ALL CATEGORY
AS Membatalkan Kunjungan Utusan Khusus Jessica Stern ke Indonesia
Jakarta, FNN - Pemerintah Amerika Serikat membatalkan kunjungan Utusan Khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia untuk LGBTQI+ Jessica Stern ke Indonesia.Pembatalan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim, dalam pernyataan tertulis Kedubes AS Jakarta yang diterima pada Jumat.“Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan kami di Pemerintah Indonesia, kami telah memutuskan untuk membatalkan kunjungan Utusan Khusus Stern ke Indonesia,” kata Sung Kim.Dalam keterangan itu, dia juga menekankan bahwa demokrasi, keragaman, dan toleransi menjadi bagian dari alasan kuatnya hubungan AS dengan Indonesia.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat siang mengatakan belum mendapat konfirmasi terkait rencana kunjungan Stern.Pernyataan itu dikatakan oleh Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah.Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan rencana perjalanan Stern ke Vietnam, Filipina, dan Indonesia melalui situs resminya.Selama kunjungan tersebut, Stern disebut akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak orang-orang LGBTQI+.Rencana kunjungan tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia, dengan penolakan tegas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).Jessica Stern merupakan Utusan Khusus AS, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden untuk mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia.(sof/ANTARA)
Maskot dan "Jingle" Pemilu 2024 Diluncurkan oleh KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan maskot Pemilu 2024 \"Sura dan Sulu\" serta jingle Pemilu 2024 bertajuk \"Memilih untuk Indonesia\" yang dibawakan oleh grup musik Cokelat.\"Hari ini, Jumat, 2 Desember 2022, KPU telah melakukan serangkaian penilaian lomba untuk jingle dan maskot Pemilu 2024,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat.Peluncuran maskot dan jingle tersebut ditandai secara simbolis dengan menekan tombol berwarna merah oleh Hasyim dan anggota lain KPU, yakni Idham Holik, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan August Mellaz.Sebelumnya, pemilihan maskot tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Lomba Desain Maskot Pemilu 2024 pada 22 Agustus-22 Oktober 2022. Dalam durasi waktu dua bulan tersebut, sebanyak 540 orang mengirimkan desain ke KPU dengan total 681 desain maskot.Dari 681 desain maskot itu, karya mahasiswi bernama Stephanie (19), dari program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Pradita Tangerang, memenangkan lomba tersebut.\"Dari hasil penilaian dengan beberapa kriteria, akhirnya diputuskan ada satu orang pemenang terbaik yaitu maskot dengan nama \"Sura\" (singkatan dari) Suara Rakyat dan \"Sulu\" (singkatan dari) Suara Pemilu, karya dari Stephanie,\" kata August Mellaz dalam jumpa pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (25/11).Maskot Pemilu 2024 \"Sura\" dan \"Sulu\" digambarkan dengan sosok menyerupai dua burung jalak bali. Sura adalah burung jalak jantan mewakili pemilih laki-laki dan Sulu merupakan burung jalak betina mewakili pemilih perempuan.\"Sura\" dan \"Sulu\" juga digambarkan sebagai sejumlah simbol pemilu, seperti logo KPU yang digambarkan di atas baju putih yang dikenakan Sura dan Sulu, serta paku sebagai alat mencoblos yang digenggam kedua burung tersebut.\"Maskot ini yang paling penting simbol surat suara dan alat coblos,\" ujar Hasyim.Peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 dilakukan di tengah konsolidasi nasional KPU dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, yang diikuti 6.341 peserta dari KPU pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.(sof/ANTARA)
Kerja Berkelanjutan Anies Baswedan Ikut Mencerdaskan Masyarakat Sumatera
