ALL CATEGORY
Gereja, Natal, dan Toleransi Anies Baswedan
Oleh: Billy David Nerotumilena, Putra Papua - Ketua Cahaya Dari Timur Foundation ANIES Baswedan sering diserang sekelompok orang—sebenarnya orangnya ya itu-itu saja—sebagai sosok intoleran. Benarkah tudingan tersebut? Saya akan bercerita tentang Gereja yang dibangun orang tua saya di Kabupaten Jayapura, peringatan Natal, dan Anies Baswedan. Pada saat terjadi banjir bandang di Sentani, Jayapura, Maret 2019, banyak rumah warga yang terdampak dan rusak. Salah satunya adalah rumah orang tua saya. Karena pemberitaan bencana di Papua sangat lambat, saya lalu berinisiatif membuat crowdfunding melalui KitaBisa dan mencoba menghimpun dana untuk membantu saudara-saudara di Sentani dan Jayapura. Waktu itu Pak Anies yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI, membantu kami dengan memposting konten pengumpulan dana tersebut dalam akun sosial medianya. Di Instagramnya, beliau menyatakan bahwa ada pengumpulan dana untuk membantu saudara di Papua yang dilakukan oleh anak muda asal Papua, yaitu saya. Setelah posting tersebut, aliran dana yang masuk dalam penggalangan dana cepat sekali. Awalnya kami tidak punya target muluk-muluk terhadap pengumpulan dana tersebut. Ternyata dana yang terkumpul bisa mencapai lebih dari 300 juta. Hal tersebut tak lepas dari jasa Pak Anies yang membantu memposting penggalangan dana tersebut. Lantas, untuk apa dana yang terkumpul tersebut? Dananya kami gunakan untuk membangun gedung gereja yang tujuannya selain untuk beribadah juga untuk menampung warga yang tidak punya tempat tinggal akibat banjir bandang di Sentani. Mimpi orang tua saya untuk bisa membangun gedung gereja sendiri akhirnya terwujud. Tidak hanya itu, bahkan bantuan pasca bencana bisa disalurkan melalui tiga lembaga lain di Sentani. Tentunya itu digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak musibah banjir di sekitar kami. Jadi, berdirinya gedung gereja yang bernama Rumah Doa Alfa Omega ini tidak lepas dari jasa Pak Anies yang membantu menyebarkan kampanye crowdfunding waktu itu. Dari kejadian ini, kita tahu Pak Anies mengutamakan kemanusiaan dalam bekerja. Tidak pernah membeda-bedakan latar belakang seseorang. Kepedulian kepada saudara di Papua bukan satu-satunya contoh kepedulian dan toleransi Anies Baswedan. Saat saya menikah secara Kristen awal tahun 2015, Pak Anies yang jadi saksi nikah di depan pencatatan sipil pernikahan saya. Masih perlu bukti lain? Pernah suatu ketika memperingati Hari Raya Natal, kami pernah mengundang beliau ke rumah untuk makan siang bersama keluarga, beliau datang. Dan tidak hanya keluarga kami saja, saya jadi saksi kalau beliau hadir untuk undangan perayaan hari-hari besar agama lain di keluarga lain. Hal itu dikerjakan tulus tanpa pemberitaan dan tanpa pencitraan. Dan setiap tahun, beliau tidak pernah absen mengucapkan ucapan Natal dan seringkali lengkap dengan bingkisan Natal. Tidak hanya kepada keluarga kami tapi juga kepada semua kolega yang beragama Kristen. Jadi itu hanya sedikit cerita hidup bahwa Pak Anies itu sangat toleran. Beliau itu dekat dengan semua golongan. Tidak pernah membeda-bedakan. Jadi, saya berani menjamin tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan beliau intoleran. Rekam jejak serupa bisa dilihat ketika Gubernur DKI Jakarta, semua golongan dirangkul. Natal tidak hanya dirayakan di tempat-tempat ibadah, tapi perayaannya bisa digelar di tempat publik. Selain itu, izin mendirikan bangunan gereja yang diberikan ke beberapa gereja Kristen dan Katolik di momen Natal tahun tahun 2021 juga jadi bukti. Izin mendirikan bangunan yang sudah sangat dinantikan selama puluhan tahun di momen Natal itu, juga jadi salah bukti toleransi yang kuat di Jakarta. Kisah saya adalah pengalaman hidup dengan Pak Anies. Sembilan tahun lamanya, karena saya sudah menjadi personal asisten sejak 2013. Saya ini beragama Kristen dan kebetulan anak dari seorang pendeta. Tapi Pak Anies tak pernah membeda-bedakan latar belakang seseorang. Pak Anies selalu menerapkan prinsip meritokrasi dalam bekerja. Akhirnya, saya tak pernah sekalipun melihat dan menyaksikan, apa yang dituduhkan orang-orang di media sosial tentang intoleransi Anies Baswedan. Ia adalah orang yang sangat toleran. Saya adalah saksi hidupnya. (*)
Viral, Pelitnya Negara: Sekolah Mahal, Tanggung Jawab Besar, Dokter Digaji di Bawah UMR
