ALL CATEGORY
Kuliah Maulid Rocky Gerung: Rasulullah Mengedepankan Etikabilitas Dalam Mencari Pemimpin
Jakarta, FNN - Rocky Gerung memilih memberikan ceramah publik daripada menghadiri undangan pernikahan Kaesang-Erina Gudono. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Rocky Gerung tidak bisa menghadiri undangan Presiden Joko Widodo karena dia harus menghadiri undangan warga Kembang Tanjong, Aceh, untuk memberikan ceramah publik dalam acara khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad. “Kalau saya memang enggak hadir karena ada acara Maulidan, dan saya mesti kasih ceramah publik. Itu menarik karena orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi,” kata Rocky Gerung. Kanal Youtube Rocky Gerung edisi Senin (12/12/2022) yang biasa dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, kali ini memuat ceramah publik tersebut. Berikut adalah isi ceramahnya. “Ini satu penghargaan luar biasa, dipasangkan sesuatu (peci) yang akan saya ingat terus bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas Kembang Tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi, saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi, saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah plaktat Madinah, yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia. Yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi, sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik, dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari pada abad ke-6 tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan herminolitik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial, yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revolution, sebagai Wahyu. Tidak ada interpretasi setelah itu, satu tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai. Dan tidak ada interpretasi lain. Jadi, orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap, seluruh bayangan manusia tentang kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, maupun kehidupan bernegara. Jadi, saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang menjadi acuan ketika dunia mengalami fatamorgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan Saya belajar filsafat Islam cukup lama 5-6 tahun, dan sekarang masih baca. Tetapi, yang unik pada kita adalah kalau kita merefleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan, leadership dari Nabi Muhammad. Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model bagi sepertiga umat manusia, banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, berarti ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan, yang implementasinya masih macam-macam. Jadi, saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dan yang pertama, yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi, adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Artinya, menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tapi, negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian, yang diajarkan di dalam kitab suci Alquran. Saya membaca banyak versus itu. Kita sekarang ada di dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin, kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Tadi di meja itu, saya sendirian mendengarkan bapak-bapak bicara pakai bahasa Aceh, tapi saya mengerti bahasa tubuh dari enam orang yang sedang bicara di depan saya. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya: jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang: tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Tadi ada kopi sotek (sok tahu tapi ekonomi kurang), nggak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok (sok tahu tapi otak kurang). Ada pemimpin yang sok tahu, tapi otak kurang. Akibatnya, kita berhutang, akibatnya lingkungan rusak, akibatnya keakraban sosial berhenti, itu karena ada seseorang yang punya modal sotok. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu, kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahnya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi, justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi, dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan. Orang frustrasi di mana-mana. Bupati Meranti ngamuk menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi kekayaannya, tidak dikembalikan pada Meranti. Dan dia bahkan menantang kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada Meranti, dia mau mungkin dia berpikir lebih baik jadi bagian dari provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi, Bupati Paser Utara, tempat ibukota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas baru. Sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibukota negara tanpa akal itu artinya tempat tukar tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para Bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada kerusakan lingkungan. Di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal, doktrin Islam adalah pelihara, hormati, semua makhluk. Jadi, IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan, karena seolah-olah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar-makhluk, penghormatan antar-makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etis. Saya pernah membaca kuliah atau khotbah terakhir Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari ini orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih, kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia ke-2. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad, dalam perspektif itu, bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khotbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu, kepada para pemimpin, untuk pergi kembali pada moral call. Jadi, hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan dan orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan, ketika masyarakat Arab mengalami penzaliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca baca baca. Itu isi pertama, dalil pertama dari Qur\'an. Baca baca baca, belajar belajar belajar, pikir-pikir-pikir, Iqro Iqro Iqro, bukan kerja kerja kerja. Jadi, kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian-bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris dan dimensi exoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kekhusukan individual. Khusuk dia mengalami gejala esoteris. Fenomena esoteris berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta, bagian yang rahasia dari manusia, yang kita sebut iman. Tapi ada bagian yang exoteris itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi, nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung, non-muslim, bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris dan ada bagian exoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Suatu waktu saya berceramah di Universitas Gontor, di Jombang, juga dikritik. Padahal, saya bicara tentang keadilan sosial. “Tapi Anda kasih kritik kepada Pak Jokowi.” Ya, jelas Pak Jokowi tidak memberikan keadilan sosial. Apa yang salah. Suatu waktu saya berceramah di Ngruki, pesantren yang dianggap sarang teroris. Saya diundang di situ dan kita berdebat tentang keadilan sosial. Saya diundang, ketika itu Ustad Abu Bakar Baasir masih ada di penjara. Adiknya mendampingi saya. Ada 5000 orang dengerin uraian saya, pakai televisi di luar. Lalu polisi datang, “Pak Rocky hati-hati, ini sarang teroris,” katanya. Saya bilang, saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. “Iya, tapi ini sarang teroris,” diulang-ulang. Saya bilah saya tahu kalau ini sarang teroris, ini juga sarang intel. Logikanya begitu. Di mana ada teroris, pasti ada intelijen di situ. Ini kampung teroris, pasti ini kampung intel. Kan dengan mudah kita tahu. Kalau seseorang bisa mengatakan ini seorang teroris, artinya di situ juga ada aktivitas intelijen. Entah untuk mengkontai, untuk deradikalisasi, atau untuk memprovokasi. Biasa dalam kehidupan intelijen. Jadi, kita balik pada tema, kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan. Kalau kita sekadar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis, dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, enggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Kenapa begitu? Karena ada keyakinan di dalam perjuangan, yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan dan jihad anti-kedunguan itu yang seharusnya.(ida)
Bupati Cianjur: Korban Meninggal Capai 600 Orang
Cianjur, FNN - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana gempa bumi Cianjur 5,6 Magnitudo menjadi sebanyak 600 orang karena sebagian besar tidak terdata, sedangkan korban meninggal tercatat 335 ditambah delapan orang yang belum ditemukan.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Senin mengatakan, jumlah korban bertambah setelah dilakukan pendataan ulang, di mana sekitar 265 korban gempa yang meninggal tidak dilaporkan namun langsung dimakamkan oleh keluarganya.“Banyak yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akibat gempa, setelah dilakukan pendataan ulang jumlahnya mencapai 600 orang yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Pacet, Cugenang, Cianjur, dan Warungkondang,” katanya.Bupati menjelaskan di Kecamatan Cugenang saja 400 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut, termasuk delapan orang yang belum ditemukan, ditambah dari Kecamatan Pacet, Cianjur dan Warungkondang karena sudah dikubur tapi tidak dilaporkan, sehingga mereka tidak masuk dalam daftar di Pemkab Cianjur.Pihaknya meminta RT/RW dan perangkat desa mendata ulang warga yang meninggal akibat gempa dan tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, hingga ditemukan sebanyak 600 orang meninggal akibat gempa.“Data korban meninggal berdasarkan nama per alamat dengan surat keterangan kematian dari pemerintah desa, sehingga data tersebut akan diteruskan ke Kemensos agar keluarga yang ditinggalkan dapat menerima uang duka,” ujarnya.Ia menjelaskan di Kecamatan Cugenang saja terdata 400 orang korban meninggal dunia akibat gempa termasuk delapan orang yang belum ditemukan, ditambah dari Kecamatan Pacet, Cianjur dan Warungkondang karena sudah dimakamkan tapi tidak dilaporkan, sehingga tidak masuk dalam daftar Pemkab Cianjur.Uang duka akan diserahkan di akhir tahun kepada ahli waris setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial.“Sudah kami serahkan dan akan segera dicairkan dari Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya akan dibagikan kepada ahli waris di akhir tahun,” kata Herman Suherman. Sebelumnya, Pemkab Cianjur mencatat korban tewas akibat gempa di Cianjur bertambah menjadi 335 orang setelah tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah bocah laki-laki berusia 11 tahun di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, sedangkan delapan lainnya masih dalam keadaan meninggal. sedang dicari. (ant)
Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur
Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua Umum PB HMI, Mantan Penasihat KPK PAGI tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru. Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erina Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin, 10 Desember 2022. Ini dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Joko Widodo kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Ferdy Sambo dengan Satgasusnya yang konon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara itu tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresidenan ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana. Derita Cianjur Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumah saya di bilangan Depok, bergetar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. Ada juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp 1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp 38,5 triliun. Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November 2022. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. “Nanti dibantu Rp 50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp 25 juta, yang ringan Rp 10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso”. Semoga saja tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya, Kaesang. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp 71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan Rp 63 miliar. Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan), kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT, ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman. Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 29 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah? Kaesang mulai berbisnis pada 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang? Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul Mal. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relatif singkat? Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran Rakabuming yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK? Bagaimana sikap KPK? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiku? Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mal. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawa banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal. Pejabat yang Krisis Moral Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu triliun rupiah. Bahkan, melebihi satu triliun rupiah. Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp 11,2 triliun. Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memperoleh ghonimah dari pampasan perang. Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukkan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relatif banyak. Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengkonsumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. Terlontarlah ucapannya: “Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengkonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: “Celaka! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan.” Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. Keluarga 135 korban stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung Semeru, Lumajang, Jatim masih status awas sampai tanggal 19 Desember. Apalagi, selama hampir tiga tahun ini, akibat Covid 19, banyak kasus PHK. Pengangguran meningkat. Harga barang kebutuhan sehari-hari meroket. Pada waktu yang sama, anda, keluarga dan para Menteri bersuka ria dalam gemerlapan hotel, makanan, minuman, dan para relawan. Ada pula para pejabat datang ke Solo mengendarai jet pribadi. Apakah hal-hal tersebut tidak mengganggu nurani bapak, keluarga dan para Menteri ketika bersuka ria di Yogya dan Solo? Soal keislaman, saya tahu kalau Jokowi sangat minim pengetahuannya. Tapi, bukankah ada Wakil Presiden yang seorang ulama? Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum MUI. Kok tidak menasihati Jokowi yang salah kaprah tersebut. Apakah pak kiai sudah luntur keulamaannya? Tragis! Depok, 11 Desember 2022. (*)
Putri Candrawathi Mengaku Tidak Pernah Jadikan Yosua Sebagai Karungga
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah, Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menjadikan Yosua sebagai kepala rumah tangga (karungga) di kediaman Ferdy Sambo.\"Saya tidak pernah menjadikan Yosua (sebagai) karungga,\" kata Putri Candrawathi ketika menyampaikan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.Pernyataan tersebut merupakan jawaban Putri terhadap pertanyaan hakim mengenai ada atau tidaknya istilah karungga.Ketika hakim meminta kepada Putri menjelaskan lebih lanjut terkait karungga, Putri mengatakan bahwa mungkin saja para ADC (aide-de-camp/asisten pribadi atau sekretaris dari orang berpangkat tinggi) yang menyebut Yosua sebagai karungga karena membantu kas operasional untuk pengadaan-pengadaan rumah tangga.\"Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin ADC yang menyatakan Yosua karungga karena membantu kas operasional. Untuk pengadaan-pengadaan rumah tangga dikelola Yosua. Mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga,\" ucap Putri menjelaskan.Putri pun mengaku tidak tahu bahwa ada istilah jabatan karungga di antara para ajudan dan ART Ferdy Sambo.Berdasarkan keterangan Putri Candrawathi, Brigadir J mulai menjadi sopirnya sejak Oktober 2021.Ia mengatakan bahwa Ferdy Sambo menunjuk Brigadir J untuk menjadi sopirnya karena Putri memiliki aktivitas sebagai bendahara umum pengurus pusat organisasi Bhayangkari.\"Kebetulan saya adalah bendahara umum Bhayangkari pengurus pusat, jadi aktivitas untuk ke kantor Bhayangkari. Jadi, Pak Ferdy Sambo menunjuk Dik Yosua sebagai driver saya,\" kata Putri.Ia pun menjelaskan sejumlah tugas Brigadir J selama bertugas mendampingi Putri Candrawathi dalam kegiatan Bhayangkari.\"Yosua ini biasanya berhubungan dengan staf Bhayangkari untuk menerima laporan-laporan keuangan yang di mana saya setiap minggunya harus menandatangani dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada Ibu Kapolri,\" tutur Putri melanjutkan.Dalam persidangan ini, Putri Candrawathi dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma\'ruf. (ida/ANTARA)
Viral, Bupati Meranti, Riau, Ngamuk ke Dirjen Keuangan: Saya Eneg Lihat Muka Bapak!
