ALL CATEGORY
Pasca Covid-19: Faktor Global Memperburuk Ekonomi Nasional
Pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto. Oleh: Eisha M Rachbini SE, MSc, PhD, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) DALAM “Seminar Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun” di Universitas Paramadina, di Jakarta, Selasa (20/12/2022) bahwa penyebab utama yang menjadi pemicu persoalan ekonomi beberapa tahun terakhir ini adalah adalah Covid-19. Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan tentu berdampak terhadap ekonomi yang tidak hanya bersifat buruk, tetapi juga mengubah secara total dan mendasar struktur dan sifat perekonomian global dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia anjok berat menjadi negatif -3,1 persen karena disrupsi sisi permintaan dan supplainya. Menurut catatan saya, pasca covid-19 publik berharap betul langsung terjadi recovery ekonomi, namun kondisi normal itu pun tidak terjadi dan masih saja kelabu. Karena faktor ekonomi global juga langsung dihantam perang yang meluas di Eropa dan Rusia. Faktor geopolitik yang keras ini begitu memperparah ketidakpastian ekonomi global dan berakibat pada kelangkaan pangan dan energi. Implikasi buruknya adalah harga pangan dan energi meningkat tinggi dan menyebabkan tingkat inflasi di banyak negara meningkat pesat. Kondisi global sudah diubah prediksinya berkali-kali dan tahun 2022 ini diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen dan inflasi tinggi sekitar 8,8 persen (IMF, 2022). Yang juga perlu dipertanyakan sumbernya dari mana channeling Indonesia untuk menyiasati dampak ekonomi global saat ini? Seharusnya channeling itu berasal dari nilai tukar, inflasi, dan bagaimana konsolidasi yang diperlukan dengan evalusi terhadap perekonomian domestik. Indonesia cenderung menerapkan kebijakan moneter ketat, sehingga akan berdampak pada sektor riil. Sektor riil di Amerika Serikat juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Secara global jika ada pengetatan moneter maka hal tersebut akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Di kawasan Asia Pasifik, kesempatan kerja turun 3,2 persen (yoy) atau sekitar 61.8 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Level kesempatan kerja di sini ini sekitar 1,8 miliar orang (2020). Pengangguran di negara-negara G20 juga cukup tinggi rata-rata 8,5 persen di tahun 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, 7,2 persen. Pada tahun 2021, pengangguran di negara-negara ini sekitar 7,9 persen dan diperkirakan akan meurun tahun 2022 sekitar 6,97 persen. Sedangkan di Indonesia, sekitar 29, 1 juta orang terkena dampak dari covid-19 atau sekitar 14,3 persen dari total populasi angkatan kerja (2020). Dampak ini berpengaruh pada tahun berikutnya 2021 dan 2022. Kebijakan the Fed telah meningkatkan suku bunga acuan dengan melakukan kebijakan kuantitatif leasing (suku bunga rendah) selaian ini untuk menjaga pertumbuhan dan tingkat pengangguran yang rendah. Kondisi perekonomian AS mengalami masalah cukup berat, inflasi tinggi (8.5% in March 2022), dan pengangguran yang dapat dikendalikan pasca pandemi (3.6% April 2022). Keputusan the Fed menaikkan suku bunga acuan dilakukan secara beruntun pada bulan Maret dan April. Pada bulan November 2022 berada pada level 3.78. Saat AS menaikan suku bunga akan berdampak pada perekonomian Indonesia terutama dari sisi nilai tukar, inflasi yang tinggi itu karena kenaikan harga pangan dan energi. Sektor riil mendapat beban besar dari harga impor include bahan impor akibat kenaikan nilai tukar. Dibutuhkan penguatan dari sisi fiskal di Indonesia. Salah satu risiko besar yang menjadi ancaman stabilitas ekonomi global adalah krisis energi akibat tren peningkatan harga komoditas energi dunia. Harga Minyak Mentah dan Gas Alam meningkat lebih tinggi dibandingkan level awal tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik pada 0Q3 dan Q4 berada pada level 5.45% dan 5.72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi 2022 menurut pengeluaran didorong oleh Ekspor dan Konsumsi RT. Tetapi pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan negatif (yoy) pada Q2 dan Q3 2022. Data lapangan usaha, kinerja sektoral mengalami pertumbuhan pada Q2 dan Q3 2022, terutama pada sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi, makanan dan minuman, industri pengolahan, informasi dan komunikasi. Sedangkan tingkat inflasi masih bisa dikendalikan meskipun lebih tinggi pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021. Pada sisi penawaran, terjadi kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan global dan domestik. Penyumbang utama inflasi tahunan: komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga,dan tarif angkutan udara. Pada November 2022, penyumbang utama inflasi bulanan di antaranya adalah komoditas telur ayam ras, rokok kretek filter, dan tomat Jadi, Tren penurunan Global Purchasing Managers\' Index (PMI): indikasi perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh melemahnya permintaan dunia. Pada Oktober 2022, global PMI Manufaktur mencapai 49,4 (dari 49,8 di September). Penurunan output didominasi pada sektor barang setengah jadi. Kindisi ini tentu menandakan optimisme bisnis turun mendekati level terendah dalam dua setengah tahun terakhir. Melemahnya permintaan global menjadi tantangan bagi kinerja industri dan investasi di dalam negeri. Inflasi vang tinggi juga menjadi ancaman pada peningkatan biaya produksi. Sedangkan Pertumbuhan investasi yang tak disertai dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga tinggi. Seperti pada triwulan III 2022, pertumbuhan investasi mampu mencapai 42,1 persen (yoy) namun industri pengolahan (non migas) hanya tumbuh 