ALL CATEGORY
Beberapa Tokoh Dunia Menerima Penghargaan Internasional Raja Faisal 2023
Jakarta, FNN - Sejumlah tokoh terkemuka dunia menerima Penghargaan Internasional Raja Faisal 2023 yang diumumkan pada upacara yang digelar pada Rabu (4/1) malam di Arab Saudi, menurut Kantor Berita Arab Saudi SPA.Pengumuman para pemenang dibacakan di hadapan Penasihat Penjaga Dua Masjid Suci yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Mekah sekaligus Ketua Dewan Penghargaan Internasional Raja Faisal, Pangeran Khaled Al-Faisal.Sekretaris Jenderal Penghargaan Internasional Raja Faisal, Abdulaziz Alsebail, mengatakan panitia seleksi untuk lima kategori --Layanan untuk Islam, Studi Islam, Bahasa dan Sastra Arab, Kedokteran, dan Sains-- mengadakan serangkaian sesi untuk meninjau karya milik para nominasi. Seleksi juga dilakukan dengan meninjau laporan para arbiter.Penilaian karya tersebut berlangsung pada 2-4 Januari.Penghargaan untuk kategori Layanan Islam diberikan kepada Profesor Choi Young Kil-Hamed dari Korea Selatan dan Syekh Nasser bin Abdullah dari Uni Emirat Arab.Choi Young Kil-Hamed dianugerahi penghargaan atas karyanya yang luar biasa dalam Pelayanan kepada Islam, yang meliputi terjemahan dari sejumlah besar buku Islam, upaya advokasi dalam memberikan pelajaran dan ceramah serta penyelenggaraan kursus untuk memperkenalkan dan mengadvokasi Islam.Dia juga merupakan salah satu tokoh advokasi berbahasa non-Arab terkemuka di Benua Asia.Choi juga pernah meraih sejumlah penghargaan lainnya, seperti Penghargaan Internasional Raja Abdullah bin AbdulAziz untuk penerjemahan atas bukunya yang berjudul “Prophet Mohammad”, Medali Presiden Republik Demokratik Korea pada 2013 dan Medali Pemerintah Korea untuk Layanan Pendidikan dan Pengajaran pada 2014.Sementara itu, Syekh Nasser bin Abdullah Al Zaabi mendapat penghargaan atas karyanya yang luar biasa dalam Pengabdian kepada Islam. Hal itu meliputi upaya dalam pekerjaan filantropi dan bantuan melalui keanggotaan asosiasi, lembaga amal, organisasi serta kehadiran di konferensi, forum dan seminar tentang pekerjaan amal.Syekh Nasser bin Abdullah Al Zaabi juga dinilai pantas meraih penghargaan tersebut untuk keketuaan di Dewan Permanen Dana Solidaritas Islam (ISF), sebuah lembaga anak perusahaan dari Organisasi Kerja sama Islam (OKI), dan kepemimpinan yang bijaksana di Universitas Islam di Niger melalui kepemimpinan Dewan Pengawas sejak 2014.Penghargaan untuk kategori Studi Islam dengan Topik Arsitektur Islam diberikan kepada Profesor Robert Hillenbrand dari Inggris Raya.Kemudian, penghargaan untuk kategori Bahasa dan Sastra Arab dengan Topik Naratif Arab Klasik dan Teori Modern diberikan kepada Profesor Abdelfattah Kilito dari Universitas Mohammed V, Maroko.Penghargaan untuk kategori Kedokteran dengan topik Pandemi dan Pengembangan Vaksin diberikan kepada Profesor Dan Hung Barouch dari Universitas Harvard, Amerika Serikat.Dan Hung Barouch memperoleh penghargaan tersebut atas kontribusi yang besar terhadap pemahaman tentang imunologi dan patogenesis infeksi virus. Dia telah mengembangkan strategi vaksin dan pengobatan baru terhadap berbagai patogen yang memiliki signifikansi global, seperti HIV-1, virus Zika, tuberkulosis dan yang terbaru SARS-CoV-2.Profesor Sarah Catherine Gilbert dari Universitas Oxford, Inggris Raya turut mendapat penghargaan untuk kategori tersebut karena telah mengembangkan teknologi vaksin inovatif dan menerapkannya pada kasus malaria, Ebola, influenza, MERS, dan baru-baru ini SARS-CoV2.Vaksin yang dikembangkan Gilbert terakhir kali itu telah mencapai distribusi geografis yang luas karena efektivitas dan harganya yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh miliaran orang. Kinerja itu membantu distribusi besar dalam ekuitas vaksin di seluruh dunia.Selanjutnya, penghargaan untuk kategori Sains dengan topik Kimia diberikan kepada Profesor Jackie Yi-Ru Ying dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), AS dan Profesor Chad Alexander Mirkin dari Universitas Northwestern, AS.Jackie Yi-Ru Ying menyabet penghargaan tersebut untuk sintesis berbagai bahan nano dan sistem canggih, serta penerapannya dalam katalisis, konversi energi, dan biomedis. Sementara itu, Profesor Chad Alexander Mirkin dianugerahi penghargaan atas kontribusi yang luar biasa dalam memperkenalkan konsep partikel nano sebagai atom dan DNA sebagai ikatan untuk merancang bahan makroskopik kristal fungsional dan memperkaya repertoar alat kimia dan material serta mendefinisikan zaman modern teknologi nano.Sekretariat Jenderal Penghargaan Internasional Raja Faisal 2023 memuji para pemenang penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada panitia dan pihak yang terlibat dalam acara bergengsi tersebut.(sof/ANTARA)
