Jakarta, FNN - Dalam dua hari terakhir ini, kita dikejutkan oleh sebuah video kemarahan Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil, kepada seorang pejabat dari pemerintah pusat. Dalam potongan video yang viral tersebut, Bupati Adil sangat marah karena merasa kekayaan daerahnya, terutama sumur-sumur minyaknya, dikuras oleh pemerintah pusat. Namun, bagi hasilnya sangat rendah. Akibatnya, walaupun Meranti merupakan kabupaten penghasil minyak, tetapi rakyatnya miskin. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (11/12/2022)

 “Saya mencoba mengecek bagaimana fakta sesungguhnya. Rupanya kemarahan Muhammad Adil terjadi saat berlangsung rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia, Kamis, 8 Desember 2022, di Pekanbaru, Riau,” ujar Hersu. Rupanya, menurut Hersu,  Muhammad Adil tidak puas dengan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Ali Firman, tentang bagaimana bagi hasil dari pertambangan minyak di Meranti.

Dalam video tersebut, Bupati Meranti, Muhammad Adil, mengatakan bahwa Meranti adalah daerah penghasil minyak, tapi termiskin se-Indonesia. Mereka miskin karena uang yang menjadi hak mereka tidak diberikan. “Bapak bilang dibagi rata, ke mana, se-Indonesia atau apa? Minyak kami 103 sumur sudah kering. Meski miskin total, kami tidak perlu bantuan dari pusat, serahkan saja duit minyak kami, selesai.  Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Aturannya sudah ada semua, Pak. Pertanyaan kami, mengapa tidak dibagikan kepada kami. Dolarnya naik dari 60 ke 100, liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel perhari. Lah, duitnya kok malah berkurang,” ujar Bupati.

Pejabat pemerintah pun memberikan tanggapan bahwa formula pembagian sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang adalah 85% untuk pemerintah pusat, 15% untuk pemerintah daerah. Bukan hanya penghasil yang dibagi, tapi juga diberikan untuk daerah-daerah lain, yaitu daerah yang berbatasan, daerah pengolahan, dan daerah lain untuk pemerataan.

Namun, yang ditekankan oleh Bupati Adil, dulu hanya 3000 sampai 4000 barel, sekarang sudah hampir 8000 per hari, kenaikan yang signifikan. “Sekarang kami naik, paling banyak dibornya. Pertanyaannya, mengapa duit kami tak dibalikkan?” tanya Bupati.

Bupati minta agar daerahnya menjadi prioritas meski harus ada pemerataan. Apalagi Pak Jokowi juga menargetkan bahwa tahun 2024 wajib nol persen. “Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi covid, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia, 41 ribu penganggurannya. Pertanyaannya, mengapa uang kami dulu 114 sekarang 115, naiknya cuma 700 juta,” tegas Bupati lagi.

“Pertanyaannya, minyaknya banyak, duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Apakah uang (kami) dibagi ke seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami, ini pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata? Tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak,” tegas Bupati.

Untuk mengatasi suasana yang semakin panas tersebut, akhirnya pejabat pusat minta agar timnya Bupati bisa bertemu dengan tim dari pusat  untuk penjelasan lebih lanjut mengenai  perhitungannya.

Di akhir pembicaraan, Bupati mengatakan bahwa dirinya sudah melapor kepada pembinanya, yaitu Pak Tito, Mendagri. Kalau tidak bisa juga, Bupati mengajak ketemu di Mahkamah karena Bupati akan mengajukan gugatan ke Mahkamah. Yang mencengangkan, mengakhiri pembicaraannya, Bupati mengatakan, “Izin Pak, saya eneg mandang Bapak di sini, izin aku tinggalkan ini ruangan.” (ida)