Jakarta, FNN - Membicarakan masalah negara, bisa mengubah mood bagus menjadi hilang karena semua yang kita temukan hanya kekacauan. “Ya, negara biasanya menganggap bahwa kita dirampok oleh tetangga negara, tetangga internasional. Enggak. Kita dirampok oleh elit kita sendiri. Pertama hal-hal yang menyangkut teknologi baru, kemudian dirampok juga hak orang untuk hidup secara layak. Jadi, ini hal yang kita anggap dari awal bahwa negara bukan menghasilkan kesejahteraan, tetapi justru merampok kesejahteraan dan keadilan dari rakyat,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (16/12/22) dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN . Berkaitan dengan kewajiban negara menyejahterakan rakyatnya, kemarin sempat viral bagaimana para calon dokter yang akan ditempatkan di daerah-daerah, hanya diberi bantuan biaya hidup 1,1 juta. Padahal, UMR di Jawa Tengah yang paling miskin pun tidak hanya 1,1 juta. Apalagi kalau dibandingkan dengan UMR di Jakarta. Meski akhirnya setelah heboh kemudian Menteri Kesehatan merevisinya menjadi 3,2 juta, tapi ternyata angka 3,2 juta pun masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. Padahal, kita tahu bagaimana sulitnya sekolah kedokteran, tapi ketika ditugaskan di Puskesmas hanya dibayar 1,1 juta. “Itu juga merampok hak rakyat untuk memperoleh kesehatan. Artinya, dokter-dokter ini nggak mungkin maksimal, sementara dia periksa jantung pasiennya dia berpikir nanti jantung dia deg-degan karena ternyata buat bayar bensin saja dia sudah nggak mampu. Jadi dia nggak ada fokus di situ,” ujar Rocky Gerung menanggapi kecilnya bantuan biaya hidup untuk para calon dokter tersebut. Menurut Rocky, keresahan para dokter ini adalah cermin dari negara yang tidak paham bahwa kesehatan itu adalah pelayanan dasar sehingga mesti dimaksimalkan. Karena, hak rakyat untuk sehat adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas, termasuk dokter spesialis yang digaji. Memang, sering dianggap bahwa Indonesia kekurangan tenaga kesehatan karena untuk menjadi dokter spesialis, dokter umum mesti menabung perlahan-lahan. “Jadi, dokter yang bercita-cita mulia dibatalkan cita-citanya untuk melayani publik oleh kebijakan negara yang pelit,” ujar Rocky. Mungkin pemerintah menganggap bahwa dokter itu pasti punya uang, padahal banyak juga dokter-dokter yang datang dari dari masyarakat bawah. Jadi, dokter-dokter kita itu betul-betul ingin masuk di dalam wilayah pelayanan kesehatan dan memaksimalkan pengetahuannya sehingga dia menabung untuk menjadi spesialis. “Harusnya digratisin aja jadi dokter spesialis buat sekolah. Ini kan impact-nya pada kesehatan masyarakat,” ujar Rocky. “Jadi, bagian ini yang kadang kita anggap apa pentingnya bikin infrastruktur kalau dokternya itu nggak punya dana untuk pergi ke Puskesmas. Jadi, buat apa bikin jalan tol sementara dokternya naik motor kreditan yang belum bisa dia bayar,” tanya Rocky. Jadi, ini satu paket berpikir yang tidak ada di otak pemerintah. Untung Menteri Kesehatannya peka, meski sebetulnya terlambat, karena isu ini sudah lama sekali terdengar. “Jadi, sekali lagi, perencanaan kesehatan kita buruk sebetulnya dan perangai buruk ini cerminan dari perangai buruk kekuasaan yang hanya ingin pamerkan sesuatu yang sifatnya mercusuar,” ujar Rocky. Dalam pembicaraan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan ratusan calon dokter spesialis, dikeluhkan bagaimana mereka bekerja overtime tidak digaji. Ini yang kemudian menjelaskan mengapa rasio dokter spesialis sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. “Ya, akhirnya ketahuan sumbernya. Ya, ngapain orang mau menjadi spesialis kalau menyiksa diri sendiri, dan terutama ini kan dokter itu ada semacam hasrat untuk karena ada sumpah hipokrates maka dia mesti melayani. Tetapi, dia juga terbatas kapasitas dia, kapasitas fisiknya over time dan kapasitas psikisnya, yaitu membayangkan masa depan,” kata Rocky. Menurut Rocky, ilmu kedokteran ini yang seharusnya menjadi semacam model dasar bangsa ini untuk yang disebut bonus demografi. Karena dokter ini sangat berperan untuk menambah suplai pengetahuan dan kesehatan agar bonus demografi kita 10 tahun ke depan, betul tersedia. Jadi, kalau pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan tidak dipahami oleh negara, itu artinya tidak akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu bukan bonus, tetapi dividen yang dibagi pada generasi baru karena dia sehat dan dia mampu berpikir. Jadi, menurut Rocky, kalau Pak Jokowi terus-menerus mengatakan ada bonus demografi, bagaimana bonus demografi dihasilkan oleh orang yang sakit? Bagaimana orang yang sakit itu bisa sembuh kalau dokternya tidak digaji sehingga dokternya terpaksa nyambi. Jadi, sebetulnya itu hal-hal yang simpel yang menjadi kewajiban dasar negara tapi tidak dilakukan oleh negara.(sof)
Deklarasi Aceh, Raja dan Sultan Nusantara Dukung Kembali ke UUD 1945
