ALL CATEGORY
Syafruddin Prawiranegara dan Hari Bela Negara
Hari ini, 19 Desember 2022, tanggal di mana ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Syafruddin Prawiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang ada di kabinet, berinisiatif membentuk pemerintahan sementara. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Penasehat KPK HARI ini, 19 Desember, 74 tahun lalu, pesawat-pesawat terbang Belanda, menerjunkan tentaranya di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Padahal, Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai Penengah berada di Kaliurang. Tentara Belanda tanpa menghiraukan eksistensi KTN, melepaskan tembakan beruntun dari pesawat terbang. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan beberapa Menteri, ditangkap Belanda. Mereka dibuang ke Pulau Bangka. Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Namun, Soekarno dan Hatta, bersikap lain. Olehnya, sebelum ditangkap, keduanya dalam sidang kabinet terbatas, memberi mandat ke Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin pemerintahan. “Saya tidak terima telegram itu,” kata Pak Syaf kepadaku dalam salah satu pertemuan Forum Nasi Bungkus, Dewan Da’wah (1981). “Lalu mengapa Pak Syaf membentuk PDRI?” tanyaku penasaran. Motif Pembentukan PDRI Pak Syaf sewaktu menjawab pertanyaanku, menjelaskan, sebagai salah seorang pimpinan Masyumi yang berada di kabinet, bertanggung jawab terhadap eksistensi Indonesia. Pak Syaf, Menteri Kemakmuran yang waktu itu dengan beberapa pejabat negara berada di Bukittingi. Pak Syaf mengatakan, sehari sebelum penaklukan Yogyakarta, PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Pemberontakan tersebut menurut Pak Syaf, dimanfaatkan Belanda untuk mempersulit wujudnya kesepakatan dalam kegiatan diplomasi kedua negara. Olehnya, menurut pak Syaf, pemerintah Indonesia bertindak tegas. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dapat ditumpas. Sebab, pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Surakarta waktu itu dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pak Syaf menambahkan, Masyumi sebagai partai Islam ideologis tidak membiarkan PKI atau ajarannya berkembang di Indonesia. Apalagi sampai menguasai sistem pemerintahan. Sebab, sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas menolak komunisme. Ini karena komunisme tidak mengakui agama. Bahkan, komunisme menganggap agama sebagai candu. “Itulah sebabnya saya berinisiatif membentuk kabinet,” kata Pak Syaf menjelaskan alasan pembentukan PDRI. Padahal, beliau tidak menerima telegram Soekarno dan Hatta. Pak Syaf melanjutkan alasan pembentukan PDRI yang masih kuingat, antara lain: Tujuan perjuangan Masyumi adalah terciptanya ajaran dan hukum Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara menuju ridha Ilahi. Fakta di lapangan, lanjutnya, 95 persen penduduk Indonesia waktu itu beragama Islam. Jika presiden dan wakilnya ditangkap, masyarakat dunia akan menganggap, pemerintahan Indonesia sudah tiada. Dampaknya, Belanda akan kembali menjajah. Konsekwensi logisnya, pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pun pupus. Berarti, lanjut pak Syaf, Masyumi sukar mencapai tujuannya. Kabinet PDRI Pak Syaf mengajak Kolonel Hidayat, Panglima tentara dan teritorium Sumatera, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera, guna mengadakan perundingan. Pak Syaf bersama beberapa tokoh, di perkebunan teh Halaban yang berjarak 15 Km arah selatan kota Payakumbuh, melakukan pertemuan. Hari itu, 22 Desember 1948, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk. Pak Syaf sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri (PM). Beliau didampingi T.M. Hassan sebagai Wakil Presiden. Anggota kabinet lainnya, antara lain: Ir. Indratjaja (Menteri Perhubungan/Kemakmuran); Ir. Sitompul (Menteri PU dan Kesehatan); Mr. Lukman Hakim (Menteri Keuangan dan Kehakiman); Mr. Moch Rasjid (Menteri Keamanan dan Sosial). Kutanyakan Pak Syaf, mengapa tidak menggunakan istilah Presiden. Beliau dengan lugu mengatakan: (a) Saya waktu itu belum tahu ada mandat dari Presiden Sukarno kepadaku untuk membentuk pemerintahan transisi; (b) Saya terdorong oleh rasa keprihatinan sebagai Menteri di mana atasanku ditangkap penjajah Belanda. (c) Saya sebagai Pimpinan Masyumi yang adalah partai politik Islam ideologis, tidak etis untuk memproklamirkan diri sebagai Presiden. Apalagi, waktu itu saya tidak menerima telegram dari presiden yang mengamanatkan diriku membentuk pemerintahan. Pidato Melalui Radio Rimba Raya Pak Syaf mengumumkan pemerintahan baru dan menyampaikan tekadnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan melalui Radio Rimba Raya yang disiarkan secara luas. Pak Syaf mengingatkan diriku tentang tujuan kemerdekaan yang berada dalam alinea keempat mukadimah UUD 45. “Jangan lupa, empat dari sembilan orang perumus Pancasila dan UUD 45 adalah ulama yang merupakan anggota Masyumi,” kata pak Syaf. Saya kaget! (Di rumah, kucari dan kupelajari beberapa literatur. Ternyata, empat orang dari Panitia Sembilan yang menyusun dasar negara dan UUD adalah ulama. Orang pertama, KH Agus Salim, ulama besar waktu itu. Beliau salah seorang anggota Parleman dari Masyumi ketika Wakil Presiden, Mohammad Hatta menganjurkan pembentukan partai politik. Salah satu partai politik itu adalah Masyumi yang dibentuk dalam