ALL CATEGORY
Ketua DPD Ingatkan Darurat Data Penduduk dan Desa di Indonesia
Surabaya, FNN – Sejumlah data yang dirilis kementerian dan instansi mengenai jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain, mendapat sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut LaNyalla basis data sangat penting bukan hanya untuk Pemilu, tetapi lebih dari itu adalah perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik juga ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi. “Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12/2022). LaNyalla yang pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 2008 silam itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kemensos dan Kemenkes. Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa tersebut memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rakor dengan Kemensos. Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. “Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” ungkapnya. LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif. Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa yang ada ada penduduknya. Yang ironis, lanjut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes. Karena disinyalir tidak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak. “Padahal Pilkada serentak di tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?” tanya LaNyalla. Jadi, menurutnya, darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena, imbuhnya, jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah. “Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tandasnya. (mth/*)
Untuk Mengamankan Natal-Tahun Baru, Korlantas Melibatkan Sekitar 100 Ribu Polri
Jakarta, FNN - Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin mengatakan bahwa kurang lebih 100 ribu personel Polri akan terlibat dalam pengamanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023.“Dalam pelaksanaan pengamanan tahun ini, kami melibatkan kurang lebih hampir 100 ribu personel dari Mabes Polri, Polda, kemudian sampai dengan instansi terkait,” ucap Aries ketika menyampaikan pemaparan dalam acara bertajuk “Kesiapan Infrastruktur dan Protokol Kesehatan Nataru”, disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, dipantau dari Jakarta, Senin.Aries menjelaskan bahwa operasi pengamanan ini tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran, tetapi juga mengedepankan aspek kesehatan.Sama seperti kegiatan Lebaran 2022, ucap Aries, pihak kepolisian juga menyiapkan posko-posko yang memungkinkan untuk mengadakan vaksin booster bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin booster.“Itu salah satu dukungan kami selain aspek pengamanan kelancaran berlalu lintas maupun pengamanan aktivitas masyarakat,” tuturnya.Berdasarkan penjelasan Aries, antusias masyarakat untuk berlibur sangatlah tinggi. Di sisi lain, tren kasus positif COVID-19 juga sudah mulai turun. Akan tetapi, turunnya tren kasus positif tetap harus diwaspadai oleh masyarakat.Oleh karena itu, Korlantas tetap menyiapkan berbagai pos pelayanan yang dapat mengadakan vaksinasi booster bagi masyarakat.Dalam pelaksanaan pengamanan tahun ini, ucap Aries, akan terdapat pos pengamanan maupun pos pelayanan di beberapa titik yang memang diprediksi akan terjadi pengumpulan masyarakat, baik itu di jalur perjalanan maupun di lokasi-lokasi wisata.“Itu nanti beberapa pos pelayanan bekerja sama dengan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) Polri atau Polda, kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah. Nanti, biasanya, selain untuk mengamankan kegiatan pelaksanaannya, untuk kesehatan juga biasanya menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksin,” kata Aries.“Operasi Nataru adalah operasi kemanusiaan, jadi memang ditujukan untuk melayani masyarakat dalam beraktivitas, khususnya menyambut libur Natal dan Tahun baru,” ucap Aries.(ida/ANTARA)
Para Pemuda Harus Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI
Kota Bengkulu, FNN - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa para pemuda di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu harus menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). \"Untuk para pemuda agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,\" kata Rohidin di Kantor Gubernur Bengkulu usai menggelar upacara memperingati Hari Bela Negara ke-74 tahun di Kota Bengkulu, Senin. Selain itu para pemuda dan seluruh masyarakat wajib untuk mencintai, membangun semangat nasionalisme serta mempunyai semangat untuk bela negara. Kata dia, peringatan Hari Bela Negara dapat dijadikan momentum untuk semakin meningkatkan kesadaran semangat serta kewajiban dalam membela negara membangun bangsa serta mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. \"Jadi ini penting sekali untuk ditanamkan kepada semua masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Bengkulu,\" ujarnya. Sebelumnya, sebanyak 1.200 peserta