ALL CATEGORY

Regsosek Direncanakan Menjadi Sistem Berbasis Data Terintegrasi

  Jakarta, FNN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan registrasi sosial ekonomi (regsosek) menjadi data rujukan yang terintegrasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.\"Pemanfaatan regsosek tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat,\" kata Pelaksana Harian Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia menyatakan untuk mencapai hal tersebut, pihaknya menggandeng kaum milenial untuk berinovasi dan menghasilkan suatu sistem agar pemanfaatan regsosek berjalan dengan optimal. \"Saya membutuhkan suatu imajinasi, suatu keinginan, keahlian, dan pemikiran yang cukup inovatif. Banyak sekali anak muda yang mampu,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, pihaknya mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam menciptakan suatu sistem pendataan yang baik karena saat ini pendataan di pemerintah daerah dinilai belum efektif.\"Untuk daerah yang tidak optimal pendataannya, lebih bagus lagi mereka bisa mengintegrasikan data-datanya,\" harap dia.Maliki menegaskan Bappenas memberikan wadah dan forum untuk menciptakan sebuah inovasi sistem terhadap data regsosek yang sudah ada karena regsosek direncanakan akan menjadi satu sistem yang bisa dibagi pakaikan dengan data-data lain\"Jadi ada sistem utama yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadi rujukan sistem \'targeting\' atau untuk layanan kepada masyarakat itu sendiri,\" jelasnya.(ida/ANTARA)  

Dianggap Tidak Waras Jadi Pejabat Paling Tajir, Kasatpol PP DKI Jakarta Klaim Salah Isi Data

