ALL CATEGORY
Penjelasan BI Soal Nomor Seri Kaesang dan Erina, Tak Masuk Akal
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SUDAH berlalu 10 hari. Tapi, ada isu yang masih mengganjal seputar nomor seri khusus pecahan Rp100,000 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) untuk pernikahan Kaesang Pangarep (KSP) dan Erina Sofia Gudono (ESG). Masalah ini belum kelar. Karena penjelasan BI tentang ini tidak klop. Direktur Komunikasi BI, Erwin Haryono, mungkin menganggap publik akan menerima begitu saja penjelasan dia tentang nomor seri uang Rp100,000 untuk Kaesang dan Erina. Inti penjelasan Erwin adalah bahwa tiga nomor seri, yaitu KSP251294, ESG111296, dan KSE101222 tidak dirancang. Bukan rekayasa. Menurut Erwin, ketiga lembar itu muncul secara kebetulan. Dalam arti tidak ada pengaturan yang membuat ketiga singkatan yang bisa dipakai untuk nama Kaesang Pangarep (KSP), Erina Sofia Gunodo (ESG), dan Kaesang Erina (KSE) itu cocok dengan tanggal lahir kedua mempelai dan tanggal pernikahan mereka. Klaim BI itu tak masuk akal. Seberapa besarkah probabilitas (kemungkinan) kombinasi huruf yang muncul otomatis dan pas dengan singkatan nama Kaesang serta Erina itu bisa bertemu tanggal lahir mereka? Sulit diterima kalau kecocokan itu terjadi secara kebetulan. Saya menduga penjelasan pejabat BI itu tidak dipikirkan dengan matang. Si pejabat menganggap publik akan menerima begitu saja. Barangkali semua pejabat BI menilai publik tidak memiliki daya analisis dan kritis untuk mempertanyakan sesuatu yang tak masuk akal. Seperti dilansir situs berita ‘detikcom’, Bank Indonesia (BI) menerapkan pola kombinasi berurutan (aritmetik), mengikuti urutan huruf dan angka sedemikian rupa sehingga tidak terdapat nomor seri ganda pada uang Rupiah yang dicetak Bank Indonesia. Uang Rupiah yang telah dicetak tersebut, selanjutnya disimpan di khazanah Bank Indonesia untuk menjadi persediaan uang nasional dan memenuhi kebutuhan layanan kas. \"Jadi tidak benar kalau BI melakukan pencetakan khusus. Kalau dicetak secara khusus, kitanya yang repot. Jadi memang karena sudah ada di dalam khazanah BI saja, kebetulan nomornya pas ya terus kemudian ditukarkan,\" kata Erwin. Kebetulan? Sekali lagi, itu tidak logis. Pengkombinasian otomatis antara tiga hurup dan enam angka yang menghasilkan singkatan dan angka yang pas, barangkali memiliki probabilitas 1 per 1 juta. Bahkan mungkin 1 per 10 juta. Kenyataannya, Kaesang Pangarep yang lahir 25 Desember 1994 bisa mendapatkan kombinasi KSP261294. Erina Sofia Gudono yang lahir 11 Desember 1996 bisa mendapatkan kombinasi ESG111296. Dan, hebatnya lagi, pasangan ini bisa pula mendapatkan kombinasi KSE101222 untuk tanggal pernikahan mereka. Luar biasa sekali Bank Indonesia kita, bukan? Dahsyatnya lagi, ketiga nomor seri itu “kebetulan” masih tersimpan rapi di khazanah BI. Dan “kebetulan” belum diedarkan ke publik. Kebetulan semua. Sebaiknya, para pejabat tidak ‘asal bunyi’. Berhentilah menggunakan asumsi bahwa orang awam akan manggut-manggut saja. Berhentilah membohongi publik. Boleh jadi saya keliru. Karena itu, para pakar matematika dan aritmetika yang membaca tulisan ini diharapkan bantuannya untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kombinasi nomor seri tiga lembar uang mahar Kaesang untuk Erina itu bisa mulus sesuai keinginan mereka. Inilah tiga kebetulan yang tampakya mendekati tingkat mukjizat. Luar biasa fantastis. Kalaupun bukan mukjizat, maka kebetulan-kebetulan itu hanya bisa dihadirkan untuk keluarga Presiden.[]
Baterai Sebagai Bahan Penting Strategis, Jepang Tetapkan Cip