Pramuka dari 22 Provinsi di Indonesia mengikuti kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) di Provinsi Bengkulu yang dimulai pada 16 hingga 22 Desember 2022. Pelaksanaan kemah bela negara akan dilaksanakan di dua wilayah di Provinsi Bengkulu yaitu di Desa Bukit Peninjauan I dan Desa Bukit Peninjauan II Kabupaten Seluma, serta di Desa Sri Kuncoro dan Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah. \"Sebanyak 1.200 anggota Pramuka dari 22 Provinsi di Indonesia mengikuti kemah bela negara di Bumi Rafflesia Bengkulu,\" terang Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNi Purn Bachyiar Utomo. Melalui kegiatan kemah bela negara dapat membangkitkan semangat bela negara anggota Pramuka sebagai wujud mempertahankan NKRI.(ida/ANTARA)
Ada Pergerakan 44 Juta Orang Saat Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan terdapat pergerakan sebanyak 44 juta orang saat momentum menjelang dan perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023.Presiden Jokowi dalam rapat terbatas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, meminta seluruh kementerian dan lembaga non-kementerian untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur agar suasana Natal dan tahun baru 2023 berjalan aman dan nyaman.\"Saya hanya ingin memberikan peringatan. Hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,\" kata dia.Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi masalah dan gangguan yang berpotensi muncul pada momentum natal dan tahun baru 2023.\"Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah pada Natal dan tahun baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat terasa nyaman dan aman,\" kata Presiden Jokowi.Kepolisian RI (Polri) sebelumnya menyatakan akan menggelar Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.Polri menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022, termasuk di antaranya 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, 41.702 gereja, dan 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Sebanyak 102 ribu personel Polri akan disiagakan dengan dibantu personel dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu.(ida/ANTARA)
Tangis Korban Penggelapan dan Penipuan KSP Indosurya
Jakarta, FNN – Liana sambil menangis menceritakan betapa menderitanya dia sejak ikut bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dia mengakui sejak awalnya dia diajak oleh temannya untuk ikut koperasi Indosurya. “Saya cuma sebulan. Saya belum pernah menerima bunga seperti yang telah dijanjikan, baru masuk sudah tidak bisa diambil,” kata Liana di Konperensi Pers yang diadakan di Jakarta Pusat, Ahad (18/12/2022). Liana meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD untuk mendengar keluhan mengenai pengembalian uang dari KSP Indosurya kepada dirinya dan korban lain. “Karena saya sendiri pun jadi banyak utang, di usia saya yang menginjak 50 hampir 60 saya harus kerja lagi, di usia saya yang segini,” kata Liana. Liana meminta kepada Henry Surya, Ketua KSP Indosurya untuk segera mengembalikan uang dia, dan korban-korban lainnya. “Kembalikan uang saya, Henry Surya. Ketuklah pintu hatimu. Apakah kamu merasakan seperti saya, seperti yang lain. Mereka itu membutuhkan uang dari muda untuk dikumpulkan pundi-pundinya, ternyata kamu ambil segampang itu,” ujar Liana. Kordinator yang mewakili 896 orang korban kejahatan KSP Indosurya, Imam Santosa mengaku, akibat mengikuti koperasi ini dia betapa menderita dan bertengkar dengan keluarganya, dia sering cekcok bersama istrinya karena aset-aset yang mereka keluarkan tidak juga kembali. “Semoga penetapan tersangka di PN Jakarta Barat segera dilaksanakan. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat penting, karena saya dibuat sengsara dengan kejadian seperti ini,” kata Imam. Imam juga mengatakan bahwa dia sudah menabung sebanyak Rp 2,250 miliar yang dia kumpulkan selama dua puluh lima tahun. “Artinya dia sudah seharusnya memasuki masa pensiun di usia 54 tahunnya tetapi dia tidak bisa pensiun akibat kasus ini. Dia harus bekerja keras lagi,” tambah Imam. “Kenapa? Karena dia mempunyai seorang anak yang kuliahnya ditunda, yang satu. Dan yang kedua, dari uang yang dia kumpulkan sebanyak Rp 2,250 miliar itu ada uang keluarga dia sebanyak satu setengah milliar. Dan, dia harus mengembalukan uang itu, sampai dia harus jual rumahnya,” jelas Imam. Dari total jumlah jual rumahnya Imam pun belum bisa membayar kerugian yang ditanggung atas penggantian uang keluarganya sebanyak satu setengah milliar. Karena uang dari hasil jual rumah itu baru mengganti lima puluh persen dari hutangnya, dan lima puluh persen lagi belum, jelasnya. Jadi betapa sengsaranya. Terus dengan keluarga dan istrinya dia sering cekcok mengenai aset-aset yang dijanjikan oleh KSP Indosurya. Imam juga menjelaskan bahwa dia telah bergabung dengan KSP Indosurya semenjak 3 tahun lalu 2020. Apalagi satu bulan sebelum itu dia memasukkan uang tabungan ngajar sebanyak Rp 300 juta dan itu pun lenyap pada bulan berikutnya. (Anw)
