ALL CATEGORY
Terdampak Angin Kencang Sejumlah Penerbangan Menuju Bandara Bali
Badung, FNN - Sejumlah penerbangan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terdampak angin kencang yang terjadi di Bali sejak Senin siang.\"Penerbangan ke Bandara Bali yang terdampak angin kencang ada sebanyak lima penerbangan yaitu 1 penerbangan kembali ke bandara asal, 2 penerbangan dialihkan ke bandara lain, dan 2 penerbangan bersifat holding di ruang udara Bandara Bali,\" ujar General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Handy Heryudhitiawan, Senin.Ia mengatakan lima penerbangan itu terdiri dari tiga penerbangan asal Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, satu penerbangan dari Hanoi Vietnam serta satu penerbangan lainnya asal Surabaya.\"Pesawat yang kembali ke bandara asal merupakan penerbangan dari RTB dari Surabaya, pesawat yang dialihkan ke Bandara Lombok adalah penerbangan dari Hanoi dan Jakarta, serta dua penerbangan lain asal Jakarta holding,\" kata dia.Handy Heryudhitiawan menjelaskan selain mempengaruhi penerbangan angin kencang yang terjadi juga berdampak pada rusaknya infrastruktur Bandara Bali yaitu plafon yang lepas di sejumlah titik.Menurut dia saat itu memang kecepatan angin terpantau sangat kencang hingga 38 knots sehingga mengakibatkan kerusakan. Namun, pada Senin petang area-area tersebut sudah dibersihkan dan tidak sampai menimbulkan korban.\"Berdasarkan pantauan kami, untuk saat ini beberapa penerbangan masih menunggu cuaca membaik. Hal tersebut untuk menjamin keselamatan penerbangan. Dan sampai Senin petang, penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masih beroperasi,\" tambah dia.Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar memperingatkan adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah utara dan selatan.BMKG memperkirakan angin bertiup dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan berkisar antara 8-40 kilometer per jam.Selain itu BMKG Wilayah III Denpasar juga memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan utara dan selatan Bali pada 2-4 Januari 2022.Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat terutama pelaku kegiatan usaha bahari agar waspada karena tinggi gelombang laut dapat mencapai 2 meter atau lebih.“Tinggi gelombang laut dapat mencapai 2 meter atau lebih di Laut Bali, Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, perairan selatan Bali, dan Samudera Hindia di bagian selatan Bali,\" ujar Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho.(sof/ANTARA)
Untuk Membangun Infrastruktur Solo, Gibran Segera Memanfaatkan Dana dari UEA
Solo, Jawa Tengah, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan pihaknya segera memanfaatkan dana hibah yang diperoleh dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di Kota Solo, Jawa Tengah.\"Ini baru diproses, ya ditunggu saja. Biar diurus dulu administrasinya,\" katanya di Solo, Jateng, Senin.Ia mengatakan jika nanti dana tersebut sudah sampai di kementerian terkait, maka baru turun ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk Kota Surakarta.\"Yang penting sudah oke semua,\" katanya.Untuk besaran dana hibah yang diperolehnya dari Pemerintah UEA adalah sebesar 15 juta dolar AS. Selain dana hibah, dikatakannya, Pemkot Surakarta juga akan memperoleh dana untuk pembangunan Islamic Center.Sesuai rencana, nantinya lokasi Islamic Center akan berdekatan dengan Masjid Raya Sheikh Zayed yang juga merupakan bantuan dari Pemerintah UEA, tepatnya di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo.Sedangkan dana hibah 15 juta dolar AS tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti pengaspalan hingga untuk melanjutkan pembangunan GOR Indoor Manahan.\"Yang 15 juta dolar nanti untuk RTLH, pengaspalan, GOR Indoor (Manahan) yang mangkrak, lalu untuk posyandu, puskesmas, dan sekolah-sekolah,\" katanya.Sebelumnya, tepatnya selama satu minggu lalu, Gibran melakukan perjalanan dinas ke UEA. Salah satunya dalam rangka mencari tambahan dana untuk pembangunan Kota Solo.(sof/ANTARA)
Konsumsi Masyarakat akan Meningkat Pascapencabutan PPKM