4,88% dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha mengarahkan investasi harus semakin banyak masuk ke sektor manufaktur dan ini menjadi tantangan besar bagi proses industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam strategis. Pada saat ini visi besar Pemerintah adalah fokus untuk mewuiudkan transformasi ekonomi dengan penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Terdapat tantangan cukup besar dari sektor industri untuk menjadi pusat pertumbuhan kembali. Sektor yang tertekan dampak ekonomi global dan menyebabkan menurunnya optimisme bisnis. Pada 2021 – 2022 porsi sektor manufaktur menjadi penyumbang bagi PDB menurun menjadi hanya 20% an saja, padahal sebelum pandemi bisa mendekati 30%. Untuk tantangan sektor riil saat ini, adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa memberi nilai tambah untuk mencapai target 2045. Untuk itu perlu didorong investasi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan sektor riil. Seharusnya semakin banyak investasi masuk, akan semakin menambah nilai tambah lebih besar bagi sektor manufaktur yang akhirnya mampu menaikkan kontribusi ke PDB. Pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto. Dengan mengembalikan aturan ini, maka Pemerintah bisa menekan angka rasio utang pemerintah terhadap PDB, karena penarikan utang Pemerintah tidak sebesar ketika pandemi berlangsung. (*)
Umbaran Widodo Mendapat Sanksi dari PWI Pusat
Jakarta, FNN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Iptu Pol Umbaran Widowo dari keanggotaan PWI. \"Demikian hasil rapat pleno Pengurus Harian PWI Pusat terkait polemik Umbaran Wibowo,\" kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dirilis di Jakarta, Rabu. Nama Umbaran viral, karena ternyata seorang intel polisi yang menyamar sebagai wartawan selama belasan tahun, dan dinyatakan terbukti telah melanggar Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI. Keputusan itu juga diambil dengan memperhatikan surat Dewan Pers, surat Dewan Kehormatan PWI Pusat, serta dua surat Pengurus PWI Jawa Tengah. Selain sanksi pemberhentian penuh, hasil rapat pleno juga memutuskan menarik kartu anggota PWI Umbaran Wibowo, nomor 11.00.17914.16B. Di samping itu, PWI Pusat merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk menarik kartu uji kompetensi wartawan (UKW) yang bersangkutan. Sesuai yang tertera di laman Dewan Pers, menurutnya lagi, nama Umbaran Wibowo tercatat dengan media TVRI Jateng, nomor sertifikat 8953-PWI/WDya/DP/I/2018/19/10/84 jenjang Madya. Atal S Depari menyatakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Umbaran sesuai prosedur internal organisasi PWI. \"Memang kami minta usulan pemecatan, tapi tetap yang mengajukan daerah,\" ujar Atal. Atal mengatakan secara profesi, kepolisian memang sudah berhasil menjadi intel yang baik karena berhasil menutupi identitas dirinya sekian lama. \"Namun kami menyesalkan mengapa hal itu bisa terjadi, dan minta kepada seluruh pengurus PWI di berbagai daerah agar belajar dari peristiwa tersebut dan menginstruksikan untuk benar-benar selektif dalam proses penerimaan anggota PWI,\" kata Atal S Depari. PWI Jateng menyebutkan pada Rabu (14/12) lalu, telah melakukan klarifikasi melalui sambungan telepon dengan Umbaran Wibowo terkait status aktif anggota kepolisiannya. Dalam percakapan dengan DKP PWI Jateng bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jateng itu, Umbaran menyatakan kesediaannya mengundurkan diri dari keanggotaan PWI termasuk menyerahkan kartu anggota dan kartu UKW pada Jumat (16/12) di Semarang. Ketua PWI Kabupaten Blora Hery Purnomo juga siap membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hery menjelaskan awalnya para wartawan di Blora tidak pernah tahu bahwa Umbaran Wibowo adalah seorang anggota polisi. Mereka hanya tahu bahwa Umbaran Wibowo adalah kontributor TVRI Jawa Tengah, yang menjalankan tugas kewartawanannya di daerah Kabupaten Blora. Dalam peliputan termasuk di Polres Blora, Umbaran Wibowo juga diperlakukan sebagaimana wartawan pada umumnya. Umbaran pun pernah menjadi Pengurus PWI Kabupaten Blora pada periode kepengurusan sebelumnya, karena ketidaktahuan para wartawan dan Pengurus PWI Kabupaten Blora. Mengenai kepesertaan Umbaran di dalam UKW, PWI Jateng membenarkan Umbaran mengikuti UKW yang diselenggarakan PWI Jateng pada 2018. Menurut PWI Jateng, Umbaran bisa mengikuti UKW tersebut karena persyaratannya memenuhi, antara lain ada surat keterangan dari pimpinan media, TVRI Jawa Tengah. Berkas-berkas yang menjadi persyaratan UKW tersebut, secara fisik sudah dikirim ke PWI Pusat pada saat akan berlangsungnya UKW untuk verifikasi akhir dan diteruskan ke Dewan Pers. Selanjutnya, PWI Pusat menyetujui yang bersangkutan mengikuti UKW.(ida/ANTARA)
Menunggangi “Kembali ke UUD 1945 Asli” Merupakan Kejahatan Konstitusi Menciptakan Tirani
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Konstitusi hasil amandemen 1999-2002 menyisakan banyak permasalahan fundamental bagi sistem politik dan demokrasi Indonesia. Mengakibatkan Indonesia dalam cengkeraman partai politik dan oligarki pengusaha. Partai politik menguasai parlemen (DPR), dan juga eksekutif (presiden). Membuat check and balances tidak berfungsi. Karena terindikasi jelas terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif, menciptakan pemerintahan otoriter dan tirani. Banyak pihak menuding pemilihan presiden (pilpres) langsung oleh rakyat sebagai akar masalah dari semua ini. Pilpres langsung dengan dominasi partai politik membuat bandar oligarki menguasai Indonesia. Maka itu, banyak pihak percaya sistem konstitusi sebelum amandemen, atau UUD 1945 asli, dapat menjadi solusi atas permasalahan bangsa dewasa ini. Karena presiden dipilih oleh