ALL CATEGORY
Tulisan Nyalla Benar: Tapi Mengapa Anda Usul Penundaan Pemilu?
Jika ada penundaan pemilu ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan, karena pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 2024, berdasarkan hasil pemilu dan pilpres 2019 (5 tahun). Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menulis sebuah artikel di FNN, Selasa (13 Desember 2022 15:11:23) berjudul: “Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?” Lebih jelasnya silakan dibaca di link: http://fnn.co.id/post/siapa-pembegal-siapa-pelurus-bangsa Narasi yang disampaikan Nyalla dalam tulisan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah! Dan, memang, seharusnya seperti itu narasi seorang tokoh seperti Nyalla dengan jabatan Ketua DPD RI. Memikirkan masa depan bangsanya. Apalagi, Nyalla sudah menerima “wasiat” dari Pak Try (Mantan Wakil Presiden Jenderal Purn Try Sutrisno) untuk menyelamatkan Indonesia. Nyalla sendiri telah menyanggupinya. Antara lain, untuk kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. Sudah sering saya katakan. Saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kemudian kita sempurnakan bersama kelemahannya. Dengan cara yang benar. Yaitu dengan teknik addendum. Bukan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi Konstitusi baru. Karena itu, saya memperjuangkan (dengan cara saya) untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, saya berkampanye untuk kita luruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Tapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing? Siapa sebenarnya (meminjam istilah dari Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi) yang melakukan pembubaran terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945? Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta terselubung terhadap NKRI? Narasi yang disampaikan Nyalla tersebut tidaklah salah. “Tapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita,” ucap Nyalla. Memang, beberapa hari belakangan ini Nyalla ramai diperbincangkan oleh warganet atau netizen di sejumlah media sosial (medsos). Di mana La Nyalla dimasukan sebagai pihak ‘Pembegal Konstitusi’ bersama beberapa pejabat. Jadi, bukan hanya kalangan intelektual yang menuduh Nyalla “membegal konstitusi”, tapi warganet juga menuduhnya seperti itu. “Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita,” ucap Nyalla. Jika membegal konstitusi yang dimaksud Nyalla dalam konteks Amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002, Nyalla benar. Tapi, jika dalam konteks Nyalla mengusulkan penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan Presiden, anak SMA pun tahu, ini jelas “membegal konstitusi”. Bahkan, lebih ekstrim lagi, Nyalla bisa disebut melakukan “kudeta konstitusi” yang wajib ditangkap. Tapi, beruntung, dia hidup di Indonesia, jika dia ada di Peru, Nyalla dan orang-orang yang ada di belakangnya bisa ditangkap polisi dan tentara. Karena mereka taat konstitusi negara. Mungkin Nyalla lupa dengan apa yang dia ucapkan saat memberi sambutan di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Jejak digital tak mudah dihapuskan. Ketika itu, Nyalla mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, Nyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. “Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti(nya) hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda saja saya bilang gitu,” kata Nyalla. Nyalla menambahkan, dua tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi tak menampakkan hasil kerja karena dihantam badai Covid-19. Dirinya justru menyarankan agar Presiden Jokowi menambah dua tahun masa jabatan. “Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid-19 beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang saja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” ujarnya. Resiko seorang pemimpin (Presiden) ya memang harus “ngurusi” rakyatnya yang terkena musibah dan bencana. Kalau gak mau ikut tangani rakyat ya jangan jadi Presiden. Presiden Jokowi hanya lebih fokus pada infrastruktur, meski akhirnya ada beberapa yang mangkrak seperti Bandara Kertajati. Usulan Nyalla itupun disambut “gembira” Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Namun, Bamsoet mengaku pernyataannya soal penundaan pemilu itu hanya untuk membuka diskursus publik, seperti dilansir Sindo, Ahad (11 Desember 2022 - 12:07 