Jakarta, FNN - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menyampaikan, aktivitas konsumsi masyarakat akan meningkat setelah ditetapkan pemberhentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Selain itu, kepada Antara di Jakarta, Senin, dia menyebut kebijakan tersebut akan meningkatkan perdagangan dan pariwisata, serta sektor turunannya, seperti restoran, penginapan, makanan- minuman, hingga transportasi.“Aktivitas konsumsi akan meningkat, perdagangan, restoran, hotel, makanan- minuman, adalah sektor- sektor yang akan terdampak positif dari pemberhentian PPKM,” kata Riefky.Konsumsi rumah tangga Indonesia sudah mencatatkan kinerja positif yang tumbuh 5,39 persen year on year (yoy) mencapai Rp2,56 kuadriliun pada kuartal III-2022, dan berkontribusi 50,38 persen terhadap PDB nasional.Namun demikian, dia mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyebaran COVID-19 yang mana juga dapat berdampak ke berbagai sektor ekonomi.Karena itu, dia meminta para pemangku kepentingan untuk terus menjaga dan meminimalisir risiko tersebut ke depan.“Langkahnya perlu adaptif dan responsif. Dari sisi ekonomi perlu ditanggulangi secara cepat. Nanti sewaktu- waktu apabila risikonya tiba- tiba melonjak, ini risiko yang perlu diambil oleh pemerintah.” kata Riefky.Hal yang sama juga disampaikan oleh Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy yang menyampaikan pemberhentian PPKM akan berdampak cukup signifikan terhadap sektor pariwisata di Tanah Air.“Dengan tumbuhnya sektor pariwisata, sektor ikutannya seperti misalnya transportasi, kemudian restoran, makanan dan minuman itu juga berpeluang akan berdampak positif,” kata Rendy.Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan PPKM terkait pandemi COVID-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022.(sof/ANTARA)
Uji Kebohongan untuk Membantu Penyidik, Bukan Alat Bukti
Jakarta, FNN - Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan mengatakan bahwa uji kebohongan (lie detector) atau poligraf merupakan instrumen untuk membantu penyidik dan bukan merupakan salah satu alat bukti.“Ahli memahami kalau lie detector itu adalah satu instrumen untuk keperluan penyidikan,” kata Arif dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Arif menjelaskan bahwa melalui uji kebohongan, penyidik bisa lebih memahami perkara yang sedang dihadapi berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dan juga tersangka.Selain itu, penyidik juga bisa menilai apakah keterangan yang diberikan para saksi memiliki konsistensi tertentu yang disebut kebohongan atau tidak.Oleh karena itu, bagi Arif, uji kebohongan hanya berfungsi sebagai instrumen dalam pemeriksaan.“Nah, itu kan hanya instrumen di dalam pemeriksaan. Ahli memahami itu bukan salah satu alat bukti,” kata Arif.Akan tetapi, ujar Arif, apabila hasil dari uji kebohongan itu diperoleh dari prosedur yang benar, maka masih memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh para penyidik.Pemanfaatan tersebut berupa dilakukan penilaian oleh ahli yang memiliki kompetensi untuk membaca hasil dari uji kebohongan dan kemudian menerjemahkan hasil dari uji kebohongan tersebut.“Dengan demikian, yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lie detector-nya, tetapi adalah pembacaan dari itu,” kata Arif.Terkait dengan pelanggaran prosedural yang terjadi ketika uji kebohongan berlangsung, Arif berpendapat bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang tidak sah.“Sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu yang diperiksa sehat, maka itu harus dilewati dulu dan seterusnya. Dengan demikian, maka ketika proses dilakukan tanpa prosedur, berarti itu adalah sesuatu yang tidak sah,” ucapnya.Pernyataan tersebut ia sampaikan selaku saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum Kuat Ma’ruf. Kuat Ma’ruf merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, ahli poligraf atau uji kebohongan dari Polri Aji Febrianto Ar-Rosyid mengungkapkan bahwa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Kuat Ma’ruf, terindikasi berbohong ketika mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J.“Untuk indikasi kedua, untuk Saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah \'Apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Yosua?\' Jawabannya Saudara Kuat, tidak. Hasilnya bohong,” kata Aji ketika menyampaikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/12).(sof/ANTARA)
Tidak Semua Orang di TKP Turut Melakukan Tindak Pidana
