ALL CATEGORY
Kecelakaan di Proyek Kereta Api Cepat China, Ada yang Coba Ditutup-tutupi?
Jakarta, FNN - Kemarin beredar kabar terjadinya kecelakaan di proyek Kereta Api Cepat China, tetapi informasinya lambat sekali. Jika hari ini kita membaca berita di media-media mainstream nasional, hanya disebutkan bahwa ada korban, tetapi siapa yang menjadi korban tidak diketahui. Ini agak aneh karena bersamaan dengan itu, di media sosial beredar semacam laporan dari aparat intelijen di Kodam Siliwangi yang melaporkan sejumlah korban dan nama-nama korbannya, yang merupakan pekerja China. Untuk mengetahui lebih jauh masalah ini, Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/12/22) membahasnya bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini ada ada hal yang sebut saja mencurigakan karena kecelakaan itu tidak real time diekspose. Di mana-mana kecelakaan itu orang mau tahu penyebabnya apa, dengan apa, siapa korbannya,” kata Rocky Gerung mengawali komentarnya. Tetapi, menurut Rocky, karena ini menyangkut industri strategis yang dianggap oleh Pak Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati, maka penyidik/kepolisian merasa bahwa ini kalau dia salah ngomong atau mungkin mesti tunggu briefing dari istana. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat kita menduga dengan keras bahwa hal-hal yang menyangkut investasi asing itu, pasti dalamnya ada unsur intelijen. “Karena itu, agak aneh hak publik untuk cepat mengetahui justru diedit dulu oleh kepolisian,” tambah Rocky. Pak polisi, menurut Rocky, tentu tahu. Tapi mereka hati-hati karena petinggi istana harus briefing dulu mengenai penyebab impactnya nanti pada upaya Bahlil untuk mendatangkan investor di bidang-bidang yang lain. Jadi, keamanan proyek selalu terhubung dengan keamanan bisnis, keamanan bisnis terhubung dengan keamanan politik, keamanan politik terhubung dengan keamanan intelijen karena ada unsur asing di situ. “Jadi, paket peristiwa ini yang memperlihatkan betapa yang disebut industri strategis itu sebetulnya nggak pernah transparan. Demikian juga soal permodalan dan soal tenaga kerja yang ada di situ,” ujar Rocky. Kalau itu dibuka, nanti orang mulai persoalkan itu. “Jadi saya bisa paham kenapa istana pasti nelpon duluan,” kata Rocky. Sepertinya memang ada sesuatu yang sensitif sehingga tidak segera dibuka. Tetapi, justru karena tidak segera dibuka itulah kemudian menimbulkan spekulasi. “Ya, itu orang mau tahu ini jumlah segitu, tabrakan atau ada sabotase, atau macam-macam. Jadi, tetap itu kalau dia ditutupi dan dari awal kita tunggu beritanya kok enggak keluar, maka beberapa orang mulai bikin spekulasi,” jelas Rocky. Orang bertanya-tanya apakah ini peristiwa kecelakaan atau peristiwa dicelakakan atau ada soal lain di belakang itu. Jadi kita tunggu saja informasinya meskipun sudah terjadi dugaan-dugaan yang melencengkan berita itu. Info yang berkembang di media sosial mengenai jumlah korban tewas, jika benar, itu berkaitan dengan proyek China dan pekerja China. Tetapi, kita tidak mengetahui korban tersebut bekerja sebagai pekerja, sebagai pengawas, atau levelnya lebih tinggi. “Jadi, setiap kali kita bicara tentang kereta cepat, kita juga berpikir tentang hubungan politik China dan Indonesia. Apa di situ ada soal pemantauan intelijen segala macam, apakah ada device yang agak canggih di situ sehingga salah setting default pabrikannya,” ujar Rocky. Menurut Rocky, bagian-bagian itu sebetulnya belakangan bisa kita bicarakan. Tetapi, peristiwa itu sendiri adalah peristiwa yang betul-betul serius, karena kita membayangkan ada kereta cepat yang bahkan oleh Pak Jokowi akan disambungkan ke Surabaya. Tetapi, apapun itu, spekulasi sudah berkembang duluan bahwa di belakang itu pasti ada soal yang sensitif. (sof)
Dalam Operasi Lilin 2022, Polri Mengamankan 41.702 Gereja
