ALL CATEGORY
Menteri Pertanian Lepas Gerak Jalan Santai BSIP di Ancol
Jakarta, FNN – Sehari setelah diresmikan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, pegawai di badan tersebut menggelar gerak jalan santai, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 Desember 2022. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo melepas kegiatan tersebut. Jalan santai dengan jarak tempuh tiga kilometer tersebut dimulai dan diakhiri di Pantai Festival Ancol. Setelah melepas, Syahrul pun bergabung mengikuti peserta gerak jalan santai. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.25 dan berakhir sekitar pukul 10.00. Para peserta terdiri dari para pegawai BSIP Pusat dan daerah. BSIP merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Peresmian perubahan tersebut dilakukan Jum\'at, 16 Desember 2022, di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat. Acara gerak jalan santai tersebut merupakan rangkaian peresmian dan rapat kerja BSIP. Di tengah teriknya matahari, peserta dihibur oleh Enzy Band. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan, BSIP berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar. “Kami telah mencanangkan berbagai langkah dalam program Agrostandar, mulai dari penguatan lembaga, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih atau bibit terstandar,” jelas Fadjry dalam launching dan Rapat Kerja Konsultasi BSIP di Hotel The Sultan, Jakarta, Jum\'at. Adapun lima langkah strategis program agrostandar. Yakni transformasi dan reorientasi manajemen baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), budaya kerja, dan digital, penguatan kolaborasi multimitra baik internal (kementerian pertanian) maupun eksternal (perguruan tinggi, pemerintah daerah, UMKM, pelaku usaha, petani, swasta, dan mitra internasional). Kemudian, kata.Fadjry, model kawasan pertanian terstandar di seluruh Indonesia untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimasifkan Direktorat Jenderal Teknis Kementan menjadi kawasan pertanian terstandar. Kemudian, Unit Produksi Benih/Bibit Terstandar (UPBS) untuk mendukung perbenihan; dan terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Guna mendukung tata kelola perbenihan, kata Fadjry, BSIP sedang mengembangkan Sistem Mutu Benih Padi Nusantara (SIMBARA). SIMBARA merupakan platform pencarian benih yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan menjadi instrumen terintegrasi bagi seluruh pelaku dan pengelola perbenihan di Indonesia. (Anw)
Betapa Susahnya Menjadi Indonesia
Tak seindah slogan dan jargonnya, Indonesia telah lama menjadi negeri kontradiksi. Pemimpinnya berlaku sebagai rezim tirani, di sisi lain rakyatnya menjadi langganan ironi. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI tak ubahnya sebuah uthopi. Semua hanya mimpi dan sekedar basa-basi, kata-kata adil makmur itu telah lama mati. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI AKU bangga menjadi bagian dari negara yang termashur keindahan dan kekayaan alamnya. Tapi aku masih melihat tak sedikit yang bergelut berusaha keluar dari rasa lapar dan kemiskinannya. Aku merasa seakan tenang dengan keteduhan yang terpancar dari masyarakat yang dikenal religius. Tapi terlalu sering kujumpai banyak kegelisahan, ketakutan dan konflik dalam hidup karena jarang menghadirkan Tuhan. Aku juga yakin begitu nyaman merasakan pergaulan dalam kebinnekaan dan kemajemukan. Tapi kerapkali nampak ada upaya paksa menyamakan perbedaan, membelah dan memecah belah. Apa yang sesungguhnya terjadi?, begitu susahnya menjadi Indonesia. Aku terkesima pada negara yang menjanjikan kedaulatan rakyatnya. Tapi kenapa kenyataannya hanya segelintir yang berkuasa, tak tahu diri dan berlaku bak tirani. Aku merasa ada konstitusi yang menjadi permufakatan bersama yang menjamin disiplin, keteraturan dan keselamatan. Tapi kenapa masih ada yang ingin adu kuat dan merasa paling unggul, hegemoni dan dominasi. Aku sangat bergantung pada pemimpin yang bisa menjadi tempat mengadu dan memberi solusi. Tapi kian kemari terus muncul perasaaan tak aman dan tak percaya. Apa yang terjadi sesungguhnya?, begitu susahnya menjadi Indonesia. Aku ingin sekali punya tentara-tentara yang gagah berani, memiliki patriotisme dan nasionalisme tinggi. Tapi seperti kurang percaya diri dan terkesan tanpa prestasi mereka mengabdi. Aku juga ingin punya polisi-polisi yang sabar melayani dan menyayomi. Tapi justru banyak yang sibuk menyenangkan diri sendiri. Aku ingin punya wakil rakyat yang jujur dan amanah. Tapi sayangnya banyak yang basa-basi dan lupa diri. Apa yang terjadi sesungguhnya?, begitu susahnya menjadi Indonesia. Aku ingin suatu saat semua anak-anak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Tapi kulihat di jalan banyak yang rendah diri dan frustasi dengan aneka ekspresi. Aku ingin semua orang leluasa menggapai akses pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Tapi kenapa nyawa masih saja tak menjadi prioritas. Aku ingin ada yang memastikan semua kebutuhan rakyat bisa terpenuhi tanpa pilih kasih. Tapi berulangkali yang terjadi hanya janji-janji yang Tak bertepi. Apa yang sesungguhnya terjadi?, betapa susahnya menjadi Indonesia. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 17 Desember 2022/23 Jumadil Awal 1444 H.
