ALL CATEGORY
Fahri “Buldozer” Anies?
Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN FAKTA, sejak nama Anies Rasyid Baswedan digadang-gadang sebagai Bakal Calon Presiden yang akan diusung Partai NasDem, sambutan rakyat betapa luar biasanya. Mereka menyambut Anies yang datang ke daerah mereka. Meski tahapan Pemilu 2024 belum sampai pada pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, namun masyarakat seolah abai terhadap tahapan tersebut. Tampaknya ada yang gerah dengan euforia “kampanye” Anies di berbagai daerah di Indonesia ini. Sehingga, muncullah istilah “curi start” kampanye dan lain-lain. Anehnya, yang tuding Anies curi start itu justru BAWASLU, Badan Pengawas Pemilu, yang seharusnya juga mengawasi praktik manipulasi verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara, untuk nama-nama Bacapres lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang terang-terangan melakukan kampanye, tidak disentuh sama sekali. Bawaslu seakan terbentur dinding yang luar biasa kerasnya! Padahal, secara terang-terangan, kedua tokoh PDIP itu mulai sebar sembako gratis ketika blusukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, sekarang ini ada beras kemasan dengan “merk” baru: Mbak Puan. Sedangkan Anies ketika datang dan silaturahim ke masyarakat, tak membawa sembako sama sekali. Meski “tangan kosong”, masyarakat tetap saja antusias datang ke tempat Anies mengadakan pertemuan dengan relawannya. Berbagai cara untuk menghambat laju gelombang dukungan terhadap Anies telah pula dilakukan aparat rezim Presiden Joko Widodo di berbagai daerah. Termasuk pula “pinjam mulut” akademisi atau bahkan politisi lainnya. Adalah mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan Partai Gelora besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dengan ragam manuvernya, Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini belakangan secara massif “menyerang” Anies Baswedan. Yang sempat menonjol adalah ucapan Fahri Hamzah yang berkomentar Anies tidak berterima kasih usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepada Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra. Menurutnya, seharusnya Anies pertama kali menemui Prabowo Subianto yang telah mendukung penuh dalam pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Tapi sebaliknya, Anies malah pertama kali menemui Ketum Partai NasDem Surya Paloh usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitu kata Fahri Hamzah, seperti dalam unggahan di Kanal YouTube COKRO TV pada Jumat, 2 Desembar 2022. “Setelah dia selesai di DKI itu, dia kan seharusnya ada project dengan Prabowo harusnya,” ucap Fahri Hamzah, seperti dikutip Bertaji.com dari Kanal YouTube COKRO TV pada Sabtu, 3 Desember 2022. “Harusnya menurut saya ke Prabowo dulu mengucapkan terima kasih semua sudah selesai amanahnya,” sambungnya. Fahri pun mempertanyakan motif dari langkah yang diambil Anies. “Ini rute motifnya apa?” tutupnya. Bagi pegiat media, saluran yang dipakai Fahri (Cokro TV) bersuara itu adalah saluran TV yang selama ini dikenal sering membawa misi Islamophobia. Sering dipakai tokoh-tokoh Islamophobia seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain. Apakah Fahri Hamzah sudah “tertular” Islamophobia seperti mereka? Wallahu ‘alam. Tapi, yang jelas, sejak kemunculan nama Anies yang digadang-gadang oleh NasDem, Fahri seakan sudah menjadi “buldozer” yang siap menggerus dan meratakan semua langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Apapun langkah yang ditempuh Anies bakal digusur dengan “buldozer” Fahri. Mungkin yang perlu dipertanyakan, untuk siapa Fahri “bekerja”? Untuk Parti Gelora, rakyat, atau pribadi Fahri semata? Apalagi, hingga kini Gelora belum menentukan sikapnya siapa yang akan didukungnya maju Pilpres 2024. Semoga saja serangan terhadap Anies yang tampak massif ini tidak terkait dengan lolosnya verifikasi Partai Gelora sebagai salah satu partai yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Ketika masih menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sudah mengkritik Anies Baswedan. Kritik terhadap kinerja Anies tersebut terlontar ketika Fahri ditanya soal kabar adanya prostitusi di Bar 4Play.Fahri ingin Anies jangan sibuk tanpa desain perencanaan kerja. Jangan terlalu banyak melayani kerja-kerja sektoral gitu. “Percayalah kepada birokrasinya itu sudah ada kerjaan itu. Ciptakan kedisiplinan, bukan dengan ngomong, tetapi dengan kerja konkret gitu,” kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).