Banda Aceh, FNN – Para Raja dan Sultan Nusantara mendukung langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang berjuang agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik adendum. Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara yang dibacakan Raja Beutong IX Aceh, PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan (TRK), Rabu (14/12/2022). Raja Beutong ke-IX mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan kepada apa yang sedang diperjuangkan oleh Ketua DPD RI. Sebab, ruh dan nafas bangsa ini tertuang jelas dalam UUD 1945 naskah asli. “Saya kira seluruh elemen bangsa harus dan wajib mendukung gagasan Pak Ketua DPD RI. Penyelenggaraan negara ini sudah menyimpang dari konstitusi atau UUD 1945 naskah asli. Ruh bangsa ini ada di sana,” tegas Teuku Raja Keumangan (TRK). Oleh karenanya, Teuku Raja Keumangan mengharapkan perjuangan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus terus dipelopori. “Kami meminta kepada Ketua DPD RI agar berjuang sekuat tenaga, agar UUD 1945 naskah asli dikembalikan lagi. Dalam sejarah Republik ini, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945,” ulas Teuku Raja Keumangan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi atas dukungan para Raja dan Sultan Nusantara. Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki andil yang cukup besar dalam memerdekakan bangsa ini. “Sudah berulang kali saya katakan, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Republik Indonesia sangat besar. Apalagi sumbangsih Aceh,” urai LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sumbangsih Aceh terhadap lahirnya bangsa dan negara ini bukan saja berlangsung menjelang kemerdekaan. Tapi, jauh sebelum itu. “Kerajaan dan Kesultanan Aceh telah membuktikan kedaulatannya dengan menggagalkan imperialisme bangsa Eropa di Aceh,” tutur LaNyalla. LaNyalla juga mencontohkan Laksamana Malahayati, yang bernama asli Keumalahayati, seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee, sebutan untuk janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599, sekaligus mengalahkan Cornelis de Houtman, dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Pada tahun 2017 lalu, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan. Namanya disematkan sebagai pengganti nama jalan Inspeksi Kalimalang sebelah Utara, Jakarta Timur. “Sumbangsih besar Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah sumbangsih semangat perjuangan, moril dan materiil yang nyata dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia,” tutur LaNyalla. Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla menyebut Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. “Tetapi apa yang terjadi kemudian, para Raja dan Sultan Nusantara tidak dapat secara langsung dan aktif untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena perubahan konstitusi yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 telah memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada partai politik dan DPR, serta kepada Presiden melalui Sistem Presidensial,” ujar dia. Padahal, LaNyalla melanjutkan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa bukan sistem presidensial, bukan pula demokrasi ala barat. Karena itu, LaNyalla mengaku terpanggil untuk meluruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. “Saya sudah sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Agar kemudian kita sempurnakan dengan teknik addendum. Bukan diubah dan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi konstitusi baru,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator di antaranya Abdullah Puteh dan Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Andi M Ihsan (Sulsel). Turut hadir pula Gubernur Aceh, yang diwakili Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal, Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh YM Teuku Raja Kaumangan, para Raja dan Sultan serta Forkopimda Provinsi Aceh. Tiga sikap Raja dan Sultan Nusantara yang disampaikan adalah: Pertama, mendukung upaya yang diperjuangkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengawal hajatan besar konstitusi negara dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mendukung upaya penyempurnaan kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk disempurnakan dengan cara addendum, tanpa mengubah dan menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Ketiga, meminta, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memastikan kami, para Raja dan Sultan Nusantara menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar kami ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui Lembaga Tertinggi Negara. Pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara ditandatangani Kerajaan Beutong IX Aceh PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan, Kerajaan Tapaktuan Aceh YM Teuku Laksamana, Kesultanan Samudera Pasai YM Sultan Malik Teuku Haji Badruddin Syah, Kesultanan Aceh YM Tuanku Muhammad, Poteuku Nanggroe Cunda