WIB). Bamsoet mengelak disebut menginginkan penundaan Pemiu 2024. Bamsoet balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. “Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” kata Bamsoet, Ahad (11/12/2022). Jegal Anies? Patut diduga, usulan Nyalla dan Bamsoet itu sebenarnya bagian dari operasi jegal terhadap Anies Rasyid Baswedan, yang namanya semakin merakyat dan tak bisa dibendung lagi oleh rezim Presiden Joko Widodo yang punya Bakal Calon Presiden yang ternyata tak bisa mengimbangi popularitas Anies. Apalagi, nama Ganjar Pranowo yang konon digadang-gadang rezim dan para oligarki tampaknya tidak laku di mata masyarakat, meski sudah dibantu oleh berbagai survei “berbayar” yang mengunggulkan Ganjar. Hingga tulisan ini dibuat, tokoh berambut putih dan muka berkerut sebagai sinyal yang disebut Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan pun masih berubah-ubah. Kalau di depan Menhan Prabowo Subianto, Jokowi menyebut, ciri tersebut ada pada Prabowo. Meski Ganjar itu kader dan “petugas” partai dari PDIP, ternyata PDIP sendiri belum juga menentukan pilihannya terhadap Ganjar, meski elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Puan Maharani yang dipersiapkan maju pilpres. Ketakutan yang berlebihan atas gelombang dukungan terhadap Anies itulah, akhirnya rezim sepakat “menjegal” Anies dengan cara seperti yang diusulka Nyalla dan Bamsoet tersebut. Tujuannya cuma satu: “Jika ditunda, Anies tak akan bisa maju Pilpres 2024!” Karena Pilpres akan diselenggarakan pada 2027. Dan, bisa saja MPR membuat aturan presiden 3 periode, sehingga Jokowi bisa maju lagi pada Pilpres 2027. Jika demikian, jangan salahkan rakyat jika kemudian muncul dugaan, Nyalla dan Bamsoet sudah “terbeli” oligarki. Makanya mereka berusaha “kampanye” penundaan pemilu dan presiden 3 periode, apapun caranya. Karena, mereka sudah terikat oleh oligarki ekonomi maupun politik. Padahal, penundaan pemilu dan presiden 3 periode itu jelas-jelas merupakan upaya “kudeta konstitusi”. Jika ada penundaan pemilu ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan, karena pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 2024, berdasarkan hasil pemilu dan pilpres 2019 (5 tahun). Kalau pemerintah sekarang melanjutkan berarti pemerintahannya ilegal alias tidak sah, apapun alasan penundaan pemilu karena tak tersedia dana, ironis. Sementara untuk Tol dan IKN dihambur-hamburkan uang rakyat dan dengan berhutang. Sementara untuk agenda penting negara dilalaikan dengan sengaja, motifnya hanya ingin memperpanjang kekuasaan. Maka, rakyat berhak memberontak terhadap pemimpin ilegal. Pemimpin ilegal yang bukan hasil pilihan rakyat itu tidak berhak menangkap rakyat, dan akan terjadi perpecahan bangsa. Karena sebagian besar rakyat terutama umat Islam sudah tidak menginginkan rezim sekarang berkuasa lagi, apalagi memperpanjang kekuasaannya dengan cara ilegal/inkonstitusional. Apresiasi patut kita sampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak mau ikut-ikutan promosi penundaan pemilu dan presiden 3 periode. (*)
Audit Pesta Kawin Kaesang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KAESANG Pangarep sebagai pengusaha tentu banyak uang dan mampu membiayai pernikahannya dengan Erina Gudono. Akan tetapi pelibatan banyak aparat dan kemewahan acara yang terlihat sangat wah itu sulit untuk dipisahkan dari status dirinya sebagai anak Presiden. Kepemimpinan Presiden Jokowi pernah dinyatakan mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab oleh kader PDIP. Sederhana dan dekat dengan rakyat. Agak melecehkan sebenarnya jika penampilannya dibandingkan dengan Umar bin Khattab yang jujur dan gagah. Demikian juga kesederhanaannya. Umar itu natural sedangkan Jokowi artifisial. Kedekatan dengan rakyat terasa dibuat-buat. Bingkisan dan kaos saja dilempar-lempar dari mobil. Kemewahan pesta perkawinan putera bungsu Jokowi membuat banyak orang geleng-geleng kepala sekaligus bukti bahwa tampilan kesederhanaan dan empati pada rakyat itu omong kosong. Ngunduh mantu iringan kereta kuda seperti upacara Kerajaan Belanda atau Inggris. Luar biasa keluarga Presiden negara Republik bergaya Raja dari sebuah negara Kerajaan. Sebelumnya terjadi pengerahan ribuan atau puluhan ribu aparat keamanan untuk mengamankan. Entah pengerahan setara pengamanan Sidang G 20 lalu itu cermin dari unjuk kewibawaan atau