Untung-Rugi Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup
Surabaya, FNN - Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, memaparkan untung dan ruginya penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Sisi positifnya, kita melihat selama ini dengan penyelenggaraan Pemilu sistem proporsional terbuka, itu kan yang terjadi banyak kandidat legislatif yang dengan mudah masuk menjadi caleg (calon legislatif) dengan menggunakan transaksi politik, artinya mereka bisa jadi membayar lebih, itu kemudian dengan mudah masuk,\" kata Airlangga di Surabaya, Jumat.Dalam kondisi seperti itu, lanjut Airlangga, yang menjadi pertarungan politik di Pemilu lebih menekankan kepada kontestasi nya di internal partai.\"Jadi partai. alih-alih menjadi penguatan politik justru terjadi benturan di internal. Penentuannya adalah banyaknya uang yang menentukan proses-proses politik dan siapa yang terpilih,\" ujarnya.“Intinya sistem proporsional tertutup itu ingin membangun kembali kekuatan otoritas politik berbasis partai yang menentukan proses-proses politik yang berlangsung,\" tambahnya.Sementara untuk sisi negatifnya, kata Airlangga, seringkali kandidat yang mempunyai suara lebih besar di tingkat bawah tidak serta merta terpilih. Sebab, penentuan terjadi pada otoritas politik. Sistem ini mempunyai untung ruginya.Dalam kondisi seperti ini, di mana transaksi uang lebih mengendepan, problem yang dihadapi antara bisnis dan politik. Selanjutnya, pertarungan politik lebih mengedepankan pertarungan individu daripada partai. itu menghasilkan legislatif yang komposisi nya mereka yang memiliki dana lebih besar daripada lain.\"Di sini proporsional tertutup lebih baik daripada proporsional terbuka,\" ucap dia.Selain dua sistem tersebut, Airlangga menyarankan untuk meniru sistem yang dipakai di Jerman. Di Jerman sistem pemilu dicampur, jadi mekanismenya warga diberikan dua kartu, satu untuk memilih partai politik, kartu untuk memilih calon.\"Dengan pertimbangan penghitungan masing-masing mereka yang tidak ditaruh nomor awal tetap bisa jadi asal mempunyai suara besar,\" ujar dia.Mekanisme seperti itu, menurut dia, pernah dipakai Pemilu 2004, di mana suara seseorang itu tidak begitu mudah hilang dalam penghitungan.\"Saya pikir pilihan-pilihan seperti itu harus juga diperbincangkan untuk mengantisipasi persoalan yang muncul saat diterapkan sistem proporsional tertutup,\" katanya.(sof/ANTARA)
Baik Sistem Pemilu Proporsional Terbuka maupun Tertutup Memiliki Kelemahan
Malang, Jawa Timur, FNN - Pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari Ph.D. menyatakan bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) terbuka dan tertutup, sama-sama memiliki sejumlah kelemahan.\"Jadi, kalau istilahnya kita ingin reformasi sistem pemilu, proporsional terbuka ini diubah. Proporsional terbuka ada kelemahan, kemudian diubah ke tertutup, itu sama saja. Karena sama-sama punya kelemahan,\" kata Wawan kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.Wawan menjelaskan, sistem pemilu proporsional terbuka, memiliki risiko adanya praktek jual beli suara. Hal tersebut merupakan hasil riset yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti terkait penerapan sistem proporsional terbuka.Selain itu, lanjutnya, penerapan sistem proporsional terbuka dinilai juga sebagai jalan pintas oleh calon legislatif untuk memperoleh suara. Perolehan suara itu, tidak dengan kinerja atau karya politik yang memberikan kontribusi kepada masyarakat di daerah pemilihannya.