ALL CATEGORY
Selamat Hari Thanksgiving
Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SETIAP Kamis terakhir bulan November setiap tahun adalah hari istimewa bagi orang Amerika. Ini adalah hari libur nasional dan diamati secara nasional. Itu disebut “Hari Thanksgiving”. Hari Thanksgiving diamati untuk pertama kalinya oleh para Peziarah (Imigran Eropa) setelah panen pertama mereka pada bulan Oktober 1621, yang berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh 90 penduduk asli Amerika dan 53 imigran Eropa yang baru tiba. Sebagai bagian dari masyarakat lain Amerika, Muslim Amerika mengambil bagian dalam perayaan itu. Dan seringkali muncul pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum Islam pada perayaan seperti itu: Apakah diperbolehkan atau tidak dalam agama? Tentu saja tulisan ini bukan fatwa (hukuman agama). Sebaliknya, tulisan ini adalah untuk membagikan pandangan pribadi saya tentang masalah ini. Saya sepenuhnya menyadari adanya pandangan lain tentang itu. Dan, saya sangat menghargai fakta bahwa Islam memungkinkan kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sungguh merupakan kekayaan iman. Saya ingin memulai dengan menegaskan bahwa ketika Islam datang ke tempat mana pun, ia tidak bermaksud mengubah atau menghapus budaya positif dan norma sosialnya. Karena alasan inilah Anda akan melihat keragaman yang sangat dalam di antara umat Islam dalam hal budaya dan perilaku sosial. Semakin banyak kita berkeliling dunia, semakin beragam wajah Islam yang akan kita lihat tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Pada bagian diskusi ini kita dapat mengatakan ada Muslim Asia Selatan, Muslim Asia Tenggara, Muslim Timur Tengah, Muslim Afrika, Muslim Eropa, Amerika Latin dan, dari tentu saja, Muslim Amerika. Fakta ini didasarkan pada apa yang Nabi sendiri nyatakan: “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Yang pada hakekatnya berarti bahwa misi Nabi (Islam) adalah menyempurnakan dan membatasi (bukan mengubah atau meniadakan) nilai-nilai positif dan praktik budaya umat. Oleh karena itu, Thanksgiving sebagai bagian dari budaya Amerika, dan itu termasuk Muslim Amerika, adalah budaya yang dapat diadopsi dan dianut dalam nilai dan pemahaman kita sendiri. Saya menyebut jenis ucapan syukur ini “Shukr”. Bersyukur atau “Syukr” berakar pada ajaran Islam. Al-Quran, misalnya, mengingatkan kita: “Bersyukurlah padaku dan jangan kufur” (Surat 2 ayat 152). Al-Quran juga menyatakan: “Dan jika kamu bersyukur, aku akan memberimu lebih (nikmatku). Tetapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangat keras” (Ibrahim: 7) Istilah “Shukr” yang secara harfiah berarti “bersyukur, berterima kasih atau penghargaan” dalam konteks ini dapat merujuk pada Thanksgiving yang dirayakan dengan gembira dan nasional oleh orang Amerika. Saat bergabung dengan sesama orang Amerika dalam merayakan Thanksgiving, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri sebagai berikut: Pertama, Syukuran dalam Islam harus berlanjut dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini masalah hidup. Selama kita hidup, kita mengucap syukur. Tidak ada salahnya melakukannya pada Kamis terakhir bulan November. Tetapi kami tidak membatasi diri kami pada hari itu saja. Bersyukur atau merayakan Thanksgiving adalah tanggung jawab yang berkelanjutan baik terhadap Pencipta kita maupun sesama manusia. Kedua, ada tiga syukr (syukur) utama yang penting untuk dirayakan: 1) Bersyukur kepada Sang Pencipta dengan mengakui kebaikan dan nikmat-Nya yang tak terbatas kepada kita, dengan merendahkan diri dalam beribadah kepada-Nya dengan komitmen dan dedikasi. Nabi Muhammad menjawab istrinya ketika dia bertanya kepadanya tentang dedikasinya dalam ibadahnya: “bukankah saya harus menjadi hamba (Allah?) yang bersyukur”. 2) Ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Dalam Islam, orang tua berada di sisi Allah dalam hal cinta dan hormat. Beberapa ayat dalam Al-Qur\'an mengingatkan umat Islam untuk berbakti dan hormat kepada orang tua mereka. Untuk menemani orang tua mereka di dunia ini dengan kebaikan dan rasa hormat yang tinggi. 3) Bersyukur juga berarti berterima kasih kepada sesama ciptaan, khususnya kepada sesama manusia. Bersikap baik kepada orang lain bukan hanya tindakan kebaikan sosial. Itu sebenarnya adalah bagian dari ucapan syukur kami karena telah menjadi bagian dari keluarga manusia kami. Nabi bahkan memberi tahu kita: “orang yang gagal menghargai sesama manusia juga gagal menghargai Allah”. Sedihnya, hari-hari ini Thanksgiving telah bergeser dari tujuan awalnya dan itu adalah untuk menghargai Tuhan dan bersikap baik satu sama lain. Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Bagi saya Jum’at Berkah jauh lebih baik daripada Jum’at Hitam. Apakah kamu tidak setuju? Kota Jakarta, 25 November 2022. (*)
Is Anies Going To Be The Next Anwar?
Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts MUNGKIN ya, mungkin tidak. Masa depan masih suci, semua kemungkinan bisa terjadi. Ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah fitur melekat masa depan. Sebagai dua tokoh yang dilahirkan dari kelompok nasionalis relijius yang serupa, kaum nasionalis relijius di ICMI, KAHMI, Muhammadiyah, dan parpol-parpol afiliasinya berharap Anies Baswedan akan menjadi the next Anwar for Indonesia. Kini puluhan relawan pro-Anies telah bermunculan di mana-mana bak jamur tumbuh di musim hujan. Ada semacam kerinduan agar kepentingan ummat Islam lebih diakomodasi oleh Pemerintah, tidak seperti zaman Presiden Jokowi ini. Tapi harapan itu hanya bisa terwujud dengan beberapa syarat. Syarat pertama, upaya elit parpol penguasa dan kelompok ProJo menunda Pemilu 2024 atau mengamandemen UUD 2002 agar masa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode gagal. Syarat ini bisa terjadi, perhari ini, dengan kemungkinan 50:50. Penggalangan opini masyarakat untuk mendukung perpanjangan kekuasaan Jokowi masih saja terjadi. Anehnya, Jokowi tampak membiarkan ini terjadi karena bagian dari demokrasi. Kedua, ekonomi Indonesia bisa bertahan menghadapi resesi ekonomi global parah yang kini mengancam, sementara pandemi benar-benar bisa diakhiri untuk tidak memperparah stagflasi global. Kemungkinan besar syarat ini akan berlaku. Pasar domestik yang besar dan bonus demografi akan menggantikan pasar ekspor yang melemah. Ketiga, konflik Rusia-Ukraina segera bisa dikendalikan lalu diselesaikan secara damai, tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, bahkan Perang Dunia ke-3. Syarat inipun berpeluang 50:50. Opsi perang dunia untuk global resetting dunia, sekaligus pengurangan populasinya, masih menjadi agenda para elit global. Keempat, ummat Islam berhasil mengkonsolidasikan kepentingan politiknya sehingga berhasil mensukseskan pencapresan Anies melalui koalisi parpol. Peluang syarat ini berlaku cukup tinggi. Jika Anwar Ibrahim sukses memimpin Malaysia paling tidak 2 tahun ke depan ini, cocktail party effect akan terjadi sehingga peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 akan makin terbuka lebar. Kelima, Pemilu 2024 berlangsung terbuka, jujur dan adil. Syarat kelima ini nyaris mustahil terjadi. Di samping rancangan Pemilu yang paling rumit, kompleks dan mahal di dunua, Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 masih banyak mengandung jutaan data siluman yang menjadi sumber jual beli suara. Konflik hasil pemilu akan diputuskan oleh KPU dan hakim-hakim MK yang sulit bersikap independen. Di samping itu, penggalangan opini dan intimidasi serta politik uang akan tetap mewarnai Pilpres 2024. Segera perlu dicatat bahwa hiruk-pikuk pencapresan ini bisa jadi hanyalah sebuah operasi bendera palsu. Harapan baru yang dibawa pencapresan Anies telah melemahkan people power untuk memulangkan Jokowi ke Solo sebelum 2024. Sementara itu proses penjarahan kekayaan bangsa ini terus terjadi melalui investasi asing yang sangat eksploitatif, privatisasi sektor strategis seperti energi dan transportasi, serta praktek keuangan ribawi oleh elit global maupun kaki tangan domestiknya. Kedaulatan rakyat sebagaimana amanah UUD 1945 pada akhirnya adalah kedaulatan keuangan. Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Jika Anies gagal, maka bangsa ini akan lestari sebagai jongos politik dan jongos ekonomi. Gambiran, Banyuwangi, 26 November 2022. (*)
Pemilu 2024 Pertarungan Oligarki dan Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat
Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila JIKA kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan dalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan berjuang menegakkan tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika DPR, MPR, Partai politik tidak lagi peduli terhadap kerusakan negara ini, mari kita galang rakyat untuk mengembalikan tatanan mula NKRI yang berbasis pada “Amanat Penderitaan Rakyat“ Amandemen UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja mengubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“. Apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat. Akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi. Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi merajalela, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harusnya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Berikut cuplikan Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta…. ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara!, engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ketulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? “Dari Sabang sampai Merauke”, – empat perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekedar menggambarkan satu geographisch begrip. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekadar satu “geographical entity”. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu “national entity”. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu “state entity” yang bulat-kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu “ideological entity” yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, – satu entity of social-consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah kataku tempohari congruent dengan the social conscience of man! Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia. Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”. Jikalau kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan didalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan ini maka mari kita semua berkomitmen mengembalikan UUD 1945 mengembalikan tujuan negara proklamasi 17Agustus 1945. Jikalau MPR, DPR, Presiden, Partai Politik tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Maka atas kedaulatan rakyat mari rakyat bersatu untuk kembali kepada tatanan mula NKRI kembali kepada Pancasila dan UUD 1955 Proklamasi. Mari kita galang rakyat untuk: Mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara. Menolak UUD 2002 hasil amandemen. Mengembalikan UUD 1945 Proklamasi sebagai landasan konstitusional bernegara. Mengembalikan MPR sebagai lembaga bangsa dan Lembaga Tertinggi Negara. Mengembalikan Wawasan Nusantara. Mengoreksi seluruh UU yang pro terhadap Liberalisme Kapitalisme. Menasionalisasi seluruh kekayaan ibu pertiwi berbasis pada pasal 33 UUD 1945 Proklamasi. Menghapuskan DPD, mengantinya dengan Utusan-utusan Daerah dan Utusan utusan Golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mengembalikan GBHN sebagai kompas petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Membubarkan lembaga-lembaga ekstra yudisial yang tidak ada di dalam Konstitusi UUD 1945 Proklamasi, dan meng-empowering lembaga-lembaga resmi negara. Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Digantinya UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja merubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“, apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat, akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi, penguasaan lahan-lahan demi investasi asing, Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi sudah sangat akut, bantuan sosial bagi rakyat miskin pun di korupsi tanpa penyelesaian hukum, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harus nya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Jadi Pemilu 2024 adalah pertarungan Amanat Penderitaan Rakyat yang ingin kembali pada Pancasila dan UUD 1945 dengan oligarki yang mengusung liberalisme kapitalisme dan antek-antek asing. Suka tidak suka perjuangan ini adalah pertaruhan nasib bangsa Indonesia. Tinggal kita akan terbelah dan hilangnya persatuan bangsa Indonesia. (*)
Anies Memang Fantastis!
Memperbaiki kerusakan, membangun kembali dan menempatkan NKRI yang terhormat dan bermartabat, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam pergaulan internasional. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI SEPERTI terbentur-terbentur kemudian terbentuk. Anies Baswedan mampu melewati jalan penderitaan atas pilihan pengabdiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Ia mampu menampilkan politik karakter yang rendah hati dan humanies di tengah gelombang resistensi konspirasi jahat. Dalam menghadapi Pilpres 2024, capres pilihan rakyat itu kini seperti sedang memproklamasikan kemulian ahlak akan selalu mendahului amanat yang diberikan kepada seorang pemimpin. Dalam stigma politik itu kotor, Anies mampu memberi warna baru. Bukan hanya integritas, ia juga telah membuktikan bahwa ahlak seorang pemimpin mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Betapapun badai isu, intrik dan fitnah menerjang Anies terutama ketika menjabat gubernur Jakarta. Anies telah berhasil memberi contoh bagaimana kekuasaan tidak serta-merta diraih dan dipertahankan dengan segala cara. Framing dan stereotif serta kecenderungan konspirasi jahat tidak harus selalu dihadapi dengan sikap reaksioner. Kebencian dan permusuhan hanya bisa dihadapi dengan ketenangan dan kesabaran. Kejahatan tak harus dibalas kejahatan. Keraguan dan rasa pesimis hanya bisa dijawab dengan kinerja dan prestasi. Begitulah Anies membangun identifikasinya, membentuk kharisma dan kewibawaan