Tekno Nuclear Fusion PD III Bisa Digebah
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SELAMA 60 tahun ilmuwan USA bekerja, akhirnya mereka temukan pula tekno nuclear fusion energy. Kita jangan banding-banding karena saat ini kita sibuk dengan fusion lembaga-lembaga riset dan pengetahuan menjadi BRIN. Hampir di tiap forum Internasional delegasi resmi Indonesia selalu menuntut kesetaraan. Kesetaraan jangan dituntut karena bukan tersangka, tapi diperjuangkan. Ikuti kutipan tulisan Chris Komari tentang temuan terbaru ilmuan USA yang akan ubah drastis peta dunia. Ringkasannya: \"Scientists USA berhasil replicate nuclear fusion energy breakthrough for humanity. Scientists Amerika berhasil mereplikasi (replicate) nuclear fusion energy yang hanya kita jumpai pada bintang-bintang (stars) dan matahari (sun) di jagad raya. Arti buat humanity dan bangsa Amerika: 1. Kepentingan nasional security negara dan bangsa Amerika, karena nuclear fusion energy menjadi game changer dalam dunia nuclear technology. 2. Untuk pertama humanity akan memiliki sumber energy yang sangat bersih dan tidak mengandung radiation, plus bahan material yang dibutuhkan untuk nuclear fusion energy sangat melimpah di bumi. Untuk pertama juga humanity tidak akan lagi tergantung pada fossil fuels, crude oil, nuclear reactor yang toxic dengan radiation dan limbah nuclear yang membahayakan kesehatan manusia, batu bara dan combustion energy lainya yang menghasilkan ribuan tons of C02 yang merusak lingkungan hidup dan kehidupan humanity Cukup mengunakan technology nuclear fusion ini sudah bisa melakukan space travel bahkan interplanetary, interstellar dan intergalactic. 3. Nuclear fusion energy breakthrough ini bagi bangsa dan negara Amerika seperti kondisi dimasa perang dunia II, dimana waktu itu scientists USA baru saja menemukan senjata nuclear bombs untuk mengalahkan dan mengakhiri perang dunia II.\" Dapat ditarik kesimpulan pecah tidaknya PD III tergantung Amerika. Dan ini menaikkan level Amerika pada stratifikasi konstelasi dunia. Maka mari kurangi adu gede bicara. Haiya sadarlah saliki (sedikit). Masih banyak penduduk yang tingkatkan enerji dengan semprong. (RSaidi)
Prof. Hendrajit: Kritisi Calon Presiden dan Investasi Masuk dari Luar Negeri
Jakarta, FNN – Prof. Hendrajit, ahli geopolitik nasional, menekankan perlu dialektika kritis terhadap calon presiden guna mengetahui apakah benar seorang pemimpin dimaksud, benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Hal lain yang harus dicermati juga adalah dari setiap perundingan dan niat asing yang ingin berinventasi. Selain sektor keuntungan investasi ada juga keinginan politik tertentu. Prof. Hendrajit menyampaikan hal tersebut dalam talk show yang diadakan Barisan Relawan Anies Presiden Indonesia (Bara Api) di Papski Kopi Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022. Talk show yang dipandu Sekjen Bara Api, Frans Saragih juga menampilkan pembicara lain, yakni H. Biem Benjamin tokoh Islam dan Budayawan, Pdt. Separd Suoit Tokoh Umat Kristiani mengambil tema Why Not The Best, Kaledoskop 2022 Melihat Indonesia dari Berbagai Sisi. Menurut Hendarjit, banyak hal terjadi selama kurun waktu pasca reformasi. Kondisi Geopolitik Indonesia selama 2022, yakni 24 tahun pasca reformasi, kesadaran masyarakat makin meningkat ditandai diajarkannya sejak dini pemahaman agar kecintaan akan negara semakin dalam dan utuh. Namun, DR Hendrajit menekankan pentingnya pemahaman geopolitik bagi segenap warga negara karena hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di mana kita mengetahui siapa kita, potensi apa yang kita miliki serta apa yang harus kita lakukan. Sementara, Biem Benjamin melihat selama kurun waktu belakangan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mulai banyak pemahaman luhur yang sekian lama dipelihara mulai luntur. Khususnya di kalangan generasi muda perlu diberitahu atau diingatkan kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pdt Supit berbicara tentang Islamophobia dengan menekankan perlunya fungsi dari masing masing pemuka agama mengajarkan kepada pengikutnya pemahaman yang benar dari setiap agama. Di mana setiap agama yang ada diyakini penuh mengajarkan Kebaikan dan Cinta Kasih. Karena gerakan radikal itu sebenarnya memiliki potensi di setiap agama yang ada. Indonesia yang memiliki Pancasila diyakini dapat meredam itu semua karena kita memiliki semangat yang sama yaitu Cinta Indonesia. “Oleh karena itu dibutuhkan Strong Leader untuk mampu merangkul semua anak-anak bangsa,” ujarnya. (Anw/IP)