Tokyo, FNN - Jepang pada Selasa menetapkan 11 barang utama, termasuk semikonduktor, baterai, dan unsur logam, sebagai bahan penting yang perlu diamankan persediaannya secara stabil bahkan pada saat keadaan darurat.Masalah ketahanan rantai pasokan untuk sumber daya strategis, yang terkait langsung dengan keamanan ekonomi tetapi sangat bergantung pada sumber dari luar negeri, telah menjadi sorotan pemerintah Jepang di tengah meningkatnya pengaruh China dan invasi Rusia ke Ukraina.Penetapan oleh Kabinet Jepang itu didasarkan pada undang-undang promosi keamanan ekonomi yang diberlakukan pada Mei tahun ini.Para pemasok bahan-bahan penting tersebut akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk investasi modal dan pencadangan dengan persetujuan menteri.Bahan-bahan penting lain yang ditetapkan adalah gas alam dan pupuk, yang harganya melonjak sejak Rusia melancarkan perangnya di Ukraina, serta obat antibakteri yang diperlukan untuk operasi dan pengobatan penyakit menular.Selain itu ada peralatan mesin, robot industri, suku cadang pesawat, peralatan terkait kapal, komputasi awan, dan magnet permanen.Kelangkaan semikonduktor melanda berbagai industri global, termasuk mobil, setelah dimulainya kembali aktivitas ekonomi normal saat dunia keluar dari pandemi virus corona.Penetapan bahan-bahan penting tersebut dilakukan saat Jepang mencoba memulihkan lokasi-lokasi manufaktur domestik sambil mengamankan bahan dan perangkat manufaktur yang diperlukan.Undang-undang promosi keamanan ekonomi Jepang terdiri dari empat pilar, yaitu mengamankan pasokan barang-barang penting secara stabil, mendukung pengembangan teknologi utama, menyaring layanan infrastruktur dasar, dan menahan paten tertentu yang terkait dengan produk teknologi sensitif dari pandangan publik.Jepang meyakini bahwa kerja sama dengan negara-negara sekutu dan mitra yang berpikiran sama akan sangat penting karena negara itu tidak akan mampu sendiri membangun rantai pasokan yang tangguh untuk barang-barang penting yang strategis.(sof/ANTARA)
Bill Gates Bicara Iklim, Sebut Target 1,5C Tak Lagi Bisa Dicapai
Washington, FNN - Ketika bicara soal perubahan iklim, Bill Gates menyebut dirinya seorang realis, meskipun harus mengakui bahwa dunia tak mungkin lagi mencapai target pemanasan global 1,5 derajat Celsius.Target 1,5 derajat Celsius ditetapkan negara-negara di dunia dalam Perjanjian Paris 2015 untuk membatasi suhu pemanasan global maksimal pada angka itu, yakni di atas suhu rata-rata sebelum era Revolusi Industri.Mengingat \"keseluruhan skala ekonomi industri, kita bakal harus berusaha sangat keras untuk tetap berada di bawah 2 derajat Celsius,\" kata Gates.\"Bagaimana dengan capaian target 1,5 derajat Celsius? Tak seorang pun mau menjadi yang \'pertama mengatakannya\', tetapi perhitungan menunjukkan target itu sudah di luar jangkauan,\" ujar Gates dalam wawancara dengan Reuters.Pengembang peranti lunak yang kini menjadi dermawan itu selalu optimistis tentang inovasi iklim.Dia berkecimpung di beberapa bidang yang memajukan teknologi rendah karbon dengan dana dari Breakthrough Energy Group yang dia dirikan pada 2015.Gates telah berinvestasi lebih dari 2 miliar dolar AS (sekitar Rp31,3 triliun) untuk mengembangkan teknologi iklim, termasuk penangkap karbondiokasida (CO2) di udara (Direct Air Capture/DAC), energi surya dan fisi nuklir.TerraPower, perusahaan fisi nuklir milik Gates yang sudah berjalan 14 tahun di bawah Breakthrough, berencana menjalankan sebuah reaktor simulasi pada 2030.Hal-hal semacam ini perlu waktu, kata salah satu pemilik Microsoft itu.Gates berbicara dengan Reuters menjelang penerbitan surat tahunannya, yang merefleksikan tahun 2022 dan menjelaskan apa yang paling menarik bagi dirinya pada tahun depan.Dia telah memberikan dana hibah senilai 20 miliar dolar AS ke Gates Foundation, yang berencana menaikkan anggaran sumbangan bagi kesehatan dan pendidikan publik dari 6 miliar menjadi 9 miliar dolar AS dalam beberapa tahun mendatang.Dia juga memuji Warren Buffett atas kontribusinya, yang menurut Gates nilainya mencapai 45 miliar dolar AS sejak 2006, dalam bentuk saham di usaha konglomerasi milik Buffet, Berkshire Hathaway.Namun, Breakthrough Energy, beroperasi secara terpisah dari badan amal Gates Foundation.Dalam suratnya kepada pemegang saham, Gates menjelaskan bahwa masalah iklim terlalu besar untuk ditangani secara filantropi sendirian.