ALL CATEGORY
Geram Dengan Rezim Penguasa, Aggota DPD RI ini Siap Pimpin Pemakzulan Jokowi
Jakarta, FNN - Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja terus mengundang kritik dari berbagai kalangan. Para praktisi hukum tata negara menilai tidak ada alasan yang kuat berupa kegentingan yang memaksa, yang bisa menjadi dasar Presiden Jokowi menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tindakan tersebut bahkan bisa dinilai sebagai pelecehan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan Omnibuslaw atau Undang-undang Cipta Kerja ini sebagai undang-undang inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, sejumlah aktivis dan praktisi sedang menyiapkan langkah hukum untuk menggugat Perpu tersebut. Bahkan, seorang anggota DPD menyatakan dengan keputusan itu presiden sesungguhnya bisa langsung dimakzulkan atau dilengserkan. “Andai saja DPD punya kewenangan lebih, percayalah, saya akan mengambil inisiatif pemakzulan itu,” kata anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, Abdurrahman Thaha, sebagaimana dikutip dari tempo.co. Sayangnya, kewenangan DPD itu sangat terbatas. Yang punya hak untuk mengajukan pemakzulan adalah anggota DPR RI, kemudian dilaksanakan oleh MPR. Kendati begitu, Abdurrahman Thaha mendorong seluruh anggota DPD RI untuk menemui Presiden Jokowi di istana dan mengingatkan preseden buruk yang dihasilkan dari penerbitan Perpu Omnibuslaw Cipta kerja itu. Keputusan pemerintah menerbitkan Perpu Undang-undang Cipta Kerja kita kerja ini sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Dalam keputusan sidang yang digelar hari Kamis, 25 November 2021, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Utsman mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh penggugat. Bahkan, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang ‘45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak keputusan itu diucapkan. Dalam keputusan itu MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional tetap, tidak konstitusional. ya Undang-undang Cipta Kerja ini sebelumnya digugat oleh sejumlah kelompok masyarakat yang terdiri dari Migran Care, Badan Kerapatan Adat dari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, dan seorang warga bernama Muchtar Syair. Dengan keputusan tadi, tenggang waktunya kurang lebih baru 1 tahun, harusnya pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang disebutkan oleh MK sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. “Tetapi, yang terjadi alih-alih menjalankan Keputusan MK, Presiden pada 30 Desember 2022, malah menerbitkan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Nah, ini memang yang dianggap Pemerintah sangat arogan,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (03/01/23). Penerbitan Perpu itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartato didampingi oleh Menkopolhukam dan Wamenkumham, Profesor Edi Yaris. Berikut cuplikannya, “Tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja, dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada Peraturan Perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU/7/2009 dan hari ini telah diterbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30, dan sudah antri juga 30. jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat riil dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraina – Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai, dan pemerintah menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim...” “Keputusan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja itu sungguh mengejutkan. Apalagi, kalau kita simak penjelasan Airlangga Hartarto dan Mahfud MD tadi memang tidak cukup kuat,” ujar Hersubeno. Tadi disebut-sebut bahwa alasannya di antaranya perang di Ukraina yang membuat situasi global tidak ada ketidakpastian. Alasan ini lebih pada kepentingan dan kepastian hukum terhadap para investor. Padahal, amanat dari Mahkamah Konstitusi jelas, yaitu meminta pembuat undang-undang, dalam ini hal ini pemerintah dan DPR, untuk memperbaikinya. Mereka diberi waktu 2 tahun, harusnya cukup. Tetapi, dalam penjelasan