Samudra YM Teuku Rizasyah Mahmudi, Kerajaan Geulumpang Dua YM Teuku Zulkarnaen, Kerajaan Seunagan YM Teuku Firsa Ansari, Kerajaan Bintang Kutacane YM Teuku Dedi Faisal, Kerajaan Sama Indra Pidie YM Teuku Fauzan Anwar dan Kerajaan Meulaboh YM Teuku Ronald Rosman. Turut mendukung Kerajaan Puri Denpasar Bali PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan IX, Keraton Sumedang Larang PYM Sri Radya HRI Lukman Soemadisoera, Kerajaan Sidenreng Sulsel PYM Faisal Andi Sapada Addatuang Sidenreng XXV. Lalu Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura PYM Adji Muhammad Arifin MSI Ing Martadipura XXI, Kerajaan Binuang Sulbar PYM Andi Irfan Mappaewang Arajang Binuang XVIII, Kesultanan Dompu NTB PYM Saiful Islam, Kedatuan Luwu Sulsel PYM Andi Maradang Mackulau Oppu Datu Luwu XL dan Kerajaan Tokotua Kabena YM Yurisman Star. (mth/*)
Relawan BroNies Dukung Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang Diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan silaturahim dengan tokoh dan pemimpin sosial politik kebangsaan, Pengurus DPP BroNies mengunjungi anggota DPD RI Tamsil Linrung di kediamannya Pondok Aren, Tangsel-Banten pada Kamis 13 Desember 2022. Ketua Umum DPP BroNies Yusuf Blegur menegaskan selain merespons secara antusias dan apresiatif, BroNies juga menyatakan sangat mendukung gagasan Tamsil Linrung terkait pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR). Dalam pertemuan itu Tamsil Linrung menjelaskan begitu detail motif dan tujuan didirikannya PPR. Selain menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi para relawan Anies, PPR bisa menjadi gerakan rakyat yang kritis dan mampu menjaga dan mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan secara demokratis dan sesuai kaidah konstitusi UUD 1945. Tamsil Linrung yang pernah menjadi anggota legislatif di Senayan sembari dengan ramah menjamu BroNies makan siang bersama, berharap BroNies mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan relawan Anies yang lain, agar bisa membangun partisipasi politik masyarakat umum yang tidak terafiliasi partai politik dan irisan relawan. Mantan Ketua Umum PB HMI MPO itu menegaskan bahwa tak kalah pentingnya dan menjadi sangat mendasar, dengan adanya PPR yang bisa memobilisasi dan mengorganisir dukungan rakyat. PPR ditargetkan bisa membuat bank data sejauh mana kuantitas dukungan rakyat terhadap Anies. Tamsil berharap setiap simpul relawan Anies bisa membuat tabulasi dan tabung data pemilih Anies yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan pada saat berlangsungnya pilpres 2024. \"Verifikasi dan validasi data rakyat pemilih Anies penting untuk bisa dikomparasi pada hasil pemilu yang resmi dikeluarkan KPU nantinya. Hal tersebut mutlak menjadi agenda penting dan strategis bagi semua relawan Anies guna mengetahui seberapa besar dan riil dukungan rakyat terhadap Anies, serta mencegah dan menghindari kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024,\" papar Tamsil. Acara silaturahim dengan Wakil Ketua MPR itu, berlangsung hangat dan santai namun tetap tajam menyorot situasi kebangsaan. Dari pelbagai pembahasan, yang menarik menjadi diskusi penting mengenai isu jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kanda Tamsil begitu panggilan dari Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur menegaskan harus ada keterlibatan semua potensi kebangsaan untuk menolak dan mencegah jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan termasuk wacana penundaan pemilu 2024. Selain melanggar konstitusi, lanjut Tamsil hal itu menjadi bentuk rendahnya moralitas dan mentalitas pemimpin dan siapapun yang terlibat menyokongnya. \"Bukan hanya akan menjadi preseden buruk, syahwat politik menghalslkan segala cara itu bisa disebut penghianat, penjahat dan teroris konstitusi. Harus ada perlawanan moral dan aksi nyata untuk membangun gerakan \"civil society\" demi terwujudnya pemilu yang demokratis, berkeadaban dan memenuhi rasa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, UauD 1945 dan NKRI,\" pungkas Tamsil Linrung. Yusuf Blegur bersama pengurus DPP BroNies merespons kegiatan silaturahim dan diskusi dengan Tamsil Linrung tersebut. Mantan Presidium GMNI itu bertekad akan menindaklanjuti program PPR tersebut dengan meminta semua pengurus BroNies yang ada di provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mendirikan PPR. \"Tentunya BroNies akan meneruskan gagasan Tamsil Lunrung yang bernas itu kepada seluruh simpul-simpul relawan Anies yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga PPR dapat menjadi gerakan rakyat mengawal pemilu 2024 yang bisa mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya,\" kata Yusuf Blegur. (ant)
Umbaran Wibowo: Fenomena Intelijen Melayu?
