ALL CATEGORY
Lembaga Survei Sepertinya Makin Sulit untuk Dipercaya
Oleh Ady Amar - Kolumnis HAL biasa jika beberapa lembaga survei dengan waktu yang hampir bersamaan merilis hasil surveinya. Hasil rilis satu dengan lainnya tidak sama, bahkan hasilnya berkebalikan. Terutama yang disurvei itu kandidat presiden yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024, acap hasilnya tidak sama. Hasil rilis prosentasenya jomplang, atau bahkan berkebalikan. Kok bisa, ya bisa saja. Ada pula yang mengganggu nalar, sejak awal tahun 2021 tercatat ada empat lembaga survei yang rutin merilis hasil surveinya. Charta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC dan Poltracking. Lembaga ini dua atau tiga bulan sekali mengumumkan hasil surveinya. Makin ke sini frekuensinya makin tinggi kadang sebulan sekali. Bahkan saat Covid-19 varian Delta mengamuk, sekitar April-Agustus 2021 publik disuguhi hasil survei elektabilitas Capres. Kalau disimak dengan baik, ingatan kita soal survei saat ini didominasi oleh lembaga di atas, setidaknya yang paling aktif. Apa iya pilihan politik bisa berubah-ubah dalam waktu singkat, kok harus ditelusuri sebulan sekali? Tidak cukup itu, yang mengaduk nalar, hasil survei lembaga-lembaga ini bunyinya hampir sama. Ada capres dipuji terus meningkat peluangnya, capres lain seolah tidak punya harapan menang. Pikiran publik seolah digiring ya sudah pilih yang paling berpeluang menang saja. Ikuti pilihan mayoritas saja, toh yang lain tidak mungkin menang. Fenomena giring-menggiring opini publik ini mengingatkan pada peristiwa di tahun 2014, dimana Megawati diguyur 9 lembaga survei yang dibayar oleh 3 konglomerat. Seperti yang disampaikan Refly Harun mengutip omongan Adi Prayitno bulan lalu, untuk meyakinkan Ketua Umum PDI Perjuangan agar mencalonkan sosok tertentu menjadi capres. Lembaga survei secara teratur dan terstruktur membuat analisis jika PDI Perjuangan mencalonkan figur ini menjadi presiden, maka partai ikut mendapatkan jauh suara lebih banyak karena efek ekor jas. Alhasil, Megawati menuruti pendapat itu dan janji ekor jas tidak terjadi. Menjelang pemilu tahun depan rasanya peristiwa penggiringan opini oleh lembaga survei ini semakin nyata. Publik dipaksa percaya bahwa realitas elektoral yang sebenarnya sebagaimana diungkap oleh empat lembaga disebut di atas. Jika saja ada lembaga lain yang kurang populer mengumumkan hasil yang berbeda, meskipun mungkin yang disampaikan lembaga ini benar tetapi pasti banyak yang meragukan, atau bahkan tidak percaya. Publik cenderung lebih mempercayai kepada lembaga survei yang lebih populer, yang didukung nama besar. Mereka seolah menjadi pemilik kebenaran. Dominasi lembaga survei untuk mewarnai pendapat publik bukan hal kebetulan. Diyakini ada kekuatan besar di baliknya. Tidak murah biaya harus dikeluarkan untuk sekali pelaksanaan survei. Informasi dari teman seorang pollster, ongkos tiap kali survei dengan metode tatap muka 1.200 responden paling murah Rp 400 juta rupiah. Ini biaya riil lapangannya. Kalau dibayari oleh pihak ketiga bandrolnya berbeda, bisa Rp 500 juta-600 juta. Bayangkan saja ada lembaga survei yang setahun merilis hasil survei 6 sampai 8 kali. Satu lembaga ini saja pihak pembeli survei mengeluarkan uang paling sedikit Rp 3-4 milyar. Kalau ada empat lembaga yang diminta jasa surveinya, dana yang keluar bisa sampai Rp 16 milyar per tahun. Uang senilai itu tidak mungkin membuat lembaga survei benar-benar bersih dari upaya penggiringan opini. Coba perhatikan, pimpinan lembaga survei yang rajin merilis temuannya, tidak benar-benar netral saat berbicara di depan publik, atau menyampaikan pendapat di media sosial. Mereka ini ikut sebagai pengamat politik yang partisan, dan itu terang-terangan. Membesar-besarkan satu pihak dan menjatuhkan pihak lainnya. Maka tidak keliru apabila banyak pihak