Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar Institut Teknologi Surabaya

Ini tidak akan mudah. Juga mungkin aneh. Ketika kaum liberal sekuler radikal mencoba menjelaskan bahwa mereka masih mencintai negeri ini setelah kerusakan yang diam-diam dan terang-terangan mereka lakukan selama 20 tahun terakhir ini. Sulit untuk mempercayai mereka lagi.

Menjadikan Soeharto sebagai hantu demokrasi, mereka mengubah konstitusi sambil berteriak NKRI harga mati. Negeri musyawarah tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka melihat ke luar jendela, menghindari hikmah kebijaksanaan, memilih kebebasan, seperti anak kecil berlarian mencoba segala sesuatu yang baru : baju demokrasi liberal, dan sepatu ekonomi kapitalistik. Mereka gulingkan MPR dan gusur ekonomi kekeluargaan. Mereka serahkan kepemimpinan nasional pada petugas partai atau boneka oligarki. 

Mereka bilang tidak mengharapkan deformasi ini terjadi. Sambil mempermainkan hukum dan regulasi, mereka bilang tidak pernah meninggalkan republik. Sepanjang hari-hari liar mereka, kegilaan mereka, mereka bilang akan tetap menepati janji : membangun negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Membiarkan bangsa terbelah, ketimpangan makin parah, mereka minta agar kita tetap bersatu. Untuk kekuasaan, dan ketenaran istimewa yang mereka peroleh, mereka bilang tidak pernah mengundang keduanya. Padahal itulah yang mereka inginkan. Pemilu makin jadi ilusi, bukan solusi yang mereka janjikan. Yang publik dapatkan hanya kepiluan panjang saat politik dimonopoli para bandit, dan badut yang disokong para bandar politik.

Jawabannya sesungguhnya sepanjang waktu tetap ada di sini: UUD 1945 dasar negara musyawarah yang disusun Bung Karno dan Bung Hatta serta para pendiri negeri ini.  UUD 1945 memang bukan kitab suci tapi kesepakatan agung yang seharusnya dihormati, bukan dikhianati. 

Kini tinggal Jokowi apakah cukup berani menyatakan "Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945" cukup jauh sebelum Pemilu 2024. Mereka akan menolak, tapi rakyat akan mendukung. Pemilu 2024 tidak ditunda, dan hanya akan memilih anggota parlemen. Jokowi mungkin akan dipilih olen MPR yang baru, mungkin tidak. Sebaiknya dia meniru Habibie. Lengser keprabon gracefully. MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, dan presiden adalah mandataris MPR yang menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai apalagi boneka oligarki. 

Jemursari, Surabaya 6 Januari 2023