ALL CATEGORY
Pendampingan Trauma "Healing" Korban Gempa Cianjur dari TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) memberangkatkan tim psikologi dari Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) khususnya unit trauma \"healing\" untuk membantu pendampingan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11).\"Pemberangkatan satuan setingkat regu trauma \'healing\' ini merespons perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono,\" kata Letkol Laut (KH) Joko Parjianto selaku Pimpinan Tim Psikologi TNI AL melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan Laksamana TNI Yudo Margono langsung memerintahkan agar segera membantu korban gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan sarana, dan prasarana.Tim Psikologi TNI AL tersebut bergabung bersama Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi.Trauma \"healing\" adalah suatu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis, seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu.Pada Rabu (23/11) tim trauma \"healing\" telah diberangkatkan oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma TNI Edi Krisna Murti dari Juanda Sidoarjo dan bergabung di lokasi bencana di bawah kendali operasi Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Hermanto selaku Dansatgas PRCPB TNI AL.Sebelumnya telah diberangkatkan tim aju untuk meninjau daerah pengungsian serta melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban gempa dan dampak psikis yang dialami.Tim di lapangan bersama lembaga-lembaga terkait lainnya bergegas mengumpulkan korban khususnya anak-anak untuk diberikan terapi trauma \"healing\" guna mengurangi rasa trauma yang terjadi.Bentuk dukungan yang dilakukan, khususnya kepada anak-anak, misalnya menggambar, menyanyi, mendongeng, melakukan permainan yang menyenangkan, bermain dengan cara berkelompok, dan berkolaborasi.(Sof/ANTARA)
Politik Rondo Ucul: Akan Lahir Perppu Perpanjangan Masa Jabatan?
Ditengarai bentuk nego keluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli, otomatis Pilpres 2024 akan ditunda, dengan alasan biaya Pilpres belum ada atau belum siap. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUASANA gaduh, ribut tekanan ke negara harus segera kembali ke UUD 1945 asli, sebagai pertaubatan negara yang telah melenceng dan memberlakukan UUD 2002 dengan segala resiko kerusakan di mana-mana direspon balik berupa kompensasi nego politik Rondo Ucul minta perpanjangan masa jabatan. Istilah politik rondo ucul dari peserta diskusi kajian politik Merah Putih yang kesal, judeg, karena rezim ini ngeyel-nya gak ampun mbelgedes-nya. Setiap menyelesaikan masalah akan lahir masalah baru, seperti rondo liar dengan pikiran liar, yang penting bisa menyalurkan nafsunya. Info bahwa akan lahir Perppu perpanjangan masa jabatan presiden bukan omong kosong dan main-main. Ditengarai bentuk nego keluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli, otomatis Pilpres 2024 akan ditunda, dengan alasan biaya Pilpres belum ada atau belum siap. Bak petir di siang hari “inilah tingkah Oligargi memainkan politik besinya, semua akibat perangkat penyelenggara negara sudah menjadi bebek lumpuh di ketiak Oligarki”. Rentetan rekayasa ini diduga ada panduan politik dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai komandannya. Lembaga ini tidak terdengar suaranya memang dilarang menyanyampaikan semua gagasan dan pikirannya kepada publik. Bersuaralah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bahwa negara harus kembali ke UUD 1945 asli dengan Dekrit terkoordinasi. Sampai sekarang masih teka- teki makna terkordinasi, mungkinkah sangat dekat dengan makna negosiasi? Presiden dan MPR dapat mengeluarkan Dekrit dalam rangka menyelamatkan negara, jika keberadaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Perubahan atau hasil amandemen dan pelaksanaannya menjurus ke hal-hal yang dapat dan sangat membahayakan negara. Tanpa harus ada embel-embel ada tambahan masa jabatan, dengan jiwa negarawan demi keselamatan bangsa dan negara: - Presiden: dengan alasan negara dalam keadaan darurat keluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli dengan segala resikonya - MPR: cabut sebuah amandemen yang dilakukan dengan segala resikonya. Nekad lahirkan Perppu perpanjangan masa jabatan, apalagi ada klausul jabatan 3 (tiga) periode (jelas inkonstitusional) akan menciptakan chaos dan akan menciptakan krisis konstitutional. (*)
