ALL CATEGORY
Terkait KDRT Venna Melinda, Polda Jatim Akan Periksa Lagi
Surabaya, FNN - Penyidik Ditreksrimum Polda Jawa Timur berencana memeriksa lagi artis Venna Melinda terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diterima dari suaminya, Ferry Irawan.\"Besok rencananya, sedang dikomunikasikan dengan korban bahwa penyidik akan memeriksa korban didampingi pengacaranya Hotman Paris,\" kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto di Surabaya, Rabu.Pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan karena pemeriksaan awal dirasa belum cukup oleh penyidik. \"Jadi kami lakukan pemeriksaan tambahan besok karena kemarin belum cukup,\" katanya.Dirmanto mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memeriksa seorang dokter di Kota Kediri yang menangani Venna Melinda usai mendapat KDRT.\"Penyidik saat ini memeriksa dokter pertama yang menangani sakitnya Mbak Venna di sana karena yang bersangkutan sempat ke dokter dengan hidung terluka, sekarang lagi diperiksa,\" ujarnya.Selain memeriksa dokter, kata dia, penyidik sempat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah hotel di Kota Kediri.ia mengatakan hingga saat ini status Ferry Irawan masih sebagai saksi dugaan kasus KDRT. \"Sampai sekarang statusnya masih saksi, pemeriksaan terlapor kemungkinan ada pemeriksaan tambahan. Kalau bukti cukup,\" ujarnya.Dirmanto mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sempat meminta maaf kepada Venna Melinda saat pemeriksaan di Mapolda Jatim, Senin (9/1).\"Terlapor Senin itu kan pagi rencananya (diperiksa). Pada saat berkas perkara polres dilimpahkan pagi, kami melakukan pemeriksaan, cuma dia menyatakan sakit kemudian minta waktu pemeriksaan. Sore datang lagi sempat ketemu korban dan minta maaf,\" katanya.(ida/ANTARA)
Tim PPHAM Tidak Menganulir Penyelesaian Yudisial Masa Lalu
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan kerja dan laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) Berat Masa Lalu tidak menganulir penyelesaian yudisial peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.Hal itu disampaikan Menkopolhukam yang juga menjabat Ketua Tim Pengarah Tim PPHAM menyerahkan Laporan Tim PPHAM kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.\"Tim ini tidak meniadakan proses yudisial karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM Adhoc atas persetujuan DPR,\" kata Mahfud.Sedangkan untuk peristiwa pelanggaran HAM berat sesudah tahun 2000, lanjut Mahfud, diselesaikan melalui Pengadilan HAM biasa.Menurut Mahfud, Mahkamah Agung (MA) telah mengadili empat peristiwa pelanggaran HAM berat sesudah tahun 2000 dan semuanya dinyatakan ditolak serta semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM berat.\"Bahwa itu kejahatan, iya, tapi bukan pelanggaran HAM berat karena itu berbeda. Kalau kejahatannya semua sudah diproses secara hukum, tapi yang dikatakan pelanggaran HAM beratnya itu memang tidak cukup bukti,\" kata Mahfud.Kendati demikian, Mahfud mengingatkan Pasal 46 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengamanatkan bahwa setiap pelanggaran HAM berat harus diusahakan diproses lewat jalur yudisial ke pengadilan tanpa ada kedaluwarsa.Oleh karena itu, Mahfud menegaskan pemerintah akan terus mengusahakan hal tersebut sembari mempersilakan Komisi Nasional (Komnas) HAM bersama DPR RI untuk mengupayakan jalan yudisial tersebut.\"Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian nonyudisial, bukan, yang yudisial silakan jalan,\" katanya.Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mewakili Pemerintah Indonesia menyatakan mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa di masa lalu.\"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat memang terjadi di berbagai di berbagai peristiwa. \" kata Jokowi.Presiden menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.Presiden menyampaikan simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban ke-12 peristiwa tersebut sembari menegaskan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.Presiden menyatakan pemerintah akan berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.(ida/ANTARA)
