ALL CATEGORY
BMKG Prakiraan Hujan Ringan Hingga Lebat Guyur Kota Besar di Indonesia
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Selasa.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, di Jakarta, prakiraan cuaca di Pulau Sumatera umumnya berawan seperti di Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, Padang, Banda Aceh, dan Tanjungpinang.Sedangkan hujan lebat diprakirakan melanda Bandarlampung, serta waspadai potensi hujan disertai petir di Pekanbaru. Jambi dan Medan diprediksi hujan dengan intensitas ringan.Beranjak ke Pulau Jawa, Kota Serang, Jakarta, dan Bandung diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Semarang dan Yogyakarta diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Surabaya.Prakiraan cuaca di Pulau Bali dan Nusa Tenggara umumnya dilanda hujan berintensitas sedang seperti di Denpasar dan Mataram. Waspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Kupang.Prakiraan cuaca di Pulau Kalimantan umumnya hujan ringan dan sebagian berawan seperti di Pontianak dan Samarinda. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Palangkaraya.Situasi cuaca di Pulau Kalimantan diprediksi berkabut, salah satunya di Tanjung Selor. Waspadai potensi hujan disertai petir di Banjarmasin.Prakiraan cuaca di Pulau Sulawesi umumnya diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang di Gorontalo, Makassar, Mamuju, dan Kendari.Sementara Palu di prediksi berawan, Manado diprediksi berawan tebal, sedangkan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Mamuju dan Kendari.Prakiraan cuaca di sisi timur Indonesia seperti Ambon diprediksi berawan tebal, sedangkan Ternate, Manokwari, Jayapura, diprediksi hujan dengan intensitas ringan. (mth/Antara)
Lewati Perairan Somalia, Satgas MTF XXVIII-N/UNIFIL Laksanakan Siaga Jaga Perang
Jakarta, FNN – Guna menjaga combat instinct dan melaksanakan self awareness prajurit, personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL dengan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 tingkatkan kewaspadaan kala berlayar melalui Teluk Aden, Somalia dalam perjalanan menuju ke Port Said, Mesir, Jumat (23/12/2022). Mekanisme yang diterapkan dalam peran jaga perang tersebut, prajurit melaksanakan jaga diatur dalam waktu tertentu dengan pusat komando berada di ruang Pusat Informasi Tempur (PIT). Prajurit KRI FKO menempati pos tempur masing masing serta ditugaskan Sniper dari personel Kopaska. Tidak lupa, para prajurit juga dilengkapi dengan senjata, magazen terisi amunisi tajam, rompi anti peluru, dan helm tempur selama peran jaga perang berlangsung. Komandan KRI FKO-368 selaku Komandan Satgas (Dansatgas) MTF TNI Konga XXVIII-N Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengungkapkan bahwa pemberlakuan peran jaga perang haruslah dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesigapan yang tinggi, juga dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. “Umumnya para perompak akan mencari dan menilai sasarannya pada siang hari serta melaksanakan serangan pada malam hari. Saat melintas Selatan Aden Harbor hingga memasuki Selat Bab el Mandep teridentifikasi 31 Speed Boat yang masing-masing diawaki 7 hingga 9 personel. Kita harus siap merespon segala kemungkinan terburuk,” imbuh Letkol John David Nalasakti Sondakh. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang saat ini menjabat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen terlibat aktif dalam setiap upaya perdamaian dunia, sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.ebagai wujud peningkatan pembangunan kekuatan dan peran diplomasi, TNI AL selalu terlibat aktif dalam setiap event internasional dengan menugaskan asset serta personel, sebagai bentuk kesetaraan TNI AL dengan Angkatan Laut negara negara maju di dunia. Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL yang juga onboard Heli Panther HS-1306 Puspenerbal terdiri dari 102 personel awak kapal, 9 personel Pilot dan Crew Heli, perwira kesehatan, perwira intelijen, perwira psikologi, perwira penerangan, perwira hukum, Kopaska dan penyelam masing-masing 1 personel. (mth/*)