\"Jalan pintas itu, dikatakan jauh lebih efektif dibanding dengan melakukan branding, marketing politik, program yang istilahnya memperkenalkan diri kepada publik,\" katanya.Sementara itu, lanjutnya, terkait dengan sistem pemilu proporsional tertutup, berisiko untuk kembali ke zaman orde baru dan adanya hegemoni partai politik. Partai politik, akan menjadi penentu seseorang untuk berpotensi terpilih atau tidak.Ia menambahkan, dengan sistem proporsional tertutup, juga berisiko untuk memindahkan praktik transaksi yang sebelumnya berada di tingkat masyarakat atau pemilih, akhirnya akan melebar ke partai politik.\"Jadi cenderung nanti akan memindahkan transaksi, karena bagaimanapun, politik ekonomi itu tidak bisa dilepaskan. Siapa yang ingin berkuasa, itu pasti harus ada modal ekonomi,\" ujarnya.Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada terobosan formal yang mengedepankan hubungan setara dan berkualitas antara partai politik dengan calon legislator, dengan tolok ukur pada nilai kemanfaatan publik atau public value.Dengan adanya hubungan yang setara tersebut, lanjutnya, maka tidak akan ada lagi calon legislator yang memiliki uang kemudian bergerak sendiri mencari suara dan mengesampingkan partai politik.\"Sebaliknya, kalau proporsional tertutup, partai politik posisinya akan lebih tinggi dibanding calon, karena partai tersebut berhak menentukan nomor urut. Maka, bagi saya, idealnya adalah dibuat setara antara calon dengan partai politik,\" ujarnya.Menurutnya, salah satu cara yang bisa bisa dilakukan adalah dengan melakukan amandemen sistem proporsional terbuka dan melakukan rekayasa sistem. Caranya, pada setiap daerah pemilihan, parpol bisa menetapkan satu atau lebih nomor urut caleg bila memenuhi proporsi kursi.\"Jadi pada tiap dapil, nomor urut satu itu bukan karena uang, bukan karena kedekatan. Tapi karena prestasinya. Itu prinsip yang dipakai dalam legislative entrepreneurship, prinsip kewirausahaan legislatif,\" katanya.Ia menjelaskan, partai politik akan mengafirmasi calon legislatif yang memiliki prestasi dan bekerja untuk masyarakat serta partai, diberikan penghargaan dengan nomor urut satu. Sehingga, penentuan tidak dikarenakan kedekatan atau adanya lobi uang.Selain itu, partai politik juga harus memiliki kurikulum pendidikan dan kaderisasi untuk mencetak calon legislatif yang memiliki prinsip kewirausahaan legislatif tersebut. Karena, dalam teori tersebut, fungsi legislator adalah menjalankan legislasi yang baik. \"Ini memang tampak normatif, tapi itu merupakan jalan tengah,\" katanya.(sof/ANTARA)
Ketua KPU: Saya Memang Bajingan, Ahli Maksiat, Respons Laporan Wanita Emas ke DKPP
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, ternyata tidak terlalu menganggap serius laporan dari wanita emas atau Hasnaini Muin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasyim malah menanggapinya dengan melontarkan candaan yang ngeri-ngeri sedap. Dia mengatakan bahwa DKPP tidak bisa memanggilnya karena yang bisa diperiksa oleh DKPP adalah mereka yang punya kehormatan, sementara dia adalah bajingan dan ahli maksiat. “Kalau urusan wanita emas itu, nanti dulu, belum selesai. Nanti kalau saya diadukan dalam sidang, saya akan buat pengakuan. Pertama, yang mulia saya ini memang bajingan yang mulia,” kata Hasyim Asy’ari dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum provinsi mengenai penataan daerah pemilihan (Dapil) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/23). Candaan Hasyim ini disambut peserta rapat dengan tertawa. Hasyim kemudian melanjutkan “Yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan. Sementara saya ini ahli maksiat, nggak pantas saya dibawa ke sini yang mulia. Kan begitu logikanya. Yang boleh dibawa ke situ yang punya kehormatan, sementara saya di bagian awal sudah mengaku ahli maksiat. Yang mulia, saya tidak punya kehormatan,” ujar Hasyim. Sepertinya dia berandai-andaian jika dia dipanggil oleh DKPP karena kasus laporan dari Hasnaini. Hasim masih terus melanjutkan candanya, “Nanti saya akan akhiri. Yang mulia, mohon ditanyakan Majelis Hakim siapapun yang ada di dalam ruangan ini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah maksiat. Saya tanya di sini deh, ada nggak yang nggak pernah maksiat. Angkat tangan resolusi 