ALL CATEGORY
Memandang Politik Indonesia ke Depan
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PERNYATAAN Presiden Prancis Macron beberapa hari lalu menyadarkan kita bahwa dunia dalam satu komando. Dalam istilah CABE monopolarisme. Secara natural hal ini tak mungkin berlangsung lama karena mekanisme alam bekerja dalam kaidah keseimbangan dan pada fitrahnya. Monopolarisme akan berlangsung berapa lama? Untuk hidup dan kehidupan diperlukan energi. Dan energi datang dari dialektika. Selesai USA mendinginkan hubungannya dengan Iran yang semula suam-suam kuku, bahkan terkadang memanas, tiba-tiba di Iran terjadi gejolak massa besar yang berlangsung in every single day dalam sebulan terakhir. Gejolak ini menewaskan kepala intelijen Iran dalam suatu pembunuhan. Ini bukan soal sederhana. Pemilihan PM Malaysia yang baru melalui Parliament menemui jalan buntu dan took over by Yang Dipertuan Agong. Keputusan Agong menunjuk Anuar Ibrahim yang selama ini oleh elit politik Malaysia dijadikan matter of conflict selama lebih dari dua warsa. Agong dengan tajam melihat masa depan Malaysia terlepas dari situasi global. Myanmar juga menempuh jalan itu walau belanja waktu sangat mahal. Bila Myanmar tak pandai menghitung time budget nasibnya akan sama dengan Somalia di Afro dan Venezuela di Latin America. Indonesia? Elit politiknya dari kedua sisi mentok. Kecuali Anies Baswedan, belum ada tokoh lain yang dicapreskan secara resmi. Baru olahan media sosial saja. Usaha menghapuskan syarat pencapresan versi UU yang tidak membolehkan orang yang telah menjabat Presiden dua periode untuk dicapreskan, ditolak MK. Tak pula terlihat indikator solusi ekstra konstitusional. Kalau rontoknya rumah-rumah di Cianjur karena gempa lalu direncanakan bikin rumah anti gempa, lalu kalau rontoknya ekonomi karena sistem politik yang tak berlandaskan UUD 45 asli, mau bikin sistem politik anti apa? Ekobal, eka komando global seperti dimaksudkan Macron, mau bikin apa? Yang Dipertuan Agung mengambil fungsi parliament karena parliament gagal menjalankan fungsi. Indonesia tak punya Agong. Proses penyelesaian yang anti thesis seperti Iran, sejauh ini tak terlihat. Atau keadaan seperti ini enjoyable bagi Ekobal. (RSaidi).
Hanya People Power Atau Revolusi yang Bisa Amputasi Kejahatan Oligarki
Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM yang di-back up Oligarki di belakangnya mustahil dengan sukarela menyerahkan kekuasaan – dengan mempertaruhkan hidup dan mati atas kekuasaan yang sudah ada dalan genggamannya. Kekuatan mereka total sudah dalam kendali kekuatan oligarki. Rekayasa politiknya sampai ingin memperpanjang masa jabatan Presiden karena merasa presiden sudah bersenyawa dengan oligarki. Masyarakat para tokoh perubahan sampai geram dan bertekad hegemoni oligarki harus diputus dan dihentikan dengan langkah keras dan radikal. Langkah keras harus diambil karena mengganti atau mengubah rejim saat ini mustahil bisa dilakukan dengan langkah normatif atau konstitusional, tersisa hanya ada satu pilihan dengan langkah ekstra konstitusional, people power atau Revolusi. Bau busuk rekaya mereka yang tidak peduli dengan pelanggaran hukum nyata tercium oleh masyarakat. Maka rencana mengambil alih kekuasaan oligarki hanya bisa dilakukan dengan sikap dan tindakan revolusioner. Kesadaran dan cara berpikir revolusi adalah “tindakan paksa”, sesuai sikon realitas dan kondisi objektif yang memang mengharuskan tindakan keras dengan paksa. Kondisi objektif: - Para penguasa saat ini ingin terus berkuasa, sekalipun ada konstitusi yang membatasi kekuasaannya. Kodrat watak manusia yang berkuasa cenderung enggan bergeser dari zona nyaman. Sehingga, menggeser orang dari zona nyaman hanya bisa dilakukan dengan paksaan. - Indonesia telah terhempas dan jatuh ke titik nadir disebabkan oleh kekuasaan kepentingan oligarki imperialistik yang telah metamorfosis menjadi Neo Kolonialisme. - Sistem dan perilaku politik Indonesia lepas dari panduan konstitusi sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. - Instrumen