“Karena Jakarta itu sebenarnya itu power-nya posisi strategisnya itu kayak negara. Jadi dia fokus saja. Cuma saya lihat bekerjanya itu kurang sistematis, kurang terencana gitu lho,” imbuhnya, seperti dilansir Detik.com, Jumat (02 Feb 2018 13:28 WIB). Ia menuturkan sistem kerja Gubernur di Ibu Kota hampir sama dengan sistem kerja presiden. Fahri pun kemudian mengungkit soal nama Anies yang kerap disebut-sebut akan maju sebagai capres pada 2019.“Kerjanya Gubernur DKI itu, Gubernur Ibu Kota mirip-mirip dengan kerjanya kepala negara. Jadi Pak Anies Baswedan nggak perlu pengen jadi presiden, dia sudah jadi presiden sekarang,” ujarnya. Bahkan, kini Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai NasDem Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres. Melansir Detik.com, Selasa (22 Nov 2022 06:26 WIB), Fahri awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres, yakni 7 September 2023. Dia menyebut, hingga tanggal itu, semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong. “Jadi sampai tanggal 7 September (2023), belum ada yang jelas, semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf, karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya gitu,” kata Fahri dalam adu perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Senin (21/11/2022). Fahri menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem sebagai capres. “Memang tidak ada, itu last minute semuanya berubah, last minute NasDem bisa men-drop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama, curiga juga orang tuanya itu,” ucapnya. Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. “Kita lihat sebentar lagi karena di sebelah sana ada yang marah, dianggap ini kecepetan, jadi misalnya kalau nanti tiba-tiba NasDem keluar dari kabinet kayak begitu, itu lain lagi tarikannya. Tapi ini semua karena politik yang penuh dengan informalitas, kita nggak pernah membuatnya jelas, konsep koalisi dari awal harus dibuat jelas, dipikirkan kembali,” jelasnya. “Makanya yang saya tawarkan itu tahapannya harusnya dari apa masalahnya dulu, setelah selesaikan masalah baru jawab dan jabarkan solusi, setelah jabarkan solusi baru kita cari figur yang pas menjawab persoalan ini,” lanjut dia. Namun demikian, Fahri menyebut partai-partai seakan-akan mengabaikan hal tersebut dan mementingkan figur capres terlebih dulu. Padahal, politik last minute pernah dialami oleh Mahfud MD pada 2019. “Oh nanti aja itu, kita kan sekarang lagi ikhtiar, lagi usaha, last minute, nggak ada, Mahfud MD sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi barang itu bos, last minute semua, makanya saya katakan politik ini last minute,” tuturnya. Tampaknya, Fahri akan buldozer Anies dengan pengalaman Mahfud MD yang batal dicalonkan sebagai Cawapres Jokowi, tiba-tiba diganti oleh Ma’ruf Amin? (*)
Penjelasan Duta Besar China tentang Kecelakaan Kereta Pemasangan Rel di KCJB
Jakarta, FNN - Berikut ini adalah transkrip wawancara pers dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang tentang kecelakaan saat pemasangan rel di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).TvOne: Saya ingin bertanya tentang kecelakaan yang terjadi di proyek KCJB. Kecelakaan itu menewaskan dua orang pekerja China dan melukai empat orang lainnya. Apa tanggapan Anda? Apakah pembangunan KCJB akan tetap selesai tepat waktu?Duta Besar Lu Kang: Saya memperhatikan sudah ada pernyataan dari penanggung jawab kementerian terkait pemerintah Indonesia dan dari PT KCIC. Di sini saya juga berbagi informasi yang saya dapat.Pada 18 Desember sekitar pukul 16.30 waktu setempat, di lokasi proyek KCJB Kabupaten Bandung Barat, terjadi gangguan rem pada mesin pemasangan rel saat melalui jalanan menurun, sehingga hilang kendali dan keluar dari jalur. Kecelakaan itu mengakibatkan dua pekerja teknis yang berkewarganegaraan China meninggal, dan dua orang lainnya yang juga pekerja teknis China luka-luka, bukan empat orang yang terluka. Mereka datang ke Indonesia untuk membangun KCJB, dan ikut berkontribusi dalam kerja sama China-Indonesia. Meninggalnya dua pekerja tersebut menjadi hal yang sangat menyakitkan. Di sini saya menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada mereka yang tewas dan rasa simpati kepada