Itu kalau Umbaran sejak awal kariernya ditugaskan macak wartawan ya harus tetap jadi wartawan, jangan pernah muncul jadi seorang polisi. Begitu yang seharusnya berlaku di dunia intelijen. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN NAMA Umbaran Wibowo yang selama 14 tahun dikenal sebagai Kontributor TVRI, kini menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, setelah lama tidak muncul, tiba-tiba Umbaran diangkat menjadi Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Pangkatnya: Inspektur Satu Polisi (Iptu). Pangkat Iptu di pundak Umbaran itu bukanlah seperti pangkat Letnan Kolonel Titular yang diterima Deddy Corbuzier. Tapi ini adalah pangkat yang diperoleh dari hasil pendidikan dan karier di Kepolisian RI. Ternyata, Umbaran seorang polisi yang ditugaskan sebagai “wartawan”. Umbaran sendiri sudah buka suara soal polemik ini. Ia mengatakan kiprahnya sebagai wartawan murni menjalankan tugas dari pimpinan. Menurut Umbaran mutasi itu wajar untuk penyegaran dan mendongkrak kinerja anggota. “Terkait saya dulu pernah aktif di jurnalistik, itu juga bagian dari pelaksanaan tugas dan perintah pimpinan,” kata Umbaran, seperti dilansir dari NTMC Polri, Rabu (14/12/2022). Polda Jawa Tengah juga telah membenarkan Umbaran pernah bekerja menjadi kontributor TVRI Jawa Tengah untuk wilayah Pati. “Iptu Umbaran memang betul anggota Polri dan benar pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jateng untuk wilayah Pati,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy dalam keterangannya. Iqbal menyebut Umbaran bukan pegawai tetap TVRI, melainkan hanya sebagai pekerja lepas. Menurutnya, Umbaran pernah mendapat tugas intelijen di wilayah Blora. Tugas intelijen yang diberikan kepada Umbaran itu telah selesai pada Januari 2021 lalu. Umbaran sudah bekerja sebagai jurnalis selama 14 tahun. “Januari Tahun 2021 penugasan tersebut selesai dan dia pindah menjadi organik Polres Blora sebagai Kanit Intel di Polres Blora. Selanjutnya diangkat sebagai Wakapolsek Blora,” ujarnya. Iqbal membantah Umbaran dicopot dari Kapolsek Kradenan, Blora. Isu ini berhembus setelah terungkap Umbaran pernah menjadi kontributor TVRI Jateng untuk wilayah Pati. “Isu pencopotan yang bersangkutan dari jabatannya selaku Kapolsek tidak benar,” kata Iqbal. Di sisi lain, Dewan Pers segera memproses pencabutan status Umbaran sebagai wartawan usai dirinya menjadi Kapolsek Kradenan. Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan mekanisme pencabutan status Umbaran telah diatur. Pihaknya kini tengah melakukan verifikasi terkait kasus tersebut. “Mekanisme pencabutan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah ada, tinggal verifikasi oleh Dewan Pers,” kata Arif seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (14/12/2022). Perlu Diusut Terkait polemik Iptu Umbaran Wibowo ini, yang perlu diungkap, apakah tugas itu atas perintah Kapolda Jateng? Apakah dia ini terima gaji kontributor TVRI? Jika salah satu dipenuhi, maka wajib diproses etika! 1. Jika status kontributor TVRI Jateng atas perintah Kapolda, bisa dipastikan harus ada surat penugasan dari Kapolda. Tugas menyamar atau kerjasama? Jika kerjasama dengan TVRI Jateng, maka harus ada surat kerjasama itu. Sehingga Iptu Umbaran tidak boleh menerima honor dari TVRI. 2. Jika tugas menyamar atau klandestein dari Kapolda, maka Iptu Umbaran diperbolehkan menerima honor berita dari TVRI. Namun honor tersebut wajib diserahkan pada Polda Jateng. 3. Jika tidak ada surat tugas dari Kapolda Jateng untuk menyamar sebagai kontributor TVRI Jateng, maka secara hukum, Iptu Umbaran telah melanggar Peraturan Polri. Tidak profesional. Bekerja rangkap. Yang dilarang oleh Peraturan Mendagri terhadap semua ASN sipil, militer, dan Polri. 4. Jika tidak ada surat tugas menyamar dari Kapolda Jateng, maka honor berita dari TVRI Jateng yang diterima Iptu Umbaran terkategori sebagai korupsi. Ini harus dilakukan proses etika. Untuk dipecat. Pun pidana oleh @KPK_RI 5. Mengapa item 1 sampai 4 harus ditegaskan Kapolri Jenderal @ListyoSigitP terhadap Iptu Umbaran? Proses ini harus dilakukan untuk pelaksanaan UU Polri, Peraturan Kapolri, Peraturan Mendagri, dan UU tentang ASN sipil, militer, dan Polri. 