ALL CATEGORY
Anies Didukung Rakyat, Anies Dibendung Aparat
Upaya menjegal Anies sebagai presiden, berbanding lurus dengan upaya rezim kekuasaan menyiapkan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan dan bahkan penundaan pemilu 2024. Semakin Anies didukung rakyat, semakin kejahatan dan teroris konstitusi menguat. Tinggal rakyat memilih, mengikuti mekanisme konstitusional atau people power? Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SAAT demokrasi terus dibungkam dan upaya penegakan hukum semakin lemah, maka negara hanya akan mempertontonkan perilaku kekuasaan yang menindas rakyat. Tak sekadar merampas hak ekonomi dan politik, rezim juga memperlakukan kehidupan rakyat tak ubahnya seperti korban perbudakan di zaman modern. Tak ada lagi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Rakyat bagaikan populasi manusia kelas rendah yang hanya ada untuk dieksploitasi dan melayani kepentingan rezim pemerintahan. Korporasi dan partai politik mewujud oligarki, menjadi predator ganas memangsa rakyat yang miskin dan lemah. Kegagalan negara dalam membangun sistem dan kepemimipinan yang perform, membuat Indonesia dalam realitas yang jauh dari landasan Pancasila dan UUD 1945. Politik memisahkan agama dari negara, semakin mengokohkan kehidupan yang kapitalis liberalis dan sekuler. Keinginan menumpuk harta dan mengejar jabatan pada sebagian besar aparat birokrasi, membuat rakyat terus menjadi korban dari perangai tuna susila dan kebiadaban penyelenggaraan negara. Konstitusi yang diselewengkan yang diikuti perilaku para pejabat dan politisi yang hipokrit, hedonis dan materialis, membuat rakyat semakin berjarak dengan negara. Rakyat seperti hidup tanpa negara, tak ada kemakmuran dan tak ada keadilan. Berjuang dan berkorban segalanya demi mengusir kolonialisme bangsa asing di masa lalu, kini harus mengalami penjajahan oleh bangsanya sendiri. Seiring kegagalan pemerintah mengurus negara dan ditengah krisis multidimensi yang mengarah kepada resesi ekonomi. Rezim kekuasaan harus berhadapan dengan arus tuntutan perubahan dari rakyat. Sikap skeptis, apriori dan antipati publik semakin hari semakin menggelinding menjadi gelombang aksi protes dan perlawanan. Sikap difensif kekuasaan terhadap tuntutan gerakan perubahan dari rakyat, dihadapi dengan upaya keras pemerintahan menyiapkan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan dan bahkan mulai mengarah pada meniadakan atau penundaan pemilu 2024. Bukan tanpa sebab dan alasan pemerintah ingin melakukan semua yang penuh kontroversi dan polemik tersebut. Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi motif dari pembajakan konstitusi yang terorganisir, terstruktur dan masif itu. Selain masih banyaknya proyek mangkrak dan beberapa program pembangunan yang berbasis utang dan investasi yang menyertakan perjanjian atau kontrak kerjasama internasional yang harus dipertanggungjawabkan. Defisit APBN belakangan ini yang berimplikasi membuat negara tidak punya uang untuk menyelenggarakan pemilu 2024 terus mengemuka. Satu hal lagi yang tak kalah penting dan cenderung menjadi mainstream pemikiran rezim, ketika fenomena Anies yang berlimpah dukungan rakyat mulai dominan dan menguasai panggung politik pilpres 2024. Bagaimana rezim dengan segala cara mempertahankan dan terus melanggengkan kekuasaannya, harus menghadapi realitas seorang Anies sebagai capres potensial yang berasal dari luar domain dan irisan oligarki. Anies jelas dan nyata telah menjadi musuh bagi kepentingan pemerintahan yang menjadi boneka oligarki. Kebencian, permusuhan dan upaya menjegal Anies sebagai capres