pihak keluarga. Setelah kecelakaan itu, tak sedikit teman-teman Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada kedua pekerja China yang meninggal. Ini mencerminkan persahabatan yang tulus dari rakyat Indonesia, sehingga kami ingin mengucapkan terima kasih.Sekarang penanganan kecelakaan masih berlangsung. Setelah kecelakaan terjadi, PT KCIC dan High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) pertama-tama langsung menyelamatkan korban dan melakukan penanggulangan darurat. Sekarang kondisi dua korban luka sudah stabil, satu orang sudah keluar rumah sakit keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Desember.Kedubes China sedang menjaga komunikasi erat dengan pihak pemerintah Indonesia dan PT KCIC sebagai penanggung jawab proyek. Sementara itu, penyebab kecelakaan masih terus diselidiki. Berdasarkan informasi yang kami terima sampai sekarang, yang mengalami kecelakaan adalah sarana yang digunakan selama pemasangan rel, bukan sarana operasi yang digunakan ketika KCJB mulai beroperasi, sehingga tidak berkaitan dengan kualitas konstruksi kereta cepat, juga tidak berdampak pada keamanan kereta setelah rampung. Sekarang, proses penanganan di lapangan akan segera selesai, pemulihan sudah dimulai dengan tertib. Seperti disampaikan pemerintah Indonesia dan pengelola proyek KCJB, kecelakaan kali ini tidak berdampak pada jadwal penyelesaian proyek KCJB.Saya juga ingin berterima kasih atas perhatian dari teman-teman media terhadap insiden ini, khususnya perhatian terhadap dua pekerja China yang tewas.ANTARA: Terkait kecelakaan KCJB, bagaimana dengan korban tewas?Duta Besar Lu Kang: Sudah saya sampaikan tadi, setelah kecelakaan itu terjadi, PT KCIC dan HSRCC, terutama perusahaan yang ikut dalam konstruksi, segera menghubungi keluarga korban. Sekarang penanganan kecelakaan masih berlangsung. Saya juga menyampaikan rasa duka atas korban yang meninggal dan kepada keluarga mereka, dan juga menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Lebih baik kita menunggu hasil penanganan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa mereka datang ke Indonesia untuk membangun KCJB, dan untuk ikut berkontribusi dalam kerja sama China-Indonesia. Saya percaya pihak China dan Indonesia terutama perusahaan yang terlibat dalam proyek konstruksi ini pasti akan melakukan hal dengan baik.(sof/ANTARA)
Konferensi Islam Tingkat ASEAN Dibuka Wapres di Bali
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Hotel Hilton Bali, Nusa Dua, Bali, Kamis.Dalam sambutannya Wapres mengajak seluruh umat Islam di Indonesia maupun ASEAN untuk mengoptimalkan momentum konferensi dengan sebaik-baiknya.\"Kiranya konferensi ini dapat semakin meneguhkan posisi umat di kancah global,\" kata Wapres di Bali.Dia mengharapkan perhelatan konferensi semakin menumbuhkan prospek, menguatkan kerja sama antarnegara, menumbuhkan prospek, sekaligus menguatkan kerja sama negara ASEAN dan Arab Saudi di berbagai aspek, terutama bidang pendidikan riset untuk mengakselerasi generasi unggul yang berdaya saing dan berakhlak mulia.\"Semoga konferensi melimpahkan berkah dan maslahat untuk bangsa, negara, dan masyarakat Islam Indonesia dan ASEAN. Yang utama, yaitu bagaimana kita membangun kembali agar umat Islam ASEAN dan dunia meraih kembali predikat \'khairu ummah\', seperti yang pernah dimiliki umat pada masa awal di bawah pimpinan Rasulullah SAW,\" ujarnya.Wapres kemudian secara resmi membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2, \"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 secara resmi saya nyatakan dibuka.\"Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa\'adi bersyukur atas diselenggarakannya Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Bali.Menurutnya, pemilihan Bali sebagai tempat pertemuan memiliki alasan mendasar, selain Bali sebagai lokasi yang indah.\"Bali sebagai titik pertemuan masyarakat internasional dari berbagai penjuru dunia dengan watak masyarakat yang terbuka dan ramah. Keragaman tersebut diikuti masyarakat yang hidup berdampingan dalam perbedaan,\" ujarnya.Dia mengatakan tema konferensi, yakni \"khairu ummah\" memiliki arti umat terbaik. Dia menekankan individu yang berhasil mempraktikkan moderasi beragama akan menjadi umat terbaik karena mampu bersikap pertengahan dan adil dalam berpandangan.Menurutnya, \"khairu ummah\" akan terwujud, salah satunya dengan saling menghormati dan menyayangi.