Oleh Edo Andrefson - Staf Ahli DPD-RI asal Sumatera. ANIES Baswedan akan berkunjung ke beberapa daerah di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sumatera, sebenarnya bukan daerah yang baru bagi Anies Baswedan. Dia telah hadir secara berkelanjutan selama bertahun-tahun di Pulau Sumatera. Semasa kuliah di UGM, Anies Baswedan melakukan perjalanan darat ke Padang hanya untuk mengenal tanah Sumatera khususnya Bukittinggi. Tempat di mana lahir tokoh bangsa seperti Bung Hatta, Agus Salim, Natsir, Tan Malaka, Moh. Yamin, dan lainnya. Melalui program Indonesia Mengajar yang digagas Anies Baswedan sejak 2009. Anies berkolaborasi dengan para Pengajar Muda untuk memajukan pendidikan dan ikut mencerdaskan masyarakat Pulau Sumatera. Program Indonesia Mengajar yang digagas Anies telah mengirim ratusan Pengajar Muda ke Pulau Sumatera. Saya menjadi saksi, kira-kira 12 tahun yang lalu, saat Mas Anies datang ke Padang melakukan sosialisasi Indonesia Mengajar di UNP (Universitas Negeri Padang), saya sebagai Sekjend BEM UNP turut menjadi ‘host’ acara tersebut. Di Aceh, Indonesia Mengajar mengirimkan Pengajar Muda sejak 2011. Di Kabupaten Aceh Utara setiap tahun dikirim Pengajar Muda. Sudah lebih dari 40 desa di Aceh Utara mendapatkan manfaat program Indonesia Mengajar. Sementara di Kabupaten Aceh Singkil, 30-an desa mendapatkan manfaat program Indonesia mengajar. Di Provinsi Aceh saja sudah lebih dari 70 desa mendapat manfaat dari program Indonesia Mengajar. Di daerah Bengkalis Riau, jumah desa yang yang mendapat manfaat program adalah 40 desa. Bayangkan bila di satu desa murid yang terdampak dalam sekali program 200 anak, berarti sekitar 8.000 ribu anak mendapat manfaat program. Padahal program Indonesia Mengajar tidak hanya menyasar murid-murid sekolah. Mereka juga berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat tempat Pengajar Muda tinggal. Berapa puluh ribu orang terimbas dari program ini. Ini hanya dari satu kabupaten. Selain tiga daerah tersebut, masih banyak daerah di Pulau Sumatera yang menjadi area program Indonesia Mengajar yang diinisiasi Anies Baswedan. Pulau Nias, Tanjung Jabung Timur, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, dan Tulang Bawang Barat adalah daerah-daerah program Indonesia Mengajar. Terbayang kan besarnya dampak program Indonesia Mengajar di satu pulau seperti Sumatra. Interaksi Anies Baswedan dengan mengirim Pengajar Muda sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu dan itu dilakukan secara berkelanjutan. Kiprah para Pengajar Muda ini juga sangat luar biasa. Mereka tidak hadir ke daerah perkotaan di masing-masing area program kerja. Mereka datang ke daerah-daerah pelosok. Sebagai contoh, untuk mencapai daerah program kerja di Aceh Utara Pengajar Muda harus menempuh waktu sekitar 10 jam dihitung dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari Cengkareng, mereka harus melakukan penerbangan ke Medan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Setelah itu, mereka harus menempuh perjalanan darat sekitar 7-8 jam menuju lokasi. Daerah-daerah lain pun tak kalah menantang. Di Bengkalis, program kerja Pengajar Muda salah satunya di Pulau Rupat. Pulau ini terletak di Selat Malaka dan harus ditempuh dari Dumai menggunakan transportasi air. Di lokasi, listrik juga biasa baru menyala pada pukul 18.00. Itu pun hanya menyala selama empat jam, sampai pukul 22.00. Para Pengajar Muda memberikan pelayanan setara untuk semua, tanpa membedakan suku dan agama. Di Kabupaten Bengkalis, masyarakatnya sangat beragam dan mereka mendapat pengajaran yang sama. Ada Suku Melayu, Tionghoa, Jawa, dan lainnya. Agamanya pun beragam mulai dari Islam, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Apa yang dilakukan Anies Baswedan dengan mengirimkan Pengajar Muda di berbagai daerah di Sumatera dan juga Indonesia, merupakan upaya untuk ikut mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga upaya tersebut terus berlanjut dan berkembang, sehingga upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan Undang-undang Dasar bisa diwujudkan. (*)