meragukan kredibilitas lembaga survei dan seolah bertekuk lutut pada pemesannya. Ada easy money di dalam lembaga survei, kredibilitas tampak tidak penting dan diabaikan. Suatu kali ada kawan berseloroh setelah menonton analisis pimpinan lembaga survei tertentu. “Orang ini kelihatannya sedang jobless. Soalnya ia memuj-muji Anies Baswedan, mungkin ia berharap direkrut bohir lawan Anies. Ini nih teknik pemasaran.” Ungkapan kawan ini cermin betapa lembaga survei telah menjadi industri komersial, tidak lagi menjadi sumber pengetahuan. Indikator Politik Indonesia Salah satu lembaga survei yang populer adalah Indikator Politik Indonesia (IPI), yang belum lama ini merilis hasil surveinya, yang seperti berkebalikan dengan akal sehat. Atau memang kita mesti membiasakan membaca hasil surveinya dengan serba berkebalikan. Misal, stagnan itu bisa dibaca/diserupakan dengan menanjak. Sedang menanjak, itu bisa dibaca stagnan. Mengapa boleh disebut berkebalikan dengan akal sehat--setidaknya saya menyebutnya demikian--itu karena apa yang ditanyakan pada responden, sangat jauh dari realita yang ada. Survei dilakukan dengan tatap muka. Dan pertanyaan bisa disesuaikan dengan keinginan penggiringan opini. Mari kita cermati rilis survei terakhirnya itu. Menurut rilis survei yang dilakukan 1-6 Desember 2022, disampaikan Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menempati posisi teratas. Naiknya elektabilitas Ganjar, itu berkorelasi dengan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 35,8 persen dalam simulasi tiga nama bakal Capres. Ganjar unggul atas eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (28,3 persen), dan Menteri Pertahanan yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (26,7 persen). Rilis survei IPI itu, menyebutkan adanya tren positif terhadap Ganjar, pada periode November-Desember 2022. Bisa terlihat dari peningkatan elektabilitas dari 33,9 persen pada November, menjadi 35,8 persen pada Desember. Tren positif juga dialami Prabowo. Kenaikan dari 23,9 persen pada November, menjadi 26,7 persen. Sementara Capres Anies Baswedan mengalami tren negatif. Dari 32,2 persen pada bulan November, menjadi 28,3 persen bulan Desember. Hasil survei yang muncul seolah menyederhanakan persoalan dengan dicarikan faktor pembenar terhadap kenaikan elektabilitas Ganjar, meski menjadi sulit dinalar. Dikatakan kenaikan dukungan Ganjar karena meningkatnya kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Namun Tidak diberi penjelasan tren negatif terhadap Anies itu disebabkan oleh faktor apa. Memang akan sulit bisa memberi penjelasan rasionalitasnya. Mengingat realita sambutan massa mengelu-elukan Anies pada setiap kunjungan ke beberapa daerah, itu seperti tidak dilihat sebagai sesuatu. Malah yang didapat tren menurun (negatif). Kesimpulan IPI menyisakan satu pertanyaan metodologis. Apakah naiknya suara Ganjar mencerminkan keadaan sebenarnya ataukah hanya karena bias sampling yang condong jatuh pada orang-orang yang menyatakan puas pada kinerja Jokowi? Jangan lupa, negeri ini untuk soal politik elektoral hanya ada dua kutub, pro dan non Jokowi. Kalau sampel yang ditarik banyak jatuh ke populasi pro Jokowi pastilah puas pada kinerjanya, dan juga niscaya cenderung positif kepada elemen yang lekat dengan Jokowi, termasuk Ganjar yang identik sebagai Jokowi kecil. Sebaliknya hasil survei menegasi pada unsur yang antitesa Jokowi termasuk elektabilitas Anies. Begitu pula kalau sampel banyak jatuh pada populasi yang non Jokowi, dipastkan suara Ganjar ambrol sedangkan suara Anies naik. Jadi tren kenaikan dukungan Ganjar dan penurunan pada Anies bisa jadi bukan cermin fenomena sebenarnya, tetapi karena bias sampling. Siapa pun yang pernah belajar statistik tahu ada istilah kurva normal dalam penarikan sampel. Sampel ideal adalah sampel yang kurva normalnya melengkung mulus