MPR. Seruan “kembali ke UUD 1945” menggema. Pada saat bersamaan, pendukung Jokowi sedang berupaya keras untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah periode jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode. Namun, reaksi masyarakat ternyata sangat keras menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden yang melanggar konstitusi ini. Meskipun melalui MPR dengan mengubah konstitusi terlebih dahulu, agar seolah-olah konstitusional. Manuver ini disebut dengan kudeta konstitusi: constitutional coup. PERPPU atau dekrit presiden tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden, karena melanggar konstitusi. Sidang istimewa MPR memperpanjang masa jabatan presiden dikecam dan ditolak keras masyarakat. Karena pada intinya merupakan kudeta konstitusi. Kalau dipaksakan, bisa mengundang keributan sosial, bahkan mungkin konflik horisontal. Otak bandit memang selalu menemukan cara-cara licik untuk mencapai tujuannya, dengan menghalalkan segala cara. Maka itu, ketika semua upaya menemukan jalan buntu, “Kembali ke UUD 1945 asli” menjadi topik yang bisa ditunggangi untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi diharapkan menerbitkan dekrit presiden “kembali ke UUD 1945 asli”, dan dipersilakan memperpanjang masa jabatannya, 2 atau 3 tahun. Ini namanya menunggangi isu “kembali ke UUD 1945 asli” sebagai solusi bangsa. Tetapi, malah digunakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Membuat pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan otoriter dan tirani. Karena, “kembali ke UUD 1945 asli” harus satu paket dengan pembatasan masa jabatan presiden lima tahun, dan maksimal dua periode, berlaku surut. Artinya berlaku untuk masa jabatan presiden sampai pemilihan presiden terakhir, yaitu 2019. Dalam hal ini, presiden yang sudah menjabat dua periode, seperti SBY dan Jokowi, tidak bisa lagi menjabat presiden. Tetapi, Megawati yang baru menjabat presiden satu periode masih bisa dipilih sebagai presiden. Ini esensi yang dikehendaki oleh suara-suara “kembali ke UUD 1945 asli”. Selain itu, akan mendapat penolakan keras dari masyarakat, yang tidak menghendaki “kembali ke UUD 1945 asli” ditunggangi untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan presiden, menciptakan otoritarian dan tirani. Kalau Jokowi mengeluarkan dekrit “kembali ke UUD 1945 asli” dengan memperpanjang masa jabatannya sendiri, maka Jokowi melanggar konstitusi. Karena, presiden tidak mempunyai hak konstitusi untuk mengubah UUD maupun masa jabatan presiden. Mengubah UUD, termasuk “Kembali ke UUD 1945 asli” merupakan hak konstitusi MPR, sehingga hanya bisa dilakukan oleh MPR. Tetapi tidak bisa dilakukan oleh MPR saat ini, karena tidak mempunyai kredibilitas, setelah menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden yang melanggar konstitusi. Maka itu, kalau elit bangsa ini sungguh-sungguh ingin “kembali ke UUD 1945 asli”, maka sidang MPR untuk “kembali ke UUD 1945 asli”, dengan pembatasan masa jabatan presiden, wajib dilaksanakan *setelah* pemilu 2024: oleh anggota MPR terpilih pemilu 2024. Karena itu, pemilihan presiden sebagai mandataris MPR, baru dapat dilakukan tahun 2029. Kalau dipaksakan tahun 2024, maka patut diduga keras ada kepentingan mau menunggangi “kembali ke UUD 1945 asli”, untuk menciptakan pemerintahan otoriter dan tirani: memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi, yang akan mendapat penolakan keras dari masyarakat. Karena, konstitusi bukan merupakan barang dagangan yang bisa dibarter, “kembali ke UUD 1945 asli” dengan perpanjangan masa jabatan presiden. (*)
Fahri Hamzah Keliru Soal Anies
Partai Gelora menjual slogan “Arah Baru Indonesia”. Tapi kebijakan yang dipilih oleh elitnya patut diduga lebih mencerminkan sebagai sebuah persembahan untuk penguasa. Sehingga, arahnya bukan “Baru” tapi “Keliru”. Oleh: Sulung Nof, Penulis Pendahuluan SEORANG jurnalis FNN mengirim pesan teks kepada saya terkait rencana beliau untuk membuat tulisan berjudul “Fahri Buldozer Anies”. Diskusi saat itu berkembang usai mempublikasi tulisan bertajuk “Kopi Pahit”. “Judulnya ngeri,” respon saya perihal rencana tulisan beliau tersebut. Namun setelah ditunggu sejak pekan lalu, tampaknya artikel itu belum juga muncul. Di mesin pencarian juga belum ditemukan jejak-jejak dokumen terkait. Oleh karena itu saya akan melanjutkan sekuel “Kopi Pahit” untuk menanggapi nyanyian Fahri Hamzah (FH) yang berkali-kali menyerang Anies Baswedan dalam beragam mimbar politik. Supaya seimbang, maka perlu diluruskan. Dalam forum komunikasi relawan, saya sajikan isu agar kritik FH bisa difasilitasi melalui podcast. Tetiba penawaran itu disambut oleh seorang kreator konten. Insya Allah, kita akan berdiskusi pada Sabtu akhir pekan ini (24/12/2022). Melalui tulisan ini, tanpa mengurangi rasa hormat sedikitpun, kami mengundang Bapak Fahri Hamzah agar dapat berdiskusi melalui podcast Saeful Zaman. Walaupun saya menyadari bukanlah kawan diskusi yang setara. Dalil pertama, FH adalah tokoh nasional – yang seringkali melahap orang yang kontra dengan dirinya. Dalil kedua, kapasitas beliau jelas lebih mumpuni. Dalil ketiga, referensi yang digunakan saat debat basisnya kuat dan persuasif. Meskipun kita sama-sama dari UI, namun beda nomenklatur dan jurusan. Beliau alumni kampus bergengsi, sementara saya lulusan kampus calon akademisi. Beliau jurusan Depok, sementara saya jurusan Jakarta. Pamit ke Prabowo Saya selaras dengan saran/kritik FH agar Anies Baswedan sowan ke Prabowo Subianto (PS) usai purnatugas. Etika itu beliau tunjukkan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sepekan pasca purnatugas di Balaikota. Namun di balik yang tampak, kita tidak tahu pasti mengapa Anies belum juga silaturrahim