Warning bagi Anies dan Pendukungnya Bisa Kalah Dalam Pilpres Karena KPU Dikuasai Orang-orang Opung LBP
Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung INI nyata dan fakta. Baru sekelas Amin Rais dan Partai Umat (PU) dikalahkan oleh orang-orang yang direkom oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang duduk di KPU. Nanti atau besok tidak mustahil Anies yang selalu disambut dengan lautan manusia di setiap berkunjung ke daerah bisa kalah di Pilpres nanti seperti peristiwa 2019 lalu. Itu kalau Anies dan pendukungnya gak Awas. Maka dari itu Ganjar Pranowo sangat pede bahwa dia biar gak didukung oleh partainya sendiri PDIP tapi tetap maju di Pilpres karena sudah ada jaminan oleh induk semangnya bisa menang walau tidak didukung rakyat. Sudah pasti tekanan dari KPU Pusat ke KPU daerah akan terulang lagi pada Pilpres nanti bahwa Anies akan dikalahkan. Ini yang terjadi sama Partai Umat. Sebab, partai-partai baru yang so pasti tidak akan dukung Anies. Yang mau dukung Anies hanya PU yang dinakhodai oleh Amien Rais, maka jauh-jauh hari PU ini harus diamputasi daripada jadi pengganggu rezim dan oligarki laknatullah. Mau lawan rezim ini jangan hanya pakai do\'a saja tapi harus dengan tindakan yang nyata. Memang menyedihkan dan menakutkan akibatnya tapi kalau kita hanya diam seribu bahasa maka rezim ini gak akan berhenti kalau belum juga ketemu Malaikat Maut. People Power adalah tindakan nyata. Akan buyar semua rencana oligarki dan Istana dalam menguasai republik ini jika rakyat bergerak dalam people power. Gak usah cari siapa yang memimpin. Semua yang turun yang menginginkan perubahan yang jadi pemimpin. Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan Semua sudah diambil oleh China. Apa kita mau tunggu nasib kita bangsa Indonesia seperti di Uigur? Atau negara-negara lain yang sudah dikuasai China? Kita bangsa pribumi terutama Melayu harus seperti Malaysia. Harus tumbuh di negeri ini seperti Anwar Ibrahim. Yang pasti seperti itu hanya Anies Rasyid Baswedan bukan yang lain. Hati-hati dengan KPU. Mereka semua direkomendasi oleh Opung LBP. Taukan siapa dia? Dialah biang kerok di republik ini. Kita harus lawan. Karena Opung and the gang-nya sudah dan akan jadi bandit-bandit konstitusi. Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Jadi gak susah mereka mau nambah jabatan presiden. Apalagi kalau sudah dikeluarkan PERPPU yang menguntungkan rezim dan oligarki. Hanya dengan People Power-lah buyar rencana mereka semua. Rakyat berani atau gak...? Terserah. Wallahu A\'lam ... (*)
Patut Diduga Ada Umbaran-Umbaran Lainnya yang Nyamar Jadi Wartawan
Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta SAYA melihat adanya keanehan dalam karier Iptu Umbaran Wibowo, Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah, yang namanya sedang viral dibicarakan dalam media sosial maupun media mainstraim. Keanehan bisa dilihat di sini. Umbaran memulai karier di Kepolisian dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada awal 2008. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) 2006 ini merupakan lulusan Bintara Intelijen Khusus. Pada 2009, Umbaran naik pangkat menjadi Brigadir Polisi Satu (Briptu). Dia hanya butuh waktu satu tahun sudah naik pangkat. Bagaimana ceritanya? Padahal, kenaikan satu pangkat itu memakan waktu 4-5 tahun. Kok dia bisa satu tahun? Ada apa? Kenaikan pangkat luar biasa? Selama 14 tahun jadi anggota Polri dari Bintara, kini sudah berpangkat Perwira: Iptu. Ini juga aneh. Kok bisa secepat itu? Hitungan waktunya, sekarang ini mestinya baru Brigadir Kepala (Sersan Mayor, kalau di TNI). Kalau pun kariernya cepat, mestinya juga baru berpangkat IPDA, bukan Iptu. Dan, bukan untuk posisi Kapolsek. Jabatan yang ditujukan untuk pangkap Ajun Komisaris Polisi-AKP (Kapten jika di TNI). Jadi, sebentar lagi dia naik jadi Ajun Komisaris Polisi, hanya dalam waktu 14 tahun. Ini pembinaan karier yang aneh. Maka, jangan salah kalau ada yang tanya, “Siapa