Cuma Bilang M4t11n Tuh Kritiknya, Anies Dibuli Habis Pendukung Jokowi
Jakarta, FNN - Elit partai politik pendukung Presiden Jokowi kelihatannya makin sensi dengan capres Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hanya karena ucapan Anies “matiin tuh kritiknya”, elit partai politik pendukung Jokowi - Ma\'ruf Amin rame-rame mengeroyok Anies Baswedan. “Jangan asal bicara, kita ini sudah terbuka demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat,” demikian teguran dari Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu, 17 Desember 2022. Jika pemerintah mematikan kritik, kata Ace, maka langkah Anies soal itu bisa terganjal. Sebab, kata Ace, Anies sudah keliling Indonesia meskipun belum masuk masa kampanye. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Mimggu (18/12/22) membahas hal tersebut bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini menarik soal masa kampanye Anies karena soal ini pun Anies juga sempat dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Hersubeno. Ace meminta Anies Baswedan menunjukkan bukti pemerintah kadang mematikan kritik. “Tunjukkan mana yang dinilai mematikan kritik,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan amat Baidowi mengatakan “Nggak ada tuh yang antikritik, semuanya boleh kritik, bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai saja,” ujarnya. Awi meminta Anies membuktikan tuduhannya tersebut. Menurutnya, Anies sebaiknya tidak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan pemerintah Jokowi. “Jadi sebaiknya Anies membuktikan saja, tidak perlulah playing victim gitu. Sebaiknya jelaskan saja mana contohnya, seperti apa, jangan hanya menggiring isu-isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu,” tgasnya Awi. Soal kritik saja kemudian dianggap menunjukkan kejelekan. Sedangkan Wakil Ketua, Yoga Mauladi, lebih datar. Dia relatif normatif meskipun menyatakan, “Semua warga negara itu bebas memberikan pendapat dan pemikiran, baik lisan atau tulisan, karena hal tersebut kan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.” Menurutnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang ristriktif dan membungkam mulut untuk hidup berdemokrasi. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, juga sependapat dengan Yoga bahwa pemerintahan Jokowi selama 2 periode sangat terbuka kepada kritik. Pak Jokowi malah menyebut kritik itu sebagai vitamin. Pembelaan terhadap Jokowi juga datang dari ketua DPP PKB Daniel Johan, “Faktanya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik. Daniel juga mengatakan bahwa kritik yang selama ini diterima pemerintah bukan hoaks ataupun ujaran kebencian. Ia mengatakan tidak ada yang salah dengan kritik, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. “Soal hoaks kita setuju, tapi soal ujaran kebencian ini sangat interpretatif dan sangat tergantung dari para penegak hukumnya. Faktanya, kita tahu selama ini, dalam hal ini, banyak sekali penegak hukum yang dalam berbagai kasus tidak bersifat imparsial. Ada perlakuan yang berbeda ketika itu dilakukan oleh oposisi dan dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi pendukung pemerintah, dalam hal ini para buzzer,” ujar Hersu. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan sehingga membuat beberapa elit partai pendukung Jokowi itu sensi? Ternyata, bila kita simak, pernyataan Anies itu tidak secara spesifik mengkritik pemerintahan Jokowi. Memang bukan gaya Anies mengkritik dengan frontal. Ternyata, hal itu termuat dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube dalam menjawab pertanyaan dari pengamat politik dari Universitas Paramadina yang menanyakan soal safari politik yang dilakukan oleh Anies ke beberapa daerah ada yang mendapat penolakan. Di Aceh dan Sulawesi Selatan, misalnya, meski kunjuangan ke dua wilayah tersebut tetap sangat sukse. Menjawab pertanyaan dari pengamat politik di atas, Anies menjelaskan bahwa hal yang normal kalau ada penolakan. Menurut Anies, dalam berpolitik, kalau ada orang yang tidak sependapat, itu biasa. Kemudian, Anis juga menjelaskan bahwa ketika dia menjadi gubernur di DKI Jakarta, banyak juga yang mengkritiknya, lalu dia menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan kebijakan yang dikritik. Dengan cara itu, masyarakat mendapat edukasi. Namun, kata Anies, tidak semua mereka yang di pemerintahan bisa menerima kritik. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan, “Matiin tuh kritiknya, tuh tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya publik education ada, selama faktual, tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi, misalnya ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa, toh ada yang setuju juga,” jelas Anis. Kalau kita simak kalimat Anies secara utuh, Anies sesungguhnya tidak spesifik menyebut Jokowi atau pemerintahan Jokowi yang antikritik atau suka mematikan kritik. Dia menyebut pemerintahan secara umum, termasuk dirinya yang pernah berada dalam pemerintahan. Mendapat serangan dari pendukung Jokowi, Anies dibela oleh politisi PKS dan Demokrat. Politisi PKS, Mardani Alisera yakin apa yang dikatakan oleh Anies itu memang punya dasar yang kuat. Mardani menilai pernyataan terkait pemerintah kadang mematikan kritik mempunyai dasar yang kuat. Menurut Mardani, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya. Mengapa soal ucapan Anies bahwa pemerintah terkadang mematikan kritik jadi polemik? Bukankah dalam satu negara demokrasi seperti Indonesia ini kritik justru merupakan salah satu fitur utama dan peran semacam itu biasanya dilakukan oleh partai-partai politik dan kelompok civil society di negara-negara yang maju demokrasinya. Tetapi, kita tahu bahwa di Indonesia, dengan pembelahan masyarakat seperti yang terjadi sekarang, partai oposisi sangat lemah. Di pemerintahan Pak Jokowi ini, ada kecenderungan pemerintah mencoba membungkam, bahkan mematikan oposisi. “Saya ingin menunjukkan kepada Anda, dengan mengumpulkan hampir semua kekuatan partai politik di Parlemen ke dalam kubu pemerintah, ini sangat terlihat bahwa pemerintahan Jokowi memang tidak menghendaki adanya oposisi dan dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa di Indonesia, dalam demokrasi Pancasila, itu tidak mengenal oposisi,” ujar Hersu.(ida)
Deddy Corbuzier Berikan Panggung untuk Keturunan PKI, Bela Negara untuk Siapa?
Jakarta, FNN – Salah satu musuh bagi TNI Angkatan Darat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya saat peristiwa G-30S/PKI tahun 1965 ketika pimpinan Angkatan Darat, Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani dkk diculik dan dibunuh oleh pasukan Batalyon-1 Tjakrabirawa. Pasukan pengawal presiden yang disusupi PKI. Semua personel TNI selalu diingatkan tentang ancaman bahaya laten komunis. “Di satu sisi, pesohor Deddy Corbuzier yang kini diberikan pangkat Letkol (Tituler) Angkatan Darat, dalam beberapa tayangan di media sosialnya, justru memberikan panggung kepada keturunan PKI. Mengapa pemerintah tidak memperhatikan efek negatif dari kontroversi Deddy Corbuzier?” kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Senin (19/12/2022). Menurut Selamat Ginting, bangsa Indonesia harus tetap mewaspadai munculnya bahaya komunis, karena PKI merupakan bahaya laten yang bisa menyusup dan bertransformasi dalam wujud baru. Disebut bahaya laten, karena komunis bisa menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah bangsanya agar tidak kehilangan jati dirinya. “Saya tidak habis pikir saja, mengapa tayangan media sosial Deddy Corbuzier tidak dijadikan pertimbangan sebelum dia diberikan pangkat tituler? Masalah G30-S/PKI malah dijadikan bahan lelucon di medsosnya oleh seorang tamunya. Seolah-olah PKI tidak bersalah dalam peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia,” kata Ginting mengkritik keras. Dikemukakan, dalam peristiwa G-30S/PKI 1965, enam perwira tinggi dan satu perwira pertama menjadi korban kebiadaban PKI. Para kusuma bangsa itu adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Letjen (Anumerta) Suprapto, Letjen (Anumerta) S. Parman, Mayjen (Anumerta) DI Panjaitan, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomihardjo, Mayjen (Anumerta) MT Haryono, dan Kapten Zeni (Anumerta) Pierre Tenderan. “Jika para keluarga pahlawan revolusi melihat tayangan medsos Deddy Corbuzier yang menjadikan peristiwa G30S/PKI sebagai lelucon di stand-up comedy maupun podcast-nya, apakah mereka bisa menerimanya? Ini masalah luka bangsa yang mestinya dipahami Deddy,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Selamat Ginting menjelaskan, perseteruan Angkatan Darat dengan PKI sudah terjadi sejak peristiwa Madiun September 1948. Peristiwa ini melibatkan golongan kiri, seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis, dan Front Demokrasi Rakyat. Anggota golongan kiri itu didominasi anggota komunis yang berniat mendirikan negara komunis dengan pusatnya di Madiun, Jawa Timur. “Di sinilah TNI Angkatan Darat menumpas pemberontakan yang dipimpin tokoh komunis Muso. Jadi komunis adalah musuh utama bagi Angkatan Darat,” ungkap Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. Selamat Ginting mengingatkan jangan hanya karena seorang pesohor memiliki followers (pengikut) yang banyak, kemudian dengan mudah dan murahnya diberikan pangkat tituler. Kasus ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena akan menjadi kontroversi dalam sejarah TNI. “Ingat peristiwa 1965 ketika PKI menyusup ke dalam TNI dan mempengaruhi Resimen Tjakrabirawa, pengawal presiden. Mengapa hal ini tidak dijadikan pertimbangan agar TNI tidak mudah memberikan warga sipil pangkat kehormatan menjadi militer tituler,” pungkasnya. (mth/sgo)
Fatal: Presiden Memberi Karpet Merah Oligarki!
Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah Ibukota Jakarta ke Kalimantan (IKN). Semua dalam kendali Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEKUATAN Oligarki ini sudah muncul di Indonesia sejak abad ke-13 sangat mungkin sudah muncul pada masa sebelumnya untuk menguasai Indonesia. Sejak masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan dari Presiden Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) para oligarki terus merangsek masuk pada jaringan kekuasaan secara langsung, sehingga mereka ingin (bisa) mengatur, mengendalikan dan menguasai ekonomi dan politik negara. Tetap tertutup masuk ikut menentukan kebijakan negara. Jembatan emas baru terbuka pada era Joko Widodo. Oligarki diberi karpet merah tanpa pertempuran, dipersilahkan masuk mengendalikan Indonesia. Inilah kesalahan fatal dan akan menjadi catatan hitam sejarah Indonesia. Tapak sejarah oligarki terus bergerak akan menguasai Indonesia sejak abad ke-13 Khubilai Khan utusan yang bernama Meng Khi menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, para Oligarki di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda, sudah membuat kekuatan luar biasa disebut Pecinan dan sampai sekarang sebagai pusat kendali ekonomi. Pada abad 21 oligarki sudah menyusun “Mind Mapping” meliputi: ekonomi, budaya, dan politik, masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, masuk di Indonesia. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Pada masa penjajahan Belanda, oligarki sudah melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktikkan. Dengan minum-minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa adanya bantuan opsir dari para oligarki itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi para oligarki. Saat itu warga pribumi sudah disingkirkan dengan sebutan Inlander sehingga digolongkan dalam kelas terbawah. Oligarki ini memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu bahwa politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. “Serang mereka di saat mereka tidak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”). Teori ini sedang terjadi saat ini. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Sejak Indonesia merdeka pada masa Presiden Sukarno, ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959: Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Paska tragedi G 30 S PKI/1965 tersebut muncullah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967: tentang pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67: tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Muncullah Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966: tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967: tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06/PresKab/6/1967: tentang kebijakan pokok WNI asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Keadaan sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967: melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf China dicabut, dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE - 06/Pred.Kab/6/1967: isinya “kita tidak boleh menyebut China diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa”. Sebelumnya pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 oligarki (penguasaan besar) dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. China berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, para oligarki China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang oligarki yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Pada masa Presiden Joko Widodo, Oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah Karpet Merah disediakan oleh oligarki dan RRC. Semua nota kesepahaman dari China yang diatur dan dikendalikan oligarki ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang hutang, investasi dan kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya, semua diberi karpet merah tanpa kendala masuk ke Indonesia. Saat ini oligarki di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis telah mampu membeli semua perangkat UU, mendirikan partai politik dan menguasai perlemen serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Oligarki sudah berhasil mengubah UUD 45, selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah Ibukota Jakarta ke Kalimantan (IKN). Semua dalam kendali Oligarki. Geliat Oligarki melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden Jokowi yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi begitu kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasi oligarki dan telah menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia dan saat ini oligarki sedang berjuang memperpanjang masa jabatan Jokowi bahkan ada skenario untuk masa 3 periode. Diduga kuat para pejabat tinggi negara di era Jokowi saat ini sudah terbeli dan harus bekerja sebagai “Satgas Pelaksana” dari semua rencana dan sasaran ekonomi dan politik Oligarki. (*)
Argentina Juara: Belajar Politik Kompetensi Dari Piala Dunia 2022
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN MENDEBARKAN sekali final Piala Dunia di Qatar, malam tadi. Argentina unggul 2-0 di babak pertama. Fantastis! Berat bagi Prancis untuk mencetak tiga gol di babak kedua supaya bisa menang. Melihat kehebatan Argentina di babak pertama, rasanya tak mungkin Prancis bisa membobol gawang lawan di babak kedua. Tapi, begitulah rupanya kalau final kelas dunia. Kedua tim yang bertemu untuk memperebutkan gelar juara, bukanlah tim yang diloloskan ke final lewat intervensi –entah oleh siapa. Argentina dan Prancis berjumpa di final karena mereka memang hebat. Mereka bukan boneka yang permainannya diatur oleh dalang-dalang seperti yang selama ini mengatur semua lini kehidupan di Indonesia. Kedua tim naik ke pucak pertarungan di final melalui seleksi pertadingan penyisihan yang berat tetapi fair. Bukan seperti seleksi presiden Indonesia 2014 dan 2019 yang penuh dengan rekayasa. Jauh dari itu. Dan bukan pula seperti seleksi presiden berikutnya yang sedang diintervensi oleh Jokowi. Piala Dunia jauh dari itu. Dan itulah sebabnya ratusan juta penonton sangat menikmati setiap operan umpan dan tendangan maupun sundulah penghasil gol. Tidak ada satu pun pertandingan yang tercemar kenaturalannya. Tidak ada tim boneka atau pemain boneka. Tidak ada wasit boneka maupun hakim garis boneka. Dan tidak ada seorang pun presiden atau perdana menteri boneka yang turun langsung ke Qatar untuk mendukung tim negaranya. Suasana tanpa boneka maupun dalang di final malam tadi, membuat semua kita yang menonton bisa mengambil kesimpulan bahwa skor 2-0 yang sangat kuat bagi Argentina di babak pertama, tidak dijamin akan bertahan sampai pluit penutup. Itulah yang terjadi. Manajer Prancis, Didier Deschamps, tampak tegang. Namun, kompetensinya sebagai pimpinan tim mampu membalikkan situasi. Prancis menyamai kedudukan 2-2 di babak kedua. Deschamps membangkitkan semangat juang dan mengeluarkan instruksi yang tepat dan berbasis analisis. Ini diikuti oleh kemampuan timnya untuk menerjemahkan instruksi-instruksi menjadi cara bertahan dan cara menyerang yang efektif. Deschamps adalah manajer yang tahu mengatasi krisis. Ini semua logis. Sebab dia adalah pemimpin yang memiliki literasi komprehensif tentang sepakbola. Dia adalah sepakbola itu sendiri. Deschamps menjadi kapten tim nasional Prancis sebelum pensiun dan menjadi pelatih. Dia tidak gamang. Ibarat Jokowi, Deschasmp tidak perlu bantuan Luhut Binsar Panjaitan –kalau LBP dimisalkan sebagai asisten pelatih-- untuk mengatasi krisis skor malam tadi. Bagi Deschamps, posisi “Luhut Panjaitan” sebagai pembantu hanya sekadar melengkapi keharusan untuk mengisi struktur manajemen tim nasional Prancis. Laga final 120 menit berakhir 2-2. Dilanjutkan dengan ‘extra time’ (tambahan waktu) 2x15 menit untuk memutuskan pemenang. Tapi, karena kedua tim hebat ini memang handal dan ‘bandal’, waktu tambahan tidak dianggap formalitas menuju adu penalti (penalty shootout) untuk memutuskan pemenang. Keduanya bermain serius. Karena mentalitas mereka memang ditempa untuk selalu serius. Mereka tidak santai dengan harapan adu penalti akan menghasilkan kemenangan. Pada menit ke-108, Argentina membukukan satu gol dari kaki Lionel Messi. Mengubah skor menjadi 3-2. Messi menunjukkan kualitasnya. Malam tadi tampaklah bahwa dia bukan “Menko” sembarangan di kabinet Argentina. Dia bukan seorang “omong-kosonger” seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang meneriakkan tiga periode atau tambahan waktu 2-3 tahun