Kepercayaan Publik ke Polri Mulai Membaik, LaNyalla Minta Kapolri Jangan Kendor Bersih-bersih
Jakarta, FNN – Indikator Politik merilis hasil survei terhadap lembaga-lembaga negara. Hasil survei menunjukkan kepercayaan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menguat dalam dua bulan terakhir. Atas hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Polri untuk menjaga kepercayaan publik. “Tentu ini indikator yang baik. Oleh karenanya, Polri harus betul-betul menjaga kepercayaan publik. Harus terus istiqomah bersih-bersih. Jangan kendor terus memperbaiki dan mempertahankan citra Polri,” kata LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu meminta Polri terus berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki citra. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar pencitraan belaka. “Tugas dan fungsi Polri itu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Ini yang harus benar-benar dibumikan. Presisi harus tetap ditegakkan,” ingat LaNyalla. Polisi, lanjut LaNyalla, harus betul-betul hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, LaNyalla berharap agar kasus-kasus yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat tak boleh terulang kembali. “Komitmen itu harus ditanamkan. Polri harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Tak boleh lagi citra negatif sebelumnya terulang. Sudah harus ditinggalkan,” tegas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla juga mengucapkan selamat kepada TNI yang mendapat kepercayaan tertinggi dari publik. LaNyalla meminta agar prestasi tersebut terus dipertahankan. “Ini modal yang penting bagi TNI, karena prajurit Sapta Marga itu lahir dari rahim rakyat,” tegas LaNyalla. Pun halnya dengan lembaganya sendiri, DPD RI yang mendapat raihan 68,7%. LaNyalla berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai saluran aspirasi masyarakat. “Saya sebagai Ketua DPD RI berkomitmen terhadap hal tersebut,” ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik, citra Polri membaik dalam dua bulan terakhir. Survei Indikator Politik dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada Februari 2022, kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 75,2%. Selanjutnya pada April 2022 77,3%, Juni 2022 62,6%, lalu anjlok di Agustus 2022 dengan angka 54,4% dan mulai membaik di November 2022 60,5%. Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, TNI menjadi paling teratas dengan raihan 93,4%. Selanjutnya Presiden 88%, Kejagung 77,4%, KPK 72,6, DPD RI 68,7%, DPR 64,5%, Polri 60,5% dan partai politik 54,7%. (mth/*)
Reuni 212, Panitia Cerdas danTaktis, Sengaja Tidak Mengundang Anies, Tahu Akan Dijebak
Jakarta, FNN - Hari ini, 2 Desember 2022, adalah hari ulang tahun Gerakan 212 yang secara rutin diadakan sejak gerakan tersebut dilakukan. Kali acara ulang tahun 212 diadakan di Masjid Attin, Taman Mini Indonesia Indah. Acara sudah mulai dilaksanakan sejak dini hari, dimulai dengan shalat tahajud. Hari ini pula, Anies Baswedan, capres dari partai Nasdem, mulai melakukan kunjungannya ke Banda Aceh, dan salah satu agendanya tentu sholat Jumat karena ini hari Jumat. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas dua acara tersebut bersama Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (02/12/22). Rocky Gerung yang saat ini kebetulan sedang berada di Nepal dan baru turun dari pegunungan-pegunungan sekitar Himalaya. Jadi beliau sedang berada dalam ketinggian sehingga bisa melihatnya dengan Helicopter View. Mengomentari dua acara terpisah di atas, Rocky mengatakan, “Ya, kalau saya lihat dari Helicopter View atau Bird Eye View, dengan mudah terlihat bahwa terhubung antara Masjid Attin dan Masjid Baiturahman karena itu dua kualitas yang menghendaki perubahan.” Menurut Rocky, tidak ada cara lain selain sinyal-sinyal politik Islam. “Tapi justru itu yang sedang dijebakkan pada