Jakarta, FNN - Dalam dua hari terakhir ini, kita dikejutkan oleh sebuah video kemarahan Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil, kepada seorang pejabat dari pemerintah pusat. Dalam potongan video yang viral tersebut, Bupati Adil sangat marah karena merasa kekayaan daerahnya, terutama sumur-sumur minyaknya, dikuras oleh pemerintah pusat. Namun, bagi hasilnya sangat rendah. Akibatnya, walaupun Meranti merupakan kabupaten penghasil minyak, tetapi rakyatnya miskin. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (11/12/2022) “Saya mencoba mengecek bagaimana fakta sesungguhnya. Rupanya kemarahan Muhammad Adil terjadi saat berlangsung rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia, Kamis, 8 Desember 2022, di Pekanbaru, Riau,” ujar Hersu. Rupanya, menurut Hersu, Muhammad Adil tidak puas dengan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Ali Firman, tentang bagaimana bagi hasil dari pertambangan minyak di Meranti. Dalam video tersebut, Bupati Meranti, Muhammad Adil, mengatakan bahwa Meranti adalah daerah penghasil minyak, tapi termiskin se-Indonesia. Mereka miskin karena uang yang menjadi hak mereka tidak diberikan. “Bapak bilang dibagi rata, ke mana, se-Indonesia atau apa? Minyak kami 103 sumur sudah kering. Meski miskin total, kami tidak perlu bantuan dari pusat, serahkan saja duit minyak kami, selesai. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Aturannya sudah ada semua, Pak. Pertanyaan kami, mengapa tidak dibagikan kepada kami. Dolarnya naik dari 60 ke 100, liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel perhari. Lah, duitnya kok malah berkurang,” ujar Bupati. Pejabat pemerintah pun memberikan tanggapan bahwa formula pembagian sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang adalah 85% untuk pemerintah pusat, 15% untuk pemerintah daerah. Bukan hanya penghasil yang dibagi, tapi juga diberikan untuk daerah-daerah lain, yaitu daerah yang berbatasan, daerah pengolahan, dan daerah lain untuk pemerataan. Namun, yang ditekankan oleh Bupati Adil, dulu hanya 3000 sampai 4000 barel, sekarang sudah hampir 8000 per hari, kenaikan yang signifikan. “Sekarang kami naik, paling banyak dibornya. Pertanyaannya, mengapa duit kami tak dibalikkan?” tanya Bupati. Bupati minta agar daerahnya menjadi prioritas meski harus ada pemerataan. Apalagi Pak Jokowi juga menargetkan bahwa tahun 2024 wajib nol persen. “Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi covid, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia, 41 ribu penganggurannya. Pertanyaannya, mengapa uang kami dulu 114 sekarang 115, naiknya cuma 700 juta,” tegas Bupati lagi. “Pertanyaannya, minyaknya banyak, duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Apakah uang (kami) dibagi ke seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami, ini pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata? Tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak,” tegas Bupati. Untuk mengatasi suasana yang semakin panas tersebut, akhirnya pejabat pusat minta agar timnya Bupati bisa bertemu dengan tim dari pusat untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungannya. Di akhir pembicaraan, Bupati mengatakan bahwa dirinya sudah melapor kepada pembinanya, yaitu Pak Tito, Mendagri. Kalau tidak bisa juga, Bupati mengajak ketemu di Mahkamah karena Bupati akan mengajukan gugatan ke Mahkamah. Yang mencengangkan, mengakhiri pembicaraannya, Bupati mengatakan, “Izin Pak, saya eneg mandang Bapak di sini, izin aku tinggalkan ini ruangan.” (ida)
KUHP Baru Dipastikan Justru Jamin Privasi Wisatawan
Denpasar, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan keterangan resmi bahwa dia memastikan pasal yang menimbulkan polemik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru justru menjamin privasi wisatawan.\"Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHP yang baru, wisatawan yang berkunjung ke Bali atau sudah ada di Bali sama sekali tidak perlu merasa khawatir terhadap berlakunya KUHP, karena ketentuan yang baru justru lebih baik, sehingga lebih menjamin privasi dan kenyamanan setiap orang,\" kata dia dalam siaran resmi Humas Pemprov Bali, Senin.Berdasarkan hasil pertemuan Gubernur Koster dengan sejumlah unsur pariwisata di Jayasabha, Denpasar, disampaikan bahwa selama ini pemerintah dan masyarakat Bali selalu menghormati kedatangan dan keberadaan wisatawan termasuk privasinya.Dia mengatakan baik wisatawan asing maupun domestik selalu dilayani secara profesional, sopan santun, serta komunikatif dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang bersumber pada kearifan lokal Sad Kerthi.