ALL CATEGORY
Indeks Kerawanan Pemilu Harus Menjadi "Alarm"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus menjadi “alarm” bagi semua pihak untuk menghindari terjadinya kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.“Saya meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah agar Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis Bawaslu dijadikan ‘alarm’ dini untuk menghindari kerawanan yang sesungguhnya,” kata Rifqi di Jakarta, Sabtu.Dia menyambut baik langkah Bawaslu memetakan indeks kerawanan pemilu berdasarkan lima indikator. Hal itu menurut dia, menjadi langkah bersama semua pihak untuk memitigasi terjadinya kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.“Indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu menjadi langkah bersama untuk memitigasi terkait keamanan dan tensi politik yang memerlukan antisipasi dari semua pihak,” ujarnya.Rifqi juga mengomentari IKP yang dirilis Bawaslu bahwa ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.Dia meyakini kelima provinsi tersebut tidak semuanya memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Rifqi mencontohkan indikator tentang penyelenggaraan pemilu terkait otoritas penyelenggara negara, yaitu Kalimantan Timur memiliki bobot tinggi karena menjadi Ibu Kota Negara (IKN).“Kalimantan Timur tidak memiliki rekam jejak yang buruk tentang penyelenggaraan pemilu terkait partisipasi dan demokrasi lokal selama ini,” katanya.Dia menyarankan agar membedah secara terperinci terkait daerah-daerah mana saja, dari sisi keamanan, memiliki tensi politik yang tinggi.Selain itu dia mengimbau seluruh pemangku kepentingan di daerah bersama tokoh masyarakat dan agama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kerawanan pemilu tidak terjadi.Bawaslu RI merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi.\"Jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan ada lima provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi,\" ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menyampaikan paparan dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat.Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).Lebih lanjut, Lolly menyampaikan indeks kerawanan dalam laporan yang dirilis oleh Bawaslu RI itu merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis.Ia lalu mengatakan Bawaslu mengukur indeks kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi itu berdasarkan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta dimensi partisipasi.Menurut Lolly, penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi yang paling berkontribusi terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya.(ida/ANTARA)
PSI Dilanda Gelombang Eksodus, Sejumlah Kader Akan Menyusul Keluar
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Haji Giring Ganesha Jumaryo tampaknya bakal dilanda eksodus politik. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, memberi sinyal adanya sejumlah kader PSSI yang akan menyusul keluar. “Kami sudah mengidentifikasi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam waktu singkat, kita akan melihat lagi ada orang-orang yang tidak tahan, ternyata pengin turun di tengah jalan, dan itu nggak apa-apa. Biasa. Dan buat kami ini justru menjadi pemurnian kepada perjuangan PSI,” kata Grace Natalie dalam sambutannya menyambut kader baru di kantor PSI, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. Demikian pernyataan yang dikutip oleh Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (16/12/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Grace menyatakan bahwa PSI tidak bisa menahan kader jika alasan keluar partai menyangkut masalah prinsip. Menurutnya, fenomena kader yang keluar bukan pertama kali terjadi di PSI. Kami tidak masalah karena yang membuat mereka ingin keluar adalah hal yang sangat prinsipil. “Jadi, teman-teman jangan kaget bahwa ini justru adalah pemurnian buat PSI, ini bukan pertama kali,” ujar Grace. Grace kemudian menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Waktu itu, kata grace, ada beberapa kader yang memutuskan hengkang lantaran berbeda prinsip, dan menurut Grace PSI tegas menolak politik identitas. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kata Grace, politik identitas sangat kental sehingga di kalangan pengurus pun terjadi perpecahan. Jika kita menyimak kalimat Grace yang mengatakan “orang-orang yang tidak tahan”, iniberarti ada lebih dari satu orang kader PSI yang akan keluar. “Hal ini jelas akan menjadi soal yang serius bagi PSI. Apalagi yang keluar dari PSI adalah para petinggi, bahkan ada yang pernah menjadi ikon PSI,” ujar Hersubeno Arief. Dalam dua pekan terakhir ini saja, ada dua orang petinggi PSI yang menyatakan, yaitu Ketua DPW DKI Jakarta, Michael Sianipar; dan Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI, Rian Ernest. Michael Sianipar dan dan Rian Ernest ini menambah panjang deretan petinggi PSI yang mengundurkan diri. “Gelombang eksodus PSI jelas merupakan kabar buruk dan pukulan telak bagi partai yang menjadi tempat anak-anak muda berkumpul,” kata Hersu. Setelah mereka dinyatakan lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu 2024 dan ini untuk yang kedua kalinya mereka menjadi pemilu. Mereka ikut pemilu, tetapi tidak berhasil lolos ke Senayan karena tidak memenuhi syarat ambang batas parlementary threshold 4%. Namun mereka menempatkan banyak kadernya di sejumlah DPRD. Di DPRD DKI Jakarta saja mereka punya 8 kursi. Banyak pengamat yang menyoroti gelombang eksodus ini karena pilihan garis politik PSI dan faktor kepemimpinan Ketua Umum saat ini, yaitu Haji Giring Ganesha Jumaryo. PSI Jakarta, misalnya, pernah mengkritik DPW PSI karena terkesan tendensius pada Anies Baswedan. “Pilihan politik PSI yang terkesan berada di kiri luar dan sangat memusuhi umat Islam, menjadikan PSI terjebak dalam segmen pemilih yang sangat sempit, yakni non-muslim, khususnya etnis Cina,” ujar Hersu. Dalam beberapa momen, juga terkesan kuat PSI itu menunjukkan bahwa mereka antitesa dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Christianto, secara terbuka pernah menyatakan bahwa manuver PSI banyak merugikan PDIP, walaupun mereka itu sama-sama pendukung Jokowi. “Posisi PSI yang sangat kiri dan narasi memusuhi Islam dan pada saat bersamaan juga melakukan manuver yang dinilai merugikan PDIP plus kepemimpinan dengan kualitas yang sangat rendah, membuat banyak kadernya, terutama mereka yang bertarung untuk memperebutkan kursi Senayan, dihadapkan pada situasi yang sulit. Dengan posisi semacam itu, PSI menjadi sangat tidak menarik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian ditinggalkan oleh para petingginya,” pungkas Hersubeno Arief. (ida)
Jokowi Bisa Jatuh Seperti Sitting Duck
Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OTORITARIANISME biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa pemilihan umum secara demokratis. Kalau terpaksa harus melewati pemilu maka rekayasa untuk menang dengan cara apapun menjadi target utamanya. Sinyal itu sudah terlihat dengan jelas bahwa Joko Widodo akan membangun dinasti otoriter perpanjangan masa jabatannya, ala Xi Jinping bahkan saatnya tiba momentumnya bisa diperlakukan darurat militer ala presiden Ferdinand Marcos. Membangun dinasti otoriter dengan kudeta konstitusi, bisa berakhir dengan tragis. Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan tragis dan tidak akan ada yang melindungi Jokowi setelah jatuh. Dia tidak memiliki kekuatan apapun kalau sampai jatuh terkapar dari kekuasaannya. Otak penyesatan untuk skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau keinginan untuk jabatan 3 periode sudah terdeteksi dengan terang benderang, diduga kuat bukan pada kekuatan pribadi Jokowi, terasa hanya sebagai wayang permainan kekuatan di luar dirinya. Kondisi seperti ini sangat rentan begitu skenario gagal, Jokowi akan ditinggal atau dibiarkan sendirian. Kalau Jokowi tidak hati hati karena tidak ada kawan politik yang abadi. Mereka bisa saja meninggalkannya ketika kepentingan pribadi politiknya sudah menguap. LBP (Luhut Binsar Panjaitan) dan kawan kawan yang sudah kita ketahui sebagai king maker politik yang konon bisa menentukan perpolitikan Jokowi sesungguhnya bukan kekuatan yang memadai untuk melindungi Jokowi ketika bencana datang menerkamnya. Bisa saja terjadi, kejelian LBP justru akan terbang melarikan diri sebelum bencana datang menerjangnya, dia tidak akan peduli dengan nasib mantan bosnya. Saat itu Jokowi bisa seperti seekor bebek terduduk (sitting duck) di hamparan tanah terbuka yang menjadi sasaran empuk para pembidiknya. Setelah menjadi sitting duck, jangan harap TNI dan Polri akan melindungi Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya. Karena sudah jadi rahasia umum, diduga kuat selama jadi presiden, Jokowi telah merusak pola karir para perwira. Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi, sebagai bumper pelindung dirinya, ini merusak soliditas TNI dan Polri. Setelah Jokowi lengser dari kekuasaannya, para perwira pilihan Jokowi itu pasti dicopot atau cari selamat sendiri. Tidak akan ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah, perwira yang tidak mendapat “pengakuan” dari teman dan para prajuritnya. Hura-hura selama ini dengan mengumpulkan massa Pro Jokowi (Projo), pada kesempatan lain berubah dikemas nama masa rakyat, itu bukan pendukung believe karena kecintaan itu hanya fatamorgana karena kepentingan politik sesaat, sangat rentan dalam sekejap mata ambyar berantakan. Mereka itu bukan relawan militan, melainkan gerombolan yang dimobilisi. Bergerak karena transaksi politik yang terus terbongkar massa marah karena dibohongi baik dalam bentuk pertemuan atau uang saku yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Cebong sulit digerakkan tanpa iming-iming uang dan pembagian goodybag (berisi kaos dan sembako). Relawan seperti ini mustahil mau dimobilisasi sebagai tameng hidup ketika Jokowi jadi bidikan politik apalagi setelah dia lengser dari kekuasaannya. Sejatinya mereka cuma pasukan hura-hura. Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Tidak hati dan legawa dengan ikhlas berhenti setelah menjalani dua kali masa jabatannya harus siap siap jadi “sitting duck”. Seekor bebek yang terduduk lemah, menjadi sasaran empuk para pembidik politik, baik dari masyarakat sipil dan dari kalangan barisan para jenderal dan purnawirawan TNI-polri sakit hati. Lebih rumit lagi, ternyata perilaku otoritarianisme dengan segudang prestasi pembatasan kritikan publik, pembubaran ormas Islam, radikakisasi Islam, persekusi ulama serta pembantaian dan pelanggaran HAM berat selama ini yang ditonjolkan selama memimpin, mendudukkan Jokowi sebagai public enemy number one. Jokowi bisa menjadi musuh masyarakat nomor satu sekalipun sudah lengser dari kekuasaannya, lebih celaka lagi kalau sampai menjadi pesakitan proses hukum dari macam-macam masalah hukum yang melilitnya. (*)
Akhir Buruk Jenderal Andika
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JENDERAL Andika telah mengakhiri jabatan sebagai Panglima TNI dan kini digantikan kedudukannya oleh Laksamana Yudo Margono. Sebelum meninggalkan posnya Andika pernah digadang-gadang sebagai Capres termasuk oleh Partai Nasdem bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sayang di penghujung tugas sebagai Panglima berbagai kebijakannya dapat dikualifikasikan buruk. Ada empat hal yang menjadi dasar penilaian tersebut, yaitu : Pertama, bulan April 2022 ada pernyataan kontroversial dan peka ketika Jenderal Andika menegaskan bahwa keturunan PKI boleh menjadi anggota TNI. Andika menegur syarat penerimaan anggota TNI yang melarang keturunan PKI. Kebijakan Panglima disambut baik PDIP tapi dikritisi tajam oleh publik. Kedua, menjelang penggantian, Jenderal Andika menandatangani SK pemberian pangkat Letkol TNI tituler kepada artis Deddy Corbuzier atas usulan Kemenhan. Pemberian ini kontroversial karena diragukan kepantasan atau urgensi Deddy Corbuzier untuk mendapatkan pangkat tersebut. Ketiga, dalam acara penghelatan perkawinan Kaesang Pangarep putera Presiden Jokowi Panglima mengerahkan ribuan personil TNI untuk menjaga atau mengawal penghelatan. Pesta perkawinan yang bersifat kepentingan pribadi dikerahkan pasukan tentara. Ini bukan saja tidak lazim akan tetapi juga telah merugikan keuangan negara. Keempat, Panglima Andika sama sekali tidak melakukan pengerahan pasukan yang maksimal dalam menghadapi KKB Papua. Gerakan separatis itu telah menimbukan korban yang banyak di kalangan sipil maupun aparat negara termasuk TNI. Jenderal Andika mewariskan persoalan Papua bukan menyelesaikan. Buruknya kebijakan dan langkah akhir masa jabatan Jenderal Andika sebenarnya disesalkan. Marwah TNI agak terganggu. TNI terkooptasi atau tersandera oleh kepentingan politik pragmatik. Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI membedakan antara \"negara\" dengan \"pemerintah\" dan TNI adalah alat negara. TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif tugas pemeliharaan perdamaian regional maupun internasional. Adapun kebijakan yang diambil Panglima TNI Jenderal Andika di akhir masa jabatannya tersebut dapat dikategorikan di luar tugas, fungsi maupun jati diri TNI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kecuali jika Panglima TNI mengelak atau mengeles dengan dasar aturan Pasal 3 UU No 34 tahun 20O4, yaitu : \"Pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah Presiden\" (ayat 1) atau \"Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan\" (ayat 2). Dasar tersebut tentunya tidak melepas tanggung jawab Panglima TNI untuk keempat hal yang menjadi keburukan akhir tugas Jenderal Andika di atas. Akan beristirahat atau terus berkiprah di kancah politik, Jenderal? Bandung, 17 Desember 20221
Menteri Pertanian Lepas Gerak Jalan Santai BSIP di Ancol
Jakarta, FNN – Sehari setelah diresmikan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, pegawai di badan tersebut menggelar gerak jalan santai, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 Desember 2022. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo melepas kegiatan tersebut. Jalan santai dengan jarak tempuh tiga kilometer tersebut dimulai dan diakhiri di Pantai Festival Ancol. Setelah melepas, Syahrul pun bergabung mengikuti peserta gerak jalan santai. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.25 dan berakhir sekitar pukul 10.00. Para peserta terdiri dari para pegawai BSIP Pusat dan daerah. BSIP merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Peresmian perubahan tersebut dilakukan Jum\'at, 16 Desember 2022, di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat. Acara gerak jalan santai tersebut merupakan rangkaian peresmian dan rapat kerja BSIP. Di tengah teriknya matahari, peserta dihibur oleh Enzy Band. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan, BSIP berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar. “Kami telah mencanangkan berbagai langkah dalam program Agrostandar, mulai dari penguatan lembaga, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih atau bibit terstandar,” jelas Fadjry dalam launching dan Rapat Kerja Konsultasi BSIP di Hotel The Sultan, Jakarta, Jum\'at. Adapun lima langkah strategis program agrostandar. Yakni transformasi dan reorientasi manajemen baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), budaya kerja, dan digital, penguatan kolaborasi multimitra baik internal (kementerian pertanian) maupun eksternal (perguruan tinggi, pemerintah daerah, UMKM, pelaku usaha, petani, swasta, dan mitra internasional). Kemudian, kata.Fadjry, model kawasan pertanian terstandar di seluruh Indonesia untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimasifkan Direktorat Jenderal Teknis Kementan menjadi kawasan pertanian terstandar. Kemudian, Unit Produksi Benih/Bibit Terstandar (UPBS) untuk mendukung perbenihan; dan terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Guna mendukung tata kelola perbenihan, kata Fadjry, BSIP sedang mengembangkan Sistem Mutu Benih Padi Nusantara (SIMBARA). SIMBARA merupakan platform pencarian benih yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan menjadi instrumen terintegrasi bagi seluruh pelaku dan pengelola perbenihan di Indonesia. (Anw)
Betapa Susahnya Menjadi Indonesia
Tak seindah slogan dan jargonnya, Indonesia telah lama menjadi negeri kontradiksi. Pemimpinnya berlaku sebagai rezim tirani, di sisi lain rakyatnya menjadi langganan ironi. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI tak ubahnya sebuah uthopi. Semua hanya mimpi dan sekedar basa-basi, kata-kata adil makmur itu telah lama mati. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI AKU bangga menjadi bagian dari negara yang termashur keindahan dan kekayaan alamnya. Tapi aku masih melihat tak sedikit yang bergelut berusaha keluar dari rasa lapar dan kemiskinannya. Aku merasa seakan tenang dengan keteduhan yang terpancar dari masyarakat yang dikenal religius. Tapi terlalu sering kujumpai banyak kegelisahan, ketakutan dan konflik dalam hidup karena jarang menghadirkan Tuhan. Aku juga yakin begitu nyaman merasakan pergaulan dalam kebinnekaan dan kemajemukan. Tapi kerapkali nampak ada upaya paksa menyamakan perbedaan, membelah dan memecah belah. Apa yang sesungguhnya terjadi?, begitu susahnya menjadi Indonesia. Aku terkesima pada negara yang menjanjikan kedaulatan rakyatnya. Tapi kenapa kenyataannya hanya segelintir yang berkuasa, tak tahu diri dan berlaku bak tirani. Aku merasa ada konstitusi yang menjadi permufakatan bersama yang menjamin disiplin, keteraturan dan keselamatan. Tapi kenapa masih ada yang ingin adu kuat dan merasa paling unggul, hegemoni dan dominasi. Aku sangat bergantung pada pemimpin yang bisa menjadi tempat mengadu dan memberi solusi. Tapi kian kemari terus muncul perasaaan tak aman dan tak percaya. Apa yang terjadi sesungguhnya?, begitu susahnya menjadi Indonesia. Aku ingin sekali punya tentara-tentara yang gagah berani, memiliki patriotisme dan nasionalisme tinggi. Tapi seperti kurang percaya diri dan terkesan tanpa prestasi mereka mengabdi. Aku juga ingin punya polisi-polisi yang sabar melayani dan menyayomi. Tapi justru banyak yang sibuk menyenangkan diri sendiri. Aku ingin punya wakil rakyat yang jujur dan amanah. Tapi sayangnya banyak yang basa-basi dan lupa diri. Apa yang terjadi sesungguhnya?, begitu susahnya menjadi Indonesia. Aku ingin suatu saat semua anak-anak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Tapi kulihat di jalan banyak yang rendah diri dan frustasi dengan aneka ekspresi. Aku ingin semua orang leluasa menggapai akses pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Tapi kenapa nyawa masih saja tak menjadi prioritas. Aku ingin ada yang memastikan semua kebutuhan rakyat bisa terpenuhi tanpa pilih kasih. Tapi berulangkali yang terjadi hanya janji-janji yang Tak bertepi. Apa yang sesungguhnya terjadi?, betapa susahnya menjadi Indonesia. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 17 Desember 2022/23 Jumadil Awal 1444 H.
Tekno Nuclear Fusion PD III Bisa Digebah
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SELAMA 60 tahun ilmuwan USA bekerja, akhirnya mereka temukan pula tekno nuclear fusion energy. Kita jangan banding-banding karena saat ini kita sibuk dengan fusion lembaga-lembaga riset dan pengetahuan menjadi BRIN. Hampir di tiap forum Internasional delegasi resmi Indonesia selalu menuntut kesetaraan. Kesetaraan jangan dituntut karena bukan tersangka, tapi diperjuangkan. Ikuti kutipan tulisan Chris Komari tentang temuan terbaru ilmuan USA yang akan ubah drastis peta dunia. Ringkasannya: \"Scientists USA berhasil replicate nuclear fusion energy breakthrough for humanity. Scientists Amerika berhasil mereplikasi (replicate) nuclear fusion energy yang hanya kita jumpai pada bintang-bintang (stars) dan matahari (sun) di jagad raya. Arti buat humanity dan bangsa Amerika: 1. Kepentingan nasional security negara dan bangsa Amerika, karena nuclear fusion energy menjadi game changer dalam dunia nuclear technology. 2. Untuk pertama humanity akan memiliki sumber energy yang sangat bersih dan tidak mengandung radiation, plus bahan material yang dibutuhkan untuk nuclear fusion energy sangat melimpah di bumi. Untuk pertama juga humanity tidak akan lagi tergantung pada fossil fuels, crude oil, nuclear reactor yang toxic dengan radiation dan limbah nuclear yang membahayakan kesehatan manusia, batu bara dan combustion energy lainya yang menghasilkan ribuan tons of C02 yang merusak lingkungan hidup dan kehidupan humanity Cukup mengunakan technology nuclear fusion ini sudah bisa melakukan space travel bahkan interplanetary, interstellar dan intergalactic. 3. Nuclear fusion energy breakthrough ini bagi bangsa dan negara Amerika seperti kondisi dimasa perang dunia II, dimana waktu itu scientists USA baru saja menemukan senjata nuclear bombs untuk mengalahkan dan mengakhiri perang dunia II.\" Dapat ditarik kesimpulan pecah tidaknya PD III tergantung Amerika. Dan ini menaikkan level Amerika pada stratifikasi konstelasi dunia. Maka mari kurangi adu gede bicara. Haiya sadarlah saliki (sedikit). Masih banyak penduduk yang tingkatkan enerji dengan semprong. (RSaidi)
Prof. Hendrajit: Kritisi Calon Presiden dan Investasi Masuk dari Luar Negeri