Anies supaya Anies hanya diingat sebagai orang yang massanya hanya di sekitar masjid. Tetapi orang lupa bahwa pintu masuk Islam adalah pintu masuk strategis untuk mempersoalkan ketidakadilan.” Jadi, lanjut Rocky, itu memang yang orang harapkan dari Anies. Tidak mungkin Anies datang sebagai agen kapitalis. Anies pasti datang dengan agen keadilan. Karena Anies secara kultural dekat dengan muslim politik maka pasti orang akan menduga Anies hanya bisa bermain politik Islam. Padahal, ini bukan Anies yang bermain politik Islam, tapi pemerintah yang takut Anies diasuh oleh Islam. Semua capres pastu butuh suara Islam yang mayoritas. “Jadi, terlihat bahwa ini peristiwa yang akan berlanjut karena istana kehilangan caea untuk bermain cantik,” ujar Rocky. Kalau Anies beredar di Masjid Baiturahman dan 212 di Masjid Attin, menurut Rocky, Ganjar buat acara saja di mana. Di satu sisi kita bisa membayangkan bahwa orang selalu menunggu Anies tiba, sementara di sisi lain orang menunggu Ganjar membagi amplop. Ini berbeda sekali, karena sudah dibiasakan bahwa kelompok Jokowi kalau membuat acara megah dan mewah lalu pulangnya mendapat uang. Apakah yang mendapat uang itu akan memilih Ganjar sedangkan mereka mobilisasi, bukan partisipasi. Ganjar menggunakan politik mobilisasi, dan politik ini membuat tiang-tiang negara patah dan ambruk. Sedangkan Anies paham bahwa dia mesti mengembalikan manfaat dari politik partisipasi. Menurut Rocky, kita tetapi ingin melihat permainan politik ini ujungnya apa: ketakutan Pak Jokowi, kecemasan Ganjar, dansangat mungkin PDIP juga mengatakan kalau begitu Anies saja yang kita dukung karena Ganjar dan Pak Jokowi tidak tunduk pada partai. Semua bisa terjadi. “Dan itu yang kita anggap bahwa karena ambisi satu orang maka potensi seperti Anies atau siapapun akan dijegal,” ujar Rocky. Tetapi, sekarang bolanya ada pada Nasdem, mau membela Anies atau tidak. Tetapi, kalau Nasdem tidak bisa membela Anies, “Bola salju Anies sudah bergulir, tidak mungkin lagi dicegah dengan alasan apa pun,” tegas Rocky. Publik sudah menginginkan parameter baru untuk menginginkan perubahan dan membuat kontras kebijakan dengan Presiden Jokowi, lanjut Rocky. Dan itulah yang disebut demokrasi, karena demokrasi adalah berubah dari kontras satu ke kontras lain. Ditanya mengenai tentang arti reuni 212 di tahun politik, di mana panitia tidak mengundang Anies Baswedan, tapi orang tetap menilai bahwa ini satu kekuatan yang harus diperhitungkan dan mungkin suatu saat akan menyatu kembali dengan Anies Baswedan, Rocky mengatakan, “Saya kira itu satu strategi yang sangat cantik dengan tidak mengundang Anies Baswedan. Tidak mengundang artinya secara eksplisit mengatakan bahwa Anies adalah presiden kita. Anies adalah faktor atau dikatakan secara terbalik bahwa demi masa depan Anies maka tidak mengundang Anies.” Menurut Rocky, semakin Anies tidak diundang, semakin 212 berkualitas karena mereka paham bahwa begitu dimasukkan ke 212 maka politik identitas dicapkan lagi padaAnies. “Jadi, 212 betul-betul sudah pinter, dulu juga sudah pinter, sekarang karena dia harus zig zag maka semakin pintar,” tegasnya. 212 sangat taktis, sangat teknikal sekarang karena dia tahu dia akan dijebak. Itulah akibatnya kalau kekuasaan tidak mengerti cara berpolitik yang taktis, pamer kekuasaan dari G20 sampai GBK, sementara rakyat menunggu event-event kecil dengan Anies. (sof)
Demi Investor, Rencana Revisi UU IKN Diharap Tak Tabrak UU Agraria