ketakutan? Darimana pembiayaan untuk pengerahan pasukan tersebut? Rakyat bukan usil tetapi prihatin melihat sikap radikal dan intoleran pada penderitaan rakyat di tengah kehidupan yang semakin berat. Bencana yang terjadi di timur dan di barat. Biaya untuk acara ini perlu dijelaskan baik besaran maupun sumber pendanaan. Apalagi para Menteri ikut terlibat dalam penyelenggaraan. Adakah nuansa korupsi dan kolusi? Karena menyangkut jabatan, maka wajar jika rakyat menuntut adanya audit atas acara \"gila-gilaan\" tersebut. Penghelatan akbar itu dilakukan orang yang oleh pendukung atau pemujanya disamakan dengan Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dulu Umar ibnul Khattab pernah dicurigai melakukan perbuatan tidak adil atau korupsi. Pidato Umar saat itu menyinggung soal ketaatan pada pemimpin. Seorang pendengar protes dan menyatakan tidak akan taat sebelum Khalifah menjelaskan dugaan penyimpangan atas kebijakannya. Pemerintah melakukan pembagian kain secara merata dan sama. Rakyat, aparat maupun pejabat. Umar yang berbadan besar layak dicurigai karena memakai kain yang justru berbeda ukuran dengan pembagian lainnya. Umar dituduh korupsi. Tanpa harus meminta pembuktian kepada pemrotes, Khalihah mencari puteranya Abdullah Ibnu Umar. Diminta puteranya memberi kesaksian tentang baju atau kain Umar. Ternyata kain besar itu adalah gabungan hak Umar dan milik Abdullah Ibnu Umar yang diberikan kepada ayahnya. Kini Jokowi dituntut dan harus diperiksa darimana dana yang digunakan untuk membiayai pernikahan Kaesang itu, adakah terselip atau tercebur dana negara? Pernikahan adalah masalah pribadi yang bukan urusan kenegaraan. Atau ada dana \"sumbangan\" pengusaha yang bermotif kolusi dan beririsan dengan korupsi? Jokowi dan keluarga harus menjelaskan. Nyatakan siap untuk diperiksa oleh auditor independen. Pernikahan mewah dengan melibatkan pasukan aparat keamanan dengan jumlah besar bukan saja tidak lazim tetapi juga menyakiti rakyat yang sedang menghadapi permasalahan berat. Jokowi adalah pemimpin yang buruk. Sulit untuk dapat diteladani. Bandung, 14 Desember 2022
Kebayuran
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KEBAYURAN dari Bayur. Bayur jenis jati ringan. Banyak disukai untuk bangunan rumah. Apalagi untuk daun jendela dan pintu. Pada tahun 1905 Belanda potong 110.000 batang jati bayur. Bekas lahan ditanami pohon karet. Topinim Kebayuran (Lama) masih kuat nativity-nya. Simprug, countur tanah, Rawa Blong , hunian lapang, Kemandoran, mandor nomenclatur kepala kampung, Senayan, pemakaman, yang resapan Ciledug, Che Le Dug, nama orang, Palmertah. Palmyra, kota tua di Asia Barat. Tahun 1948 pemerintah pendudukan Belanda memodernkan sebagian Kebayuran yang dikenal sebagai Kebayuran Baru. Pemborong Centraal Stichting Wederopbouw (CSW) 27 Desember 1949 serah kedaulatan. Pemkot Jakarta Suwiryo lanjutkan sampai 1950. Final di tangan walkot Syamsurijal 1951-53. Pembangunan Kebayuran Baru dari era pendudukan lanjut ke era NKRI berjalan tertib tanpa heboh gembar gembor dan tanpa pula memakai mistak-mistik. Sama dengan pembangunan kompleks Senayan. (RSaidi).
Anies Belum Daftar Capres Tapi Sudah Dilantik Oleh Rakyat Jadi Presiden
Apalagi Prabowo gak muda lagi. Maka beliau lega akan mengusung ARB jadi Presiden sesuai ekspektasi rakyat ingin ARB menjadi presiden dari pada si tukang nonton film bokep. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TAK disangka tak dinyana baru kali ini Bakal CAPRES yang didukung rakyat mayoritas benar-benar ditakuti oleh lawan-lawannya atau lebih jelas oleh para haters-nya terutama penghuni Istana dan Oligarki. Terbayang jika mereka kalah oleh Anies Rasyid Baswedan (ARB), bakal nginap di hotel pordeo bersama keluarganya. Itulah yang kini menjadi bayang-bayang menyeramkan bagi mereka tiap hari tiap menit. Terbayang nasib mereka seperti di Malaysia saat Anwar Ibrahim menang jadi Perdana Menteri. Sudah dihambat ARB baik dengan cara halus dan kasar tapi tetap gak mampu membendung dukungan rakyat kepada ARB. Dari Aceh sampai Papua jutaan manusia berebutan mau bersalaman dengan ARB. Itu yang menyebabkan oligarki dengan cuan-nya mencari-mencari orang yang dari aktivis Islam yang menjadi politisi Islam menyerang ARB dengan tuduhan ARB gak punya etika karena curi start kampanye. Politisi ini tiba-tiba dia jadi dungu bin tolol. Kapan ARB kampanye. Kan