dia sebenarnya?” Terbongkarnya kasus ini menandakan institusi Kepolisian tidak menghormati profesi wartawan. Sejak saat ini akan muncul kecurigaan sesama wartawan. Jangan-jangan teman kerjanya seorang Intelijen. Pimpinannya mesti diusut. Siapa? Kabaintelkam Mabes Polri. Harus dimintai pertanggungjawaban institusi Badan Intelijen Keamanan Polri. Wartawan itu mitra strategis Polri. Mengapa merusak profesi jurnalis? Apa motifnya? Kecuali proses penyamarannya dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di daerah konflik, itu bisa dipahami. Jawa Tengah bukan daerah konflik sosial. Dewan Pers dan PWI Pusat serta TVRI harus mencabut Sertifikat Kompetensi Wartawan Madya milik Umbaran. Sekaligus juga protes keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jadi patut diduga ada “Umbaran-Umbaran” lainnya yang menyamar menjadi wartawan. Kalau begitu MoU Polri dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya sama saja tidak dihormati oleh polisi. Untuk apa MoU ini kalau tidak saling menghormati dan menghargai antar lembaga? Wartawan ini profesi yang sudah diatur Undang-undang. Bukan pekerjaan tanpa aturan hukum. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sudah seharusnya Polri menghormati kesepahaman dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya. Untuk apa penandatanganan kerjasama jika ternyata polisi menempatkan aparat intelijen keamanan di lembaga pers umum? Bahkan di lembaga pers plat merah, TVRI milik pemerintah. Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sebuah kemunduran demokrasi dan kembali ke titik nadir seperti era Orde Baru Soeharto dan Demokrasi Terpimpin Sukarno. Sejatinya, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan hukum, menghormati hak-hak sipil, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) telah menjadi paradigma baru Polri. Apa buktinya jika polisi mengacak-acak profesi wartawan? Sama saja tidak menghormati hak-hak sipil yang disandang profesi jurnalis. Kepolisian merupakan alat negara, bukan alat pemerintahan. Karena itu, kepolisian harus melindungi hak rakyat, bukan semata-mata menjadi alat perintah atasannya. Apa yang mau dilindungi jika polisi selalu memata-matai hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui kerja jurnalistik jika polisi terus menginteli wartawan? (*)
Gereja, Natal, dan Toleransi Anies Baswedan
Oleh: Billy David Nerotumilena, Putra Papua - Ketua Cahaya Dari Timur Foundation ANIES Baswedan sering diserang sekelompok orang—sebenarnya orangnya ya itu-itu saja—sebagai sosok intoleran. Benarkah tudingan tersebut? Saya akan bercerita tentang Gereja yang dibangun orang tua saya di Kabupaten Jayapura, peringatan Natal, dan Anies Baswedan. Pada saat terjadi banjir bandang di Sentani, Jayapura, Maret 2019, banyak rumah warga yang terdampak dan rusak. Salah satunya adalah rumah orang tua saya. Karena pemberitaan bencana di Papua sangat lambat, saya lalu berinisiatif membuat crowdfunding melalui KitaBisa dan mencoba menghimpun dana untuk membantu saudara-saudara di Sentani dan Jayapura. Waktu itu Pak Anies yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI, membantu kami dengan memposting konten pengumpulan dana tersebut dalam akun sosial medianya. Di Instagramnya, beliau menyatakan bahwa ada pengumpulan dana untuk membantu saudara di Papua yang dilakukan oleh anak muda asal Papua, yaitu saya. Setelah posting tersebut, aliran dana yang masuk dalam penggalangan dana cepat sekali. Awalnya kami tidak punya target muluk-muluk terhadap pengumpulan dana tersebut. Ternyata dana yang terkumpul bisa mencapai lebih dari 300 juta. Hal tersebut tak lepas dari jasa Pak Anies yang membantu memposting penggalangan dana tersebut. Lantas, untuk apa dana yang terkumpul tersebut? Dananya kami gunakan untuk membangun gedung gereja yang tujuannya selain untuk beribadah juga untuk menampung warga yang tidak punya tempat tinggal akibat banjir bandang di Sentani. Mimpi orang tua saya untuk bisa membangun gedung gereja sendiri akhirnya terwujud. Tidak hanya itu, bahkan bantuan pasca bencana bisa disalurkan melalui tiga lembaga lain di Sentani. Tentunya itu digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak musibah banjir di sekitar kami. Jadi, berdirinya gedung