Jakarta, FNN -  Statement atau sinyalemen Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang mempertanyakan kewarasan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang super tajir, terus bergulir. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arifin, berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menjadi pejabat terkaya di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI (di luar Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi). Arifin mengklaim bahwa dia salah menginput data. “Harta sebenarnya sedang dihitung, yang jelas ada kesalahan,” kata Arifin di Balali Kota Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (21/12/22) membahas lebih jauh masalah tersebut  bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berdasarkan data LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara) periode 2021 yang dihimpun oleh berbagai media, Arifin memiliki 9 bidang tanah dan 7 bangunan dengan total nilai 24,59 miliar. Aset Arifin tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta, serta tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Sedangkan nilai aset kendaraan (4 mobil dan satu motor) total 573 juta, ditambah harta bergerak lainnya senilai 694 juta, kas atau setara kas senilai 200 juta. Sebelumnya, wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan semacam keheranannya terhadap harta kekayaan para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang angkanya sangat fantastis. Dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh para pejabat di Pemprov DKI Jakarta, Alex berharap mudah-mudahan harta tersebut didapatkan dari usaha yang halal. “Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang, buat apa? Ini yang menyebabkan akhirnya harga tanah mahal sekali karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu, individu-invidu tertentu, Pak,” kata Alex.  Dari mana harta melimpah para pejabat DKI? Alex mengaku mendapat informasi bahwa banyak pejabat di Pemprov DKI yang mencari pendapatan tambahan dengan bermain dalam pengadaan barang. Selain itu, lubang rezeki haram lainnya juga mereka peroleh dari bermain di proses perizinan. Menurut Alex, cara-cara menumpuk harta kekayaan dengan tidak halal ini sangat ironis karena gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan pejabat di Pemprov DKI termasuk yang tertinggi di Indonesia. Bahkan, Pak Alexander mengaku ada seorang Dirjen di sebuah Kementerian yang curhat karena iri dengan gaji besar pejabat di Pemprov DKI Jakarta. “Kalau sudah digaji besar dan masih juga korup dan menumpuk harta, wajar kalau kemudian Alexander mempertanyakan kewarasan para pejabat di Pemprov DKI Jakarta,” kata Hersubeno Arief. Mari kita balik lagi ke masalah Arifin karena Arifin yang menjadi sorotan dan paling tinggi harta kekayaannya. Siapa Arifin dan berapa besar gaji dan tunjangannya? Dari data profil pimpinan Satpol PP Jakarta  yang diperoleh dari satpolpp.jakarta.go.id,  Arifin adalah warga asli Jakarta yang menamatkan SD sampai SMA-nya di Jakarta. Setelah itu, dia melanjutkan ke program D3 di STPDN Jatinangor dan lulus 1994. Setelah itu, dia melanjutkan ke S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (LAN ’97), kemudian S2-nya STIA LAN tahun 2005. Perjalanan karier Arifin yang panjang telah mengantarkannya kembali dipromosikan menjadi Kepala Satpol PP setelah Anis terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2019. Ini berarti sudah 3 tahun dia menjadi kepala dinas. Untuk mengetahui normal tidaknya atau waras tidaknya kekayaan yang dimiliki Arifin setelah tiga tahun menjadi Kepala Dinas itu, Hersu mengajak kita untuk menghitung gaji dan tunjangan yang dia terima sebagai Kepala Dinas dan waraskah kalau harta kekayaannya sampai 24,5 miliar sekian. Sebagai ASN, kisaran gaji pokok Arifin dengan masa kerja semacam itu, antara 3 sampai 5 juta; tunjangan sebagai kepala satuan kurang lebih 58 juta. “Gede banget ya,” ujar Hersu. Ditambah lagi uang perjalanan dinas kita asumsikan 10 juta per bulan. Dengan demikian, rata-rata sebulan dia menerima sekitar Rp 65.670.000. Gampangnya, kita kalikan masa kerjanya dari  setelah dia lulus STPDN, dia langsung kerja. Tetapi, untuk memudahkan penghitungan, kita asumsikan gajinya sudah seperti sekarang.  Berarti 65.670.000 x 14 bulan/tahun x 28 tahun masa kerja.Total 25.742.000.000, lebih besar dari harta kekayaan dari Arifin yang sekarang. Tapi itu belum dipotong biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi jumlahnya tidak mungkin sebesar itu seharusnya. Kalau kita pegang angka itu, maka benar kalau wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan tidak waras. Oleh karena itu, kita kemudian paham mengapa Arifin sekarang mengaku dia salah input data dan akan merevisinya. “Saya ingatkan ya sekali lagi bahwa Arifin bukan satu-satunya pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang hartanya belasan miliar. Yang lain juga rata-rata pejabat Pemprov DKI ini adalah klub miliarder,” kata Hersu. Hanya satu pejabat yang kekayaannya di bawah 1 miliar. “Sekali lagi, perlu dicatat, jangan-jangan memang Pak Arifin ini sebenarnya enggak salah input, dia terlalu ‘jujur’ menuliskan semuanya sesuai data yang ada, tapi Pak Arifin jadi kaget ketika tahu dia paling kaya, sementara pejabat yang lain yang mungkin sudah lebih duluan menjadi eselon dua, termasuk Pak Marullah, mantan Sekda yang sekarang digeser menjadi Deputi Gubernur, itu kekayaannya lebih miskin jauh dibandingkan Arifin,” ujar Hersu.  Apa sih yang bisa dimainkan di Satpol PP? Ini yang, menurut Hersu, membuat Pak Arifin sekarang harus berpikir keras bagaimana merevisi. Sementara itu, jika Pak Arifin terlalu jujur, pejabat lain malah mengecil-ngecilkan data. KPK sendiri mengakui bahwa hampir semua, bahkan mayoritas pejabat pemerintah yang mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak jujur. “Kalau berpegang pada data ketua KPK, cuma 5% yang jujur melaporkan harta kekayaannya. Tampaknya, bukan hanya pejabat DKI yang hartanya melimpah atau tidak waras, jangan-jangan kita semuanya memang tidak waras dan hidup di negara yang juga sudah tidak waras,” pungkas Hersu.(ida)