dengan PS. Dugaan saya, beliau sudah berkomunikasi dengan Ketum Gerindra. Tapi bisa jadi kunjungannya belum diterima saat ini. Jika keadaannya demikian, dan Anies sendiri merasa perlu menjaga kehormatan PS, maka tuduhan FH bahwa beliau tidak beretika jelas kebablasan. Silakan bandingkan dengan calon yang diusung PS pada Pilgub DKI satu dekade lalu. Non-Partisan FH menuding Anies sebagai orang yang berada di luar gelanggang parpol, tapi berusaha membawa peruntungan dirinya ke dalam pentas kepemimpinan nasional sejak Konvensi Partai Demokrat. Sementara parpol kebagian capek. Beliau amnesia, PT 20% diketuk palu saat dirinya memimpin sidang. Posisinya ketika itu adalah sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS (?). Artinya, beliau mendiamkan sebuah sistem yang memblokir peluang hadirnya calon presiden independen. Simpulannya, kalau FH jengkel karena Anies bisa maju sebagai Bakal Calon Presiden tanpa harus memiliki KTA, maka logikanya pada saat itu dirinya memang menjadi bagian yang menjegal melalui penetapan Presidential Threshold 20%. Massa Marah FH lanjut menuding bahwa relawan dan masyarakat yang mendukung Anies Baswedan dilabel sebagai “Massa Marah”. Beliau tampaknya tidak cakap dalam membedakan antara kemarahan dengan harapan. Padahal, relawan dan masyarakat yang ramai mendukung Anies Baswedan adalah wujud dari sebuah harapan akan perubahan dan perbaikan jika kelak beliau menjadi Presiden RI pada 2024. Ini waktunya untuk merestorasi Indonesia. Jika logika FH demikian, maka eksistensi Partai Gelora adalah wujud dari kemarahan beliau terhadap PKS dan para fungsionarisnya. Sebab, status beliau saat itu sudah dipecat dari PKS. Itulah yang menyebabkan amarahnya muncul. Arah Keliru Partai Gelora menjual slogan “Arah Baru Indonesia”. Tapi kebijakan yang dipilih oleh elitnya patut diduga lebih mencerminkan sebagai sebuah persembahan untuk penguasa. Sehingga, arahnya bukan “Baru” tapi “Keliru”. Contoh. Gelora mendukung Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan. Lalu FH mulai mengkritisi #KamiOposisi. Kemudian beliau lanjut mengusili Anies Baswedan. Ngamen di beragam acara untuk kampanye negatif. Apakah persembahan itu ada kaitannya dengan kelancaran proses pendaftaran parpol, mulai dari verifikasi administratif dan faktual yang disyaratkan oleh KemenkumHAM dan KPU? Wallahu a\'lam. Perlu dibuktikan lebih jauh. Penutup Tulisan ini punya legal standing. Pertama, saya adalah relawan dari REKANAN /Rekan Anies Baswedan. Kedua, memiliki KTA Partai Gelora. Adakalanya aktif mengikuti acara #GeloraTalks. Silakan cek validitas data keanggotaannya. Apa yang saya tuangkan di sini adalah sebagai penyeimbang dari seorang yang sebelumnya pernah menjadi instrumen pendukung berdirinya Gelora. Secara DNA, jika FH mendukung Anies, maka sebaiknya beliau juga mendukung Anies. Bandung, 20122022. (*)
Wartawan Bisnis Indonesia Dibegal di Tengah Kota Jakarta
Jakarta, FNN – Salah satu wartawan Bisnis Indonesia menjadi korban pembegalan pada Selasa (20/12/2022) dini hari di flyover Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka dan sepeda motor raib dirampas pembegal. YAN, dibegal oleh segerombolan orang usai dari warung angkringan di Bendungan Hilir (depan Polsubsektor Tanah Abang) untuk makan malam selepas deadline dari kantor Wisma Bisnis Indonesia Jl KH Mas Masyur, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 02.00 WIB, YAN beranjak dari warung angkringan dengan melewati jalan di depan pasar Benhil ke arah Jl. Jenderal Sudirman. Setelah melintas di Wisma Intiland, dia belok ke Jalan KH Mas Mansyur ke arah Tanah Abang untuk memutar balik. Kemudian, dia naik ke flyover ke arah Mega Kuningan. Sesaat setelah melintas di atas flyover, dengan kecepatan pelan, dia diikuti sejumlah pengendara motor. Mendadak YAN dipepet dari sebelah kanan. Dia sempat melawan, tetapi kawasan pembegal bertambah banyak. Ada empat motor yang dikendarai delapan orang. YAN sempat dipukul di dada kirinya sehingga membuat jatuh. Dia masih mencoba melawan ketika kunci motor mencoba diambil. Namun, kawanan pembegal kian beringas dan menusuk paha bagian kiri. “Luka tusukan seperti obeng, bentuk bulat,” kata YAN. Sejurus kemudian, pembegal menguasai motornya, dan kabur ke arah Mega Kuningan. YAN ditolong oleh rombongan pemotor dari arah berlawanan. Sebagian pengendara itu menolong YAN, dan sebagian lainnya mengejar pelaku. Namun, mereka kehilangan jejak ketika melintas di Banjir Kanal Timur (BKT). Kemudian, YAN diantar ke angkringan, karena rekan-rekannya masih ada di warung tersebut. Selanjutnya, dia diantar ke RS AL Mintoharjo untuk mendapatkan perawatan. Menurut YAN, ciri-ciri pelaku ada yang berambut plontos. Pembegal ada yang mengendarai Honda Beat warna hitam-hijau. “Total 4 motor, sekitar 8 orang.” Adapun kerugian yang dialami YAN sepeda motor Vespa Matic warna Biru dengan pelat nomor AB 6731 FV. Barang lain seperti laptop, HP, dan dompet berhasil diamankan. Pemimpin Redaksi Harian Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin menyesalkan kejadian yang menimpa salah satu wartawan Bisnis Indonesia itu. Dia berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku kejahatan tersebut sehingga tidak terjadi korban selanjutnya. “Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Terjadi di tengah Ibu Kota Jakarta. Kami berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Supaya ada efek jera dan tidak terjadi lagi aksi begal yang meresahkan masyarakat ini,” ujarnya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Para aparat sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dan korban telah dimintai keterangan perihal kejadian tersebut. (rof)
Sobary dan Kemarahan Tak Berdasar, Memang Anies Salah Apa?