Yang Pantas Diselamatkan Itu Demokrasi Pancasila, Bukan Demokrasi Liberal
Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETIKA narasi mulai bergulir dan deras nya keinginan rakyat kembali ke UUD 1945 .arti nya demokrasi liberal sudah saatnya diakhiri, sebab kerusakan Negara Bangsa sudah semakin dititik nadir. Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung sama artinya memperkokoh sistem oligarki. Bahkan narasi narasi ancaman jika pemilu diundur ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal. Padahal perubahan itu yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kembali sebagai dasar berbangsa dan bernegara .kembali pada jati diri bangsa yang oleh pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi. Padahal musyawarah perwakilan itu lebih beartabat dari pada demokrasi banyak-banyakan suara kalah menang pertarungan dengan menghalalkan segala cara. Perdebatan terus berlangsung dan kasak kusuk partai politik sudah mulai menghidupkan mesin partai nya untuk berebut kenikmatan kue kekuasaan pada tahun 2024. Koalisi-koalisi mulai dibentuk strategi mengatur kekuatan mulai melontarkan hal-hal yang kadang tidak masuk akal pokoknya waton saja tanpa mampu melihat Indonesia itu apa dan bagaimana. Isu politik identitas mulai keluar dari mulut ketua partai politik tanpa mampu mengaca padahal diri nya adalah bagian dari politik identitas skema dan arah isu politik identitas sudah jelas bagian dari Islamophobia. Jejak sejarah ingin mereka hapus tetapi mereka lupa Indonesia dibentuk oleh berbagai macam Identitas, Suku, Ras, Agama, Golongan dan adat istiadat. Berakar dari berbagai macam identitas itulah melahirkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk mempersatukan Identitas yang bermacam-macam itu. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 bangsa Indonesia ini seakan sudah tercerabut dari akar ke Indonesia-annya, aliran pemikiran yang penuh makna tentang negara Indonesia diganti dengan Indonesia yang tanpa makna, dari Indonesia dengan sistem yang terbaik diganti dengan sistem Indonesia yang terburuk. Presidential Threshold 20 % adalah sebuah instrumen untuk membatasi masuk nya calon pemimpin yang terbaik ,Indonesia tidak boleh dipimpin oleh orang orang yang terbaik tetapi Indonesia harus dipimpin oleh orang orang yang bisa melayani kepentingan oligarki. Oleh sebab itu telah dibuang sistem terbaik didalam UUD 1945. Sistem MPR dengan demokrasi konsensus yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dengan Permusyawaratan perwakilan diganti dengan demokrasi semua yang serba mahal dan bandar bandar demokrasi yang serba pecitraan dan uang untuk membeli suara rakyat dan geser menggeser caleg tentu saja serba transaksi uang. Pemilu tahun 2019 telah mengorbankan nyawa petugas KPPS sebanyak hampir 800 orang dan biayayah yang sangat besar. Kecurangan dan kebohongan bagisn dari strategi demokrasi liberal. Sebetulnya apa demokrasi itu? Apa masih demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai keinginan rakyat? Diganti dengan demokrasi dari oligarki, oleh ketua partai politik, dan untuk oligarki. Sistem musyawarah perwakilan diganti dengan demokrasi post thrud. Fenomena kebohongan yang dilakukan terus menerus akan menjadi pembenaran hal tersebut dinamakan post-truth dan istilah tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Steve Tesich melalui esainya pada harian The Nation tahun 1992. Frasa post-truth awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperbutkan kursi parlemen dan/atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut post-truth politics. Era post-truth dapat disebut sebagai pergerseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini dan buzer-buzer Pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa semakin tipis pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Secara sederhana, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Cara menanggulangi post-truth dapat dilakukan melalui literasi digital ke masyarakat luas. Praktik politik di Indonesia dengan pilpres, pileg langsung telah mempraktikan post truth sehingga munculnya buzer-buzer untuk membangun opini yang terus di gencarkan melalui media sosial membuat rakyat tidak bisa lagi melihat kebenaran. Demokrasi itu sebetulnya hanya alat bukan tujuan. Apakah demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi? Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 itu sama arti nya mengganti yang baik dengan yang buruk. Dengan dasar negara Pancasila dan bangsa Indonesia mempunyai bermacam- macam suku, adat istiadat, berbagai macam Agama, berbagai golongan maka the Founding Fathers adalah manusia terpilih yang mempunyai pemikiran melampaui jamannya. Tidak memilih sistem Individu, Liberal Kapitalis dengan sistem perlementer maupun Presidenseil, tetapi menciptakan sendiri sistem MPR dengan Permusyawaratan perwakilan adalah demokrasi konsensus yang bisa dikatakan demokrasi bermartabat dengan derajat yang tinggi. Menariknya, pemikiran founding fathers kita pada 1945 mengenai model Demokrasi Pancasila itu hampir identik dengan pemikiran demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas (1982), hampir empat dasawarsa kemudian. Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam, tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis. Arend Lijphart (1999) dalam buku nya Patternd of Democracy menjelaskan untuk mendapatkan mayoritas dukungan rakyat ada demokrasi mayoritas jika di negara itu hanya ada dua partai sedang di negara yang banyak partai maka dibutuhkan demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus-lah sebenar nya yang lebih sesuai di Indonesia seperti yang sudah digagas oleh pendiri negeri ini dengan keanggotaan MPR bukan hanya dari unsur partai politik tetapi ada utusan utusan golongan dan utusan daerah. Dengan model demokrasi konsensus maka keterlibatan partisipasi masyarakat melalui perwakilannya bisa terwujud maka konsep negara semua untuk semua dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud, dan kebhinekaan bangsa ini akan terwakili. Sistem kekeluargaan ini dianggap oleh the Founding Fathers sangat sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa Indonesia . Ironisnya, kita buang sistem yang baik ini, dan diganti dengan demokrasi banyak-banyakan suara, kalah-menang pertarungan yang lebih buruk dari demokrasi konsensus. Demokrasi terpimpin menurut istilah UUD 1945 ialah “Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi terpimpin bukanlah diktatur ,beda dengan sentralisme,dan sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang dijalankan model pilkada, pilpres, pilsung saat ini. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan ,yang meliputi bidang-bidang politik, Ekonomi, Sosial, Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tetapi demokrasi semu sekarang ini dijalankan , malah jadi juru pawang menangkal masuknya sumberdaya manusia terbaik bangsa ke dalam tatanan politik. Bukannya menyaring dan merekrut orang-orang terbaik bangsa masuk ke dalam tatanan politik. Dengan begitu hanya pemimpin yang diinginkan oleh kepentingan oligarki saja Yanga boleh ikut. Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Apakah kebodohan ini akan terus kita lanjutkan? Kesadaran kita berbangsa dan bernegara harus berani merobah tatanan yang salah ini kembali pada demokrasi musyawarah mufakat selamatkan Indonesia dari oligarkinya. (*)
Tafsir Kupas Gambar Hewan di Tubuh Jokowi pada Karikatur di The Week Magazine
Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Oleh: Jliteng Suparman, Budayawan dari Solo KODOK simbol karakter ke atas menjilat ke bawah menginjak. Karakter kodok seperti itulah yang kini sudah menjadi budaya perilaku di lingkungan rezim pemerintahan Joko Widodo. Orang meniadakan pasal malu walau harus melakukan tindakan yang rendah dan hina, untuk menjilat atasan demi kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya pada bawahan atau kepada rakyat tidak ada kata sungkan untuk melakukan tindakan represif, bahkan hingga membunuh demi mengamankan posisi dan kepentingan. Kodok memang menjadi ajimat utama