Pemecatan RW 16 Prosedural dan Tidak Terkait Pungli

Jakarta, FNN – Proses pemecatan Ketua RW 16 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit Santoso Halim dari jabatannya sudah melalui prosedur dan mekanisme hukum sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022. Karena itu, semua pihak harus menghormati keputusan yang sudah dilakukan tanpa mengkait-kaitkan masalah pemecatan dengan isu pungli. “Saya tegaskan sekali lagi, pemecatan ketua RW sudah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, tidak terkait dengan masalah pungli. Semuanya berawal dari laporan dan keresahan masyarakat serta mosi tidak percaya atas sikap dan perilaku Santoso Halim saat menjabat sebagai ketua RW yang membuat keputusan tanpa koordinasi dengan RT maupun warga,” ujar warga masyarakat Pantai Mutiara, H. Sutrisno Lukito kepada wartawan di Jakarta Utara, Rabu (22/12). Menurut Sutrisno, banyak kebijakan yang dilakukan ketua RW yang kontroversial, seperti mempersulit akses pintu masuk dalam perbaikan tower BTS provider di lingkungan RW 16, membatalkan proyek pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A Segmen Pantai Mutiara, serta membuat kebijakan sepihak tanpa persetujuan atau koordinasi dengan RT maupun warga wasyarakat. “Semua pihak harus memahami persoalan yang sebenarnya, jangan sampai mengoreng berita-berita negatif seolah-olah pemecatan ketua RW karena membongkar pungli. Kalau memang ada persoalan pungli silakan buktikan sendiri, kenapa baru sekarang dia bicara. Kalau menyebarkan berita bohong, patut diduga beliau bisa dikenakan Pasal 14 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Jadi harus jelas dulu persoalannya,” kata dia. Selain itu, Sutrisno mengaku dirinya mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat di lingkungan RW 16 yang mendukung sikap tegas Lurah Pluit Sumarno mencopot ketua RW atas usulan dan aspirasi masyarakat. “Prinsipnya, kami menghormati semua proses hukum yang berlaku dan menolak provokasi, adu domba serta memecah belah sesama warga RW 16. Selanjutnya, kami menyerahkan semua mekanisme yang ada kepada Lurah yang sudah membentuk caretaker untuk memilih ketua RW yang baru. Siapa pun yang terpilih nanti, asalkan sesuai mekanisme yang berlaku pasti kami dukung,” ujarnya. Seperti diketahui, Ketua RW 16 Santoso Halim diberhentikan melalui Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Lurah Pluit Sumarno dan disahkan Camat Penjaringan Depika Romadi. Menurut Sutrisno yang juga pembina MUI DKI sikap arogansi mantan ketua RW harus dihentikan. \"Sebagai pembina dan penyayom masyarakat, tidak seharusnya seorang ketua RW bersikap arogansi, sehingga banyak warga yang tidak suka dengan prilaku dan sikap arogansinya,\" tegas dia. Untuk itu, lanjut dia, marga masyarakat mendukung sikap tegas Lurah dan Camat. \"Kalau tidak suka dengan pemecatan silakan di bawa ke ranah hukum,\" ujarnya. (Ind)

Roy Suryo Sampaikan Pembelaan Terkait Stupa Brobudur

Jakarta, FNN - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga,  Roy Suryo, Kamis siang ini  akan menyampaikan pledoi atau pembelaan atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait rekayasa meme stupa Borobudur. Pembelaan itu akan disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis, 22 Desember 2022 mulai pukul 13.00. Selain Roy, tim penasihat hukumnya juga akan menyampaikan pembelaan secara bergantian dalam sidang yang terbuka untuk umum itu. Dalam sidang Kamis, 15 Desember 2022, Roy Suryo yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu dituntut 1 tahun 6 bulan penjara (1,5 tahun). Aprilia Supaliyanto yang menjadi salah seorang penasihat hukum Roy dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis pagi ini mengatakan, terdakwa akan menyampaikan pentingnya memandang semua persoalan dengan, Bright Eyes atau mata yang cerah sebagaimana ilustrasi lagu dalam film Watership Down tahun 1978. Film tersebut berdasarkan novel yang sama 50 tahun silam. Dalam persidangan sebelumnya, tim penasihat hukum Roy sudah menghadirkan sejumlah saksi meringankan. Antara lain tiga tokoh, yaitu Rocky Gerung (filsuf/non muslim), Natalius Pigai (aktivis Hak Azasi Manusia/non muslim) dan Lieus Sungkharisma (tokoh Tionghoa/Budha). Mereka hadir dalam kapasitas meringankan terdakwa Roy Suryo. (Anw).

Ekonomi Dunia 2023 Gelap, Karena Washington Melihat Rusia dan China Kompetitor Strategis, bukan Mitra

