhadap Bencana Kemanusiaan di Berbagai Belahan Dunia” di Kantor Sekretariat Barisan Nusantara, Jatinegara, Jakarta, Rabu (23/11/2022). Sarbini menjelaskan bahwa idealisme kemanusiaan menjadikan MER-C lahir dengan menanamkan nilai amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi pada anggotanya. MER-C yang sudah berdiri sejak 23 tahun lalu itu telah melaksanakan banyak pengabdian baik di dalam ataupun luar negeri. \"MER-C telah melaksanakan ribuan misi kemanusiaan bencana alam, perang dan konflik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak memandang siapapun atau pihak yang harus diberi pertolongan,\" tegasnya. Begitu pun dengan bencana yang tengah terjadi di Cianjur, MER-C selalu sigap dan membantu. \"Dalam misi kemanusiaan gempa Cianjur, saat ini Tim MER-C akan terus melakukan mobile clinic untuk menyisiri wilayah-wilayah terdampak gempa yang belum terjangkau atau masih minim bantuan medis,\" terangnya. (*)
Terdampak Pencemaran Lingkungan dan Ekonomi dari PT LCI di Cilegon, Pedagang Tanjung Peni Cari Keadilan
Jakarta, FNN- Pedagang Tanjung Peni terdampak pencemaran lingkungan dan ekonomi dari PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten. \"Kami sudah membuat laporan ke Kapolres Cilegon terkait permasalahan dampak pencemaran lingkungan dan ekonomi PT LCI tetapi disuruh mediasi dengan LSM bernama Komite,\" kata Koordinator Pedagang Tanjung Peni, Toyyibah kepada wartawan Kamis (24/11/2022). Menurut Toyyibah, LSM Komite justru tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan maupun ekonomi dari PT LCI. \"Pedagang Tanjung Peni tidak mendapat kontribusi dari LSM Komite,\" paparnya. Kata Toyyibah, PT LCI juga tidak memberikan CSR untuk pengembangan UMKM bagi pedagang Tanjung Peni. \"Padahal sebuah perusahaan mempunyai kewajiban CSR sesuai dengan amanat undang-undang,\" jelasnya. Ia mengatakan, karyawan PT LCI yang tidak mendapat gaji sesuai Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK). \"Saya dapat laporan gaji tidak sesuai UMK,\" ungkapnya. Toyyibah juga menyoroti PT LCI yang menyedot pasir laut berdampak kepada nelayan. Penyedotan ini merusak pantai serta menghilangkan mata pencaharian nelayan. \"Penyedotan pasir semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut,\" paparnya (*)
Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Bisa Jadi Model Sosial dalam Mengintegrasikan Sistem Keagamaan ke Sistem Kenegaraan
Jakarta, FNN- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa. \"Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48\', Rabu (23/11/2022). \"Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,\" katanya. Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu\'ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema \'Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta\'. \"Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut. \"Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,\" katanya. Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin \"Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,\" ungkapnya. Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi. \"Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena di sini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Di sinilahperan kedua ormas ini,\" katanya. Ajang Silaturahmi Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi. \"Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,\" kata Din Syamsuddin. Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar. \"Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,\" jelasnya. Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan. \"Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,\" katanya. Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan. \"Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,\" tegasnya. Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama. \"Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,\" kata Marsudi Syuhud. Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. \"Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,\" katanya. Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU. \"Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,\" katanya. Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu. \"Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,\" katanya. Potensi 5 Besar Dunia Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia. \"Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,\" kata Dahlan. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini. \"Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,\" ujarnya. Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak. \"Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini, maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,\" pungkas Dahlan. (Lia)