Dua Belas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diakui Pemerintah Indonesia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden mengaku bahwa ia telah membaca secara seksama laporan dari Tim PPHAM tersebut, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022.\"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. \" kata Jokowi. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.\"Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban,\" kata Jokowi.Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa ia dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. \"Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang,\" kata Presiden. Presiden juga mengaku telah menginstruksikan kepada Menko Polhukam agar mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memastikan dua hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.\"Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" tutup Presiden. Dalam kesempatan lebih awal, Menko Polhukam menegaskan kembali bahwa kerja Tim PPHAM tidak meniadakan sekali kelanjutan proses yudisial. \"Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan. Yang yudisial silakan jalan,\" kata Mahfud.Tim PPHAM diketuai oleh Profesor Makarim Wibisono bersama tujuh anggota lainnya yakni Ifdal Kasim, Profesor Suparman Marzuki, Dr. Mustafa Abubakar, Profesor Rahayu, K.H. As\'ad Said Ali, Letjen TNI Purn. Kiki Syahnarki, dan Profesor Komarudin Hidayat.Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Tim PPHAM.(ida/ANTARA)
Ngotot Mau Tiga Periode, Jokowi Dibuli Habis Megawati, Ganjar Tidak Dianggap
Jakarta, FNN - Setelah kemarin kita menyimak ”kejutan” dari Ibu Megawati pada hari ulang tahun (HUT) PDIP ke-50, ternyata banyak pengalamat yang salah. Sebelumnya banyak pengamat, bahkan media, menggiring opini bahwa akan ada kejutan nama capres dan kelihatannya mereka menggiring ke arah Ganjar. Tetapi, saat pidato pada HUT PDIP kemarin, Ibu Megawati, ternyata nama Ganjar tidak disebut sama sekali oleh Ibu Megawati. Bahkan, Kompas menggambarkan bahwa Ganjar duduk di belakang berdesakan dengan kader-kader lain. Yang sempat disinggung malah nama Pak Rudi yang sempat menjadi pendukung Ganjar dan kemudian mendapat teguran keras dari PDIP. Bisa dikatakan pula bahwa kesimpulan Rocky Gerunglah yang paling mendekati benar. “Ya, saya mendengar itu dan kita punya insting selalu bahwa Megawati dia matang. Lepas dari kontroversi yang sering terlontar dari uraian Ibu Mega, kemarin kita lihat Ibu Mega tetap ingin ingatkan bahwa dia itu adalah anak ideologis dari Bung Karno,” kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (11/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, hampir sepanjang uraiannya, Ibu Megawati selalu bringing her father said. Ayahnya selalu dibawa dalam pembicaraan itu. Kita paham bahwa apa pun, menurut Rocky, PDIP adalah fakta politik identitas pertama, yaitu Soekarnonisme. Megawati tidak mau peduli dengan yang lain. Bahwa akan ada tukar tambah transaksi iya. Tetapi, hal yang sudah final itu mestinya menjadi dasar untuk mengevaluasi PDIP. Ibu Mega sudah mengerti bahwa semua surveyor itu dimaksudkan untuk mendorong Ganjar. Semua surveyor itu orkestrasinya dibuat di istana. “Dan justru karena mengerti itu, Megawati malah mempermainkan lembaga-lembaga survei itu akhirnya, bahkan mempermainkan Pak Jokowi, mempermainkan Ganjar. Jokowi dibuli habis-habisan di situ. Itu teguran keras,” tegas Rocky. Sementara itu, kata Rocky, kita lihat Presiden Jokowi antara memperhatikan sambil menunggu Ibu Mega memperbaiki kalimat, tapi Ibu Mega tidak memperbaiki. Dia memang tahu bahwa Jokowi itu memang dihasilkan oleh keputusan