dengan sisi yang proporsional. Kalau condong pada satu sisi sampel akan menjadi cermin pada karakteristik populasi sisi tersebut. Condong atau tidaknya sampel pada satu sisi bukan hanya terjadi pada proses pengambilan sampel yang disengaja. Pada pengambilan sampel secara acak pun hal ini bisa terjadi. Kalau mau fair, IPI harus menunjukkan analisis normalitas kurva sampelnya. Tidak cukup hanya menunjukkan tren data dan sekadar memperlihatkan karakter sampelnya sebangun dengan populasi BPS. Tidak perlu pakai analisis korelasi pun semua orang tahu kalau banyak yang puas kepada Jokowi pasti baik pada elektabilitas Ganjar dan buruk bagi Anies. Ya itu tadi, karena opini politik bangsa ini terbelah hampir sama banyak antara pro dan non Jokowi. Kalau pun IPI tidak mampu membuat analisis uji normalitas sampelnya, coba lakukan dua unit survei yang dilakukan dalam rentang waktu dan metode yang sama. Kalau keduanya menunjukkan tren yang sama maka sah membuat kesimpulan di atas. Secara metodologis pernyataan bahwa dukungan Ganjar naik karena meningkatnya kepuasan pada kinerja Jokowi ini sumir. Tidak heran kalau ada kesan lembaga survei mencari pembenaran untuk menggiring opini suara Ganjar naik dan Anies turun. Akhir Desember 2022 dan Januari 2023, banjir merendam Jawa Tengah. Banyak kota atau kabupaten yang lumpuh oleh banjir, menjadi seperti tidak tertangani. Jika survei dibuat saat ini, belum tentu tren negatif didapat Ganjar. Argumen tren positif bisa dibuat, dan sepertinya nalar publik dianggap bisa dikecoh. Silahkan saja merilis survei untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas siapa saja yang dikehendaki, itu pastilah sesuai kemauan pihak yang memesannya. Publik punya penilaiannya sendiri. Sulit bisa termakan penggiringan opini tentang elektabilitas yang dimunculkan lembaga survei. Menjadi wajar jika muncul kesan, bahwa lembaga survei sulit bisa dipercaya, jika masih bekerja dengan memakai metodologi siapa yang membayarnya. Tapi dari sedikit lembaga survei yang masih istiqomah memegang idealismenya, rilis hasil surveinya terus dinanti. Rakyat sudah belajar dari pengalaman masa lalu, mengingat dengan baik mana hasil survei yang sesuai dengan suara rakyat, dan mana yang abal-abal. (*)
Kapal Misterius yang Terdampar di Perairan Garut Diselidiki Polisi
Garut, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Garut masih menyelidiki keberadaan kapal yang terdampar di perairan laut kawasan Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang masih misterius karena belum diketahui pemiliknya.\"Untuk sementara belum bisa memastikan bahwa kapal tersebut jenis apa, karena posisi masih terbalik,\" kata Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polres Garut AKP Anang Sonjaya melalui telepon seluler, di Garut, Rabu.Ia menuturkan kapal berukuran panjang sekitar 25 meter itu, pertama ali ditemukan nelayan di perairan wilayah Kabupaten Cianjur, kemudian kapal itu terbawa gelombang dan terdampar di perairan Garut wilayah Rancabuaya, Senin (9/1).Selama ini, kata dia, kapal tersebut masih terdampar, tanpa ada anak buah kapal, begitu juga tidak ada orang yang mencari keberadaan kapal tersebut.\"Ya, kami masih sebatas pengamanan saja, lalu melalui imbauan kepada masyarakat sekitar sambil menunggu laporan yang merasa kehilangan kapal atau keluarga kru kapal tersebut,\" katanya.Ia menyampaikan kapal yang posisinya terbalik tanpa diketahui pemilik dan anak buah kapalnya itu sudah dilaporkan ke Markas Polres Garut, untuk selanjutnya ditelusuri dan menunggu laporan masyarakat terkait kehilangan kapal maupun anggota keluarganya.\"Kami sudah melaporkan itu ke pimpinan sambil menunggu perkembangan laporan, karena sampai saat ini belum jelas itu kapal milik siapa, berapa ABK-nya,\" kata Anang.Dia mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara kondisi kapal tersebut sudah cukup lama tenggelam, karena dari dalam kapal sudah banyak binatang laut.Kapal tersebut, kata dia, dipastikan bukan milik nelayan di pesisir pantai Kabupaten Garut, apalagi sejauh ini nelayan Garut tidak ada yang memiliki kapal yang ukuran besar sepanjang 25 meter.\"Yang jelas itu bukan kapal milik nelayan di Kabupaten Garut karena kapalnya besar, panjangnya sekitar 25 meter,\" katanya lagi.(ida/ANTARA)