Jakarta, FNN - Polri fokus mengamankan sebanyak 41.702 gereja selama masa Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.\"Ada 41.702 gereja jadi sasaran utama Operasi Lilin 2022,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo usai Apel Satgas Humas Polri dalam rangka Operasi Lilin 2022 di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022. Selain gereja, ada pula 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, serta 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Dalam Operasi Lilin 2022, lanjutnya, terdapat 102 ribu personel Polri yang disiagakan, dengan dibantu dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu.\"Pada prinsipnya, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait sudah siap melaksanakan operasi lilin. Rapat terpadu antara kementerian lembaga sudah dilakukan,\" tambah Dedi.Senin, Korlantas Polri menggelar rapat teknis untuk koordinasi komunikasi, cara bertindak, dan hal lain di lapangan, sehingga arus mudik dan arus balik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan dengan aman, lancar, dan mengutamakan keselamatan.Pemerintah memprediksi sekitar 44,4 juta masyarakat melakukan pergerakan pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dedi menambahkan, Polri tidak hanya mengamankan jalur dan objek, namun juga melakukan pencegahan terhadap aksi teror.Saat ini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah melaksanakan langkah preventif di beberapa wilayah.\"Densus 88 melaksanakan operasi preventif strike di Sumatera dan mengamankan 11 terduga teroris,\" katanya.Oleh karena itu, Dedi meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa Polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin guna mengamankan kegiatan masyarakat dalam libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Kami juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan natal dan tahun baru,\" imbuhnya.Terkait pencegahan penyebaran COVID-19, yang saat ini masih terjadi di Indonesia, Dedi meminta masyarakat tetap waspada dengan selalu menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan.Polri bersama dengan TNI dan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.Dia itu menambahkan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan jajaran kapolda dan kapolres melakukan asesmen level kesehatan dan pengamanan. Upaya itu menjadi penting guna mencegah adanya kerumunan masyarakat yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan.\"Standar pengamanan sudah ditentukan pak As Ops. Kapasitas ruangan yang digunakan berapa luasnya, kemudian jumlah maksimalnya berapa, harus ditentukan jalur escape-nya dan semuanya betul-betul dipersiapkan dengan matang. Setiap kegiatan pengamanan ini harus ada rencana pengamanan secara detail,\" ujar Dedi.(ida/ANTARA)
Dua WNA China Meninggal Dalam Kecelakaan Kereta Cepat di Bandung
Jakarta, FNN - Kecelakaan antara lokomotif kereta cepat dan kereta teknis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (18/12), mengakibatkan dua warga negara asing (WNA) asal China meninggal dunia.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin, membenarkan dua korban tewas adalah warganegara China yang bekerja sebagai teknisi.\"Betul (WNA China), informasi dari Polda Jawa Barat, pekerja teknis,\" kata Dedi.Selain dua orang meninggal dunia, dilaporkan juga ada empat orang lain mengalami luka berat.Kecelakaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung terjadi pada Minggu (18/12) sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang pemasangan rel.Lokomotif kereta cepat itu melaju kencang dari wilayah Kicau Bojong Koneng. Setibanya di lokasi kejadian, di Kampung Cempaka Mekar, kereta tersebut lepas dari ujung rel yang sedang dipasang dan terjadi tabrakan dengan kereta teknis.Sebelumnya, Polri menurunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) untuk mengecek kecelakaan kereta cepat tersebut. Tim Inafis sudah mengidentifikasi para korban, baik yang meninggal maupun luka-luka.Berdasarkan informasi awal, dua korban meninggal dunia merupakan laki-laki bernama Chang Shin Shang (40) dan Chang Shin Yung (36). Empat korban luka-luka juga berjenis kelamin laki-laki, yang tiga di antaranya teridentifikasi sebagai Wang Jiji, Jie Thencang, dan Chao Qianyo; sementara seorang lainnya belum diketahui identitasnya.Penyidik Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 18 saksi yang dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Polisi bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, termasuk melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan ahli lain.(ida/ANTARA)
Sebelas Terduga Teroris Ditangkap Densus di Sumatera