penyelenggara negara semua telah tenggelam dalam kendali remot Oligarki. - Lebih parah lagi, oligarki sudah mampu membuat UU dan atau apapun yang dikehendaki sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. - Indonesia dalan kondisi darurat kegelapan, karena bergerak tanpa arah bersamaan hampir semua Sumber Daya Alam dan jejaring penyelenggara negara sudah dalam kuasa suka suka. - Bebas melakukan apa saja karena sudah tidak ada GBHN dan MPR sudah lumpuh total, karena statusnya bukan lagi sebagai tertinggi negara. Mengatasi dan menghadapi rezim yang sudah kesurupan bahkan berubah menjadi tirani tidak boleh ada kompromi dan negosiasi. Bentuk dan langkah pergerakan Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Perjuangan ini lebih sulit dan rumit karena lawan yang dihadapi tidak berada di luar melainkan berada di dalam tubuh kita sendiri. Rumitnya perjuangan bisa diibaratkan bertempur di dalam kegelapan, sulit mengenali siapa lawan siapa kawan. Rumit dan gelapnya medan pertempuran hanya dapat diantisipasi dengan meningkatkan intuisi kepekaan yang tinggi untuk mengetahui mana kawan mana lawan. Gerakan harus bisa menyibak mana kawan lawan, penghianat, pecundang dan penjilat. Semua harus terpetakan dan harus dibabat habis tidak boleh ada kompromi dan negosiasi yang hanya akan membahayakan perjuangan negara kembali ke UUD 1945 asli. Sebuah gerakan kekuatan people power atau revolusi harus ada figur pemimpin yang mampu menghimpun, menggerakkan, menuntun, mengarahkan segenap potensi perubahan dengan sebuah gerakan riil dan berani mengambil alih kekuasaan yang ugal-ugalan, hanya sebagai boneka Neo-kolonialisme Oligarki. Semua sosok potensi tokoh nasional terbaik harus terkonsolidasi diri hingga menjadi “kekuatan kolektif yang kuat memimpin”. Karena keadaan bersifat mendesak, maka segala sesuatunya dituntut revolusioner. Dalam gerakan harus ada ruang pemikiran, rencana taktis pergerakan, logistik dan pengendalian gerakan tetap pada jalur mengembalikan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 1945. Potensi pemikir dan penggerak dan penentu arah harus dalam satu kolektif kekuatan sebagai pimpinan pergerakan. Pergerakan harus mencerminkan bahwa pemilik sah kedaulatan adalah rakyat. Mengingat ucapan Soekarno: “Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumi, KH Wahid Hasym dan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk melahirkan negara Indonesia ...” Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Kegelapanp dan kebuntuan negara hanya bisa diatasi dengan people power atau Revolusi. (*)
Mahfud MD Harapkan KAHMI Menjadi Contoh Demokrasi Berkeadaban
Palu, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaharapkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bisa menjadi contoh peradaban dan teladan politik di Indonesia. \"Saya berharap KAHMI bisa menjadi contoh dalam berpolitik yang baik di negeri ini,\" kata Mahmud pada acara Munas XI KAHMI yang diselenggarakan di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Munas tersebut dibuka Wakil Presiden Ma\'ruf Amin Jum\'at 25 November 2022. Agenda utama Munas tersebut memilih presidium yang berjumlah sembilan otang. Mahfud meminta anggota KAHI ke depan bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti pedahulunya. Oleh karena itu, ia berharap Munas yang akan berlangsung sampai Ahad. 27 November 2022 berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal negatif ataupun kekerasan. \"Saya juga berharap agar Munas berakhir secara tenteram tanpa ada kericuhan. apalagi sampai melempar bangku.\' kata Mahmud yang juga Ketua Dewa Pakar KAHMI itu. Menurut Mahmud, KAHMI harus dapat memberikan contoh tauladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di tanah air. Dalam politik demokrasi berkeadaban itu, kata Mahfud, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia. \"Silahkan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban, tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya.\" kata Mahfud. (Anw).