Ledakan di Sukabumi Dipastikan Berasal dari Petasan
Sukabumi, Jabar, FNN - Polres Sukabumi Kota memastikan kejadian ledakan di Kampung Lemburhuma, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu (11/1) yang menghancurkan sebuah gubuk berasal dari ledakan petasan.\"Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun karena suara ledakan tersebut sangat kencang menyebabkan gubuk milik warga hancur dan sempat membuat panik masyarakat,\" kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin, di Sukabumi, Rabu.Menurut Zainal, pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait terjadinya ledakan di Kampung Lemburhuma, Kecamatan Kebonpedes tersebut, dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).Selain itu, antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, personel dari Polsek Kebonpedes telah memasang garis polisi atau police line di sekitar lokasi agar warga tidak mendekat.Di lokasi, personel Polsek Kebonpedes dan Polres Sukabumi Kota banyak menemukan barang bukti, antara lain selongsong petasan yang sudah diisi tanah cadas kering dan beberapa bahan baku lainnya untuk membuat petasan.Dari penyelidikan dan meminta keterangan atau informasi dari beberapa saksi, kuat dugaan ledakan tersebut berasal dari petasan dan gubuk yang hancur merupakan tempat pembuatan petasan.\"Kami masih mengembangkan kasus ini dan telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh bahaya petasan,\" katanya pula.Zainal pun mengimbau kepada para perajin petasan di Kampung Lemburhuma dan sekitar agar bisa beralih profesi, karena usaha yang digelutinya tersebut bisa mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain.Menurut dia, jauh hari pihaknya pun telah mengingatkan kepada warga khususnya perajin untuk tidak kembali membuat dan memperjualbelikan maupun membakar petasan sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas dan antisipasi hal yang tidak diinginkan.Kampung Lemburhuma yang berada di Kecamatan Kebonpedes sudah puluhan tahun menjadi sentra kerajinan pembuatan petasan dan keahlian membuat petasan ini sudah turun menurun.(ida/ANTARA)
Ferry Irawan Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus KDRT
Surabaya, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan terhadap istrinya, Venna Melinda.\"Kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI (Ferry Irawan) akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka,\" kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto di Surabaya, Kamis.Dirmanto mengungkapkan pada Rabu (11/1) pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah hotel di Kota Kediri.Polisi memeriksa sekitar enam orang saksi di Kediri, di antaranya \"house keeping\", \"front office\", sejumlah pegawai hotel, dan CCTV.Dalam olah TKP, papar dia, polisi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya sprei dan handuk yang ada bercak darahnya, serta mengambil sejumlah sampel darah.\"Sekali lagi kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka,\" katanya.Selanjutnya pada hari ini (Kamis), katanya, Polda Jatim akan melayangkan surat panggilan kepada Ferry Irawan agar datang pada hari Senin (16/1) untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.Atas perbuatannya, Ferry Irawan dijerat Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.\"Karena di situ secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Sudah Tiga Bulan Terakhir Venna Melinda Mengalami KDRT