\"\'Khairu ummah\' adalah mereka yang paling besar rasa kasih sayangnya ke sesama umat manusia,\" kata dia.Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 yang merupakan kerja sama antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi.Konferensi dijadwalkan berlangsung pada 22-23 Desember 2022 di Bali dan diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Arab Saudi.Hadir pula sejumlah narasumber yang terdiri atas ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kerajaan Arab Saudi.Sejumlah materi yang dibahas dalam konferensi, yaitu \"Menuju Umat Terbaik dalam Penguatan Kerja Dama dan Sinergitas\", \"Mewaspadai Ekstremitas dalam Beragama dan Berbudaya\", \"Tantangan Ormas Islam dalam Pemberdayaan Umat di Era Digital\", \"Merawat Harmoni Sosial dalam Masyarakat Plural\", dan \"Menuju Masyarakat Unggul Melalui Visi Pendidikan Islami\".(ida/ANTARA)
Jokowi Kirim Signal Anies Nggak Bakal Dapat Tiket? “Semua Salah Presiden”
Jakarta, FNN – “Semua salah Presiden” adalah sindiran Pak Jokowi kepada pihak-pihak yang seringkali menyalahkan pihak istana. Jokowi menyatakan bahwa kalau ada masalah apa-apa yang disalahin Pak Jokowi. Misalnya, ada partai tidak lolos Pemilu, Pak Jokowi disalahin; ada partai tidak bisa koalisi, Pak Jokowi yang disalahin; dan yang lebih berat lagi ada capres yang tidak dapat tiket, Pak Jokowi yang disalahin. Semua jadi serba salah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (22/12/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengatakan, “Ya, saya prihatin juga nih. Kenapa semua yang disalahin Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi itu sudah mau lengser, jadi sudahlah, asuh aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang. Tetapi, yang jadi soal kenapa juga Pak Jokowi baper terus. Diemin aja kan.” Menurut Rocky, tetap terbaca bahwa Pak Jokowi gelisah. Itu artinya, setiap hari dia memantau orang yang menyalah-nyalahkan dia. “Jadi tidak usah dipersoalkan itu karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu. Masih ada isu macam-macam, perpanjangan, penundaan, segala macam, Pak Jokowi diam saja,” tegas Rocky. Sebetulnya, menurut Rocky, orang mau mengganggu Pak Jokowi, tapi tidak usah baper terhadap gangguan. Lagi pula, sistem politik memang dimaksudkan untuk saling mengganggu, karena itu tanda awal dari reformasi. Tetapi ini gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah. Ini karena anggota KPU sponsornya partai politik. “Jadi, terlihat bahwa KPU dari awal memang partisan,” kata Rocky. KPU sekarang lain dengan KPU zaman awal, ada Pak Rudini, Buyung Nasution, akademisi, dan lain-lain yang betul-betul tidak mendapat pesanan dari partai politik. “Kalau sekarang, semua anggota KPU, baik pusat maupun daerah, menerima pesanan partai politik,” tegas Rocky. Bagaimana dengan soal partai yang gagal berkoalisi dan capres yang belum mendapat tiket? Menurut Rocky, semuanya sama, belum mendapat tiket. Calon Pak Jokowi, Ganjar, belum mendapat tiket, Pak Prabowo juga belum. Semuanya masih dalam upaya mencari tiket. Yang sudah punya tiket adalah PDIP, tetapi dia tidak punya supir. “Jadi, semua hal kalau kita banding-bandingkan, Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan di melulu,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, hal itu terjadi karena dari awal orang tidak melihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek Pemilu ini. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang tidak akan mempersoalkan KPU dan partai. Tetapi, Pak Jokowi favoritkan Ganjar, itu artinya ada intervensi; Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo, itu intervensi, dan lain-lain. Jadi, ini kasak kusuk yang dimulai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kasak-kusuk mencari calon pengganti dia sehingga diatur-atur semuanya, sementara orang lain tidak boleh kasak-kusuk. Di situ tidak adilnya. Semua orang tahu bahwa Ganjar adalah anak emas Pak Jokowi sehingga Ibu Mega cemburu. Ganjar dididik oleh Ibu Mega kenapa diajukan oleh Pak Jokowi tanpa izin Ibu Mega. “Jadi, Pak Jokowi dari awal sudah melakukan politik intervensi,” ujar Rocky. Lalu sekarang mulai menyebarkan lagi ketakutan agar jangan ada politik identitas. Itu artinya ditujukan pada muslim, ditujukan kepada Anies. Padahal, kalau ditanya siapa yang akan mengambil