yang didukung rakyat, telah menjadi menu sehari-hari yang dilakukan ternak-ternak oligarki termasuk para buzzer, politisi busuk dan birokrat bermental penghianat. Boleh jadi Anies sebagai capres yang mengusung harapan perubahan yang lebih baik untuk kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Telah menjadi ancaman sekaligus figur pemimpin berbahaya bagi agenda politik dan ekonomi oligarki. Baik dalam soal mega proyek maupun investasi skala besar lainnya yang harus dilanjutkan, Anies divonis menjadi musuh dari kepentingan- kepentingan rezim yang harus disingkirkan. Sama halnya dengan prinsip asal bukan Anies, melalui ungkapan \" to be kil or tobe killed\" yang terlontar dari LBP terhadap asumsi gangguan kesinambungan kepentingan ekonomi politik pemerintah. Upaya menjegal Anies yang intens, menjadi berbanding lurus dengan agenda presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan dan bahkan dengan penundaan pemilu 2024. Biar bagaimanapun, ada rasa kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan dari rezim menghadapi transisi kekuasaan yang akan diambil dari figur pemimpin dari luar lingkar kekuasaannya. Rezim seperti mengalami paranoid, terjangkit \"post power syndrom\" dini dan akut. Pemerintahan gagal selama ini seperti terserang virus yang mematikan terhadap kesadaran akal sehat, nurani dan moralitas. Sadar akan ketidakmampuan bertahan dan meneruskan kekuasaan untuk selama-lamanya. Syahwat presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan dan atau penundaan pemilu 2024, membuat pemerintah seperti sedang melakukan masturbasi politik. Memuaskan libido politik sendiri, sambil melakukan pelecehan terhadap rakyat. Menjadi psikopat dan teroris konstitusi, secara telanjang menampilkan adegan tak senonoh dan pelbagai skandal kejahatan politik yang tak ada habis-habisnya. Termasuk menjegal Anies menjadi presiden dalam pilpres 2024 mendatang, betapapun mahal ongkos sosial politiknya dan betapapun besar resikonya terhadap bangunan kebangsaan yang ada. Demi kesinambungan dan keselamatan rezim kekuasaan nantinya, segala cara harus tetap dilakukan. Termasuk fenomena Anies didukung rakyat, Anies dibendung aparat. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 15 Desember 2022/21 Jumadil Awal 1444 H.
Laan Holla di Jl Sabang
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PAPAN nama jalan sebelum Jl Sabang tertulis Laan Holla. Laan itu jalan, tapi Holla salah. Ucapan toponim harus ikut native setempat. Zainabun atau Mak Abung waktu saya jumpa di kampungnya Kebon Siri pada tahun 2017 usianya 104 tahun. Mak Abung wafat 2019. Dalam lidah Mak Abung mengucapkanya Hula. Jadi, ini khazanah Melanesia untuk salam. Laan Hula hunian orang dari Pacific. Laan Hula sekarang Jl Sabang. Di Jl Sabang sebelah barat ada Kampung Lima. Pesinden sohor 1950-an Upit0 Sarimanah pernah tinggqkal di Kampung Lima. Lima sebutan orang Peru. Di Kebon Siri ada kampung Kuetero, Quetero, atau Quartier. Itu hunian Portugis. Jl Wahid Hasyim sebelumnya Jl Asem Lama, Jl Asem Baru jadi Jl Sam Ratulangi. Kampung Asem ada di Jl Kakap, Jl Asemka ada di Kota. Jl Asem Reges di Sawah Besar, Gang Asem di Kampung Melayu. Asem flora. Mestinya Jl Asem juga ada di sekitar Jakarta. Nyatanya hampir tak ada. Achem, dibaca Asem, migran dari Algier barat yang berbahasa Swahili. Ke timur Kebon Siri ada Prapatan, ini bukan perempatan tapi flora. Tak jauh dari sini Kwitang. Ini toponim Myanmar. Toponim di Jakarta mencerminkan beragamnya bangsa-bangsa migran yang ke Jakarta. Menteng istilah yang muncul tahun 1920, artinya perluasan. (RSaidi).