Jakarta, FNN- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ekonomi Indonesia relatif tangguh dan bisa bertahan di tengah krisis global saat ini. Hal ini tentunya menumbuhkan sebuah harapan, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mengalami \'kegelapan\' pada tahun 2023. \"Kita patut bersyukur, bahwa ekonomi Indonesia di tengah krisis global ini relatif bisa bertahan. Tapi seperti taman, kalau yang lainnya layu, kita mekar sendiri rasanya juga tidak mungkin, \" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \'Geopolitik Outlock 2023\' di Jakarta, Rabu (21/12/2022). Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 dari menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini tidak berubah, yakni pada 3,2%. Sementara pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional. Dengan melihat data-data tersebut, maka kata Anis Matta, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. \"Kalau pertumbuhan kita diatas 4 persen, apalagi apalagi diatas 5 persen, rasanya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Supaya Nomor 7 juga bisa beraksi di Pemilu 2024 mendatang,\" kata Anis Matta berseloroh. Selain itu,  lanjut Anis Matta, jika melihat perkembangan terakhir perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir satu tahun ini, akan berakhir damai pada 2023. \"Meski ada kemungkinan eskalasi meningkat, tetapi proses perdamaian sudah diusahakan dan sewaktu-waktu perang Rusia-Ukraina stop di tengah jalan,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar perang Rusia-Ukraina segera berakhir. Sebab, perang tersebut, sangat melelahkan dan membuat krisis global semakin berlarut, meningkatkan risiko utang dan berpotensi memicu krisis pangan di sejumlah kawasan. \"Kita juga berharap, bahwa tanda-tanda eskalasi konflik perang Rusia-Ukraina yang ingin dialihkan ke spot konflik arah kawasan Asia Pasifik, itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tidak berkembang menjadi ledakan konfrontasi yang besar, karena pada pada dasarnya proyeksi 2023 ada harapan lebih damai,\" katanya. Miliki Sumder Daya Alam Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Prof. Imron Cotan menilai proyeksi geopolitik di tahun 2023 agaknya \'gloomy\' atau berawan. Ditambah lagi proyeksi IMF bahwa akan terjadi krisis ekonomi global di tahun 2023. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi di Indonesia. Namun Imron optimis, dengan mengatakan Indonesia masih beruntung sebab ekonomi Indonesia tidak terlalu jatuh. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang ada tidak dimiliki negara lain dan sangat dibutuhkan. Bahkan neraca ekonomi Indonesia juga surplus, sementara beberapa negara lain mengalami kesulitan. \"Ini yang menurut saya yang akan mempengaruhi perkembangan kita di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023 mendatang, agak gloomy,\" kata imron. Terlepas dari hal itu, lanjut dia, dunia saat ini tidak bisa di monopoli oleh satu dua atau lebih negara. Washington mendeklarasikan bahwa China dan Rusia merupakan kompetitor strategis yang harus dihadapi, baik masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. \"Tetapi berapa pun besarnya kekuatan mereka, karena dunia ini kita share bersama, satu sama lain saling berhubungan. Pola ini yang akan mendikte cerah atau gelapnya prospek dunia di masa-masa yang akan datang,\" ujarnya. Imron menegaskan, perang Rusia Ukraina telah  merusak rantai pasok dunia seperti suplai ke Eropa, serta gandum dan pupuk ke seluruh dunia. \"Jadi yang paling menderita dari perang Rusia-Ukraina ini adalah Uni Eropa, terutama Jerman. Uni Eropa itu mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Perang ini menambah komplikasi dan merusak rantai pasok dunia,\" tegas mantan diplomat senior ini. AS Bisa Tiru Indonesia Sedangkan mantan Diplomat AS yang juga Pengamat Stanley Harsha mengatakan, sistem demokrasi dan budaya Indonesia bisa diadopsi AS dan negara lainnya di dunia. Sebab, demokrasi dan budaya di Indonesia mengedepankan perdamaian, bukan konflik atau perang. \"Istri saya orang Solo, punya dua anak. Mereka halus seperti istri saya, tetapi sangat disiplin seperti saya. Indonesia bisa jadi model yang sangat bagus bagi dunia. Dan Amerika akan lebih bagus, kalau bisa terima budaya di sini, ada unsur dari budaya indonesia,\" kata Stanley. Menurut Stanley, para diplomat AS sebenarnya sangat mengerti dalam membina relasi atau hubungan dengan China. Para diplomat AS sudah mengedepankan cara berdiplomasi yang halus dengan China agar tercipta perdamaian. Namun, para politikus di AS justru menjadikan isu China sebagai komoditas politik mereka agar populer. Politikus AS berpandangan bahwa China tidak boleh diberikan kekuasaan, dan beranggapan AS adalah negara yang paling hebat, dan tidak boleh ada negara lain yang mengunggulinya. \"Inilah masalah domestik di Amerika, politikus sangat populer mengisukan China. Tapi di belakangnya, para diplomat sangat mengerti dan halus dalam relasi dengan China itu, harus lebih halus,\" ungkapnya. Saat ini, kata Stanley, dikalangan remaja AS juga mulai terjadi gerakan pergesekan pemikiran soal perang dan perdamaian di dunia. Di sekolah-sekolah AS selama ini selalu diajarkan tentang perang, tetapi masalah perdamaian tidak ada sama sekali. \"Jadi memang perlu ada skema internasional tentang perdamaian. Saya pikir kita harus mulai dari sekolah dasar, harus ada peace. Di Amerika kita banyak belajar perang, perang ini perang itu. Tapi bagaimana pelajaran tentang perdamain itu, tidak ada,\" katanya. Dalam skema internasional tentang perdamaian itu, menurut dia,  perubahan besar-besaran itu harus dimulai dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Cara pandang PBB dalam mengatasi konflik antar negara dan menjaga perdamaian dunia saat ini, harus diubah total. Disamping itu, negara adikuasa seperti AS, Uni Eropa, Rusia dan China juga harus memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada PBB untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, agar tidak ada perang lagi dan perang-perang lainnya. \"Jadi remaja-remaja, pemuda-pemuda di Amerika saat ini maunya dunia lebih damai.  Mereka memanfaatkan sosial media jadi alat komunikasi remaja di seluruh dunia untuk saling mengerti dan berpikir perdamaian. Generasi muda di Amerika sekarang ingin lebih damai seperti generasi di Indonesia,\" pungkas Stanley. (Lia)