untung dari politik identitas, Pak Jokowi tidak bisa tunjuk, lanjut Rocky. “Apakah Pak Jokowi tahu bahwa politik identitas dari awal memang melekat pada bangsa ini?” tanya Rocky. Jadi, sekali lagi, Pak Jokowi, pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia, apalagi secara politik Indonesia, itu minim sekali. Akibatnya, dia mudah dihasut oleh orang-orang dekat dia. Para penghasut ini yang mengambil keuntungan dengan menuliskan point yang harus disampaikan pada pidato Pak Jokowi. Karena yang menyampaikan Pak Jokowi, seorang presiden, apakah ini sinyal? Orang pasti langsung akan mengaitkan soal koalisi tiga partai (Nasdem, Demokrat, dan PKS) dan capres yang tidak dapat tiket adalah Anies. “Pak Jokowi punya tangan di mana-mana, pada partai yang sudah berkoalisi pun Pak Jokowi bisa acak-acak dengan kemampuan dia untuk memperlihatkan tangan-tangan KPK, tangan-tangan Kejaksaan, tangan apa aja kan? Sudahlah itu hal yang kita anggap Pak Jokowi akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir sebagai negarawan. Kalau negarawan dia datang dengan petunjuk-petunjuk masa depan. Ini dia sibuk terlibat dengan kasak kusuk, negur semua orang, wanti-wanti Bawaslu, wanti-wanti KPU. Kalau KPU sudah netral, tidak bisa diintervensi, tidak usah ngomong,” jawab Rocky. (sof)
Jokowi di Ujung Tanduk
Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HAL yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa hal itu tidak pernah datang dari musuhmu”. Dalam perjuangan pra kemerdekaan sampai saat ini dan sampai kapanpun akan ada manusia sosok penghianat dalam setiap masa dan dalam level yang berbeda. Penghianat senyawa dengan sifat iblis yang hanya akan dimatikan pada hari kiamat. Tidak semanis dan seindah dalam teenlit. Banyak penghianat yang justru berbangga diri, lupa diri karena dipuja-puja, dielu-elukan, disanjung, dan dicintai oleh kelompoknya, sekalipun bentuk penghianatannya sampai pada kebiadaban menghianati agama, bangsa, dan negara. Tidak peduli hidupnya akan dikenang dan dicatat dalam sejarah hitam, bahkan tidak peduli dengan standar agama tentang baik dan buruk, dan resikonya dari perbuatan hianat pada hari pembalasan kelak. Sekedar contoh penghianat kelas kakap seperti Mustafa Kemal Atatürk atau Gazi Mustafa Kemal Paşa (Turki), ada apa sampai sekarang makamnya menebar bau busuk. Mir Jafar (India), Vidkun Quisling (Norwegia), Wang Jingwei (China) dan lainnya, manusia penuh dengan sandiwara dan tidak ada kepastian hidup yang berfaedah, ahirnya mati di ujung senjata. Ketika Amerika Serikat dikalahkan di Vietnam, mulai mundur kembali ke negaranya, para pengkhianat Vietnam yang bekerja sama dengan Amerika mulai melarikan diri dan mengejar pesawat terakhir yang akan lepas landas dari atap kedutaan besar Amerika karena takut akan pembalasan rakyat terhadap mereka. Para penghianat berlarian berebut menaiki tangga untuk naik helikopter terakhir, untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka menghindari kerumunan rakyat yang akan menangkapnya. Adalah pelajaran untuk semua pengkhianat dan manusia yang bekerja sama dengan otoritas penjajah, setelah misi mereka berakhir, penjajah mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Jangan sampai terjadi sejarah hitam di Indonesia dengan berbagai kebijakan negara saat ini oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada keputusan rakyat bahwa Jokowi sebagai penghianat negara, yang sudah menjamah semua aspek Ipoleksosbud hankam. Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Sejarah telah banyak mengingatkan kita, dalam perjuangan kemerdekaan begitu banyak setan yang bernama penghianat itu pasti ada dan akan terus hidup tumbuh di segala macam sendi-sendi perjuangan dan waktu yang berbeda-beda dan mereka berakhir dalam kehidupan yang nestapa dan nista. Rakyat mulai gelisah dan marah merasakan kekacauan tata laksana dalam penyelenggaraan negara yang amburadul di mana-mana, akibat lahir dan munculnya para penghianat negara yang secara terang-terangan justru mengabaikan, bahkan melawan kuasa rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Kini, para pengkhianat pun tidak terang-terangan mengusulkan perpajangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang jelas-jelas merupakan gerakan kudeta konstitusi. (*)
Sembilan Tuntutan Aliansi Perempuan Bangkit Terhadap Pemerintah