personalnya. Tidak terhitung pula upaya untuk mendiskreditkan, membunuh karakter dan persekongkolan menjegal Anies sebagai seorang pemimpin sekaligus calon presiden potensial pada pilpres 2024. Anies Baswedan bergeming sekalipun serangan dan tendensi penolakan atas keberhasilan kepemimpinannya mengemuka melalui buzzer, haters, dan influencer yang disinyalir dibayar menggunakan uang negara. Anies juga mampu melewati rintangan dari rekayasa sosial dan politik berkedok kebijakan struktural dan konstitusional. Begitu besar dan tak pernah berhenti upaya menjatuhkan, hingga Anies tak bisa menjadi capres, saking dianggap berbahaya dan mengancam kepentingan kelompok tertentu seperti oligarki dan ternaknya. Atmosfer politik nasional yang kini masih dkendalikan rezim boneka, masih menghembuskan udara propaganda dan agitasi asal bukan Anies sebagai presiden masa depan Indonesia. Sisa-sisa gerakan pembusukan terhadap Anies yang masih menempel pada narasi politik identitas, tak mampu juga membendung arus dukungan rakyat terhadap figur Anies terutama dari mayoritas umat Islam. Penggunaan entitas kesukuan dan keagamaan secara ekstrim demi kepentingan sesaat yang justru kental melekat kuat dan dipelopori oleh sosok Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, tak bisa mencegah simpati, empati dan euforia rakyat kepada Anies. Memori kolektif dan kesadaran publik seakan menegaskan Anies telah menjadi fakta dan nyata sebagai pemimpin nasionalis religius yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Anies tak terbantahkan menjadi pemimpin yang pluralis, menghormati dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, fenomena Anies seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar menangkap kerinduan, harapan dan aspirasi rakyat akan kehadiran seorang pemimpin yang adil, beradab dan bersungguh-sungguh membawa kemakmuran bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, pilpres 2024 yang tak lama lagi akan berlangsung, hanya berfungsi memberikan legalitas atas legitimasi rakyat terhadap didapuknya Anies sebagai seorang presiden. Sikap santun, sabar dan konsistensinya mengedepankan ahlak dalam berpolitik telah menjadi verifikasi dan validasi pemimpin yang layak menjadi nahkoda bagi perahu besar bernama Indonesia. Memperbaiki kerusakan, membangun kembali dan menempatkan NKRI yang terhormat dan bermartabat, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam pergaulan internasional. Dengan kemampuannya menderita dan ketetapan hatinya sebagai pemimpin yang telah memilih jalan penderitaan bagi kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa, Anies memang layak dan telah menjadi presiden defakto sekalipun pilpres belum dilangsungkan. Kini dan akan terus bertambah lagi, jutaan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mengelu-elukan dan mendukungnya. Rakyat arus bawah yang bisa jadi dikomandoi partai Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PAN dll telah menjadi energi, instrumen kampanye sekaligus supporting sistem Anies menjadi presiden Indonesia. Insyaa’ Allah. Anies memang fantastis!. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 26 November 2022/2 Jumadil Awal 1444 H. (*)
Bangsa Ini Terlalu Besar, Rocky Gerung: Mungkin Bisa dengan Sistem Federal
Jakarta, FNN - Pasti banyak orang yang berpikir kenapa Rocky Gerung selama ini selalu kritik sana kritik sini tentang Indonesia sehingga orang pasti inggin tahu Indonesia yang seperti apa yang dibayangkan oleh Rocky Gerung. Oleh karena itu, sebagai refleksi, Rocky Gerung Official edisi Sabtu (26/11/22) kali ini membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung sendiri dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, sering kita masuk di dalam moment-moment di mana kita mesti melakukan semacam evaluasi terhadap keadaan. Masalahnya adalah hari ini kita mau ukur berdasarkan ideal yang mana,” ujar Rocky Gerung. Menurutnya, kalau kita berbicara ideal dari negeri ini, kita kembali pada janji proklamasi, kita kembali pada mukadimah Undang-undang Dasar di mana Indonesia yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, dan lain-lain yang kemudiann dirumuskan sebagai keadilan dan kemakmuran. Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. “Cerdaskan bangsamu, pelihara fakir miskin,” ujarnya. Jadi, menurut Rocky, perintah konstitusi itu jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas dan tidak ada kesenjangan. Sebetulnya ini hal normatif, tapi hal yang normatif ini gagal diwujudkan. Bahkan ketika seorang pemimpin justru datang dari kalangan biasa. Dia bahkan tidak paham apa yang disebut penderitaan rakyat. Padahal, dulu, Bung Karno paham benar penderitaan rakyat karena beliau ada bersama dengan rakyat ketika revolusi kemerdekaan. Demikian juga Pak Harto yang juga paham apa yang disebut rakyat karena dia karena beliau ada di dalam barisan perintis kemerdekaan. Tetapi kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai dan rasa aman. Tetapi, karena Pak Harto terlalu teknokratis maka dia merasa bahwa waktu itu belum saatnya Indonesia berdemokrasi, meski di awalnya ada kebebasan. Tapi kemudian, lanjut Rocky, Pak Harto mulai mengendalikan politik dengan memasukkan militerdi semua struktur pemerintahan dan Gubernur di masing-masing provinsi ditunjuk langsung. Tetapi, Pak Harto berhasil membuat Indonesia tidak politik identitas, misalnya Gubernur orang Jawa ditempatkan di Papua, tidak kedaerahan, dan tidak memasukkan unsur sara. Setelah itu kemudian berubah menjadi reformasi. Tetapi Pak Harto meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu dimulainya pembangunan ekonomi dengan ongkos hak asasi manusia tentunya. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi stabilitas politik dikendalikan. Pengendalian itu yang kemudian pecah di era reformasi. Yang terjadi sekarang kata Rocky adalah pengkerdilan demokrasi. \"Jadi demokrasi bukan bertumbuh tapi sekadar menggemuk, tidak ada pertumbuhan nilai yang kualitatif, bahkan etika politik runtuh,\" lanjut Rocky. Rocky menegaskan bahwa kalau dirinya ditanya apa yang menjadi konsennya, ia mengaku ingin menghidupkan kembali janji kemerdekaan itu. \"Tetapi, saat sekarang, itu tidak dimungkinkan karena fasilitas untuk menghasilkan kembali Indonesia, terhalang oleh permainan politik yang sangat kotor,” tegas Rocky. Menurutnya, seringkali kemampuan bangsa ini untuk bercakap-cakap dalam kesederhanaan justru dibikin rumit dengan kalkulasi macam-macam. “Jadi, sebetulnya, kita bikin refleksi hari ini dalam upaya untuk mengetuk sejarah, supaya sejarah kasih kita kunci untuk membuka kembali ruang yang ditutup oleh politik. Jadi, demokrasi akhirnya dijajah oleh politik,” tandasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang dituntun berdasarkan etika politik. Kemudian kita bisa lihat mana yang sebetulnya bisa diperbaiki melalui undang-undang. \"Inti konstitusi adalah kedaulatan rakyat. Sekarang kedaulatan rakyat tidak bisa dimandatkan pada partai,\" paparnya. Jadi kalau ada yang berpikir kembali pada konsitusi UUD ‘45, dia setuju, tetapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam keadaan demokrasi sekarang yang tidak memungkinkan kita mengembalikan sistem MPR, karena artinya kita kembali pada orde baru. Tapi. Tentu ada pakar-pakar yang melihat dengan cara lain. “Tapi saya beranggapan bahwa kembali pada UUD ’45 itu sekadar penyelesaian gampangan sebetulnya. Karena masalahnya bukan di Undang-undang, tetapi demokrasi yang tidak bisa diucapkan melalui prinsip-prinsip kesejahteraan, jaminan hak, dan segala macam,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, formula untuk kembali ke UUD ’45 kurang sempurna sebetulnya, karena itu sekadar membuat kita gembira kembali ke itu, sementara hal itu tidak akan menyelesaikan soal. Yang kedua, menurut Rocky, bangsa ini terlalu besar. \"Mungkin bisa dibuat yang sederhana dengan sistem federal, misalnya. Kan sudah ada konsesus semacam otonomi daerah. Itu artinya, kekuatan DPD harus dimaksimalkan sebagai senator, supaya dia bisa membuat Undang-undang atas nama dirinya untuk kepentingan daerah,\" paparnya. Tetapi, sekarang DPD seperti dikerdilkan. Padahal, kalau sistem ekonomi daerah dimaksimalkan maka Indonesia harus berubah menjadi negara federal. Tapi orang taku nanti pecah, padahal tidak juga. Ini hanya untuk mengatakan bahwa sistem itu bisa lebih luwes kalau dibuat dengan tidak kaku. Negara “kesatuan” itu terlalu kaku, mustinya negara “persatuan”, persatuan dari wilayah-wilayah kedaerahan yang memang di dalamnya ada potensi ekonomi dan ada potensi kemajemukan. “Jadi, wacana untuk kembali ke UUD ’45 juga harus dibuka wacana untuk negara federal,” usul Rocky. Jadi, secara teknokratik negara ini terlalu besar untuk hidup berdampingan sehingga selalu ada perselisihan. Sekarang berupaya untuk memekarkan Papua dalam rangka mendistribusikan keadilan. “Ya sekalian saja diperbanyak saja negara-negara bagian itu,” katanya. (Ida)
Tiga Potensi Auctor Intelectualis Kasus KM 50