Kongres Umat Islam, 7 November 1945 di Yogyakarta. Orang kedua, KH Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syura Masyumi dari unsur Nahdiyin. Personil ketiga, Abdoel Kahar Muzzakir, juga anggota parlemen Masyumi dari unsur Muhammadiyah. Ulama keempat, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, anggota parlemen Masyumi dari unsur Syarikat Islam). Pidato pak Syaf di Radio Rimba Raya menggelegar, tidak saja dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera yang mendengar pidato tersebut, bangkit melakukan perlawanan dengan cara masing-masing. Bahkan, informasi tentang pidato tersebut sampai ke PBB. Jadi, sekalipun tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda, tapi pidato Pak Syaf mendorong PBB untuk mendesak negara penjajah tersebut kembali ke meja perundingan. Hasilnya, Indonesia berdaulat pada tanggal 29 Desember 1949, rumusan Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Denhaag, Belanda. Mengembalikan Mandat Sebagai Ketua PDRI Kutanyakan, mengapa pak Syaf mengembalikan mandat sebagai Ketua PDRI. Padahal, dengan jabatan tersebut, Pak Syaf bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa. Jawaban Pak Syaf mengejutkan. Pak Syaf bilang, setelah PDRI beroperasi, beliau baru tau, ada mandat dari Presiden terhadap dirinya untuk membentuk pemerintahan transisi. Olehnya, setelah mengetahui Soekarno dan Hatta bebas, pak Syaf menganggap tugasnya selesai. Itulah sebabnya, beliau kembalikan mandat ke Soekarno dan Hatta. Pak Syaf secara resmi kembalikan mandat dalam sidang kabinet RI, 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Perilaku pak Syaf tersebut menunjukkan, tokoh-tokoh Masyumi adalah pribadi yang tidak gila jabatan. Mereka melakukan suatu kegiatan karena diperintahkan agama dan negara. Mereka menerima suatu pekerjaan atau jabatan juga karena perintah agama dan negara. Olehnya, Pak Syaf menolak jabatan jika ia bertentangan dengan perintah agama dan negara. Hal ini ditunjukkan terhadap kebijakan presiden Soekarno yang dinilainya salah. Presiden Soekarno waktu itu menunjuk Pak Syaf menjadi formatur guna membentuk Dewan Nasional sekaligus sebagai pimpinannya. Pak Syaf menolak. Sebab, lembaga Dewan Nasional itu tidak dikenal dalam UUDS 1950 yang berlaku waktu itu. Menurut Pak Syaf, tindakan Presiden Soekarno tersebut, terang-terangan melanggar konstitusi. Menjadi Pahlawan Nasional Chalid Prawiranegara, anak sulung pak Syaf memberitahuku, penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional bukan atas permintaan keluarga. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan budaya dan karakter Masyumi sebagai partai Islam ideologis. Menurutnya, pak AM Fatwa sebagai anggota DPR-RI memintanya, mengajukan permohonan agar pak Syaf ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pak Chalid menolak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang memberi jabatan ke orang yang meminta. Akhirnya, Pemerintah Jawa Barat yang mengajukan permohonan ke pemerintah. Almarhum AM Fatwa, dalam kontek ini mengorganisasikan sejumlah seminar tentang peran PDRI. Sebab, Presiden SBY melalui Keppres menetapkan tanggal 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara. AM. Fatwa lalu melakukan seminar di beberapa kota besar. Dimulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Seminar-seminar yang dilakukan sejak 2009 – 2011 tersebut diakhiri dengan peringatan 100 tahun pak Syaf. Penganugerahan gelar pahlawan nasional diberikan ke pak Syaf, tanggal 8 November 2011. Upacara penganugerahan dilakukan Presiden SBY di istana negara. Hari ini, 19 Desember 2022, tanggal di mana ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Syafruddin Prawiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang ada di kabinet, berinisiatif membentuk pemerintahan sementara. Sebab, kesadaran sebagai Menteri dan pimpinan Masyumi yang mau menyelamatkan pemerintahan dan negara Indonesia dari dijajah kembali, beliau membentuk pemerintahan tersebut. Tanggal 22 Desember 1948, 74 tahun lalu, dideklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri. Andaikan pak Syaf tidak berinisiatif membentuk PDRI, 74 tahun lalu, apakah hari ini, Indonesia sebuah negara merdeka? Apakah tanpa PDRI, Belanda melakukan Komperensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia, 29 Desember 1949? Apakah tanpa hasil KMB, Moh. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi mengajukan Mosi Integral.? Apakah tanpa Mosi Integral tersebut, Indonesia hari ini adalah NKRI.? Siapa yang berhak mengklaim, paling NKRI.? Masyumi, PKI atau koalisinya. ? Semoga kita semua tahu diri! Depok, 19 Desember 2022. (*)
Posko Pilihan Rakyat: Bersama Rakyat Melawan Kudeta Konstitusi