Surabaya, FNN - Kuasa hukum Venna Melinda, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari suaminya, Ferry Irawan, selama tiga bulan terakhir.\"Apa yang dialami Venna bukan hanya yang di Kediri, ternyata sudah tiga bulan terakhir,\" kata Hotman saat mendampingi Venna Melinda menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis. Pengacara yang terkenal nyentrik itu mengatakan jika sedang emosi, Ferry melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut hingga memiting yang menyebabkan ibu Verrell Bramasta itu mengalami cedera pada tulang rusuk.\"Terakhir, dibekap, ditindih, dipegang, dikunci sampai Venna berteriak meminta tolong. Kalau marah, cemburu, kalau permintaan tidak dituruti, macam-macam,\" jelasnya.Hotman menyatakan Ferry Irawan merupakan pesilat yang bisa melakukan perbuatan tanpa meninggalkan bekas. Selain itu, Ferry Irawan sudah tiga bulan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Venna Melinda, sehingga selama itu Venna yang mencukupi kebutuhan hidup.Hotman mengungkapkan kedatangan mendampingi Venna untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) dan menguatkan bahwa kekerasan sudah terjadi selama tiga bulan terakhir.\"BAP (berita acara pemeriksaan) hari ini bahwa untuk melengkapi dugaan kekerasan tersebut bukan hanya di Kediri tapi mengalaminya tiga bulan terakhir sampai tulang rusuknya retak,\" ujar Hotman.(ida/ANTARA)
Ijtima Ulama Nusantara Digelar oleh PKB
Jakarta, FNN - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijadwalkan menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023. \"Ijtima ulama ini seperti reuni para tokoh PKB sebagai partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. PKB sepanjang perjalanannya telah melahirkan banyak tokoh yang punya kontribusi besar terhadap bangsa,\" kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB K.H. Saifullah Maksum dalam keterangannya di Jakarta Rabu.Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema \"Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia\". Ijtima tersebut rencananya dihadiri ulama dan kiai dari pesantren NU serta tokoh nasional. Mereka di antaranya pernah berkiprah di PKB sejak didirikan, seperti Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab.Kiai Maksum mengatakan Ijtima Ulama Nusantara digelar juga dalam rangka memastikan kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari ulama, serta memantapkan keterpautan perkhidmatan ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan.\"Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara diharapkan menyamakan visi tentang perjuangan politik PKB sebagai wasilah mewujudkan cita-cita luhur mu‘assis Nahdlatul Ulama. Meneguhkan soliditas dan kebersamaan para ulama dengan misi perjuangan dan agenda politik PKB, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,\" ucapnya.Lebih dari pembahasan kepemimpinan 2024, ijtima itu juga diisi dialog kenegaraan dan kerakyatan dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.Muhaimin pun mengaku gembira atas penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara tersebut. Baginya, musyawarah ulama dari seluruh wilayah Indonesia merupakan sebentuk perhatian ulama bagi PKB.Acara itu, katanya, adalah kesempatan untuk mengobati rindu dengan bermuwajahah bersama ulama nusantara yang belum sempat ia sambangi setelah Muktamar Bali.\"Saya memberikan apresiasi kepada Dewan Syura DPP PKB yang mengadakan Ijtima Ulama Nusantara. Tentunya pokok-pokok pikiran, saran, dan masukan para ulama ini sangat diperlukan bagi kemajuan bangsa,\" katanya. Menurut ia, sekitar 400 hari menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024, PKB sangat membutuhkan nasihat dan bimbingan para ulama untuk kemenangan dan kejayaan partai. Kegiatan Ijtima Ulama Nusantara nantinya juga dihadiri K.H. Said Aqil Siradj dan Dahlan Iskan, Menaker Ida Fauziah, pengamat politik Burhanudin Muhtadi serta Badriyah Fahyumi yang didatangkan sebagai narasumber.Ijtima Ulama Nusantara merupakan forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan dan pandangan konstruktif para ulama, para kiai, dan pimpinan pondok pesantren di Tanah Air dalam menghadapi Pemilu 2024.(ida/ANTARA)