pendaftaran Capres belum dimulai nanti November 2023 baru dibuka pendaftarannya. Apa gak boleh ARB silaturrahim dengan pendukungnya dan dikerubutin jutaan pendukungnya? Kalau setiap ARB datang berkumpul jutaan manusia pendukungnya jangan kalian Iri Hati. Itu karena kalian dan calon dari Istana dan oligarki gak laku di mata rakyat. Itu karena junjungan kalian selama mau hampir 2 periode ini Tukang Tipu dan Koruptor. Lantas mau 3 periode? Sana lanjutkan di hutan IKN. Kalau di Indonesia gak bisa karena itu melawan konstitusi. Ini yang juga menyebabkan Istana dan oligarki jadi resah dan gelisah. Dicoba dibenturkan Surya Peloh dan Nasdem dengan ARB. Dengan melempar isu bahwa ARB gak bakalan lolos kalau ARB gak rebut jadi ketua umum Nasdem. Itu analisa basi kalau seperti itu. Kalau partai lain gak mau dukung ARB, maka biar Gerindra dan Nasdem yang dukung ARB. Kalau itu terjadi lewat semua. Cukup satu putaran. Itu tidak mustahil terjadi. Ingat bahasa Prabowo Subianto dulu janji timbul tenggelam bersama rakyat. Prabowo lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi. Apalagi Prabowo gak muda lagi. Maka beliau lega akan mengusung ARB jadi Presiden sesuai ekspektasi rakyat ingin ARB menjadi presiden dari pada si tukang nonton film bokep. Prabowo ingin meninggalkan nama baik dan menebus kesalahannya karena bergabung bersama rezim. ARB jika berpasangan dengan Prabowo maka tamatlah rezim dan pendukungnya. Tunggu ini insya’ Allah akan terjadi. Wallahu A\'lam ... (*)
PPP Tidak Miliki Nilai Jual, Jika Tak Dukung Anies
Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) mendorong agar segera dilakukan dua muktamar PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Hal itu dimaksudkan agat segera menyelesaikan kisruh yang terjadi pada partai berlambang Ka\'bah itu. “Sebab, apa yang terjadi dan dilakukan sekarang adalah kudeta terhadap Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. Tanpa ada alasan dan kesalahan yang jelas, tiba-tiba diangkat Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono. Ini kudeta!” kata Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati, di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022. Ketika memberikan keterangan, ia didampingi Wakil Ketua Umum FKM, Anwar Sanusi dan Sekjen FKM, Hasan Husairi Lubis. Habil menjelaskan, dua agenda Musayarah Nasional (Munas) PPP itu adalah Munas Luar Biasa (Munaslub) memberhentikan Monoarfa sebagai Ketum yang sah dan dipilih dalam Munas pada 19 Desember 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, setelah Munaslub, baru diadakan Munas yang memilih dan mengangkat Ketum PPP yang baru. Akan tetapi, ujarnya, permintaan munas tersebut sampai sekarang belum ditanggapi atau dijawab oleh kubu Mardiono. Padahal, itu sangat penting, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, terutama pengajuan nama-nama calon legislatif (caleg) PPP. Sedangkan Anwar Sanusi menjelaskan, berdasarkan aturan, nama-nama caleg yang diajukan tidak boleh dengan tandagangan Plt. “Itu harus Ketua Umum,” kata Anwar Sanusi yang sampai sekarang masih tercatat sebagai pengurus DPP PPP. Baik Habil, Anwar Sanusi, maupun Lubis menegaskan, kehadiran FKM tidak dimaksudkan memperkeruh suasana di tubuh PPP, apalagi mau merebut menjadi tandingan. Hanya saja mereka sangat prihatin atas perpecahan yang terjadi. Jika perpecahan tersebut tidak diatasi segera, mereka khawatir partai yang menjadi simbol “perlawanan” umat Islam di masa Orde Baru itu akan lenyap. Apalagi, berdasarkan survei yang dilakukan dua lembaga, angkanya berada pada 1,8 sampai 2,8 persen. “FKM akan menjadi sekoci dalam menyelamatkan PPP. FKM siap ambil-aih jika nanti tidak lolos ke parlemen,” kata Habil. Tentang dukungan FKM kepada bakal calon presiden (bacapres) 2024, Anies Baswedan, Habil menegaskan, deklarasi yang sudah dilakukan sejak di Yogjakarta itu menunjukkan akar rumput PPP berbeda dengan pengurusnya. “Istilahnya, yang di bawah fardu \'ain memilih dan menyelamatkan partai. Fardu \'ain memilih Anies Baswedan,” ucap Habil. Jadi, katanya, harus satu sekoci dalam menyelamatkan partai, dan satu sekoci mendukung Anies. Jangan sampai dalamnya merah, luarnya hijau. “Jika tidak mendukung Anies, maka PPP tidak memiliki nilai jual,” kata Habil. (Bun)
Wacana Penundaan Pemilu, Habib Umar Al-Hamid: Mampukah PDIP dan Megawati Bertahan dengan Idealismenya?