yang disampaikan Pak Mahfud, dijelaskan bahwa mereka berkejaran dengan waktu, terutama para investor yang perlu kepastian hukum. “Saya tidak terkejut kalau ada yang menganggap bahwa ini melecehkan Mahkamah Konstitusi. Jadi, alih-alih membicarakan terlebih dahulu dengan DPR, membahasnya, dan melakukan perbaikan-perbaikan, pemerintah malah menerbitkan Perpu,” ujar Hersu gemas. Sekarang ini bola bergulir ke DPR. Apakah DPR akan mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang? Kalau kita berkaca dari berbagai pembahasan perundang-undangan, termasuk terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara untuk penanganan covid, DPR hampir dipastikan akan mengesahkannya. Wajar kalau sekarang ini banyak yang frustrasi menghadapi rezim pemerintahan Jokowi ini. “Setiap kali membuat undang-undang yang bertentangan dengan rakyat, pemerintah dan DPR tetap jalan terus, tidak peduli ada unjuk rasa besar-besaran, termasuk ketika pembentukan Undang-undang Omnibuslaw ini. Kemudian jawabannya paling enak silahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Hersu. Namun,menurut Hersu, dalam kasus Omnibuslaw Cipta Kerja, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat, perlu dicatat, ini satu-satunya keputusan yang pernah diambil oleh MK tapi langsung diterpedo oleh Pemerintah dengan menerbitkan Perpu. “Ya, ini arogan sekali pemerintah. Mereka sangat tidak peduli, suara rakyat tidak didengarkan dan suara lembaga tinggi hukum seperti Mahkamah Konstitusi juga diabaikan,” ungkap Hersu. Wajar kalau kemudian anggota DPD RI seperti Abdurrahman Thaha menyerukan adanya pemakzulan terhadap Jokowi. Bahkan, dia menyatakan dia akan memimpin andai saja DPD punya kewenangan. Sayangnya, DPD memang tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu DPR dan kita tahu DPR sekarang sepenuhnya sudah dikuasai oleh pemerintah. “Jadi, langkah apa yang harus kita lakukan?” tanya Hersubeno Arief mengakhiri pembahasannya. (ida)
Forum Silaturahmi Ormas Islam Jawa Barat Pertanyakan Alokasi Dana Rp 1 T Kepada NU
Bandung, FNN - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang alokasi dana sebesar Rp. 1 triliyun kepada Nahdlatul Ulama (NU) direspon keras oleh sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat. Ketua FSOI Jabar, Abdullah Syu\'aib menilai, klarifikasi mengenai alokasi dana hibah APBD Rp 1 Trilyun, tidak cukup diberikan kepada PWNU semata. \"Klarifikasi juga harus disampaikan kepada elemen lain di Jawa Barat termasuk organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan, organisasi profesi atau kelompok masyarakat lainnya, karena APBD merupakan dana rakyat yang pengalokasiannya harus transparan, akuntabel dan obyektif,\" ungkap Abdullah melalui pernyataan tertulis, Selasa, 3 Januari 2023. Abdullah menegaskan, penyaluran dana APBD tidak boleh bersifat subyektif. Menurutnya, gubernur harus memiliki sandaran dan parameter berbasis perundang-undangan dan kelayakan berdasarkan hak dan keadilan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris FSOI Jawa Barat, Harry Maksum. Harry Maksum yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jawa Barat itu menegaskan, pihaknya perlu untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi dari Gubernur Ridwan Kamil, atas pengalokasian dana hibah APBD sebesar Rp 1 Trilyun kepada NU Jawa Barat. “Selain itu, kami juga perlu mendapatkan informasi pola pengalokasian baku bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya di Jawa Barat,” ungkap Harry Maksum. Hibah yang disampaikan kepada masyarakat, lanjut Harry Maksum, harus didasari sikap adil. Menurut dia, penyaluran hibah jangan sampai timpang antara satu ormas dengan ormas lainnya, terlebih lagi jika besarannya sangat mencolok. \"Kalau mau, alokasinya proporsional saja. Biar terasa adil. Karena ini menyangkut rasa keadilan,\" tegasnya. Pernyataan Sikap Sementara itu, melalui pernyataan sikapnya, FSOI Jawa Barat menyatakan mendukung PWNU Jawa Barat untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi atas ungkapan Gubernur Ridwan Kamil mengenai pengalokasian daba Hibah APBD kepada NU Jawa