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terus melakukan langkah preventive strike (pencegahan secara tegas) dengan menangkap sebanyak 11 orang pelaku terduga teroris di Pulau Sumatera.“Densus 88 melaksanakan kegiatan preventive strike di wilayah Sumatera, berhasil mengamankan 11 pelaku terduga teroris,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi belum merincikan lebih detail data kesebelas terduga teroris yang ditangkap di wilayah Sumatera tersebut, dan berjanji akan dirilis secara resmi sore ini oleh Divisi Humas.Sebelumnya Sabtu (17/12), Tim Densus Satgaswil Sumatera Utara dan DitIntelkam Polda Sumatera Utara menangkap satu terduga teroris bernama Indra Syaputra.Terduga ditangkap di sebuah bengkel mobil di Jalan SM Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.Kemudian, Tim Densus 88 Antiteror Satgaswil Sumatera Utara dan Intelkam Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan di rumah terduga di Kangen Water, Daerah Pondok Ringin, Kota Tebing Tinggi.Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya tiga tas ransel, karpet pelindung tas hujan, satu pedang, ponsel milik pelaku, satu buah busur panah, tujuh buah anak panah.Selain menyita, penyidik Densus juga mengembalikan barang milik terduga berupa satu unit mobil, uang tunai sebesar Rp1,2 juta, dompet berisi uang Rp150 ribu, satu buah STNK, satu SIM A, SIM C dan kartu debit.Terkait antisipasi teror pada perayaan Natal dan Tahun Baru, Dedi menyebutkan, sebelum Operasi Lilin 2022 dilaksanakan, Tim Densus 88 Antiteror dan Kasatwil Densus di wilayah terus melaksanakan kegiatan pemantauan dan operasi preventif strike.Untuk itu, Dedi pun meminta masyarakat tetap tenang dan meyakinkan bahwa Polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan kegiatan masyarakat dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.\"Kami juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023,\" kata Dedi.(ida/ANTARA)
Ketua DPD Ingatkan Darurat Data Penduduk dan Desa di Indonesia
Surabaya, FNN – Sejumlah data yang dirilis kementerian dan instansi mengenai jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain, mendapat sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut LaNyalla basis data sangat penting bukan hanya untuk Pemilu, tetapi lebih dari itu adalah perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik juga ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi. “Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12/2022). LaNyalla yang pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 2008 silam itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kemensos dan Kemenkes. Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa tersebut memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rakor dengan Kemensos. Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. “Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” ungkapnya. LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif. Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa yang ada ada penduduknya. Yang ironis, lanjut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes. Karena disinyalir tidak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak. “Padahal Pilkada serentak di tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?” tanya LaNyalla. Jadi, menurutnya, darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena, imbuhnya, jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah. “Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tandasnya. (mth/*)
Untuk Mengamankan Natal-Tahun Baru, Korlantas Melibatkan Sekitar 100 Ribu Polri
Jakarta, FNN - Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin mengatakan bahwa kurang lebih 100 ribu personel Polri akan terlibat dalam pengamanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023.“Dalam pelaksanaan pengamanan tahun ini, kami melibatkan kurang lebih hampir 100 ribu personel dari Mabes Polri, Polda, kemudian sampai dengan instansi terkait,” ucap Aries ketika menyampaikan pemaparan dalam acara bertajuk “Kesiapan Infrastruktur dan Protokol Kesehatan Nataru”, disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, dipantau dari Jakarta, Senin.Aries menjelaskan bahwa operasi pengamanan ini tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran, tetapi juga mengedepankan aspek kesehatan.Sama seperti kegiatan Lebaran 2022, ucap Aries, pihak kepolisian juga menyiapkan posko-posko yang memungkinkan untuk mengadakan vaksin booster bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin booster.