Jakarta, FNN - Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan menjelaskan bahwa tidak semua orang yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) turut dalam melakukan tindak pidana karena belum tentu terdapat meeting of mind.\"Tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi suatu kejahatan, itu berarti turut serta (melakukan kejahatan),\" kata Arif dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Pernyataan tersebut ia sampaikan selaku saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum Kuat Ma’ruf, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J.Arif menjelaskan apabila seseorang tidak memiliki meeting of mind atau kesepakatan yang sama mengenai tindak pidana yang terjadi di TKP dengan pelaku maka sosok tersebut tidaklah turut serta dalam melakukan tindak pidana.Akan tetapi, apabila seseorang bersepakat untuk mewujudkan suatu tindak pidana maka sosok tersebut menjadi pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana.\"Kalau itu bentuknya turut serta, harus ada meeting of mind,\" kata Arif.Dalam kesempatan itu, Arif sempat menjelaskan sejumlah bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Bentuk pertama adalah seseorang yang dipidana sebagai pembuat, yaitu sosok yang melakukan perbuatan.\"Itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang didakwakan,\" kata Arif.Selanjutnya adalah bentuk penyertaan selaku sosok yang menyuruh melakukan. Dalam hal ini terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan salah satu pihak adalah pihak yang menyuruh dan pihak lainnya adalah pihak yang disuruh.\"Yang punya niat yang menyuruh. Yang menyuruh itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban,\" ucap Arif.Bentuk ketiga adalah sosok yang dipidana akibat turut serta. Kalau bentuk turut serta, jelas Arif, berarti dua pihak atau lebih memiliki kesepakatan bersama untuk mewujudkan suatu tindak pidana.\"Bentuk-bentuk penyertaan itu mempunyai konsekuensi masing-masing di dalam pembuktiannya,\" kata Arif.(ida/ANTARA)
Polri Menyiapkan Operasi Aman Nusa II Menghadapi Bencana 2023
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia mempersiapkan Operasi Aman Nusa II, yakni operasi kemanusiaan terkait kontijensi penanganan bencana alam yang terjadi di Tanah Air pada awal tahun 2023.Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Inspektur Jendeal Polisi Agung Setya Imam Effendy di Jakarta, Senin, mengatakan persiapan Operasi Aman Nusa II dilakukan setelah Operasi lilin 2022 selesai digelar.\"Hari ini (Senin-red) hari terakhir Operasi Lilin 2022. Kegiatan operasi akan disiapkan Operasi Aman Nusa II terkait dengan bencana alam yang masih terjadi di beberapa daerah,\" kata Agung.Operasi Lilin 2022 digelar dari tanggal 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Setelah ditutup, kegiatan pengamanan dilanjutkan dengan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dari tanggal 3 sampai 9 Januari 2023.\"Kami laksanakan KRYD dan menyiapkan Operasi Aman Nusa II,\" kata mantan Kapolda Riau itu.Dalam operasi ini, personel Polri yang tergabung dalam Satgas Kontijensi difokuskan untuk mencegah dan merespons situasi darurat, seperti bencana alam (banjir, longsor, dan angin kencang), serta kecelakaan transportasi.Polri mengerahkan personel dan sarana prasarana pencarian dan penyelamatan (SAR) yang dimiliki dari Operasi Aman Nusa II, membantu penanggulangan bencana, seperti mengevakuasi korban, mengidentifikasi korban, penyaluran bantuan tanggap darurat bencana, penyembuhan trauma, serta membantu masyarakat membenahi rumahnya yang terdampak bencana.Sementara itu, mengenai hasil analisis dan evaluasi (anev) yang dilakukan jajaran Polri terkait stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada pergantian tahun berjalan kondusif, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan meski situasi kamtibmas berjalan kondusif, namun beberapa daerah terjadi bencana alam pada saat pergantian tahun dan pada hari pertama tahun 2023.\"Hasil anev sampai dengan pagi ini seluruh wilayah Indonesia situasi kamtibmas berjalan kondusif saat perayaan malam tahun baru dan perayaan pada hari Minggu,\" katanya.Selain itu, arus balik libur Natal dan tahun baru terjadi peningkatan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di daerah tujuan wisata maupun pulang kampung, namun situasi dapat dikendalikan dengan baik.\"Jalur-jalur balik meski padat, namun dapat dikendalikan dengan baik. Beberapa daerah terjadi bencana alam banjir seperti di Jawa Tengah juga sudah ditangani,\" kata Dedi.(ida/ANTARA)