Penghargaan dan Kerikuhan

Untuk itu, semangat gotong-royong harus diperkuat, disertai tata kelola baik yang dapat mentransformasikan aksi kepeloporan individual ke dalam struktur solidaritas fungsional; dari karisma personal menuju karisma kelembagaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, Rabu (21/12/2022), Pemerintah (melalui Kemenko PMK) memberikan anugerah Revolusi Mental kepada beberapa tokoh dan lembaga. Termasuk saya untuk kategori tokoh “persatuan, kesatuan dan kebangsaan”. Penghargaan tersebut saya terima dengan perasaan mendua. Di satu sisi, saya berterima kasih atas perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap pemikiran dan aksi kebangsaan saya selama ini. Di sisi lain, terbersit rasa rikuh. Faktor mental-kejiwaan sangat menentukan kualitas hidup. Namun, karena sifatnya yang niskala, cenderung diabaikan dalam pembangunan, atau paling jauh (hanya) sekadar ornamen pelengkap pembangunan fisik yang lebih terlihat dan mudah diglorifikasi. Dalam isu kebangsaan, saya pun bisa merasakan betapa beratnya tanggung jawab merajut persatuan di tengah masyarakat majemuk yang kian mengalami polarisasi dan fragmentasi. Peran seseorang ibarat satu kerlip kunang-kunang. Mungkin bisa memberi percik sinyal arah di tengah malam. Namun, diperlukan jutaan kunang-kunang yang serentak berpijar untuk dapat pancarkan gelombang cahaya pencerahan. Betapapun, saya belum kehilangan optimisme. Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatra Utara, masih banyak mata air kecemerlangan yang mengalir dari ketulusan pengabdian dan kearifan lokal yang dapat memberi pelajaran, bahwa negara-bangsa ini memang banyak masalah, tetapi satu kepala manusia bisa menyelesaikan banyak hal. Apalagi, jika berbagai agensi dan pemangku kepentingan bisa berkolaborasi dan berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya. Untuk itu, semangat gotong-royong harus diperkuat, disertai tata kelola baik yang dapat mentransformasikan aksi kepeloporan individual ke dalam struktur solidaritas fungsional; dari karisma personal menuju karisma kelembagaan. Itu semua mensyaratkan tanggung jawab kepemimpinan. Seperti pesan Bung Hatta: Bahwa, “Indonesia luas tanahnya, besar daerahnya, dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara semacam itu hanya dapat diselenggarakan mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan amat luas.” “Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa.” (*)