Jajaran TNI Diminta Tetap Menjaga Netralitas
Makassar, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta jajaran TNI tetap menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik 2024.\"Ke depan saya tekankan pada seluruh anggota bahwa TNI itu harus netral sebagaimana perintah dari Presiden maupun Panglima TNI,\" kata Dudung di sela kunjungan kerjanya, di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.Dia mengatakan, TNI dalam menjalankan tugas negara harus tetap netral, baik dalam kegiatan pengamanan, maupun membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lapangan.Karena itu, kata dia lagi, prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjaga sikap netral.Sedangkan mengenai perlunya tambahan personel TNI di lapangan, dia mengatakan, pihaknya akan menambah kuota untuk jalur penerimaan melalui tamtama maupun bintara.Hal tersebut mengingat masih adanya wilayah yang perlu ditambah personel TNI-nya, khususnya seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan bagian utara di Manado.Kunjungan kerja Kasad di Makassar untuk bertemu dengan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Kasad menyerahkan 200 bingkisan bantuan sembako pada keluarga terdampak COVID-19 dan bencana alam, keluarga berisiko stunting, termasuk bagi pemulung dan Lansia.Salah seorang penerima bantuan, Daeng Rahim mengatakan sangat bersyukur mendapatkan bingkisan dari Kasad. Dengan bingkisan tersebut, diakui dapat membantu meringankan bebannya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.\"Setidaknya untuk sepekan ini kami tidak perlu membeli sembako,\" katanya pula.(ida/ANTARA)
KPU Komit Menggelar Pemilu Proporsional Terbuka
Bogor, FNN - Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan poin bahwa KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka.\"KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka,\" kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat RDP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.Hal tersebut, ujar dia lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.RDP juga menghasilkan poin kesimpulan bahwa Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.Poin kesimpulan lainnya, Komisi II DPR juga mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang.\"Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu,\" ujarnya pula.Selain itu, Komisi II DPR menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.Kemudian, Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu RI untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara definitif melalui mekanisme Job Fit.\"Guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif,\" katanya lagi.Poin kesimpulan terakhir, Komisi II DPR bersama Mendagri serta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah.Sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Pemilu dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil.\"(Adapun) daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama,\" kata Doli membacakan kesimpulan.Secara keseluruhan ada enam poin yang menjadi kesimpulan dari RDP Komisi II DPR RI bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI yang dimulai sejak sekitar pukul 14.00 WIB hingga 21.06 WIB.(ida/ANTARA)
Sugeng Waras Memaafkan Penusuknya