“Itu salah satu dukungan kami selain aspek pengamanan kelancaran berlalu lintas maupun pengamanan aktivitas masyarakat,” tuturnya.Berdasarkan penjelasan Aries, antusias masyarakat untuk berlibur sangatlah tinggi. Di sisi lain, tren kasus positif COVID-19 juga sudah mulai turun. Akan tetapi, turunnya tren kasus positif tetap harus diwaspadai oleh masyarakat.Oleh karena itu, Korlantas tetap menyiapkan berbagai pos pelayanan yang dapat mengadakan vaksinasi booster bagi masyarakat.Dalam pelaksanaan pengamanan tahun ini, ucap Aries, akan terdapat pos pengamanan maupun pos pelayanan di beberapa titik yang memang diprediksi akan terjadi pengumpulan masyarakat, baik itu di jalur perjalanan maupun di lokasi-lokasi wisata.“Itu nanti beberapa pos pelayanan bekerja sama dengan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) Polri atau Polda, kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah. Nanti, biasanya, selain untuk mengamankan kegiatan pelaksanaannya, untuk kesehatan juga biasanya menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksin,” kata Aries.“Operasi Nataru adalah operasi kemanusiaan, jadi memang ditujukan untuk melayani masyarakat dalam beraktivitas, khususnya menyambut libur Natal dan Tahun baru,” ucap Aries.(ida/ANTARA)
Para Pemuda Harus Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI
Kota Bengkulu, FNN - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa para pemuda di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu harus menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). \"Untuk para pemuda agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,\" kata Rohidin di Kantor Gubernur Bengkulu usai menggelar upacara memperingati Hari Bela Negara ke-74 tahun di Kota Bengkulu, Senin. Selain itu para pemuda dan seluruh masyarakat wajib untuk mencintai, membangun semangat nasionalisme serta mempunyai semangat untuk bela negara. Kata dia, peringatan Hari Bela Negara dapat dijadikan momentum untuk semakin meningkatkan kesadaran semangat serta kewajiban dalam membela negara membangun bangsa serta mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. \"Jadi ini penting sekali untuk ditanamkan kepada semua masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Bengkulu,\" ujarnya. Sebelumnya, sebanyak 1.200 peserta Pramuka dari 22 Provinsi di Indonesia mengikuti kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) di Provinsi Bengkulu yang dimulai pada 16 hingga 22 Desember 2022. Pelaksanaan kemah bela negara akan dilaksanakan di dua wilayah di Provinsi Bengkulu yaitu di Desa Bukit Peninjauan I dan Desa Bukit Peninjauan II Kabupaten Seluma, serta di Desa Sri Kuncoro dan Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah. \"Sebanyak 1.200 anggota Pramuka dari 22 Provinsi di Indonesia mengikuti kemah bela negara di Bumi Rafflesia Bengkulu,\" terang Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNi Purn Bachyiar Utomo. Melalui kegiatan kemah bela negara dapat membangkitkan semangat bela negara anggota Pramuka sebagai wujud mempertahankan NKRI.(ida/ANTARA)
Ada Pergerakan 44 Juta Orang Saat Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan terdapat pergerakan sebanyak 44 juta orang saat momentum menjelang dan perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023.Presiden Jokowi dalam rapat terbatas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, meminta seluruh kementerian dan lembaga non-kementerian untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur agar suasana Natal dan tahun baru 2023 berjalan aman dan nyaman.\"Saya hanya ingin memberikan peringatan. Hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,\" kata dia.Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi masalah dan gangguan yang berpotensi muncul pada momentum natal dan tahun baru 2023.\"Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah pada Natal dan tahun baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat terasa nyaman dan aman,\" kata Presiden Jokowi.Kepolisian RI (Polri) sebelumnya menyatakan akan menggelar Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.Polri menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022, termasuk di antaranya 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, 41.702 gereja, dan 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Sebanyak 102 ribu personel Polri akan disiagakan dengan dibantu personel dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu.(ida/ANTARA)
Tangis Korban Penggelapan dan Penipuan KSP Indosurya