2023. Ya karena kita ini masih salat, masih berdoa rabbighfirli, ampuni Tuhanku, itu berarti kita masih mengaku ahli maksiat semua, harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak salat, beribadah, minta ampun kepada Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana? Apa komentar Anda? “Saya, walaupun tersenyum, tapi sebenarnya itu tersenyum getir. Karena saya jujur nih speechless. Saya kehabisan kata ketika membaca berita ini,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (06/01/23). Berita tersebut dimuat di berbagai media, termasuk detik.com dan Kompas. Berita ini sangat menarik karena selama ini Hasyim Asy’ari terkesan bungkam menanggapi laporan itu. Waktu itu dia cuma menyatakan bahwa dia mengikuti peristiwa itu. Tapi, dari pernyaan di atas kita tahu bahwa dia nganggap itu tidak terlalu serius. Laporan Hasnaini Muin ini bukan soal maksiat atau bukan. Kalau soal maksiat itu ranah personal, ranah antara manusia dengan penciptanya. Hasyim benar bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat. dia benar makanya kita kemudian selalu diminta beristighfar dan berdoa mohon ampunan t Tetapi, ini dua hal yang berbeda antara urusan dia dengan Tuhannya dan urusan dia sebagai seorang pejabat negara yang dilaporkan oleh wanita emas melalui pengacaranya. Ini adalah masalah etika dan moral dalam kapasitasnya sebagai ketua KPU. Kalau urusannya dengan maksiat, insyaallah selesai dengan taubat. Tetapi, melalui Farhat Abbas, pengacaranya Hasnaini Muin, pada 22 Desember 2022, lalu Hasyim dilaporkan ke DKPP karena pelanggaran etik dan tindak asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asy’ari. Laporan ini juga disertai bukti-bukti. Memang, menurut Hersu, kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke wilayah privat meski bukti-bukti memunculkan sejumlah masalah, dalam hal ini soal etika sebagai seorang pejabat publik. Tetapi, humornya tidak pada tempatnya, apalagi dalam sebuah rapat resmi dengan KPU provinsi. Ini bahaya kalau ada seorang ketua KPU Pusat bercanda semacam itu. Artinya, KPU-KPU daerah bisa mencontoh hal semacam itu. Ini sangat tidak tepat dan tidak proper dalam situasi begini.(sof)
Pilih Mana, Capres Pilihan Rakyat atau Pilihan Lembaga Survei Sponsor Oligarki
Bila kita melihat hasil mayoritas lembaga survei terlihat hasilnya bahwa Ganjar Pranowo selalu di atas mengungguli Anies Rasyid Baswedan. Dan itu memang fakta karena mengambil vote yang berbeda. Kalau Ganjar diambil di semua pekuburan terutama di Tanah Kusir sementara kalau Anies diambil dari dunia nyata, dijemput dan diantar oleh jutaan orang bahkan ada yang menyambut Anies dengan konvoi berkuda dan mobil bergambar Anies. Belum lagi dengan tari-tarian khas daerah tersebut seperti di Papua. Kalau capres lain memang disambit, oh maaf salah disambut, oleh jutaan rumput yang bergoyang. Kalau benar dia surveinya tinggi maka tunjukkan turun ke daerah-daerah, buktikan disambit oleh rakyat. Jangan hanya jadi penipu rakyat melanjutkan karakter Jokowi, yang tiada hari tanpa menipu rakyat. Pegal otaknya kalau gak menipu rakyat. Mual-mual hati dia kalau gak menipu rakyat. Berlagak kayak orang bego tapi nyatanya mau menipu. Jika seandainya capres yang digadang-digadangkan rezim Jokowi jadi presiden, maka siap-siaplah rakyat Indonesia akan melarat bin sengsara. Ini bukan sok tahu, tapi melihat rekam jejaknya jadi Gubernur, dimana rakyatnya makin sengsara dia masa bodoh. Dia EGP = Emang Gue Pikirin. Rakyat lagi ditimpa musibah bencana alam dia hanya sibuk bikin tiktok. Baru berlagak orang baik bagi-bagi sembako dan duit. Rakyat terima sembako hanya satu tas plastik dan duit 300 ribu tapi melarat dan menderita lima tahun. Ditambah lagi uang zakat dari BAZNAS juga dirampok. Gak tahu malu. Tapi terserah rakyat. Kita gak usah putus asa. Kita harus terus perjuangkan capres pilihan kita (rakyat). Usaha harus tetap kita usahakan. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena kita melawan mereka gak ada apa-apanya. Karena duitnya gak berseri. Tapi kita punya Allah SWT. Gak ada yg bisa melawan Allah. Wallahu A\'lam Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung), Bekasi, 060123.