\"Pemerintah dan masyarakat Bali mengembangkan kepariwisataan berlandaskan kebudayaan Bali yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali,\" ujarnya.Namun sejak resminya KUHP baru oleh DPR RI pada Selasa (6/12) lalu muncul sejumlah pemberitaan yang menimbulkan kegelisahan bagi kepariwisataan Bali, seperti kabar soal pembatalan penerbangan ke Bali dari Australia, hingga isu pengetatan perjalanan menuju Indonesia.Koster menjelaskan bahwa KUHP baru terutama pasal 411 yang mengatur perzinaan dan pasal 412 yang mengatur tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan, baru berlaku tiga tahun sejak disahkan, dan sesungguhnya tidak secara khusus mengatur hubungan seksual pranikah.\"Kedua ketentuan tersebut bukan dikualifikasikan sebagai delik umum yang pelakunya secara serta merta dapat ditangkap dan atau dituntut, melainkan merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada yang mengadukan,\" ujarnya.Adapun yang dapat mengadukannya telah diatur dalam KUHP baru yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menyebut ketentuan tersebut sejatinya bukan hal baru, dalam KUHP terdahulu, pidana atas kasus serupa telah diatur dalam pasal 284, dan hingga saat ini belum pernah menimbulkan permasalahan bagi wisatawan, termasuk gangguan terhadap privasi wisatawan yang berkunjung atau tinggal di Bali.Selain itu, Pemprov Bali juga memastikan bahwa tidak akan ada pemeriksaan status perkawinan pada saat check in di akomodasi wisata, seperti hotel, villa, apartemen, guest house, pondok wisata dan spa.Begitu pula dengan aksi sweeping atau pemeriksaan status perkawinan oleh aparat penegak hukum maupun oleh kelompokmasyarakat, serta menjamin kerahasiaan data wisatawan yang menginap diakomodasi wisata.\"Pemprov Bali memastikan tidak ada perubahan kebijakan berkaitan degan berlakunya KUHP yang baru serta memastikan kenyamanan dan privasi wisatawan melalui penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas serta bermartabat,\" tegas gubernur.Dengan keterangan resminya itu, Koster menunggu kedatangan wisatawan dan berharap mereka tidak ragu berkunjung ke Bali, karena Bali sama seperti sebelumnya yang dikatakan nyaman serta aman dikunjungi.\"Adanya pemberitaan melalui berbagai media yang menyebutkan terjadi pembatalan penerbangan dan pembatalan pemesanan kamar hotel adalah tidak benar. Data dari pelaku usaha perjalanan, akomodasi wisata, dan maskapai penerbangan, justru jumlah wisatawan dan maskapai penerbangan ke Bali dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 cenderung meningkat,\" kata dia mengoreksi.Dengan data tersebut, Wayan Koster mengimbau agar semua pihak lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan agar KUHP baru tidak mengganggu pariwisata Pulau Dewata.(ida/ANTARA)
Sosialisasi Rutin Netralitas ASN Jelang Pemilu oleh Bawaslu Selayar
Makassar, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan merutinkan kegiatan sosialisasi netralitas ASN jelang agenda Pemilu Serentak 2024.Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Suharno ketika dihubungi dari Makassar, Senin, mengatakan pihaknya fokus memberikan pemahaman terkait prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu ke depan.\"Kita selalu lakukan sosialisasi termasuk mengundang pihak-pihak yang memang dilarang melakukan keberpihakan atau netralitas seperti ASN, TNI dan Polri. Kita berikan pemahaman prosedur jika nanti ada dugaan pelanggan, agar mereka juga mengetahui mekanismenya,\" ujar dia.Selain sosialisasi, Bawaslu Selayar juga ikut mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memantau keterlibatan ASN khususnya pada pelaksanaan pesta demokrasi ke depan.Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Selayar Abdul Kadir, menjelaskan sosialisasi yang dilakukan adalah bentuk pelaksanaan salah satu tugas bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan terkait keterlibatan ASN dan membangun pemahaman yang sama tentang posisi ASN.Adapun tujuan dari sosialisasi ini bagaimana Bawaslu menyampaikan informasi terkait pentingnya pemahaman bagi ASN tentang posisi Netralitas dalam pemilu maupun pilkada.Menurut dia, netralitas ASN merupakan isu yang penting karena merupakan persoalan yang akut dalam setiap konstestasi pemilu maupun pilkada, sehingga Bawaslu mengadakan kegiatan netralitas ASN agar setiap individu menunjukkan ketidakberpihaknya terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu maupun pilkada nantinya.Sebelumnya, pelanggaran kode etik atau netralitas ASN diproses di Bawaslu kab/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kemudian produk hukum yang ditimbulkan diteruskan ke instansi atau pihak yang berwenang salah satunya yaitu Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).Bahkan jika terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu akan dikenakan sanksi pidana pemilu sesuai pasal 494 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.(ida/ANTARA)
Sebanyak 1.930 Personil Dikerahkan Polda Babel untuk Mengamankan Natal dan Tahun Baru
Pangkalpinang, FNN - Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengerahkan 1.930 personil gabungan, guna mengamankan Hari raya Natal dan Tahun Baru 2023 di Negeri Serumpun Sebalai itu.\"Kami akan mengerahkan 1.930 personil dan akan membangun 30 posko pengamanan Natal dan malam tahun baru nanti,\" kata Kapolda Kepulauan Babel Irjen Pol Yan Sultra usai Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Menumbing 2022 di Pangkalpinang, Senin.Ia mengatakan rakor lintas sektoral Oprasi Lilin Menumbing tahun ini, Polda Kepulauan Babel menerima masukan dan kendala dari masing-masing instansi dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru 2023.\"Alhamdulillah, semua instansi terkait sudah siap mengantisipasi untuk operasi lilin menumbing tahun ini dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar,\" ujarnya.Menurut dia beberapa hal yang harus diantisipasi terutama masalah kondisi cuaca hujan cukup ekstrem dan kemacetan lalu lintas di sejumlah pelabuhan penyeberangan penumpang dan barang menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.\"Berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan hingga Januari 2023 masih tinggi sehingga potensi terjadi bencana seperti banjir cukup tinggi,\" katanya.Oleh karena itu, pihaknya menghimbau personil gabungan yang melakukan pengamanan untuk lebih mengiatkan pengamanannya, agar penanganan korban bencana dapat diatasi dengan cepat.\"Alhamdulillah, Dinas Pekerjaan Umum tadi sudah melaporkan perbaikan seluruh jalan sudah selesai seluruhnya di tahun ini, sehingga dapat memperlancar arus mudik Natal dan Tahun Baru ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
Menjalankan Tahapan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Luqman Hakim meminta Komisi Pemilihan Umum tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meskipun pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu.\"Apabila pemerintah tidak segera menerbitkan Perppu Pemilu, saya minta KPU tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,\" kata Luqman di Jakarta, Senin.Ia menilai dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 maka wilayah Papua tetap terdapat dua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPD RI, yaitu Papua dan Papua Barat dengan alokasi kursi sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Pemilu.Menurut Luqman, apabila pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak cacat hukum karena memiliki landasan konstitusi yaitu Pasal 22E UUD 1945 dan dipayungi oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.\"Oleh karena itu, saya minta KPU tegak lurus pada konstitusi dan undang-undang,\" ujarnya.Luqman menilai Perppu Pemilu penting untuk segera diterbitkan, terutama untuk menetapkan enam provinsi di Papua sebagai daerah pemilihan sekaligus menetapkan alokasi kursi DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi yang akan dipilih dalam Pemilu 2024.Keenam provinsi di Papua tersebut adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.