Negara Kerajaan Republik Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGARA kerajaan atau Monarki adalah negara dimana Pemerintahan dipimpin oleh seorang Raja. Titahnya diikuti dan tidak ada kebijakan yang dapat diambil tanpa persetujuannya. Negara kerajaan adalah negara otoriter. Ada Monarki Absolut dan ada pula Monarki Konstitusional. Monarki berasal dari kata Yunani \"monos\" artinya satu dan \"archein\" Itu pemerintah atau kekuasaan. Presiden yang mirip raja ada tiga, yaitu Soekarno, Soeharto dan Jokowi. Dua Presiden awal memerintah cukup lama sedang Jokowi baru dua periode. Soekarno dan Soeharto figur kuat dengan kapasitasnya sendiri sedangkan Jokowi kuat karena ditopang oligarki baik politik maupun ekonomi. Kerajaan Indonesia dengan \"raja\" Soekarno tercirikan pada demokrasi terpimpin, menggabungkan dan mengendalikan kekuatan politik dalam Front Nasional, membentuk DPR-GR dengan anggota tunjukannya, memelihara PKI dan menghajar lawan-lawan politik. Meminggirkan kekuatan agama. Partai Islam Masyumi dibubarkan. \"Raja\" Soeharto awalnya memiliki kebijakan populis dengan menghabisi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang ingin PKI tidak ada dalam sistem politik di Indonesia. Namun dengan ideologi pembangunan menyebabkan KKN merajalela. Titah Soeharto sulit dibantah dan aparat menjadi alat. Sama saja lawan politik dibungkam. Kebijakan monolit. \"Raja\" ketiga adalah Presiden Jokowi. Jokowi itu pemimpin lemah tetapi dilingkari oleh kepentingan kuat. Sejak awal harus terpilih kembali dengan cara licik, tidak mundur sebagai Presiden, membatasi calon hanya dua pasang melalui PT 20 %, dicurigai otak atik angka dengan mengendalikan KPU, Bawaslu, dan MK. menteror lawan politik dengan pembunuhan, serta menjadikan DPR sebagai tukang stempel. DPR tukang stempel dengan cepat menyetujui UU penggunaan dana Covid 19, UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Minerba dan UU MK. Mahkamah Konstitusi (MK) yang terhormat ternyata berada di bawah ketiak Jokowi. Apalagi Ketua MK ditarik menjadi adik ipar Jokowi. Nuansa KKN. KKN pula yang membuat putera Jokowi Gibran menjadi Walikota Solo. Menantunya Bobby Nasution menjabat Walikota Medan. Ini adalah sejarah bahwa anak dan menantu menjadi Kepala Daerah. Hanya gaya \"raja\" yang mampu menempatkan Kepala Daerah orang tunjukan. Sebanyak 272 Kepala Daerah ditunjuk secara tidak demoratis. Untuk masa jabatan yang tidak pendek, hingga 2024. \"The King can do no wrong\"--Raja tidak pernah salah. Jokowi sebagai \"raja\" memang tidak pernah merasa bersalah. Tewasnya 894 petugas Pemilu 2019 disikapi dengan santai. Begitu pula dengan 9 peserta aksi di depan Bawaslu, pembantaian 6 anggota laskar FPI, pembunuhan keji dr Sunardi, hingga peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan 125 penonton akibat gas air mata. Lawan politik ditangkap dan ditahan. Nama Soekarno berkaitan dengan Adipati Karna dalam kisah kerajaan Astina anak Dewi Kunti dan Batara Surya. Soekarno memiliki dalang kesayangan dalam memainkan wayang Ki Gitosewoko. Pecarian wangsit dilakukan di Gunung Munara Bogor, Goa Ratu Cilacap, Goa Istana Banyuwangi, dan lainnya. Sedangkan Soeharto mengidolakan tokoh Semar dari kerajaan Amarta. Pengayom Pandawa yang selalu tersenyum. Gelar dirinya juga \"The Smilling General\". Konteks sejarah kekuasaannya dimulai dengan \"Super Semar\" Surat Perintah Sebelas Maret. Tempo 10 Februari 2008 menulis \"Dari Gua Semar Wangsit itu Berasal\" mengulas tempat Soeharto melakukan ritual pencarian wangsit. Jokowi membeli lukisan dari Seniman Lekra PKI Joko Pekik dengan harga milyaran berjudul \"Petruk Dadi Ratu, Semar Kusirnya\". Kisah Petruk rakyat jelata yang jadi raja. Memerintah dengan tidak amanah, tidak direstui Dewa dan membuat kekacauan di kerajaan. Mendapatkan kekuasaan secara curang atau tidak absah. Jokowi akan memasang lukisan \"Petruk Dadi Ratu\" di Istana baru IKN Kalimantan Timur. Kini tugas kita sebagai rakyat Indonesia untuk berjuang mengembalikan sistem pemerintahan ke aras Demokrasi. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara Kerajaan Republik Indonesia. Bandung, 24 Nopember 2024
Pelukis Raden Saleh Ikut Pemberontakan?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PADA tahun 1869/1870 pelukis Raden Saleh diperiksa polisi Belanda karena disangka terlibat pemberontakan Tambun 1869 yang dipimpin Rama Ratu Jaya. Rama sendiri tewas di medan laga. Penberontakan Tambun bagian dari seri pemberontakan petani. Berikut kronologi pemberontakan petani. 1. Penyulut: pemberlakuan tanam paksa oleh penguasa kolonial sejak 1830. Petani punya tanah, apa yang ditanam hsrus sesuai kehendak penguasa. 2. Penggerak: ulama khususnya ahli tarekat. 3. Pelopor: Haji Ahmad Rifangi lahir 1786 Kendal. 4. Awal gerakan: aksi protes petani pimp. RIFANGI di kota-kota Jawa Tengah 1859-1860. 5. Sejak itu pecah pemberontakan petani di seluruh Jawa a.l Tambun 1869 pimp. Rama (konon melibatkan pelukis Raden Saleh), Cilegon 1888 pimp Haji Wasid (salah 1 putranya jadi anggota Konstituante fraksi Masyumi), Ciomas, Condet 1916, dan ditutup 1924 berupa pemberontakan petani Tangerang pimp. Kalin bapa Kayah. Time frame pemberontakan petani: 1859-1924 = 65 tahun. Pemberontakan terlama melawan kolonialisme di Indonesia. Raden Saleh itu kolektor benda-benda bersejarah. Ia yang mengoleksi prasasti lempeng tembaga Kebantenan yang dibelinya dari ahli waris di Priyuk. Ia bertemu Rama di Ratu Jaya dengan maksud sama. Info yang diterima Raden Saleh, Rama seorang petutur sejarah. Tentu ada simpanan benda historis, ternyata tidak.. Polisi terima keterangan Raden Saleh dan ia bebas. Setelah ini Raden Saleh tinggalkan Jakarta. Ia menetap di Bogor sampai wafatnya.. (RSaidi)