Barat. Mereka juga meminta agar Gubernur Ridwan Kamil memberi penjelasan pula kepada Organisasi lain di Jawa Barat termasuk kepada Ormas Kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Organisasi Islam (FSOI) Jawa Barat. Selain itu, FSOI Jabar juga mendesak DPRD Jawa Barat untuk memanggil Gubernur Ridwan Kamil agar menjelaskan kepada Dewan mengenai pola dan dasar pengalokasian Hibah APBD selama ini, termasuk alokasi dana hibah 1 Trilyun rupiah kepada NU Jawa Barat. Mereka juga meminta agar lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti BPK, Ombudsman dan KPK untuk turut mencermati, mengawasi dan atau memeriksa pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. FSOI Jabar juga mengajak seluruh elemen Organisasi dan Warga Jawa Barat untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemerintahan Jawa Barat khususnya yang menyangkut tata kelola keuangan termasuk pola pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat kepada Organisasi Kemasyarakatan. (*)
Warga Pesisir Diimbau Waspada Karena Cuaca Ekstrem Masih Melanda Laut Selatan
Sukabumi, Jabar, FNN - Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Sukabumi Jawa Barat mengimbau kepada warga yang tinggal di daerah pesisir pantai untuk selalu waspada karena cuaca ekstrem masih melanda perairan laut selatan kabupaten tersebut.\"Kondisi gelombang laut masih tinggi, bahkan di beberapa titik air laut pasang hingga sampai ke permukiman warga. Maka dari dengan cuaca yang seperti masyarakat untuk selalu waspada dan jika kondisi air laut terus meninggi lebih baik mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman,\" kata Kasatpolair AKP Tenda Sukendar di Sukabumi pada Selasa.Menurut Tenda, pihaknya sudah melakukan sosialisasi baik kepada warga pesisir, nelayan maupun wisatawan untuk selalu waspada serta tidak nekat beraktifitas di pantai jika gelombang sedang tinggi.Sesuai hasil prakiraan cuaca yang diliris dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tinggi gelombang di perairan laut selatan Kabupaten Sukabumi saat mencapai 2,5 meter hingga 4 meter tentunya ini sangat berbahaya.Bahkan, pihaknya tidak lagi mengimbau tetapi melarang siapapun untuk tidak berenang di pantai, karena selain gelombang tinggi, arus laut pun cukup deras sehingga bisa membahayakan keselamatan.\"Kondisi pantai saat ini tidak aman untuk mandi atau berenang. Jika wisatawan tetap ingin menikmati atau bermain di objek wisata pantai agar tidak berenang dan selalu mematuhi imbauan dari petugas penjaga pantai untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,\" tambahnya.Di sisi lain, Tenda mengatakan selama libur perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 tidak ditemukan adanya kasus kecelakaan laut dan aman dari berbagai insiden ditambah wisatawan yang datang ke objek wisata pantai selatan Kabupaten Sukabumi tidak terlalu banyak, bahkan di beberapa lokasi kunjungan bisa dikatakan sepi.Ini berbeda saat perayaan pergantian tahun dari 2021 ke 2022, seluruh titik objek wisata mulai dari Palabuhanratu hingga Cisolok dipadati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah.(sof/ANTARA)
Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi Rp551,2 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2022 mencapai Rp551,2 triliun, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga global yang melonjak.\"APBN tetap jadi shock absorber yang luar biasa untuk subsidi dan kompensasi yang merupakan perlindungan terhadap masyarakat kita karena harga minyak melonjak luar biasa tinggi,\" katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.Realisasi Rp551,2 triliun tersebut terdiri atas kompensasi sebesar Rp379,3 triliun dan subsidi sebesar Rp171,9 triliun.Sri Mulyani mengatakan jumlah subsidi dan kompensasi Rp551,2 triliun merupakan tiga kali lipat dari pagu awal sebesar Rp152,5 triliun yang sudah sempat ditambahkan menjadi Rp502,4 triliun.Ia menjelaskan pada awalnya rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar 63 dolar AS per barel, namun ternyata akibat situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina melonjak menjadi 126 dolar AS per barel dan kembali turun ke 80 dolar AS per barel.