Jakarta, FNN - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyatakan kerusuhan di Morowali Utara akibat dari ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh pekerja lokal.

Akibatnya terjadi bentrok antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) yang menyebabkan 3 pekerja tewas (2 orang pekerja Indonesia dan 1 orang TKA) Sabtu malam (14/01/23).

"Ini jelas sangat memprihatinkan. Kejadian ini jauh sebelumnya memang sudah dapat diduga karena kebijakan pemerintah tentang pembiaran derasnya TKA khususnya dari China memang sudah sangat keterlaluan. Kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah tanah air termasuk di Morowali Utara sudah seperti negara dalam negara," kata Jumhur dalam rilis yang diterima FNN, Ahad (15/01/23).

Jumhur menegaskan di dalam kawasan-kawasan industri milik China itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa upah TKA China besarnya berkali-kali lipat lebih banyak dari upah pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama.

Belum lagi kata Jumhur fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka orang asing. 

Menurut Jumhur, beberapa aturan termasuk aturan ketenagakerjaan boleh dibedakan dengan aturan yang pada umumnya berlaku di wilayah Indonesia atau sengaja diubah demi investor dari China itu seperti aturan pajak dan aturan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja, aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% milik China. 

Adapun yang dirasa menjadi penyebab ketegangan lanjut Jumhur adalah karena puluhan ribu pekerja asing (TKA) tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar ternyata bisa menjadi pekerja di kawasan itu namun mereka eksklusif karena tidak bisa berbaur dengan pekerja lokal akibat tidak diwajibkan berbahasa Indonesia seperti aturan yang pernah berlaku selama puluhan tahun sebelumnya.  

Jumhur menegaskan bahwa dengan melihat keadaan ini maka suatu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan audit, baik regulasi maupun pelaksanaan regulasi terkait dengan investasi dari China ini. Hal ini penting karena sangat merugikan baik bagi pendapatan negara maupun dalam bidang ketenagakerjaan.  

Jumhur mempertanyakan apa untungnya bagi rakyat Indonesia bila dalam investasi dari China tersebut, bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya langsung diimpor dari China, perusahaan mendapat bebas pajak atau tidak bayar pajak (tax holiday) bisa sampai 25 tahun, membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal, keuntungan usahanya sepenuhnya milik perusahaan China dan untuk Indonesia paling hanya kebagian sewa tanah dan penyerapan pekerja murah.

Sementara itu lanjut Jumhur setelah mengeruk kekayaan luar biasa yang ditinggalkan adalah lingkungan hidup yang rusak. (sws)