Penyelenggara Negara Diingatkan untuk Menghindari Praktik Korupsi Menjelang 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk komitmen hindari praktik korupsi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"KPK memberikan peringatan sedari awal bahwa tahun 2023 yang sudah masuk masa prakontestasi politik mengimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek korupsi,\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.Ia menegaskan bahwa setiap penyimpangan amanah pemerintahan dari untuk dan demi rakyat menjadi demi dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sempit lainnya adalah perbuatan korupsi.Apalagi, kata dia, tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024. Dalam catatan KPK, setahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi.\"Karena momen politik sedang membutuhkan banyak dana untuk amunisi politik sehingga semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formil padahal substansinya disimpangi,\" kata Ghufron.Ia mencontohkan mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi jabatan, perizinan bahkan sampai pada bantuan-bantuan yang disalahgunakan merupakan titik-titik rawan korupsi.\"KPK pun telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional tegas dan akuntabel,\" ucap Ghufron.Oleh karena itu, KPK pun mengharapkan pada tahun 2023 bukan merupakan tahun korupsi, melainkan tahun politik yang etis dan berintegritas tanpa adanya korupsi.\"Selamat tahun baru 2023, semoga tahun ini menjadi tahun komitmen penyelenggaraan negara dengan amanah untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara bersih dari korupsi,\" katanya.Berdasarkan catatan KPK pada periode 2004 sampai dengan November 2022, sebanyak 319 anggota DPR dan DPRD, 23 gubernur, 163 wali kota/bupati dan wakil, dan 304 eselon I, II, III, dan IV telah ditetapkan sebagai tersangka.Sementara dalam kinerja dan capaian tahun 2022, KPK juga telah melaksanakan beberapa program unggulan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, di antaranya Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU) Integritas.Program itu merupakan intervensi KPK dalam meningkatkan integritas para penyelenggara negara melalui kegiatan \"executive briefing\", pendidikan dan pelatihan pembangunan integritas serta sertifikasi kompetensi ahli pembangun integritas (API) eksekutif.Program itu telah diikuti oleh menteri, wakil menteri, dan seluruh eselon I di 10 kementerian/lembaga serta penjabat (Pj) gubernur, sekda, dan pimpinan DPRD di tujuh provinsi.Kemudian, Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu. PCB merupakan program pendidikan antikorupsi kepada pelaku sektor politik melalui kegiatan \"executive briefing\", pendidikan dan pelatihan antikorupsi kepada penyelenggara pemilu, peserta, maupun pemilih.Tahun 2022, PCB telah diikuti oleh 20 partai politik terdiri atas 16 partai nasional dan empat partai di Aceh serta penyelenggara pemilu pusat maupun daerah.(ida/ANTARA)
Arus Balik Tahun Baru dari Bandung Menuju Jakarta Terpantau Sepi
Jakarta, FNN - Arus balik tahun baru 2023 dari arah Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta di Tol Cipularang pada 2 Januari 2023 melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama terpantau mulai sepi.\"Prediksi kita kemarin puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta terjadi pada 1 Januari, dan hari ini menurun dibandingkan kemarin,\" kata Manager Transaksi Jasamarga Tollroad Ruas Cipularang, Muhidin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.Ia menyebutkan untuk hari ini sif satu (pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB) jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Utama Kalihurip dari Bandung menuju Jakarta tercatat baru sebanyak 13.696.Begitu juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju Bandung volume kendaraan juga mengalami penurunan jika dibandingkan data 1 Januari 2023 yang merupakan puncak arus balik tahun baru. Untuk sif satu baru tercatat sebanyak 13.321.\"Jadi perbandingannya cukup jauh 1 Januari dengan hari ini,\" kata Muhidin.Ia menyebutkan secara keseluruhan saat puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta PT Jasamarga mencatat 50.747 yang melintas di Gerbang Tol Kalihurip Utama. Sementara, dari arah Jakarta menuju Bandung tercatat sebanyak 27 ribu kendaraan.Saat puncak arus balik (1/1/2023) PT Jasamarga juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di akses Jakarta Cikampek Selatan sekitar 30 menit guna mengantisipasi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan.Ia mengatakan meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan saat arus balik, namun masih tergolong lancar dan tidak ada kepadatan yang signifikan.Saat ini, ujar dia, PT Jasamarga hanya mengoperasikan masing-masing enam gardu utama dan enam gardu di satelit dari arah Bandung menuju Jakarta. Hal itu dilakukan karena intensitas volume kendaraan mulai menurun.Sebagai tambahan informasi Jasamarga juga melaporkan terjadi dua insiden kecelakaan lalu lintas pada 30 dan 31 Desember 2021 di ruas Jalan Tol Cipularang dengan lima orang korban, dan satu di antaranya meninggal dunia.Dari dua insiden tersebut Jasamarga menemukan dua faktor utama penyebab kecelakaan yakni pengemudi yang mengantuk, dan kurangnya antisipasi kecepatan dari pengendara.(ida/ANTARA)