\"Secara keseluruhan satu tahun ICP kita di 97 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari 63 dolar AS per barel,\" ujarnya.Harga energi terutama minyak yang fluktuatif tersebut mengharuskan pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi karena jika tidak, maka harga minyak bisa naik empat kali lipat.Secara rinci, realisasi belanja subsidi Rp171,9 triliun meliputi untuk BBM Rp15,2 triliun, elpiji Rp100,4 triliun dan listrik Rp56,2 triliun, sedangkan kompensasi Rp379,3 triliun meliputi BBM Rp307,2 triliun dan listrik Rp72,1 triliun.Untuk anggaran kompensasi diberikan kepada PT Pertamina dan PT PLN agar dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.\"Tentu, bukan untuk Pertamina dan PLN sendiri, tapi masyarakat dalam bentuk elpiji, Pertalite, diesel, dan semuanya disubsidi,\" tegas Sri Mulyani.(sof/ANTARA)
Penumpang Angkutan Umum Mencapai 10 Juta Orang Hingga 2 Januari 2023
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 10,31 juta penumpang angkutan umum yang bepergian pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023.Jumlah ini merupakan angka kumulatif penumpang di semua moda, yang dihitung selama 15 hari masa pemantauan yaitu mulai Senin, 19 Desember 2022 hingga Senin, 2 Januari 2023 kemarin.“Jumlah ini meningkat 71,09 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada libur akhir tahun lalu yaitu 6,03 juta penumpang,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Selasa.Adita menyampaikan, jumlah penumpang angkutan umum pada masa libur akhir tahun ini sudah hampir mendekati jumlah penumpang sebelum pandemi, di mana pada tahun 2019 di periode yang sama tercatat sebanyak 13,14 juta penumpang.Adapun jumlah kumulatif penumpang tertinggi adalah penumpang angkutan udara sebanyak 3,21 juta penumpang atau meningkat 66,36 persen dari periode yang sama di tahun 2021.Diikuti angkutan jalan sebanyak 2,25 juta penumpang atau meningkat 66,12 persen, angkutan penyeberangan sebanyak 2,05 juta penumpang atau meningkat 47,25 persen, angkutan kereta api sebanyak 1,99 juta penumpang atau meningkat 173,62 persen dari periode yang sama tahun 2021, dan angkutan laut sebanyak 813.158 penumpang atau meningkat 30,37 persen.Adita mengungkapkan, laporan jumlah pergerakan penumpang angkutan umum hingga Senin, 2 Januari 2023 masih cukup tinggi yakni sebanyak 679.338 penumpang di semua moda transportasi.“Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan hari Minggu (1/1), dengan pergerakan sebanyak 660.502 penumpang,” ujarnya.Sementara itu, berdasarkan data pemantauan Jasa Marga (Persero) Tbk di di empat Gerbang Tol Utama hingga Senin (2/1) kemarin, pergerakan kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek yaitu sebanyak 126.984 kendaraan. Di sisi lain, ada 109.331 kendaraan yang meninggalkan Jabotabek.Pemantauan pergerakan penumpang dan kendaraan dilakukan di 111 terminal, 22 pelabuhan penyeberangan, 51 bandara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, serta 4 gerbang tol. Kemenhub masih akan terus melakukan pemantauan pergerakan penumpang dan kendaraan di masa libur Nataru hingga penutupan Posko pada 4 Januari 2023.“Dengan adanya peringatan cuaca ekstrem yang terjadi di akhir tahun hingga awal Januari 2023, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, hati-hati, selalu update dengan informasi cuaca terkini, serta tetap mengutamakan aspek keselamatan,” kata Adita.(sof/ANTARA)
Biden Merencanakan Acara di Gedung Putih Memperingati Serangan 6 Januari