Adakah operasi ini sepengetahuan atau dengan persetujuan Presiden? Jika iya, maka Presiden pun harus diseret ke muka persidangan. Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEDIKIT demi sedikit kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI terkuak. Terakhir ditemukan mobil yang ditumpangi oleh 6 anggota Laskar FPI yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak Kepolisian. Konon dijadikan barang bukti. Sejak awal memang terasa sarat perekayasaan. Kasus Km 50 menjadi hutang rezim Presiden Joko Widodo yang akan terus ditagih. Tindakan brutal dengan rekayasa vulgar. Termasuk auctor intellectualis yang menjadi penentu pembunuhan atau pembantaian ini. Merujuk pada Buku Putih yang diterbitkan oleh TP3, ada tiga personal yang diduga berpeluang terbuka menjadi aktor tersebut. Dapat salah satu atau bersama-sama. Pertama, Irjen Fadil Imran. Ini berdasarkan pada keterlibatan banyak anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Termasuk Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella yang menjadi terdakwa. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bersama Brigjen Hendra Kurniawan (Karo Paminal Divisi Propam) dan Mayjen Dudung Abdurrahman (saat itu Pangdam Jaya) memimpin Konferensi Pers pada hari kejadian 7 Desember 2020. Kedua, Irjen Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam dan Kepala Satgassus yang jelas telah melibatkan anak buahnya dalam operasi pembuntutan dan pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Sekurangnya 30 anggota Propam yang sebagiannya merangkap Satgassus ikut di lapangan. Pola perekayasaan Ferdy Sambo di kasus Duren tiga relatif sama dengan rekayasa kasus Km 50. Kebohongan dalam kualifikasi obstruction of justice. Ketiga, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala BIN, yang telah melibatkan anggota BIN sejak di Mega Mendung melalui \"operasi delima\" yang terbongkar oleh anggota Laskar FPI. Anggota BIN pula yang terlibat kejar-kejaran di Interchange Karawang Barat yang menembak 2 anggota Laskar FPI. Komnas HAM menyebut ada instansi di luar Kepolisian yang terlibat dan itu tentunya adalah BIN. Jadi, Kepala BIN Budi Gunawan harus ikut bertanggungjawab atas peristiwa ekstra judicial killing tersebut. Ketiga aktor itulah yang semestinya dibawa ke Pengadilan HAM berdasar UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Diminta pertanggungjawaban dan dibuka berbagai komando dan perintah-perintahnya. Adakah operasi ini sepengetahuan atau dengan persetujuan Presiden? Jika iya, maka Presiden pun harus diseret ke muka persidangan. Pembantaian 6 anggota Laskar FPI adalah terstruktur dan sistematis karenanya merupakan pelanggaran HAM berat. Bukan pidana biasa. Sebagai pembunuhan politik dengan target HRS, maka selayaknya proses peradilan tidak terhenti pada pelaku di lapangan semata, melainkan harus menyeret auctor intellectualis nya. Kebenaran dan keadilan harus ditegakan baik saat Jokowi berkuasa ataupun tidak dan seluruh pembuat kejahatan harus bertanggungjawab. Apakah ia sebagai pelaku, penyerta, maupun penyuruh. Bandung, 26 Nopember 2022. (*)
Terseret Kekhawatiran Permintaan, Harga Minyak Jatuh Sekitar Dua Persen
New York, FNN - Harga minyak jatuh sekitar dua persen pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), terseret oleh kekhawatiran atas prospek permintaan yang memburuk terutama dari China dan tawar-menawar batas harga Barat terhadap minyak Rusia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari tergelincir 1,71 dolar AS atau 2,0 persen, menjadi ditutup pada 83,63 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari merosot 1,66 dolar AS atau 2,13 persen, menjadi menetap di 76,28 dolar per barel di New York Mercantile Exchange. Tidak ada penyelesaian WTI pada Kamis (24/11/2022) karena liburan Thanksgiving AS dan volume perdagangan tetap rendah.\"Karena ada sedikit volume setelah liburan, kami sedikit melepaskan beberapa keuntungan di sini,\" kata Phil Flynn, seorang analis di grup Price Futures.Kedua kontrak acuan membukukan penurunan mingguan ketiga berturut-turut setelah mencapai posisi terendah 10 bulan minggu ini. Brent mengakhiri minggu ini turun 4,6 persen, sementara WTI turun 4,7 persen.Struktur pasar Brent dan WTI menyiratkan permintaan saat ini sedang melemah, dengan kemunduran, yang ditentukan oleh harga bulan depan yang diperdagangkan di atas kontrak untuk pengiriman selanjutnya, yang telah melemah secara nyata dalam beberapa sesi terakhir.Untuk spread dua bulan, struktur Brent dan WTI bahkan turun ke contango minggu ini, menyiratkan kelebihan pasokan dengan kontrak pengiriman jangka pendek dihargakan di bawah pengiriman selanjutnya.China, importir minyak utama dunia, pada Jumat (25/11/2022) melaporkan rekor harian baru untuk infeksi COVID-19, ketika kota-kota di seluruh negeri terus memberlakukan langkah-langkah mobilitas