Kesaksian Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo Saat Mendengar Tembakan
Jakarta, FNN – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, terdakwa Irfan Widianto yang didakwakan atas obstrution of Justice atau menghalangi penyidikan. Adapun sidang ini berangendakan mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Irianto selaku asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo memberi keterangan bahwa dia mendengar suara tembakan dari rumah yang berada di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan pada Jum’at, 8 Juli 2022. “Sejak kapan saudara mendengarkan tembakan di Duren Tiga?” ujar Majelis Hakim saat menanyakan keterangan kepada Irianto. “Sejak pukul 17.00 yang mulia,” jawab Irianto dalam persidangan Obstruction of Justice di ruang tengah PN Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022). “Berapa kali saudara mendengar tembakan itu?” tanya Hakim. “Tiga kali tembakan pertama yang mulia,” ujar Irianto. Irianto juga sempat menjelaskan bahwa akibat tembakan itu sempat membuat kaca di rumah Duren Tiga pecah. Irianto dalam sidang kali ini juga mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa dia tidak melihat tembakan itu, saat selesai tembakan itu pun dia langsung bergegas ke Garasi yang ada di Duren Tiga. Di sana dia sempat bertemu dengan Yogi, Kuat Ma’ruf dan Ferdy Sambo. (Anw)
Winarni Optimistis Indonesia Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tahun 2030
Jakarta, FNN – Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Winarni Monoarfa bersikap optimistis bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) di tahun 2030. Dalam seminar internasional yang bertajuk “Perempuan dan Anak-Anak di Garis Depan Perubahan Iklim” yang diselenggarakan oleh Yayasan Relief Islami Indonesia, Winarni hadir sebagai salah satu pembicara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/11). Winarni membawakan topik mengenai \"Gender, Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim\". Dengan keterlibatan perempuan dalam konservasi lingkungan, Winarni yakin bahwa SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud di 2030. \"Kita semua mempunyai kontribusi khususnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) yang sudah hampit di depan mata kita, harus kita wujudkan di tahun 2030,\" ujar Winarni dalam seminar yang diadakan secara hybrid tersebut. Dalam mewujudkan SDG, empat pilar pembangunan yang perlu dijaga, yakni pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Winarni mengatakan, Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Melalui KTT G20, Indonesia menjadi Inisiator yang menjembatani untuk mewujudkan komitmen berbagai negara, khususnya dalam perubahan iklim dan perdamaian dunia. Salah satu upayanya dengan mengadakan forum diskusi sehingga terlihat bagaimana kontribusi dari seluruh stakeholder, khususnya perempuan, anak-anak, hingga remaja yang berperan aktif berpartisipasi. Sebagai anggota menteri lingkungan hidup dan kehutanan, Winarni menyatakan bahwa sektor kehutanan memiliki peran yang besar dalam penurunan emisi gas. Terbukti dengan meningkatnya target penurunan emisi. \"Terjadinya peningkatan target penurunan emisi gas dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat. Jadi, dengan upaya pemerintah dan dengan upaya seluruh stakeholder penta helix, baik dengan pengusaha, bisnis, organisasi masyarakat. Target kita dari 41% menjadi 43, 20%. Tentunya dengan dukungan kerja sama dunia internasional,\" paparnya. Winarni juga menyebutkan upaya dalam melibatkan perempuan, mulai dari pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan SDG. Selain pembicara kunci nasional, seminar ini juga menghadirkan beberapa pembicara kunci internasional yang berasal dari Filipina, Pakistan, dan Bangladesh. (oct)
Peran Wanita Petani Garam dalam Isu Perubahan Iklim