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk memperingati tahun kedua penyerbuan Capitol pada 6 Januari 2021 dengan acara di Gedung Putih, menurut jadwal yang diterbitkan kantor Biden pada Senin (2/1).Acara pada Jumat (6/1) tersebut menandai sebuah momen langka bagi Biden untuk mengurusi masalah yang dipicu oleh kerusuhan mematikan yang dilakukan oleh para pendukung presiden AS sebelumnya Donald Trump.Aksi penyerbuan ke gedung Capitol Hill telah menyela pengakuan resmi akan kemenangan Partai Demokrat pada 2020.Biden telah mengecam kerusuhan tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan aturan hukum.Namun, dia jarang mendiskusikan tentang presiden pendahulunya dengan menyebutkan nama di depan umum, dan Biden mempromosikan masa jabatannya sebagai masa penyatuan dan pemulihan AS yang sempat terpecah. Menginjak tahun ketiga masa jabatannya, Biden telah berkata bahwa dia berniat untuk mengincar masa jabatan empat tahun lagi sebagai presiden, tetapi dia belum secara resmi mengumumkan pencalonannya.Trump, yang belum mengakui kekalahannya dalam pemilu 2020, telah mengumumkan bahwa dia akan kembali mengincar nominasi partai pada 2024.Pada Desember 2022, DPR AS yang dipimpin oleh Partai Demokrat, yang melaksanakan investigasi terhadap serangan ke Capitol Hill pada 2021 tersebut, meminta jaksa federal AS untuk mendakwa Trump dengan empat tindak pidana yang termasuk aksi menghalangi demokrasi dan pemberontakan.Itu merupakan pertama kalinya Kongres AS mengajukan tuntutan pidana kepada mantan presiden.Trump, yang juga menghadapi dua investigasi federal lainnya, menganggap investigasi DPR tersebut sebagai aksi partisan.Mantan presiden AS tersebut menyampaikan pidato membara kepada pendukungnya pada 6 Januari 2021 pagi dan secara terbuka mengkritik wakil presiden saat itu Mike Pence karena tidak berpartisipasi dengan rencananya untuk menolak hasil pemungutan suara untuk Biden.Trump lalu menunggu selama beberapa jam sebelum mengutarakan sebuah pernyataan publik saat ribuan pendukungnya menyerbu gedung Capitol, menyerang polisi, dan mengancam untuk menggantung Pence.Lima orang, termasuk satu petugas kepolisian, meninggal saat atau sesudah insiden tersebut dan lebih dari 140 petugas kepolisian terluka. Serangan di Capitol itu mengakibatkan kerugian bernilai miliaran dolar AS.\"Seorang mantan presiden Amerika Serikat telah membuat dan menyebarkan jaringan kebohongan mengenai pemilu 2020,\" kata Biden dalam sebuah acara di Capitol tahun lalu untuk memperingati serangan 6 Januari tersebut.\"Dia telah melakukan hal tersebut karena dia mementingkan kekuatan dibandingkan prinsip. Dia tidak bisa menerima bahwa dia telah kalah,\" lanjutnya.Jadwal yang dikeluarkan kantor Biden menyebutkan bahwa acara peringatan pada Jumat (6/1) tersebut akan diselenggarakan di Ruang Timur Gedung Putih. Namun, rincian lebih lanjut belum diberikan.(sof/ANTARA/Reuters)
Serangan Rudal Israel Menewaskan Dua Tentara Suriah
Ankara, FNN - Militer Israel pada Senin (2/1) meluncurkan serangan rudal terhadap Bandara Internasional Damaskus yang menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk dua tentara Suriah, menurut media setempat.Serangan yang terjadi sekitar pukul 02.00 waktu setempat (06.00 WIB) itu menyebabkan bandara utama Suriah tidak beroperasi, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan.Israel melakukan serangan lewat \"serentetan rudal, yang menargetkan Bandara Internasional Damaskus dan sekitarnya,\" kata sumber militer kepada SANA, yang melaporkan dua tentara Suriah tewas.Namun, Observatorium Suriah untuk HAM yang bermarkas di Inggris--yang mengandalkan jaringan sumber yang luas di Suriah--menyebutkan bahwa total empat orang tewas dalam serangan dini hari tersebut.Belum ada komentar langsung dari pihak Israel mengenai kejadian itu.Peristiwa tersebut membuat Bandara Internasional Damaskus untuk kedua kalinya tidak beroperasi dalam waktu kurang dari setahun.Suriah dilanda perang saudara sejak awal 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak keras pengunjuk rasa prodemokrasi.Ratusan ribu orang tewas dan lebih dari 10 juta orang lainnya mengungsi, menurut perkiraan PBB.(sof/ANTARA)
Polisi Capitol Bersiap Menghadapi Kemungkinan Serangan terhadap Kongres AS