Jakarta, FNN – Rencana revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diajukan pemerintah ke DPR RI menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, keputusan merevisi UU IKN, dimana salah satunya untuk mengubah status tanah hak pakai/guna menjadi hak milik harus dikaji mendalam. Jangan lantas membuat negara menjadi penjual tanah. Apalagi menabrak UU Pokok Agraria. “Setahu saya, merujuk hukum agraria, lahan negara tidak bisa dijual kepada swasta atau perseorangan atau pihak lain, apalagi orang asing,” tutur LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan, dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setidaknya ada dua makna dalam urusan tanah milik negara. Yakni, dikuasai negara dan belum ada hak atas tanah apapun, serta tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan hak atas tanah tertentu, seperti hak pakai selama digunakan atau hak pengelolaan. “Kedua jenis lahan tersebut tak bisa dijual begitu saja oleh negara, kecuali melalui tahapan pengalihan aset negara. Dan itu harus mendapat persetujuan legislatif,” sebutnya. Jadi, imbuhnya, pemerintah harus cermat dalam membuat sebuah kebijakan, termasuk mengenai UU IKN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan negara. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa alasan revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor. Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan. “Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana,” kata Suharso Monoarfa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022. (mth/*)
Sudah Cukup Bukti, Polda Metro Jaya Diminta Segera Tetapkan RSO sebagai Tersangka
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm meminta agar Polda Metro Jaya memperhatikan kasus investasi bodong di Fismondev. “Kasus Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari jalan 3 tahun sudah naik sidik namun belum juga ada penetapan tersangka. Padahal tahap sidik itu menentukan siapa tersangkanya. Alat bukti sudah lengkap, bukti bilyet dan keterangan saksi sudah lengkap. Seharusnya mudah bagi penyidik untuk menetapkan Raja Sapta Oktohari (RSO) sebagai Tersangka,” rilis LQ Jumat (2/12/2022). “Video RSO membujuk para korban juga sudah viral di YouTube dan media sosial. Kami harap polisi bisa improvisasi sehingga masyarakat menilai ada perbaikan di tubuh Polri,” ungkap Sukrich, SH dari LQ Indonesia Lawfirm sebagai pelapor LP Mahkota, dalam rilis. LP Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari memakan korban kurang lebih 6.000 orang dan dana yang terkumpul sekitar Rp 7.5 triliun. Modusnya seolah menjual MTN Medium Term Note dengan bunga di atas bunga bank. Namun, ketika jatuh tempo, modal dan bunga tidak diberikan. Mengetahui Mahkota bermasalah RSO langsung turun dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Hamdriyanto yang diduga hanyalah bemper. “Saya rasa penyidik cerdas, mereka seharusnya tahu itu. Tergantung apakah masih ada hati nurani di Fismondev Polda Metro Jaya untuk membantu korban atau tidak? Ahli pidana juga sudah dengan gamblang menyatakan ada unsur pidana dalam kasus ini,” katanya. “Pihak Mahkota ketika dikonfirmasi beralasan bahwa kasus tersebut adalah keperdataan karena sudah ada perdamaian di PKPU atau homologasi. \"Sudah ada perdamaian dalam PKPU, pidana harusnya gugur,” lanjutnya. Hal ini dibantah tegas oleh LQ Indonesia Lawfirm. “Dalam kasus Indosurya, Fikasa, dan Koperasi Millenium yang ditangani Fismondev Polda Metro Jaya, juga sama ada homologasi dan pidana tetap bisa lanjut. Pidana dan perdata bisa jalan bersamaan. Bahkan, dalam kasus Millenium, para tersangka sudah di vonis penjara 14 tahun pidana, walau ada homologasi,” jelas Kuasa Hukum LQ. “Ini yang menangani penyidik yang sama Dicky Satrio dan unit serta Subdit yang sama. Akan sangat janggal apabila ada perbedaan penanganan dan hasil. Penyidik tahu PKPU tidak menghentikan pidana, bahkan ganti rugi tidak menghentikan pidana itu diatur dalam KUHAP,” jelasnya LQ mengimbau agar penyidik dan para perwira Fismondev mau menjalankan proses hukum secara benar dan tidak erlu ragu memproses Raja Sapta Oktohari walau dirinya adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan anak 0sman Sapta Odang, Ketum Partai Hanura. “Ingat semua sama dimata hukum, sesuai prinsip Equality before the law,” katanya. LQ Indonesia Lawfirm akan terus mengawal kasus Mahkota walau ada pencabutan kuasa dari sebagian kecil korban. Mayoritas korban masih mau proses hukum berjalan. (mth/*)