Indonesian Audit Watch Ungkap Keserakahan Korporasi dalam Pertambangan
Jakarta, FNN – Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengungkap nama-nama komplotan perusahaan yang terlibat dalam sektor pertambangan sekaligus mengambil tanah negara. Ia memaparkan hal tersebut dalam diskusi Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI) Party Movement yang mengusung tema \"Komplotan Korporasi Tambang Kibulin Negara dan Rakyat (Membongkar Penipuan Penerimaan Negara & Manipulasi Penyaluran CSR di Sektor Pertambangan)\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (14/12). Iskandar menyebut esensi tata kelola pertambangan di Indonesia adalah tarik menarik kekuasaan. Hal ini didapat berdasarkan hanya sekitar 4000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berhasil diintegrasikan dari total lebih kurang 5000 IUP dengan pendapatan 150 triliun. \"Ini konsep bukan sebatas IUP. Di atas IUP itu ada klasifikasi. Yang paling bahaya itu dan jarang pelaksana korporasinya itu adalah kontraktor kontrak kerja sama,\" ujar Iskandar. Iskandar menyatakan bahwa lemahnya pengawasan pertambangan di Indonesia dikarenakan rutinitas pengecekan yang hanya dilakukan secara setting dalam kurun waktu enam bulan sekali. Pendiri IAW tersebut juga menceritakan BPK mempunyai UU tambang tahun 2005, namun baru dideteksi dan dilakukan audit di tahun 2010 dan tidak dipublikasikan. Produksi pertambangan juga sulit untuk diawasi karena hasilnya dilaporkan sendiri oleh pihak terkait. Ia mengatakan ini adalah komplotan yang telah mencuri kekayaan negara. \"Ini komplotan. Ada komplotan di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, berkomplot sudah nyaman puluhan tahun. Mereka sudah punya role model bagaimana cara mencuri,\" ucapnya. Dalam kesempatan itu pula, Iskandar sempat menyebutkan keterlibatan beberapa perusahaan dalam menguasai tanah negara sekaligus sumber daya alam (SDA), misalnya PT Indocement, PT Solusi Bangun Indonesia, dan PT Caltex Pasific yang menyebabkan rakyat tidak dapat menikmati hasilnya. \"PT Caltex Pasific memiliki tanah ribuan hektar katanya sudah bayar sejak tahun 1962. Ini keluar bentuk suratnya keuangan. Supaya itu semua menjadi barang milik negara. Gila nggak negara ini? Jadi, semua jalur pipanya Caltex itu menjadi aset negara. Bayarnya kapan, jumlahnya berapa, bayarannya ke siapa, rakyat nggak bisa memiliki tanah itu. Itu keadilan?\" ungkap Iskandar. (oct)
Korban Tambang di Sumbawa Barat Tuntut PT. AMNT
akarta, FNN- Ketua Aliansi Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB), Erry Satriawan mengatakan belasan korban perusahaan tambang emas dan tembaga, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menggelar aksi mogok makan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, mulai dari hari Selasa (13/12/22) hingga saat ini. Hal ini disampaikan dirinya saat hadir sebagai narasumber pada diskusi KOPI Party Movement yang bertajuk ‘Komplotan Korporasi Tambang Kibulin Negara DAN Rakyat?’ (Membongkar Penipuan Penerimaan Negara & Manipulasi Penyaluran CSR Di Sektor Pertambangan) di Dapoe Pejaten, Jakarta, Rabu (14/12/22). Aksi protes ini dilakukan akibat dugaan berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia tersebut. Mereka mendesak Komnas HAM memeriksa dan menghentikan dugaan kejahatan korporasi nasional itu. Aliansi juga meminta Istana negara, kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Komnas, untuk segera turun tangan menyikapi dugaan penindasan dan kejahatan HAM tadi. Terutama, rekayasa dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hak masyarakat yang dilakukan sejak 2017 silam. Mereka juga menuntut perusahaan tambang tersebut agar transparan dalam pengelolaan program Community Social Responsibility (CSR). Hal itu penting mengingat CSR sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat perusahaab beroperasi, jadi harus terbuka agar jelas pertanggungjawabannya. “Sejak tahun 2017 sampai 2022, kewajiban corporate social responsibility (CSR) PT AMNT sebesar Rp 401 Miliar. Ini yang kami teriak hari ini,” ujarnya. Kemudian, Erry menegaskan, berbagai skandal tenaga kerja, serikat, PHK suka suka, serta merenggut hak warga memperoleh pekerjaan diduga dilakukan oleh manajemen Amman Mineral. Tak hanya itu, matinya pengusaha lokal dan pelanggaran aturan soal best mining practice terutama pasca tambang menjadi ancaman mengerikan bagi warga ketika tambang berakhir kelak. \"Ini membuat masa depan rakyat Sumbawa Barat menderita dan susah,\" pungkasnya. (Lia)