Jakarta, FNN- Aliansi Perempuan Bangkit (APB) turut serta dalam berdemokrasi dan mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan. Aliansi Perempuan Bangkit merupakan wadah bagi para aktivis dan advokat hak perempuan dari berbagai profesi dan bidang perhatian. Selama tiga tahun berdiri, APB mencermati bahwa citra negara hukum HAM dan Demokrasi Indonesia sudah semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Hal itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak memihak rakyat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok, disahkan dan diterapkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Minerba, KUHP baru, dan lambatnya respon Pemerintah dan DPR jika berkaitan dengan kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga (PRT), serta berbagai kebijakan lainnya yang tidak melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan dan pengesahan. APB pun menilai bahwa dalam kondisi tersebut terdapat bahaya serius yang mengancam prinsip-prinsip negara hukum, HAM dan Demokrasi sehingga tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, gender, dan ekologi makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. APB juga menilai bahwa tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin tinggi yang artinya pemerintah saat ini tidak amanah terhadap mandat reformasi 98 dan konstitusi. Oleh karena itu, Aliansi Perempuan Bangkit menuntut Pemerintah sebagai berikut: 1. Menuntut Pemerintah dan DPR menghentikan produksi berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang menegasikan hak asasi rakyat dan tidak memberdayakan masyarakat secara sosial ekonomi dan budaya baik dalam prosesnya yang tidak partisipatif. 2. Aliansi Perempuan Bangkit sangat berkeberatan dan memprotes keras terhadap ketentuan dalam KUHP tentang akan diberlakukannya hukum adat dan tradisi setempat (living law), menentang pasal-pasal tentang penghinaan kepada Presiden, lembaga negara dan pejabat pemerintah serta hak menyatakan pendapat, dan merasa prihatin atas diberlakukannya pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinahan dan kohabitasi yang dinilai diskriminatif, dan APB menuntut agar DPR melakukan legislatif Review penjelasan pasal 1 KUHP atas keberlakuan perda-perda ini dan mencabut atau menyatakan perda-perda ini tidak berlaku. 3. Menuntut pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 189 dan mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang telah mengeluarkan fatwa agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU, dan PRT Indonesia di luar negeri memperoleh perlindungan maksimal sejak keberangkatan sampai kepulangan, serta menuntut cabut Omnibus Law. 4. Menuntut pemerintah untuk konsisten dalam menghormati dan mengimplementasi hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan termasuk memberikan fasilitas untuk pemberian air susu ibu (ASI). 5. Menuntut pemerintah untuk memastikan implementasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menghapus sikap bias aparat penegak hukum yang masih mengadopsi nilai-nilai patriarki dan tidak berpihak kepada korban. Serta menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja. 6. Mengecam keras atas menguatnya KKN secara sistemik, juga peringanan hukuman dalam KUHP, dan mendesak pemerintah mengupayakan pemberantasan korupsi dengan program preventif yang lebih masif termasuk memberi hukuman yang berat terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan sextortion. 7. Menuntut negara untuk menjamin proses demokrasi dengan memastikan terselenggaranya Pemilu 2024, memastikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di lembaga legislatif di semua tingkatan, dan keterwakilan perempuan di berbagai lembaga negara lainnya. 