Jokowi Tersesat di Fatamorgana Lautan Massa Gelora Bung Karno
Jakarta, FNN - Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat mungkinn masih mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Gelora Bung Karno (GBK) dalam acara Nusantara Bersatu, Sabtu, 26 November 2022, lalu. Fenomena pertemuan antara Presiden Jokowi dan para relawannya tersebut juga dampak-dampaknya, masih menjadi trending topic di media sosial. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dan memahami apa sesungguhnya yang terjadi GBK, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (02/12/22). Kalau kita mundur ke belakang, beberapa hari sebelum acara Nusantara Bersatu berlangsung, di media sosial sudah beredar flyer relawan Pak Jokowi untuk bergabung dalam sebuah acara yang diberi nama Gerakan Nusantara Bersatu. Ada dua flyer yang beredar yang diberi judul Presiden Memanggil. Kita tentu bertanya-tanya, untuk apa Jokowi mengumpulkan massa relawannya menjelang akhir massa jabatannya. Apalagi dalam acara tersebut Pak Jokowi berpidato layaknya kampanye. Mestinya, sebagai presiden yang hampir habis masa jabatannya, dia tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti kampanye. Mestinya Pak Jokowi fokus saja pada janji-janji kampanyenya dulu, yang sampai saat ini belum dipenuhi. Apalagi ditambah dengan dampak pandemi. Jadi pekerjaan rumah Pak Jokowi masih sangat besar sehingga mestinya tidak ada waktu lagi untuk memikirkan kampanye. “Tetapi, alih-alih fokus menunaikan janjinya selama dua periode ini, Pak Jokowi terkesan masih berkampanye dan kelihatan sekali bahwa beliau sedang berjuang, atau setidaknya memikirkan bagaimana memperpanjang masa jabatannya,” ujar Hersu. Soal inilah yang mengundang keributan yang tidak perlu, bahkan muncul pro- kontra-, termasuk dengan partai-partai pendukungnya sendiri, yang menolak upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Yang paling terasa adalah ketegangann yang muncul antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang notabene figur yang membesarkan Jokowi. Jokowi pun mengakui bahwa Ibu Megawati seperti ibunya sendiri. Kembali pada peristiwa yang terjadi di GBK, banyak pengamat yang awalnya menduga bahwa gerakan massa di GBK itu merupakan proses penggalangan massa untuk menghidupkan kembali upaya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Seperti diketahui bahwa beberapa acara sebelumnya, terutama Munas Hipmi di Solo, juga mengisyaratkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatnnya. “Jadi, tidak berlebihan kalau banyak yang berkesimpulan bahwa pengumpulan massa di GBK adalah bagian dari orkestrasi besar dari show of force bahwa rakyat menghendaki Jokowi untuk kembali memperpanjan masa jabatannya.” Kesimpulan itu dipertegas dengan banyaknya spanduk dan poster yang dibawa peserta yel-yel peserta di GBK yang meneriakkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Masalahnya, bagaimana caranya? Bila melalui proses amandemen politik di MPR, pintunya sudah tertutup, bahkan PDIP sekalipun, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh ‘penumpang gelap’. Apa benar tujuan pengumpulan massa di GBK adalah memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi? Hersu mengatakan bahwa sepertinya saat ini kita mendapat titik terang jawabannya bahwa tujuan pengumpulan massa di GBK bukan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Itu sasaran jangka panjang. Ada sasaran jangka pendek yang ingin dicapai oleh para inisiator gerakan Nusantara Bersatu, yaitu untuk menghibur Pak Jokowi yang sedang gundah gulana karena sudah merasa ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan para pendukungnya, juga parpol-parpol pendukung pemerintah. Yang paling mencolok adalah Nasdem, yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden dan