6. Mengapa soal surat penugasan menyamar dari Kapolda Jateng buat Iptu Umbaran itu harus dibuktikan. Sebab, penugasan itu bukan terjadi di masa rezim OrBa. Sehingga semua penugasan terhadap personil TNI-Polri harus terdokumentasi secara resmi. Untuk kepastian karier personil. Sejak rezim Presiden Soeharto, dunia wartawan itu sama dengan intelijen. Dunia pakai otak kiri dan kanan. Fakta itu terkonfirmasi oleh karier Iptu Umbaran yang kini menjabat Kapolsek. Seharusnya, sebagai seorang intelijen di kepolisian, Polri tidak perlu memberi jabatan publik (sebagai Kapolsek, atau jabatan yang perlu nama dia keluar ke publik). Jadi, seharusnya dia tetap jadi seorang wartawan saja. Itu kalau Umbaran sejak awal kariernya ditugaskan macak wartawan ya harus tetap jadi wartawan, jangan pernah muncul jadi seorang polisi. Begitu yang seharusnya berlaku di dunia intelijen. Yang kurang cerdik – untuk tidak menyebut goblok – di sini adalah pimpinan wilayahnya, mengapa Umbaran harus diberi jabatan publik. Inilah bedanya jika dibandingkan dengan intelijen berlatar militer. Setelah dia direkrut lembaga intelijen, dia akan disekolahkan untuk bidang yang akan jadi tempat tugasnya. Kalau nantinya akan ditugaskan di lembaga terkait dengan persoalan hukum, maka dia akan sekolah bidang hukum. Setelah lulus, dia akan bekerja di LBH atau lembaga advokasi lainnya. Tapi, karena di dunia intelijen yang dibutuhkan itu mudah masuk ke mana-mana maka profesi wartawan biasanya akan dimanfaatkan, seperti Umbaran tadi. Dan, pada umumnya, seorang intelijen berlatar militer ini, tidak akan pernah buka jati dirinya, meski akan meninggal dunia. (*)
Alarm Bahaya: PSI Kembali Ditinggal Petingginya, Bro Rian Ernest Cabut
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu peserta pemilu 2024. Pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh 17 partai politik dan PSI salah satunya. PSI ini bisa dikatakan partai baru, tapi partai juga lama, karena pada pemilu 2019 lalu dia tidak lolos ke parlemen dari threshold sehingga harus mengikuti verifikasi faktual lagi bersama partai-partai baru dan partai lama lain yang juga tidak lolos. Hasil verifikasi faktual menyatakan PSI lolos dan mendapat nomor 15. Namun, di tengah proses tahapan Pemilu yang semakin mendekat, PSI kembali ditinggal oleh petingginya. “Jelas ini merupakan alarm tanda bahaya yang sangat serius sebagai partai yang dihuni oleh anak-anak muda ini,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (15/12/22). Setelah pekan lalu, tepatnya 5 Desember 2022, ketua DPW PSI DKI Jakarta,Michael Victor Sianipar, mundur sekaligus keluar dari partai, kini Rian Ernest Tanu Jaya menyusul hengkang dari partai yang dipimpin oleh Giring Ganesha itu. Pengumuman pengunduran Ernest yang menjabat sebagai Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI diposting di akun media sosialnya pada Kamis, 15 Desember 2022. Dalam video pengunduran dirinya, Ernest mengucapakan terima kasih kepada saudara dan sahabat di PSI atas semua dukungan, kritik, maupun saran yang diberikan kepadanya selama perjalanan politik 4 tahun ke belakang. Kemudian “Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakini ini adalah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depan,” lanjut Ernest. Ernest juga menyatakan, “Meski mundur dari PSI, namun perjuangannya menyuarakan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mencerdaskan rakyat tidak berhenti. Negara besar berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik, karena itu saya Rian Ernest akan tetap di jalur politik dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata Bro dan Sis sekalian, Rian Ernest pamit. Terima kasih”. Sama seperti Michael, Rian Ernest mengaku akan terus aktif di dunia politik. Artinya, Rian akan pindah ke partai lain, seperti halnya Michael. Namun, sampai sekarang belum jelas partai apa yang akan mereka pilih. Pernyataan Rian tersebut menyiratkan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh PSI selama ini kurang baik. Cabutnya Rian jelas merupakan pukulan telak yang beruntun terhadap PSI. Sampai saat ini setidaknya sudah 5 orang petinggi PSI yang cabut, dan posisinya tidak main-main. Jika kita amati, figur-figur penting yang mundur dari PSI semuanya punya benang merah dengan Anies Baswedan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang menarik, beberapa di antaranya pernah menjadi lingkaran dekat mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. “Jelas ini merupakan sebuah ironi besar bagi partai yang para petingginya dikenal sebagai haters atau pembenci Anies,” kata Hersu. Sunny dan Surya Chandra sudah pasti akan mendukung Anies Baswedan dan mereka menyatakannya secara terbuka. Samara Amani juga memiliki benang merah kedekatan dengan Anies. Bahwa nanti dia akan mendukung Anies atau tidak, waktu yang akan membuktikan. Kalaupun tidak mendukung, paling tidak dia tidak akan mengambil jalan seperti yang ditempuh oleh para politisi PSI yang sangat keras mengkritik dan terus mencela Anies Baswedan. Demikian juga dengan Michael. Michael pernah membela Anis Ketika ada seorang netizen yang menyerang dan mempertanyakan kewarganegaraan Anies. Sedangkan Rian Ernest semasa aktif di PSI sering menyampaikan kritik yang keras terhadap Anies karena dinilai membuat tuduhan semena-mena dengan menyebut para staf Ahok, termasuk Ernes, menerima gaji dari swasta. Walaupun sering mengkritik Anies dan sangat keras, Ernest ternyata punya jejak kedekatan dengan Anies Baswedan. Rian pernah membantu Anies sebagai anggota tim transisi, setelah pasangan Jokowi Jusuf Kalla terpilih pada pilpres 2019, dan Anies Baswdan menjadi Menteri Pendidikan Nasional. namun kemudian di tengah jalan dia di reshuffle Apakah Michael dan Ernest akan bergabung dalam gerbong Sunny dan Surya Chandra yang menjadi timses atau membantu pencapresan Anies Baswedan? Ini yang kita tunggu.(ida)