Megawati. Jadi, sebetulnya itu yang kita anggap bahwa Mega tetap seseorang yang taat pada prinsipnya sendiri. Orang sering menganggap bahwa Bu Mega keras kepala, padahal bukan. “Itu karena dia tahu bahwa hanya melalui PDIP maka Jokowi bisa dipanggil dari Solo disuruh magang di DKI, kemudian diusulkan jadi presiden. Dan Ibu Mega tahu bahwa seluruh kebijakan presiden Jokowi dalam 7 tahun ini tidak menguntungkan PDIP, bahkan secara ideologis dianggap bahwa Jokowi memang menyebut kader PDIP, tetapi kebijakannya itu tidak mencerminkan prinsip berdikari dari Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Jokowi bahkan berdiri dijadikan kaki oleh Cina di dalam ekonomi,” ujar Rocky. Itu semua ada di dalam media massa dan Ibu Mega dengan kemampuan instingtifnya meramu itu menjadi semacam uraian. “Jadi, sekali lagi, kata Rocky, kita lihat satu kualitas, walaupun orang bosan kemarin mendengar Megawati me me me (saya saya saya). Tetapi, itu adalah bagian dari sinyal bahwa Ibu Mega tidak ingin dikendalikan oleh para surveyor dan oleh tukar tambah istana. Jadi, Ibu Mega menang banyak kemarin,” kata Rocky. Mungkin hal itu yang akan dievaluasi pagi ini oleh istana dan lembaga-lembaga survei bahwa memang Megawati itu adalah pemimpin. “Jadi, lepas dari soal-soal lain, khusus untuk peristiwa kemarin itu, kita kasih 12 jempol pada Ibu Megawati. Beliau tidak tergoda dan dia tahu bahwa partai ini didirikan untuk bertempur, bukan untuk dijadikan peralatan oligarki,” ujar Rocky. Bahwa ada masalah di dalam PDIP, korupsi tetap, segala macam, tapi Ibu Mega mau mengatakan bahwa agar jangan dihubung-hubungkan dengan memaksa untuknya mencalonkan Ganjar atau mencalonkan orang lain. Dalam segala analisis yang berkali-kali dibahas di FNN, menurut Rocky, Mega tetap tahu bahwa darah Soekarno itu tidak mungkin digantikan oleh darah petugas-petugas pantai. Bahkan, Mbak Puan sudah lebih awal mengatakan bahwa Pemilu tidak boleh ditunda. Artinya, ada persiapan di dalam PDIP untuk menghasilkan kadernya sendiri. (sof)
Gde Siriana: Sangat Mungkin Capres PDIP Ibu Mega Sendiri
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri ditunggu-tunggu memberikan kepastian nama calon presiden dalam momen HUT ke 50 partai tersebut di Kemayoran Jakarta. Namun ternyata tidak, Megawati masih merahasiakan calon presiden partai moncong putih tersebut. Teka-teki ini tak hanya membuat rasa penasaran para kader tetapi juga masyarakat umum. Perihal ini Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies), Gde Siriana Yusuf punya penilaian berbeda. Ia memprediksi Megawati sendiri mau maju menjadi presiden 2024. Petikannya: Bagaimana pendapat Anda tentang pidato Megawati pada HUT ke-50 PDIP? Dari cerita-cerita yang disampaikan bu Mega dalam piadatonya, saya lihat secara umum point pentingnya ada 3, yaitu: bu Mega ingin menegaskan kembali PDIP sebagai partai wong cilik, karakter kader-kader PDIP itu harus seperti apa agar mampu bonding dengan akar rumput, dan menegaskan PDIP sebagai penjaga Pancasila. PDIP akan melakukan konsolidasi besar jelang penentuan Capres, bagaimana menurut Anda? Terkait Capres PDIP di 2024, ada yang menarik dari pernyataan bu Mega. Misalnya menunjukkan ketangguhan dan keberhasilan kepemimpinan bu Mega di PDIP, faktor utama bu Mega dan PDIP terhadap keberhasilan Jokowi jadi presiden, dan bu Mega sebagai pejuang kompeten masa depan. Jadi saya menyimpulkan dalam acara konsolidasi besar PDIP nanti, sangat mungkin capres PDIP adalah ibu Mega sendiri. Apakah itu mungkin mengingat usia Bu Mega sudah sepuh? Sangat mungkin, Bu Mega terinspirasi oleh karir politik Mahatir Muhammad dan Datuk Anwar di Malaysia. Usia tidak membatasi karir politik. Apalagi pengaruh kursi di parlemen dan pengaruh pada kekuasaan pemerintahan Jokowi saat ini sangat besar. Fenomena pemimpin tua ini kan juga sedang terjadi di AS, ibunya Demokrasi. Semua kandidat Pilpres yang lalu juga tua-tua. Bahkan