Jakarta, FNN- Wacana penundaan pemilu sepertinya terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang belum ikhlas dan gundah akan kekuasaan yang sebentar lagi akan berakhir. Apalagi hal tersebut ditanggapi bak gayung bersambut oleh beberapa elite bangsa ini. \"Mampukah PDIP dan Megawati Soekarnoputri bertahan dan menjaga idealismenya, serta menjalankan konstitusi bangsa ini sesuai dengan komitmen partainya ,\" ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid kepada wartawan terkait munculnya kembali wacana penundaan Pemilu 2024, Selasa (13/12/2022). Menurutnya, PDIP dengan Megawati Soekarnoputri tidak akan mudah terpengaruh dan tergoda. Maka yang namanya penundaan dan perpanjangan masa jabatan itu tidak akan bisa terjadi. Dikatakan Habib Umar, Presiden Jokowi diduga telah berupaya merekayasa penundaan pemilu bak gayung bersambut dengan pernyataan Ketua DPD La Nyala Mataliti dan ketua MPR Bambang Soesatyo dan elit lainnya. Elite politik sebaiknya jangan ikut permainan akal-akalan ini. \"Elit politik harusnya memberikan masukan yg baik kepada pemerintah untuk tetap menjalankan konstitusi (UUD 45) dengan melakansakan pemilu 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan,\" tegasnya. Lebih jauh Habib yang dikenal kritis ini mengatakan, dengan penundaan Pemilu 2024 berarti telah ada upaya menghancurkan konstitusi UUD 45, dan kehidupan bermasyarakat serta membahayakan keamanan bangsa ini. \"Bukan saja negara ini akan hancur, tapi juga akan muncul gerakan besar mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan antek-anteknya yang mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut,\" tuturnya. Selain itu juga Habib Umar menjelaskan, rakyat Indonesia tidak mensetujui penundaan Pemilu 2024. Apalagi untuk tiga periode. \"Untuk itu saya mengajak rakyat dan mahasiswa untuk mengawasi dan menjaga negara ini dari ambisi manusia licik dan kelompok jahat oligarki yang ingin menguasai NKRI,\" katanya.
Dieng Trail Run, Lomba Lari Trail Pertama di Dieng yang Menyajikan Pemandangan Indah
Jakarta, FNN- Event trail run merupakan kategori atletik yang kini semakin popular dikalangan pelari di Indonesia hingga peminatnya semakin bertumbuh. Olahraga lari yang menjelajahi alam bebas ini, tidak hanya sekedar lari, tetapi juga menikmati keindahan alam, baik pegunungan, hutan, bukit, serta pantai. Dieng Trail Run merupakan salah satu event yang bertajuk sports tourism, yang diselenggarakan di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, 10-11 Desember 2022. Lomba lari ini ini sukses diselenggarakan dengan kategori perlombaan 12 km, 23 km, dan 50 km. Dieng Trail Run merupakan event lari trail pertama yang diselenggarakan di dataran tinggi Dieng. Event bertajuk Run Above The Clouds ini diselenggarakan oleh ESA, PAT Adventure dan Detrac, sebagai salah satu komunitas lari trail. Event ini diikuti 260 peserta dari berbagai kota dan negara, event ini juga didukung oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BOB). Selain untuk mengembangkan olahraga lari trail, event ini juga bertujuan untuk mendukung pariwisata di Wonosobo, Jawa Tengah. Lomba lari trail ini juga didukung penuh oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo dan Perhutani Kedu Utara. Rute yang dilalui merupakan objek-objek wisata alam di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, yang tentunya menyajikan pemandangan yang menyejukkan mata para peserta. Di antaranya adalah Gunung Prau, Gunung Pakuwaja, Gunung Bismo, Puncak Seroja, Dieng Theather, Petak 9, Telaga Warna, dan lainnya. \"Kegiatan ini menjadi salah satu ajang pengenalan wisata alam di Dieng. Landscapenya cantik dan suhu yang sejuk mirip dengan desa kecil Chamonix, Mont Blanc, tempat lomba Lari Trail bergengsi dunia di Perancis. Harapannya Dieng akan mendunia dan atlet-atlet, baik dari Indonesia ataupun Mancanegara, akan berdatangan untuk menikmati keindahan alam di Dieng ini\" ungkap Fandhi Achmad, ketua penyelenggara. Selain lomba lari trail, Dieng Trail Run juga mengkampanyekan event trail run yang minim sampah dan ramah lingkungan. Seluruh peserta diwajibkan membawa cup/botol minum pribadi sehingga tidak tercipta sampah botol air minum dalam kemasan. Seluruh peserta berhasil menyelesaikan perlombaan dengan selamat, meski beberapa peserta tidak mencapai garis finish. \"Trek nya menantang, viewnya bagus dan cuacanya dingin. Wajih dicoba lagi tahun depan\" ujar Taufik Hidayat, juara 1 kategori 50km. Agus Wibowo selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo sangat mengapresiasi kehadiran Dieng Trail Run \"Kami mengapresiasi panitia, dan seluruh peserta atas kehadirannya di Dieng Wonosobo. Selamat menikmati keindahan alam yang ada, dan diharapkan datang lagi tahun depan dan tahun-tahun kedepannya karena masih banyak rute yang bisa dijelajahi\". Acara ini sekaligus menjadi cara terbaik untuk mengenalkan dan mengembangkan olahraga lari trail kepada masyarakat dan mempromosikan destinasi-destinasi wisata petualangan alam yang ada di Indonesia, mendorong peningkatan prestasi bagi para penggiat lari trail Indonesia serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar destinasi. Event Dieng Trail Run akan menjadi salah satu event tahunan rutin, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BOB), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo dan Perhutani Kedu Utara. (Bs)