Melalui Pertukaran Tawanan Rusia-Ukraina, Warga AS Dibebaskan
Kiev, FNN - Seorang warga negara Amerika Serikat dibebaskan oleh Rusia sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan Ukraina, kata kepala staf kepresidenan Ukraina, Rabu.Ada puluhan tawanan yang dipertukarkan dalam skema tersebut.Andriy Yermak, kepala staf kepresidenan Ukraina, menulis di aplikasi perpesanan Telegram bahwa Suedi Murekezi \"membantu rakyat kami\" sebelum warga AS itu kemudian ditahan oleh Rusia.Yermak mengatakan sebanyak 64 tentara Ukraina serta jenazah empat prajurit yang gugur sudah diserahkan oleh Rusia.Namun, ia tidak menyebutkan kapan pertukaran itu berlangsung ataupun bagaimana para warga Rusia yang menjadi tawanan diserahkan.Reuters belum dapat menghubungi Murekezi untuk dimintai komentar.Sementara itu, Guardian --surat kabar Inggris-- pekan lalu mengutip pernyataan Murekezi bahwa dirinya ditahan pada Juni di Kherson.Kota di Ukraina timur tersebut ketika itu diduduki oleh pasukan Rusia.Murekezi dibebaskan pada akhir Oktober setelah menjalani penahanan di berbagai lokasi dan hidup di Donetsk tanpa memiliki dokumen perjalanan, menurut laporan Guardian.Donetsk adalah kota yang dikuasai pasukan Ukraina dukungan Rusia.Kantor berita Rusia, TASS, pada Agustus melaporkan bahwa Murekezi di Donetsk didakwa \"menghasut kebencian etnis\" atas tindakannya melancarkan protes atas invasi Rusia ke Ukraina.Pengacara Murekezi mengatakan warga AS tersebut terlibat dalam rangkaian aksi protes itu \"secara kebetulan,\" kata TASS. (Sof/ANTARA/Reuters)
Turki Melanjutkan Pembicaraan Dengan Rusia dan Ukraina untuk Mengakhiri Perang
Ankara, FNN - Turki melanjutkan pembicaraan dengan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung dan akan segera memasuki bulan ke-10.\"Kami melanjutkan pembicaraan dengan (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelenskyy ke arah ini. Mudah-mudahan, pertama-tama kami akan mencapai gencatan senjata dan kemudian perdamaian abadi di wilayah kami,\" kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu.Dia mengatakan bahwa pertukaran tahanan dan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam telah menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian bisa terbuka jika diplomasi diberi kesempatan.\"Sebagai Presiden Turki, saya telah menyatakan sejak awal bahwa perdamaian yang adil hanya dapat dibangun melalui dialog. Sejak awal, kami telah melakukan upaya tulus di tingkat bilateral dan lainnya untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengakhiri konflik,\" tutur Erdogan.Turki yang mendapat pujian internasional atas perannya sebagai mediator antara Ukraina dan Rusia, telah berulang kali meminta Kiev dan Moskow untuk mengakhiri perang melalui negosiasi.“Saya sangat percaya bahwa hubungan yang diperkuat oleh ikatan persaudaraan kita akan semakin diperkuat atas dasar keunggulan strategis kita. Tujuan kita adalah untuk mengevaluasi peluang-peluang baru yang berkembang dengan dinamika global dan regional sejalan dengan kesejahteraan rakyat dan stabilitas kawasan kita,\" kata Erdogan.Erdogan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov bertemu pada Rabu di Kota Awaza di Turkmenistan barat untuk membahas langkah-langkah guna memperdalam kerja sama di antara ketiga negara di berbagai bidang, khususnya perdagangan, energi, dan transportasi.Pemimpin Turki itu juga mengatakan ketiga negara perlu mulai bekerja mengangkut gas alam Turkmenistan ke pasar Barat.“Kami siap bekerja sama dengan Turkmenistan dan Azerbaijan di bidang persahabatan di Kaspia. Selain itu, kami mementingkan pengembangan perdagangan listrik timbal balik antara negara-negara kami di wilayah kita,\" kata Erdogan.“Dalam konteks ini, kami siap mengerjakan transmisi listrik dari Turkmenistan dan Azerbaijan ke negara kami,” ujar dia, menambahkan.(sof/ANTARA)
Sebanyak 23 Imigran Rohingya Kabur dari Penampungan di Aceh