Demi Alloh, Demi Rasulluloh, Demi Hukum...saya akan memaafkan kepada para pelaku penusukan terhadap diri saya. Kamis pagi, 12 Januari 2023, dengan naik angkot dari rumah Cijerah saya ke Polres Cimahi ada dua tujuan: Pertama, saya akan mengajukan pinjam pakai mobil saya yang saya tumpangi saat terjadi peristiwa penusukan Kamis lalu. Kedua, saya ingin dipertemukan dengan oknum yang terlibat dalam kasus penusukan terhadap diri saya yang telah ditangkap 8 hari yang lalu dan kini sedang dalam tahanan Polres Cimahi. Ini saya lakukan, mengingat kejadian penusukan yang menimpa diri saya sudah memasuki hari ke 15, seiring Sertijab Kapolres Cimahi, sedang Umrohnya Kapolres Cimahi yang baru, kesiapan fokus Wa Ka Polres Cimahi ke Dik Sespim Polri serta masalah masalah lain tugas Polres Cimahi yang sak dabrek. Maka saya putuskan ingin membantu tugas tugas kepolisian dalam upaya menuntaskan khusus kasus penusukan terhadap diri saya. Tidak perlu diasumsikan, tidak usah diperumpamakan atau diandai andaikan, maksud dan tujuan langkah langkah yang saya ambil. Murni dan tulus untuk membantu tugas tugas polisi khususnya dalam kasus saya. Oleh karenanya dengan menyadari betapa sangat kecilnya kasus saya dibanding permasalahan negara saat ini, saya menghimbau kepada seluruh kerabat oknum pelaku, teman sejawat, saudara dan sanak kluarga yang mengetahui penyampaian ini, untuk diteruskan kepada oknum pelaku yang masih buron (TO) agar segera sadar dan menyerahkan diri ke Polres / Polsek dimanapun terdekat. Demi Alloh, Demi Rasullulloh dan demi Hukum, saya akan tepati janji saya dan saya akan bersaksi untuk membebaskan tanpa syarat kepada para pelaku yang terlibat dalam kasus penusukan saya, asalkan dengan benar mengakui dan menunjukkan siapa penyuruh/dalang penusukan terhadap diri saya ! ( kecuali jika tidak ada pengakuan atas nama orang lain sebagai dalang penusukan terhadap diri saya). Demikian mohon pengertian dan kesadaran semua pihak untuk membantu kelancaran dan kebaikan maksud ini. Marilah kita berdoa kepada Alloh TYME untuk kemudahan dan kelancaran ini...Aamiin...🤲 (Cimahi, 12 Januari 2022, Sugeng Waras)
Habib Syiah Berpikir Kribo
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Syi\'ah lebih menghormati Karbala ketimbang Makkah. Haji pun bukan untuk memenuhi panggilan Allah \"Labbaika Allahumma Labbaik\" tetapi panggilan Husein \"Labbaik Yaa Husein\". Ke Madinah pantang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW karena di sampingnya ada Abu Bakar Shiddiq Ra dan Umar Ibn Khattab Ra, dua nama yang Syi\'ah benci bahkan kutuk. Ocehan Zein Assegaf alias Habib Kribo tentang pergi haji cuma buang duit menggambarkan dua hal yaitu pertama khas Syi\'ah yang anti Makkah, kedua berfikir berbelit-belit, kusut, dan berkutu busuk. Semestinya pelecehan pada ibadah haji yang dilakukan Zein Kribo itu dapat diproses hukum sebagai perbuatan kriminal. Delik penistaan agama. Keterlaluan ucapannya \"Tuhan gak parkir di Masjid, Tuhan gak parkir Ka\'bah\" sebagai kelanjutan ucapan \"ngapain pergi jauh-jauh buang duit ke Arab sana berebut hajar aswad membuang duit besar, mau cari Tuhan, Tuhan gak di situ, Tuhan ada di tempat orang-orang susah\". Ini Habib apaan ngomong semprul. Jahil alias bodoh tidak mampu memahami bahwa orang berangkat ke Makkah itu untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan syari\'at-Nya. Duit bukan dibuang tetapi bagian dari pengorbanan dalam ibadah. Bukan juga cari Tuhan di Hajar Aswad. Ka\'bah itu Baitullah, rumah Allah yang suci dan dimuliakan umat Islam. Di manapun hamba dapat mendekat kehadirat Ilahi Robbi, termasuk di Baitullah. Kalau semprul gak mau ke Ka\'bah silahkan saja, gak usah mengutuk orang yang mau. Tuhan ada di mana-mana, Bo. Ada pada orang senang ataupun susah. Semua bisa beribadah untuk mendekat pada Tuhan. Habib turunan Nabi semestinya yakin dan tahu akan hal ini. Itu dasar-dasar pelajaran agama, Bib eh Krib. Mungkin maksud bahwa Tuhan itu ada pada orang susah tuh ada pada diri loe sendiri, nyelip di rambut kribo loe ? Kriting amat sih berpikirnya. Bandung, 12 Januari 2023
POPULER