Washington, FNN - Polisi yang mengamankan Gedung Capitol bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan terhadap Kongres di masa mendatang.Hal itu dikatakan kepala kepolisian di gedung Kongres AS tersebut, Senin, menjelang peringatan dua tahun serangan mematikan pada 6 Januari 2021 itu dan pembubaran panel Kongres yang menyelidiki kejadian tersebut.\"Iklim ancaman saat ini, terutama terhadap pejabat terpilih, memerlukan kewaspadaan secara terus menerus dan ditingkatkan,\" ujar Kepala Polisi Capitol Tom Manger dalam sebuah pernyataan.\"Mengingat situasi negara kita yang terpolarisasi, serangan seperti yang kami hadapi pada 6 Januari 2021 bisa kembali terjadi. Jika peristiwa yang tak terpikirkan itu terjadi (lagi), kita akan siap,\" katanya, menambahkan.Lima orang tewas dan lebih dari 140 polisi terluka akibat serangan pendukung presiden saat itu, Donald Trump, dua tahun lalu.Mereka menyerbu Capitol saat anggota parlemen dan Wakil Presiden Mike Pence akan menyatakan secara resmi kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden.Sebuah panel bipartisan yang menyelidiki serangan tersebut menyatakan bulan lalu bahwa Trump harus menghadapi tuntutan pidana akibat perannya dalam memicu serangan mematikan itu.Investigasi selama 18 bulan itu berakhir saat rekan-rekan Trump dari Partai Republik mengambil alih mayoritas kursi di DPR pada Selasa setelah berjanji untuk membubarkan panel tersebut dan siap menghadapi Biden, pemerintahannya, dan anaknya, Hunter.Saat merilis dokumen terakhir pada Senin, panel itu menyampaikan kekhawatiran mereka soal keamanan saat pergantian kekuasaan Kongres.Mereka menyerahkan catatan ke Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk dikaji dan dikembalikan ke Arsip Nasional.Ketua panel Bennie Thompson dari Demokrat dan wakilnya Liz Cheney dari Republik mengatakan bahwa mulai pekan depan saat panel dibubarkan, mereka tidak lagi memiliki kendali atas persoalan tersebut.Panel juga tidak dapat menjamin penegakan komitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas para saksi, kata mereka.Hakeem Jeffries, yang akan mengetuai Demokrat di DPR AS, dalam wawancara dengan MSNBC pada Senin menjelaskan bahwa sekarang tergantung Departemen Kehakiman AS untuk menelusuri fakta dan menerapkan hukum sesuai undang-undang dasar.Sejauh ini sekitar 900 orang telah dituntut karena terlibat dalam peristiwa itu, termasuk 470 pengakuan bersalah, menurut data yang dipublikasikan oleh departemen itu bulan lalu.Depkeh AS melakukan penyelidikan sendiri terhadap serangan tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
Korlantas Polri Mempertimbangkan Penerapan Tilang Manual dan E-tilang
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah mempertimbangkan untuk mengkombinasikan penerapan tilang elektronik (ETLE) dan tilang manual guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.“Kami melihat masyarakat dari sisi kesadaran lalu lintasnya itu sendiri, apakah masih tetap menggunakan e-tilang atau kami kombinasikan dengan tilang yang selama ini secara manual kami laksanakan,” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi dalam kegiatan konferensi pers evaluasi Operasi Lilin 2022 di Gedung NTMC Korlantas Polri di Jakarta, Selasa.Berdasarkan hasil evaluasi Operasi Lilin 2022 yang dilaksanakan selama 11 hari, Korlantas Polri mencatat peningkatan jumlah penindakan langsung (tilang) kepada pelanggar lalu lintas, yakni sebesar 37 persen, dan teguran sebesar 34 persen. Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas ini menjadi catatan Korlantas Polri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas. Karena kesadaran ini juga bisa berimplikasi pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Selama Operasi Lilin 2022, peristiwa yang paling menonjol adalah kecelakaan lalu lintas. Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dibandingkan Natal dan Tahun Baru di tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19). Tercatat, jumlah korban meninggal dunia turun empat persen, luka berat 19 persen dan luka ringan lima persen. “Kejadian cukup menonjol pergerakan masyarakat di jalan jumlah kecelakaan naik 11 persen dibandingkan tahun 2019,” kata Firman. Di antara peristiwa kecelakaan itu, kejadian kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan tunggal, dengan modus, kecelakaan depan-depan, umumnya terjadi karena pengendara bermanuver saat mendahului. Kemudian kejadian kecelakaan modus depan belakang. Ada