AS Mengumumkan Bantuan Pangan Senilai Rp39 Triliun untuk Afrika
Washington, FNN - Presiden AS Joe Biden pada Kamis mengumumkan miliaran dolar bantuan kemanusiaan tambahan untuk mengatasi kerawanan pangan akut di Afrika, yang menghadapi krisis pangan yang lebih besar dan lebih kompleks daripada sebelumnya.Amerika Serikat menjanjikan tambahan 2,5 miliar dolar (Rp39 triliun) dalam bantuan darurat dan bantuan ketahanan pangan jangka menengah hingga panjang untuk sistem pangan Afrika yang tangguh dan pasar pasokan, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.\"Kita sedang menghadapi krisis pangan global, dan tidak ada yang lebih terasa daripada di benua Afrika,\" kata Biden pada hari terakhir pertemuan puncak tiga hari di Washington dengan para pemimpin Afrika dari 49 negara dan Uni Afrika.\"Hari ini, kelaparan sekali lagi mengintai Tanduk Afrika. Harga pangan yang tinggi dan hambatan perdagangan yang tinggi berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang di seluruh benua.\"Kerawanan pangan telah memburuk di sebagian besar Afrika dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan dan dampak perubahan iklim, yang telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa daerah dan banjir yang merusak tanaman di tempat lain.Tetapi situasinya diperparah oleh penurunan ekonomi yang dipicu oleh pandemi, meningkatnya tingkat utang, dan baru-baru ini, dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, yang sebagian bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk.Amerika Serikat dan Uni Afrika pada Kamis juga mengumumkan kemitraan strategis untuk mempercepat pekerjaan mereka menuju ketahanan pangan di wilayah tersebut dan menetapkan beberapa tujuan, menurut pernyataan terpisah dari Gedung Putih.Tujuan jangka pendek untuk kemitraan ini termasuk mengidentifikasi cara bagi Afrika untuk mengamankan sumber pasokan biji-bijian dan pupuk yang lebih beragam dan tangguh untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya dan memberikan bantuan kemanusiaan.Di antara tujuan jangka menengah dan panjang adalah menjajaki cara untuk meningkatkan akses Afrika ke pasar global, meningkatkan akses yang andal dan berkelanjutan ke pupuk dan komponennya, serta mendiversifikasi produksi komoditas pertanian.(ida/ANTARA/Reuters)
Kapal yang Membawa Berbagai Barang Ilegal di Perairan Batam Ditangkap Bea Cukai
Batam, FNN - Bea Cukai Batam melakukan penangkapan kapal SB Rahmat Jaya 12 membawa berbagai jenis barang ilegal yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan di perairan Tanjung Riau, Batam, Kepulauan Riau.“Kapal patroli Bea Cukai yang sedang melakukan Operasi Patroli Laut Pandawa berhasil menangkap kapal SB Rahmat Jaya 12 yang membawa berbagai jenis barang ilegal yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan berupa 87 buah handphone, 2 unit laptop, 15 koli pakaian dan tas-tas bekas serta 11 unit sepeda bekas di wilayah perairan Tanjung Riau pada Rabu (14/12),” kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi M Rizki Baidillah, di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/12).Rizki mengatakan, penangkapan ini bermula ketika Satgas Patroli Laut Bea Cukai Batam mendapatkan informasi bahwa terdapat sarana pengangkut yang diduga membawa barang tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan melalui kapal penumpang dari Batam ke Tembilahan, Riau.Kemudian Satgas Patroli Laut melakukan pemeriksaan kapal SB Rahmat Jaya 12 yang sedang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Riau ke Pelabuhan Domestik Sekupang.“Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 87 handphone yang disembunyikan pada barang bawaan awak kapal dan kompartemen air conditioner (AC) kapal,” kata dia.Dia menjelaskan bahwa penyelundupan ini disebut dengan metode concealment. Selain itu, juga ditemukan 15 koli pakaian bekas dan tas bekas serta 11 unit sepeda bekas. Dalam proses pemeriksaan kapal dibantu juga oleh Tim K-9 dengan anjing pelacak.“Dalam Operasi Patroli Laut Pandawa 2022 kali ini, awak kapal yang terlibat dalam Satgas Bea Cukai banyak melibatkan para pegawai perempuan Bea Cukai yang disebut dengan Srikandi Bea Cukai. Tentunya hal ini sebagai bentuk penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam lingkungan Bea Cukai,” ujarnya pula.Atas kejadian itu, pelaku melanggar Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021.Selanjutnya, kapal dibawa menuju Dermaga Bea Cukai di Tanjung Uncang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.(ida/ANTARA)