Saat Luhut Tak Ada di Surga

Maradona dan Messi mampu mengangkat prestasi  sepak bola klub dan negaranya. Fenomena kekuatan individu yang mampu memotivasi dan menggerakkan kemampuan tim secara optimal hingga ke puncak pentas dunia. Di Indonesia ada LBP yang seorang diri juga bisa menjadi representasi negara bahkan dalam segala urusan. Masalahnya, LBP ini penuh prestasi dan kebanggaan juga ngga? Membawa maslahat atau mudharat setidaknya bagi bangsa ini atau tidak? Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI  SEPERTI tak mau kalah dengan Lionel Messi yang seorang superstar sepakbola dengan kehebatan dan pesonanya. Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kembali menunjukan aksi yang seolah-olah  seperti superman dalam pemerintahan rezim Jokowi. Kalau Messi yang dengan skill individunya mampu mengangkat klub dan negaranya di kancah sepak bola dunia. Messi juga mampu membuat segudang prestasi yang mengundang decak kagum dan menjadi idola sejagad raya. Selain banyak gelar juara, pemain yang dibesarkan klub Barcelona dan pemegang ban kapten timnas Argentina itu, juga banyak memecahkan rekor sepak bola pada banyak kategori. Lain lagi dengan Luhut yang  seorang menteri koordinator maritim dan  investasi. Terkesan ingin menyamai rekor Mesi, Luhut menjadi pejabat yang serba tahu, serba mampu dan serba bisa menyelesaikan masalah. Saking banyak jabatan yang diembannya, Luhut sampai dijuluki menteri segala urusan. Dari urusan utang menjulang berdalih investasi, penanganan covid dan bisnisnya yang tak kunjung usai, pembangunan infra struktur berujung proyek mangkrak dan dijual murah,  hingga kereta cepat Jakarta Bandung yang menimbulkan polemik,  anjlok dan ditabrak pula. Tak ketinggalan yang seksi dan strategis soal konstelasi pilpres yang rentan menghianati konstitusi, Luhut tak luput hadir pada ranah itu. Luhut memang pembisik dan penguasa presiden yang andal. Tak ada urusan sekecil apapun di republik ini  yang tak bisa ditangani Luhut. Kalau perlu, jika gerombolan nyamuk dan lalat  ingin berkumpul sembari bermusyawarah, bisa jadi Luhut akan menjadi panitia dan mengurus semua keperluannya.  Luhut seakan tak mau kalah  populer, kaya dan menyandang banyak predikat internasional layaknya Messi. Cuma sayang, keduanya sangat berbeda bak langit dan bumi. Messi yang berusia 35 tahun dan prestasinya di lapangan hijau, telah membuktikan dirinya sebagai The Greatest Of All Time (GOAT). Sedangkan Luhut, dalam usia senjanya semakin larut dengan kesibukannya yang menyita waktu, tenaga dan pikirannya. Lebih dari itu pastinya, telah menguras uang negara dan mempertaruhkan banyak kepentingan rakyat. Malah menjadi miris dan begitu  memprihatinkan, Luhut yang setua itu justru cenderung menderita penyakit  semakin cinta dunia dan takut mati (WAHN),  yang indikatornya getol mengejar uang dan jabatan. Berbeda dengan Messi yang secara umum masih usia muda sudah bergelimang harta dan populeritas, namun  dalam aspek sepak bola sudah memasuki masa pensiun tak lagi ngoyo untuk banyak hal. Meskipun begitu bukan Luhut kalau tak banyak masalah,  sesuai dengan gelar jabatannya yang menteri segala urusan. Belum lama berselang saat acara di KPK, Luhut kembali melontarkan statemen konyol kalau tak mau disebut blunder. Ada penggalan pidatonya yang cukup menghentak publik, tatkala berucap *\"kita ngga usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat megeri ini jelek banget. Kita mau bersih-bersih amat di surga ajalah kau, jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu ngga bagus juga.\"* Publik bertanya-tanya, kenapa yang jelas-jelas terlibat korupsi tak boleh ditangkap?. Ada hubungan apa pemerintah dengan para koruptor itu?. Jangan-jangan ada apa-apanya nih dengan pemerintah, lumrah saja jika ada kecurigaan rakyat dan menilai ikut terlibat korupsi juga. Saat korupsi telah menjadi \"extra ordinary crime\" dan KPK telah menjadi leading sektor penanganannya. Celotehan Luhut justru berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Luhut bisa disinyalir sebagai sosok terlebih sebagai menteri atau orang pemerintahan yang dekat dan bahkan dianggap melindungi koruptor. Kalimat bersayap dari Luhut itu juga seakan memberi sinyal atau eksplisit mengonfirmasi rezim kekuasaan penuh sesak oleh koruptor. Ada pesan terselubung dari Luhut kepada KPK  agar bersikap lunak  atau bahkan melindungi para pelaku kejahatan korupsi. Mungkin banyak lingkaran istana yang terlibat korupsi, pengusaha atau cukong kolega pemerintahan barangkali,  mungkin juga petinggi partai politik atau DPR dan masih banyak lagi rombongan ternak-ternak oligarki lainnya yang terlibat kejahatan luar biasa tersebut. Tapi lepas dari persoalan korupsi dan tindajan OTT, ada yang menarik dari Luhut terkait ucapannya yang memunculkan diksi surga. *\"Kita mau bersih-bersih amat di surga ajalah kau\"*, bisa ditangkap sebagai realitas Luhut dan genknya  seperti komunitas yang ngga bersih-bersih amat alias kotor juga. Bisa jadi memancing opini publik pada penilaian Luhut bersama pemerintahan yang sekarang memang kotor termasuk dalam soal-soal korupsi. Luhut dan konspirasinya tak ubahnya sedang memberikan penegasan mereka kotor, jahat dan tak pantas ada di surga. Pantas saja, antara Messi dan Luhut tak bisa senilai, selaras dan harmonis. Messi telah berkontribusi bagi dunia melalui olah raga sepak bola. Sementara Luhut masih dipertanyakan bahkan di dalam negerinya  sendiri, apakah  lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan. Apakah yang dijalankan Luhut halal atau haram dalam me gurus negara ini?. Tapi setidaknya di depan jajaran KPK dan dihadapan seluruh rakyat Indonesia, Luhut secara transparan menyatakan tak mau bersih-bersih amat. Luhut tak mau  mengambil tempat di keabadiaan yang bahagia kelak. Jadilah si Luhut ini tak berada di surga.  *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 22 Desember 2022/28 Jumadil Awal 1444 H.