Ribut Besar Dengan Rizal Ramli, Mahfud MD Bentuk Baru dari Machiavellinism
Jakarta, FNN - Ada perang twitter antara Menko Polhukam, Mahfud MD, dengan Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja. Mantan Ketua MK ini menyebut Rizal Ramli bodoh akibat menuding dirinya masuk kekuasaan menjadi iblis.Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (06/01/23) di anataranya membahas hal ini bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Kita tahu di belakang itu sebetulnya ada masalah yang lebih rumit, yaitu bagaimana kejujuran itu kita ucapkan. Tentu Pak Mahfud bisa klaim bahwa itu bukan konteksnya pada waktu itu dia ucapin bahwa “malaikat bisa jadi iblis kalau masuk di istana” . Lalu Rizal Ramli mengambil poin dasarnya,” ujar Rocky menanggapi hal tersbut. Menurut Rocky, sebetulnya Pak Mahfud tetap malaikat, tetapi tidak bisa bicara sebagai malaikat. Dia justru membenarkan hal-hal yang iblisian. Pemanasan politik justru terjadi karena ketidakjujuran. Jadi, prinsip-prinsip dasar di dalam etika politik, yaitu ucapkan sesuatu dalam konteks dan konsisten dengan konteksnya. Dalam soal kritik terhadap Mahfud MD, sebetulnya Rocky Gerung juga termasuk orang yang sering mengkritik Pak Mahfud. Tetapi, apa yang dilakukan Rocky Gerung dan Rizal Ramli merupakan semacam bentuk kasih sayang, karena kita tahu bahwa Pak Mahfud adalah bagian dari orang-orang yang punya akal sehat dan bagian dari akademisi yang harusnya bisa membedakan soal itu. “Iya, Pak Mahfud sebenarnya nggak marahin Pak Rizal, dia marahin batin dia sendiri yang mendua sebetulnya,” ujar Rocky. Tapi, karena keadaan psikis Pak Mahfud tidak mungkin memutuskan, lalu dia cari outlet. Satu-satunya cara adalah apologetis terhadap yang dia ucapkan beberapa tahun yang lalu, lalu menyerang Rizal Ramli. Rizal Ramli ada di dalam status moral lebih tinggi karena dia di luar kekuasaan. Konteks itu yang tidak dihitung oleh Pak Mahfud. Tapi, menurut Rocky, watak Pak Mahfud itu memang juga ceplas-ceplos. Rocky senang bergaul dengan Pak Mahfud. Menurut Rocky, Pak Mahfud sebetulnya mau mengatakan “jangan ikuti saya ya, karena saya kebetulan sudah masuk istana tuh”, kira-kira begitu. Jadi, ada pesan moral yang bagus dari Pak Mahfud. Jadi, menurut Rocky, dalam soal-soal semacam ini ada dua watak. Rizal Ramli pernah berada di dalam, tentu tahu di mana iblis bersembunyi di istana. Jadi, anggap saja ini semacam kasih sayang untuk Pak Mahfud supaya mari kita asuh Pak Mahfud di luar istana. Kira-kira begitu. Jadi kita lagi ingin Pak Mahfud cepat-cepat benahi koper keluar dari istana, supaya dia dilega. Dia tidak ada lagi bifurkasi, mendua di dalam penampilan politiknya. Kan Pak Mahfud kangen ngomong dengan kalangan intelektual, dengan LSM, karena memang habitat Mahfud MD sebetulnya di situ. “Dia terjebak saja di dalam kasak kusuk politik istana hari ini. Semoga cepat pulih kesadaran intelektual dan stabilitas emosi Pak Mahfud,” kira-kira itu. Tapi, pertanyaan serius buat buat kita semua, apakah memang orang yang masuk dalam kekuasaan kemudian harus menjadi lebur dalam kekuasaan? Apakah selalu kekuasaan itu jahat? “Kekuasaan itu tidak jahat. Kekuasaan itu produktif. Dia memproduksi, tetapi kalau kekuasaan itu dihubungkan dengan kejujuran maka mesti ada oposisi,” jawab Rocky. Bukan karena tends to corrupt, tetapi karena tidak ada oposisi maka kondisi yang memungkinkan dia korup absolut jadi jalan. Pak Mahfud ada di dalamnya, tetapi dia sebetulnya satu-satunya agen masyarakat sipil untuk beroposisi. “Jadi, saya tetap melihat Mahfud MD itu 90% beroposisi , tetapi untuk dapat panggilan moral itu agak sulit untuk dia ucapkan,” ujar Rocky. Lain dengan Sri Mulyani yang sudah ketagihan kekuasaan, lanjut Rocky, karena Sri Mulyani tidak pernah mengucapkan etika politik lagi. Padahal, dulu dia paling doyan ngomonginn etika politik. Pak Mahfud tetap ngomong itu. Jadi, kita mengerti bagaimana kekuasaan itu membuat orang harus memilih dan