Bagi lawan politiknya, Anies memang ancaman. Tidak hanya karena survey menempatkan Anies teratas dari sisi elektabilitas, tetapi juga karena fakta lapangan terlihat lebih menyeramkan, melampaui ekspektasi hasil survey. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI ADA tiga hal signifikan yang membuat isu perpanjangan masa jabatan dengan modus penundaan Pemilu perlu direspon rakyat secara super serius. Pertama, bakal dilantiknya 272 penjabat kepala daerah. Kedua, isu Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang disinyalir terkait dengan rencana busuk ini. Dan ketiga, informasi bahwa mayoritas Anggota DPR dan DPD telah sepakat penundaan Pemilu. Jelang Pemilu 2024 jumlah Pj kepala daerah yang akan dilantik sebanyak 272. Ini bukan angka kaleng-kaleng, karena bobotnya separuh dari total 548 kepala daerah di tanah air. Pertanyaannya, bila selama ini presiden begitu sibuk dan terbuka mendukung calon tertentu, bagaimana dengan 272 Pj kepala daerah itu? Pertanyaan berikutnya, apa jadinya bila mereka dikonsolidasi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden? Pj kepala daerah berpotensi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk kepentingan politiknya. Potensi itu muncul karena Sang Pj ditunjuk penguasa, bukan dipilih rakyat melalui Pemilu. Gelagatnya terlihat dari gerilya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus jejak Anies Rasyid Bawedan. Sulit menepis tudingan, kebijakan kontroversial Pj Gubernur hasil penunjukan Presiden Joko Widodo ini tidak terkait dengan Pemilu 2024. Ini sama sulitnya menepis dugaan bahwa Heru akan ikut mendukung penundaan Pemilu kalau-kalau ada perintah. Sekali lagi, penundaan Pemilu adalah soal yang harus direspon rakyat secara keras. Bisik-bisik beberapa kawan, lebih dari 75 persen Anggota DPR telah setuju ²penundaan Pemilu. Itu artinya, perkara perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu tinggal menunggu momentum yang tepat. Rakyat tidak boleh lengah. Terlebih, pengesahan KUHP disinyalir terkait pula dengan gagasan upaya melawan konstitusi secara berjamaah ini. Dalam rapat antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Benny K. Harman mendengar KUHP yang cepat-cepat disahkan karena tahun depan akan ada \'Dekrit Penundaan Pemilu\' dan yang protes-protes akan ditangkap semuanya. Konsitusi tegas bahwa, presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif hanya bisa menduduki jabatannya lima tahun sekali melalui Pemilu, titik. Tidak ada ruang lebih dari lima tahun dan tidak ada mekanisme lain untuk menjabat kembali kecuali melalui Pemilu, baik melalui Dekrit Presiden, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU), dan lain-lain. Bila penundaan Pemilu dipaksakan, maka itu adalah perbuatan melawan konstitusi. Apapun alasan penundaan itu, satu-satunya pihak yang rugi adalah rakyat. Sementara presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD semuanya untung, termasuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MK, MA, KY, KPK karena mendapat jatah waktu tambahan menduduki jabatannya. Rakyat rugi karena selama ini rezim gagal menampilkan prestasi signifikan. Yang ada, tanah air malah semakin dalam memasuki jurang kehancuran. Hutang negara menumpuk, korupsi merajalela, oligarki menguat, politik dinasti mencuat, pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, dan seterusnya. Sayangnya, tidak terlihat perbaikan signifikan. Sebaliknya, kebijakan yang memunggungi rakyat terus diproduksi. Subsidi Bahan Bakar Minyak, pupuk, atau listrik dipangkas tetapi subsidi kendaraan listrik digelontorkan. Import bahan pangan dilakukan, tapi sedikit yang mengkritisi hasil dari program food estate yang dulu digembar-gemborkan itu. Itu hanya sedikit contoh, dari sekian banyak yang bisa diurai. Posko Pilihan Rakyat Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jika elit tidak lagi dapat menjadi panutan berkonstitusi dengan baik, rakyat berhak “meluruskannya”. Bila elit memaksakan pelanggaran kostitusi berjamaah, rakyat berhak memberontak. Perbuatan inkonstitusional kita lawan dengan cara konstitusional. Menjadi kewajiban kita menjaga tegaknya konstitusi. Untuk itu, kami menginisiasi Posko Pilihan Rakyat (PPR). Fokusnya pada tiga hal. Pertama, saling berjejaring (bersama posko lain yang akan dibentuk di daerah-daerah) melawan upaya kudeta konstitusi. Kedua, bahu-membahu mengawal Pemilu jujur, Adil, dan tepat waktu. Ketiga, menjadi wadah silaturahim, diskusi, dan konsolidasi relawan Anies Rasyid Baswedan. Kenapa harus Anies? Karena Anies Bacapres yang sarat karya dan prestasi. Anies pula dikenal sebagai Bacapres yang mengusung perubahan. Beberapa Bacapres lainnya yang masuk dalam hitungan lembaga survey cenderung berposisi sebagai penerus Jokowi, sementara Jokowi sendiri terbukti tidak membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Bagi lawan politiknya, Anies memang ancaman. Tidak hanya karena survey menempatkan Anies teratas dari sisi elektabilitas, tetapi juga karena fakta lapangan terlihat lebih menyeramkan, melampaui ekspektasi hasil survey. Di mana-mana, Anies disambut gegap gempita penuh sukacita. Lawatan terakhir Anies di Pangkep, Sulawesi Selatan, bahkan dihadiri puluhan atau seratusan ribu orang. Mereka datang sukarela, tanpa iming-iming amplop, goodybag, apalagi tipu-tipu kemasan acara. Menengok fakta itu, lawan politik jelas meriang. Lawan politik Anies bukan saja Bacapres yang diprediksi bertarung pada Pemilu 2024. Lawan politik Anies juga adalah mereka yang menghendaki menjabat lebih lama dari waktu yang ditentukan konstitusi, dengan mengorbankan pemilu tepat waktu. Dari Bintaro, Tangerang Selatan, semangat itu bermula. Rumah pribadi telah saya siapkan untuk mengawali perjuangan ini. Daerah lain akan kita konsolidasi masif, semasif upaya berjamaah kudeta konstitusi. Kita melawan kudeta konstitusi karena kesadaran bernegara. Kita mendukung Anies karena gagasan, karya, dan potensinya, bukan sekadar urusan uban dan kerutan di wajah. (*)