\"Tidak ada cukup uang, jadi Anda harus memiliki inovasi,\" katanya kepada Reuters.\"Gagasan bahwa hal itu (pencapaian target 1,5 derajat Celsius) dapat dilakukan secara membabi buta, tidaklah mungkin,\" ucapnya.Perusahaan-perusahaan memerlukan investasi dan dukungan teknis untuk membuktikan gagasan rendah karbon mereka melampaui fase awal dan kemudian meningkatkan produksinya, kata dia.Namun, lanjut Gates, semua keuntungan Breakthrough Energy dikembalikan kepada kelompoknya atau ke yayasan.Beberapa perusahaan di bawah Breakthrough yang mengembangkan DAC, teknologi yang dirancang untuk mendorong CO2 langsung ke atmosfer, baru-baru ini mengikuti tender proyek senilai 3,5 miliar dolar AS di Amerika Serikat untuk membangun fasilitas DAC dan mendanai hibah bagi penelitian.\"Kami punya sejumlah perusahaan Direct Air Capture yang akan mengikuti tender untuk menjadi bagian dari proyek tersebut,\" katanya.Gates mengatakan bahwa Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang disahkan baru-baru ini telah meningkatkan prospek bagi inovasi iklim.Di sektor manufaktur, industri baja dan semen telah mencapai kemajuan yang \"fantastis\", katanya, seraya mengaku bahwa dua tahun lalu dia mengkhawatirkan sektor itu.Manufaktur menyumbang sekitar sepertiga emisi gas buang secara global.Dengan target 1,5 derajat Celsius, dia mengatakan bahwa tantangannya sedang bergeser ke arah bagaimana membantu masyarakat beradaptasi dengan masa depan yang lebih keras dan lebih panas.\"Selain mitigasi, yang akan tetap menjadi bagian terbesar (dari investasi Breakthrough Energy), kami juga akan mendanai pekerjaan yang terkait dengan adaptasi,\" kata Gates.Pekerjaan itu, kata dia, mencakup teknologi untuk membantu mengendalikan kebakaran hutan, menggunakan struktur batu karang untuk menciptakan penghalang banjir, atau mengembangkan jenis tanaman pertanian yang tahan kekeringan.(sof/ANTARA/Reuters)
Penonton AFF 2022 yang Diizinkan Polri 70 Persen
Jakarta, FNN - Polri memberikan izin penyelenggaraan pertandingan Piala FFA 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (23/12), dan memperbolehkan penonton pertandingan sebanyak 70 persen dari total kapasitas stadion. \"Kami telah mengeluarkan izin untuk kegiatan Piala AFF bisa dihadiri oleh penonton. Pada saat ini kami berikan maksimal 70 persen dari kapasitas penonton,\" kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo usai inspeksi langsung Stadion GBK, Jakarta, Selasa. Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa pemberian izin ini setelah melalui penilaian risiko oleh tim kepolisian. Hal ini, kata Kapolri, sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kompetisi Olahraga yang baru diundangkan pada bulan Oktober lalu. Perpol ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan dan kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik dan memenuhi standar FIFA. \"Presiden telah memerintahkan untuk melaksanakan evaluasi secara total, baik dari sistem penyelenggaraan, sistem keamanan, maupun hal-hal yang menyangkut keselamatan, terkait dengan pemain dan penonton,\" kata Sigit. Dalam perpol tersebut, kata Sigit, memuat bagaimana mengatur sistem pengamanan olahraga, termasuk di dalamnya sepak bola. \"Ada enam aspek yang menjadi salah satu kami ukur sehingga kemudian penyelenggaraan ke depan nanti semuanya kami harapkan betul-betul bisa sesuai dengan standar yang ada,\" kata Sigit. Sigit mengatakan bahwa izin penonton pada pertandingan Piala AFF 2022 ini merupakan bagian dari tahap uji coba dari Perpol 7 Tahun 2022 guna melihat kemampuan penyelenggaraan kegiatan olahraga dari sisi pelaksanaan pertandingan, keamanan, dan keselamatan. \"Jika berhasil, bisa diselenggarakan dengan kapasitas 100 persen,\" ujarnya. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengingatkan kepada pendukung sepak bola yang nanti hadir menonton di lapangan untuk mematuhi aturan yang ada. \"Pemeriksaan kami ketat sebelum dia masuk. Jangan bawa apa-apa daripada nanti diperiksa. Berisiko buat mereka kalau bawa flare dan sebagainya. Lebih baik jangan karena pasti tidak akan bisa masuk,\" kata Amali.(sof/ANTARA)