Lagi-lagi DK PBB Gagal Menyepakati Tindakan terhadap Uji Coba Rudal Korut
New York, FNN - Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Senin (21/11) kembali gagal menyepakati tindakan bersama terhadap peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini.Kegagalan itu terjadi karena sebagian besar anggota DK PBB masih berbeda sikap dengan China dan Rusia.DK PBB mengadakan pertemuan mendesak untuk membahas peluncuran ICBM Pyongyang pekan lalu setelah negara-negara industri Kelompok Tujuh (G7) meminta dewan tersebut untuk mengambil \"langkah-langkah signifikan\".Namun, sidang dewan hari itu hanya menghasilkan adopsi pernyataan untuk mengecam tindakan Korut dan mendesak tanggapan bersama dari DK PBB untuk mencegah program senjata nuklir negara yang terisolasi itu.Adopsi pernyataan untuk mengecam Korut itu dilakukan oleh sekelompok 14 negara anggota PBB pimpinan Amerika Serikat, yang banyak di antaranya adalah anggota tidak tetap DK PBB.Ke-14 negara itu termasuk Jepang, Korea Selatan, dan India, yang \"mendukung perlunya Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan DPRK dengan suara bersatu,\" kata pernyataan bersama itu.DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut: Republik Rakyat Demokratik Korea.Sidang terbaru DK PBB itu menandai pertemuan ke-10 pada tahun ini yang diadakan setelah Korut melakukan peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi DK PBB sebelumnya.Namun, DK PBB sepanjang tahun ini belum bertindak sebagai satu kesatuan untuk mengambil langkah-langkah bersama, seperti meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Pyongyang.\"Alasannya sederhana: dua anggota dewan yang memiliki hak veto mendorong dan mendukung DPRK,\" kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, yang secara tidak langsung mengkritik China dan Rusia, dalam sidang tersebut.AS bersama Inggris dan Prancis -- tiga anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto -- mendukung pernyataan dewan tersebut pada Senin.Sejak uji coba nuklir pertama Korut dilakukan pada 2006, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang melarang negara tersebut melakukan peluncuran rudal balistik.Utusan China untuk PBB Zhang Jun dalam sidang DK PBB pada Senin meminta AS untuk \"menanggapi secara positif keprihatinan yang sah dari Korut dan mengubah dialog dari formalitas menjadi kenyataan secepat mungkin\".Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mengatakan bahwa latihan militer bersama yang melibatkan AS, Korsel, dan Jepang mendorong Korut untuk mengulangi peluncuran rudal balistik.(Sof/ANTARA)
Sektor Jasa Keuangan Harus Siap Menghadapi "The Perfect Storm"
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menekankan bahwa industri sektor jasa keuangan harus siap menghadapi the perfect storm atau badai sempurna yang menimpa perekonomian dunia.\"Kesiapan sektor jasa keuangan Indonesia di pihak industri, regulator dan policy maker dalam menghadapi potensi the perfect storm penting,\" katanya dalam acara Infobank bertajuk Top 100 CEO\'s and The Next Leader Forum 2022 di Jakarta, Rabu.Mahendra menjelaskan saat ini dunia sedang mengalami new uncertainty complex yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat beberapa masalah.Masalah pertama adalah adanya eskalasi tekanan politik hingga mempengaruhi global value chain dan sistem logistik.Masalah kedua adalah agresivitas normalisasi kebijakan The Fed yang memicu inflasi tinggi dan pengetatan likuiditas sedangkan masalah ketiga adalah lesunya perekonomian negara-negara maju yang menuju resesi.Menurutnya, down side risk tersebut dapat membawa perekonomian dunia masuk ke dalam jurang resesi bahkan terjadi stagflasi tahun depan.Likuiditas global pun turut diperkirakan lebih tertekan sehingga memicu tingginya volatilitas di sektor keuangan.Bahkan, Financial Stability Board (FSB) menggarisbawahi bahwa dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan risiko sistemik yang berasal dari industri keuangan non bank.Terlebih lagi, situasi yang mendorong krisis fiskal dan politik di Inggris, bangkrutnya pasar kripto FTX dan produk kripto FTT maupun krisis obligasi korporasi di Korea Selatan adalah beberapa contoh yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.(Sof/ANTARA)
POPULER