penolakan PDIP terhadap gagasan memperpanjang masa jabatan. Padahal, Anies Baswedan adalah tokoh yang sudah lama diawasi Jokowi agar jangan sampai masuk bursa pencapresan. Dugaan bahwa pengumpulan massa di GBK bukan dengan tujuan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi terlihat dari aktor maupun penyelenggara yang hadir dalam acara tersebut. Ketua panitianya adalah Aminuddin Ma’aruf dan Ketua Steering Comittee Arsjad Rasjid (Ketua Kadin). Sedangkan aktor utama perpanjangan masa jabatan adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Bahlil Lahadalia. Mereka tidak tampak dalam acara tersebut. Pentolan relawan Jokowi seperti ketua Projo pun tidak hadir. Pendiri relawan buruh sahabat Jokowi juga tidak hadir. Sedangkan para buzzer hadir, ini terliat dari cuitan mereka di twitter. Belakangan, kita juga dihebaohkan oleh relawan yang hadir, yaitu dalam video kontroversialnya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan di GBK dilakukann oleh faksi yang berbeda dengan orang yang selama ini berjuang memperpanjang masa jabatan. Meski demikian, tidak berarti bahwa mereka yang hadir di GBK tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. (ida)
Ungkapan Benny Relawan Jokowi, Potret Aksi Menuju Negara Fasis
Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis REKAMAN dialog antara Benny Ramdhani, Relawan Jokowi, yang juga mantan Aktivis 98 yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11/2022), menuai banyak cemohan, bahkan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi mereaksi keras tindakan fasisme yang mengatasnamakan relawan. Menurut Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto gerakan relawan yang mengatas namakan diri “Gerakan Nusantara Bersatu” itu hanya ingin mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi Presiden. “Akibatnya kehebatan Jokowi yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022). Hasto pun memperingatkan orang-orang di lingkaran dekat Jokowi agar tidak melakukan sesuatu dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Menurut dia, tindakan relawan yang menggelar acara di GBK menjadi pelajaran politik yang penting. Hasto terutama mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat. Namun, dia tak mengungkap maksud pernyataannya tersebut. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” katanya. Bila melihat bagaimana gegap gempitanya acara tersebut, bisa ditangkap bahwa antara yang dilakukan oleh relawan dan apa yang dimaui oleh Jokowi mempuyai magnet yang sama. Artinya, bahwa sejatinya Jokowi memang menghendaki adanya acara tersebut sebagai bagian “show off force”. Pernyataan Benny sebetulnya mewakili perasaan Jokowi, bahwa mereka sebagai penguasa, pemenang dan dalam jumlah besar, sehingga mereka yang berseberangan dianggap sebagai lawan dan tidak boleh melakukan upaya kritik dan koreksi apapun terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap bahwa pemerintah selalu benar, dan yang berbeda pandangan selalu salah. Perasaan menang dan besar itulah yang membuat “relawan Jokowi” berusaha menjilat-jilat Jokowi karena takut akan kehilangan sesuatu yang melekat pada dirinya akibat kekuasaan yang ada pada Jokowi. Apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini mengingatkan kita pada gerakan yang dilakukan oleh diktator Italia Benito Mussolini masih disebut kejam. Rezim fasis yang ia dirikan pada tahun 1921 dengan cepat naik ke kekuasaan di Italia pasca-Perang Dunia I. Secara khusus, mengubah undang-undang dan prosedur pemilu Italia, membuat cengkeraman Mussolini semakin kuat di negara itu selama lebih dari lima belas tahun. Sejauh mana Mussolini akan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendalinya dan juga untuk membantu sesama pemimpin fasis yang baru muncul, Adolf Hitler, untuk mendominasi seluruh Eropa, menjadikan tindakannya tidak masuk akal. Dari eksekusi lawan politik hingga metode genosida yang