gereja yang bernama Rumah Doa Alfa Omega ini tidak lepas dari jasa Pak Anies yang membantu menyebarkan kampanye crowdfunding waktu itu. Dari kejadian ini, kita tahu Pak Anies mengutamakan kemanusiaan dalam bekerja. Tidak pernah membeda-bedakan latar belakang seseorang. Kepedulian kepada saudara di Papua bukan satu-satunya contoh kepedulian dan toleransi Anies Baswedan. Saat saya menikah secara Kristen awal tahun 2015, Pak Anies yang jadi saksi nikah di depan pencatatan sipil pernikahan saya. Masih perlu bukti lain? Pernah suatu ketika memperingati Hari Raya Natal, kami pernah mengundang beliau ke rumah untuk makan siang bersama keluarga, beliau datang. Dan tidak hanya keluarga kami saja, saya jadi saksi kalau beliau hadir untuk undangan perayaan hari-hari besar agama lain di keluarga lain. Hal itu dikerjakan tulus tanpa pemberitaan dan tanpa pencitraan. Dan setiap tahun, beliau tidak pernah absen mengucapkan ucapan Natal dan seringkali lengkap dengan bingkisan Natal. Tidak hanya kepada keluarga kami tapi juga kepada semua kolega yang beragama Kristen. Jadi itu hanya sedikit cerita hidup bahwa Pak Anies itu sangat toleran. Beliau itu dekat dengan semua golongan. Tidak pernah membeda-bedakan. Jadi, saya berani menjamin tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan beliau intoleran. Rekam jejak serupa bisa dilihat ketika Gubernur DKI Jakarta, semua golongan dirangkul. Natal tidak hanya dirayakan di tempat-tempat ibadah, tapi perayaannya bisa digelar di tempat publik. Selain itu, izin mendirikan bangunan gereja yang diberikan ke beberapa gereja Kristen dan Katolik di momen Natal tahun tahun 2021 juga jadi bukti. Izin mendirikan bangunan yang sudah sangat dinantikan selama puluhan tahun di momen Natal itu, juga jadi salah bukti toleransi yang kuat di Jakarta. Kisah saya adalah pengalaman hidup dengan Pak Anies. Sembilan tahun lamanya, karena saya sudah menjadi personal asisten sejak 2013. Saya ini beragama Kristen dan kebetulan anak dari seorang pendeta. Tapi Pak Anies tak pernah membeda-bedakan latar belakang seseorang. Pak Anies selalu menerapkan prinsip meritokrasi dalam bekerja. Akhirnya, saya tak pernah sekalipun melihat dan menyaksikan, apa yang dituduhkan orang-orang di media sosial tentang intoleransi Anies Baswedan. Ia adalah orang yang sangat toleran. Saya adalah saksi hidupnya. (*)
Viral, Pelitnya Negara: Sekolah Mahal, Tanggung Jawab Besar, Dokter Digaji di Bawah UMR
Jakarta, FNN - Membicarakan masalah negara, bisa mengubah mood bagus menjadi hilang karena semua yang kita temukan hanya kekacauan. “Ya, negara biasanya menganggap bahwa kita dirampok oleh tetangga negara, tetangga internasional. Enggak. Kita dirampok oleh elit kita sendiri. Pertama hal-hal yang menyangkut teknologi baru, kemudian dirampok juga hak orang untuk hidup secara layak. Jadi, ini hal yang kita anggap dari awal bahwa negara bukan menghasilkan kesejahteraan, tetapi justru merampok kesejahteraan dan keadilan dari rakyat,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (16/12/22) dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN . Berkaitan dengan kewajiban negara menyejahterakan rakyatnya, kemarin sempat viral bagaimana para calon dokter yang akan ditempatkan di daerah-daerah, hanya diberi bantuan biaya hidup 1,1 juta. Padahal, UMR di Jawa Tengah yang paling miskin pun tidak hanya 1,1 juta. Apalagi kalau dibandingkan dengan UMR di Jakarta. Meski akhirnya setelah heboh kemudian Menteri Kesehatan merevisinya menjadi 3,2 juta, tapi ternyata angka 3,2 juta pun masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. Padahal, kita tahu bagaimana sulitnya sekolah kedokteran, tapi ketika ditugaskan di Puskesmas hanya dibayar 1,1 juta. “Itu juga merampok hak rakyat untuk memperoleh kesehatan. Artinya, dokter-dokter ini nggak mungkin maksimal, sementara dia periksa jantung pasiennya dia berpikir nanti jantung dia deg-degan karena ternyata buat bayar bensin saja dia sudah nggak mampu. Jadi dia nggak ada fokus di situ,” ujar Rocky Gerung menanggapi kecilnya bantuan biaya hidup untuk para calon dokter tersebut. Menurut Rocky, keresahan para dokter ini adalah cermin dari negara yang tidak paham bahwa kesehatan itu adalah pelayanan dasar sehingga mesti dimaksimalkan. Karena, hak