Oleh Ady Amar - Kolumnis MOHAMAD Sobary, itu nama komplitnya. Saya biasa memanggilnya dengan Kang Sobary, bahkan memanggilnya dengan panggilan lebih singkat lagi, Kang Sob. Tapi itu dulu kala. Dulu sekali, lho ya. Saya sebut dulu kala, itu karena saking lamanya, dan karenanya belum tentu Kang Sobary masih ingat perkawanan kita itu. Kang Sob, saya tetap akan panggil untuknya demikian, agar bisa tampak tetap akrab, seperti sediakala. Kang Sob memang kawan lawas, itu di sekitar pertengahan 90-an. Serius saya lupa kenal dengannya itu bermula di mana, dan bahkan lupa siapa yang mengenalkan. Bisa jadi Kang Sob pun saya rasa lupa berawal dari mana perkawanan kita itu dimulai, dan dari peristiwa apa. Jika Kang Sob pun lupa kita pernah berkawan, itu sih sah-sah saja. Wong sudah dulu kala perkawanan kita itu, lama sekali. Tapi baiklah sedikit untuk mengingat-ingatkan pada Kang Sob, bahwa jika ia ditanggap di Surabaya, acap saya membersamainya. Ditanggap itu tentu bukan dalam pentas wayang orang. Ditanggap itu ia hadir memenuhi undangan sesuai kapasitas dirinya, yang orang menyebut ilmuwan LIPI, yang aktif menulis kolom. Dan dari kumpulan kolomnya, saya yang salah satu menerbitkannya menjadi sebuah buku. Saya ambil judul buku itu dari salah satu tulisannya, \"Sasmita Tuhan\". Judul buku lalu menjadi Sasmita Tuhan: kemenangan suara moral, Risalah Gusti (1997). Saya ingat persis bukan dari terbitnya buku itu, saya berkawan dengannya. Tapi jauh sebelumnya. Beberapa kali bahkan Kang Sob tak segan-segan leyeh-leyeh di bilik kecil sederhana tempat tinggal saya, yang boleh disebut sekelas hotel melati, tapi dengan servis hati jembar penghuninya sekelas hotel bintang lima. Sering juga ia muncul di kantor, yang kebetulan bilik kecil saya, itu disekat dengan kantor, lebih tepat kantor-kantoran. Kang Sob datang duduk di kantor dan memilih komputer yang sedang tidak dipakai. Ia enjoy menulis apa yang ingin ditulisnya. Biasanya artikel untuk media cetak yang biasa ia berlangganan rutin menulis di sana. Kang Sob memang penuh canda, tapi itu juga pengamatan saya dulu kala. Dalam setiap tanggapan yang mengundangnya, sepertinya para mahasiswa dan aktivis asyik dengan candaannya yang memang menghibur. Bahkan boleh dikatakan, Kang Sob punya joke yang lebih lucu bahkan dari Srimulat. Benar-benar menghibur. Satu hal lagi yang boleh dilihat darinya, tampilannya amat sederhana. Boleh dibilang sederhana lahir batin, itu dulu. Sekarang pun tampilan dirinya tetap tampak sederhana, bahkan bisa disebut kucel. Soal kesederhanaan batinnya saat ini saya tidak tahu. Tidak bisa menilainya. Saya teramat ingat dengan Kang Sob, bahkan hal sekecil-kecilnya. Bahkan pada ketidaksukaannya pada beberapa orang, yang kebetulan bergelut di dunia ilmu humaniora yang sama dengannya. Ia ceritakan ketidaksukaannya dengan detailnya. Terkadang sampai perlu menirukan gaya orang itu. Benar-benar teatrikal. Beberapa dari mereka yang tidak disukanya, itu pun saya mengenal dengan amat baik. Saya cuma dengarkan saja keluhan Kang Sob itu, dan tentu tidak saya teruskan pada kawan yang tidak disukainya tadi. Saya simpan dalam-dalam. Sedang kawan yang tidak disukainya itu tidak sekalipun pernah bicara tidak baik tentang Kang Sob. Memang terlihat aneh, dari beberapa kawan yang tidak disukainya, karena lagak dan tampilannya, itu sampai sekarang dengan saya masih berhubungan baik. Padahal hubungan saya dengan Kang Sob, itu jauh lebih dekat dari kawan yang tidak disukainya tadi. Itulah mungkin wolak-walike zaman. Sampai pada saatnya hubungan dengan Kang Sob menjadi putus. Entah oleh sebab apa. Setelah Reformasi 98, euforia kebebasan seolah menemui puncaknya, termasuk dinamika politik kekuasaan yang begitu cepat berganti. BJ Habibie, Presiden RI ke-3, dibegal. Pertanggungjawabannya ditolak MPR-RI. Habibie memilih mundur sebagai ksatria. Penggantinya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diusung Poros Tengah, yang dimotori Fuad Bawazier (PAN). Di era Gus Dur inilah Kang Sobary diangkat sebagai Direktur LKBN Antara, menggantikan Parni Hadi. Sejak itu rasanya hubungan kami, saya dan Kang Sob, berjarak. Sulit bisa menghubunginya. Bukan cuma saya, tapi banyak kawan mengalami hal yang sama. Tidak satu pun SMS saya yang dibalasnya, pikir saya Kang Sob memang tengah bekerja serius, tak ingin mengecewakan Sang Bos, Gus Dur. Pantas saja jika ia memilih tidak perlu sampai pecah konsentrasi dengan hal lainnya, termasuk dengan perkawanan kita. Itulah sekelumit kisah perkawanan saya dengan Kang Sobary di masa lalu. Tapi melihat Kang Sobary saat ini, terus terang miris, dan buat saya terkaget-kaget. Dan itu pada penyikapannya pada Anies Baswedan yang di luar kepatutan. Saya melihat bukan seperti Kang