Tiba-Tiba Piala Dunia Masuk Islam Jadi Mualaf Sementara
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung EVEN Piala Dunia yang biasa dilaksanakan di negara-negara di Eropa dan Amerika Latin serta Asia selalu membuat orang berdecak kagum. Kemeriahannya saat pembukaan itu selalu ditunggu-tunggu orang. Pokoknya semerbak gemerlapnya setiap pembukaan piala dunia spektakuler. Tapi piala dunia saat ini dibuka pada 20 November 2022, nuansanya sangat berbeda. Aroma Islamnya sangat kental. Terasa piala dunia ini jadi milik umat Islam. Bahkan yang lebih menarik dengan piala dunia di Qatar sudah banyak orang masuk Islam. Bayangkan saat pembukaan dibuka dengan bacaan surah Ar-Rahman, kemudian diisi dengan kesenian tradisional Arab. Tidak ada wanita dengan pakaian pengumbar syahwat. Lelakinya saja berpakaian ala kadrun. Kadrun dibenci tapi duitnya disukai. Bahkan jadi pengemis. Seperti masjid Syekh yang dibangun di Solo. Harusnya akan dibangun di daerah lain. Tapi memelas ke kadrun agar bisa dibangun di Solo sebagai hadiah buat Jokowi. Padahal dia sendiri jarang Shalat. Dan yang lebih menarik lagi Ustadz yang ahli kristologi Zakir Naik diminta jadi penceramah dalam pembukaan itu. Nanti kalau pembukaan piala dunia U20 di Indonesia undanglah UAS atau Das\'at Latif jadi penceramahnya. Kira-kira bisa gak? Ah ini hanya khayalan penulis terlalu tinggi. Lupakan saja. Dan menarik yang lain tiba-tiba FIFA melarang jangan membawa Miras saat menonton. Ini sesuai dengan kebijakan Qatar di negerinya. Hal-hal yang berbau Haram dilarang karena negeri ini berdasarkan syari\'at Islam. Dan tiba-tiba semua negara di dunia pencinta bola kaki mengamininya. Beginilah kalau negara atau spesifiknya kalau dia berduit. Apa saja bisa dilakukannya. Orang kaya kalau nunjuk pasti terlaksana. Tapi kalau gak punya duit main tunjuk bisa dipatahin telunjuknya sambil dikatain “ngapain kau nunjuk-nunjuk, emang kau siapa?” Qatar telah membuka mata dunia, ini Islam yang sebenarnya. Kita ikut bangga sebagai sesama muslim walau kita bukan warga Qatar. Rahmatan Lilalamin yang diperlihatkan Qatar membawa hati dan perasaan seluruh Umat Islam di dunia. Wallahu A\'lam ... (*)
Rakyat Lebak Butuh Rumah Sakit Modern
Rangkasbitung, FNN- Rakyat Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan Rumah Sakit yang representatif dan lengkap. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adji Darmo, di Kota Rangkasbitung, yang ada saat ini belum mampu menjawab harapan warga. Selain lokasi yang sempit, lahan untuk parkir juga begitu sulit. Ketika masyarakat terjangkit penyakit tertentu, belum bisa terlayani dan harus dirujuk ke RS di Kota Tangerang atau Jakarta. Menyikapi kondisi rumah sakit yang tidak representatif itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, pada diskusi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD-KWRI) Provinsi Banten, di Rangasbitung, Sabtu (19/11/22), mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak segera membangun rumah sakit yang modern dengan fasilitas lengkap, sesuai kebutuhan warga. Namun menurut Iti Octavia, untuk merelokasi RSUD Adji Darmo, yang sekarang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Kota Rangkasbitung, Pemda masih terhambat dengan masalah pengadaan lahan. Pemkab Lebak berencana merelokasi RSUD ke daerah Cileuweung, sekitar 5 km dari lokasi rumah sakit yang ada sekarang. Lahan itu adalah milik PTPN VIII yang udah habis HGU nya sekira tahun 2004 lalu. \"Pemkab. Lebak sudah mengajukan permohonan lahan untuk rumah sakit, namun hingga kini belum ada jawaban. Sesuai dengan tata ruang (RUTR/RTW) Kabupaten Lebak Tahun 2022-2032, daerah Cileuweung, Pasir Ona, Cisalak, sudah bukan lagi untuk pertanian dan perkebunan. Jadi sekalipun mereka mengajukan perpanjangan HGU, sulit untuk dikabulkan, karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah,\" ungkap Iti Octavia. Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, menyatakan dibutuhkan political will yang lebih kuat dari Pemda Lebak untuk mewujudkan rencana itu. \"Pemda Lebak disarankan untuk duduk bersama dengan pengambil kebijakan di perusahaan plat merah (PTPN VIII), bahwa lahan yang diperlukan itu untuk rakyat Lebak, rakyat Banten. Apalagi HGU PTPN VIII sudah habis. Artinya, status itu harus kembali dan dikuasai kembali oleh negara. Secara prinsip Komisi I DPRD Lebak, mendukung rencana untuk membangun rumah sakit di Cileuweung,\" tegas Enden Mahyudin, dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi III DPRD Lebak, Bambang, mendukung rencana pemkab mendirikan rumah sakit yang modern. Menurutnya Rumah Sakit Adji Darmo, yang ada sekarang, tidak memadai. Harus direlokasi ke tempat lain dan dibangun di atas lahan yang memadai serta representatif. Warga yang berobat ke RSUD Adji Darmo tidak hanya warga Lebak semata. Namun juga berdatangan dari Pandeglang, sekitaran serang yang berbatasan dan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. \"Kami mendukung rencana relokasi RSUD Adji Darmo, ke Cilwueung, Pasir Ona Rangkasbitung. Persoalan lahan dengan PTPN VIII, saya kira bisa segera dibahas dengan duduk bersama. Apalagi ini utuk kepentinga rakyat Lebak. PTPN VIII sebagai perusahaan plat merah, juga memiliki kewajiban dan harus berpihak kepada masyarakat\", tegas Bambang. Asisten Pemerintahan dan Kesara Setda Lebak, Drs. Alkadri, Jumat (25/11/22), menegaskan, Pemkab. Lebak sudah lama berencana membangun rumah sakit yag representatif. Sebab rumah sakit sekarang sebagai sudah kurang memadai. Namun terkendala lahan. \"Kami sudah berulangkali menyampaikan surat untuk audience dengan pemangku kebijakan di PTPV VIII. Namun yang dikirim, untuk hadir staf biasa, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang menjawab persoalan. Lua lahan yang diperukan 7 hetar,\"kata Akadri. Kebun PTPN VIII yang dimohon untuk pembangunan rumah sakit, berada dalam Site Kebun Cisalak Baru. Luas lahan kebun PTPN VIII (kebun inti) sekitar 4.840 hektar dan habis HGU nya sejak tahun 2004 lalu. Komoditi yang dikembangkan semula kelapa hybrida, namun diganti dengan sawit dengan kondisi sudah kurang produktif. Direktur RSUD Adi Darmo, dr. Anik Sakinah, Jumat (25/ 11/ 22) masih belum bersedia dijumpai. Menurut salah seorang Kabid, \"Ibu sedang sibuk mempersiapkan akreditasi status RSUD bersama team yang lain\", jelasnya melalui sambungan celullar. Data yang terpampang di webiste RSUD Adji Darmo, Jumat (25/11/22), bahwa RSUD ini termasuk kedalam type B dengan jumlah tempat tidur; VVIV 2 tempat tidur (TT), VIV 26 TT, Kelas I 56 TT, Kelas II sebanyak 52 TT, Kelas III sebanyak 182 TT, Non Kelas 52 TT, TransitII GD 13 TT, Transit VK 8 TT, Non Kelas ICU 5 TT, Isolasi 4 TT. Sementara jumlah pasien sebanyak 52.145 orang dan jumlah kunungan pasien 110.238 orang. (bsa)
Wapres Sebut Anies, Tepuk Tangan Bergemuruh di Arena Munas Kahmi
Palu, FNN - Anies Rasyid Baswedan menjadi tokoh yang mendapatkan sambutan luar biasa dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Munas KAHMI), di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 25 November 2022. Tidak ketinggalan, saat Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin menyebutkan namanya ketika menyampaikan sambutan, suara riuh dan tepuk tangan pun menggema di ruangan tersebut. Awalnya, Ma\'ruf Amin meminta agar KAHMI mengoptimalkan peranan dan mitra strategis dengan pemerintah. Hal itu penting dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan fenomena global. Wapres menyebutkan, KAHMI adalah kumpulan orang hebat dari berbagai latar belakang ilmu, profesi dan jabatan di pemerintahan. \"KAHMI ada di seluruh Indonesia,\" kata Ma\'ruf saat membuka Munas XI KAHMI, di Palu, Jumat, 25 November 2022. Wapres menyebutkan banyak potensi di KAHMI. Dia pun menyebutkan sejumlah tokoh yang berasal dari organisasi yang selalu membawa pesan kerukunan dan perdamaian. Ada Wapres ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tanjung, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD. Semua yang dia sebutkan Wapres itu berada di ruangan Munas. Seakan memancing peserta Munas, Ma\'ruf Amin pun kemudian menyebutkan, \"Anies...