Pilpres berikutnya nanti kembali pertarungan Biden Vs Trump. Kesimpulannya Ibu Mega terlihat sangat percaya diri dan siap menghadapi pertarungan politik 2024. Mengapa byu Mega harus turun ikut Pilpres lagi? Threshold Pilpres 2028 kan dasarnya dari perolehan suara partai di Pileg 2024. Jadi kemenangan di Pileg 2024 akan sangat menentukan bagi regenerasi Capres PDIP di 2029. Saya lihat faktor ibu Mega sebagai Presidential Coattail effect lebih besar dibandingkan Puan anak bu Mega. Saya kira, meskipun bu Mega nantinya kalah di Pilpres 2024, setidaknya sudah memberikan tambahan suara yang signifikan agar PDIP mempertahankan threshold 20%, sehingga dapat mengusung Capres sendiri di 2029. Alasan kedua, dengan Capres bu Mega, PDIP akan lebih terkonsolidasi setelah persaingan dan polarisasi dukungan Puan Vs Ganjar. (sws)
Nuansa Orde Lama
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIGA orde kepemimpinan telah berjalan di negara merdeka Republik Indonesia yaitu Orde Lama di masa Soekarno, Orde Baru masa Soeharto dan Orde Reformasi untuk beberapa Presiden pasca Soeharto. Dari Presiden Habibie hingga SBY spirit Reformasi masih dijaga meski penuh dinamika. Di bawah kepemimpinan Jokowi yang diusung oleh partai pemenang Pemilu PDIP nampak ada siklus berulang untuk kembali ke warna Orde Lama. Teriakan waspadai politik identitas ke arah umat beragama, khususnya umat Islam, terasa untuk menutupi kembalinya identas kuat di masa Orde Lama. Nasionalisme kiri. Empat ciri untuk dahulu dan kini, yaitu : Pertama, semangat pemerasan sila ideologi dari Pancasila ke Ekasila yakni Gotong Royong. Gotong royong sebagai kerjasama konstruktif disamarkan dengan gotong royong sebagai sila ideologi. Muncul RUU HIP adalah bukti nyata. Kedua, demokrasi terpimpin menjadi ciri dalam pengelolaan negara secara otokratis. Dahulu keterpimpinan disentralkan pada figur seorang Presiden yang kuat yaitu Soekarno. Kini kepemimpinan itu ada pada kelompok yang disebut oligarki. Ketiga, kedekatan dengan RRC sebagai garis kebijakan saat mendekati G 30 S PKI tahun 1965 dahulu. Jokowi menyebut Xi Jinping sebagai Kakak Besar. Ucapan selamat pada HUT PKC dan PKC yang berkunjung ke Istana Negara bertemu Jokowi. TKA China banyak masuk ke Indonesia. Keempat, agama yang dijauhi dan diwaspadai. Dulu tokoh Islam ditangkap dan Masyumi dibubarkan kini FPI dan HTI juga \"dibubarkan\". Isu terorisme, radikalisme, dan intoleransi diarahkan pada Islam. Moderasi untuk melumpuhkan. Jika tak terkendali dapat menjadi program \"cuci otak\". Pada acara HUT PDIP ke 50 di JIExpo Kemayoran Jakarta 10 Januari kemarin ada tampilan menarik. Ribuan pasukan Cakra Buana berapel siaga. Satgas PDIP ini berseragam hitam, baret merah, dan bercaping petani. Identitas pesan yang dapat menimbulkan tafsir dan asosiasi. Cakra Buana tentu bukan Cakra Birawa. Tetapi seragam hitam dan baret hitam lalu bercaping ini pertanda apa ? Serasa di Kamboja atau Vietnam. Dahulu ketika konfrontasi dengan Malaysia, PKI mendesak pembentukan angkatan kelima, rakyat yang dipersenjatai. PKI berupaya memperkokoh kekuatan akar rumput buruh nelayan dan petani. Ya mudah-mudahan apel siaga dengan seragam hitam, baret merah dan bercaping itu hanya seni saja bukan penggambaran untuk membangun kekuatan sebenarnya. Angkatan kelima. Jika iya, bangsa dan rakyat Indonesia patut untuk waspada. Orde Lama tidak boleh berkuasa kembali. Tidak menjadikan Pancasila sebagai mainan atau batu loncatan untuk dikhianati kembali. Nawacita bukan Nawaksara. Cakra Buana bukan Cakra Birawa. Bandung, 11 Januari 2023
Megawati Tolak Tunda Pemilu, Jokowi Cukup Dua Periode