dia perintahkan terhadap orang-orang di banyak negara, Mussolini layak disematkan dalam sejarah sebagai salah satu diktator paling jahat. Apa yang terjadi saat ini menjelang transisi demokrasi dengan memilih presiden tahun 2024, nampaknya harus sejalan dengan kemauannya. Siapapun yang tidak sejalan layak dihambat dan dihabisi. Apa yang dilakukan Jokowi dengan memunculkan kriteria yang tidak satupun sesuai dengan lawan politiknya adalah bagian dari pembunuhan karakter dan kebencian yang diumbar. Ditambah lagi orang-orang yang menjadi kaki tangannya, diusahakan untuk menghabisi apapun karya sepak terjang lawan politik yang tidak dikehendaki dengan cara menghapus jejak karyanya atau menghambat upaya-upaya keterpilihan lawan politik. Hal inilah yang dialami Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang tidak dikehendaki Istana. Padahal yang digadang sebagai calon bukan hanya Anies, tapi Anies lah yang selalu dijadikan sasaran permusuhan, tuduhan dan fitnah tentang intoleransi, politik identitas, dan segala macam kebohongan mereka yang sejatinya adalah bentuk dari ketakutannya akan kehilangan kekuasaan dan sesuatu yang menghidupi dirinya dari menjilat kekuasaan. Upaya menghabisi Anies pun dilakukan secara sistematis melalui tangan- tangan kekuasaan yang menjadi kepanjangannya. Menghapus jejak karya Anies di Jakarta yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Heru adalah salah satu upaya, belum lagi safari Anies ke daerah dihambat, dengan melarang Anies berkunjung, mencabut izin kedatangan Anies ke daerah sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Riau. Perilaku seperti itu sejatinya menodai demokrasi yang sudah diperjuangkan melalui aksi Reformasi 98. Sehingga, kalau aksi fasisme mengatas namakan Aktivis 98, maka perlu dipertanyakan keberadaannya atau komitmennya guna membangun demokrasi di negeri Pancasila ini. Demokrasi harus terus disuarakan dan diperjuangkan di tengah-tengah upaya fasis yang sedang dipertontonkan. Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Tegakkan demokrasi dan lawan upaya-upaya fasis yang menganggap berbeda pendapat adalah musuh dan harus dihabisi. Surabaya, 2 Desember 2022. (*)
Untuk Mengantisipasi Kejahatan Lintas Negara, Imigrasi Menyiapkan 10 Kapal Patroli
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI akan menyiapkan 10 unit kapal patroli baru pada tahun 2023 sebagai upaya mengantisipasi kejahatan lintas negara. \"Salah satu fungsi imigrasi sebagai penegak hukum menuntut ketersediaan kapal patroli yang memadai guna mengawasi potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan penyelundupan manusia,\" kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Widodo mengatakan selama ini banyak \"jalan tikus\" di wilayah laut yang disalahgunakan untuk kejahatan lintas negara misalnya perdagangan dan penyelundupan manusia. Sementara itu, kantor-kantor imigrasi yang memiliki wilayah laut belum dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan optimal karena terkendala sarana dan prasarana seperti kapal patroli. \"Akhirnya, kantor imigrasi hanya menggunakan anggaran sewa kapal yang terbatas,\" ujar dia. Pengadaan kapal patroli tersebut cukup memungkinkan dengan adanya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022 yang signifikan yakni mencapai Rp4 triliun. Selain optimalisasi pelayanan keimigrasian, PNBP juga harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna pengawasan serta penegakan hukum. \"Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal, untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepulauan Riau fokus di pengawasan juga dibutuhkan,\" jelas Widodo.Sebagai contoh, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Kepulauan Riau hanya memiliki lima unit kapal dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu pengadaan kapal patroli pada 2023 dibutuhkan untuk mendukung kinerja keimigrasian. (ida/ANTARA)
POPULER