\" Suara tepuk tangan pun langsung bergemuruh di ruang pertemuan. Hal itu bisa dimaklumi, karena Anies yang sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden (Capres) 2024 oleh Partai Nasdem juga adalah alumni HMI. Setelah Ma\'ruf Amin membuka munas dan meninggalkan ruangan, Anies menjadi tokoh yang dikejar berfoto bersama beberapa peserta. Beberapa kali pembawa acara meminta agar Anies segera meninggalkan panggung tempat berfoto. Namun, dia tetap belum bisa meninggalkan ruangan. Akibatnya, pelaksanaan diskusi tentang ekonomi pun terlambat dimulai. Munas XI KAHMI akan berlangsung sampai Ahad, 27 November 2022. Agenda utamanya memilih sembilan orang Presidium KAHMI periode 2022 sampai 2027. Acara juga diisi berbagai kegiatan diskusi. (Anw).
Kabareskrim: Saya Pertanggungjawabkan Seluruh Pekerjaan Kepada Allah
Jakarta, FNN – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan dirinya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya kepada Allah sebagai tanggapan atas tudingan yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.“Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, sesuai arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas,” kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Agus terkait ucapan Aiptu Ismail Bolong dan beredarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) DivPropam yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.\"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yoshua aja mereka tutup-tutupi,\" ujar Komjen Agus.Apa yang Bareskrim kerjakan, tutur Agus melanjutkan, adalah sesuai fakta, rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Timsus, serta tuntutan masyarakat yang sudah menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut.Lebih lanjut, Komjen Agus mengatakan, BAP juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. \"Lihat saja, BAP awal seluruh tersangka pembunuhan alm Brigadir Yoshua,” kata Komjen Agus.Komjen Agus juga menyampaikan terkait kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan.\"Saat pandemi, kebijakan penegakan hukum adalah ultimumremidium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5 persen, tahun 2021 tumbuh 3,5 persen,” kata Komjen Agus.Polri juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.\"Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain,” ujar Agus.Bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada 25 November 2022, Agus menyampaikan nasihat dari gurunya.\"Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah SWT aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar,” kata Agus. (mth/Antara)
Cukai Naik Perokok Tetap, Roosita: Ada Celah Penghindaran Pajak
Jakarta, FNN - Konferensi Pers Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau (NMSPT) memberikan rapor merah 2022 kepada pemerintahan Jokowi-Amin. Penilaian tersebut bukan tanpa alasan, bahwa Pemerintahan Jokowi-Amin belum juga melakukan gebrakan terhadap masalah rokok di Indonesia. Mulai dari iklan rokok menguasai ruang publik, harga rokok masih murah, rokok ketengan mudah dibeli anak-anak, sampai kebijakan konyol menjadikan rokok elektrik solusi kecanduan rokok. “Tahun 2022 kembali menjadi tahun yang kelam bagi sektor kesehatan publik nasional. Tidak ada terobosan yang dilakukan Pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah rokok. Khususnya