Jakarta, FNN - Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai curhat presiden pada peringatan ulang tahun ke-16 Partai Hanura, merupakan pengondisian atau langkah cuci tangan, bila nantinya Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem batal berkoalisi dan Anies Baswedan tidak mendapat tiket untuk pencapresan pada pilpres 2024. Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, pernyataan ini patut diduga sebagai langkah prakondisi untuk “sesuatu” operasi politik penggagalan koalisi yang nantinya akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan. Demikian keterangan Kamhar kepada wartawan yang dibahas dalam Kanal Youtube Hersubeno Point  edisi Kamis (22/12/220) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.

Kamhar menilai Jokowi galau. Dia menyatakan bahwa ini merupakan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan Pak Jokowi “ojo kesusu” dan mengendorse beberapa nama sebagai calon presiden. Itu menunjukkan Pak Jokowi memang memiliki intensi tertentu.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya, dalam peringatan ulang tahun Partai Hanura di JCC, Senayan, Rabu (21/12/22), Presiden Jokowi menyatakan bahwa  istana itu selalu dikambinghitamkan dalam urusan politik, misalnya kalau ada partai yang tidak lolos Pemilu, istana yang disalahkan; kalau ada yang gagal koalisi, istana lagi yang disalahkan; jika nanti ada pihak yang tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres, istana juga yang disalahkan. Pak Jokowi juga menyatakan bahwa yang paling enak memang mengkambinghitamkan dan menuduh-nuduh presiden atau istana sembari menyatakan keheranannya.

Pernyataan Jokowi tersebut sangat menarik dan “Sejauh pengamatan saya, ini baru pertama kalinya Pak Jokowi menanggapi isu sensitif ini secara secara terbuka,” ujar Hersubeno Arief.

Isu tentang Jokowi kemungkinan akan menjegal Anies sesungguhnya bukan isu baru dan sudah mencuat menjadi perbincangan publik ketika ketua dewan Pembina Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku terpaksa turun gunung karena Pemilu 2024 akan berlangsung curang. Bahkan, sebelumnya, salah satu petinggi Demokrat, Andi Arif, dalam wawancara internal menyebutkan bahwa Pak Jokowi secara terbuka tidak menginginkan ada Anies Baswedan dan Anies Baswedan akan ditersangkakan. Ini berkaitan dengan ribut-ribut soal langkah KPK yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan formula E di Jakarta.

“Jadi, saya pikir kalau ada indikasi-indikasi semacam itu, tidak perlulah para pendukung Pak Jokowi bereaksi keras atau terlalu baper, seperti yang ditunjukkan oleh Polisi PPP, Ahmad Baidowi,” ujar Hersu. Baidowi mengekspresikan bapernya dengan menyatakan bahwa yang disampaikan Pak Jokowi sudah betul bahwa terkait koalisi partai politik, itu urusannya partai politik, bukan Pak Jokowi. Benar nih? Semua orang juga tahu soal ini.

 Baidowi juga meminta data atas tuduhan yang disampaikan oleh Kamhar Lakumani dan mempertanyakan bukti-buktinya.  Pernyataan Baidowi mengingatkan Hersu pada wawancaranya dengan politisi senior PPP Habil Marati yang membentuk Forum Ka'bah Membangun, sebuah forum yang diatur oleh senior PPP untuk menyelamatkan partai. Habil Marati mengaku bahwa dia mendengar langsung dari Ketua Umum PPP yang saat itu masih dijabat Soeharso Monoarva, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu memang dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan.

“Saya kira masuk akal karena konstituan PPP, bahkan ada beberapa pengurus PPP Daerah, seperti pengurus PPP Jakarta, misalnya, sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan. Konstituennya juga mayoritas mendukung Anies Baswedan,” kata Hersu. Demikian juga dengan PAN. Diakui oleh para elit politiknya bahwa konstiuen PAN akan mendukung Anies Baswedan.

“Ini jelas bahwa ini berkaitan dengan yang saya sebut sebagai kawin paksa,” ujar Hersu.  Oleh karena itu, masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi tahu bahwa jika PPP dan PAN bergabung bersama PKS dan Demokrat, maka tiket pencapresan Anies Baswedan sudah lebih dari 20 persen. Karena itulah kemudian dilakukan manuver segera dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu yang nggak jelas juntrungannya sampai sekarang.

 Masalahnya, tiba-tiba Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan dan mendeklarasikannya sendirian. Ini kelihatannya berkaitan dengan soal adu cepat dengan KPK tadi. Nasdem inilah yang kemudian mengubah semua skenario dan peluang Anies untuk menjadi capres itu kembali terbuka. Tapi sampai sekarang kaolisinya belum terbentuk. Nasdem sendiri kelihatnnya masih setengah hati. Bahkan, Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem menyatakan bahwa salah kalau menarasikan Anies sebagai calon presiden dari partai oposisi karena sampai sekarang Nasdem adalah partai pendukung pemerintah, pendukung Pak Jokowi.

Bagaimana dengan PKS? Juru bicara PKS, Muhammad Kholil, menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu takut atau khawatir dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi Pilpres, santai saja. Menurutnya, Presiden sebaiknya menjalankan peran sebagai Kepala Negara dan Presiden. Kalau presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi. Jadi, tidak baik buat demokrasi kita, tidak baik juga buat beliau sebagai pemimpin bangsa. “Anda percaya kepada siapa? Pernyataan Pak Jokowi yang didukung oleh PPP atau pernyataan dari ppolitisi Demokrat plus PKS dan juga sebelumnya dinyatakan oleh politisi senior PPP Habil Marati? (ida)