Korban Tambang di Sumbawa Barat Tuntut PT. AMNT
akarta, FNN- Ketua Aliansi Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB), Erry Satriawan mengatakan belasan korban perusahaan tambang emas dan tembaga, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menggelar aksi mogok makan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, mulai dari hari Selasa (13/12/22) hingga saat ini.
Hal ini disampaikan dirinya saat hadir sebagai narasumber pada diskusi KOPI Party Movement yang bertajuk ‘Komplotan Korporasi Tambang Kibulin Negara DAN Rakyat?’ (Membongkar Penipuan Penerimaan Negara & Manipulasi Penyaluran CSR Di Sektor Pertambangan) di Dapoe Pejaten, Jakarta, Rabu (14/12/22).
Aksi protes ini dilakukan akibat dugaan berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia tersebut.
Mereka mendesak Komnas HAM memeriksa dan menghentikan dugaan kejahatan korporasi nasional itu.
Aliansi juga meminta Istana negara, kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Komnas, untuk segera turun tangan menyikapi dugaan penindasan dan kejahatan HAM tadi.
Terutama, rekayasa dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hak masyarakat yang dilakukan sejak 2017 silam.
Mereka juga menuntut perusahaan tambang tersebut agar transparan dalam pengelolaan program Community Social Responsibility (CSR). Hal itu penting mengingat CSR sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat perusahaab beroperasi, jadi harus terbuka agar jelas pertanggungjawabannya.
“Sejak tahun 2017 sampai 2022, kewajiban corporate social responsibility (CSR) PT AMNT sebesar Rp 401 Miliar. Ini yang kami teriak hari ini,” ujarnya.
Kemudian, Erry menegaskan, berbagai skandal tenaga kerja, serikat, PHK suka suka, serta merenggut hak warga memperoleh pekerjaan diduga dilakukan oleh manajemen Amman Mineral.
Tak hanya itu, matinya pengusaha lokal dan pelanggaran aturan soal best mining practice terutama pasca tambang menjadi ancaman mengerikan bagi warga ketika tambang berakhir kelak.
"Ini membuat masa depan rakyat Sumbawa Barat menderita dan susah," pungkasnya. (Lia)