Merekalah “Pengkhianat Konstitusi”
Mengapa Muhaimin, Airlangga, dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan Pemilu 2024? Saya yakin, data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu “carmuk” ke Presiden. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Networ-FNN SEOLAH ada sebuah \'orkestra\' yang tengah berjalan, wacana untuk “Jokowi 3 Periode” ternyata masih berjalan. Dengan sedikit modifikasi di sana-sini, maka wacana itu menjelma menjadi bermacam-macam wacana turunan. Ada yang mengusulkan dekrit, ada pula yang telah mengusulkan penundaan pemilu. Tak hanya itu, wacana memperpanjang sedikit waktu masa jabatan presiden juga mengemuka, seperti penambahan 2-3 tahun masa jabatannya. Teraktual, dua pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua DPD LaNyala Mahmud Mattalitti dan Ketua DPR Bambang Soesatyo serta disusul Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, yang ikut mengusulkan wacana-wacana tersebut. Hal itu semakin menguatkan bahwa “orkestra sumbang” kontra-konstitusi sebenarnya masih berjalan di tengah penolakan “malu-malu atau pura-pura” yang dilakukan Presiden Joko Widodo sendiri. Seperti, saat mengumpulkan relawannya yang dikemas “Musyawarah Rakyat” di Gelora Bung Karno, tiba-tiba muncul spanduk “Presiden 3 Periode”. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mengemuka. Kali ini datang dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Disusul dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Inilah yang mengundang kegaduhan politik nasional, meski Presiden Jokowi sendiri tidak tegas menolaknya. Bahkan, Ketua Umum Pro Jokowi (ProJo), Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi menyebut, di wilayah Indonesia timur masyarakat mendukung Presiden Jokowi untuk menjadi presiden selama tiga periode. “Indonesia timur masih menginginkan pak Jokowi lagi tiga periode, bahkan di Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku bisa seumur hidup. Bukan tiga periode lagi,” ungkap Budi dalam diskusi Total Politik secara daring, Ahad (18/12/2022). Hanya saja Ketua Umum Projo ini menegaskan, pihaknya tunduk terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Tapi, sebagai aspirasi tentunya tidak dilarang. Menurut Budi, Musra Relawan Jokowi ini juga bukan dimaksudkan untuk mendorong wacana tiga periode. Namun, hanya digunakan oleh relawan Jokowi untuk menyerap aspirasi terkait calon presiden di 2024. “Saya mau menjelaskan posisi musra ini sebagai laboratorium politik untuk menyerap aspirasi rakyat. Tidak didesain untuk tiga periode tidak,” tegasnya. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali muncul. Usulan kali ini datang dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia punya alasan tersendiri menyerukan perpanjangan dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, masa pemerintahan Jokowi, menurutnya, habis untuk menangani pandemi Covid-19. Untuk itu, dia mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 2 tahun untuk menggantikan atau \'menebus\' kinerjanya yang terhambat selama pandemi Covid-19. Menurutnya, melihat Jokowi sudah dua tahun karena situasi Covid-19, belum menunjukkan hasilnya. “Sekarang dua tahun sudah dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja 2 tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” ujar Nyalla saat memberikan sambutan pada Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Selain alasan itu, Nyalla juga menyebut penyelenggaraan pemilu 2024 hanya akan membuang waktu. Ia juga menyebut ada “kelompok” yang mengontrol atau menguasai pemilu, sehingga ada baiknya juga jika ditunda. “Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblos, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai oleh satu kelompok ini,” ungkapnya tanpa menyebut kelompok yang dimaksud itu. Oligarkikah? “Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang uang untuk pemilu, lebih baik ditunda saja, saya bilang gitu,” lanjut LaNyalla. Sebagai solusinya, LaNyalla menyarankan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR, bukan melalui suara rakyat, karena menurutnya, pilpres dengan menggunakan coblos-coblosan hanya akan membebani rakyat. Nyalla melanjutkan, ia juga mengeluarkan pernyataan yang meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekrit mengembalikan Konstitusi ke Undang-Undang Dasar \'45 sesuai dengan naskah aslinya. “Nanti dari adendum itu, bisa sambil diperbaiki. Kita persilakan presiden (bisa) memperpanjang, mau 2 tahun, mau 3 tahun silakan, yang penting adendum di dalamnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR, nggak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat,” pungkas Nyalla. Gayung bersambut. Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengelak disebut menginginkan penundaan Pemilu 2024. Bamsoet balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. “Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” kata Bamsoet, Ahad (11/12/2022). Bamsoet menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagai mana diatur dalam konstitusi dan undang-undang (UU), seperti faktor alam dan nonalam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. “Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” ujarnya. Menurut mantan Ketua DPR ini, dirinya hanya membuka diskursus publik. Ia pun mempersilakan orang lain untuk mengutarakan tanpa kemarahan. Yang pasti, konstitusi yakni UUD 1945 sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun dan masa jabatan presiden lima tahun dengan maksimal menjabat dua periode. Usul Tunda Adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pertama kali menggulirkan usulan penundaan Pemilu 2024. Gayung bersambut. Dua ketua umum parpol lainnya juga ikut mendukung usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Mereka adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketiga partai politik yang mendukung usulan tersebut adalah parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan dua di antaranya adalah pengusung Jokowi – Ma\'ruf Amin saat Pilpres 2019, yaitu PKB dan Golkar. Muhaimin yang akrab dipanggil Imin ini mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi. “Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (23/2/2022). Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Imin mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara itu, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Alasan lain untuk menunda pemilu, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial. Dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. “Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan,” ujarnya. “Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022). Elit parpol kedua yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 adalah Airlangga Hartarto. Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Airlangga pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya. “Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai,” kata Airlangga. “Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers. Ketum parpol ketiga yang turut mendukung usulan penundaan pemilu adalah Zulkifli Hasan. Terkait alasan penundaan pemilu 2024, Zulhas menjelaskan lima alasannya. Di antaranya karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan perlu ada perhatian khusus, serta kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Zulhas juga menyinggung perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Lalu, anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi. Sehingga, menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi. “PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022). Mengapa Muhaimin, Airlangga, dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan Pemilu 2024? Saya yakin, data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu “carmuk” ke Presiden. Bagaimana dengan Nyalla dan Bamsoet? Meski tidak ada maksud keduanya tunda pemilu, namun perpanjangan 2-3 tahun seperti yang dirumuskan oleh Nyalla itu tetap saja bisa mengubah agenda pemilu menjadi penundaan. Jadi, tetap saja, sebenarnya mereka itulah “pengkhianat konstitusi”. Mereka khianati amanat konstitusi yang sudah jelas isinya. (*)
Sidang Putusan Kriminalisasi Ulama, Kuasa Hukum Yakini Ada Unsur Islamophobia
Jakarta, FNN – Ismar Syafruddin, Kuasa Hukum terdakwa kasus terorisme yang dilayangkan kepada tiga ustaz atas tudingan menyebarkan ajaran Jemaah Islamiyah (JI) meyakini adanya islamophobia dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus pada Senin (19/12). Dalam sidang pembacaan putusan, terdapat perbedaan pendapat antara tiga hakim, dua hakim non-muslim, umat Hindu dan Kristen, memvonis hukuman masing-masing tiga tahun penjara bagi Ustaz Farid Ahmad Okbah, Ustaz Zain an Najah, dan Ustaz Anung al Hammat. Sementara itu, seorang hakim beragama Islam menyatakan bebas atas perkara terorisme tersebut. \"Dinyatakan hakim yang muslim kebetulan mengatakan bebas, karena bukti tidak cukup kuat,\" kata Azzam Khan, salah satu penasihat hukum terdakwa. Pihak kuasa hukum juga mengatakan putusan yang dijatuhkan tidak objektif. Menanggapi hal ini, Koordinator Bela Ulama Ismar menyatakan bahwa dirinya menyimpulkan bahwa terdapat unsur Islamophobia selama proses peradilan. \"Saya juga sebagai lawyer (pengacara) dalam hal ini selama mengikuti persidangan ini, mengambil suatu kesimpulan memang ada yang namanya Islamophobia,\" ujar Ismar saat menemui rekan media seusai sidang sesi pertama. Tim penasihat hukum menyayangkan bahwa sikap kliennya yang konsisten dan paham akan peraturan hukum tidak dijadikan pertimbangan hukum. Selain itu, Ismar menjelaskan majelis hakim yang menangani perkara ini membahas istilah-istilah keislaman sehingga putusan menjadi tidak objektif. \"Itu kalau umat paham ini sangat bahaya, bisa marah umat Islam. Ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana. Sangat berbahaya,\" tambahnya. Diketahui, ketiga ustaz telah ditahan sejak Desember 2021 hingga saat ini. Ketiga terdakwa divonis tiga tahun penjara terkait kasus terorisme. Para kuasa hukum mengatakan bahwa mereka akan terus mengawal kasus hingga menemukan titik terang dengan mengajukan banding. (oct)
Ngeri-ngeri Sedap, Masyarakat Dayak Ngamuk, Tanah Mereka Dibikin IKN