Emak-emak Dikepung KNILPro 22 Desember

Oleh Ridwan Saidi Budayawan  FEBRUARI 1946 Jakarta diduduki Belanda. Pasukan KNIL di mana-mana menjaga zona Belanda, sementara zona kita disebut Republik. Tidak mudah melintas batas terutama untuk kaum ibu. Terutama mereka yang bekerja di pabrik. Kaum Ibu, sekarang disebut emak-emak, juga berada di front. Sebut saja Malahayati dan Cut Nya\' Dien dari Aceh. Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro. Christina Marta Tiahahu dalam perang Pattimura. Ibu Saelan dalam perang kemerdekaan di Makassar. Tokoh-tokoh pergerakan a.l Rohana Kudus dan Rangkayo Rasuna Said. Kartini di bidang gagasan kesetaraan. Dewi Sartika di bidang pendidikan contoh saja dari ibu-ibu pejuang. Jiwa kejuangan dan kepemimpinan sejak era cave life. Komunitas gua di Jakarta banyak tampilkan kepemimpinan wanita. Nomenclatur di Jakarta Gondang Dia, wanita agung. Di. Tangerang Ma\' Poco. Seni tari di Indonesia sehak era cave life. Ini dilukiskan dalam dinding gua Kalimantan. Pada abad XV di zona-zona ekonomi terutana Jawa banyak wanita legenda. Mereka penari. Yang saya tahu nama-nama yang di Jakarta: Rantisem Sunda Kalapa, Dara Puti pulau Seribu, Kiranawati Depok, Mayang Sari Paseban. Mereka dipuja karena gerak tubuh dan mata menerjemah geometri alam. Aristoteles menyebutnya dewata. Dewata methapora system alami yang mengkondisi kemakmuran dan kedamaian. Dalam konteks ini Atistoteles IV SM menyebut negeri di ujung timur (Andunusi) dewata. Selamat Hari Ibu. (RSaidi)