Jakarta, FNN- Yayasan Relief Islam Indonesia mengadakan seminar internasional bertajuk ‘Women and Grils at the Frontline of Climate Change’ di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (23/11/22). Salah satu pembicara yang mewakili kelompok perempuan yang telah melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah Sri Wahyuni. Sri Wahyuni juga satu dari sekian banyak perempuan penggarap sawah garam yang terletak di Lombok. “Menjadi petani penggarap sawah garam adalah profesi turun temurun,” ujarnya. Bagi Sri menggarap ladang dan sawah garam merupakan pekerjaan yang berat karena semua harus dikerjakan sendiri. Terlebih, petani garam selalu bergantung pada musim. Saat musim hujan atau kemarau basah, bisa dipastikan hasil garam akan menurun. Namun, hal ini berbeda sejak adanya inovasi rumah garam prisma dari Yayasan Relief islami Indonesia. Inovasi yang dibuat bisa menjadikan bertani garam tak lagi harus bergantung pada musim. Berkat rumah garam prisma ini, bertani garam kini tak harus bergantung pada musim. Pasalnya, dengan memberi atap plastik, kini tambak garamnya tak perlu bergantung pada musim sehingga bisa terus berproduksi garam. “Rumah garam prisma lebih mendukung hasilnya bagus dari pada garam tradisional,” sambungnya. Hal tersebut juga yang menjadi motivasi bagi Sri Wahyuni dengan bergabung dalam himpunan masyarakat adaptasi perubahan iklim (HIMASPI), salah satu kelompok perempuan petani garam. Dengan begitu, partisipasi aktif perempuan petani garam dalam membangun ketahanan iklim lokal dan memastikan intervensi yang spesifik dan efektif sesuai kebutuhan menjadi meningkat. (Lia)
Pengetahuan Kebencanaan Harus Terus Diajarkan Secara Massif
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan masyarakat Indonesia harus dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Pasalnya Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. “Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis (24/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulangkali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. “Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal,” ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuh korban. “Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana,” saran LaNyalla. (mth/*)
Sinyal Nasdem Keluar dari Pemerintahan Jokowi Menguat, Tahu Diri Sebelum Ditendang?
Jakarta, FNN - Ada tanda-tanda koalisi di Indonesia mulai berantakan. Ini dapat dilihat dari koalisi yang semula dibangun antara Gerindra dengan PKB yang mulai berantakan, juga Koalisi Indonesia Bersatu yang sejak awal juga berantakan. Yang menarik dan yang selama ini selalu dikritik keras adalah kritik terhadap Nasdem yang tidak segera mengambil sikap, dalam hal ini mendua, tidak mau meninggalkan pemerintahan Jokowi, tetapi juga tidak mau disebut antitesa. Padahal, sejak beberapa bulan lalu Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tapi dia belum juga mencabut anggotanya dari kabinet Jokowi. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin, dalam rapat revisi Undang-Undang IKN, tergambarlah peta koalisi. Enam partai pendukung pemerintah mendukung dilakukannya revisi, sedangkan PKS dan Demokrat menolak. Sementara, Nasdem abstain, dengan alasan sedang ada pembahasan. Ada kemungkinan ini menunjukkan bahwa Nasdem sudah mulai mengirim sinyal. Mengomentari kondisi ini, Rocky Gerung dalam Channel YouToube Rocky Gerung Official edisi Kamis (24/11/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Akal sehatnya sudah mulai pulih, atau memang dia sudah mendapat sinyal bahwa dia mau ditendang dari kabinet.” Dari awal, menurut Rocky, FNN sudah menyarankan pada Nasdem untuk mundur daripada ditendang. Boleh saja melakukan akal-akalan kecil, abstain segala macam, dan itu ada lucu-lucunya di situ. “Kita akan lihat nanti konsekuensi kalau Nasdem ditendang dari kabinet. Artinya, dia tidak punya akses apa-apa lagi terhadap kebijakan, yang pasti juga memungkinkan ada aspek bisnis di situ. Jadi, kita mau tunggu dia punya aset apa untuk mengusung Anies,” ujar Rocky. Biasanya, kalau sudah tidak ada akses di kabinet maka akan jadi ormas. Nasdem jadi partai karena ada akses di kabinet. “Itu sebetulnya ukuran terakhir dan saya kira Pak Surya Paloh sudah ngerti itu dan dia akan ambil risiko itu,” tambahnya. “Kalau itu terjadi, Anies betul-betul akan muncul sebagai tokoh antitesis. Nasdem akhirnya akan jadi antesis Jokowi kalau tanda-tandanya begini. Tetapi, Pak Jokowi juga tahu bahwa masih ada beberapa sprindik,” ujar Rocky. Kita tunggu saja langkah Nasdem yang harusnya lebih radikal dari sekadar abstain. (sof)
Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10
Kuala Lumpur, FNN - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan setelah menyempurnakan pandangan melalui pertemuan dengan raja-raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim selaku anggota Parlemen Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.\"Hal itu sesuai dengan kewenangan Yang di-Pertuan Agong yang diatur dalam Pasal 40 (2) (a) dan Pasal (43) (a) Konsitusi Federal,\" kata Ahmad Fadil.Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah pada pukul 11.00 waktu setempat menghadiri dan memimpin musyawarah khusus dengan raja-raja Melayu di Istana Negara, dan menanyakan proses pengangkatan Perdana Menteri baru setelah Pemilihan Umum ke-15, 19 November 2022 lalu.Proses selanjutnya adalah Upacara Pemberian Akta Pengangkatan dan Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan dan Kesetiaan serta Sumpah Rahasia sebagai Perdana Menteri yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 hari ini di Istana Negara.(Ida/ANTARA)
Laman Resmi Presiden Jokowi Adalah presidenri.go.id
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menegaskan laman resmi untuk situs web Presiden Jokowi adalah presidenri.go.id\"Kami sangat menyayangkan pemberitaan seperti ini yang tidak ada konfirmasi ke kami, padahal alamat resmi adalah presidenri.go.id,\" kata Bey di Jakarta, Kamis.Sebelumnya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain.Saat dibuka, lama presiden.go.id hanya menampilkan pengumuman berlatar warna putih dan abu-abu.Pada kotak pengumuman, tertulis \"MOHON KEMBALI DI LAIN WAKTU. Maaf, situs yang anda coba akses saat ini tidak tersedia karena sedang dalam proses penyelesaian pembayaran sewa nama domain. Jika Anda adalah pengunjung situs ini, silakan menghubungi pengelola domain situs ini.\"\"Jika Anda adalah pengelola domain situs ini, silakan klik di sini untuk melakukan permohonan invoice,\" demikian tertulis dalam kotak keterangan sambil mencantumkan nomor kontak WhatsApp atas nama PANDI untuk informasi lanjutan, dan WhatsApp Kominfo untuk penyelesaian administrasi.Ketua CISSReC Pratama Persadha menyebut situs presidenri.go.id dan presiden.go.id adalah milik pemerintah, sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, Pratama menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.(Ida/ANTARA)
presidenri.go.id dan presiden.go.id Dipastikan Milik Pemerintah
Semarang, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha memastikan presidenri.go.id dan presiden.go.id milik pemerintah sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.\"Kalaupun situs resmi yang digunakan adalah presidenri.go.id, domain presiden.go.id tetap harus dikelola dan diamankan dengan baik karena namanya sangat sensitif jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,\" kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Kamis pagi.Sebelumnya, CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain. Ditegaskan pula oleh Pratama yang juga pakar keamanan siber bahwa domain itu digunakan ataupun tidak seharusnya tetap diawasi dan di-maintenance dengan baik.Domain ini, lanjut Pratama, kemungkinan dikelola oleh Istana (Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).Lagi pula, kata dia, perpanjangan domain pasti akan diingatkan oleh registrar beberapa bulan sebelum expired (kedaluwarsa).\"Kalau domain presiden.go.id ini diblokir, pasti si admin/penanggung jawab tidak pernah mengecek/mengawasi/memonitor email/sistem yang mereka miliki,\" ucap Pratama.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, dia menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.Menurut Pratama, esensi dari expired-nya domain go.id ini adalah tidak adanya pengawasan dan maintenance yang baik terhadap aset digital milik pemerintah.\"Kalau masalah domain yang ringan saja tidak bisa mengurusi, bagaimana dengan masalah pengamanan siber yang lebih rumit? Pantas sering sekali terjadi kebocoran dan peretasan pada sistem milik pemerintah,\" ujarnya.Pratama melanjutkan, \"Kalau pemerintah saja tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, bagaimana mau mengurusi ancaman siber terhadap rakyatnya?\" (Ida/ANTARA)
POPULER