agar target penurunan angka perokok anak yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini berpotensi menjadi warisan yang buruk bagi Presiden Jokowi, mengingat praktis masa jabatan beliau tersisa kurang dari 2 tahun lagi,” Ungkap Koordinator NMSPT, Ifdhal Kasim dalam konferensi pers yang dilakukan secara tatap maya, Jumat (25/11/2022). Roosita Meilani Dewi, Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development-ITBAD Jakarta dalam konferensi pers yang berjudul \"Peredaran Produk Tembakau Tanpa Kendali: Rapor Merah 2022 Pemerintahan Jokowi-Amin\" mengatakan bahwa kenaikan Tarif Cukai Tembakau (CHT) tidak ambisius dan lambat. Padahal kenaikan CHT tersebut merupakan upaya pengendalian konsumsi dan prevalensi merokok di masyarakat terkhusus anak usia 10-18 tahun, juga terkait isu kesehatan masyarakat. Roosita juga menjelaskan bahwa kenaikan CHT tersebut bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan CHT 2023-2024 yang telah diumumkan sebesar 10 persen itu masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dan Roosita menilainya tidak ambisius dan tidak akan secara efektif mengurangi prevalensi yang dikarenakan penghindaran pajak dan substitusi produk. “Sesuai dengan masukan WHO, cukai rokok idealnya dinaikkan minimal 25 persen per tahun. Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok jadi terasa kurang dampaknya, mengingat rokok ketengan masih mudah diakses masyarakat, khususnya anak-anak. Penjualan ketengan membuat rokok jadi semakin murah,\" tegas Roosita. Adapun untuk celah penghindaran pajak perusahaan rokok dapat dilakukan karena adanya struktur CHT dan batasan produksi. Roosita menjelaskan bila tarif cukai naik, maka konsumen akan bergeser ke produk yang lebih murah. Dan jarak tarif cukai yang cukup signifikan di antara golongan I dan II pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) akan memicu perusahaan besar turun golongan, dari golongan I ke golongan II. Untuk menghadapi masalah serius dari rokok yang membunuh sekitar 266 ribu orang Indonesia tiap tahun, Roosita memberikan dua rekomendasi. Pertama, menaikkan cukai rokok minimal 25 persen, yang dianggap sebagai kebijakan yang sangat efektif untuk mengurangi penggunaan tembakau dan menyelamatkan nyawa. Kedua, menyederhanakan struktur CHT dengab menggabungkan tingkatan dan kesenjangan harga untuk meningkatkan dampak cukai yang lebih tinggi terhadap harga rokok di pasaran dan penerimaan pajak. (*)
Rendahnya Cukai Tembakau Berkontradiksi dengan Deklarasi G20
Jakarta, FNN - Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau (NMSPT) mengkritik pemerintah terkait peredaran tembakau yang tidak terkendali. Dalam konferensi pers NMSPT secara virtual pada Jumat (25/11/2022) tersebut menghadirkan empat pembicara, Sudibyo Markus (Adviser Indonesia Institute for Social Development), Roosita Meilani Dewi (Kepala Pusat Studi Center of Human Development ITB AD), Asep Mulyana (Peneliti HAM Nasional), dan Rafendi Djamin (Senior Advisor Human Rights Working Group). Dalam kesempatan tersebut, Rafendi menjelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak agar negara-negara G20 menerapkan cukai sebesar 70 persen. Akan tetapi, rata-rata yang digunakan adalah 55 persen. Sedangkan Indonesia masih di bawah 20 persen. \"Jelas bahwa Indonesia sangat jauh ketinggalan di dalam persoalan persentase cukai harga rokok,\" ungkapnya. Rafendi berpendapat bahwa hal itu sangat bertentangan dengan keberhasilan Indonesia dalam perhelatan G20 yang salah satunya adalah tentang peningkatan kesehatan dan keamanan terkait dengan kesehatan. \"Jelas sekali ini satu kondradiksi yang muncul pada saat deklarasi dibuat Indonesia adalah negara yang paling rendah dalam persoalan persentase cukainya,\" sambungnya. Kemudian dia menjelaskan bila dilihat dari komitmen terhadap