rakyat untuk sehat adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas, termasuk dokter spesialis yang digaji. Memang, sering dianggap bahwa Indonesia kekurangan tenaga kesehatan karena untuk menjadi dokter spesialis, dokter umum mesti menabung perlahan-lahan. “Jadi, dokter yang bercita-cita mulia dibatalkan cita-citanya untuk melayani publik oleh kebijakan negara yang pelit,” ujar Rocky. Mungkin pemerintah menganggap bahwa dokter itu pasti punya uang, padahal banyak juga dokter-dokter yang datang dari dari masyarakat bawah. Jadi, dokter-dokter kita itu betul-betul ingin masuk di dalam wilayah pelayanan kesehatan dan memaksimalkan pengetahuannya sehingga dia menabung untuk menjadi spesialis. “Harusnya digratisin aja jadi dokter spesialis buat sekolah. Ini kan impact-nya pada kesehatan masyarakat,” ujar Rocky. “Jadi, bagian ini yang kadang kita anggap apa pentingnya bikin infrastruktur kalau dokternya itu nggak punya dana untuk pergi ke Puskesmas. Jadi, buat apa bikin jalan tol sementara dokternya naik motor kreditan yang belum bisa dia bayar,” tanya Rocky. Jadi, ini satu paket berpikir yang tidak ada di otak pemerintah. Untung Menteri Kesehatannya peka, meski sebetulnya terlambat, karena isu ini sudah lama sekali terdengar. “Jadi, sekali lagi, perencanaan kesehatan kita buruk sebetulnya dan perangai buruk ini cerminan dari perangai buruk kekuasaan yang hanya ingin pamerkan sesuatu yang sifatnya mercusuar,” ujar Rocky. Dalam pembicaraan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan ratusan calon dokter spesialis, dikeluhkan bagaimana mereka bekerja overtime tidak digaji. Ini yang kemudian menjelaskan mengapa rasio dokter spesialis sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. “Ya, akhirnya ketahuan sumbernya. Ya, ngapain orang mau menjadi spesialis kalau menyiksa diri sendiri, dan terutama ini kan dokter itu ada semacam hasrat untuk karena ada sumpah hipokrates maka dia mesti melayani. Tetapi, dia juga terbatas kapasitas dia, kapasitas fisiknya over time dan kapasitas psikisnya, yaitu membayangkan masa depan,” kata Rocky. Menurut Rocky, ilmu kedokteran ini yang seharusnya menjadi semacam model dasar bangsa ini untuk yang disebut bonus demografi. Karena dokter ini sangat berperan untuk menambah suplai pengetahuan dan kesehatan agar bonus demografi kita 10 tahun ke depan, betul tersedia. Jadi, kalau pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan tidak dipahami oleh negara, itu artinya tidak akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu bukan bonus, tetapi dividen yang dibagi pada generasi baru karena dia sehat dan dia mampu berpikir. Jadi, menurut Rocky, kalau Pak Jokowi terus-menerus mengatakan ada bonus demografi, bagaimana bonus demografi dihasilkan oleh orang yang sakit? Bagaimana orang yang sakit itu bisa sembuh kalau dokternya tidak digaji sehingga dokternya terpaksa nyambi. Jadi, sebetulnya itu hal-hal yang simpel yang menjadi kewajiban dasar negara tapi tidak dilakukan oleh negara.(sof)
Deklarasi Aceh, Raja dan Sultan Nusantara Dukung Kembali ke UUD 1945
Banda Aceh, FNN – Para Raja dan Sultan Nusantara mendukung langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang berjuang agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik adendum. Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara yang dibacakan Raja Beutong IX Aceh, PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan (TRK), Rabu (14/12/2022). Raja Beutong ke-IX mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan kepada apa yang sedang diperjuangkan oleh Ketua DPD RI. Sebab, ruh dan nafas bangsa ini tertuang jelas dalam UUD 1945 naskah asli. “Saya kira seluruh elemen bangsa harus dan wajib mendukung gagasan Pak Ketua DPD RI. Penyelenggaraan negara ini sudah menyimpang dari konstitusi atau UUD 1945 naskah asli. Ruh bangsa ini ada di sana,” tegas Teuku Raja Keumangan (TRK). Oleh karenanya, Teuku Raja Keumangan mengharapkan perjuangan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus terus dipelopori. “Kami meminta kepada Ketua DPD RI agar berjuang sekuat tenaga, agar UUD 1945 naskah asli dikembalikan lagi. Dalam sejarah Republik ini, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945,” ulas Teuku Raja Keumangan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi atas dukungan para Raja dan Sultan Nusantara. Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki andil yang cukup besar dalam memerdekakan bangsa ini. “Sudah berulang kali saya katakan, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Republik Indonesia sangat besar. Apalagi sumbangsih Aceh,” urai LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sumbangsih Aceh terhadap lahirnya bangsa dan negara ini bukan saja berlangsung menjelang kemerdekaan. Tapi, jauh sebelum itu. “Kerajaan dan Kesultanan Aceh telah membuktikan kedaulatannya dengan menggagalkan imperialisme bangsa Eropa di Aceh,” tutur LaNyalla. LaNyalla juga mencontohkan Laksamana Malahayati, yang bernama asli Keumalahayati, seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee, sebutan untuk janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599, sekaligus mengalahkan Cornelis de Houtman, dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Pada tahun 2017 lalu, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan. Namanya disematkan sebagai pengganti nama jalan Inspeksi Kalimalang sebelah Utara, Jakarta Timur. “Sumbangsih besar Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah sumbangsih semangat perjuangan, moril dan materiil yang nyata dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia,” tutur LaNyalla. Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla menyebut Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. “Tetapi apa yang terjadi kemudian, para Raja dan Sultan Nusantara tidak dapat secara langsung dan aktif untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena perubahan konstitusi yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 telah memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada partai politik dan DPR, serta kepada Presiden melalui Sistem Presidensial,” ujar dia. Padahal, LaNyalla melanjutkan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa bukan sistem presidensial, bukan pula demokrasi ala barat. Karena itu, LaNyalla mengaku terpanggil untuk meluruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. “Saya sudah sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Agar kemudian kita sempurnakan dengan teknik addendum. Bukan diubah dan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi konstitusi baru,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator di antaranya Abdullah Puteh dan Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Andi M Ihsan (Sulsel). Turut hadir pula Gubernur Aceh, yang diwakili Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal, Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh YM Teuku Raja Kaumangan, para Raja dan Sultan serta Forkopimda Provinsi Aceh. Tiga sikap Raja dan Sultan Nusantara yang disampaikan adalah: Pertama, mendukung upaya yang diperjuangkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengawal hajatan besar konstitusi negara dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mendukung upaya penyempurnaan kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk disempurnakan dengan cara addendum, tanpa mengubah dan menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Ketiga, meminta, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memastikan kami, para Raja dan Sultan Nusantara menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar kami ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui Lembaga Tertinggi Negara. Pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara ditandatangani Kerajaan Beutong IX Aceh PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan, Kerajaan Tapaktuan Aceh YM Teuku Laksamana, Kesultanan Samudera Pasai YM Sultan Malik Teuku Haji Badruddin Syah, Kesultanan Aceh YM Tuanku Muhammad, Poteuku Nanggroe Cunda Samudra YM Teuku Rizasyah Mahmudi, Kerajaan Geulumpang Dua YM Teuku Zulkarnaen, Kerajaan Seunagan YM Teuku Firsa Ansari, Kerajaan Bintang Kutacane YM Teuku Dedi Faisal, Kerajaan Sama Indra Pidie YM Teuku Fauzan Anwar dan Kerajaan Meulaboh YM Teuku Ronald Rosman. Turut mendukung Kerajaan Puri Denpasar Bali PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan IX, Keraton Sumedang Larang PYM Sri Radya HRI Lukman Soemadisoera, Kerajaan Sidenreng Sulsel PYM Faisal Andi Sapada Addatuang Sidenreng XXV. Lalu Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura PYM Adji Muhammad Arifin MSI Ing Martadipura XXI, Kerajaan Binuang Sulbar PYM Andi Irfan Mappaewang Arajang Binuang XVIII, Kesultanan Dompu NTB PYM Saiful Islam, Kedatuan Luwu Sulsel PYM Andi Maradang Mackulau Oppu Datu Luwu XL dan Kerajaan Tokotua Kabena YM Yurisman Star. (mth/*)