Usai Pemutaran CCTV, Sambo Berharap Hakim Objektif Menilai Keterangan
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ferdy Sambo berharap agar majelis hakim dapat menilai keterangan para terdakwa dengan objektif usai menonton pemutaran rekaman CCTV di persidangan.\"Terima kasih, Yang Mulia. Dengan diputarkan nya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini,\" kata Ferdy Sambo ketika memberikan tanggapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.Dalam persidangan, Ahli Digital Forensic dari Puslabfor Bareskrim Polri Hery Priyanto memutar rekaman CCTV di rumah pribadi dan rumah dinas Ferdy Sambo pada hari kematian Brigadir J.Rumah pribadi Ferdy Sambo berlokasi di Saguling, sedangkan rumah dinas Ferdy Sambo berlokasi di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pembunuhan Brigadir J terjadi di Duren Tiga.“Konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus menersangkakan semua yang ada di Duren Tiga,\" ucap Ferdy Sambo.Oleh karena itu, ia berharap agar para hakim dapat menilai keterangan para terdakwa dengan objektif setelah melihat rekaman CCTV yang diputar di persidangan.Penasihat hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa pemutaran CCTV mengonfirmasi beberapa hal, seperti Yosua yang terlihat tidak dikawal oleh siapa pun dan tidak sedang digiring ke kediaman Duren Tiga untuk dieksekusi.\"Yosua dalam keadaan bebas di rumah Duren Tiga dan sempat keluar melihat, dan kemudian juga sempat ke sebelah kanan sebelum masuk rumah di taman. Itu kan kelihatan di CCTV tadi,\" kata Febri.Selain itu, CCTV juga menunjukkan bahwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan hitam ketika turun dari mobil dan berjalan menuju rumah dinasnya di Duren Tiga. Hal ini juga membantah kesaksian terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam.\"Bisa disebut, tuduhan bahwa Pak Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi,\" kata Febri.(sof/ANTARA)
Impor Beras Dibuka, Lagi-lagi Jokowi Ingkar Janji
Oleh Wawan Leak - Koordinator ID.Food Watch Kran impor beras yang kembali dibuka oleh Jokowi sebagai Presiden RI, jelas sangat tidak sesuai dengan semngat Ketahanan Pangan yang dicanangkannya sendiri. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi baru saja membuka kran impor beras sebesar 500.000 ton dengan pengalokasian Rp 4,4 Triliun. Keputusan tersebut sangat fatal sekali, karena disampaikan oleh Presiden Indonesia, yang sudah dikenal di belahan mana pun bahwa Indonesia adalah bangsa agraris, yang bertumpu pada sektor pertanian, dan perikanan karena letak geografis Indonesia. Sebutan tentang pangan bukan lagi menjadi ketahanan pangan akan tetapi musti diganti demgan sebutan kedaulatan pangan. Karena dengan jargon Ketahanan oangan, masih ada celah untuk impor pangan. Dan lagi-lagi petani diposisikan sebatas obyek dan bukan subyek dalam hal urusan pangan. Bisa dibayangkan bagaimana ke depan nasib petani Indonesia. Belum lagi akhir-akhir ini, petani banyak mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada harganya melambung tinggi, dan yang pasti tidak sesuai dengan harga panen. Pertanyaannya, masih adakah fungsi dari Kementerian Pertanian, kalau memang tidak bisa menjawab tentang kebutuhan pangan dalam negeri. Atau copot dan ganti Menteri Pertanian, yang tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Mengapa perlu dicopot? Sebab sebagai tanggungnjawab moral lantaran tidak berhasilnya dia menjadi Menteri Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang samgat diuntungkan dengan iklim tropis, masih saja menjadi negara importir pangan? Dan ID.Food WATCH akan berkirim nota protes tentang hal tersebut, langsung kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait, karena ini sangat mencederai rakyat khususnya petani. (sof)