Peternak UMKM Mandiri Minta Perlindungan kepada Kemenko Bidang Perekonomian, KPPU, dan Ombudsman
Jakarta, FNN – Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio mengatakan, naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) Yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg. “Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg. Padahal Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” kata Alvino di Jakarta, Selasa (13/12/2022). Alvino menjelaskan, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian, tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %. “Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini. Meskipun Permentan sudah ada, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan,” tegasnya. Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. “Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan,” lanjut Alvino. Tuntutan peternak: 1. Mendesak Kemenko Bidang Perekonomian Untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Mendesak KPPU untuk segera melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli bisnis dibidang perunggasan. Terutama menegakkan aturan Permentan 32/2017. Terutama evaluasi kebijakan afkir dini yang cenderung berpotensi melanggar aturan Pemerintah No.44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi prakarsa sendiri. Terutama potensi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas peraturan yang dibuat yakni Permentan 32/2017. Kemudian aturan turunan mengenai kebijakan Cutting yang berjilid-jilid. Juga mengevaluasi jajaran/apatur pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. 4. Dengan kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. Maka kami meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (mth/sws)
Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?
Karena memang faktanya Konstitusi kita telah berubah. Dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia SUDAH sering saya katakan. Saya sudah datangi lebih dari 300 kabupaten/ kota di Indonesia. Saya temukan persoalan yang hampir sama: Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah dan Kemiskinan Struktural yang sulit dientaskan. Sudah sering saya katakan. Penyebab persoalan tersebut ada di hulu. Ada di koridor fundamental. Yaitu Konstitusi kita yang telah meninggalkan konsep yang didisain para pendiri bangsa. Yang telah meninggalkan Pancasila. Sudah sering saya katakan. Ada dua sistem ekonomi yang bisa dipilih. Mau memperkaya segelintir orang. Atau memperkaya negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sudah sering saya katakan. Sistem demokrasi yang dipilih para pendiri bangsa adalah sistem terbaik untuk Indonesia. Karena demokrasi yang berkecukupan. Lengkap. Semua elemen ada di Lembaga Tertinggi. Ada wakil parpol, ada wakil daerah, ada wakil golongan. Sudah sering saya katakan. Para pendiri bangsa sudah mengingatkan. Sistem demokrasi liberal ala barat, tidak cocok untuk Indonesia. Apalagi menjabarkan ideologi individualisme dan liberalisme. Karena hanya akan memberi karpet merah bagi neoliberalisme yang berwatak kapitalis predatorik. Karena membiarkan hal itu, artinya kita memberi ruang bagi neo kolonialisme dalam bentuk baru. Itu artinya kita telah membegal tujuan dari lahirnya bangsa dan negara ini. Seperti tertuang dalam naskah Pembukaan Konstitusi kita. Sudah sering saya katakan. Saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kemudian kita sempurnakan bersama kelemahannya. Dengan cara yang benar. Yaitu dengan teknik addendum. Bukan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi Konstitusi baru. Karena itu, saya memperjuangkan (dengan cara saya) untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, saya berkampanye untuk kita luruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Tetapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing? Siapa sebenarnya (meminjam istilah dari Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi) yang melakukan pembubaran terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945? Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta terselubung terhadap NKRI? Siapa sebenarnya yang menghilangkan Sila Keempat dari Pancasila? Siapa sebenarnya yang meninggalkan mazhab kesejahteraan sosial, sehingga Oligarki Ekonomi semakin membesar? Dan siapa sebenarnya yang berkontribusi merusak kohesi bangsa ini akibat Pilpres Langsung? Silakan dibaca dalam beberapa buku yang telah terbit dan beredar. Salah satunya buku karya Valina Singka Subekti. Judulnya “Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945”. Setahu saya, intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan yang tidak pada tempatnya. Untuk kemudian menawarkan solusi. Dengan tujuan meluruskan keganjilan-keganjilan tersebut. Sehingga seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja. Karena kalau hanya melihat saja, kita akan terjebak dalam menara gading. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia yang kaya raya akan Sumber Daya Alam tetapi rakyatnya miskin, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Sumber Daya Alam di Indonesia hanya dinikmati segelintir orang dan orang Asing, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa pembangunan ternyata tidak mengentas kemiskinan, tetapi hanya menggusur orang miskin, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa yang terjadi saat ini bukan membangun Indonesia, tetapi hanya pembangunan yang ada di Indonesia, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa platform E-commerce hanya dipenuhi produk impor, sementara anak negeri hanya menjadi penjual, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia perlahan tapi pasti menjadi negara yang menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme, sehingga ekonominya menjadi kapitalistik, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi sudah kita tinggalkan sejak Amandemen tahun 1999 hingga 2002, karena kita telah mengganti 95 persen lebih isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli, maka kita bukan intelektual. Apakah semua paradoksal tersebut karena kesalahan Presiden Jokowi? Tentu bukan. Karena siapapun presidennya, harus taat dan bersumpah menjalankan Konstitusi dan Peraturan perundangan yang berlaku. Karena memang faktanya Konstitusi kita telah berubah. Dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Jadi, sudahlah, jika Anda masih ingin mengikuti Pilpressung tahun 2024 ala demokrasi liberal silakan. Pekerjaan mengembalikan Negara Indonesia untuk berdaulat, mandiri, adil dan makmur memang berat. Biar saya saja bersama teman-teman yang mau. Jakarta, 12 Desember 2022. (*)
Taktik Baru Mata-mata Siber Korut: Kelabui Periset Asing
Seoul, FNN - Adalah hal yang biasa ketika Daniel DePetris, seorang pengamat hubungan luar negeri di Amerika Serikat, mendapatkan surel dari direktur lembaga pemikiran 38 North, yang memintanya untuk menulis sebuah artikel pada Oktober lalu.Ternyata, faktanya tidak demikian. Sang pengirim surel diduga adalah seorang mata-mata Korea Utara yang ingin mengorek informasi, menurut mereka yang terlibat dan tiga peneliti keamanan siber.Bukannya merusak atau mencuri data sensitif di komputernya, seperti yang lazim dilakukan para peretas, pengirim surel berusaha meminta pendapatnya tentang isu keamanan Korut dengan berpura-pura sebagai Jenny Town, direktur 38 North.\"Saya menyadari itu tidak benar setelah saya menghubungi orang tersebut (Jenny Town) untuk bertanya lebih jauh dan ternyata tidak ada permintaan seperti itu, dan dia juga menjadi target,\" kata DePetris kepada Reuters.\"Jadi saya segera sadar ini adalah upaya (serangan) yang meluas.\"Surel itu menjadi bagian dari upaya baru dan belum pernah dilaporkan sebelumnya dari kelompok peretas yang dicurigai berasal dari Korut, menurut pakar keamanan siber, lima individu yang menjadi target, dan surel yang dilihat oleh Reuters.Pakar keamanan siber menduga para peretas menyasar orang-orang berpengaruh di pemerintahan asing untuk lebih memahami ke arah mana kebijakan Barat terhadap Korut.Kelompok peretas, yang oleh para peneliti dijuluki sebagai Thallium atau Kimsuky --salah satu dari banyak nama lain-- telah lama menggunakan surel untuk melakukan spear phishing, mengelabui target agar memberikan kata sandi atau membuka lampiran atau tautan yang mengandung malware (piranti lunak penyusup).Spear phising tidak dilakukan dengan cara mengirim surel secara masif dan acak, tetapi menargetkan calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar tentang calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat.Namun sekarang, tampaknya kelompok peretas itu mencoba strategi baru, yaitu meminta peneliti atau pakar lain untuk memberikan pendapat atau menuliskan laporan.Menurut surel yang dipelajari Reuters, di antara isu-isu lain yang diangkat adalah reaksi China jika Korut melakukan uji coba baru senjata nuklir dan apakah akan ada pendekatan yang \"lebih lunak\" terhadap \"agresi\" Korut.