Polri Menggelar Rakor Lintas Sektor untuk Mengamankan Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN - Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor tingkat menteri dalam rangka persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama kementerian/lembaga terkait.Rakor lintas sektor ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jumat. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, rakor dilaksanakan pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Terkait dengan apa saja yang dipersiapkan dalam menghadapi Natal dan tahun baru akan disampaikan secara doorstop usai rakor lintas sektor dilaksanakan tertutup di Mabes Polri. Sebelumnya, Rabu (14/12), Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa pengamanan Natal dan tahun baru tengah dipersiapkan. Menurut dia, kekuatan Polri untuk pengamanan Natal dan tahun baru sebanyak 102.000 personel, dibantu 32.000 personel gabungan dari TNI dan instansi terkait. Pengamanan Natal dan tahun baru secara terperinci, kata Dedi, akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) lintas kementerian dan lembaga pada hari Jumat. Dalam pengamanan Natal dan tahun baru ini, lanjut dia, pada dasarnya Polri bersama dengan lembaga terkait siap mengantisipasi dengan baik hal-hal yang bakal terjad, seperti kelancaran arus lalu lintas, keamanan saat ibadah, dan kenyamanan di tempat wisata. \"Dari mulai penyeberangan Bakauheni-Merak hingga seluruh Transjawa, harus betul-betul kami kendalikan dengan baik,\" katanya. Berdasarkan prediksi pemerintah ada sekitar 71 juta orang yang memanfaatkan cuti Natal dan tahun baru, tersebar di seluruh provinsi, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, kata Dedi, Polri juga telah memetakan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas dan fokus pengamanan, seperti tempat ibadah, objek wisata, dan jalur-jalur mobilitas masyarakat. \"Kami sudah memetakan ada 508 titik yang harus diamankan. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengamankan perayaan Natal dan tahun baru agar semuanya berjalan lancar, aman, dan kondusif,\" ujar Dedi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Apek Kasatwil 2022 di Hotel Sultan, Rabu (14/12), mengingatkan kepada jajarannya untuk persiapan pengamanan Natal dan tahun baru. Catatan penting yang disampaikan terkait dengan antisipasi peristiwa teror. Densus 88 Antiteror Polri diminta melakukan pengungkapan, sedangkan jajaran lainnya melakukan penjagaan. Sigit mengingatkan kepada jajaran untuk menggandeng semua pihak, termasuk organisasi masyarakat (ormas), dalam menjaga Natal dan tahun baru sehingga menjadi gerakan bersama melawan teroris.(ida/ANTARA)
Seluruh Pihak Diimbau untuk Tidak Melakukan Kampanye Terselubung
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengimbau semua pihak, termasuk pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara agar tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024.\"Setiap orang, termasuk pengurus, anggota partai politik, ataupun pejabat negara agar mematuhi tahapan yang telah ditetapkan KPU dan tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu,\" ujar anggota Bawaslu RI Puadi dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.Imbauan tersebut, lanjut Puadi, ditujukan demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.Selain itu, papar dia, Bawaslu mengimbau semua pihak agar tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan serta tidak menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye.Saat ini, kata Puadi, Bawaslu mendorong seluruh pihak untuk menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu mengingatkan bahwa partai politik, bakal calon peserta pemilu, dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.\"Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong, dan ujaran kebencian menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses,\" kata Puadi.Bawaslu mengingatkan pejabat negara agar menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya guna kepentingan partai politik serta golongan tertentu.\"Pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan golongan tertentu,\" ujar Puadi.(ida/ANTARA)
POPULER