Banda Aceh, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe menyatakan sebanyak 23 imigran Rohingya kabur dari lokasi penampungan sementara di bekas kantor imigrasi di Desa Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto, di Lhokseumawe, Rabu, mengatakan dua puluhan imigran Rohingya tersebut melarikan diri dengan cara melompat pagar tembok lokasi penampungan \"Mereka diketahui melarikan diri pada Selasa (13/12) sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, petugas keamanan melaksanakan patroli di seputaran lokasi penampungan dan menemukan bekas tapak kaki yang menempel di dinding pagar tembok,\" kata Henki Ismanto. Dia mengatakan setelah menemukan bekas tapak kaki di dinding pagar beton, kemudian petugas melakukan pendataan terhadap para imigran Rohingya dan diketahui 23 manusia perahu tersebut tidak ada di tempat. Adapun Imigran Rohingya yang melarikan diri tersebut terdiri delapan laki-laki dewasa, empat perempuan dewasa, dan 11 anak-anak, kata Henki Ismanto menyebutkan. \"Petugas keamanan terus mencari mereka serta melaporkan kepada lembaga PBB, UNHCR bahwa ada warga imigran Rohingnya yang melarikan diri dari tempat penampungan di gedung bekas Imigrasi Kota Lhokseumawe,\" kata Henki Ismanto. Henki Ismanto mengatakan petugas keamanan sempat mencari di seputaran gedung bekas kantor imigrasi tersebut, namun tidak menemukan mereka. Petugas keamanan juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari keberadaan 23 imigran Rohingya tersebut. Dengan kaburnya 23 imigran Rohingya tersebut, kata Henki Ismanto, maka saat ini di lokasi penampungan tersisa 206 orang dari total sebelumnya 229 orang. Petugas keamanan juga memperketat penjagaan tempat penampungan imigran tersebut. \"Kaburnya imigran Rohingya tersebut diduga melibatkan jaringan perdagangan manusia yang diperkirakan dari luar daerah datang. Jaringan tersebut menjemput imigran Rohingnya di gedung bekas kantor imigrasi Kota Lhokseumawe dan selanjutnya dibawa ke suatu tempat,\" kata Henki Ismanto. Henki Ismanto juga mengatakan lembaga migrasi internasional, IOM, telah menyarankan kepada pihak UNHCR untuk menutup pagar di belakang gedung tersebut agar tidak mudah dipanjat. \"Namun, pihak UNHCR hingga saat ini tidak menanggapi saran yang diberikan IOM hingga akhirnya 23 imigran Rohingya melarikan diri dari tempat penampungan,\" kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto.(sof/ANTARA)
Sebanyak 134 Ribu Personel Gabungan Dilibatkan Dalam Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 tengah disiapkan, termasuk jumlah kekuatan personel yang dilibatkan mencapai 134 ribu personel gabungan. \"Untuk Polri jumlah kekuatan yang akan digelar untuk pengaman Natal dan Tahun Baru ada 102.000 personel. Kemudian untuk instansi terkait ada 32.000 personel,\" kata Dedi usai kegiatan Apel Kasatwil 2022 di Jakarta, Rabu. Dedi menjelaskan, pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 secara terperinci akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) lintas kementerian dan lembaga yang digelar Jumat (16/12). Dalam pengamanan natal dan tahun baru ini, kata Dedi, pada dasarnya Polri bersama dengan lembaga terkait siap mengantisipasi dengan baik hal-hal yang bakal terjadi. Seperti kelancaran arus lalu lintas, keamanan saat ibadah, dan kenyamanan di tempat wisata. \"Dari mulai penyeberangan Bakauheni-Merak dan seluruh Trans Jawa. Itu harus betul-betul kami kendalikan dengan baik,\" katanya. Menurut dia, pengamanan natal dan tahun baru ini juga berkaca dari pengamanan Idul Fitri 2022, karena diperkirakan terjadi pergerakan masyarakat yang akan mengisi masa liburan. Berdasarkan prediksi pemerintah ada sekitar 71 juta masyarakat Indonesia yang memanfaatkan cuti Natal dan Tahun Baru 2023, tersebar di seluruh provinsi, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, maupun Sulawesi. \"Itu harus betul-betul kami kendalikan dengan baik, kemarin kan estimasi libur Nataru ini bisa sampai 71 juta masyarakat Indonesia yang akan memanfaatkan cuti Nataru ini, baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan maupun Sulawesi, itu kami antisipasi dengan baik,\" kata mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu. Selain itu, kata Dedi, Polri juga telah memetakan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas dan fokus pengamanan, seperti tempat ibadah, objek wisata dan jalur-jalur mobilitas masyarakat. \"Kami sudah memetakan ada 508 titik yang harus diamankan. Kami mohon dukungan dari pada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengamankan perayaan natal dan tahun baru agar semuanya berjalan lancar, aman dan kondusif,\" terangnya.(sof/ANTARA)