8. Menuntut pemerintah untuk membatalkan atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan pembangunan IKN dan memprioritaskan pemulihan hak-hak dasar rakyat terutama hak atas tanah, hak masyarakat adat, lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan dan menghentikan eksploitasi sumber daya alam, memitigasi risiko bencana akibat krisis perubahan iklim dan pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi. 9. Menuntut agar pemerintah memastikan proses demokratisasi yang menghormati prinsip keadilan sosial, keadilan gender dan ekologis, termasuk prinsip anti kekerasan dan non diskriminasi serta menghargai pluralisme dan prinsip-prinsip HAM. Dan secara khusus menuntut pemerintah untuk memenuhi janji menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu dengan berpegang pada prinsip-prinsip transitional justice dan penghentian seluruh impunitas, kekerasan politik dan eksploitasi sumber daya alam yang masih terjadi di Papua. Tuntutan tersebut disampaikan APB kepada pemerintah atas dasar rasa prihatin dan ingin melakukan perubahan secara nyata. APB juga ingin pelibatan aktif perempuan, kelompok marjinal dan masyarakat sipil dalam semua proses kebijakan dari awal sampai pengawasan, agar ancaman dan bahaya bisa segera diatasi dengan komprehensif oleh pemerintah bersama pelaku usaha dan masyarakat. (Rac)
Pemecatan Ketua RW Kelurahan Pluit, Jubir dan Warga: Tidak Ada Urusannya dengan DPR RI
Jakarta, FNN– Juru bicara Rusmin Effendy beserta warga Perumahan Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara meluruskan bahwa pencopotan Ketua RW 16 Santoso Halim sesuai prosedur dan tidak ada kaitannya dengan pungli atau pungutan liar seperti berita yang beredar. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Kemangi Pluit, Jakarta Utara, Rabu (21/22). Rusmin menjelaskan bahwa pemecatan Ketua RW ini hanyalah isu lokal dan merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan hal ini disampaikan karena Santoso bersikap terzalimi karena isu tersebut hingga memicu reaksi anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. \"Seolah-olah yang dipecat terzalimi karena mengungkapkan masalah pungli,\" ungkap Rusmin. Proses pemecatan ini dikatakan Rusmin telah melalui proses teguran tulisan maupun lisan hingga muncul mosi tidak percaya. Rusmin mengimbau agar media mengembangkan isu secara fakta dan tidak menuntut Lurah Pluit karena telah tertekan diperiksa. Salah satu warga Perumahan Pantai Mutiara yang juga merupakan Pembina MUI, Sutrisno Lukito mengaku bahwa saat Ketua RW 16 dilantik, iuran keamanan naik hingga seratus persen. Ia mengungkap hal tersebut tidak menjadi masalah selama adanya transparansi kelola keuangan. \"Saya kira tidak ada masalah, yang penting transparansi pertanggungjawabannya,\" ujar Sutrisno. Sutrisno juga menegaskan kembali apabila terdapat isu pungli maka dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \"Diluruskan bahwa pemberhentian ketua RW ini tidak ada kaitannya dengan pungli. Silakan aja pungli beliau laporkan ke KPK,\" tegas Sutrisno. Ikut campurnya anggota DPR RI dalam permasalahan ini membuat Sutrisno heran karena Ahmad Sahroni juga meminta Gubernur untuk memecat Lurah Pluit terkait isu pungli tersebut. Menurutnya, masalah pemecatan ini bukanlah kapasitas DPR RI. \"Apa urusannya anggota DPR RI? Apa nggak ada kerjaan atau kapasitas seperti itu?\" ucap Sutrisno. Dewan Pembina MUI tersebut juga meminta agar anggota DPR RI tersebut tidak sewenang-wenang dan tetap mengikuti aturan dengan tidak mencampuri urusan lokal seperti isu pemecatan RW ini. (oct)
Laksamana Yudo Margono Jabat Panglima TNI, Habib Umar Al-Hamid : Semoga Dapat Memberikan Kesejukan dan Menjaga Amanat Konstitusi UUD 45!
Jakarta, FNN- Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan membuat situasi tahun politik menjadi sejuk dan damai tidak akan menjadi panas seperti diperkirakan banyak kalangan. Karena Yudo Margono akan lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan dalam menghadapi persoalan bangsa. \"Selamat menerima jabatan baru di akhir tahun, semoga Pak Yudo dapat memberikan kesejukan dan menjaga amanat konstitusi UUD 1945 dan NKRI,\" ujar Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan, Kamis.(22/12/2022). Menurutnya, dilantiknya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI sudah tepat dan benar, semoga Laksamana Yudo Margono dapat menjalankan tugas secara baik dan sesuai konstitusi. Ini bukan saja jatah atau giliran bagian AL menjadi Panglima TNI, tapi ini juga merupakan anugerah dari Allah untuk membuat bangsa ini sejuk dan damai,\" tuturnya. Lebih jauh Habib Umar menambahkan, jelang pergantian tahun kali ini dimana pemerintah telah menetapkan libur bersama yang cukup panjang. Ia meminta kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan libur akhir tahun secara baik bersama keluarga dan kerabat. \"Hindari perbuatan tercela dan jangan melupakan untuk berdoa di akhir tahun agar negeri kita Indonesia dijauhkan dari malapetaka,\" katanya.