dan pembatasan lain untuk mengendalikan wabah.Langkah tersebut mulai memukul permintaan bahan bakar, dengan lalu lintas melayang turun dan permintaan minyak tersirat sekitar 1 juta barel per hari lebih rendah dari rata-rata, sebuah catatan ANZ menunjukkan.Sementara itu, para diplomat G7 dan Uni Eropa telah membahas batas harga minyak Rusia antara 65 dolar AS dan 70 dalar AS per barel, tetapi kesepakatan masih belum tercapai. Pertemuan perwakilan pemerintah Uni Eropa, yang dijadwalkan pada Jumat (25/11/2022) malam untuk membahas proposal tersebut, dibatalkan, kata diplomat Uni Eropa.Tujuannya adalah untuk membatasi pendapatan guna mendanai serangan militer Moskow di Ukraina tanpa mengganggu pasar minyak global, tetapi tingkat yang diusulkan secara luas sejalan dengan apa yang sudah dibayar oleh pembeli Asia.Perdagangan diperkirakan akan tetap berhati-hati menjelang kesepakatan batas harga, yang akan mulai berlaku pada 5 Desember ketika larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia dimulai, dan menjelang pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya pada 4 Desember.(Ida/ANTARA)
Terkait Pemberitaan Pungli, AJI Mataram Kecam Intimidasi Polisi
Mataram, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengecam tindakan intimidasi sejumlah oknum polisi terhadap tiga jurnalis terkait pemberitaan kasus dugaan pungutan liar dalam penerbitan surat keterangan kecelakaan lalu lintas untuk kebutuhan klaim asuransi Jasa Raharja.\"Kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang dan orang yang menghalangi, bahkan mengintimidasi, itu ada ancaman pidananya,\" kata Ketua AJI Mataram Muhammad Kasim dalam keterangannya di Mataram, Jumat.Ancaman pidana yang mengatur hal tersebut tertuang pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.Begitu juga dengan adanya tindakan yang meminta secara paksa kepada jurnalis untuk menghapus berita dugaan pungli yang tayang pada 22 dan 23 November 2022 di media TribunLombok.com, Vivanews.com, dan NTBSatu.com.Menurut Kasim, tindakan polisi yang mencari jurnalis hingga ke rumah pribadi dan memanggil paksa untuk hadir bersaksi atas kasus dugaan pungli di Unit Laka Lantas Polresta Mataram tidak dapat dibenarkan.\"AJI Mataram menilai tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers,\" ujarnya.Apabila tujuannya ingin mengorek informasi untuk menelusuri dugaan tersebut, Kasim mengatakan polisi cukup menjadikan bahan pemberitaan yang terbit pada tiga media daring (dalam jaringan) itu sebagai dasar pengembangan.\"Jadi, bukan jurnalis yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus itu,\" ucapnya.Sekretaris AJI Mataram Wahyu Widiantoro turut menjelaskan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut bisa menempuh mekanisme sesuai aturan yang berlaku pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers. Mekanisme hak jawab itu juga sudah diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.\"Mekanisme ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat maupun aparat penegak hukum agar tidak seenaknya orang meminta menghapus berita yang sudah dimuat oleh media,\" ujar Wahyu.Ia juga mengingatkan jurnalis berhak memberikan hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers untuk melindungi narasumber.\"Jadi, tindakan itu bukan berarti jurnalis tidak kooperatif terhadap pemanggilan oleh aparat penegak hukum,\" ucapnya.Sementara, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Idham Khalid turut menjelaskan bahwa pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada jurnalis maupun pihak redaksi dari setiap perusahaan yang menerbitkan pemberitaan dugaan pungli tersebut.Dari hasil klarifikasi, pemberitaan yang tayang itu sudah sesuai dengan fakta atas keluhan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengaku dimintakan uang Rp1 juta hingga Rp2,5 juta oleh oknum anggota Unit Laka Satlantas Polresta Mataram untuk penerbitan surat keterangan kecelakaan.\"Berita-berita itu sudah kami pastikan memenuhi kaidah jurnalistik dan asas berimbangan karena telah terkonfirmasi langsung kepada Kapolresta Mataram,\" kata Idham.Namun, sejak berita itu terbit, berturut-turut dalam dua hari terakhir mereka mendapat tekanan agar berita itu dihapus, baik oleh oknum anggota yang bertugas di Polresta Mataram maupun pihak di luar lembaga kepolisian.Dengan adanya persoalan ini, Idham meminta Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto menaruh atensi dan mengusut tuntas dugaan praktik pungli di jajaran Korps Bhayangkara, khususnya di Unit Laka Lantas Polresta Mataram.\"Polisi di NTB juga harus bisa menghargai kerja-kerja jurnalis dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di NTB. Apalagi, intimidasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum,\" ujarnya.Perlu diingat kembali, kata dia, bahwa Dewan Pers dengan Polri telah membuat perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis.PKS yang terbit perdana ini sebagai turunan dari adanya Nota Kesepahaman atau \"Memorandum of Understanding\" (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.(Ida/ANTARA)