Relawan BroNies Dukung Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang Diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan silaturahim dengan tokoh dan pemimpin sosial politik kebangsaan, Pengurus DPP BroNies mengunjungi anggota DPD RI Tamsil Linrung di kediamannya Pondok Aren, Tangsel-Banten pada Kamis 13 Desember 2022. Ketua Umum DPP BroNies Yusuf Blegur menegaskan selain merespons secara antusias dan apresiatif, BroNies juga menyatakan sangat mendukung gagasan Tamsil Linrung terkait pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR). Dalam pertemuan itu Tamsil Linrung menjelaskan begitu detail motif dan tujuan didirikannya PPR. Selain menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi para relawan Anies, PPR bisa menjadi gerakan rakyat yang kritis dan mampu menjaga dan mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan secara demokratis dan sesuai kaidah konstitusi UUD 1945. Tamsil Linrung yang pernah menjadi anggota legislatif di Senayan sembari dengan ramah menjamu BroNies makan siang bersama, berharap BroNies mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan relawan Anies yang lain, agar bisa membangun partisipasi politik masyarakat umum yang tidak terafiliasi partai politik dan irisan relawan. Mantan Ketua Umum PB HMI MPO itu menegaskan bahwa tak kalah pentingnya dan menjadi sangat mendasar, dengan adanya PPR yang bisa memobilisasi dan mengorganisir dukungan rakyat. PPR ditargetkan bisa membuat bank data sejauh mana kuantitas dukungan rakyat terhadap Anies. Tamsil berharap setiap simpul relawan Anies bisa membuat tabulasi dan tabung data pemilih Anies yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan pada saat berlangsungnya pilpres 2024. \"Verifikasi dan validasi data rakyat pemilih Anies penting untuk bisa dikomparasi pada hasil pemilu yang resmi dikeluarkan KPU nantinya. Hal tersebut mutlak menjadi agenda penting dan strategis bagi semua relawan Anies guna mengetahui seberapa besar dan riil dukungan rakyat terhadap Anies, serta mencegah dan menghindari kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024,\" papar Tamsil. Acara silaturahim dengan Wakil Ketua MPR itu, berlangsung hangat dan santai namun tetap tajam menyorot situasi kebangsaan. Dari pelbagai pembahasan, yang menarik menjadi diskusi penting mengenai isu jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kanda Tamsil begitu panggilan dari Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur menegaskan harus ada keterlibatan semua potensi kebangsaan untuk menolak dan mencegah jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan termasuk wacana penundaan pemilu 2024. Selain melanggar konstitusi, lanjut Tamsil hal itu menjadi bentuk rendahnya moralitas dan mentalitas pemimpin dan siapapun yang terlibat menyokongnya. \"Bukan hanya akan menjadi preseden buruk, syahwat politik menghalslkan segala cara itu bisa disebut penghianat, penjahat dan teroris konstitusi. Harus ada perlawanan moral dan aksi nyata untuk membangun gerakan \"civil society\" demi terwujudnya pemilu yang demokratis, berkeadaban dan memenuhi rasa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, UauD 1945 dan NKRI,\" pungkas Tamsil Linrung. Yusuf Blegur bersama pengurus DPP BroNies merespons kegiatan silaturahim dan diskusi dengan Tamsil Linrung tersebut. Mantan Presidium GMNI itu bertekad akan menindaklanjuti program PPR tersebut dengan meminta semua pengurus BroNies yang ada di provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mendirikan PPR. \"Tentunya BroNies akan meneruskan gagasan Tamsil Lunrung yang bernas itu kepada seluruh simpul-simpul relawan Anies yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga PPR dapat menjadi gerakan rakyat mengawal pemilu 2024 yang bisa mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya,\" kata Yusuf Blegur. (ant)
POPULER