TNI-Polri Bersinergi Mencegah Terorisme Saat Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN - TNI dan Polri berkomitmen untuk saling bersinergi mencegah serangan aksi terorisme selama momen perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.Dalam Apel Gelar Pasukan Terpusat Operasi Lilin 2022 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan ancaman teroris menjadi gangguan serius yang harus diwaspadai dan diantisipasi melalui deteksi dini serta pencegahan secara tegas (preventive strike).\"Perlu saya tekankan bahwa aksi teroris, seperti di Polsek Astanaanyar (Bandung, Jawa Barat), tidak boleh terjadi lagi. Maka kedepankan deteksi dini dan preventive strike dan mencegah aksi-aksi teror,\" kata Listyo Sigit.Upaya pencegahan tersebut, lanjut Sigit, dilakukan dengan mengoptimalkan penjagaan ketat di pusat keramaian, tempat ibadah, dan tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi target serangan teror.Menurut dia, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah bergerak jauh sebelum insiden Astanaanyar dengan memantau seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kantong-kantong jaringan teroris. Polri juga melakukan sterilisasi di tempat-tempat yang terjadi keramaian, termasuk tempat ibadah.\"Tetap kami pasang x-ray. Bagi yang akan melaksanakan ibadah, tentunya akan dilakukan pemeriksaan, barang-barang yang dibawa dibatasi,\" tambahnya.Tidak hanya itu, Polri juga memastikan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan aman dan lancar. Selain bersinergi dengan TNI, Polri juga melibatkan pemerintah daerah bersama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan di daerah.\"Imbauan-imbauan dari seluruh elemen menjaga agar, aman, dan wilayah kondusif dari ancaman teroris. Ini terus dilakukan,\" kata Sigit.Selaras dengan Listyo Sigit, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI akan menyokong Polri dalam antisipasi tindakan teror.\"TNI punya pasukan antiteror, akan kami siagakan, bersama-sama bersinergi dengan Polri. Jika dimungkinkan terjadi (serangan teror), (TNI) siap diperbantukan dan siap melaksanakan,\" kata Yudo.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mempercayakan sepenuhnya penanganan teroris kepada Polri melalui Densus 88 Antiteror. Muhadjir juga mengimbau semua pihak untuk mewaspadai teroris kambuhan.\"Bila kemungkinan terjadi praktik teroris selama Natal dan Tahun Baru, kami percayakan dengan Densus 88. Pasti Densus sudah memiliki peta jauh lebih sempurna dari tahun sebelumnya. Saya hanya mengimbau supaya diwaspadai kemungkinan munculnya teroris-teroris kambuhan,\" kata Muhadjir.Operasi Lilin 2022 melibatkan 166.322 personel gabungan yang ditempatkan di 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu untuk mengamankan 52.636 objek pengamanan.Operasi Lilin 2022 berlangsung selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Selanjutnya, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dilakukan pada 3-9 Januari 2023.(ida/ANTARA)
Pasukan Operasi Lilin 2022 Digelar Polri di Monas
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di Lapangan Cawas Selatan Monas, Jakarta, Kamis. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenun) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah menyebutkan ada 2.195 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait diturunkan dalam apel gelar pasukan ini. \"Rencananya apel dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang bertindak sebagai inspektur upacara,\" kata Nurul. Ribuan pasukan gabungan TNI dan Polri ini telah siap sejak pukul 05.00 WIB di Lapangan Cawan Selatan Monas. Rencananya apel dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Diawali dengan gladi bersih terlebih dahulu. Nurul menyebutkan pasukan ini terdiri atas semua satgas di Polri, seperti Satgas Humas, Satgas Gakkum, Satgas Bantuan Operasi, Satgas Bayankes (kesehatan), preventif, dan preemtif Polri. Selain itu, Polri mengerahkan 330 unit kendaraan pendukung, seperti helikopter, kendaraan taktis Brimob, termasuk Turangga (pasukan berkuda), pasukan satwa K-9, dan SAR. \"Nanti akan ada penyematan pita tanda operasi lilin oleh Panglima TNI,\" kata Nurul. Selanjutnya penyampaian amanat apel oleh inspektur upacara. Menurut Nurul, Polri melibatkan seluruh kekuatan untuk mengamankan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, salah satunya Satgas Humas Polri. \"Pelibatan Satgas Humas sebagai sarana komunikasi dan menginformasikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Operasi Lilin 2022. Semakin cepat masyarakat mendapat informasi makan akan lebih baik. Ini sebagai tindakan preventif,\" ujar Nurul.(ida/ANTARA)
POPULER