Sob, yang sebagaimana dulu saya kenal, yang rendah hati. Suatu waktu seorang kawan mengirim video di mana Kang Sob bicara tentang Anies Baswedan dengan tidak ada baik-baiknya. Bahasanya kasar, dan penuh kebencian. Memangnya salah Anies itu apa ya, Kang Sob, kok sampai sebegitu jahat narasi yang sampeyan semburkan. Memang tidak pernah jelas kemarahan itu berdasar pada apa. Maka, yang muncul spekulasi menyebut, bahwa pendukung Ahok satu ini belum siuman. Belum move on dengan kekalahan jagoannya pada Pilkada DKI Jakarta (2017). Ketidaksukaan pada seseorang, itu boleh-boleh saja. Tapi disampaikan dengan tidak dengan caci maki demikian. Lalu mengundat-undat, bahwa Anies itu dulu anak buahnya. Digambarkan dengan penggambaran sarkasme amat merendahkan. Memangnya murid atau anak buah itu tidak boleh mengungguli guru atau atasannya, iya Kang Sob. Itu sih masuk jealous dengan pencapaian Anies. Narasi yang lebih kurang sama diulang lagi di podcast Refly Harun. Mengumbar nafsu amarah tentang Anies. Lagi-lagi tidak ada penjelasan yang valid bisa diberikan, mengapa mesti uring-uringan dengan Anies itu sampai sebegitu dahsyatnya. Gaya penyampaiannya pun serasa dibuat-buat. Bicara sampai perlu mulut seperti orang sedang mengunyah lalu memeras makanan yang ada di mulut dengan geraham giginya, sampai mulut tampak monyong. Tidak cukup di situ, mulut pun perlu ditekuk ke sana kemari, agar suara yang keluar menampakkan kemarahan yang sangat. Hari ini seorang kawan di grup perkawanan WhatsApp mengirim lagi sumpah serapah Kang Sob pada Anies. Katanya, Anies itu haus kekuasaan. Intinya, Anies jangankan didukung kelompok radikal--mengindikasikan buzzer yang sitik-sitik radikal-radikul, intoleran, politik identitas, dan seterusnya--didukung jin iprit pun Anies terima. Dan, masih juga kebiasaan mengundat-undat, bahwa Anies itu mantan bawahannya. Tentu dengan yang begini-begini ini Kang Sob, Anies pastilah cuek bebek. Anies sepertinya membiarkan saja. Dan, umpatan sampeyan itu memang tak pantas direspons. Karenanya Kang Sob, janganlah terus-terusan menjegal Anies dengan umpatan tidak selayaknya. Bisa dipastikan takkan mampu mengecilkannya. Bahkan elektabilitas Anies makin membumbung tinggi, dan jenengan di hadapan publik akan terlihat kedodoran dan naif. Hidup kita ini, Kang Sob, bukan makin jauh dari kematian, tapi makin dekat. Karenanya, mengunduh kebaikan itu mestinya yang jadi konsen kita. Maka, sudahi sajalah Kang Sob, ojo diterus-teruske. Jujur saya ingin sampeyan tetap sehat. Sehat raga lan pikiran. Mari sisa hidup ini kita isi dengan kehidupan penuh berkah. Saya ingin menutup tulisan pada kawan lama saya, Kang Sobary, dengan menyitir dua paragraf dari bawah, artikel yang ditulisnya di Kompas, (27 Oktober 1996), \"Sasmita Tuhan\". Saya pastikan sampeyan lupa pada narasi yang pernah ditulis, \"jangan menjegal, kalau tak ingin terjegal\". Dengan mengingatnya, semoga njenengan bisa lebih bijak bersikap pada orang yang tidak disuka sekalipun. Betapa bahagia mereka yang tanggap terhadap sasmita Tuhan. Ketika dalam politik kita menjegal pihak lain, mungkin cucu kita pun menjegal teman sebayanya di halaman. Apa ini artinya? Artinya, mungkin, Tuhan bersabda, \"Silakan jegallah orang lain bila engkau pun ingin suatu saat terjegal-jegal.\" (*)
Genetika Betawi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Wolly Candramila peserta program pasca sarjana IPB 2002. Wolly menulis tesis Variasi Genetik populasi Betawi berdasarkan Polimorfisme DNA Mitokondrion. Untuk itu Wolly meneliti komunitas Betawi di 50 kantong pemukiman di seluruh Jakarta dan sekitar. Wolly menyimpulkan antara lain: Ditemukan 5 haplotipe dalam sampel populasi Betawi yang dianalisis, kesemua kelompok memiliki SEBARAN HAPLOTiPE YANG SAMA, kecuali ditemukannya haplotipe IV dan V dalam kelompok berbeda. Haplotipe IV ditemukan dimiliki 1 individu dalam kelompok Pinggir, haplotipe V dimiliki 1 individu dalam kelompok Tengah. Kedua haplotipe merupakan hasil mutasi individual yang belum tersebar dalam populasi. Wolly mendeskripsi secara genealogis etnik Betawi, sebelumnya beberapa nomor CABE telah mendeskripsi Betawi secara sosiologis dan historis. Dengan demikian terpulang pada orang Betawi sendiri, apa kaga kocak lihat perkumpulan etnik Betawi dipimpin bukan oleh anak Betawi? Baik ditilik dari genealogis, sosiologis, mau pun historis, laisa minal Batawi. Bukan Betawi. (RSaidi)
Anjlok dan Menabrak