bagi Jokowi. Tuah atau pengaruhnya membuat banyak orang agar berperilaku seperti itu. Laba-laba itu adalah hewan yang mencari mangsa dengan memasang jerat. Sebagaimana perilaku politik Jokowi. Pembiaran merajalelanya korupsi dan tindakan pelanggaran lain oleh hampir seluruh pejabat negara, bukan tanpa maksud. Demikian pula bagi-bagi posisi komisaris dan lain-lain. Semua itu merupakan jaring laba-laba untuk menjerat agar orang menjadi tunduk dan takluk. Kalajengking, hewan yang suka tinggal bersembunyi di celah-celah lembabnya dan kotor, seperti di bawah bebatuan, di celah-celah dinding, dan sebagainya. Jika ada gerak yang membuatnya terkejut atau merasa terancam maka ia akan mematukkan ekornya dan mengeluarkan bisa. Lembab dan kotor lambang kondisi kemiskinan. Simbol-simbol kondisi itu dipakai oleh Jokowi sebagai citra diri. Pemimpin berasal dari kalangan rakyat bawah, rendah hati, sederhana, merakyat dan lain-lain. Kala persembunyian, kamuflase, kepalsuannya terbongkar hingga mengancam posisinya, dia akan menjadi sangat jahat dan keji. Perilaku demikian mewabah di lingkungan rezim. Maka pada rezim Jokowi ini kriminalisasi, pembunuhan, pembantaian kepada kalangan lemah ataupun kalangan bawah menjadi identitasnya. Makan ulat dan belatung. Ulat hewan pemakan tumbuhan dan buah-buahan, belatung pemakan bangkai. Perpaduan keduanya menjadi simbol keserakahan yang luar biasa. Ibarat kata yang kaya dirampok, yang miskin diperas. Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Disamping itu di karikatur tersebut Jokowi pakai rompi merah. Saya kira itu juga bukan tanpa maksud... tafsirnya? Terserah Anda... hehehe. Demikianlah. (*)
Sidang Pemeriksaan Saksi: Menunggu Kehadiran Saksi Pelapor Dodo Baidlowi dan Saksi Korban Joko Widodo
Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Oleh : Ahmad Khozinudin, SH, Ketua Tim Advokasi Gus Nur & Bambang Tri Mulyono HARI ini (Selasa, 27/12) adalah sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Pada sidang yang lalu, JPU menyatakan akan menghadirkan 5 orang saksi. Penulis saat menulis artikel ini telah berada di sekitar PN Surakarta. Penulis dengan sejumlah tim advokasi Gus Nur dari Solo, akan kembali bersidang dengan menghadirkan Terdakwa secara offline, untuk agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sidang yang lalu (29/12), kami tim Penasehat Hukum sudah meminta kepada JPU melalui majelis hakim, agar saksi Dodo Baidlowi selaku pelapor dalam perkara ini dihadirkan diawal pemeriksaan. Kami tak ingin, pengalaman Gus Nur saat dilaporkan Banser NU pada kasus sebelumnya tidak terulang. Gus Nur sudah pernah masuk penjara dengan vonis 10 bulan, karena laporan Banser NU. Saat itu, saksi pelapor dan korban ada Yaqut Cholil Qoumas (saat ini pejabat Menag) dan Sa\'id Aqil Shiroj (dahulu Ketum PBNU). Pasalnya, Gus Nur dianggap mencemarkan Banser dan NU melalui unggahan video di kanal Youtube yang potongan videonya beredar di berbagai sosial media. Dalam berkas perkara, ada BAP atas nama saksi Yaqut Cholil Choumas dan saksi Said Aqil Shiroj. Keduanya diperiksa dan diambil keterangannya di tingkat kepolisian. Hanya hingga putusan, dua saksi ini tidak pernah diambil keterangannya di persidangan. Padahal, menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 27 KUHAP). Lebih spesifik dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka semestinya tidak terbukti unsur pencemaran terhadap Banser maupun NU karena pencemaran adalah delik aduan. Karena keterangan Saksi Yaqut Cholil Choumas dan Saksi Said Aqil Shiraj tidak dinyatakan di pengadilan. Namun, anehnya Gus Nur tetap divonis 10 bulan penjara. Dalam kasus Mubahalah Ijazah palsu Jokowi ini yang dianggap menista agama, mengedarkan kabar bohong, maka saksi pelapor harus dihadirkan. Jangan sampai terulang kasus pencemaran Banser NU, tapi saksi pelapor dan sebagai korbannya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lebih dari sekedar itu, selain saksi pelapor Dodo Baidlowi maka saksi Saudara Joko Widodo juga harus dihadirkan. Karena konten Mubahalah Gus Nur adalah terkait keterangan Bambang Tri Mulyono yang meyakini ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo palsu. Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Yang lebih penting selain hadir di persidangan adalah Saksi Joko Widodo bisa menunjukan ijazah yang dimilikinya di hadapan persidangan, untuk memastikan Ijazah Joko Widodo asli dan Bambang Tri telah bohong soal ijazah Joko Widodo. Kalau saksi Joko Widodo tidak dihadirkan, maka tidak ada kabar bohong. Bahkan, publik berhak ikut meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo adalah palsu, sebagaimana keterangan dan keyakinan Bambang Tri Mulyono dalam Mubahalah yang dibimbing Gus Nur. (*)
Gagah-Gagahan Jokowi Versus Protes Daerah
Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEMPAT viral, ketika Presiden Joko Widodo memperingatkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba untuk berhati-hati membuat kebijakan. Karena, menurut presiden, propinsi itu dinyatakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Luar biasa, karena mencapai 27 persen. Tidak ada daerah lain di belahan dunia mana pun di masa sekarang yang mengalami pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Dengan gagahnya Presiden Jokowi mengatakan, “Hati-hati Pak Gubernur! Hati-hati Maluku Utara, hati-hati, hati-hati! Jangan main-main, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27 persen.” Presiden Jokowi juga menambahkan, “Pertumbuhan ekonomi di Malut sudah tinggi sekali. Paling tinggi di dunia. Enggak percaya? Cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27 persen.” Hal itu dikemukakan Jokowi, saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2022. Pertanyaannya: Mengapa Propinsi Malut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi begitu pesat? Meminjam istilah Jokowi: Meroket! Dan tentu saja, jawabannya: Karena menurut presiden, telah terjadi hilirisasi industri di sana. Sebab saat ini di sana telah dibangun smelter nikel. Sehingga hasil tambang bisa diolah terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi juga menyebut inflasi di Maluku Utara rendah dibanding daerah lainnya. Hanya 3,3 persen. Karena itu, beberapa survei menyebut, masyarakat Maluku Utara sebagai paling bahagia di Indonesia. Pertanyaannya lagi: Benarkah demikian? Benarkah masyarakat di Malut merupakan yang paling bahagia di Indonesia? Yang jelas, ternyata Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengeluhkan peringatan presiden itu. Karena menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Malut. “Pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakat tidak menikmati apa-apa,” ujarnya. Hal itu disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika dia bicara dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022). Seperti dilansir detikFinance, Rabu, 21 Des 2022. Meski Abdul Gani tidak mengemukakan pernyataannya itu sebagai sebuah protes keras, namun orang dapat menilai. Bahwa pernyataan presiden itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahwa masyarakat paling bahagia di Indonesia adalah masyarakat Malut adalah omong kosong. Sebab, sejumlah fakta justru memperlihatkan banyak hal yang berbeda. Jauh sekali dari apa yang diungkapkan presiden. Karena faktanya adalah sebagai berikut: Pertama, tambang nikel di Maluku Utara hanya tinggalkan kerusakan alam. Menurut catatan Walhi Maluku Utara, pertambangan nikel di Malut telah mengakibatkan hilangnya hutan alam di pulau kecil seluas 16.000 hektar itu. Hanya dalam 15 tahun terakhir. Kedua, Industri pertambangan nikel tersebut juga mencemari laut dan menyebabkan penurunan jumlah nelayan. Direktur Walhi Malut Faizal Ratuela menyebutkan, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 saja, telah terjadi penurunan jumlah nelayan secara sangat drastis. Dari 8.587 pada 2014 menjadi 3.532 orang pada 2018. Ketiga, Malut yang kondang sebagai provinsi kaya nikel, ternyata tidak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Keempat, penyebab utama ketidakmampuan mereka membeli makanan bergizi adalah karena kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, seperti dilansir malut.bps.go.id, konsumsi daging oleh Penduduk Maluku Utara sangat rendah. Hanya 0,2 persen rata-rata setiap bulannya. Kelima, prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 27, 5 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego, di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (14/9/2022). Bahkan dia menegaskan bahwa sebenarnya datanya jauh lebih tinggi. Karena, “Angka prevalensi stunting di Maluku Utara, yang tertinggi Kabupaten Taliabu, yakni sebesar 35,2 persen,” katanya. Mengapa semua ini terjadi? Tak dapat dipungkiri, karena upaya menyejahterakan rakyat tidak berjalan. Sementara, menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya, China leluasa mengangkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya. Hilirisasi tambang nikel, seperti diungkapkan presiden, sama sekali tidak terbukti. Semua karena dari hulu sampai hilir dikuasai Cina. Pemerintah daerah tak punya kuasa apa-apa. Protes Daerah Dalam beberapa waktu terakhir, aksi protes Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, terhadap Kementerian Keuangan juga tidak kalah viral. Duduk perkara Bupati Kepulauan Meranti marah-marah itu adalah karena dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dia menilai Kemenkeu tidak adil. Karena, Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti. Adil melancarkan protesnya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman. Dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Saking kesalnya dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu itu, Adil bahkan sempat melontarkan kata \"ibl**\" dan \"set**\". Sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti itu. Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022. Dari situlah, Adil kemudian mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan, harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel, dalam pembahasan APBD 2023. Sejumlah daerah yang dinyatakan kaya akan SDA, tetapi rakyatnya tetap miskin secara perlahan tapi pasti terus menggeliat. Mereka protes karena merasa dibohongi. Penyebabnya, tentu saja, bukan hanya karena DBH yang tidak adil. Tapi juga ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap upaya menyejahterakan rakyat setempat. Dalam hal ini coba perhatikan apa yang sempat dikemukakan pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu. Melalui akun YouTube-nya, dia menceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halmahera Tengah (Halteng). Di mana sekarang banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China. “Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya. Dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan HG adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar. Yang sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Tsingshan HG jadi sangat kaya. Dibiarkan mengeruk SDA Halteng begitu leluasa. Tapi sama seperti di Malut, rakyat di daerah itu tetap dibiarkan miskin. (*)
“Birahi” Hasyim Asy'ari Menodai Demokrasi
Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DEMOKRASI Indonesia menuju titik nadhir. Betapa tidak. Setelah praktik penunjukan Plt Pejabat Kepala Daerah yang dibajak oleh Mendagri Tito Karnavian dengan penunjukan langsung. Lalu, penjegalan kepada Anies Baswedan, bakal capres yang tidak dikehendaki oleh Istana dan Oligarki melalui upaya-upaya mempersulit perizinan, perilaku presiden melalui endorcing terhadap bakal capres tertentu, pembiaran kepada bakal capres tertentu yang dikehendaki meski masih menjabat sebagai kepala daerah ataupun menteri. Tafsir KPU tentang larangan kepada bakal capres, cawapres dan caleg yang mengatakan dirinya sebagai bakal capres, bakal cawapres dan caleg sebelum penetapan dan yang terakhir perilaku Ketua KPU, Hasyim Asy\'ari atas dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu (PRS), Hasnaeni Moein. Birahi yang dimaksud bukan hanya syahwat politik tapi syahwat seksual, sebagaimana dugaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy\'ari kepada Hasnaeni. Dalam kesaksiannya yang