\"Para peretas sering berhasil dengan metode yang sangat, sangat sederhana ini,\" kata James Elliott dari Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), seraya menambahkan bahwa taktik baru ini pertama kali muncul pada Januari.\"Para penyerang telah sepenuhnya mengubah proses (cara kerja) mereka.\"MSTIC mengatakan telah mengidentifikasi \"beberapa\" pakar masalah Korut yang telah memberikan informasi ke akun penyerang Thallium.Sebuah laporan pada 2020 oleh Badan Keamanan Siber Pemerintah AS mengatakan bahwa Thallium telah beroperasi sejak 2012 dan \"kemungkinan besar ditugaskan oleh rezim Korea Utara dengan misi pengumpulan data intelijen global.\"Menurut Microsoft, Thallium secara historis menargetkan pegawai pemerintah, lembaga pemikiran, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia.\"Para penyerang mendapatkan informasi langsung dari yang bersangkutan, jika Anda mau, dan mereka tidak perlu bersusah payah membuat interpretasi karena mereka mendapatkannya langsung dari ahlinya,\" kata Elliott.Taktik BaruPeretas Korut memang telah dikenal dengan serangan-serangan yang meraup jutaan dolar, menyerang Sony Pictures atas film yang dianggap menghina pemimpinnya, dan mencuri data dari perusahaan farmasi dan pertahanan, pemerintah asing dan lainnya.Kedutaan Besar Korut di London tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar, tetapi membantah terlibat dalam kejahatan di dunia maya.Dalam serangan lain, Thallium dan peretas lainnya menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membangun kepercayaan dengan target sebelum mengirim perangkat lunak berbahaya, kata Saher Naumaan, analis intelijen ancaman utama di BAE Systems Applied Intelligence.Namun, menurut Microsoft, kelompok itu sekarang juga terlibat dengan para ahli dalam beberapa kasus tanpa pernah mengirim dokumen atau tautan berbahaya, bahkan setelah korbannya merespons.Taktik ini bisa lebih cepat daripada meretas akun seseorang dan membobol surel mereka, melewati program keamanan tradisional yang akan memindai dan menandai pesan sebagai elemen jahat, dan memungkinkan sang mata-mata mendapatkan secara langsung pemikiran para ahli, kata Elliott.\"Bagi kami, sangat, sangat sulit untuk menghentikan surel-surel ini,\" katanya, sambil menambahkan bahwa dalam kebanyakan kasus, penerima dapat mengetahuinya.Town mengatakan beberapa pesan yang mengaku berasal dari dirinya telah menggunakan alamat surel yang diakhiri dengan \".live\", bukan \".org\" seperti akun resminya, tetapi menggunakan salinan tanda tangannya.Dalam kasus lain, katanya, dia juga pernah bertukar surel dengan tersangka peretas, yang menyamar sebagai dirinya.DePetris, yang bekerja di Defence Priorities dan seorang kolumnis di beberapa surat kabar, mengatakan bahwa surel yang dia terima seolah-olah ditulis oleh seorang peneliti yang memintanya untuk mengirim makalah atau komentar.\"Mereka cukup canggih, dengan logo lembaga pemikiran itu disematkan dalam korespondensi agar seolah-olah permintaan itu benar-benar ada,\" katanya.Sekitar tiga minggu setelah menerima surel palsu dari 38 North, seorang peretas lain mengirim surel ke seorang peneliti lain untuk melihat draf tulisannya, kata DePetris.Surel itu, yang diperlihatkan DePetris kepada Reuters, menawarkan honor 300 dolar AS (sekitar Rp4,7 juta) untuk artikel tentang program nuklir Korut dan meminta rekomendasi untuk mencari peneliti lainnya.Elliot mengatakan para peretas tidak pernah membayar kepada siapa pun dan tidak akan pernah melakukannya.Mengumpulkan InformasiMemalsukan identitas menjadi metode umum mata-mata di seluruh dunia, tetapi karena Korut semakin terisolasi akibat sanksi dan pandemi, badan intelijen Barat yakin Pyongyang telah menjadi sangat bergantung pada aksi di dunia maya, kata seorang sumber keamanan di Seoul kepada Reuters, yang berbicara secara anonim.Dalam laporan Maret 2022, panel ahli yang menyelidiki sanksi PBB Korut menyebut upaya Thallium sebagai salah satu kegiatan \"spionase yang dimaksudkan untuk menginformasikan dan membantu\" Korut untuk menyiasati sanksi.Town mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, para penyerang telah meminta makalah dan peneliti pun telah memberikan laporan lengkap atau ulasan mereka sebelum menyadari apa yang terjadi.DePetris mengatakan para peretas bertanya kepadanya tentang topik yang sedang dia kerjakan, termasuk tanggapan Jepang terhadap kegiatan militer Korut.Surel lain dari seseorang yang mengaku sebagai reporter Kyodo News Jepang bertanya kepada staf 38 North bagaimana pendapat mereka tentang posisi Korut dalam perang di Ukraina, dan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan AS, China, dan Rusia.“Orang hanya dapat menduga bahwa Korea Utara mencoba mendapatkan pandangan yang jujur dari para ahli untuk lebih memahami kebijakan AS di Korea Utara dan ke mana arahnya,” kata DePetris.(ida/ANTARA/Reuters)
POPULER