Darurat Ibu Pertiwi

Sementara itu Jenderal Soedirman terus bergerilya melawan agresi militer Belanda. Republik ini kini sedang menuju kedaruratan yang berbahaya, karena konstitusi sebagai komando sedang dibajak oleh para komandan. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts HARI ini kita memperingati Hari Ibu, sedangkan beberapa hari lalu, tanggal 19 Desember kita memperingati Hari Bela Negara saat Syafrudin Prawiranegara mendeklarasikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia karena RI jatuh akibat agresi militer ke dua Belanda 1948. Kedua momen itu pada dasarnya sama, yaitu memperingati betapa negara, seperti ibu kita, perlu kita selamatkan dan bela sampai mati. Sejarah kemudian mencatat PM  Syafrudin Prawiranegara menampilkan dirinya sebagai negarawan par excellence, seperti para tokoh Masyumi lainnya.  Peringatan ini relevan karena baik ibu maupun negara kita saat ini dalam keadaan menderita sehingga harus diselamatkan. Ibu harus kita bela karena sosoknya kini makin murung oleh pembangunan yang makin eksploitatif, sehingga menjadi ibu merupakan peran yang makin disepelekan oleh pemerintah dan kaum perempuan sendiri. Ibu sebagai sosok utama dalam keluarga adalah tiang negara. Kehancuran ibu adalah kehancuran negara. Peminggiran peran ibu dimulai dari peminggiran peran keluarga. Industrialisasi besar-besaran sejak 50 tahun silam telah mengerdilkan peran keluarga sebagai satuan edukatif sekaligus satuan produktif. Peran edukatif keluarga dirampas oleh persekolahan massal paksa, dan peran produktif keluarga dirampas oleh pabrik-pabrik. Bahkan persekolahan massal dirancang sekedar untuk menyiapkan buruh yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik, sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Persekolahan massal tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi untuk membangun jiwa merdeka sebagai syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Persekolahan sebagai instrumen teknokratik itu dirancang gender-neutral, sehingga warga muda kehilangan konsep diri kelamin yang jelas. Juga akibat upah buruh murah, kepemimpinan keluarga oleh figur ayah melemah. Akibatnya, LGBT secara perlahan tapi pasti merebak. Puncaknya timbul gaya hidup tanpa menikah, child-free life style di kawasan-kawasan urban. Tidak saja peran ibu sebagai sekolah yang pertama dan utama runtuh, runtuh pula peran ayah. Kita menyaksikan sebuah fatherless country in the making. Ini adalah resep bagi kehancuran negara ini. Negara ini juga terus dihancurkan, bukan oleh agresi militer ala Belanda itu, tapi oleh perang proxy, melalui tafsir konstitusi yang manipulatif sejak Orde Lama, lalu Orde Baru, kemudian penggantian UUD 1945 oleh UUD 2002 sejak reformasi. UUD 1945 sebagai semacam aqad nikah para pendiri bangsa dibatalkan oleh para cucu pendiri bangsa yang durhaka. Akibatnya, terjadi deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Visi tentang bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara sistematis digusur oleh visi para petugas partai, jika bukan boneka oligarki. Pasar polity as public goods dimonopoli oleh para bandit, dan badut politik yang disokong oleh para bandar politik. Setiap pemilu hanya melahirkan kepiluan yang berkepanjangan. Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta menyerah, untuk mencegah korban yang makin banyak berjatuhan, Syafrudin Prawiranegara memutuskan untuk menyelamatkan Republik ini dari kekalahan dengan mendeklarasikan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu Jenderal Soedirman terus bergerilya melawan agresi militer Belanda. Republik ini kini sedang menuju kedaruratan yang berbahaya, karena konstitusi sebagai komando sedang dibajak oleh para komandan. Konstitusi negara juga dipermainkan oleh para bandit dan badut politik untuk melanggengkan kekuasan dan cengkraman para bandar politik pemilik modal. Jabatan publik sebagai amanah kini diperebutkan, lalu dipertahankan dengan segala cara dan alasan tanpa rasa malu. Bandara Juanda, 22 Desember 2022. (*)

Bertemu Ketua DPD RI, Rektor UMG Titipkan Aspirasi untuk Diperjuangkan

Gresik, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Nadhirotul Laily menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk diperjuangkan. Aspirasi itu disampaikan saat Ketua DPD RI mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan di UMG, Rabu (21/12/2022). Ada tiga hal yang disampaikan Rektor UMG. Pertama, ia berharap kuota beasiswa mahasiswa yang ingin kuliah dan atau mereka yang sedang kuliah di UMG bisa ditingkatkan. \"Kami berharap kuota beasiswa bagi mahasiswa baru dan mereka yang masih kuliah di UMG agar dapat ditingkatkan,\" harapnya. Kedua, Nadhirotul berharap mendapatkan pemenuhan tentang standar laboratorium. Sebab, dari 34 prodi yang dimiliki, masih banyak prodi baru dengan kebutuhan laboratorium yang masih minimal. \"Kami berharap bantuan atau hibah untuk pemenuhan standar laboratorium bagi program studi-program studi di UMG,\" tutur Rektor. Terakhir, Nadhirotul Laily juga berharap adanya bantuan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana bagi mahasiswa yang memiliki prestasi sebagai atlet. \"Tiga aspirasi itu yang kami sampaikan dengan harapan dapat diperjuangkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait,\" ujar Nadhirotul Laily. Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Dikatakannya, sudah menjadi tugas lembaganya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder di daerah, termasuk aspirasi jajaran Civitas Akademika UMG. \"Terima kasih atas kepercayaannya kepada DPD RI. Tentu kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti,\" tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, perguruan tinggi memang memerlukan fasilitas memadai untuk mencetak generasi unggul dalam membangun nusa dan bangsa. Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita memiliki karakter dan jati diri yang kuat dalam menghadapi perubahan global. \"Maka, pendidikan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila pun penting untuk ditanamkan agar generasi kita memiliki jati diri dan daya saing unggul. Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi, yang tentu harus dipersiapkan dengan matang,\" tutur LaNyalla. (mth/*)