Oleh Moh. Naufal Dunggio - Aktivis TAMATLAH penggagas IKN. Sebelum muncul presiden baru bukan penerus Jokowii, yang punya tanah dan kampung yang akan dibangun untuk IKN, sudah pada berontak bin ngamuk di hadapan KAPOLRES. Janji mereka kalau Jokowi datang ke sana, mereka akan gantung Jokowi di atas pohon sawit. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji semua kepala suku Dayak baik beragama Islam atau beragama lain. Orang Dayak kalau sudah seperti itu, maka para leluhurnya sesuai kepercayaannya juga resah dan gelisah. Ujung-ujungnya ilmu hitam mereka pasti bermain. Maka akan sibuk para dukun Jokowi mengamankan Jokowi. Dan so pasti para dukun Jokowi bakal naik pangsa pasarnya. Inilah akibatnya kalau memusuhi ulama. Akhirnya balasan ulama bakal terbayar oleh tangan orang lain. Ingat, darah ulama itu beracun. Dan Allah tidak tidur. Dayak jadi resah dan dihantui perasaan bakal diusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan IKN. Dan mereka sendiri orang-orang Dayak tidak meminta perpindahan ibukota di atas tanah kelahirannya. Itukan mau pemerintah dengan syahwatnya mau mengakomodir warga Cina untuk pindah ke Indonesia dan mau menguasai Indonesia. IKN itu bukan mau dibangun untuk warga Indonesia apalagi untuk warga Dayak? Itu hanya akal-akalan nafsu Jokowi aja untuk di persembahkan kepada kakak besarnya XIN PIN. Ketakutan kepada ANIES RASYID BASWEDAN (ARB) mau menggagalkan IKN kalau dia jadi presiden jadi bertambah dengan kemarahan seluruh warga Dayak, karena mereka merasa akan terusir dari tanah kelahirannya dengan eksodus warga Cina ke IKN Kalimantan. Kalau sudah begini oligarki dan pihak istana tambah panik. Apa ini sesuai dengan acara UYA KUYA panik panik gak? Gak tahu, boleh konsultasi ke Uya Kuya yang punya acara. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan penangkapan Ulama yang dituduh teroris dan pembungkaman Partai UMMAT karena tidak diloloskan dibandingkan partai baru sebagai tanding partai beroposisi pada pemerintah. Silahkan kalian yang berkuasa berbuat sesuka-sukanya. di atas langit masih ada langit. Kalau kalian udah merasa Tuhan maka lakukanlah kedzaliman sesuka hatimu. Rakyat gak bisa buat apa- apa kecuali people power. Itu terjadi maka tamatlah kalian semua. Dan berganti Ulama bebas keluar penjara dan kalian nginap di hotel pordeo. Soon .... tidak mustahil ... Wallahu a\'lam
Sekenario Kudeta Konstitusi
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa GAK kapok. Wacana tunda pemilu muncul kembali. Sudah berulang kali. Aktornya itu-itu saja. Rakyat tahu mereka adalah para petualang yang terus berupaya cari keberuntungan. Gagasan tunda pemilu buat alat negosiasi. Gak puas dengan jabatan saat ini. Gak puas dengan posisi sekarang. Lalu, target posisi lain, tentu yang lebih tinggi dan punya pengaruh. Ada yang ingin jadi ketum partai. Ada yang ingin jadi presiden. Ada yang ingin terus dipakai jadi konsultan politik dan lembaga survei jalan. Begitulah cara berpikir petualang. Bertindak sesuai target pribadinya. Gak mikir rakyat. Gak peduli bangsa. Negara dikorbankan. Sungguh, rasa malu sudah ada di lutut. Mayoritas rakyat menolak. Itu hasil sejumlah survei. Mereka tetap cuek. Peduli apa dengan suara rakyat. Masa bodoh. Yang penting, target tercapai. Begitulah karakter pecundang. Pecundang tetap pecundang. Diam-diam, sekenario jalan. Test the water. Cek ombak. Imajinasikan tahun depan resesi dan krisis. Alasan uang negara tipis. Tapi, kereta cepat bisa selesai. IKN jalan terus. Kenapa pemilu mau diganjal karena alasan uang negara yang menipis? Alasan pandemi dibuat. Katannya, kerja dua tahun (2020-2021) gak efektif. Kalau begitu, kenapa 271 kepala daerah yang juga alami pandemi gak diperpanjang? Kenapa diganti PJ? Apakah para kepala daerah itu gak terdampak pandemi? Bukankah mereka dua tahun juga gak efektif bekerja? Begitulah kualitas otak ketika sudah dieksploitasi ambisi. Logikanya ngawur. Kalau bisa tunda pemilu, tunda. Begitu sekenarionya. Lihat reaksi rakyat. Jika gak ada gejolak, lanjut. Ada gejolak, masuk sekenario kedua: pemilihan presiden oleh MPR. Lebih mudah kendalikan. Jumlah anggota MPR terbatas. Siapkan logistik sekian, semua mau diberesin. Calon boneka dipasangkan. Mirip gubernur jadi-jadian. Pintunya? Lewat amandemen UUD. Sekali dibuka pintu amandemen, sekenario jalan. Lobi- lobi untuk cari kompromi makin intens. Ada uang, ada juga jabatan. Tinggal dibagi-bagi. Semua pasti kebagian. Buat semuanya merasa menang. Ini akal-akalan. Tujuannya? Singkirkan lawan dan perpanjang masa kekuasaan. Hanya ganti para figurannya. Rakyat mesti paham. Rakyat mesti tahu ada orang-orang yang sedang sekenariokan ini. Bahaya! Negara dikorbankan demi ambisi dan nafsu tetap berkuasa. Aturan diotak-atik supaya jadi jalan untuk terus menikmati kekuasaan. Gak peduli orang mau bilang apa. Gak peduli sejarah akan mencatat apa. Hari ini berkuasa, besok bagaimana caranya agar tetap bisa berkuasa. Politik untuk politik. Politik semata untuk berkuasa. Halalkan semua cara. Gak ada kepentingan negara yang hadir disana. Sebagian besar rakyat sudah lelap kena hipnotis BLT (Bantuan Langsung Tunai). Rakyat yang lain berhasil ditakut-takuti dengan kelompok yang diimajinasikan radikal dan mengerikan. Lalu muncul iblis-iblis membawa bendera ideologi. Dan rakyat pun asik menikmati drama tipuan ini. Dalam situasi ini, dibutuhkan kumpulan orang-orang waras. Mahasiswa dan aktifis waras. Mereka harus mencegah sekenario busuk ini. Pertama, suarakan kebenaran. Terus suarakan, sehingga semua telingga anak bangsa mendengar. Kedua, sadarkan rakyat. Sentuh logikanya. Ketiga, lakukan semua langkah untuk melawan segala upaya kudeta terhadap konstitusi. Jakarta, 19 Desember 2022
Kecelakaan di Proyek Kereta Api Cepat China, Ada yang Coba Ditutup-tutupi?