dua kemungkinan penyebab kecelakaan depan-belakang, karena tidak konsentrasi dan karena tidak menjaga jarak. Catatan-catatan ini, kata Firman menjadi bahan evaluasi pihaknya berserta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, tidak terjadi kecelakaan di tol, namun cukup banyak kecelakaan terjadi di jalan arteri dengan korban atau pun pelaku kecelakaan berasal dari kalangan masyarakat umum, seperti ibu rumah tangga, pengangguran, dan petani. “Lagi-lagi kendaraan roda dua mendominasi terjadinya kecelakaan. Bisa karena kecepatan tinggi atau melawan arus dan sebagainya,” kata Firman. Karena masih banyaknya kecelakaan lalu lintas yang diawali dengan pelanggaran, oleh karena itu kata Firman, pihaknya memberikan catatan dan mempertimbangkan untuk kembali melaksanakan tilang manual bersamaan dengan tilang elektronik. “Apakah masyarakat sudah bisa kami lepas untuk kembalikan kepada mesin yang sudah kami pasang,” katanya. Kembali Firman menegaskan, pertimbangan ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan patuh dengan peraturan lalu lintas. Beberapa kejadian dengan diberlakukan tilang elektronik, masyarakat yang tidak punya kesadaran melakukan tindakan melanggar aturan secara sengaja mencopot pelat belakang atau menggantinya dengan pelat tidak sesuai standar. “Untuk bukan berarti polisi dia saja, kalau kami tetap memberikan teguran-teguran bahkan untuk potensi yang kecelakaan bisa fatal kami harus memberikan tindakan peringatan,” kata Firman.(ida/ANTARA)
Proporsional Terbuka Masih Relevan Diterapkan pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI Fraksi PAN Intan Fauzi menilai sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu masih relevan untuk diterapkan pada pemilu 2024 yang akan datang. \"Oleh karena itu seyogyanya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atau judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional yang tengah diajukan,\" kata Intan di Jakarta, Selasa. Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) tersebut mengatakan apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Menurutnya, sistem proporsional terbuka memenuhi prinsip demokrasi yang amat mendasar, yakni pengakuan kedaulatan rakyat maupun prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum). Dalam sistem proporsional terbuka, semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga baik bagi calon legislatif (caleg) perempuan. Berkaca pada pemilu sistem proporsional tertutup, caleg perempuan seringkali ditempatkan di nomor urut buntut, setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elit partai. UU Pemilu Nomor 7/2017 mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan (dapil) harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama caleg. Maka dari itu, sistem proporsional terbuka adalah solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, tanpa mencederai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Intan berpendapat caleg yang takut pada sistem proporsional terbuka hanyalah pihak-pihak yang khawatir tak cukup sanggup menarik hati rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan sistem proporsional terbuka, semua caleg diberi panggung yang sama untuk berkompetisi dan tidak ada privilege atau hak istimewa bagi caleg. \"Semua bisa bertarung bebas dan saya akui, sistem proporsional terbuka ini membantu para kader perempuan meraih kursi di DPR. Semua teman caleg satu partai juga berkompetisi, sehingga para caleg benar-benar berjuang meyakinkan masyarakat menjadi calon wakil rakyat yang potensial,\" tuturnya Dengan demikian, kata dia, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini sudah sangat bagus dan tidak perlu diutak-atik hanya untuk mengakomodir kepentingan individu caleg. Intinya, jangan sampai terjadi kemunduran dalam sistem pemilu legislatif. Melalui sistem proporsional terbuka, pemilih lebih mengenal calon legislatifnya karena masing-masing caleg baik, petahana maupun yang belum duduk di parlemen akan berkompetisi secara terbuka serta berusaha untuk berkontribusi secara baik bagi masyarakat dan terbuka.(ida/ANTARA)
POPULER