beredar viral melalui medsos, Hasnaeni menyebut bahwa ada bujuk rayu Hasyim, yaitu partainya akan diloloskannya dengan imbalan tertentu, imbalan itu berupa permintaan Hasyim supaya Hasnaeni melayani birahi seksualnya. Tampaknya Hasyim Asy\'ari tak hanya tak kuasa menahan hasrat seksualnya ketika berhadapan dengan Hasnaeni, tapi birahi politiknya juga tidak bisa ditahan, sehingga tanpa merasa bersalah dia sampaikan ke Hasnaeni bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dipersiapkan adalah Ganjar Pranowo -Erick Thohir. Tanpa beban ketika Hasnaeni ditanya di dalam video yang beredar, “Masuk nggak itu burungnya Hasyim?” “Masuklah Pak”. Itu artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan sama-sama suka. Hasyim menikmati petualangannya dan Hasnaeni juga mau karena dijanjikan partainya akan diloloskan untuk mengikuti Pemilu 2024. Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Tentu ini menodai dan mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa tahun 1998 ketika menumbangkan orde baru. Mantan aktivis 1998 yang hari ini tentu masih banyak dan masih memegang nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat dihinakan dan dilecehkan oleh persekongkolan jahat oknum KPU dan oligarki dengan mengendalikan partai politik. Tak ada kata kompromi untuk yang seperti ini, meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Wiji Thukul: Peringatan jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa; Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar; Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam; Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Surabaya, 25 Desember 2022. (*)
Putin Sebut Rusia Siap Berunding Soal Ukraina, Ukraina Meragukannya
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pihaknya membuka diri untuk berunding soal perang di Ukraina, tetapi Kiev sepertinya meragukan niat Moskow itu.Putin menyalahkan Ukraina dan para pendukungnya di Barat atas kurangnya dialog, sebuah sikap yang menurut Amerika Serikat \"dibuat-buat\" karena serangan Rusia terus berlanjut.\"Kami siap berunding dengan siapa pun yang terlibat terkait solusi yang dapat diterima, tetapi itu terserah mereka - bukan kami yang menolak negosiasi, tetapi mereka,\" kata Putin kepada televisi pemerintah Rossiya 1 dalam wawancara yang disiarkan pada Minggu.Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Putin harus kembali pada kenyataan dan mengakui bahwa Rusia tidak menginginkan perundingan.\"Rusia seorang diri menyerang Ukraina dan membunuh penduduk,\" kata Mykhailo Podolyak, penasihat Zelenskyy.\"Rusia tidak menginginkan negosiasi, tetapi berusaha menghindari tanggung jawab,\" katanya, menambahkan.Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari telah memicu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan menjadi konfrontasi terbesar Moskow-Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962.Sejauh ini belum jelas kapan perang tersebut akan berakhir.Kremlin mengatakan mereka akan berjuang sampai semua tujuannya tercapai, sementara Kiev mengatakan mereka tidak akan berhenti sampai semua tentara Rusia keluar dari Ukraina.Putin pernah mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk negosiasi, tetapi negosiasi itu harus sesuai dengan persyaratan yang dia tetapkan, yaitu apabila Ukraina memenuhi tuntutan Moskow dan mengakui pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.Kiev, yang didukung oleh Barat, menegaskan bahwa persyaratan semacam itu tidak dapat diterima.Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.Pada Oktober, ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyuarakan keterbukaan Rusia untuk berunding, juru bicara Deplu AS Ned Price menyampaikan pesan dalam jumpa pers.\"Kami melihat ini sebagai sikap yang dibuat-buat. Kami tidak melihatnya sebagai tawaran yang konstruktif dan valid untuk terlibat dalam dialog, dan diplomasi yang mutlak diperlukan untuk mengakhiri perang agresi yang brutal ini.\"\"Tidak ada pilihan lain\"Serangan Rusia terhadap fasilitas energi di Ukraina telah menyebabkan jutaan orang hidup tanpa listrik dan Zelenskyy mengatakan Moskow akan membuat hari-hari terakhir 2022 gelap dan sulit.