Jakarta, FNN - Kemarin beredar kabar terjadinya kecelakaan di proyek Kereta Api Cepat China, tetapi informasinya lambat sekali. Jika hari ini kita membaca berita di media-media mainstream nasional, hanya disebutkan bahwa ada korban, tetapi siapa yang menjadi korban tidak diketahui. Ini agak aneh karena bersamaan dengan itu, di media sosial beredar semacam laporan dari aparat intelijen di Kodam Siliwangi yang melaporkan sejumlah korban dan nama-nama korbannya, yang merupakan pekerja China. Untuk mengetahui lebih jauh masalah ini, Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/12/22) membahasnya bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini ada ada hal yang sebut saja mencurigakan karena kecelakaan itu tidak real time diekspose. Di mana-mana kecelakaan itu orang mau tahu penyebabnya apa, dengan apa, siapa korbannya,” kata Rocky Gerung mengawali komentarnya. Tetapi, menurut Rocky, karena ini menyangkut industri strategis yang dianggap oleh Pak Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati, maka penyidik/kepolisian merasa bahwa ini kalau dia salah ngomong atau mungkin mesti tunggu briefing dari istana. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat kita menduga dengan keras bahwa hal-hal yang menyangkut investasi asing itu, pasti dalamnya ada unsur intelijen. “Karena itu, agak aneh hak publik untuk cepat mengetahui justru diedit dulu oleh kepolisian,” tambah Rocky. Pak polisi, menurut Rocky, tentu tahu. Tapi mereka hati-hati karena petinggi istana harus briefing dulu mengenai penyebab impactnya nanti pada upaya Bahlil untuk mendatangkan investor di bidang-bidang yang lain. Jadi, keamanan proyek selalu terhubung dengan keamanan bisnis, keamanan bisnis terhubung dengan keamanan politik, keamanan politik terhubung dengan keamanan intelijen karena ada unsur asing di situ. “Jadi, paket peristiwa ini yang memperlihatkan betapa yang disebut industri strategis itu sebetulnya nggak pernah transparan. Demikian juga soal permodalan dan soal tenaga kerja yang ada di situ,” ujar Rocky. Kalau itu dibuka, nanti orang mulai persoalkan itu. “Jadi saya bisa paham kenapa istana pasti nelpon duluan,” kata Rocky. Sepertinya memang ada sesuatu yang sensitif sehingga tidak segera dibuka. Tetapi, justru karena tidak segera dibuka itulah kemudian menimbulkan spekulasi. “Ya, itu orang mau tahu ini jumlah segitu, tabrakan atau ada sabotase, atau macam-macam. Jadi, tetap itu kalau dia ditutupi dan dari awal kita tunggu beritanya kok enggak keluar, maka beberapa orang mulai bikin spekulasi,” jelas Rocky. Orang bertanya-tanya apakah ini peristiwa kecelakaan atau peristiwa dicelakakan atau ada soal lain di belakang itu. Jadi kita tunggu saja informasinya meskipun sudah terjadi dugaan-dugaan yang melencengkan berita itu. Info yang berkembang di media sosial mengenai jumlah korban tewas, jika benar, itu berkaitan dengan proyek China dan pekerja China. Tetapi, kita tidak mengetahui korban tersebut bekerja sebagai pekerja, sebagai pengawas, atau levelnya lebih tinggi. “Jadi, setiap kali kita bicara tentang kereta cepat, kita juga berpikir tentang hubungan politik China dan Indonesia. Apa di situ ada soal pemantauan intelijen segala macam, apakah ada device yang agak canggih di situ sehingga salah setting default pabrikannya,” ujar Rocky. Menurut Rocky, bagian-bagian itu sebetulnya belakangan bisa kita bicarakan. Tetapi, peristiwa itu sendiri adalah peristiwa yang betul-betul serius, karena kita membayangkan ada kereta cepat yang bahkan oleh Pak Jokowi akan disambungkan ke Surabaya. Tetapi, apapun itu, spekulasi sudah berkembang duluan bahwa di belakang itu pasti ada soal yang sensitif. (sof)
Dalam Operasi Lilin 2022, Polri Mengamankan 41.702 Gereja
Jakarta, FNN - Polri fokus mengamankan sebanyak 41.702 gereja selama masa Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.\"Ada 41.702 gereja jadi sasaran utama Operasi Lilin 2022,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo usai Apel Satgas Humas Polri dalam rangka Operasi Lilin 2022 di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022. Selain gereja, ada pula 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, serta 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Dalam Operasi Lilin 2022, lanjutnya, terdapat 102 ribu personel Polri yang disiagakan, dengan dibantu dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu.\"Pada prinsipnya, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait sudah siap melaksanakan operasi lilin. Rapat terpadu antara kementerian lembaga sudah dilakukan,\" tambah Dedi.Senin, Korlantas Polri menggelar rapat teknis untuk koordinasi komunikasi, cara bertindak, dan hal lain di lapangan, sehingga arus mudik dan arus balik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan dengan aman, lancar, dan mengutamakan keselamatan.Pemerintah memprediksi sekitar 44,4 juta masyarakat melakukan pergerakan pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dedi menambahkan, Polri tidak hanya mengamankan jalur dan objek, namun juga melakukan pencegahan terhadap aksi teror.Saat ini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah melaksanakan langkah preventif di beberapa wilayah.