pilihan itu belum final. Mahmud setiap saat masih bisa loncat dari istana bergabung kembali dengan masyarakat sipil, bergabung dengan teman-temannya yang dari UGM yang berpikir terus. “Mahfud akan diasuh kembali dan orang tidak akan anggap bahwa Mahfud berkhianat karena Mahfud sebetulnya membocorkan keadaan di istana. Itu yang biasa kita sebut etika Machiavellinism,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, Machiavelli waktu menulis The Prince, bukan menginginkan politik itu jadi tidak bernilai, justru dia membocorkan keadaan di istana yang tidak bernilai. Itu cara kita membaca Machiavelli secara benar. Jadi, jangan olok-olok Machiavelli karena dia justru yang membocorkan keadaan yang buruk di istana karena dia ada di dalam. “Saya kira Mahfud MD akan jadi semacam new kind off Indonesian Machiavelli,” pungkas Rocky. (ida)
Jawabnya Ada di Sini: UUD 1945
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar Institut Teknologi Surabaya Ini tidak akan mudah. Juga mungkin aneh. Ketika kaum liberal sekuler radikal mencoba menjelaskan bahwa mereka masih mencintai negeri ini setelah kerusakan yang diam-diam dan terang-terangan mereka lakukan selama 20 tahun terakhir ini. Sulit untuk mempercayai mereka lagi. Menjadikan Soeharto sebagai hantu demokrasi, mereka mengubah konstitusi sambil berteriak NKRI harga mati. Negeri musyawarah tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka melihat ke luar jendela, menghindari hikmah kebijaksanaan, memilih kebebasan, seperti anak kecil berlarian mencoba segala sesuatu yang baru : baju demokrasi liberal, dan sepatu ekonomi kapitalistik. Mereka gulingkan MPR dan gusur ekonomi kekeluargaan. Mereka serahkan kepemimpinan nasional pada petugas partai atau boneka oligarki. Mereka bilang tidak mengharapkan deformasi ini terjadi. Sambil mempermainkan hukum dan regulasi, mereka bilang tidak pernah meninggalkan republik. Sepanjang hari-hari liar mereka, kegilaan mereka, mereka bilang akan tetap menepati janji : membangun negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Membiarkan bangsa terbelah, ketimpangan makin parah, mereka minta agar kita tetap bersatu. Untuk kekuasaan, dan ketenaran istimewa yang mereka peroleh, mereka bilang tidak pernah mengundang keduanya. Padahal itulah yang mereka inginkan. Pemilu makin jadi ilusi, bukan solusi yang mereka janjikan. Yang publik dapatkan hanya kepiluan panjang saat politik dimonopoli para bandit, dan badut yang disokong para bandar politik. Jawabannya sesungguhnya sepanjang waktu tetap ada di sini: UUD 1945 dasar negara musyawarah yang disusun Bung Karno dan Bung Hatta serta para pendiri negeri ini. UUD 1945 memang bukan kitab suci tapi kesepakatan agung yang seharusnya dihormati, bukan dikhianati. Kini tinggal Jokowi apakah cukup berani menyatakan \"Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945\" cukup jauh sebelum Pemilu 2024. Mereka akan menolak, tapi rakyat akan mendukung. Pemilu 2024 tidak ditunda, dan hanya akan memilih anggota parlemen. Jokowi mungkin akan dipilih olen MPR yang baru, mungkin tidak. Sebaiknya dia meniru Habibie. Lengser keprabon gracefully. MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, dan presiden adalah mandataris MPR yang menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai apalagi boneka oligarki. Jemursari, Surabaya 6 Januari 2023
BPKH Diingatkan tentang Titik Rawan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.Dalam kajian Direktorat Monitoring KPK bertajuk \"Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2019\", terdapat beberapa pos titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, seperti mark up biaya akomodasi, penginapan, konsumsi, dan pengawasan haji.