\"Penetapan ini sangat penting agar seluruh provinsi di tanah Papua memiliki hak yang sama dengan provinsi-provinsi lain. Perppu Pemilu menjadi pertanda tentang keseriusan pemerintah terhadap kehendak membangun Papua setelah pembentukan provinsi-provinsi baru kesungguhan Pemilu 2024 dijalankan sesuai perintah konstitusi,\" ujarnya.Menurut ia, sikap pemerintah yang tidak segera menerbitkan Perppu Pemilu dapat merugikan pemerintah sendiri karena dapat memunculkan kembali spekulasi publik bahwa masih terdapat pejabat-pejabat strategis pemerintahan yang berusaha menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024.Menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, munculnya spekulasi publik terkait penundaan Pemilu 2024 akan berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terutama akan mencederai harkat martabat dan nama baik Presiden Joko Widodo.\"Kewajiban negara menyelenggarakan pemilu tidak boleh dihambat, dihalang-halangi atau digagalkan oleh siapapun dan atas nama kepentingan apapun. Siapa pun yang berusaha menghambat, menghalang-halangi dan menggagalkan pemilu adalah musuh rakyat,\" katanya.Luqman menambahkan Pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil peesiden, DPR, DPD dan DPRD merupakan perintah Pasal 22E UUD 1945, yaitu pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.Menurut ia, pemilu merupakan sarana konstitusional bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya membentuk atau mengganti pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan negara sehari-hari.(ida/ANTARA)
Pasca Alvin Lim Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Bisnis Berkembang dan Klien Baru Terus Berdatangan
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan bahwa pasca Alvin Lim ditahan, operasional dan bisnis firma hukum tetap berjalan lancar. Kepala Cabang LQ Indonesia Lawfirm Jakarta Pusat Saddan Sitorus, SH, MH mengatakan klien terus berdatangan. “Klien baru kami berdatangan dan terus memberikan surat kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm, terbaru adalah kasus Bluebird dan ada satu kasus 9 naga yang sedang dikonsultasikan dengan LQ,” ujarnya. Selain prospek klien yang minta ditangani kasusnya, bahkan, LQ juga sedang membantu pengurusan agar salah satu properti yang diberikan perusahaan asuransi Kresna Life dapat segera disewakan. Sudah ada calon penyewa ingin menyewa 575 juta rupiah per tahun, langsung dibayar 10 tahun sekaligus. Jadi, klien akan mendapatkan pasif income sebesar Rp 5.7 miliar yang akan dibayarkan sesuai porsi kepemilikannya. “Hanya LQ Indonesia Lawfirm yang berhasil dibayarkan walau belum lunas semua, dan masih dalam proses. LQ selalu cari cara bagaimana bisa menguntungkan kliennya. Bisa dibandingkan dengan korban Binomo dan First Travel yang seluruh aset sitaan diambil atau dirampas oleh negara. Itulah gunanya menggunakan jasa pengacara berkualitas sekaliber LQ Indonesia Lawfirm,” ungkapnya Dijelaskan Advokat Saddan Sitorus bahwa konsep LQ Indonesia Lawfirm adalah desentralisasi dimana tiap cabang memiliki kewenangan untuk menentukan bisnis dan prospek klien tanpa persetujuan pusat sehingga cabang leluasa untuk bergerak dan mengatur sendiri keuangan cabang dan berkembang pesat. Pusat memberikan support dalam hal marketing dan training serta pengembangan bisnis dan cabang LQ di kota lainnya. LQ Indonesia Lawfirm tergolong Firma Hukum yang berhasil berkembang pesat, dalam 3 tahun sudah memiliki 4 cabang, yakni di Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Surabaya. Bahkan dalam waktu dekat akan membuka cabang di Medan, dimana rukonya sudah tersedia di pusat kota. “Selain berkembang dalam sisi banyaknya cabang, LQ sudah ada sekitar 50 rekanan pengacara yang berani dan vokal serta prestasi keberhasilan dalam penanganan perkara. Dari salah satu Investasi bodong yang sudah mendapatkan ganti rugi tanah di Bekasi. Lalu perusahaan asuransi gagal bayar yang sudah berhasil mendapatkan ruko di Medan dan Jakarta. Bahkan berhasil mendorong kasus pidana Indosurya hingga disidangkan di PN Jakarta Barat yang sebelumnya sempat dilepaskan, tersangka Henry Surya oleh modus P19 Kejaksaan,” jelasnya. LQ Indonesia Lawfirm telah terbukti berani vokal dalam pembelaan klien dan masyarakat. Juga lawyer LQ terkenal berintegritas dan tidak main dua kaki. Bahkan, pendiri LQ harus dikriminalisasi hanya karena membongkar borok Kejaksaan Agung dengan modus P19 mati untuk melepaskan tersangka Indosurya. “Resiko dihadapi untuk menegakkan keadilan dan hukum,” ujar Alvin Lim pendiri LQ Indonesia Lawfirm dengan tegas. LQ dapat dihubungi di 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta dan 0818-0454-4489 Surabaya. (mth/*)
POPULER