SDGs atau sustainable development goals, dapat diketahui bahwa ketatnya pengawasan terhadap penggunaan tembakau itu sangat terkait dengan beberapa tujuan yang telah dirumuskan oleh SDGs, yaitu tentang tujuan pembangunan, dan kehidupan yang sehat. \"Sudah jelas bahwa apa yang disampaikan dalam persoalan mencegah prevalensi perokok pemula pada lima tahun pertama sudah gagal. Tahun berikutnya, sekarang diancam dengan kegagalan. Itu adalah suatu kondradiksi yang kelihatan jelas dibandingkan dengan komitmen-komitmen Indonesia untuk pelaksanaan dari G20 deklarasi,\" tukas Rafendi. Dirinya mengatakan bahwa deklarasi G20 hanya akan menjadi omong kosong bila tidak dilaksanakan oleh negara anggotanya, terkhusus Indonesia yang telah mendorong adopsi komitmen. \"Dan saya kira, tantangan ini yang harusnya menjadi mengingatkan pemerintah Indonesia, pemerintah Jokowi pada saat ini. Kalau dua tahun mendatang harus ada langkah-langkah yang sifatnya urgen, yang sifatnya sangat afirmatif untuk penegakan hukum maupun perubahan-perubahan yang terkait dengan cukai tembakau,\" ucapnya menutup pernyataan. (rac)
Mendikbudristek Ajak IGI Majukan Pendidikan Indonesia
Jakarta, FNN – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengajak para guru dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk turut memajukan pendidikan Indonesia. “Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran guru-guru di IGI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Mendikbudristek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Nadiem menjelaskan peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Melalui komunitas yang dibangun, guru bisa belajar dari guru lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah membuat Platform Merdeka Mengajar yang disiapkan untuk guru agar dapat belajar dan berbagi oleh guru lainnya. “Tugas kami sudah berubah, yaitu memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru, dan dipimpin oleh Guru Penggerak,” imbuh Mendikbudristek. Menteri Nadiem juga mengapresiasi kepada guru-guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. “Banyak guru yang telah berkontribusi untuk mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain se Indonesia,” kata Menteri Nadiem. Program Guru Penggerak, lanjut dia, menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Dikatakan Menteri Nadiem, Guru Penggerak selalu melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya karena guru berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal. “Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba walaupun gagal, namun akan terus berinovasi. Mereka dipromosikan untuk menjadi pemimpin kita,” jelas dia. Untuk itu, dalam mendukung penyiapan pemimpin di sekolah, Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud yang telah dikeluarkan,\" katanya. Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, berbagai terobosan lainnya telah dikeluarkan Kemendikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru yaitu pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). “Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Hingga hari ini kami masih terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK, mohon bersabar dan terus mendukung kami,” kata Nadiem lagi. Dalam pelaksanaan perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan bahwa prioritas utama adalah pengangkatan bagi guru honorer yang belum mendapatkan formasi di sekolahnya. “Jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya, berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK, akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” jelas Nadiem. Sedangkan untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Pemda setiap wilayah. “Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa rantai yang panjang,” imbuh dia lagi. (mth/Antara)
POPULER