Audit Seluruh Tahapan Pemilu!
Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Oleh: DR. Ahmad Yani, SH, MH, Koordinator Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG), Ketua Umum Partai Masyumi SAYA sedari awal sudah menduga, Proses dan tahapan pemilu 2024 akan dipenuhi dengan masalah-masalah serius. Berkali-kali saya telah mengingatkan KPU baik sebagai pribadi, sebagai ketua umum partai maupun sebagai bagian dari Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) Bersama kawan-kawan partai lain yang tidak diikut sertakan dalam tahapan verifikasi administrasi maupun faktual. Tujuan kami mengritik itu untuk meluruskan proses demokrasi politik yang akan kita hadapi 2024 yang akan datang. Tanpa berpikir pragmatis atau kepentingan pribadi, kita harus berdiri sebagai warga negara yang ingin proses demokrasi itu berjalan secara jujur dan adil sesuai dengan UUD NRI 1945. Apa yang kami sarankan untuk segera diperbaiki oleh KPU telah menjadi masalah sekarang ini. Terbongkarnya upaya terselubung yang dilakukan oleh KPU RI sebagaimana yang diberitakan Koran Tempo, Senin 12 Desember 2022, media mainstream lainnya dan media sosial, memperlihatkan ada indikasi atau dugaan bahwa pengaturan pemilu telah dilakukan mulai dari proses awal yaitu penyusunan dan penetapan regulasi serta pendaftaran partai politik. Bagi saya masalah utama yang muncul pada awal-awal adalah masalah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Sipol ini tidak memiliki legitimasi hukum apapun untuk dijadikan instrumen dalam pendaftaran, verifikasi administrasi/faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu. Secara hukum, Penggunaan Sipol itu Ilegal dan tidak memiliki dasar hukum apapun dalam Undang-Undang Pemilu. KPU tidak bisa membuat norma tanpa perintah Undang-undang. Undang-undang Pemilu tidak memerintahkan KPU untuk mengatur sipol itu. Lebih mirisnya, Sipol diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022. Sementara Akses Sipol sudah mulai dibuka 24 Juni 2022. Bayangkan, tanpa ada aturan apapun sipol dibuka untuk pendaftaran peserta pemilu. Karena itu, Proses input data yang dilakukan sejak 24 Juni 2022 adalah proses yang ilegal. Tanpa dasar hukum apapun partai-partai politik yang mengisi data sipol tidak menyadari bahwa instrumen itu adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. Parpol yang menggunakan instrumen sipol dalam mengisi/menginput data dan dokumen sebelum dibukanya pendaftaran partai politik yaitu tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB adalah tindakan ilegal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya proses yang dilakukan parpol tersebut cacat hukum/yuridis. Karena itu kami menyatakan sipol itu bukan instrumen utama untuk pendaftaran partai politik. Sebab dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, sipol tidak disebutkan sebagai sarana untuk pendaftaran partai politik dan istilah sistem informasi partai politik pun tidak disebutkan dalam UU tersebut. Upaya hukum telah kami lakukan, upaya politik juga telah kami tempuh untuk meluruskan proses pemilu ini. Maka untuk proses politik yang demokratis, sah dan konstitusional kami mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung mengenai keberadaan Sipol ini. Politik Genosida Pendaftaran Partai politik peserta pemilu dibuka dari tanggal 1 Agustus 2022 dan ditutup tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran yang dimaksud adalah penyerahan kelengkapan administrasi partai politik peserta pemilu untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual, bukan dalam tahapan pendaftaran partai politik. Namun diluar dugaan, pada tanggal 