\"Faktanya menunjukkan ada perbedaan harga mulai dari biaya inap, itu cukup tinggi, termasuk biaya makan dan biaya pengawasan haji, (berpotensi) timbul kerugian negara Rp160 miliar waktu itu,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Saat beraudiensi dengan BPKH di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1), Firli menjelaskan tingginya animo masyarakat Indonesia harus dibarengi dengan tata kelola penyelenggaraan haji yang profesional, transparan, dan akuntabel.Hal itu menjadi penting mengingat sebelumnya KPK pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di sektor pengelolaan haji.Selain itu, KPK juga menemukan permasalahan soal penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi menggerus dana pokok setoran jamaah. Sebagai contoh, pada 2022, BPIH per jamaah sebesar Rp39 juta dari biaya riil seharusnya Rp98 juta per orang.KPK menjelaskan bahwa pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji diperoleh dari setoran jamaah dan nilai manfaat dari dana kelolaan haji per tahun. Pada pelaksanaannya, dana tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost.Saat ini, indirect cost digunakan subsidi direct cost dengan membiayai selisih biaya penerbangan, akomodasi selama di Mekkah dan Madinah. Dengan kebijakan Pemerintah yang sejauh ini tidak menaikkan BPIH, dapat dilihat indirect cost (subsidi) terhadap direct cost semakin meningkat setiap tahunnya hingga lebih dari 50 persen.Terhadap kondisi itu, Firli mengatakan harus segera ada solusi agar tidak menjadi \"bom waktu\", di mana indirect cost dari dana manfaat akan cepat habis, sehingga berpotensi merugikan jamaah yang masih dalam masa tunggu. KPK menilai jika kondisi itu terus berlangsung, maka dana manfaat itu akan habis pada 2026-2027.Oleh karena itu, Firli mengingatkan BPKH melakukan perbaikan sistem pembiayaan haji, seperti melakukan efisiensi dengan memangkas hal-hal tidak diperlukan, agar pembiayaan tidak membengkak. Pos-pos yang dihilangkan tersebut dapat diganti atau memanfaatkan sumber daya yang selama ini tersedia.\"Kalau ada masalah di kemudian hari, peluang atau rentan korupsi harus diperbaiki sistemnya,\" tambahnya.KPK pun merekomendasikan BPKH untuk menginventarisasi masalah dengan segera memperbaiki tata kelola dan menutup celah-celah permasalahan di atas; salah satunya menyusun prosedur operasional standar (SOP) penyaluran dana kemaslahatan secara bertahap serta memperbaiki kinerja investasi dan penempatan untuk meningkatkan nilai manfaat.Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah berterima kasih kepada KPK, karena melalui kajian tersebut lembaganya dapat mengetahui pos-pos yang harus diperbaiki. BPKH juga telah menggunakan whistleblowing system (WBS) sebagai komitmen untuk menjadi lembaga antikorupsi.Terkait permasalahan disparitas harga, Fadlul mengatakan BPKH akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI. Saat ini, BPKH telah berkoordinasi intensif dengan Kemenag terkait penyelarasan undang-undang (UU) untuk menemukan formula terbaik demi pengelolaan dana haji yang optimal.(ida/ANTARA)
Video Bocoran Rencana Vonis Sambo Diduga Upaya Meneror Hakim
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga video viral yang memperlihatkan Hakim Wahyu Iman Santoso membocorkan vonis terdakwa Ferdy Sambo merupakan upaya untuk meneror hakim agar tak berani menjatuhkan vonis berat.\"Sementara ini, saya menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis berat,\" kata Mahfud dalam salah satu keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadi nya @mohmahfudmd, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat.Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar hakim ragu memvonis Sambo karena mereka khawatir vonis nya dinilai sebagai hasil konspirasi akibat sama dengan video yang telah viral itu.Mahfud lalu mengungkapkan bahwa ia sering mengalami hal serupa saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).\"Saya dulu sering mengalami hal yang sama. Waktu jadi Ketua MK, saat mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, saya mengalami teror seperti itu. Tiga hari sebelum vonis, beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan,\" ujarnya.Meskipun begitu, Mahfud tidak mempedulikan berita itu. Ia mengetahui bahwa berita tersebut merupakan sebuah upaya teror.