KPU RI Diharapkan Bekerja Secara Transparan Demi Pemilu Berkualitas
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat bekerja secara transparan demi menghadirkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas.“KPU kami harapkan bekerjalah dengan jujur, adil, dan yang paling penting adalah dengan transparan. Masyarakat perlu diberitahu tentang apa yang sedang dijalankan,\" ujar Hadar saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk “Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin.Jika KPU tidak bekerja secara transparan, lanjut dia, hal tersebut dapat memicu kemunculan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait dengan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Contohnya, yang telah terjadi di dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.Dalam tahapan tersebut, Hadar mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima aduan serta informasi mengenai dugaan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang melibatkan KPU RI, dalam hal ini komisioner dan sekretaris jenderal.Berdasarkan aduan dan informasi yang diterima koalisi masyarakat sipil itu, setidaknya ada dua belas kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI untuk berbuat curang saat verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung.Hadar pun berharap KPU RI ke depannya dapat menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu 2024 dengan mengedepankan prinsip transparan sehingga masyarakat dapat mengontrol kualitas pekerjaan mereka.\"Jika tidak transparan, masyarakat sulit memonitor. KPU kehilangan ruang masyarakat untuk ikut mengontrol kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ke depan, seharusnya semua yang dilakukan dibuka datanya. Mari, kita berharap pembenahan ini dilaksanakan dalam waktu segera,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Publik Diajak Netgrit untuk Mencari Informasi Tentang Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat, terutama calon pemilih, mulai mencari informasi mengenai 18 partai politik (parpol) dan enam partai politik lokal peserta Pemilu 2024.\"Kita sudah mengetahui ada ditetapkan 18 parpol peserta pemilu dan enam partai politik lokal. Marilah kita mulai mencari informasi-informasi tentang parpol ini. KPU sudah mulai memasang ada di portal mereka, di info pemilu tentang parpol,\" kata Hadar dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk \"Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?\", seperti dipantau di Jakarta, Senin.Dengan pencarian informasi tersebut, lanjut anggota KPU RI periode 2012-2017 itu, para calon pemilih dapat menentukan partai politik terbaik yang patut dipilih pada hari-H pemungutan suara Pemilu 2024, yakni 14 Februari 2024.Hal senada juga disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Budi Setiyono. Budi menjelaskan para pemilih perlu memiliki banyak informasi mengenai peserta Pemilu 2024 dan menggunakan kemampuan analisis mereka dalam menentukan peserta yang akan dipilih.Kemampuan analisis yang baik dari para pemilih itu, menurut Budi, dapat membantu mereka terhindar dari praktik jual beli suara maupun mudah dipengaruhi hasil survei dari lembaga survei yang melakukan manipulasi data demi kepentingan peserta pemilu tertentu.\"Kembali pada kemampuan analisis dari rakyat itu sendiri. Rakyat kita itu karena penghasilannya masih di bawah 5.000 dolar AS, mereka masih gampang dipengaruhi atau tidak mampu bersikap kritis atau melakukan perbandingan, tidak mengecek ulang informasi, mudah dipengaruhi oleh uang, propaganda, dan manipulasi hasil survei,\" jelasnya.KPU telah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1, Partai Gerindra (2), PDI Perjuangan (3), Partai Golkar (4), Partai NasDem (5), Partai Buruh (6), Partai Gelora (7), PKS (8), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (9), Partai Hanura (10), Partai Garuda (11), PAN (12), PBB (13), Partai Demokrat (14), PSI (15), Perindo (16), PPP (17), dan Partai Ummat (24).Berikutnya, ada enam partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera (22), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.(ida/ANTARA)
POPULER