Jakarta, FNN – Liana sambil menangis menceritakan betapa menderitanya dia sejak ikut bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dia mengakui sejak awalnya dia diajak oleh temannya untuk ikut koperasi Indosurya. “Saya cuma sebulan. Saya belum pernah menerima bunga seperti yang telah dijanjikan, baru masuk sudah tidak bisa diambil,” kata Liana di Konperensi Pers yang diadakan di Jakarta Pusat, Ahad (18/12/2022). Liana meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD untuk mendengar keluhan mengenai pengembalian uang dari KSP Indosurya kepada dirinya dan korban lain. “Karena saya sendiri pun jadi banyak utang, di usia saya yang menginjak 50 hampir 60 saya harus kerja lagi, di usia saya yang segini,” kata Liana. Liana meminta kepada Henry Surya, Ketua KSP Indosurya untuk segera mengembalikan uang dia, dan korban-korban lainnya. “Kembalikan uang saya, Henry Surya. Ketuklah pintu hatimu. Apakah kamu merasakan seperti saya, seperti yang lain. Mereka itu membutuhkan uang dari muda untuk dikumpulkan pundi-pundinya, ternyata kamu ambil segampang itu,” ujar Liana. Kordinator yang mewakili 896 orang korban kejahatan KSP Indosurya, Imam Santosa mengaku, akibat mengikuti koperasi ini dia betapa menderita dan bertengkar dengan keluarganya, dia sering cekcok bersama istrinya karena aset-aset yang mereka keluarkan tidak juga kembali. “Semoga penetapan tersangka di PN Jakarta Barat segera dilaksanakan. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat penting, karena saya dibuat sengsara dengan kejadian seperti ini,” kata Imam. Imam juga mengatakan bahwa dia sudah menabung sebanyak Rp 2,250 miliar yang dia kumpulkan selama dua puluh lima tahun. “Artinya dia sudah seharusnya memasuki masa pensiun di usia 54 tahunnya tetapi dia tidak bisa pensiun akibat kasus ini. Dia harus bekerja keras lagi,” tambah Imam. “Kenapa? Karena dia mempunyai seorang anak yang kuliahnya ditunda, yang satu. Dan yang kedua, dari uang yang dia kumpulkan sebanyak Rp 2,250 miliar itu ada uang keluarga dia sebanyak satu setengah milliar. Dan, dia harus mengembalukan uang itu, sampai dia harus jual rumahnya,” jelas Imam. Dari total jumlah jual rumahnya Imam pun belum bisa membayar kerugian yang ditanggung atas penggantian uang keluarganya sebanyak satu setengah milliar. Karena uang dari hasil jual rumah itu baru mengganti lima puluh persen dari hutangnya, dan lima puluh persen lagi belum, jelasnya. Jadi betapa sengsaranya. Terus dengan keluarga dan istrinya dia sering cekcok mengenai aset-aset yang dijanjikan oleh KSP Indosurya. Imam juga menjelaskan bahwa dia telah bergabung dengan KSP Indosurya semenjak 3 tahun lalu 2020. Apalagi satu bulan sebelum itu dia memasukkan uang tabungan ngajar sebanyak Rp 300 juta dan itu pun lenyap pada bulan berikutnya. (Anw)
Cuma Bilang M4t11n Tuh Kritiknya, Anies Dibuli Habis Pendukung Jokowi
Jakarta, FNN - Elit partai politik pendukung Presiden Jokowi kelihatannya makin sensi dengan capres Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hanya karena ucapan Anies “matiin tuh kritiknya”, elit partai politik pendukung Jokowi - Ma\'ruf Amin rame-rame mengeroyok Anies Baswedan. “Jangan asal bicara, kita ini sudah terbuka demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat,” demikian teguran dari Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu, 17 Desember 2022. Jika pemerintah mematikan kritik, kata Ace, maka langkah Anies soal itu bisa terganjal. Sebab, kata Ace, Anies sudah keliling Indonesia meskipun belum masuk masa kampanye. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Mimggu (18/12/22) membahas hal tersebut bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini menarik soal masa kampanye Anies karena soal ini pun Anies juga sempat dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Hersubeno. Ace meminta Anies Baswedan menunjukkan bukti pemerintah kadang mematikan kritik. “Tunjukkan mana yang dinilai mematikan kritik,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan amat Baidowi mengatakan “Nggak ada tuh yang antikritik, semuanya boleh kritik, bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai saja,” ujarnya. Awi meminta Anies membuktikan tuduhannya tersebut. Menurutnya, Anies sebaiknya tidak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan pemerintah Jokowi. “Jadi sebaiknya Anies membuktikan saja, tidak perlulah playing victim gitu. Sebaiknya jelaskan saja mana contohnya, seperti apa, jangan hanya menggiring isu-isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu,” tgasnya Awi. Soal kritik saja kemudian dianggap menunjukkan kejelekan. Sedangkan Wakil Ketua, Yoga Mauladi, lebih datar. Dia relatif normatif meskipun menyatakan, “Semua warga negara itu bebas memberikan pendapat dan pemikiran, baik lisan atau tulisan, karena hal tersebut kan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.” Menurutnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang ristriktif dan membungkam mulut untuk hidup berdemokrasi. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, juga sependapat dengan Yoga bahwa pemerintahan Jokowi selama 2 periode sangat terbuka kepada kritik. Pak Jokowi malah menyebut kritik itu sebagai vitamin. Pembelaan terhadap Jokowi juga datang dari ketua DPP PKB Daniel Johan, “Faktanya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik. Daniel juga mengatakan bahwa kritik yang selama ini diterima pemerintah bukan hoaks ataupun ujaran kebencian. Ia mengatakan tidak ada yang salah dengan kritik, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. “Soal hoaks kita setuju, tapi soal ujaran kebencian ini sangat interpretatif dan sangat tergantung dari para penegak hukumnya. Faktanya, kita tahu selama ini, dalam hal ini, banyak sekali penegak hukum yang dalam berbagai kasus tidak bersifat imparsial. Ada perlakuan yang berbeda ketika itu dilakukan oleh oposisi dan dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi pendukung pemerintah, dalam hal ini para buzzer,” ujar Hersu. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan sehingga membuat beberapa elit partai pendukung Jokowi itu sensi? Ternyata, bila kita simak, pernyataan Anies itu tidak secara spesifik mengkritik pemerintahan Jokowi. Memang bukan gaya Anies mengkritik dengan frontal. Ternyata, hal itu termuat dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube dalam menjawab pertanyaan dari pengamat politik dari Universitas Paramadina yang menanyakan soal safari politik yang dilakukan oleh Anies ke beberapa daerah ada yang mendapat penolakan. Di Aceh dan Sulawesi Selatan, misalnya, meski kunjuangan ke dua wilayah tersebut tetap sangat sukse. Menjawab pertanyaan dari pengamat politik di atas, Anies menjelaskan bahwa hal yang normal kalau ada penolakan. Menurut Anies, dalam berpolitik, kalau ada orang yang tidak sependapat, itu biasa. Kemudian, Anis juga menjelaskan bahwa ketika dia menjadi gubernur di DKI Jakarta, banyak juga yang mengkritiknya, lalu dia menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan kebijakan yang dikritik. Dengan cara itu, masyarakat mendapat edukasi. Namun, kata Anies, tidak semua mereka yang di pemerintahan bisa menerima kritik. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan, “Matiin tuh kritiknya, tuh tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya publik education ada, selama faktual, tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi, misalnya ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa, toh ada yang setuju juga,” jelas Anis. Kalau kita simak kalimat Anies secara utuh, Anies sesungguhnya tidak spesifik menyebut Jokowi atau pemerintahan Jokowi yang antikritik atau suka mematikan kritik. Dia menyebut pemerintahan secara umum, termasuk dirinya yang pernah berada dalam pemerintahan. Mendapat serangan dari pendukung Jokowi, Anies dibela oleh politisi PKS dan Demokrat. Politisi PKS, Mardani Alisera yakin apa yang dikatakan oleh Anies itu memang punya dasar yang kuat. Mardani menilai pernyataan terkait pemerintah kadang mematikan kritik mempunyai dasar yang kuat. Menurut Mardani, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya. Mengapa soal ucapan Anies bahwa pemerintah terkadang mematikan kritik jadi polemik? Bukankah dalam satu negara demokrasi seperti Indonesia ini kritik justru merupakan salah satu fitur utama dan peran semacam itu biasanya dilakukan oleh partai-partai politik dan kelompok civil society di negara-negara yang maju demokrasinya. Tetapi, kita tahu bahwa di Indonesia, dengan pembelahan masyarakat seperti yang terjadi sekarang, partai oposisi sangat lemah. Di pemerintahan Pak Jokowi ini, ada kecenderungan pemerintah mencoba membungkam, bahkan mematikan oposisi. “Saya ingin menunjukkan kepada Anda, dengan mengumpulkan hampir semua kekuatan partai politik di Parlemen ke dalam kubu pemerintah, ini sangat terlihat bahwa pemerintahan Jokowi memang tidak menghendaki adanya oposisi dan dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa di Indonesia, dalam demokrasi Pancasila, itu tidak mengenal oposisi,” ujar Hersu.(ida)
POPULER