\"Saya tahu itu teror agar saya tak berani mengalahkan Gafur, tetapi, saya tidak peduli. Gafur tetap kalah di MK. Wong saya tak pernah bicara perkara apa pun dengan Presiden SBY kok saya dituding bersekongkol dengan SBY,\" kata dia.Oleh karena itu, Mahfud berpendapat video viral tentang bocoran vonis Ferdy Sambo yang merupakan terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) itu harus diselidiki.\"Itu harus diselidiki. Bisa jadi pelanggaran etik kalau benar itu terjadi. Kedua, mungkin juga video itu dipotong-potong dari rangkaian pembicaraan sehingga timbul kesan tertentu,\" ucap Mahfud.Sebelumnya, Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan pihak PN Jakarta Selatan masih berupaya menelusuri dan memastikan kebenaran video tersebut.\"Tentu pengadilan negeri harus memastikan terlebih dahulu kebenaran daripada video tersebut,\" ucap Djuyamto.Selama belum bisa memastikan kebenaran dari video itu, Djuyamto mengatakan pihak pengadilan akan berhati-hati dalam menangani perkara.\"Jadi, selama kami belum bisa memastikan, apalagi kita tahu sendiri bahwa dalam konteks penanganan perkara, itu kami harus hati-hati betul,\" tambahnya.Oleh karena itu, Djuyamto mengingatkan agar masyarakat dan berbagai pihak lain tidak terburu-buru menyatakan ada pelanggaran kode etik ataupun dugaan-dugaan lainnya. Ketika disinggung soal upaya penelusuran tersebut, Djuyamto mengatakan hal itu merupakan kewenangan pimpinan PN Jakarta Selatan.\"Kalau mengenai penelusuran itu kan nanti ada fungsi sendiri; dan itu nanti merupakan kewenangan pimpinan,\" ucap Djuyamto.(ida/ANTARA)
Ada "Framing" Bocorkan Vonis Sambo dalam Video Hakim
Jakarta, FNN - Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan ada pembingkaian (framing) soal kebocoran informasi vonis hukuman terdakwa pembunuhan Brigadir Nofiriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo, dalam video Hakim Wahyu Iman Santoso.\"Di sana kan ada framing itu. Ada framing, ada narasi, bahwa ada membocorkan. Itu tidak benar, masih pemeriksaan kok. Putusan belum, tuntutan juga belum, apanya yang mau dibocorkan?\" kata Djuyamto kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Djuyamto mengatakan bahwa ucapan Wahyu dalam video yang beredar di media sosial itu merupakan pernyataan normatif; karena perkara dengan Pasal 340 KUHP bisa saja dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, sesuai dengan ketetapan undang-undang.\"Beliau (Wahyu) menyatakan hanya normatif itu. Normatif bahwa yang namanya perkara (Pasal) 340 (KUHP) itu bisa saja pidana mati, bisa saja seumur hidup, bisa saja 20 tahun; kan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Apa yang disampaikan beliau itu, jadi tidak ada dalam konteks untuk membocorkan. Apanya yang dibocorkan? Putusan aja belum, tuntutan aja belum,\" katanya.Saat ini, pihak PN Jakarta Selatan masih berupaya memastikan kebenaran video yang diduga Hakim Wahyu Iman Santoso membocorkan vonis terdakwa Ferdy Sambo. Selama belum bisa memastikan kebenaran dari video viral tersebut, Djuyamto mengatakan pihak pengadilan akan berhati-hati dalam menangani perkara.\"Jadi, selama kami belum bisa memastikan, apalagi kita tahu sendiri bahwa dalam konteks penanganan perkara, itu kami harus hati-hati betul,\" tuturnya.Sebelumnya, ramai beredar di media sosial mengenai video yang diduga Hakim Wahyu Iman Santoso sedang curhat soal penanganan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Wahyu Iman Santoso merupakan hakim ketua yang menangani perkara tersebut.Dalam video tersebut, Wahyu diduga membicarakan mengenai vonis Ferdy Sambo kepada seorang perempuan yang diduga merekam peristiwa tersebut. Hingga saat ini, baik Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), dan PN Jakarta Selatan masih melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut.(ida/ANTARA)
POPULER