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKHIRNYA sinyal kegagalan proyek Kereta Cepat China mulai terasa. Kereta kerja yang terdiri dari Lokomotif Teknis dan Mesin Pemasangan Rel (ballasted) naas mengalami kecelakaan di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya ada kejadian pipa Pertamina meledak dan tiang penyangga yang roboh. Kereta anjlok itu menyebabkan 6 korban dengan pembagian merata 2 tewas, 2 luka berat dan 2 luka ringan. Demikian keterangan pihak Kemenhub. Kereta melaju dengan cepat hingga melewati ujung rel yang belum terpasang. Menurut pihak Kepolisian yang meninggal adalah Chang Shin Shang (40) dan Chang Shin Yung (36) sedang korban luka Wang Jiji, Jie Then Chang dan Chao Qianyo. Satu belum teridentifikasi. Masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Proyek pembangunan dihentikan sementara. Proyek Kereta Cepat Indonesia China ini sejak awal dinilai kontroversial. Mulai dari \"penyingkiran\" investor Jepang, pembengkakan biaya, hingga penggunaan dana APBN. Banyak warga yang mempertanyakan urgensi Kereta Cepat Jakarta Bandung. Luhut Panjaitan sudah berkoar akan \"membunuh\" dulu Kereta Argo Parahyangan untuk menjawab rasa khawatir Kereta Cepat ini kelak sepi penumpang. Kereta Cepat Jokowi Bohong (KCJB). Katanya tidak akan menggunakan dana negara karena prinsip kerjasamanya B2B atau Business to Business. Akan tetapi karena terjadi \"cost overrun\" kurang lebih 21,7 trilyun maka China menekan Indonesia untuk menambah biaya. Jokowi memberi sinyal akan menggunakan dana APBN. Sudah tercium aroma proyek ini gagal bahkan bisa terjebak pada perbuatan korupsi jika dana APBN tersebut benar-benar direalisasikan. Menjadi bagian dari efek domino proyek gagal lainnya seperti Bandara Kertajati, Bandara Yogyakarta, proyek PSN Bendungan Bener, Jragung, Dihaji, dan Budong, Tol Laut, pelabuhan Patimban, Tol rugi Cibitung-Manado dan Tol Cisumdawu yang mangkrak. IKN di Kaltim juga tidak memiliki kepastian karena investor Jepang kabur dan investor baru belum ada yang serius. Urusan lahan yang tidak tuntas dalam pembebasan. Sibuk obral HGB 160 tahun, bebas pajak 3 tahun, dan diskon hingga 35O % adalah tanda bahwa Jokowi panik akibat proyek pemindahan Ibukota Negara ini terancam gagal. Rakyat memang tidak mendukung. Anjlok Kereta Cepat Indonesia China menjadi pertanda anjloknya kekuasaan Jokowi. Ia ingin menyambung rel jabatan, tetapi kereta melaju terus dengan cepat tanpa peduli kondisi. Tidak mampu mengerem lagi dan Kereta keluar rel lalu menabrak. Korban pun berjatuhan. Jika rezim Jokowi tidak bisa mengerem ambisi kekuasaannya, maka kelak lokomotif akan menabrak sana sini. Lalu anjlok keluar rel dan menabrak Konstitusi. Korban dari prinsip melaju tanpa rasa salah dan malu sudah dan akan terus berjatuhan. Radikalisme dan terorisme negara telah merenggut nyawa warga negaranya sendiri, bukan warga negara China. Chang Shin Shang dan Chang Shin Yung telah tewas. Kita tentu prihatin. Tetapi kita akan lebih prihatin lagi jika Kereta China akan menabrak dan menewaskan Kereta Pribumi Argo Parahyangan. Demi sekedar memenuhi ambisi Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Bandung, 21 Desember 2022
Jelang Nataru Harga Jengkol Malah Naik
Tangerang, FNN - Harga sejumlah kebutuhan menjelang Nataru berfluktuasi. Ada sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan harga dan sebagian lagi harga turun. Para pedagang malah mengeluh penjualan sepi. Berdasarkan pantauan di beberapa pasar di Kota Tangerang, Banten, Selasa, 20 Desember 2022, harga jengkol, cabai, tomat, dan wortel naik. Harga jengkol naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram (kg). \"Harga jengkol Rp 50.000/ kg. Sebelumnya Rp 35.000/kg, atau naik Rp 15.000/kg. Kenaikan harga itu membuat sebagian pembeli mengurangi belanjaanya,\" kata Bukori Selasa, 20 Desember 2022. Bukori mengatakan, yang membeli jengkol di tempatnya berkurang. \"Walaupun harga naik, tetapi karena pembeli berkurang maka pendapatan pun ikut berkurang,\" katanya. Sedangkan Samsudin pedagang cabai di pasar yang sama mengatakan, kenaikan harga menyebabkan calon pembeli irit berbelanja. Akibatnya, keuntungan yang peroleh menjadi tipis. \"Harga cabai rawit naik Rp 5000/kg dari Rp 25.000 menjadi Rp 30.000/kg. Harga cabai lainnya juga mengalami kenaikan.\" kata Samsudin. Menurut dia, kenaikan harga tersebut terjadi karena pasok dari daerah pertanian berkurang. Hal itu terjadi karena cuaca yang kurang mendukung atau musim hujan, sehingga tanaman cabai gagal panen. Sedangkan harga telur justru turun dari Rp 31.000/kg menjadi Rp 30.000/kg. Bahkan, ada beberapa pedagang telur yang sudah menjual Rp 29.000 perkilogram. Harga telur ayam kampung tidak mengalami kenaikan, tetap Rp 2.500 per butir. Demikian juga harga telur puyuh tetap Rp 34.000/kg. \"Omset turun dari rata-rata Rp 8 juta menjadi.Rp 7 juta per hari, pembeli berkurang.\" kata Anisa. Berdasarkan pantauan, situasi pasar menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) masih biasa. (Anw).