\"Rusia telah kehilangan segalanya tahun ini... Saya tahu kegelapan tidak akan mencegah kami untuk mengalahkan penjajah. Tetapi kami harus siap dengan skenario apa pun,\" katanya dalam sebuah pidato rutin lewat video.Staf umum militer Ukraina mengatakan masih ada ancaman serangan udara dan rudal terhadap infrastruktur-infrastruktur penting di seluruh negara itu.Pasukan Rusia telah menyerang puluhan kota dan posisi di sepanjang garis depan pertempuran, kata mereka di Facebook.Seraya merujuk pada serangan di Kota Kherson pada Sabtu, yang menurut pejabat menewaskan sedikitnya 10 orang, Zelenskyy mengatakan, \"Kami akan memburu setiap pembunuh Rusia.\"Putin menuding Barat berusaha memecah belah Rusia.\"Saya percaya kami bertindak ke arah yang benar, kami membela kepentingan nasional kami, kepentingan warga negara kami, rakyat kami. Dan kami tidak memiliki pilihan lain selain melindungi warga negara kami,\" kata Putin.Saat ditanya apakah konflik geopolitik dengan Barat mendekati tingkat berbahaya, Putin mengatakan: \"Menurut saya, tidak terlalu berbahaya.\"Kiev dan Barat mengatakan Putin tidak memiliki pembenaran atas invasi yang mereka sebut sebagai \"perang pendudukan bergaya kekaisaran\".(ida/ANTARA/Reuters)
Dalam Sepekan, Jepang Melaporkan 1,1 Juta Kasus Baru COVID-19
Tokyo, FNN - Jepang melaporkan 1.149.985 kasus tambahan COVID-19 dalam sepekan terakhir, naik 103.565 kasus dari pekan lalu.Jumlah keseluruhan kasus COVID-19 di Jepang, termasuk kasus pada penumpang dan awak kapal kapal pesiar asing, mencapai 28.292.540 hingga Senin pukul 10.00 waktu setempat.Berdasarkan prefektur, Tokyo mencatat kasus COVID-19 mingguan terbanyak dengan 119.934 kasus, disusul Aichi (73.321), Kanagawa (71.467), Osaka (69.661) dan Saitama (61.690).Sementara itu, total angka kematian COVID-19 di Jepang bertambah 2.052 dari sepekan sebelumnya menjadi 55.593.(ida/ANTARA)
Perayaan Natal 2022 Berjalan Aman dan Lancar
Jakarta, FNN - Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi mengatakan pengamanan perayaan Natal 2022 berjalan baik sehingga kegiatan ibadah maupun liburan berjalan aman dan lancar.\"Alhamdulillah, pengamanan Natal berjalan baik, kegiatan ibadah di 41.702 gereja telah diamankan oleh Satgas Preventif sebanyak 100.218, yang ditempatkan di 1.868 pos pengamanan (Pospam) Polri,\" kata Agung di Jakarta, Senin.Selain pengamanan ibadah, untuk pengamanan arus lalu lintas, Agung mengatakan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan arus di sejumlah wilayah, terutama di Provinsi Jawa Barat.Berdasarkan data Pos Operasi Lilin 2022 menyebutkan terjadi peningkatan arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju wilayah di Jawa Barat serta Merak, rata-rata sebesar 17,6 persen, sedangkan arus masuk ke Jakarta juga meningkat menjadi 6,3 persen.\"Arus lalu lintas berjalan lancar walau terjadi peningkatan arus keluar Jakarta ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak,\" katanya.Selain itu, pada masa libur Natal terjadi 459 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Kecelakaan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Timur, yakni sebanyak 269 kecelakaan.Sementara itu, menghadapi liburan Tahun Baru 2023, Agung mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi menjelang pergantian tahun.Masyarakat yang ingin berpergian menggunakan moda transportasi, darat, maupun laut agar mengikuti arahan dari otoritas transportasi.Begitu pula, kata dia, masyarakat yang tetap berada di rumah atau yang tengah berwisata untuk meningkatkan kehati-hatian terjadinya potensi bencana alam saat curah hujan tinggi.\"Dengan meningkatnya curah hujan di seluruh Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa agar masyarakat yang menggunakan transportasi darat maupun laut dan udara mengikuti arahan dari otoritas transportasi. Demikian juga, kegiatan di lokasi-lokasi wisata agar selalu waspada berbagai bencana maupun kecelakaan,\" kata Agung.(ida/ANTARA)
POPULER