Jakarta, FNN - Setelah sekian lama bungkam soal wacana penundaan pemilu dan menguatnya kembali wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akhirnya buka suara. Megawati secara tegas menolak perpanjangan masa jabatan Jokowi dan mengajak semua kader PDIP taat pada konstitusi dengan tetap melaksanakan Pemilu sesuai dengan jadwal, yakni pada tahun 2024. Tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pemilu dan tidak juga ada alasan mengubah aturan yang sesuai dengan konstitusi dan telah disepakati bahwa masa jabatan seorang presiden itu hanya dua periode. Jadi, jangan ditambah-tambah sampai menjadi tiga periode. Megawati tampaknya sengaja memilih menyampaikan dua pernyataan itu saat menyampaikan sambutan pada hari ulang tahun (HUT) PDIP ke-50 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Januari 2023. “Saya ingin, apa yang sudah dijalankan itu konsekuen, harus ada continuitas. Karena saya sendiri ndak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi, sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan, jadi la kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik,” kata Megawati dalam pidatonya. Menurut Megawati, susah payah kita menginginkan dan menjalankan supaya satu republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. ”La kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter,” tambah Megawati. Walaupun disampaikan secara santai dan diselingi dengan canda-canda, tapi pernyataan Megawati ini sangat tegas.Tampaknya Megawati memang sengaja menyampaikan hal tersebut pada momen HUT PDIP langsung di depan para kader dan langsung di depan Presiden Jokowi, Wapres Ma\'ruf Amin, para pejabat tinggi negara, dan ribuan pengurus serta anggota legislatif yang memadati aula di Jakarta Internasional Expo. Kalau melihat videonya langsung, kita bisa memperhatikan ekspresi Presiden Jokowi ketika mendengar penegasan Ibu Megawati, di mana Presiden Jokowi sempat ikut bertepuk tangan. Ini untuk kedua kalinya Megawati Soekarnoputri menyatakan sikapnya tentang perpanjangan masa jabatan Jokowi dan penundaan pemilu setelah sebelumnya pada awal tahun lalu setelah sejumlah ketua umum partai dan menteri di kabinetnya Presiden Jokowi melakukan gerilya untuk menggolkan gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati bahkan saat itu sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR untuk menarik pembahasan pokok-pokok haluan negara. Ini sebuah gagasan yang ingin diwujudkan oleh Megawati dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, tetapi kemudian Megawati memilih untuk mengorbankan keinginannya itu dengan menutup rapat pintu amandemen di MPR. Megawati khawatir akan digunakan oleh para penumpang gelap untuk mengubah atau mengamandemen masa jabatan presiden dari dua periode menjadi 3 periode. Ini maksudnya jelas bahwa para penumpang gelap itu adalah mereka-mereka ini yang mengusung isu dengan rencana mengubah periode masa jabatan Jokowi dari dua periode menjadi tiga periode. Sebenarnya, sehari sebelumnya, sikap penolakan Megawati ini sudah disampaikan oleh putri Megawati, yakni Puan Maharani, saat dia berbicara di depan anggota legislatif PDIP seluruh Indonesia, di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Sebagai ketua DPR, Puan mengetahui dan dia menyampaikan bahwa tahapan Pemilu itu sudah berjalan dan pemerintah serta DPR bersama KPU telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, kata Puan, wacana menunda Pemilu itu tidak masuk akal. Apalagi, kata Puan, tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Selain menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, Megawati juga menertawakan dan meledek para pengamat serta wartawan yang berspekulasi bahwa dia akan mengumumkan calon presiden pilihannya pada tahun 2024. “Ini orang kan sekarang nunggu, makanya enggaklah, dengan segala hormat saya pada teman-teman saya dari partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya saja dah. Kenapa? Karena katanya wartawan yang meliput saja katanya (kata Hasto) katanya yang daftar 150, dalam dan luar negeri. Saya kaget, ngopo toh yo, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu, kalau orang main taruhan udah masang, sing arep diumumke Ibu Sopo? Ya entar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mau mengumumkan, enggak,” ujar Megawati. Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, akan ada kejutan dari Megwati pada HUT ke-50 PDIP. Banyak yang berspekulasi bahwa Megawati akan mengumumkan capresnya. Para pengamat yang pro Ganjar berspekulasi bahwa yang akan muncul nama Ganjar atau Puan. Akibatnya, banyak publikasi survei yang mengunggulkan nama Ganjar dan menyebut elektabilitas Ganjar semakin menguat. menjelang ulang tahun PDIP ini Dengan pernyataan dan sikap Megawati ini jelas bahwa dari sisi PDIP, Jokowi harus sudah mulai berkemas-kemas. Jangan mikir lagi untuk memperpanjang masa jabatan. Dia harus berkemas untuk meninggalkan istana pada tahun 2024. Jadi kalau sekarang masih banyak programnya, PR-PR-nya, utang-utangnya, dan janji-janji pemilunya yang belum dilaksanakan, ini waktunya buat Jokowi untuk mewujudkannya. Fokuslah pada bagaimana mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Pertanyaannya, apakah sebagai petugas partai Jokowi akan tunduk pada perintah dan instruksi Megawati atau dia tetap akan mencari jalan untuk terus memperpanjang dan bahkan kalau bisa melanggengkan kekuasaannya? Ini yang menarik untuk kita tunggu. Demikian Pembahasan dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (10/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartwan senior FNN. (ida)
Tak Umumkan Capres di HUT PDIP, Megawati Masih Berharap Puan
Jakarta, FNN - Belum diumumkannya bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat HUT ke 50 partai tersebut, mengindikasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih memberikan kesempatan kepada putrinya, Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas (tingkat ketertarikan) dan pupularitas politiknya hingga Juni 2023 mendatang. \"Dalam pidatonya Megawati menyatakan akan ada pertemuan besar lagi pada Juni 2023. Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Puan Maharani,\" ujar Selamat Ginting di Sekolah Pascasarjana Unas, Jakarta, Rabu (11/1). Apalagi, lanjut Selamat Ginting, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas politiiknya. Menurutnya, Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Sukarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo. Tipis kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Ganjar Pranowo walau elektabilitas dan popularitasnya cukup tinggi. \"Wajar dan logis jika Mega menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Apalagi, kata dia, Megawati sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Sukarno pada 1947. Selamat Ginting menjelaskan, setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, maka dalam waktu dekat mesti menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo. \"Apalagi usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi saatnya Megawati turun dari gelanggang politik,\" ungkap Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas itu. Megawati, kata Ginting, belajar dari kekurangan mantan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan. \"Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda,\" papar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Ia juga melihat saat perayaan HUT ke 50, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk bakal capres 2024 mendatang. \"Dari sini saja sudah jelas, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah buat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak,\" ungkap Ginting menutup analisis politiknya. (sws)
AS Ingin Mengerahkan Marinir Bersenjata Rudal di Okinawa Jepang