Pakar Optimis Pasal Terkait Kohabitasi Tidak Melanggar HAM
Jakarta, FNN - Pakar Kriminologi dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengungkapkan bahwa dirinya merasa optimistis implementasi pasal terkait kohabitasi tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM).“Soal kohabitasi, optimistis. Kan kalimat dalam pasalnya amat jelas, yakni delik aduan,\" kata Adrianus ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu.Pernyataan tersebut ia ungkapkan ketika membahas mengenai penegakan pasal-pasal yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.Adrianus optimistis bahwa penegakan Pasal 412 KUHP tentang hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi) tidak akan melanggar atau mencederai HAM. Pasal tersebut menjadi perdebatan publik dalam beberapa waktu terakhir.Terkait dengan perdebatan publik yang kini tengah berlangsung, Adrianus berpandangan bahwa sebaiknya para aparat penegak hukum tidak melawan wacana tersebut dengan wacana, tetapi melawan dengan perbuatan nyata.\"Caranya, bekerja sesuai prosedur, menegakkan ketentuan tanpa minta uang dan tanpa pakai kekerasan, apa adanya saja,\" kata Adrianus.Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat terkait pelanggaran HAM maupun pelanggaran batas-batas privasi dapat ditepis dengan aksi nyata.Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa pasal tentang kesusilaan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kesewenang-wenangan.\"Ketika pasal ini diatur di KUHP, pasti tidak ada penggerebekan dan tidak ada razia,\" kata Eddy, sapaan akrab Edward, dalam seminar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan, selama ini di beberapa daerah terdapat aturan yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia dan penggerebekan dengan memasuki hotel dan penginapan.Setelah pasal itu diatur dalam KUHP dan diberikan penjelasan, kata Eddy, maka semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak berlaku.\"Justru memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan Satpol PP di daerah,\" ucap Eddy.(sof/ANTARA)
KPU Menetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan sebanyak tujuh belas (17) partai politik (parpol) dinyatakan memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Menetapkan 17 parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, anggota dewan perwakilan rakyat, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2024,\" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam kegiatan Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU dari tingkat pusat hingga daerah, didapatkan rekapitulasi nasional, yakni dari total 18 partai yang mengikuti verifikasi faktual, 17 partai dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sedangkan satu partai lainnya tidak memenuhi syarat. Berikut ini daftar partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 (berdasarkan abjad).1. Partai Amanat Nasional (PAN),2. Partai Bulan Bintang (PBB),3. Partai Buruh,4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),5. Partai Demokrat,6. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda),7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora),8. Partai Gerindra,9. Partai Golongan Karya (Golkar),10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),13. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),14. Partai NasDem,15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo),16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat.Dalam Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 itu, diketahui Partai Ummat tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos verifikasi faktual di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menyampaikan enam partai lokal Aceh yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2024. Mereka adalah Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira). Sejumlah pihak tampak menghadiri kegiatan rekapitulasi nasional itu. Selain dari KPU RI dan perwakilan KPU dari 34 provinsi di Indonesia, ada pula Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. (sof/ANTARA)
POPULER