\"Densus 88 melaksanakan operasi preventif strike di Sumatera dan mengamankan 11 terduga teroris,\" katanya.Oleh karena itu, Dedi meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa Polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin guna mengamankan kegiatan masyarakat dalam libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Kami juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan natal dan tahun baru,\" imbuhnya.Terkait pencegahan penyebaran COVID-19, yang saat ini masih terjadi di Indonesia, Dedi meminta masyarakat tetap waspada dengan selalu menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan.Polri bersama dengan TNI dan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.Dia itu menambahkan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan jajaran kapolda dan kapolres melakukan asesmen level kesehatan dan pengamanan. Upaya itu menjadi penting guna mencegah adanya kerumunan masyarakat yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan.\"Standar pengamanan sudah ditentukan pak As Ops. Kapasitas ruangan yang digunakan berapa luasnya, kemudian jumlah maksimalnya berapa, harus ditentukan jalur escape-nya dan semuanya betul-betul dipersiapkan dengan matang. Setiap kegiatan pengamanan ini harus ada rencana pengamanan secara detail,\" ujar Dedi.(ida/ANTARA)
Dua WNA China Meninggal Dalam Kecelakaan Kereta Cepat di Bandung
Jakarta, FNN - Kecelakaan antara lokomotif kereta cepat dan kereta teknis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (18/12), mengakibatkan dua warga negara asing (WNA) asal China meninggal dunia.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin, membenarkan dua korban tewas adalah warganegara China yang bekerja sebagai teknisi.\"Betul (WNA China), informasi dari Polda Jawa Barat, pekerja teknis,\" kata Dedi.Selain dua orang meninggal dunia, dilaporkan juga ada empat orang lain mengalami luka berat.Kecelakaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung terjadi pada Minggu (18/12) sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang pemasangan rel.Lokomotif kereta cepat itu melaju kencang dari wilayah Kicau Bojong Koneng. Setibanya di lokasi kejadian, di Kampung Cempaka Mekar, kereta tersebut lepas dari ujung rel yang sedang dipasang dan terjadi tabrakan dengan kereta teknis.Sebelumnya, Polri menurunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) untuk mengecek kecelakaan kereta cepat tersebut. Tim Inafis sudah mengidentifikasi para korban, baik yang meninggal maupun luka-luka.Berdasarkan informasi awal, dua korban meninggal dunia merupakan laki-laki bernama Chang Shin Shang (40) dan Chang Shin Yung (36). Empat korban luka-luka juga berjenis kelamin laki-laki, yang tiga di antaranya teridentifikasi sebagai Wang Jiji, Jie Thencang, dan Chao Qianyo; sementara seorang lainnya belum diketahui identitasnya.Penyidik Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 18 saksi yang dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Polisi bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, termasuk melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan ahli lain.(ida/ANTARA)
Sebelas Terduga Teroris Ditangkap Densus di Sumatera
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terus melakukan langkah preventive strike (pencegahan secara tegas) dengan menangkap sebanyak 11 orang pelaku terduga teroris di Pulau Sumatera.“Densus 88 melaksanakan kegiatan preventive strike di wilayah Sumatera, berhasil mengamankan 11 pelaku terduga teroris,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi belum merincikan lebih detail data kesebelas terduga teroris yang ditangkap di wilayah Sumatera tersebut, dan berjanji akan dirilis secara resmi sore ini oleh Divisi Humas.Sebelumnya Sabtu (17/12), Tim Densus Satgaswil Sumatera Utara dan DitIntelkam Polda Sumatera Utara menangkap satu terduga teroris bernama Indra Syaputra.Terduga ditangkap di sebuah bengkel mobil di Jalan SM Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.Kemudian, Tim Densus 88 Antiteror Satgaswil Sumatera Utara dan Intelkam Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan di rumah terduga di Kangen Water, Daerah Pondok Ringin, Kota Tebing Tinggi.Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya tiga tas ransel, karpet pelindung tas hujan, satu pedang, ponsel milik pelaku, satu buah busur panah, tujuh buah anak panah.Selain menyita, penyidik Densus juga mengembalikan barang milik terduga berupa satu unit mobil, uang tunai sebesar Rp1,2 juta, dompet berisi uang Rp150 ribu, satu buah STNK, satu SIM A, SIM C dan kartu debit.Terkait antisipasi teror pada perayaan Natal dan Tahun Baru, Dedi menyebutkan, sebelum Operasi Lilin 2022 dilaksanakan, Tim Densus 88 Antiteror dan Kasatwil Densus di wilayah terus melaksanakan kegiatan pemantauan dan operasi preventif strike.Untuk itu, Dedi pun meminta masyarakat tetap tenang dan meyakinkan bahwa Polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan kegiatan masyarakat dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.\"Kami juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023,\" kata Dedi.(ida/ANTARA)
POPULER