Tokyo, FNN - Amerika Serikat (AS) ingin menyebarkan unit marinirnya di seluruh Kepulauan Okinawa Jepang pada 2026 serta mempersenjatai mereka dengan rudal dan peralatan yang lebih ringan, kata surat kabar Yomiuri. Rencana itu, menurut laporan Yomiuri, ditujukan untuk menghalangi pergerakan militer China dan akan dibicarakan dengan pemerintah Jepang di Washington D.C.AS telah memberi tahu Jepang tentang pengaturan baru itu, yang akan diumumkan setelah menteri pertahanan serta menteri luar negeri kedua negara bertemu di Washington pada Rabu (11/1), kata Yomiuri.Pejabat di Kementerian Pertahanan Jepang belum memberikan komentar tentang rencana tersebut.Pejabat Kemenlu Jepang juga menolak mengomentari laporan itu, tetapi mengatakan Jepang dan AS \"akan mendiskusikan hal-hal terkait isu Pasukan AS di Jepang, termasuk penataan kembali Pasukan AS di Jepang.\"Pembentukan unit baru tersebut, yang disebut Resimen Pesisir Marinir, merupakan bagian dari penataan kembali secara besar-besaran Korps Marinir AS yang pernah diuraikan oleh komandannya, Jenderal David Berger, pada 2020 dalam makalahnya berjudul Force Design 2030.Pada saat itu, Berger mengatakan kepada Reuters bahwa dia ingin unit tersebut bekerja sama dengan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mencegah militer China masuk dengan mudah ke Pasifik.Sebagai bagian dari rencana tersebut, Marinir AS memangkas jumlah pesawat dan membuang sebagian besar artileri meriam dan lapis baja berat sehingga pasukan dengan lebih kecil bisa \"tersebar\".Pasukan tersebut akan dilengkapi dengan rudal dan drone (wahana tanpa awak) yang dapat beroperasi di daerah-daerah yang disengketakan.Jepang menampung 18.000 Marinir AS, jumlah terbesar di luar AS.Sebagian besar dari mereka berada di pangkalan di ;ulau utama Okinawa, yang merupakan bagian dari rantai kepulauan yang membentang di sepanjang tepi Laut China Timur hingga sekitar 100 kilometer dari Taiwan.Kehadiran militer AS yang besar itu membuat kesal penduduk lokal. Pemerintahan daerah Okinawa meminta daerah-daerah lain di Jepang untuk menampung sebagian pasukan tersebut.Meski pengaturan ulang tersebut tidak menambah jumlah Marinir di Okinawa, penyebaran pasukan bisa berarti bahwa keberadaan mereka akan menjadi lebih luas di sepanjang rangkaian pulau tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
Prancis Janjikan Rp167,1 Miliar Bantuan Kemanusiaan untuk Pakistan
Ankara, FNN - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (9/1) menjanjikan 10,75 juta euro (sekitar Rp167,1 miliar) untuk membantu Pakistan setelah negara itu dilanda bencana banjir dahsyat tahun lalu.\"Kami mencoba memenuhi kebutuhan mendesak sejak awal. Prancis telah mengirimkan peralatan dan staf,\" kata Macron melalui konferensi video di Konferensi Internasional tentang Ketahanan Iklim Pakistan di Jenewa, yang diselenggarakan bersama oleh Pakistan dan PBB.Macron mengatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan, khususnya makanan, meningkat saat musim dingin tiba.\"Prancis akan turut bertanggung jawab dengan menambahkan kontribusi baru sebesar 10 juta euro untuk seruan darurat ini,\" tutur dia.Macron menggarisbawahi pentingnya ketahanan dan rekonstruksi sambil mempertimbangkan risiko iklim.Dia mengatakan bahwa adaptasi iklim telah menjadi inti dari tindakan Badan Pembangunan Prancis, dan Prancis mengalokasikan dua miliar euro (sekitar Rp31,13 triliun) untuk badan tersebut setiap tahunnya.\"Dengan demikian, kami telah memutuskan untuk memobilisasi total 360 juta euro dalam proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Pakistan untuk pembangunan kembali dan adaptasi iklim,\" kata Macron.Sebelumnya dalam pidatonya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bencana banjir yang mengerikan telah menewaskan lebih dari 1.700 orang dan melukai ribuan orang lainnya.Bencana tersebut, kata Sharif, juga berdampak terhadap total lebih dari 33 juta orang serta memaksa delapan juta warga mengungsi. Hujan deras dan banjir dahsyat telah menyebabkan sepertiga wilayah Pakistan tergenang air sejak pertengahan Juni tahun lalu.Jutaan hektare lahan pertanian hancur, dan lebih dari dua juta rumah rusak atau hancur, kata Sharif.(sof/ANTARA)
POPULER