Penjelasan BI Soal Nomor Seri Kaesang dan Erina, Tak Masuk Akal
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SUDAH berlalu 10 hari. Tapi, ada isu yang masih mengganjal seputar nomor seri khusus pecahan Rp100,000 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) untuk pernikahan Kaesang Pangarep (KSP) dan Erina Sofia Gudono (ESG). Masalah ini belum kelar. Karena penjelasan BI tentang ini tidak klop. Direktur Komunikasi BI, Erwin Haryono, mungkin menganggap publik akan menerima begitu saja penjelasan dia tentang nomor seri uang Rp100,000 untuk Kaesang dan Erina. Inti penjelasan Erwin adalah bahwa tiga nomor seri, yaitu KSP251294, ESG111296, dan KSE101222 tidak dirancang. Bukan rekayasa. Menurut Erwin, ketiga lembar itu muncul secara kebetulan. Dalam arti tidak ada pengaturan yang membuat ketiga singkatan yang bisa dipakai untuk nama Kaesang Pangarep (KSP), Erina Sofia Gunodo (ESG), dan Kaesang Erina (KSE) itu cocok dengan tanggal lahir kedua mempelai dan tanggal pernikahan mereka. Klaim BI itu tak masuk akal. Seberapa besarkah probabilitas (kemungkinan) kombinasi huruf yang muncul otomatis dan pas dengan singkatan nama Kaesang serta Erina itu bisa bertemu tanggal lahir mereka? Sulit diterima kalau kecocokan itu terjadi secara kebetulan. Saya menduga penjelasan pejabat BI itu tidak dipikirkan dengan matang. Si pejabat menganggap publik akan menerima begitu saja. Barangkali semua pejabat BI menilai publik tidak memiliki daya analisis dan kritis untuk mempertanyakan sesuatu yang tak masuk akal. Seperti dilansir situs berita ‘detikcom’, Bank Indonesia (BI) menerapkan pola kombinasi berurutan (aritmetik), mengikuti urutan huruf dan angka sedemikian rupa sehingga tidak terdapat nomor seri ganda pada uang Rupiah yang dicetak Bank Indonesia. Uang Rupiah yang telah dicetak tersebut, selanjutnya disimpan di khazanah Bank Indonesia untuk menjadi persediaan uang nasional dan memenuhi kebutuhan layanan kas. \"Jadi tidak benar kalau BI melakukan pencetakan khusus. Kalau dicetak secara khusus, kitanya yang repot. Jadi memang karena sudah ada di dalam khazanah BI saja, kebetulan nomornya pas ya terus kemudian ditukarkan,\" kata Erwin. Kebetulan? Sekali lagi, itu tidak logis. Pengkombinasian otomatis antara tiga hurup dan enam angka yang menghasilkan singkatan dan angka yang pas, barangkali memiliki probabilitas 1 per 1 juta. Bahkan mungkin 1 per 10 juta. Kenyataannya, Kaesang Pangarep yang lahir 25 Desember 1994 bisa mendapatkan kombinasi KSP261294. Erina Sofia Gudono yang lahir 11 Desember 1996 bisa mendapatkan kombinasi ESG111296. Dan, hebatnya lagi, pasangan ini bisa pula mendapatkan kombinasi KSE101222 untuk tanggal pernikahan mereka. Luar biasa sekali Bank Indonesia kita, bukan? Dahsyatnya lagi, ketiga nomor seri itu “kebetulan” masih tersimpan rapi di khazanah BI. Dan “kebetulan” belum diedarkan ke publik. Kebetulan semua. Sebaiknya, para pejabat tidak ‘asal bunyi’. Berhentilah menggunakan asumsi bahwa orang awam akan manggut-manggut saja. Berhentilah membohongi publik. Boleh jadi saya keliru. Karena itu, para pakar matematika dan aritmetika yang membaca tulisan ini diharapkan bantuannya untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kombinasi nomor seri tiga lembar uang mahar Kaesang untuk Erina itu bisa mulus sesuai keinginan mereka. Inilah tiga kebetulan yang tampakya mendekati tingkat mukjizat. Luar biasa fantastis. Kalaupun bukan mukjizat, maka kebetulan-kebetulan itu hanya bisa dihadirkan untuk keluarga Presiden.[]
POPULER