Nusantara Bersatu Dihelat di GBK
Jakarta, FNN - Silaturahmi nasional dengan tema \"Nusantara Bersatu\" digelar oleh gabungan Relawan Jokowi dari berbagai elemen menggelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, SabtuPresiden Joko Widodo (Jokowi) yang direncanakan hadir dalam acara ini dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju GBK.Tampak rombongan dari berbagai latar belakang dan daerah memadati area GBK, mulai dari kelompok ibu-ibu, anak muda, hingga para santri. Para rombongan yang hadir tampak didominasi dengan pakaian berwarna putih.Relawan pendukung Jokowi rencananya akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Jokowi tersebut juga akan dibacakan pula maklumat kebangsaan.Adapun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran masuk untuk memantau situasi pengamanan acara di GBK melalui pintu kuning sekitar pukul 7.10 WIB. Tampak pula Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Komarudin ikut hadir untuk memantau.Acara yang menurut jadwal dimulai pukul 6.30 WIB hingga 11.00 WIB itu menghadirkan penampilan dari sejumlah musisi, di antaranya Inul Daratista, Tipe-X, Ruth Sahanaya, Ndarboy Genk, Farel Prayoga, Nasida Ria, hingga Godbless.Adapun ruas Jalan Gatot Subroto sejak sekira pukul 06.00 WIB juga tampak sudah dipadati oleh bus-bus yang mengangkut rombongan menuju GBK.Sebelumnya saat konferensi pers, Jumat (25/11), Ketua Panitia Nusantara Bersatu Aminuddin Ma\'ruf mengatakan bahwa Nusantara Bersatu merupakan perhelatan akbar tatap muka, temu kangen dan silaturahmi seluruh elemen relawan Jokowi bersama dengan Sang Presiden.Ia menyebut Nusantara Bersatu dihelat dalam rangka menjaga keberhasilan Jokowo selama memimpin Indonesia dan mengawal menuju Indonesia Emas 2045.\"Dalam rangka menjaga dan merawat ekonomi dan pembangunan lndonesia tersebut, maka relawan Presiden Jokowi berhimpun di dalam satu gerakan yang dinamai Gerakan Nusantara Bersatu,\" kata Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi itu.Sebelumnya, Jumat (25/11), Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani juga mengatakan bahwa Kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.(Ida/ANTARA)
Relawan Jokowi Siap Menghadiri Kegiatan Nusantara Bersatu
Jakarta, FNN - Ribuan relawan Jokowi siap memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Sabtu (26/11) pagi dalam rangka kegiatan Nusantara Bersatu.\"Relawan pendukung Jokowi akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Provinsi Jawa Barat,\" kata Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam.Ia mengatakan penanganan musibah yang terjadi di Cianjur dan beberapa tempat lain sebelumnya harus dilakukan secara gotong royong dan solidaritas sosial sesama anak bangsa.\"Acara besok rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi, juga akan dibacakan maklumat kebangsaan,\" ujarnya.Kegiatan Nusantara Bersatu tersebut, tegas Benny, murni kegiatan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Kabupaten Cianjur serta bencana di daerah lainnya.Benny menyampaikan semangat solidaritas sosial dan persatuan nasional adalah faktor yang menyemangati ratusan ribu relawan Jokowi akan datang dan berkumpul di Jakarta, bukan semangat politik atau agenda politik apapun.\"Tidak ada agenda politik, apalagi terkait Pilpres 2024,\" tegasnya.Ia menambahkan politik relawan Jokowi adalah bersama Jokowi dan tegak lurus kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Dengan kata lain, kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.Benny mengatakan politik kebangsaan relawan Jokowi selalu mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan negara, termasuk merawat harmoni keberagaman Indonesia.Tradisi gotong royong harus menjadi warisan para leluhur sebagai kekuatan yang perlu dilestarikan, dibumikan kepada anak bangsa. Tidak hanya itu, ribuan relawan juga akan mengonsolidasikan diri untuk melawan praktik radikalisme dan terorisme di Indonesia.\"Kita tidak ingin Indonesia yang sedang bergerak maju dengan kerja-kerja pemerintahan dirusak oleh kelompok politik yang selalu menggunakan strategi pecah belah dan adu domba,\" jelasnya.(Ida/ANTARA)
POPULER
