Jakarta, FNN -  Statement atau sinyalemen Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang mempertanyakan kewarasan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang super tajir, terus bergulir. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arifin, berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menjadi pejabat terkaya di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI (di luar Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi). Arifin mengklaim bahwa dia salah menginput data. “Harta sebenarnya sedang dihitung, yang jelas ada kesalahan,” kata Arifin di Balali Kota Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (21/12/22) membahas lebih jauh masalah tersebut  bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.

Berdasarkan data LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara) periode 2021 yang dihimpun oleh berbagai media, Arifin memiliki 9 bidang tanah dan 7 bangunan dengan total nilai 24,59 miliar. Aset Arifin tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta, serta tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Sedangkan nilai aset kendaraan (4 mobil dan satu motor) total 573 juta, ditambah harta bergerak lainnya senilai 694 juta, kas atau setara kas senilai 200 juta.

Sebelumnya, wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan semacam keheranannya terhadap harta kekayaan para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang angkanya sangat fantastis. Dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh para pejabat di Pemprov DKI Jakarta, Alex berharap mudah-mudahan harta tersebut didapatkan dari usaha yang halal. “Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang, buat apa? Ini yang menyebabkan akhirnya harga tanah mahal sekali karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu, individu-invidu tertentu, Pak,” kata Alex.

 Dari mana harta melimpah para pejabat DKI? Alex mengaku mendapat informasi bahwa banyak pejabat di Pemprov DKI yang mencari pendapatan tambahan dengan bermain dalam pengadaan barang. Selain itu, lubang rezeki haram lainnya juga mereka peroleh dari bermain di proses perizinan. Menurut Alex, cara-cara menumpuk harta kekayaan dengan tidak halal ini sangat ironis karena gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan pejabat di Pemprov DKI termasuk yang tertinggi di Indonesia. Bahkan, Pak Alexander mengaku ada seorang Dirjen di sebuah Kementerian yang curhat karena iri dengan gaji besar pejabat di Pemprov DKI Jakarta. “Kalau sudah digaji besar dan masih juga korup dan menumpuk harta, wajar kalau kemudian Alexander mempertanyakan kewarasan para pejabat di Pemprov DKI Jakarta,” kata Hersubeno Arief.

Mari kita balik lagi ke masalah Arifin karena Arifin yang menjadi sorotan dan paling tinggi harta kekayaannya. Siapa Arifin dan berapa besar gaji dan tunjangannya? Dari data profil pimpinan Satpol PP Jakarta  yang diperoleh dari satpolpp.jakarta.go.id,  Arifin adalah warga asli Jakarta yang menamatkan SD sampai SMA-nya di Jakarta. Setelah itu, dia melanjutkan ke program D3 di STPDN Jatinangor dan lulus 1994. Setelah itu, dia melanjutkan ke S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (LAN ’97), kemudian S2-nya STIA LAN tahun 2005.

Perjalanan karier Arifin yang panjang telah mengantarkannya kembali dipromosikan menjadi Kepala Satpol PP setelah Anis terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2019. Ini berarti sudah 3 tahun dia menjadi kepala dinas. Untuk mengetahui normal tidaknya atau waras tidaknya kekayaan yang dimiliki Arifin setelah tiga tahun menjadi Kepala Dinas itu, Hersu mengajak kita untuk menghitung gaji dan tunjangan yang dia terima sebagai Kepala Dinas dan waraskah kalau harta kekayaannya sampai 24,5 miliar sekian. Sebagai ASN, kisaran gaji pokok Arifin dengan masa kerja semacam itu, antara 3 sampai 5 juta; tunjangan sebagai kepala satuan kurang lebih 58 juta. “Gede banget ya,” ujar Hersu.

Ditambah lagi uang perjalanan dinas kita asumsikan 10 juta per bulan. Dengan demikian, rata-rata sebulan dia menerima sekitar Rp 65.670.000. Gampangnya, kita kalikan masa kerjanya dari  setelah dia lulus STPDN, dia langsung kerja. Tetapi, untuk memudahkan penghitungan, kita asumsikan gajinya sudah seperti sekarang.  Berarti 65.670.000 x 14 bulan/tahun x 28 tahun masa kerja.Total 25.742.000.000, lebih besar dari harta kekayaan dari Arifin yang sekarang. Tapi itu belum dipotong biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi jumlahnya tidak mungkin sebesar itu seharusnya. Kalau kita pegang angka itu, maka benar kalau wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan tidak waras.

Oleh karena itu, kita kemudian paham mengapa Arifin sekarang mengaku dia salah input data dan akan merevisinya. “Saya ingatkan ya sekali lagi bahwa Arifin bukan satu-satunya pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang hartanya belasan miliar. Yang lain juga rata-rata pejabat Pemprov DKI ini adalah klub miliarder,” kata Hersu. Hanya satu pejabat yang kekayaannya di bawah 1 miliar.

“Sekali lagi, perlu dicatat, jangan-jangan memang Pak Arifin ini sebenarnya enggak salah input, dia terlalu ‘jujur’ menuliskan semuanya sesuai data yang ada, tapi Pak Arifin jadi kaget ketika tahu dia paling kaya, sementara pejabat yang lain yang mungkin sudah lebih duluan menjadi eselon dua, termasuk Pak Marullah, mantan Sekda yang sekarang digeser menjadi Deputi Gubernur, itu kekayaannya lebih miskin jauh dibandingkan Arifin,” ujar Hersu.  Apa sih yang bisa dimainkan di Satpol PP? Ini yang, menurut Hersu, membuat Pak Arifin sekarang harus berpikir keras bagaimana merevisi.

Sementara itu, jika Pak Arifin terlalu jujur, pejabat lain malah mengecil-ngecilkan data. KPK sendiri mengakui bahwa hampir semua, bahkan mayoritas pejabat pemerintah yang mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak jujur. “Kalau berpegang pada data ketua KPK, cuma 5% yang jujur melaporkan harta kekayaannya. Tampaknya, bukan hanya pejabat DKI yang hartanya melimpah atau tidak waras, jangan-jangan kita semuanya memang tidak waras dan hidup di negara yang juga sudah tidak waras,” pungkas Hersu.(ida)