16 Agustus 2022, petugas KPU telah mengembalikan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh petugas KPU tersebut yang berakibat kepada 16 partai politik tidak diberikan hak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi dan faktual. Dengan surat itu Partai Politik dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Tentu mengherankan, tanggal 14 itu adalah penutupan pendaftaran, bukan penutupan verifikasi administrasi partai politik. Pertanyaannya darimana KPU dapat menyimpulkan bahwa partai politik memenuhi syarat atau tidak, sebelum melakukan verifikasi administrasi? Verifikasi Administrasi baru dimulai tanggal 15 Agustus sampai tanggal 14 Oktober 2022. Namun KPU dengan “jumawa” mengatakan bahwa mengenai tidak memenuhi syarat pendaftaran partai politik tanpa verifikasi, tanpa surat keputusan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Untuk melawan keputusan KPU yang sewenang-wenang itu, beberapa partai yang tidak diikutkan dalam verifikasi administrasi menggugat dengan mengajukan sengketa Proses ke Bawaslu RI. Namun seperti paduan suara, Bawaslu mengatakan kami tidak memiliki objek sengketa karena KPU tidak mengeluarkan surat keputusan, padahal pada tanggal 29 Juli 2022 Ketua Bawaslu telah mengirim surat resmi kepada Ketua KPU untuk menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara. Lalu pertanyaanya apa kerja Bawaslu? Apakah membiarkan KPU melakukan Tindakan sewenang-wenang tanpa menegurnya? Harusnya Bawaslu menyampaikan keberatan terhadap apa yang dilakukan KPU yang melanggar hukum itu. Tetapi itu tidak terjadi, dan dugaan scenario untuk mengatur proses pemilu berjalan terus tanpa memperdulikan protes dan proses hukum yang diajukan. Sungguh ironis tindakan Bawaslu yang seharusnya menjadi pengawas dalam proses seluruh tahapan pemilu, tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana mandat konstitusi dan Undang-Undang. Untuk melawan kesewenang-wenangan itu, kami membentuk Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG). Enam partai yang membentuk GMPG ini mendesak KPU untuk segera jujur dan transparan dalam melakukan verifikasi partai politik. dan kami juga menuntut hak-hak partai politik yang dinyatakan gugur dalam pendaftaran itu. Mengatur Partai untuk Lolos Penting untuk dicatat pengakuan salah seorang ketua umum partai politik yang menyatakan bahwa partainya dikerjakan oleh KPU untuk lolos mengikuti tahap administrasi. Pengakuan itu bagi saya harus ditelusuri Kembali. Pernyataan ketua umum partai itu masih beredar, muncul lagi pengakuan komisioner KPU di berbagai daerah, mengaku, KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk memanipulasi data partai politik dari tidak memenuhi, menjadi memenuhi syarat. (Lihat Koran Tempo 12 Desember 2022) Perintah untuk meloloskan tiga partai, yaitu: Partai Gelora; PKN dan; Partai Garuda – yang diberitakan oleh Tempo itu adalah kejahatan pemilu yang nyata. Saya menduga, bukan hanya tiga partai itu, bahkan seluruh partai yang dinyatakan ikut verifikasi factual memperoleh kemewahan dari cara-cara curang KPU ini. Pengakuan dan pemberitaan media ini harus segera diselidiki. Jika pengakuan itu benar, bahwa ada oknum komisioner KPU ikut menjadi bagian dari partai tertentu dan membantu partai untuk lolos maka ini sungguh keji. Berbagai pengakuan belakangan ini membuktikan bahwa proses pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan siapa yang dimenangkan dan siapa yang disingkirkan. Cukup beralasan bagi saya untuk menyatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang akan diselenggarakan dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Audit dan Adili Komisioner KPU Saya kira Sipol KPU harus segera diaudit. Data-data hasil pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dilakukan harus dibuka ke hadapan publik supaya terang permasalahan ini. Pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh KPU di Daerah dan pengakuan salah satu ketua umum partai yang menyatakan bahwa ada permainan untuk memanipulasi data partai politik atas perintah KPU Pusat jangan didiamkan. Ini kecurangan dan pelanggaran serius. Demokrasi sedang dibajak, pemilihan umum menjadi mainan segelintir orang, suara rakyat akan diselewengkan. Pemilu ini lebih buruk dari pemilu 2019, karena kebobrokannya sudah terjadi saat mulai proses. Ini mengerikan bagi saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan audit investigasi sipol KPU dan hasil verifikasi partai politik. Dan saatnya dugaan koordinasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU segera diselidiki. Ini adalah Tindakan menyalahi hukum dan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kita semua harus bersuara, mendesak Komisi II DPR dan Pemerintah untuk mengevaluasi KPU ini. Bahkan bila perlu mendesak DPR untuk segera membentuk Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kejahatan pemilu yang dilakukan KPU. Bawaslu RI sebagai mitra pengawas KPU harus bersuara, harus melakukan Langkah-langkah peringatan dan menyelidiki pelanggaran ini. DKPP sebagai penjaga etika penyelenggara harus aktif untuk menemukan pelanggaran etika penyelenggara yang sudah menyengat di ruang publik ini. Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Semua harus peduli pada urusan ini, proses ini yang akan menentukan pemimpin bangsa kedepan. Ini menyangkut masa depan negara yang Panjang. Pemimpin yang dipilih dengan curang tidak akan membawa berkah. (*)
Anies Membosankan, Itu Kata Anda: Faktanya?
Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Oleh: Sulung Nof, Penulis MUNCUL bingkai berita yang menganggap safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah mulai membosankan. Harap maklum, namanya juga pengamat. Benar-salah tergantung dari instrumen penilaian yang digunakan. “Publik mulai bosan dengan Anies,” ujar pengamat yang mengatasnamakan masyarakat. Itu kan menurut Anda. Faktanya, relawan dan masyarakat di setiap daerah selalu merindukan kunjungan Mantan Mendikbud RI itu. Rasa rindu itu nyata. Ibarat orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, meskipun sudah pernah melakukannya, maka kerinduan itu terus hidup untuk mengulangi momen yang sama. Hal ini yang luput diamati oleh pengamat. Narasi Anies di panggung politik dinilainya masih datar/normal. Lalu apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus menentang atau perlu mengkritisi kebijakan penguasa secara frontal? Cocoknya manuver itu dilakukan tokoh oposisi. Bakal Capres Partai Nasdem yang fasih berbahasa Jawa krama inggil itu tidak punya rekam jejak dalam melakukan perlawanan secara terbuka kepada siapapun. Sikap itu konsisten dilakukan, bahkan jauh sebelum ada Pilgub DKI Jakarta. Namun, untuk memberikan pendidikan politik warga secara elegan dan terhormat, sesekali beliau beri kisi-kisi berupa sindiran maupun sentilan. Cukup berpose dengan sarung sambil membaca buku “How Democracies Die”. Geger. Alumni Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu jangan sampai terjebak pada irama konfrontatif. Biarkan saja beliau berjalan pada tujuan yang jelas dan konstitusional, yakni sebagai calon pemimpin Indonesia pada 2024-2029. Insya Allah. “Di mana letak perubahannya?” Ucap pengamat yang menanyakan eksistensi Koalisi Perubahan itu. Tidakkah dipahami, secara head to head sudah jelas perubahannya. Bibit, bebet, dan bobotnya juga tampak terang-benderang perbedaannya. Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Apalagi jika dibandingkan dengan rekam jejak pejabat berwajah “lugu” yang selama ini sering berbohong dan mengabaikan amanah yang telah diberikan rakyatnya. Anies sudah membuktikan kinerjanya selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semua janjinya kepada warga Jakarta telah dipenuhi Anies! Bandung, 20122022. (*)
Dukungan APJII Terhadap Percepatan Transformasi Digital Indonesia Melalui DTI-CX