Jakarta, FNN – Prof. Hendrajit, ahli geopolitik nasional, menekankan perlu dialektika kritis terhadap calon presiden guna mengetahui apakah benar seorang pemimpin dimaksud, benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Hal lain yang harus dicermati juga adalah dari setiap perundingan dan niat asing yang ingin berinventasi. Selain sektor keuntungan investasi ada juga keinginan politik tertentu. Prof. Hendrajit menyampaikan hal tersebut dalam talk show yang diadakan Barisan Relawan Anies Presiden Indonesia (Bara Api) di Papski Kopi Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022. Talk show yang dipandu Sekjen Bara Api, Frans Saragih juga menampilkan pembicara lain, yakni H. Biem Benjamin tokoh Islam dan Budayawan, Pdt. Separd Suoit Tokoh Umat Kristiani mengambil tema Why Not The Best, Kaledoskop 2022 Melihat Indonesia dari Berbagai Sisi. Menurut Hendarjit, banyak hal terjadi selama kurun waktu pasca reformasi. Kondisi Geopolitik Indonesia selama 2022, yakni 24 tahun pasca reformasi, kesadaran masyarakat makin meningkat ditandai diajarkannya sejak dini pemahaman agar kecintaan akan negara semakin dalam dan utuh. Namun, DR Hendrajit menekankan pentingnya pemahaman geopolitik bagi segenap warga negara karena hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di mana kita mengetahui siapa kita, potensi apa yang kita miliki serta apa yang harus kita lakukan. Sementara, Biem Benjamin melihat selama kurun waktu belakangan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mulai banyak pemahaman luhur yang sekian lama dipelihara mulai luntur. Khususnya di kalangan generasi muda perlu diberitahu atau diingatkan kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pdt Supit berbicara tentang Islamophobia dengan menekankan perlunya fungsi dari masing masing pemuka agama mengajarkan kepada pengikutnya pemahaman yang benar dari setiap agama. Di mana setiap agama yang ada diyakini penuh mengajarkan Kebaikan dan Cinta Kasih. Karena gerakan radikal itu sebenarnya memiliki potensi di setiap agama yang ada. Indonesia yang memiliki Pancasila diyakini dapat meredam itu semua karena kita memiliki semangat yang sama yaitu Cinta Indonesia. “Oleh karena itu dibutuhkan Strong Leader untuk mampu merangkul semua anak-anak bangsa,” ujarnya. (Anw/IP)
Warning bagi Anies dan Pendukungnya Bisa Kalah Dalam Pilpres Karena KPU Dikuasai Orang-orang Opung LBP
Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung INI nyata dan fakta. Baru sekelas Amin Rais dan Partai Umat (PU) dikalahkan oleh orang-orang yang direkom oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang duduk di KPU. Nanti atau besok tidak mustahil Anies yang selalu disambut dengan lautan manusia di setiap berkunjung ke daerah bisa kalah di Pilpres nanti seperti peristiwa 2019 lalu. Itu kalau Anies dan pendukungnya gak Awas. Maka dari itu Ganjar Pranowo sangat pede bahwa dia biar gak didukung oleh partainya sendiri PDIP tapi tetap maju di Pilpres karena sudah ada jaminan oleh induk semangnya bisa menang walau tidak didukung rakyat. Sudah pasti tekanan dari KPU Pusat ke KPU daerah akan terulang lagi pada Pilpres nanti bahwa Anies akan dikalahkan. Ini yang terjadi sama Partai Umat. Sebab, partai-partai baru yang so pasti tidak akan dukung Anies. Yang mau dukung Anies hanya PU yang dinakhodai oleh Amien Rais, maka jauh-jauh hari PU ini harus diamputasi daripada jadi pengganggu rezim dan oligarki laknatullah. Mau lawan rezim ini jangan hanya pakai do\'a saja tapi harus dengan tindakan yang nyata. Memang menyedihkan dan menakutkan akibatnya tapi kalau kita hanya diam seribu bahasa maka rezim ini gak akan berhenti kalau belum juga ketemu Malaikat Maut. People Power adalah tindakan nyata. Akan buyar semua rencana oligarki dan Istana dalam menguasai republik ini jika rakyat bergerak dalam people power. Gak usah cari siapa yang memimpin. Semua yang turun yang menginginkan perubahan yang jadi pemimpin. Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan Semua sudah diambil oleh China. Apa kita mau tunggu nasib kita bangsa Indonesia seperti di Uigur? Atau negara-negara lain yang sudah dikuasai China? Kita bangsa pribumi terutama Melayu harus seperti Malaysia. Harus tumbuh di negeri ini seperti Anwar Ibrahim. Yang pasti seperti itu hanya Anies Rasyid Baswedan bukan yang lain. Hati-hati dengan KPU. Mereka semua direkomendasi oleh Opung LBP. Taukan siapa dia? Dialah biang kerok di republik ini. Kita harus lawan. Karena Opung and the gang-nya sudah dan akan jadi bandit-bandit konstitusi. Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Jadi gak susah mereka mau nambah jabatan presiden. Apalagi kalau sudah dikeluarkan PERPPU yang menguntungkan rezim dan oligarki. Hanya dengan People Power-lah buyar rencana mereka semua. Rakyat berani atau gak...? Terserah. Wallahu A\'lam ... (*)