bagi Jokowi. Messi tidak mau dan tak pernah ngawur dalam mengemban amanah. Prancis juga serius sepanjang 2x15 menit itu. Merka tidak ciut meskipun waktu tambahan nyaris habis. Pada menit ke-118, Kylian Mbappe mencetak gol yang membuat fans Argentina lemas. Skor 3-3. Argentina dan Prancis adalah dua tim kampiun yang dipimpin oleh orang-orang yang paham sepakbola. Yang punya kompetensi untuk urusan sepakbola. Sebagaimana Deschamps, Manajer Argentina Lionel Scaloni adalah juga orang yang memiliki pengalaman dan literasi sepakbola yang luar biasa hebat. Scaloni bermain untuk Argentina dengan macam-macam posisi. Dia pernah ditugaskan sebagai bek kanan, penyerang tengah, dll. Dia juga bermain untuk klub-klub profesional di berbagai negara asing termasuk, West Ham di Inggris, Lazio dan Atlanta di Italia, Racing Santander dan Mallorca di Spanyol. Dari sini terlihat bahwa seorang manajer tim bola wajib pernah sebagai pemain dan sebagai pelatih di berbagai klub. Deschamps dan Scaloni membuktikan itu. Tidak bisa disodor-sodorkan begitu saja oleh para dalang, para penguasa, dan para pemodal. Biografi kesepakbolaan kedua pemimpin tim raksasa ini, tentunya juga para manajer tim-tim lain yang ikut di Qatar, menunjukkan bahwa kompetensi selalu linear dengan kesuksesan mereka di kompetisi mana pun. Argentina dan Prancis dipimpin oleh dua orang yang kompetensinya tinggi. Mereka membangun tim tidak didasarkan pada kompetensi palsu yang dipoles oleh para oportunis dan kemudian dijual dengan iklan yang menyesatkan. Pastilah banyak pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif Indonesia yang menikmati permainan hebat Argentina dan Prancis malam tadi. Sayangnya, hanya segelintir saja, atau bahkan tidak ada, yang memahami bahwa kedua tim nasional super hebat itu lahir dari kompetensi yang di dalamnya ada kejujuran atau integritas, kapabilitas, kapasitas, kecakapan dan kemahiran. Mereka tidak lahir dari kebohongan, kekosongan isi kepala dan kebebalan atau kedablegan dalam sifat (attitude). Dari Piala Dunia 2022 di Qatar, seharusnya kita bisa belajar tentang Politik Kompetensi. Siapa tahu, kompetisi pilpres 2024 nanti bisa menyenankan dan melahirkan pemimpin yang kompeten.[]
Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, LaNyalla Usul Presiden Dipilih MPR
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dikecam sebagai sosok yang tidak konsisten lantaran menggaungkan wacana menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya LaNyalla mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama 2-3 tahun. Yang menjadi sorotan, wacana ini muncul nyaris bersamaan dengan usul Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menunda Pemilihan Umum 2024. Namun dilihat di kanal YouTube Refly Harun, LaNyalla menegaskan pihaknya tetap konsisten, sebab tidak meminta Jokowi untuk memerintah di periode ketiga. “Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda aja yang asal ngomong,” kata LaNyalla, dikutip pada Sabtu (17/12/2022). La Nyalla menyebut pihaknya hanya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar. “Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” ungkap LaNyalla. Namun, yang lebih menarik perhatian, LaNyalla justru membuka potensi presiden akan kembali dipilih melalui MPR. Menurut LaNyalla, saat ini Indonesia sudah salah kaprah dan mengarah ke paham liberal alih-alih Pancasila. “Kalau (Jokowi) nggak mau (menambah masa jabatan selama addendum UUD 1945), ya kita kembali lagi ke arah liberal. Ingat lho, kita sekarang dibohongi dengan sistem UUD 2002, itu sistemnya liberal. Kita ini mau menegakkan Pancasila apa bukan?” bebernya. Sosok yang pernah mengkritik Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan saat heboh big data penundaan pemilu itu mengaku hanya ingin mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. “Kalau kita mau menegakkan Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945, pemilihannya tidak ada Pilpres langsung. Pilpres-nya melalui MPR. Kalau kita Pilpres langsung, kita arahnya liberal,” tegasnya. Menurut La Nyalla, pihak-pihak yang menolak Pilpres melalui MPR justru kaki tangan Oligarki. “Jadi kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong, gitu aja,” ujar LaNyalla. (mth/*)
POPULER