Jakarta, FNN - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terus mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, salah satunya dengan mengagendakan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) bersama PT Adhouse Clarion Events mulai 12 hingga 13 Juli 2023.\"Even DTI-CX bertajuk Achieving Sustainable Economy Growth Through Digital Transformation-Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital ini sangat strategis bagi percepatan transformasi digital,\" kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa DTI-CX nantinya menjadi wadah berkumpulnya para pelaku usaha, pihak pemerintah, serta penyedia jasa dan teknologi yang selama ini turut mendukung akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.\"Kami berharap kolaborasi yang sudah terbangun sangat baik dapat terus berlanjut dan tumbuh,\" ujarnya.Hal itu, kata dia, termasuk pula dalam mengawal agenda percepatan transformasi digital Indonesia yang tengah digalakkan Presiden Jokowi serta terus dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air.Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra mengatakan bahwa kerja sama dengan APJII merupakan kali kedua yang dilaksanakan APJII dan Adhouse.Penyelenggaraan DTI-CX yang pertama diadakan pada bulan Agustus 2022 dengan dihadiri sekitar 3.500 partisipan, baik dari kalangan pemerintahan, pelaku usaha, maupun pemerhati teknologi.Untuk DTI-CX selanjutnya, APJII dan Adhouse akan membuat konsep one stop shopping platform bagi pelaku usaha dalam menemukan solusi terkini serta menjalin kemitraan dan kerja sama dalam mendukung agenda transformasi digital.Selain menghadirkan konsep baru tersebut, DTI-CX 2023 juga akan menggelar konferensi bagi pelaku usaha yang mendukung transformasi digital. Kegiatan itu berperan sebagai ruang diskusi mengenai isu-isu penting yang erat kaitannya dengan digitalisasi.Konferensi DTI-CX terbagi dalam 12 sesi dan akan mengeksplorasi penggunaan transformasi digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada masa depan.Lebih jauh, DTI-CX berencana mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada ekosistem industri. Konferensi itu membahas pendekatan transformasi digital yang diterapkan di sektor finansial, pemerintah, utilitas, infrastruktur, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, manufaktur, logistik, dan transportasi.(ida/ANTARA)
Serah Terima Jabatan Panglima TNI Jenderal Andika ke Laksamana Yudo
Jakarta, FNN - Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono melalui upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa. Pada upacara itu, Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Margono menandatangani naskah serah terima jabatan. Kemudian, dilakukan Sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Ny. Hetty Andika Perkasa kepada Ny. Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono, sekaligus pengangkatan Ny. Veronica Yulis Prihatin Yudo Margono sebagai Ibu Asuh Wan TNI (Ibu Raksa Tri Anggana Tantri). Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. \"Saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa,\" kata Yudo. Yudo pun mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal TNI Andika Perkasa selama menjabat sebagai Panglima TNI. \"Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai panglima TNI,\" jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hadir dalam kegiatan Sertijab itu, antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan sejumlah anggota Komisi I DPR. Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364. Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010). Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018). Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020). Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020. Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020.(ida/ANTARA)
POPULER