Patut Diduga Ada Umbaran-Umbaran Lainnya yang Nyamar Jadi Wartawan
Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta SAYA melihat adanya keanehan dalam karier Iptu Umbaran Wibowo, Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah, yang namanya sedang viral dibicarakan dalam media sosial maupun media mainstraim. Keanehan bisa dilihat di sini. Umbaran memulai karier di Kepolisian dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada awal 2008. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) 2006 ini merupakan lulusan Bintara Intelijen Khusus. Pada 2009, Umbaran naik pangkat menjadi Brigadir Polisi Satu (Briptu). Dia hanya butuh waktu satu tahun sudah naik pangkat. Bagaimana ceritanya? Padahal, kenaikan satu pangkat itu memakan waktu 4-5 tahun. Kok dia bisa satu tahun? Ada apa? Kenaikan pangkat luar biasa? Selama 14 tahun jadi anggota Polri dari Bintara, kini sudah berpangkat Perwira: Iptu. Ini juga aneh. Kok bisa secepat itu? Hitungan waktunya, sekarang ini mestinya baru Brigadir Kepala (Sersan Mayor, kalau di TNI). Kalau pun kariernya cepat, mestinya juga baru berpangkat IPDA, bukan Iptu. Dan, bukan untuk posisi Kapolsek. Jabatan yang ditujukan untuk pangkap Ajun Komisaris Polisi-AKP (Kapten jika di TNI). Jadi, sebentar lagi dia naik jadi Ajun Komisaris Polisi, hanya dalam waktu 14 tahun. Ini pembinaan karier yang aneh. Maka, jangan salah kalau ada yang tanya, “Siapa dia sebenarnya?” Terbongkarnya kasus ini menandakan institusi Kepolisian tidak menghormati profesi wartawan. Sejak saat ini akan muncul kecurigaan sesama wartawan. Jangan-jangan teman kerjanya seorang Intelijen. Pimpinannya mesti diusut. Siapa? Kabaintelkam Mabes Polri. Harus dimintai pertanggungjawaban institusi Badan Intelijen Keamanan Polri. Wartawan itu mitra strategis Polri. Mengapa merusak profesi jurnalis? Apa motifnya? Kecuali proses penyamarannya dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di daerah konflik, itu bisa dipahami. Jawa Tengah bukan daerah konflik sosial. Dewan Pers dan PWI Pusat serta TVRI harus mencabut Sertifikat Kompetensi Wartawan Madya milik Umbaran. Sekaligus juga protes keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jadi patut diduga ada “Umbaran-Umbaran” lainnya yang menyamar menjadi wartawan. Kalau begitu MoU Polri dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya sama saja tidak dihormati oleh polisi. Untuk apa MoU ini kalau tidak saling menghormati dan menghargai antar lembaga? Wartawan ini profesi yang sudah diatur Undang-undang. Bukan pekerjaan tanpa aturan hukum. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sudah seharusnya Polri menghormati kesepahaman dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya. Untuk apa penandatanganan kerjasama jika ternyata polisi menempatkan aparat intelijen keamanan di lembaga pers umum? Bahkan di lembaga pers plat merah, TVRI milik pemerintah. Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sebuah kemunduran demokrasi dan kembali ke titik nadir seperti era Orde Baru Soeharto dan Demokrasi Terpimpin Sukarno. Sejatinya, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan hukum, menghormati hak-hak sipil, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) telah menjadi paradigma baru Polri. Apa buktinya jika polisi mengacak-acak profesi wartawan? Sama saja tidak menghormati hak-hak sipil yang disandang profesi jurnalis. Kepolisian merupakan alat negara, bukan alat pemerintahan. Karena itu, kepolisian harus melindungi hak rakyat, bukan semata-mata menjadi alat perintah atasannya. Apa yang mau dilindungi jika polisi selalu memata-matai hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui kerja jurnalistik jika polisi terus menginteli wartawan? (*)
POPULER
